Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME, PELAKSANAAN, DAN MANFAAT DANA DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN
DESA (STUDI KASUS : DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI,
KABUPATEN LOMBOK BARAT)
SKRIPSI
Disusun oleh :
Muhamad Adrian Herdianto 135020107111003
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Mekanisme,
Pelaksanaan, dan Manfaat Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi
Kasus : Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)”.
Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi salah satu
persyaratan kelulusan dalam memperoleh derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu
(S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari
kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan
maupun dikungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa
terimakasih sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin rahmat dan karunia-Nya penulis
dapat menjelesaikan laporan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan baik dan bijak bagi seluruh
umat muslim di dunia ini.
3. Almarhum papa tercinta saya, Widodo Subariyanto, seorang ayah yg telah mengajarkan
penulis banyak pelajaran berharga , ilmu yang bermanfaat, serta menanamkan prinsip
“seorang pria sejati” kepada penulis sejak kecil. Dimana yang sebelumnya penulis selalu
menunda wisudanya demi menunggu kesembuhan sang Ayah. Kemudian, Ibunda
tercinta, Ega Sumaiyah. Seorang ibu yang luar biasa, memberikan penulis kasih sayang
sejak kecil, mendukung segala impian penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan penuh dukungan.
4. Prof. Maryunani, SE., MS selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan
masukan, arahan, bimbingan, waktu serta tantangan kepada penulis, sehingga skripsi
ini menjadi sebuah karya yang bermanfaat.
5. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri.,SE.,ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sekaligus selaku dosen pembahas seminar
proposal saya yang sudah banyak memberikan saran dan kritik sehingga proposal saya
menjadi lebih baik.
6. Ibu Dr. Asfi Manzilati, SE., ME Selaku dosen penguji 1 yang sudah banyak membantu
memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
7. Bapak Al Muiz Fazaalloh, SE., ME Selaku dosen penguji 2 yang telah banyak membantu
memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
8. Kepada Bapak Haji Hamzad (Penggulu Desa Bajur), Pak Haji Musleh (Ketua LPMD Desa
Bajur), Bapak Ahmad Rusni (Kepala Desa Bajur), Pak Juaini (Sekertaris Desa Bajur). Mas
Zein (Mantan BKM Desa Bajur) serta berbagai pihak yang membantu penulis dalam
memberikan informasi terkait Dana Desa di Desa Bajur, dan memudahkan penulis
dalam melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi bimbingan prof. Maryunani yang selalu mendukung
dan menyemangati satu sama lain, sehingga motivasi satu sama lain tetap berkobar.
10. Teman-teman sepemainan yang saling mendukung tapi menyesatkan, Rido roma
kelapa, Dedy Cahyani, Dimas, Irvan, Azhar, Rully, Fauzan, Afif, dan kawan-kawan
lainnya yang sengaja tidak disebutkan karena kertasnya tidak cukup.
11. Teman-teman organisasi, rekan-rekan seperjuangan Karate Brawijaya, dan keluarga
Dojo Willis yang selalu menjadi penyemangat dan penghilang stress penulis saat proses
pengerjaan skripsi.
12. Para teman-teman wanitanya Adrian yang selalu memberikan semangat maupun
dukungan, sehingga penulis tidak pernah lelah dalam pengerjaan tugas akhirnya.
13. Terakhir untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang
telah banyak memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
Semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak
kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat
banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi kita semua.
Malang, 26 Juli 2018
Penulis
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Name : Muhamad Adrian Herdianto
Major : Economic Development 2013
Born : Mataram, 15 Maret 1995
Adress 1 : JL. Danau Segara Anak II no.2 BTN Pagutan Permai,
Mataram
2 : JL. Embong Brantas 2/ 1582 Malang
Contact : 081944857110
Mail : [email protected]
Motto 1 : Rise, rise, and rise again until lambs become lions.
2 : Knowledge will give a power, but character will give respect.
SUMMARY
Adrian is an econom of Brawijaya University who interested to increase knowledge on the
bussines and development industry. Adrian has some experience in Rural and Community
Development. His dream is become a true leader who will change the world, and decrease
poverty in Indonesia.
EDUCATION
Brawijaya University
Barchelor’s degree, majoring in Economics, 2013 -2018, GPA. 3.31
SMAN 5 Mataram
Majoring in social science, 2010 - 2013
SMPN 2 Mataram
2007 - 2010
SDN 44 Ampenan
2001 – 2007
ORGANIZATION EXPERIENCE
2017 – present // Kyokushinkai Karate-Do Indonesia
2015 - 2016 // GenBI (Bank Indonesia scholarship), Head Departement of Economics UB
2014 – 2017 // Brawijaya Karate, Shotokan (Trainer Assistant/Trainer)
2014 – 2015 // Inbox Economic of English (Vice Captain Design and Production)
2014 // FORMASI UB, Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris (staff)
2013 // Internship Staff Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB
2013 -2014 // Brawijaya Karate, Shotokan (staff of unit 4, safety and comfort )
Other
Senior High School : Smala Basketball, Smapala (enviromental care)
CUMMITTEE EXPERIENCE
[2017] - Cemara untuk Brantas (planting 1000 trees, GenBI), Coordinator of PDD
[2016] - Outlook Ekonomi 2017 (BI), Local Committee
[2016] - Resik Kali Jogo Bumi Malang (GenBI), Coordinator division of PDD
[2016] – Safari Ramadhan (GenBI), Coordinator division of PDD
[2016] – Dies Natalis INKAI UB (Karate Brawijaya), Designer
[2015] – Pemilihan Wakil Ketua Ilmu Ekonomi, Event Coordinator
[2015] – English Writing Workshop (ICOSH), Coordinator division of PDD
[2015] – Workshop English Public Speaking 2015, Assistant Coordinator of Marketing
[2015] – GARUDA PK2MABA (BEM FEB UB, welcomming maba), companion
[2015] – Open House INKAI UB 2015 (Karate), Performer / Actor
[2015] – Brawijaya English Tournament (FORMASI UB), Liasion Officer
[2015] – Ecolympics 2015 (HMJIE), Marketing
[2015] – POMDA JATIM 2015 (INKAI UB), Accomodation
[2015] – Training Communication 2015 (HMJIE), Marketing
[2014] – TPS PEMIRA UB 2014 (BEM), Local Cmmittee
[2014] – Diklat Karate 2014 (INKAI), Consumption
[2014] – Open House Karate 2014 (INKAI), Actor / Performer
[2014] – Open House FORMASI 2014, Multimedia and publication division
[2014] – Dies Natalis INKAI 2014, Accomodation
[2014] – Social in Action, Village Development (BEM), Public Relations
[2014] – E-Journey 2014 (HMJIE), Publication and Documentation
[2014] – TRANSFORMER (HMJIE, welcomming maba), Publication and
Documentation
Other
[2017] – Tallent Show Kakang Mbakyu Malang 2017, help friends as performance
WORK EXPERIENCE
September 2016 // Surveyor, Asset Validation and vertification of regional property,
Kabupaten Blitar (Lecturer Project and dinas pendidikan)
July 2016 // Internship Program, PT Newmont Nusa Tenggara, Departement
Government Relation
2015 – 2016 // Marketing, supplier committee and organization clothes, Nine
Clothing
2012 – 2013 // Cashier and Costomer Service, CV Bintang Jaya, Building Materials
(Help father’s company as cashier)
ACHIEVEMENT
[2017] – Participant competition Mandiri Young Leader 2017
[2017] – Delegation of Writing Workshop GenBI Jawa Timur, Hottel Harris Malang
[2016] – Bank Indonesia Scholarship Awardee 2016
[2016] – Delegation Leadership Camp II, IPC Corporate University, Bogor
[2015] – Bank Indonesia Scholarship Awardee 2015
[2014] – 3rd Winner of Karate Kumite, Olympiad of Brawijaya 2014
Other
[2016] – Participant Quis Night in PT. Newmont Nusa Tenggara (Celebrate The
Independence Day of Indonesia, as group leader Ninja Hatori Team)
[2015] – Supply ospek clothes in FEB UB 2015 (GARUDA 2015, etc)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah mekanisme tata kelola Dana
Desa di Desa Bajur sudah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang yang
ada, terutama mencari tau apa saja permasalahan pada setiap tahapannya.
Kemudian melihat apa saja faktor yang menjadi kendala dan faktor apa saja yang
menjunjang kesuksesan pelaksanaan Dana Desa di Desa Bajur. Terakhir yaitu
melihat apa saja dampak dan manfaat dari adanya Dana Desa tersebut tehadap
pembangunan pedesaan di Desa Bajur. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif.Hasil daripada penelitian ini menunjukkan
bahwa masih terdapat banyak kendala di setiap tahapannya, walaupun Desa Bajur
telah berusaha menerapkan Good Governance.Kendala tersebut meliputi selalu
terlambatnya pencairan Dana Desa di Desa Bajur yang disebabkan oleh peraturan
pemerintah yang masih cukup ribet, terdapat kebijakan baru terkait tata cara
penyusunan RPJMDes9 Bab yang dirasa semakin sulit dan menambah beban
pemerintah desa, dan banyaknya perubahan aturan undang-undang yang tentunya
menyulitkan pemerintahan Desa Bajur. Kesulitan tersebut juga dialami oleh semua
desa di Kecamatan Labuapi, bahkan di Kabupaten Lombok Barat, kesulitan dan
keterlambatan pencairan Dana Desa itu serempak dialami oleh mereka. Di sisi lain
sumber daya manusia di Desa Bajur juga masih kurang mendukung, seperti
masyarakat belum memahami terkait perhitungan RAB dan sebagainnya, sehingga
kehadiran pendamping desa sangat dibutuhkan.
Kata kunci: Dana Desa, DD, UU Desa, Akuntabilitas, Pembangunan Desa, Otonomi
Daerah, APBDesa
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................... DAFTAR GAMBAR .................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. .......1
1.1 Latar Belakang ................................................................................ .......1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... .......12 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................ .......12 1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................... .......13
1.4.1 Manfaat Teoris ....................................................................... .......13 1.4.2 Manfaat Praktis ...................................................................... .......13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... .......14
2.1 Definisi Otonomi Daerah dan Desentralisasi ................................... .......14 2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah ................................................... .......14
2.1.2 Peran Pemerintah Daerah yang Desentralistik ....................... .......16 2.2 Definisi dan Peran Desa ................................................................. .......16
2.2.1 Wewenang Desa .................................................................... .......17 2.2.2 Keuangan Desa dan Kekayaan (Asset) Desa ........................ .......18
2.3 Pengelolaan Keuangan Desa .......................................................... .......18 2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa ........................................ .......20 2.3.2 Struktur Tata Kelola Desa ..................................................... .......21 2.3.3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa .............................. ...... 24
2.3.3.1 Perencanaan Keuangan Desa ..................................................24 2.3.3.2 Proses Penganggaran...............................................................27 2.3.3.3 Pelaksanaan..............................................................................29 2.3.3.4 Penatausahaan Keuangan Desa ..............................................30 2.3.3.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban........................................ 31
2.3.4 Pendapatan Desa.....................................................................33 2.4 Dana Desa ...................................................................................... .......33
2.4.1 Pengertian Dana Desa....................................................................34 2.4.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa..................................34 2.4.3 Penggunaan Utama Dana Desa ......................................35
2.5 Pembangunan Desa ....................................................................... .......36 2.5.1 Makna Pembangunan Desa ................................................... .......36 2.5.2 Hambatan Pembangunan Desa ............................................. .......37
2.6 Teori Perencanaan Pembangunan.................................................. .......38 2.6.1 Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah ................... .......40
2.7 Penelitian Terdahulu ....................................................................... .......41 2.8 Kerangka Pikir................................................................................. .......46
BAB III METODELOGI PENELITIAN ......................................................... .......48
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .................................................... .......48 3.2 Waktu dan Tempat Penelitan .......................................................... .......49 3.3 Fokus Penelitian ............................................................................. .......50 3.4 Subjek Penelitan ............................................................................. .......51 3.5 Jenis Data ....................................................................................... .......52
3.5.1 Data Primer....................................................................................52 3.5.2 Data Sekunder...............................................................................52
3.6 Metode Pengumpulan Data............................................................. .......52 3.7 Analisis Data ................................................................................... .......54
3.8 Keabsahan Data ............................................................................. .....55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... .....56 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian......................................................58
4.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi Desa Bajur.................................60 4.1.2 Luas Wilayah..................................................................................64 4.1.3 Kondisi Demografi Lokasi Penelitian..............................................65 4.1.3.1 Potensi Sumber Daya..................................................................65 4.1.3.2 Jenis Pekerjaan...........................................................................66
4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa.....................................................68 4.1.5 Struktur Pemerintahan.............................................................70
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................... ......71 4.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah ..... ......71 4.2.2 Mekanisme Tata Kelola Dana Desa di Desa Bajur ................. ......75 4.2.3 Pembangunan Desa di Desa Bajur ........................................ ......81 4.2.4 Tahap Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan di Desa Bajur..................................................................................87 4.2.4.1 Perencanaan ....................................................................... ......88 4.2.4.2 Pelaksanaan ............................................................... ......91 4.2.4.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban ........................... ......96 4.2.5 Kendala dan Faktor Pendukung dalam Melaksanakan Program Dana Desa di Desa Bajur ....................................................... ......100 4.2.5.1 Kendala maupun Permaslahan dalam Pembangunan Desa di Desa Bajur ..................................................... ......101 4.2.5.1.1 Kendala Proses Pencairan...........................................101
4.2.5.1.2 Kendala Tahap Perencanaan.......... ............................102 4.2.5.1.3 Kendala Proses Pelaksanaan atau Pembangunannya ........................................................103 4.2.5.1.4 Kendala Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban......103 4.2.5.1.5 Program yang Menimbulkan Kecemburuan Sosial.......106 4.2.5.1.6 Kurangnya Pelatihan Pemerintah Desa.... ...................107 4.2.5.1.7 Beratnya Menjadi Seorang Kadus di Desa Bajur..... ....109
4.2.5.2 Faktor Pendukung dalam Kesuksesan Pelaksanaan Dana Desa…………………………………………………….....110 4.2.5.2.1 Dukungan Berupa Pendamping Desa...........................110
4.2.5.2.2 Banyaknya Pihak yang Turut Membantu.......................111 4.2.5.2.3 Ketepatan dan Program yang Bermanfaat.... ................112 4.2.5.2.4 Cara Mengatasi Konflik yang Baik.... ............................112
4.2.6 Dampak Serta Manfaat dari Dana Desa terhadap Pembangunan di Desa Bajur...................................................................................113
4.2.6.1 Peningkatan Antusias & Semangat Gotong Royong Masyarakat…………………………………………………...113 4.2.6.2 Banyaknya Program di Desa Bajur.......... ........................114 4.2.6.3 Program yang Bermanfaat.......... .....................................115 4.2.6.4 Pengelolaan yang Berbeda ..............................................115
4.2.6.1.5 Mengurangi Ketimpangan .........................................................116 4.2.7 Tanggapan Masyarakat Desa Bajur Mengenai Dana Desa........116
4.2.8 Implikasi......................................................................................118
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................136 5.1 Kesimpulan ............................................................................... .........136 5.2 Saran ........................................................................................ .........137
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... .........139
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Roadmap Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019 ..................7
Tabel 1.2 APBNP 2016 dan RAPBN 2017............... .................................9
Tabel 4.1 Informan Peneliti.........................................................................57
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaanya ......................................64
Tabel 4.3 Potensi Sumber Daya Desa Bajur Tahun 2016..........................65
Tabel 4.4 Jumlah dan Sebaran Penduduk Desa Bajur...............................66
Tabel 4.5 Jumlah Sebaran Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....67
Tabel 4.6 Struktur Kepala Desa di Desa Bajur................... .......................71
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 : Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....................................19
Gambar 2.2 : Asas Pengelolaan Keuangan Desa........................................200
Gambar 2.3 : Struktur Pengelolaan Keuangan Desa ..................................22
Gambar 2.4 : Aliran Pendapatan Desa ........................ ...............................33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat.................................59
Gambar 4.2 : Peta Lokasi Kecamatan Labuapi............................................60
Gambar 4.3 : Peta Lokasi Desa Bajur..........................................................61
Gambar 4.4 Pintu Masuk Utara Desa Bajur...............................................62
Gambar 4.5 : Suasana di Desa Bajur...........................................................63
Gambar 4.6 : Kantor Desa Bajur..................................................................68
Gambar 4.7 : BUMDes Desa Bajur..............................................................69
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah tentunya merupakan salah satu aspek dari
pembangunan ekonomi nasional yang tidak dapat dilewatkan terutama untuk
negara kepulauan dan berkembang seperti Indonesia. Pembangunan daerah
sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat digunakan sebagai usaha
untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya
ekonominya secara efektif dan efisien untuk memajukan daerah serta
kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dalam upaya untuk mensejahterakan
rakyat muncullah ide untuk membentuk otonomi daerah.
Wacana otonomi daerah di Indonesia sendiri menguat pada tahun 1990an.
Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjalankan pemerintahan yang
terpusat dengan menjadikan pembangunan tersebut sebagai landasan yang
menjadi acuan dalam kebijakan pemerintah. Sehingga muncullah sistem otonomi
daerah yang mendukung daerah untuk memiliki kemampan dalam
mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya, serta dengan adanya sistem
otonomi daerah juga dapat mendorong daerah tersebut untuk berkembang
sesuai berbagai karakteristik geografis, ekonomi, dan budayanya.
Menurut Pasaribu (2013), kewenangan dari daerah otonom sendiri sangatlah
luas. Dimana masyarakatnya diatur langsung oleh pemerintah daerah.
Wewenang tersebut meliputi berbagai bidang, seperti misal pendidikan,
kesejahteraan, kesehatan, pertanian, perumahan, perdagangan, dan lain lain.
Sedangkan, pemerintah dari pusat hanya menangani enam urusan penting saja,
yaitu: politik luar negeri, keamanan, yustisi, pertahanan, moneter dan fiskal
nasional, maupun agama.
2
Yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab “yaitu berupa
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antardaerah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dasar
Desentralisasi desa sendiri merupakan asal usul dan kondisi sosial budaya
masyarakat, dalam artian ini bahwa otonomi dapat disimpulkan sebagai
penyerahan kembali wewenang mengurus desa kepada masyarakat, atau lebih
dikenal dengan istilah otonomi asli.” (Maryunani , 2002).
Untuk menunjukkan keseriusannya, pemerintah terus berupaya
meningkatkan pembangunannya serta membenahi sistem dan kebijakannya,
terutama kebijakan mengenai desa, hingga pada tanggal 15 Januari 2014
pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.
Adanya Undang-undang Dana Desa tersebut disahkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Adanya UU ini memuat
perubahan tentang pengaturan desa yang cukup signifikan. Pengesahan
undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun
2005 tentang desa.
Pengaturan tentang desa telah dipisahkan kembali dari pengaturan
pemerintahan daerah (PP) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang mengatur pemerintahannya secara tersendiri. Penting
halnya untuk dapat mengkaji arah perkembangan politik hukum pemerintahan
desa, setidaknya berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6
3
Tahun 2014 tentang Desa, karena terdapat beberapa kebijakan dari adanya
hukum baru yang terlihat berdasarkan undang undang, diantaranya adalah
dana desa (DD) untuk desa yang secara langsung berasal dari anggaran
pendapatann dan belanja negara (APBN).
Setelah disahkannya Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa,
terdapat banyak perubahan yang dialami oleh desa, kini pemerintah desa dan
masyarakat dituntut untuk melakukan pembangunan di desanya. Tujuan dari
diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 ini adalah upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pembangunan desa yang lebih merata melalui perbaikan
fungsi desa dalam hal pelayanan publik, pemberdayaan perekonomian desa,
serta pembinaan kemasyarakatan desa maupun pemberdayaan masyarakat
desa (Pratiwi, 2015). Pemerintah Desa yang sebelumnya hanya berperan
sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah, kini telah dituntut untuk
mampu menyelenggarakan pembangunan desanya sendiri serta mendorong
masyarakatnya untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya.
Terbentuknya UU Desa ini menciptakan kepastian hukum dan kejelasan
status dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UU Desa juga
memberikan jaminan yang lebih pasti mengenai dukungan keuangan berupa
penerimaan dana dari pemerintah pusat melalui anggaran negara dan daerah
yang jumlahnya berlipat dari yang sebelumnya desa pernah terima. Selain itu,
UU Desa memberikan dorongan serta motivasi kepada semua stakeholder
untuk bersama-sama memajukan desa. Sehingga dengan ini, Pemerintah Desa
dipacu untuk profesional, terbuka, bertanggung jawab dan efektif serta efisien
dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sedangkan masyarakat didorong
untuk ikut andil dalam pembangunan baik dalam segi prakarsa, gerakan,
maupun partisipasi aktif (Pratiwi, 2016). Kemudian menurut Manopo (2015),
dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa,
4
_______________________
1Disampaikan oleh Kemendes PDTT, Arwan Sanusi
(http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ObzBe1gb-penerima-dana-desa-capai-74-954-
desa-di-2017/ diakses pada 7 Februari 2017)
mengembalikan desa sebagai bagian dari hak masyarakat, dengan ini otonomi
desa akan hadir, dimana tentuny desa menyelenggarakan pemerintahan secara
mandiri, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga segala
penyelenggaran pemerintahan maupun pembangunan desa diharapkan adanya
kemandirian, prakarsa, dan partisipasi masyarakat masyarakat itu sendiri.
Dimana juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul
dan adat istiadatnya.
Pada tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah desa dari tahun sebelumnya,
yaitu penambahan sebesar 200 desa menjadi 74.954.1 Peningkatan tersebut
terjadi akibat bertambahnya jumlah desa setelah adanya pemekaran wilayah.
Kemudian menurut Sekertaris Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Arwan Sanusi mengatakan,
terdapat beberapa perbaikan sistem terkait tahap pencairan dana desa,
pencairan dana desa sendiri sekarang dilakukan dua tahap, yaitu pada Maret
sebesar 60 persen dan Agustus sebesar 40 persen. Adanya laporan yang masih
dianggap terlalu tebal dan terlalu kompleks akan disederhanakan dengan
menggunakan formula yang lebih sederhana.
Dari pengalokasian 74.954 Desa, pembagian tersebut diambil dan
didasarkan pada jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat
kesulitan geografis desa yang memperhatikan aspek pemerataan maupun
keadilan. Kemudian cara perhitungan Dana Desa (DD) pada tahun 2017 sama
seperti tahun sebelumnya. 90% dana berdasarkan pada pemerataan dan 10%
sisanya menggunakan formula yang sudah ditentukan.
5
_______________________
2Disampaikan dalam Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Jakarta, 21 - 24 November 2016 oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dalam Workshop yang
berjudul “Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai
Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian DD Tahun 2017”, terdapat
beberapa evaluasi Penyaluran DD yang diambil berdasarkan tahun sebelumnya,
yaitu terdapat keterlambatan dan rendahnya penyaluran DD dari Kab/kota ke
Desa2:
1. Sebagian Dearah terlambat menetapkan Perbup/perwali tentang
pengalokasian Dana Desa per Desa.
2. Sebagian dari daerah harus merubah penetapan alokasi Dana Desa per
desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Sebagian Daerah belum dapat memasukkan Dana Desa dalam APBD
induk.
4. Sebagian Daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang Pedoman
pengalolaan Keuangan Desa dan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
5. Terdapat daerah belum berani menyalurkan Dana Desa ke Desa dan
sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada
pendamping desa.
6. Sebagian Daerah menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa dari
RKUD ke Rekening Kas Desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes,
yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima Dana Desa.
7. Sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana Desa
sebagai syarat penyaluran tahapan.
8. Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum.
9. Sebagian Desa belum menetapkan APBDesa.
6
Kemudian selanjutnya, terdapat beberapa evaluasi penting terhadap
Penggunaan DD dari tahun sebelumnya, diantaranya yaitu :
1. Masih adanya penggunaan Dana Desa di luar prioritas penggunaan
2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai
3. Hasil pengadaan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan;
4. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh Pihak Ketiga;
5. Adanya kelebihan dalam perhitungan volume RAB.
Menurut BPK, ada perbedaan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Untuk Dana Desa, artinya “dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat”. Kemudian selanjutnya, “Alokasi Dana Desa atau
yang disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus” (Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, 2015).
Menurut Putra (2013), ada beberapa hal, mengapa desa sangat
membutuhkan sumber pendapatan, diantaranya yaitu: “1) Desa memiliki
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber
pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2)
Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa
mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti
dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4)Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh
7
Dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena program tersebut tidak
memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down
sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.”
Tabel 1.1 : Roadmap Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019
Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Dana Desa TA 2016.
Tabel di atas menjelaskan bahwa Alokasi Transfer ke Daerah Tahun
Anggaran 2017-2019 berdasarkan Medium-Term Budget Framework. Menurut
Kementrian Keuangan R.I. sendiri Medium Term Budget Framework (MTBF)
atau kerangka APBN Jangka Menengah adalah informasi mengenai kerangka
penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah yang disajikan
secara terbuka kepada publik, yang setiap tahun akan diperbaharui dan
disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro dan berbagai
kebijakan fiskal Pemerintah lainnya. Adanya peningkatan anggaran dana desa
tiap tahunnya, merupakan sebuah komitmen bagi pemerintah untuk mendorong
kegiatan ekonomi di pedesaan. Target pemerntah pada tahun 2019, akan
mengalokasikan dana desa sebesar 111,8 Trliun. Jadi, pada akhir periode
8
_______________________
3 Disampaikan oleh Mentri Desa PDTT, bapak Eko (http://bisnis.liputan6.com/read/2630021/di-
2019-tiap-desa-bakal-terima-dana-sebesar-rp-15-miliar / diakses pada tanggal 9 februari 2017)
pemerintahan Jokowi-JK, rata-rata desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 1,5
miliar.3 Sehingga di tahun 2019 nanti, sesuai target pemerintah akan tercipta 15
ribu desa mandiri dan maju.
Adanya peningkatan anggaran dana desa ini berkaitan dengan upaya
pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Karena pada rapat penyusunan RAPBN tahun
2017, menyebutkan bahwa “pada tahun 2016 ini, situasi ekonomi global masih
banyak tantangan, dimana pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya
pulih, harga komoditi masih relatif rendah, serta perdagangan dunia yang
melambat. Adanya situasi tersebut berimbas pada perekonomian banyak negara,
termasuk Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan atas
kondisi terkini, antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat dan percepatan
belanja Pemerintah, sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5 persen
pada semester I tahun 2016.”
Lemahnya kondisi ekonomi tersebut akan diperkirakan hingga 2017, dengan
ini fokus pemerintah terus mengefektifkan belanjanya sesuai dengan prioritas,
seperti membangun infrastruktur, peningkatan kualitas SDM (terutama pada
kesehatan dan pendidikan), serta memperkecil kesenjangan. Kemudian,
meningkatkan investasi, yaitu dengan cara memperbaiki dan memudahkan iklim
kegiatan dunia usaha, dengan melalui paket kebijakan yang telah diluncurkan
atau yang akan dilaksanakan. Sehingga, adanya langkah tersebut tentunya
menciptakan pembangunan yang lebih berkualitas maupun berkesinambungan,
birokrasi akan semakin efisiensi, dan bangsa akan semakin mandiri.
9
_______________________
4Pada Keterangan Pers RAPBN 2017 Kementrian Keuangan R.I.
Tabel 1.2 : APBNP 2016 dan RAPBN 2017
Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementrian Keuangan R.I.
Pada tabel 1.2, dijelaskan bahwa “belanja negara tahun 2017 direncanakan
sebesar Rp2.070,5 triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.310,4 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760,0
triliun. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2017 akan diarahkan
untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain dengan (1)
memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata; (2) mengurangi
kemiskinan; (3) mengurangi pengangguran; (4) mengendalikan inflasi. Selain itu,
Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat
melalui penajaman efisiensi dan efektivitasnya, dengan mengarahkan
pemanfaatannya untuk belanja produktif dan prioritas, termasuk program
perlindungan sosial.” 4 (Kementrian Keuangan. 2017)
10
Selanjutnya, dalam Keterangan Pers RAPBN (2017) yang membahas
tentang “Meningkatkan Daya Saing dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkelanjutan” dijelaskan pada “belanja Transfer ke Daerah dan Dana
Desa dalam RAPBN tahun 2017 akan dilakukan konsolidasi sesuai dengan
perkembangan kapasitas fiskal dan efektifitas alokasinya, antara lain melalui:
penyempurnaan pengalokasian dan pelaksanaan Dana Transfer Khusus,
pemberian insentif yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam
kinerja keuangan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta
peningkatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran sesuai
nawacita. Dengan adanya program dana desa dan pembentukan badan usaha
milik desa (BUMDes) ini Indonesia telah menjadi negara pertama di dunia yang
memberikan otonomi kepada desa untuk membangun perekonomiannya
sendiri.”5
Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas
masyarakat, desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang
bersumber dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dimana diterima oleh
pemerintah daerah. Agar dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan dari
penggunaan dana tersebut, tentunya pemerintah desa harus memahami terkait
bagaimana pengelolaan manajemen keuangan desa.
Namun, berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya terdapat beberapa
keterbatasan pada desa yang mempengaruhi aktivitas pengelolaan keuangan
Dana Desa. Seperti Penelitian yang dilakukan Wasistino dan Tahir (2006)
dalam Pratiwi (2016) mengatakan bahwa keterbatasan yang biasanya dialami
oleh Pemerintah Desa terletak pada minimnya kualitas sumber daya manusia
yang masih dimiliki oleh aparatur desa yang mengakibatkan rendahnya
11
kemampuan perencanaan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya program
yang dihasilkan. Kemudian Prasetyo dan Muis (2016), dalam Pratiwi (2016)
juga berkesimpulan bahwa masih ada risiko pengelolaan keuangan desa tidak
dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, belum
sempurnanya kebijakan tentang organisasi Pemerintah Desa mengharuskan
diberlakukannya beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun
petunjuk operasional.
Dimana juga motivasi peneliti melakukan penelitian tentang Dana Desa ini
adalah untuk membandingkan bagaimana perubahan yang terjadi semenjak
munculnya Dana Desa ini. Kemudian membandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya, jika penelitian-penelitian lain mengenai Dana Desa di lingkup
pulau jawa, dimana desanya sudah cenderung maju & mendapatkan fasilitas
yang cukup, namun penelitian ini akan melihat perkembangan dana desa di luar
jawa, yaitu di Desa Bajur, Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya penelitian
Dana Desa ini, diharapkan kedepan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah desa maupun memerintah kota terhadap berbagai permasalahan
yang ada.
Dengan ini, masyarakat pun dituntut untuk lebih peduli dan ikut mengawal
pelaksanaan UU Desa dan keberlanjutan pembangunan desa. Masyarakat perlu
diedukasi bahwa akuntabilitas adalah salah satu bentuk tanggungjawab
Pemerintah Desa dan hak masyarakat agar fungsi kontrol dapat berlangsung
dengan baik. Peran pemerintah terletak pada pendampingan dan pengawasan
keberlangsungan aktivitas pemerintahan di desa. Oleh karena itu, dibutuhkan
adanya pedoman teknis dan sisdur (Sistem dan Prosedur) yang mendukung
pelaksanaan atau implementasi UU Desa. Merespon hal tersebut maka
pemerintah mengeluarkan 2 Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang
pertama adalah PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6
12
tahun 2014 yang kemudian diturunkan kembali dalam beberapa Permendagri
dan Permendes, yaitu Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis
peraturan di desa, Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala
desa, Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa,
Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa,
Permendes No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan lokal berskala
desa, Permendes No. 2 tahun 2015 tentang musyawarah desa, dan Permendes
No. 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. Peraturan Pemerintah yang
kedua adalah PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBN yang sekarang disempurnakan melalui PP. No. 22 Tahun 2015.
Pemerintah Desa juga sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa
harus dapat menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, efektif dan
efisien agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dengan
didasarkannya pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar
terhindarkan dari tindakan buruk seperti penyimpangan, penyelewengan,
penggelapan, dan tindakan merugikan lainnya. Karena pada dasarnya di dalam
pengelolaan keuangan terdapat beberapa tahap kegiatan, meliputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.
1.2 Rumusan Masalah
Identifikasi masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana Dana Desa (DD)
dapat digunakan sebagai instrumen dalam memandirikan serta mengembangkan
desa di Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka
rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah mekanisme tata kelola dana desa (DD) di Desa Bajur Kabupaten
Lombok Barat sudah sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang?
13
2. Apa sajakah yang menjadi kendala maupun faktor pendukung kesuksesan
dalam melaksanakan program dana desa di Desa Bajur?
3. Apa saja dampak serta manfaat dari dana desa terhadap pembangunan
pedesaan di Desa Bajur?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah tersebut, maka penelitian ini mengkaji terkait
implementasi DD dalam dalam mengembangkan dan memandirikan desa.
Secara spesifiknya, tujan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui mekanisme tata kelola Dana Desa (DD) di Desa Bajur
Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kendala serta faktor pendukung
kesuksesan dalam melaksanakan program DD di Desa Bajur.
3. Mengetahui dampak DD terhadap pembangunan pedesaan di Desa Bajur
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis terkait
manfaat Dana Desa terhadap pembangunan serta kemandirian desa. Selain
menerapkan teori di bangku perkuliahan, penelitian ini khususnya digunakan
sebagai solusi alternatif dalam mengatasi serta memecahkan masalahan
terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengalokasian Dana
Desa.
1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi
semua pihak,khususnya pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan
14
untuk mengetahui bagaimana efektifitas serta permasalahan-permasalahan
dan faktor penunjang terkait pelaksanaan DD. Selanjutnya hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat untuk
mengetahui mekanisme, penyelenggaraan, serta manfaat dari pelaksanaan
DD. Terakhir, peneltian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain terkait
program DD sehingga dapat memberikan gambaran, wawasa, pengetahuan
dan informasi sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan.
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Otonomi Daerah dan Desentralisasi
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah
Dengan adanya Reformasi, setiap orang maupun daerah bebas untuk
menyuarakan keadilan, baik itu ekonomi, politik, sosial budaya, maupun
pelayanan. Pembangunan selama masa Orde Baru yang berkuasa selama
sekitar 32 tahun telah banyak menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan
(Pasaribu, 2013). Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan investasi
antardaerah, dimana pendapatan daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah
pusat, kesenjangan regional, serta kebijakan investasi yang terpusat. Dalam
upaya mengatasi hal tersebut, maka tentunya adanya otonomi daerah
merupakan salah satu cara alternatif untuk memberdayakan sumber daya alam
(SDA) yang dimiliki oleh setiap daerah dan sumber daya manusia (SDM) demi
kesejahteraan rakyatnya.
Otonomi secara sederhana diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam
segi besarnya adalah “berdaya”. Sehingga otonomi daerah yang dimaksud pada
penjelasan di atas adalah pembagian kewenangan dari pemerintahan kepada
pemerintah daerah untuk membuat keputusan secara mandiri atau berdaya
mengenai kepentingan daerahnya sendiri.Kemudian dalam UU No.32 Tahun
2004 tentang prinsip pelaksanaan otonomi daerah sendiri adalah otonomi
seluas-luasnya atau dalam arti daerah mendapatknan wewenang untuk
mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintahan, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.
16
Sedangkan desentralisasi adalah pemindahan kewenangan
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Kemudian, pengertian menurut Shahid Javid Burki beserta
kawan-kawannya, desentralisasisuatu proses pemindahan kekuasaan politik dan
fiskal, administratif fiskal kepada unit atau bagian dari pemerintah pusat menuju
pemerintah daerah.
Sehingga, otonomi daerah sendiri tentunya dapat diartikan sebagai
pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada
pola pikir seperti ini, otonomi daerah merupakan suatu instrumen politik serta
instrumen administrasi / manajemen yang tentunya digunakan untuk
pengoptimalan sumber daya lokal, sehingga dengan ini sumber daya tersebut
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memajukan masyarakat di daerah
sendiri, terutama ketika harus menghadapi tantangan global serta mendorong
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas masyarakat,
meningkatkan peran serta mereka, dan mengembangkan demokrasi.
Sebagaimana diketahui bahwa adanya “pemerintah daerah” di Indonesia
tentunya tidak terjadi begitu saja. Nama “ Negara Kesatuan Republik Indonesia”
di Indonesia juga sangat identik dengan sentralistik, yang berarti kekuasaan
terpusat. Sebuah perubahan dari sentralistik kearah desentralisasi, pada
akhirnya muncul pelaksanaan local government, yang tentunya memiliki tiga
esensi penting(Muluk 2006:63), pertama pemerintah daerah merupakan bagian
penting dalam melaksanakan fungsi dari desentralisasi, kedua pemerintah
daerah harus mengacu pada fungsi daripada desentralisasi, ketiga sebagai
daerah otonomi, lokalitas harus membentuh hukumnya sendiri walaupun masih
belum berdaulat, tetapi memiliki hak untuk mururus wilayahnya sendiri.
17
2.1.2 Peran Pemerintah daerah yang desentrakistik
Setelah Orde Baru, kebijakan otonomi daerah telah efektif sejak 1 Januari
2001. Otonomi daerah, yang dapat didefinisikan sebagai kebebasan serta
kekuatan untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri, membuat pemerintah
pusat tidak lagi mengatur perumusan kebijakan publik di daerah. Dengan ini,
proses pengambilan keputusan berubah dari awalnya pusat – daerah, sekarang
menjdai daerah – pusat. Setelah dilihat dari perspektif kehidupan politik, dengan
adanya fenomena tersebut menunjukkan ke arah yang benar, yaitu menuju
politik yang lebih demokratis. Tetapi tidak menutup keungkinan hal ini menyeret
kita kembali kepada pemerintahanyang otoriter dan menjadi sebuah arus balik.
(Rosalinda, 2014)
Pada tahun 1999, adanya kebijakan desentralisasi telah mengubah sistem di
dalam pemerintahan menjadi desentralistik, yang dimana telah memberi
kewenangan secara luas kepada kepala daerah masing-masing untuk mengurus
dan mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan sumber daya yang
dimilikinya. Walaupun demikian, pelaksanaan otonom tersebut yang berdasarkan
UU no. 22/1999 telah memunculkan dua pandangan yang berbeda. Pertama,
adanya otonom ini akan mendorong daerah untuk meningkatkan aktivitas
penyelenggaraan pemerintahnya , karena kewenangan yang diberikan kepada
kabupaten semakin besar. Kedua, adanya otonomi daerah akan menimbulkan
inefisiensi maupun inefektivitas, karena dari kewenangan tersebut terlalu besar
dan akan memunculkan eksklusivisme daerah yang kaku.
2.2 Definisi dan Peran Desa
Menurut Ndraha (1984, h.3) dalam Rosalinda (2014) pengertian secara
resmi terkait desa yang tercantum dalam Undang-undang adalah :
18
Pengertian Desa dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 ialah “suatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat,termasuk di
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 “desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di
dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”
UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun
2014 tentang desa, “desa adalah kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh
wilayah yang kemudian memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui.”
2.2.1 Wewenang Desa
PadaUUNo. 6 Tahun 2014, undang-undang seperti yang disebut dalam bab
1 memberikan kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan
desa :
19
1) Kewenangan Penyelenggaraan PemerintahanDesa,
2) Pelaksanaan PembangunanDesa,
3) Pembinaan kemasyarakatan Desa,dan
4) Pemberdayaan masyarakatDesa.
Itu semua adalah apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
2.2.2 Keuangan Desa dan Kekayaan (Asset) Desa
a. Keuangan Desa
Keuangan desa adalahseluruh hak maupun kewajiban dalam
maksudenyelenggarakan pemerintahan desa, yang dapat dikaitkan
dengankeuangan, termasuk didalamnya juga terdapat segala jenis kekayaan
yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban desa tersebut (BPKP D.
2015).
b. Kekayaan (Asset) Desa
Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76
menerangkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat,
Pasar Desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan,
pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, Pemandian
umum, dan aset lainnya milik Desa.
2.3 Pengelolaan Keuangan Desa
dalamPermendagri 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
Adapun dari Keuangan desa dikelola berdasarkan 4 asas, asas-asas tersebut
adalah 1) transparan;2) akuntabel;3)partisipatif; serta 4)dilakukan dengan tata
tertib dan disiplin anggaran. Pada pengelolaan keuangan desa, pengelolaanya
dilakukan dalam masa satu tahun anggara, yakni dimulai dari tanggal 1 Januari
(awal tahun)hingga tanggal 31 Desamber. Dalam hal ini, adapun
pengelolaanyatentutidak terlepas dari Kepala Desa maupun perangkat Desa
20
lainnya. Menurut undang-undang tersebut, siklus pengelolaan keuangan desa
meliputi proses 1)perencanaan;2)pelaksanaan; 3)penatausahaan;4)pelaporan;
dan terakhir 5)pertanggungjawaban.Gambaran rincian mengenai Siklus
Pengelolaan Keuangan Desa tergambar sebagai di bawah ini:
Gambar 2.1 : Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015
Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa, tentunya terdapat
banyak aturan yang memang harus dipahami sepenuhnya serta pastinya harus
dilaksanakan tepat dengan adanya batasan waktu yang telah diberikan,
tercantum pada aturan tersebut.
21
2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa (2015) menjelaskan
“bahwa Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan
yang baik. Dimana asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”,
dengan uraian sebagai berikut:
Gambar 2.2 : Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Diolah dari : Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (1)
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
22
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
2.3.2 Struktur Tata Kelola Keuangan Desa
Pada struktur tata kelola keuangannya, kekuasaan dari Pengelolaan
Keuangan Desa dipegang tentunya oleh Kepala Desa. Akan tatapi dalam
pelaksanaannya, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada
perangkat desa. Sehingga dengan demikian pelaksanaan dari pengelolaan
keuangan secara bersamaan dilakukan oleh Kepala Desa beserta tim Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau yang disebut jugaPTPKD. Tentunya
struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui tugas dan wewenangnya
masing-masing. Ilustrasi gambaran dari Struktur Organisasi Pengelolaan
Keuangan yang ada pada pemerintah desa dapat digambarkan seperti berikut
ini:
23
Gambar 2.3 : Struktur Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber : Juklak Bimkon Keuangan Desa, 2015.
Dalam siklus dari pengelolaan keuangan desa, merupakan tugas maupun
tanggung jawab dari KepalaDesa serta Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa atau PTPKD. Adapun bagian dari tim PTPKDadalahSekretaris
Desa, Kepala Seksi (Kasi) dan Bendahara Desa (Juklak Bimkon Keuangan
Desa, 2015).
1. Kepala Desa
Pada Permendagri sebelumnya, yaitu No. 113 tahun 2014, dijelaskan
bahwaseorang Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa (Pemdes)
24
dalam kepemilikan asset atau kekayaan milik desa yang telahdipisahkan.
Selanjutnya, Kepala desa juga selaku pemegang dari kekuasaan
pengelolaan desa.
Jabatan yang dipegang oleh Kepala Desa yaitu selama 6 tahun,
terhitung tanggal pelantikannya serta paling lama menjabat selama 3 kali
berturut-turut atau tidak secara berurutan. Dalam melaksanakan
kekuasaan sebagai pengelola keuangan desa, Kades dibantu oleh tim
PTPKD. Tim PTPKD sendiri yaitu sekertris, kepala seksi dan bendahara.
Mereka dipilih oleh kepala desa.
2. Sekretaris Desa
Dalam Juklak Bimkom (2015) Sekretaris desa memiliki peran sebagai
koordinator PTPKD yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. Tugasnya adalah seperti menyusun dan
melaksanakan pengelolaan APBDes, menyusun pelaporan dan
pertanggungjawaban, mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kades
dalam pengelolaan keuangannya, dll.
3. Kepala Seksi bidangnya
Kepala seksi atau disingkat Kasi merupakan salah satu bagian dari
tim PTPKD,dimana mereka yang bertindak sebagai pelaksana
kegiatannya sesuai dengan masing-masingbidangnya. Berpedoman pada
PP No.43 Tahun 2014 pasal 64 mengenai banyaknya seksi, bahwa
memang paling maksimal terdiri 3 seksi.Kepala Seksi juga mempunyai
tanggung jawab dan tugas sebagai berikut :
a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
25
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;
d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan
dalam buku pembantu kas kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa;
f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti
pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa
Selanjutnya, unsur PTPKD yang dipegang oleh kepala(kades)
maupun staff urusan keuangan (Kaur) dan memiliki tugas membantu
Sekretaris Desa salah satunya adalah Bendahara Desa. Bendahara Desa
memiliki tugas mengelola keuangan desa sepertidiantaranya penerimaan
pendapatan desa (PAD) dan pengeluaran maupun pembiayaan dalam
melaksanakan APB Desa. Dani penatausahaan tersebut wajib dilakukan
sesuai prosedur, yaitu dengan menggunakan buku kas pembantu pajak ,
buku kas umum,serta buku bank.
2.3.3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, terdapat beberapa
mekanisme utama dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah
seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa.
2.3.3.1 Perencanaan KeuanganDesa
Pada tahap ini, Pemerintah Desa (Pemdes) menyusun berbagai
perencanaan pembangunan desa, dimana perencanaan tersebut sesuai
26
dengan kewenangannya, tetapi tetap mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota (RPJM). Di dalam perencanaan
Pembangunan Desa tentunya meliputi RPJM Desa serta RKP Desa
yangsecara berjangka disusun atau ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Desa (Perdes). Selanjutnya untuk Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa atau RPJM Desaitu berjangka waktu 6 tahun, kemudian
selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) sebagai Rencana
Pembangunan Tahunan Desa yangberjangka waktu 1 tahun. RKP Desa
ituadalahhasil dari apa yang tercantum pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa. Kemudian, perencanaan pembangunan desa
sendiri disusun maupun dibuat berdasarkan hasil dari kesepakatan
masyarakat, pemerintah, maupun lembaga desa pada musyawarah desa,
dimana pelaksanaannya setidaknya paling lambat dilakukanpada bulan
Junidi tahun berjalannya anggaran. Berikut penjelasannya :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa
Pada saatpenyusunan RPJM Desa, Desa wajib mengadakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ata disebut
Musrenbangdes, dimana dilakukan secara partisipatif yang tentunya
diadakan oleh pemerintah desa. Musrenbangdes tentunya diikuti oleh
pemerintah desa, unsur masyarakat desa yang terdiri dari tokoh
agama, tokoh adat, maupun lapisan lainnya, Badan Permusyawaratan
Desa. RPJM Desa setidaknya dibuatpada jangka waktu setidaknya
tidak lebih dari3 (tiga) bulan,dihitung sejak tanggal atau hari
pelantikan daripada kepaladesa.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Penyusunan RKP Desa oleh Pemerintah Desa (Pemdes) harus
27
sesuai dengan apa yang tercantum dalam informasi pemerintah
daerah kabupaten maupun kota, dimana harus berkaitan dengan pagu
indikatif desa maupun rencana kegiatan pemerintah, provinsi, maupun
pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada bulan Juli pemerintah harus
menyusun RKP desa, dan paling lambat ditetapkan bulan september
tahun anggaran berjalan.
Pada Rancangan RKP Desa tentunya dilampirkan juga Rencana
Kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya atau RAB didalamnya,yang
telah dicek maupun diperiksa oleh tim verifikasi. Kemudian,
Musrenbangdes diselenggarakan oleh Kepala Desa yang
dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati dari rancangan
RKP Desa tersebut. Pada juklak Bimkom (2015) Rancangan RKP
Desa memuat adanya rencana penyelenggaraan pemerintahan desa
(Pemdes), pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat
desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.Tentunya di dalam
rancangan RKP Desa berisi program prioritas dan kegiatan yang
didanai:
a) Pagu indikatifdesa.
b) Swadaya masyarakatdesa.
c) Pendapatan AsliDesa.
d) Bantuan keuangan dari pihakketiga, serta
e) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi (pemprov),
danpemerintah daerahkabupaten atau kota.
Dengan demikian, RKP Desa akan menjadi dasar dalam
berbagai penyusunan RAPB Desa. Selanjutnya, dalam Permendagri
No. 114 Tahun 2014, yaitu terkait Pedoman Pembangunan Desa, di
dalamnya mengatur teknis penyusunan RPJM Des maupun RKP
28
Desa, sedangkan untuk terkait penggunaan prioritas Dana Desa
terutama pada tahun 2015 sudahdimasukkanpada Peraturan Menteri
Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor.5 terkait Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa pada Tahun2015.Rancangan peraturan
Desa mengenaiRencana Kerja Pemerintahdesa (RKP)
dibahassertadisepakatisecara bersama-sama oleh Kadesbeserta
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dimana untuk selanjutnya
dijadikan Peraturan DesaterkaitRKP Desa.
2.3.3.2Proses Penganggaran
Menurut Widodo dalam Pratiwi (2016), penganggaran adalah
proses merancang kebutuhan dana yang direncanakan dan akan
digunakan untuk membiayai program serta kegiatan desa di bidang
pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.Sedangkan
menurut Nordiawan dalam Rahmawati (2015), “anggaran merupakan
sebuah rencana financial yang menyatakan rencana-rencana organisasi
untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan
kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang
harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan
sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta
seberapa besar pemasukan tersebut.”
Setelah RKP Desa dibuat maka proses penyusunan APB Desa
dilaksanakan. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran sebagaimana
dibahas dalam RKP Desa dijadikan acuan dalam proses penganggaran.
Selanjutnya, APB Desa (anggaran penetapan & belanja desa) adalah
rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang telahdinetapkan
untuk membuat program dan kegiatan yang berada di bawah
29
kewenangan desa.
Dalam Juklak Bimkom (2015), Urutan dalam Proses Penyusunan
APB Desa dimulai sebagai berikut:
1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan
kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang
telahditetapkann;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa)
disusun oleh sekertaris Desa dan disampaikan kepada
KepalaDesa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktobertahun berjalan antara Kepala Desa
danBPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan
lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untukdievaluasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota
tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal
Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa
30
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran
sebelumnya;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaranberjalan.
2.3.3.3 Pelaksanaan
Pelaksanaan program merupakan proses mengelola sumberdaya
manusia dan sumber dana dalam rangkapenyelenggaraan berbagai
kegiatan yang telahdicantumkan atau dirumuskandalam perencanaan
sesuai pada waktu yang telah ditentukan (Widodo dalam Pratiwi, 2016).
Pada pelaksanaan keuangan desa, tentunya terdapat beberapadasar
prinsip yang wajib ditaati yang mencakup terkait penerimaan serta
pengeluaran. Prinsip itu mengatakan bahwa seluruh penerimaan maupun
pengeluaran desa tentunya dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa
(RKD). Pada pencairan dana dalam Rekening Kas Desa, selanjutnya
ditandatangani oleh Kadesmaupun Bendahara Desa. Tetapi,
khususnyauntuk desa-desa yang belum ada/ belum terdapat pelayanan
perbankan di wilayahnya, dengan demikian aturan selanjutnya akan
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga, dengan
adanya pengaturan tersebut, tentunyaproses pembayaran yang dilakukan
kepada pihak ketiga dilakukan dengan transfer ke rekening bank daripada
31
pihak ketigatersebut. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran yang
dilakukan desa harus disertai dengan bukti yang kuat maupun sah,
sebagaimana yang tercantum dalam permendagri 113 Tahun 2014, pasal
24 ayat 3. Bukti transaksi yang baik adalah dimana yang di dalamnya
tercantumkan pihak serta jabatan yang membuat, yang menyetujui,yang
memverifikasi, dan yang menerima. Misalnya, Contoh bukti transaksi
tersebut diantaranya adalah faktur, kwitansi, surat penerimaan barang,
surat perjanjian, dsb.
2.3.3.4 Penatausahaan Keuangan Desa
Pengertian dari penatausahaan Keuangan Desa yaituprosess
pencatatan yang pada dasrnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Pada
penatausahaan keuangan ini, bendahara Desa tentunya diwajibkan
untukmencatatan seluruh transaksi yang dilakukan oleh desa, baik
berupa transaksi penerimaan ataupun pengeluaran. Disini, bendahara
Desa mencatatan secara detail dan sistematis,serta mencatat seluruh
historidari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan desa. Pada
penatausahaan keuangannya yang dilakukan oleh Bendahara Desa,
tentunya dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dalam bentuk
pembukuan ataupunbelum menggunakan jurnal akuntansi. Dalam
penatausahaan, baik dalam menerimaataupunmengeluarka kas,
Bendahara Desa tentunya menggunakan (Moedarlis. 2016):
a. Buku Kas Umum,
b. Buku Kas Pembantu Pajak, serta
c. Buku Bank
Bendahara Desa mencatat seluruh pengeluaran ataupun penerimaan
dalam Buku Kas Umum terkait hal yang bersifat tunai. Kemudian,
32
transaksi penerimaan maupun pengeluaran melalui bank atau transfer
dicatat dalam Buku Bank. Selanjutnya pada Buku Kas Pembantu Pajak
juga digunakan oleh Bendahara untuk memudahkan dalam pencatatan
penerimaan uang dimana berasal dari hasil pungutan pajak
ataupencatatan pengeluaran,yaitu penyetoran pajak kepada kas Negara.
Kemudian, khusus untuk pendapatandan pembiayaan, terdapat juga buku
pembantu, yaitu Buku Rincian Pendapatan serta Buku Rincian
Pembiayaan.
2.3.3.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pada tahap ini, Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa,
Kepala Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan terkait realisasi
pelaksanaan APBDesa, yaitu dengan pembuatan laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan PermendagriNo. 113 tahun 2014
seperti sebelumnya dijelaskan terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, disebutkan “bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
realisai peleksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan
semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir
tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.” Sesuai tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014,
dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya terkait
pengelolaan keuangannya, disini kepala desa (kades) memiliki peran
serta kewajiban untuk menyampaikan laporan, laporan tersebut yaitu :
1. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati berupa:
33
a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir
tahun anggaran kepada bupati.
3. LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati
4. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara
tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
Kemudian, berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 prosedur
pertanggungjawaban terdiri dari:
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada bupati malalui camat setiap akhir
tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan
ini ditetapkan dalam peraturan desa, dan dilampiri :
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke desa
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
34
2.3.4 Pendapatan Desa
Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
(2015), Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang yang
disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD),dimanahal tersebut
adalah hak desa dalam satu tahun anggaran dimana tentunya tidak
perlu dibayarkan kembali oleh desa.
Gambar 2.4 : Aliran Pendapatan Desa
Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015
2.4 Dana Desa
Sesuai komitmen pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang
berkualitas serta meningkatkan kemandirian bangsanya. Melalui PPNo.60 Tahun
2014 terkait DD yang bersumber dari APBN, maka setiap desa akan
35
mendapatkan kucuran dana yang telahdianggarkan pada APBN setiap tahunnya.
Besaran Dana Desa yang akandialokasikan ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah No.137 Tahun 2015 (Pratiwi. 2016).
2.4.1 Pengertian Dana Desa
Pengertian Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dimana dana tersebut
diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten atau
kota dan selanjutnya dana itu digunakan dalam rangka
membiayaipembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan desa,maupun pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa juga dianggarkan oleh pemerintah secara nasional dalam
APBN setiap tahunnya.
Berbeda dengan Alokasi Dana Desa, dimana Dana Desa ini
merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan
desa dengan kata lain ini merupakan alah satu program unggulan
pemerintah untu memajukan desa. Besar dari Dana Desa ini diambil 10%
dari anggaran transfer APBN ke daerah. Adapun jumlah dana yang di
transfer ke desa menggunakan formula tertentu, yaitu dengan
memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, maupun anggka
kemiskinannya. Pengalokasiannya juga dengan cara 90% dana tersebut
dibagi rata, sedaagkan sisanya 10% mengikuti formula. Semenjak
adanya usulan Program Dana Desa ini juga terbentuk Undang-undang
tentang desa serta adanya pembentukan kementrian baru, yang disebut
Mentri Desa.
Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa itu sudah ada sejak adanya
otonomi daerah. Dana ini merupakan dana bagi hasil yang diterima
36
pemerintah kabupaten, dana ini juga berasal dari APBD, berbeda dengan
DD yang berasal dari APBN. Biasanya jumlah Dana Desa lebih besar dari
Alokasi Dana Desa, namun tidak menutup kemungkinan jika di daerah-
daerah tertentu jumlah Alokasi Dana Desa lebih besar dari Dana
Desanya.
2.4.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Dalam penyalurannya, untuk menghindari terjadinya ketimpangan
pembagian Dana Desa di setiap Kabupaten dan desa, maka penghitungan
pembagian Dana Desa tentunya akan dilakukan dengan berdasarkan
alokasi yang dibagi secara merata (90%) dimana setiap wilayah
mendapatkan dana yang sama serta alokasi yang ditentukan maupun
dibagi berdasarkanbeberapa hal, yaitu : jumlah dari penduduk, luas
wilayah, angka kemiskinan,dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10%
dari total Dana Desa yang dialokasikan.
Jumlah dari alokasi anggaran nantinya akan digunakan langsung ke
Desa, ditentukan oleh 10% dari dana Transfer Daerah(on top) atau diluar
dana tersebut yang dikirim bertahap. Adapun Anggaran yang bersumber
dari APBN tersebut nantinya akan dihitung berdasarkan dari jumlah desa
serta dialokasikan dengan memperhatikan aspek yang disebutkan tadi,
yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan,maupun tingkat
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun
pemerataan pembangunan Desa. Selanjutnya, dari seluruh formula
tersebut akan dihitung dengan bobot (Pratiwi, 2016):
a. 30% dana berdasarkan jumlah pendudukkabupaten
b. 20% dana didasarkan pada luas wilayahkabupaten atau kota.
37
c. 50% dana berdasarkan angka kemiskinankabupaten atau kota.
Sesuai yang tercantum dalam Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 pasal
15, penyaluran DD dilakukan secara bertahap selama tahun anggaran
berjalan, dimana pada tahun 2015 masih dilakukan dengan 3 tahapan
pencairan, dengan ketentuannya sebagai seperti ini :
1. Tahap I bulan April, pencairan dana sebesar 40%
2. Tahap II bulan Agustus,pencairan dana sebesar 40%
3. Tahap III bulan Oktober, pencairan dana sebesar 20%
Namun sekarang pada tahun 2018 ini, penyalurannya sudah diubah
menjadi 2 tahap. Setiap tahap penyalurannya paling lambat dilakukan pada
minggu kedua masing-masing bulan. Apabila Bupati tidak dapat
menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan tersebut maka Menteri dapat
melakukan perintah untuk melakukan penundaan terkait penyaluran DAU
(Dana Alokasi Umum)maupunterkait Dana Bagi Hasil yang telah menjadi
hak Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.
2.4.3 Penggunaan Utama Dana Desa
Tertera dalam Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi no 5 Tahun 2015 dikatakan bahwa Dana Desa memang
diprioritaskan untuk membiayai belanja dari pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dalam perencanaanya,
penggunaan Dana Desa harus berdasarkan prioritas belanja desa yang
telah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
1. Pembangunan
Prioritas penggunaan Dana Desa sendiri dialokasikan untuk mencapai
tujuan dari pembangunan desa, yaitu diantarany peningkatan
38
kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat desa, dan
penanggulangan kemiskinan. Tujuan tersebut dicapai melalui beberapa
hal, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
pembangunan sarana ataupun prasarana desa, pemanfaatan SDAmaupun
lingkungan secara berkelanjutan, dan terakhir pengembangan potensi
ekonomi lokal.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dalam RPJM Desa dan RKP Desa, setiap tahunnya penggunaan Dana
Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang
difokuskanpada penanggulangan kemiskinan maupun peningkatan akses
atas sumber daya ekonomi, dimana tentunya harus sejalan dengan target
pencapaian.
2.5 Pembangunan Desa
2.5.1 Makna Pembangunan Desa
Makna dari pembangunan masyarakat desa (pedesaan) adalah
“seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu
dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan
dan potensi sumberdaya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup,
ketrampilan dan prakarsa masyarakat” (Rosalinda, 2014).
Pada umumnya, dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat
pedesaan dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka menentukan kebutuhan dan
masalahanya secara bersama-sama. Selanjutnya, Pembangunan
39
masyarakat desa merupakan kegiatan yang terencana untuk menciptakan
kemajuan sosial ekonomi masyarakat tentunya dengan cara meningkatkan
partisipasi masyarakat. Di sisi lain, ada pakar memberikan penjelasan
bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan perpaduan dari
pembangunan sosial ekonomi dengan pengorganisasian masyarakat. Pada
pembangunan sektor sosial ekonomi, masyarakat desa tentunya perlu
ditingkatkan kesejahteraanya, dimana juga didukung oleh kelompok
komunitas ataupun organisasi dan tentunya dari partisipasi masyarakat
yang memiliki kapasitaskemampuan, kapabilitas maupun kinerja yan
secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2.5.2 Hambatan Pembangunan Desa
Pada prinsipnya pembangunan merupakan suatu proses serta usaha
yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara terencanadengan
maksud untuk mencapai tingkat, situasi, maupun kondisi yang lebih baik
dari sebelumnya. Proses pembangunan ini dilaksanakan karena
masyarakat merasa memang tidak puas atau kurang puas dengan
keadaan sebelumnya yang masih dirasa kurang ideal. Namun,tentunya
masih perlu disadari bahwa pembangunan merupakan sebuah proses
evolusi, sehingga masyarakat memang yang perlu melakukannya secara
bertahap sesuai dengan kemampuan maupun sumber daya yang dimiliki
dan juga terkait masalah utama yang sedang dihadapi.
Selanjutnya,berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa masalah
yang seringkali ditemui diberbagai desa, dimana juga perlu mendapat
perhatian dan segera diselesaikan masalahnya, diantaranya adalah:
40
1. Sumber-sumber pembiayaan masih terbatas, baik itu yang berasal
dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari
luar (eksternal);
2. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang berpendidikan
tinggi dan profesional;
3. Masih belum tersusunnya kelembagaan sosial maupun ekonomi yang
mampu melakukan perannya secara efektif;
4. Sistem dan regulasi yang belum terbangun dengan jelas dan tegas;
5. Kurangnya kreativitas serta partisipasi masyarakat secara lebih kritis
maupun lebih rasional.
2.6 Teori Perencanaan Pembangunan
Diana Conyers dan Peten Hits dalam buku An Introduction Development
Planning in the Trird World (1984) menyatakan bahwa “Perencanaan dalah
proses yang kontinyu, yang terdiri dari keputusan atau pillihan dari berbagai cara
untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai
tujuan tertentu dimasa mendatang, sehingga ia mendifinisikan perencanaan
teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran
tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik
oleh Badan Perencanaan Pusat”. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai:
Teknik maupun cara untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang telah
sebelumnya telah ditetapkan, dan jugasudah dirumuskan oleh badan perencana
dari pusat.
Menurut Mochamad Hatta dalam buku Perencanaan Pembangunan
Ekonomi menjelaskan bahwa tujuan dari perencanaan yaitu mengadakan suatu
perekonomian nasional yang dapat diatur, yang tujuan serta jalannya
direncanakan. Selanjutnya, menurut Widjojo Nitisastro, “perencanaan pada
asasnya berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilihan secara sadar
mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas
41
dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah
pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi
jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara cara tersebut diperlukan
ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih
pula.”
Perencanaan pembangunan sendiri ditandai dengan adanya keinginan
ataupunmunculnya tujuan yang memiliki sifat pembangunan. demikianlahapa
yang menjadi perbedaan antara perencanaan pembangunan dengan
perencanaan-perencanaan yang lainnya. Dimana hal yang menjadikanciri khas
dari suatu perencanaan pembangunanadalah (Rownald. B. 2012) :
a. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali
disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
b. Usaha perluasan kesempatan kerja.
c. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan
sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini
dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
d. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih
menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
e. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan
per kapita.
f. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive
justice.
g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut Rowland B.F. Pasaribu dalam buku Ekonomi Pembangunan (2012)
dari sudut pandang ekonomi, perencanaan memiliki peran yang sangat penting.
Alasan perlunya perencanaan adalah, pertama, agar penggunaan dari alokasi
sumberdaya yang terbatas atau langka bisa digunakan lebih efektif dan efisien,
42
sehingga tentunya yang utama dapat dihindari adanya pemborosan-
pemborosan. Kedua, agar pertumbuhan ekonomiatau perkembangan ekonomi
menjadi lebih mapan atau mantap. Ketiga, agar tercapai stabilitas ekonomi yang
baik dalam menghadapi siklus konjungtur.
2.6.1 Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah
Setelah para ahli dan para ekonom, menyadari pentingnya bahwa pada
mekanisme pasar tidak akan selalu dapat mampu membuat penyesuaian dengan
baik dan cepat jika terdapat perubahan, serta ketidak mampuan menciptakan laju
pembangunan yang cepat terutama di Negara Sedang Berkembang, para ahli
tersebut sudah mulai sadar bahwa adanya campur tangan dari pemerintah tetap
diperlukan, dan apabila negara menginginkan proses pembangunan yanq lebih
cepat, sangatpenting adanya campur tangan pemerintah. Untuk mencegah hal
atau akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap kesejahteraan daerah serta
menjaga agar pembangunan maupun hasilnya tentunya dapat dinikmati seluruh
daerah secara merata, terutama dalam prosess pembangunannya.
Setelah melihat gambaran tersebut, dapat disebutkan bahwa jika
perekonomian ini diserahkan ke mekanisme pasar, tentunya akan menyebabkan
hal-hal yang kurang menguntungkan bagi daerah yang maju maupun
berkembang. Pada akhirnya tentu hanya akan menganggu kestabilan ekonomi
secara keseluruhan. Akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi daerah
miskirn adalah (Rowland B.F. Pasaribu. 2012) :
1. Dimana daerah miskin tentunya akan mengalami kesulitan dalam
rnembangun sektor industrinya dan meningkatkan kesempatan kerjanya.
Selanjutnya, dalam penduduk tentunya akan berkembang jauh lebih
cepat, namun pendapatan rata-rata penduduk akan sernakin rendah serta
43
diikuti juga dengan banyaknya pengangguran, dan mereka semakin
bertambah.
2. Banyak daerah miskin yang tentunya akan sulit untuk merubah struktur
ekonominya yang masih tradisional, sehingga mereka cenderung akan
menuju ke arah sektor pertanian. sedangkan untuk meningkatkan
pemangunan pada sektor industry mereka menghadapi banyak kesulitan,
seperti kurangnya pengusaha atau entrepreneur yang kreatif dan masih
kurangnya tenaga terampil.
3. sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin tersebut, menyebabkan
terjadinya perpindahan tenaga kerja menuju daerah yang maju,
khususnya tenaga kerja yang masih muda maupun mereka yang
mempunyai pendidikan yang cukup baik, sehingga mereka yang tetap
tinggal di daerah miskin hanyalahpekerja yang memiliki produktivitas
rendah.
2.7 Penelitian Terdahulu
1. Tahun 2015, Hesti Irna Rahmawati melakukan penelitian tentang Analisis
Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Studi Kasus Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman).
Hasil penelitian dari Hesti Irna menyebutkan bahwa “Dari delapan desa
yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa.
Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam
implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah
keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi
44
Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber
daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.”
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
2. Pada tahun 2016, Kiki Debi meneliti terkait Pelaksanaan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Akuntasibilitas dan Good
Governance Desa.
Tujuan dari penelitian Kiki Debi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan
pengawasan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan ada
beberapa kendala, seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu,
keterlambatan pelaporan kepada Bupati, hingga laporan belum
terpublikasi ke masyarakat.
Metode Penelitian : Kualitatif Deskriptif Komparatif
3. Pada tahun 2016, Rianti Pratiwi meneliti tentang Implementasi
Pengelolaan Keuangan DD YangBersumber Dari APBN 2015(Studi pada
Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang).
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Desa Tunjungtirto telah
mampu menyelenggarakanpengelolaan keuangan sesuai asasnya, yaitu
transparan, partisipatif, akuntabel dan dilakukan dengan tertib serta
disiplin anggaran. Akan tetapi, masih diperlukannya peningkatan
kapabilitas perangkat desa serta konsistensi dari pendamping desa agar
pengelolaan keuangan desa tentunya dapat terselenggara dengan lebih
baik lagi.
45
Metode Penelitian : Kualitatif deskriptif
4. Tahun 2013, Derro Madya Tamtama meneliti “Akuntabilitas Pengelolaan
ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus
pada Kecamatan Kare).”
Hasil yang dari penelitian Derro Madya, yaitu menyebutkan
bahwa“Perencanaan ADD di Kecamatan Kare secara bertahap sudah
melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang
dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparasi dalam
rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip
partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis
maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban
administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas
menjadi kendala utama.”
Metode Penelitian : Deskriptif
5. Tahun 2013,Chandra Kusuma. P, Ratih N. Pratiwi, dan Suwondo
melakukan penelitian, yaitu terkait“Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).”
Hasil penelitian dari Chandra Kusuma menyebutkan bahwa “sebagian
dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya
operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak
sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan
ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber
daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.”
46
Metode Penelitian : Deskriptif dengan pendekatan metode penelitian
kualitatif yang menggunakan analisis Milles dan Huberman
6. Tahun 2013, Fauzi Asni melakukan penelitian yang berjudul Analisis
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Menunjang Kemandirian
Ekonomi Desa Di Kabupaten Siak.
Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa tata kelola pengelolaan
dana ADD tersebut masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada
beberapa masalah, seperti salah satunya pelaporan dan evaluasi yang
belum efektif karena intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi yang
masih rendah. Kemudian dari regulasi terdapat inkonsistensi antara
regulasi pusat dan daerah terlihat pada peraturan daerah yang mengatur
tata penggunaan anggaran ADD di desa. Masih kurang tepatnya regulasi
di tingkat daerah karena desain specific grant yang terlalu kaku,
mengikat serta mempersempit ruang gerak pemanfaatan danaADD.
Metode Penelitian : Kuantitatif Evaluatif
7. Tahun 2014, Okta Rosalinda melakukan penelitian yang berjudul
“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang
Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus penelitian: Desa Segodorejo dan
Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)”
Hasil dari penelitian dari Okta Rosalinda mengatakan bahwa “secara
umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih
kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses
pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.
Dan adanya keputusan Bupati dalam keseragaman perolehan besaran
ADD yang setiap tahun sama besarnya. Dalam pemanfaatan dana ADD
juga diatur Peraturan Bupati Kabupaten Jombang dimana ada pos-pos
47
anggaran dalam pengalokasiaannya. Sehingga pemanfaatan dana ADD
menimbulkan kepatenan penerapan besaran nominal penganggaran di
setiap pos-pos anggaran. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya
merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa.”
Metode Penelitian : Kualitatif
2.8 Kerangka Pikir
Sumber : Diolah dari penelitian sebelumnya dan hasil lapangan.
48
49
Kerangka berfikir pada gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat
beberapa komponen penting dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya
adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, pengawasan serta pembinaan. Namun, komponen utama
yang bersifat sangat penting adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan. Dengan demikian keenam komponen tersebut dianalisis
menggunakan UU no.6 tahun 2014 tentang desa.
50
BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam melakukan sebuah penelitian, untuk mendapatkan data serta
informasi yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta
menentukan pedoman pembahasan, tentunya dibutuhkan suatu metodelogi
penulisan. Adapun metode penelitian tersebut diuraikan seperti berikut ini.
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Pada dasarnya, penelitian Dana Desa ini memiliki tujuan untuk mengetahui
serta mendeskripsikan terkait mekanisme, penyelenggaraan, hingga manfaat
dari adanya Dana Desa pada desa Bajur kabupaten Lombok Barat beserta
hambatan dan permasalahan yang ditemukan. Peraturan dari perundangan
menjadi acuan awal dalam melakukan penelitian ini.
Dalam menyusun penelitian tentang Dana Desa ini, penulis menggunakan
jenis metode penelitian Kualitatif. Adapun menurut Strauss dan Corbin dalam
Pupu (2009), “yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh)
dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari
kuantifikasi (pengukuran). Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan
untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku,
fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Berdasarkan
pengalamannya, alasan para peneliti menggunakan metode kualitatif adalah
karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa
yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang
sulit untuk dipahami secara memuaskan.”
51
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu
penggambaran dari metode secara utuh dan mendalam terkait bagaimana
realitas sosial maupun terkaitseberapa banyakkah fenomena yang memang
terjadi di masyarakat yang menjadi subjek pada penelitian tersebut, nantinya
dengan demikian akan tergambarkan sebuah ciri, sifat, karakter, maupun model
dari fenomena tersebut. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memperoleh
gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi
pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena
yang terjadi (Sanjaya, 2013:59-60) dalam ainul (2016). Dengan penggunaan
metode ini, tentunya akan bertujuan untuk bagaimana menjelaskan atau
mendeskripsikan seluruh data yang terkumpul secara sistematis dan akurat,
sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat
menggambarkan keadaan secara jelas mengenai mekanisme, penyelenggaraan,
dan manfaat Dana Desa (DD) di Desa Bajur yang ada di Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat tahun 2017.
Kemudian pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan pengelolaan
keuangan desa di Desa Bajur, pada Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok
Barat yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggugjawaban, pembinaan dan pengawasa pengelolaan keuangan desa
serta membandingkan kesesuaianya dengan undang-undang No.6 tahun 2014
tentang desa.
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) ini adalah di
desa Bajur, KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi ini menarik
untuk diteliti karena pada kecamatan Labuapi terdapat sebuah desa yang
disebut sebagai “desa percontohan”, desa itu adalah Desa Bajur. Desa Bajur
52
didaulat menjadi desa percontohan di kecamatan Labuapi karena dikenal
memiliki keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan program
pembangunannya.
3.3 Fokus Penelitian
Menurut Moleong (dalam Rosalinda, 2014) menyatakan bahwa penentuan
dari adanya fokus penelitian ini akan membatasi studi, sehingga dengan
demikianhasil penelitian tentunya akan menjadi layak dan dengan penentuan
fokus yang tepat tentunya akan mempermudah penyaringan informasi yang
masuk. Dengan demikian, ketajaman pada analisis penelitian dapat dipengaruhi
oleh kemampuan kita untuk menentukan fokus penelitian yang tepat.
Dengan ini, peneliti akan terjun melakukan eksplorasi serta pengamatan
terhadap berbagai data maupun informasi yang ada pada lapangan, yang
kemudian disajikan dalam suatu hasil penelitian yang akurat/tepat dan dapat
diterima maupun dimanfaatkan bagi mereka yang membutuhkan penelitian ini.
Berkaitan dengan hal ini, maka peneliti pastinya berusaha membuat suatu fokus
penelitian dari semua objek yang kedepannya akan diteliti. Menghasilkan sebuah
penelitian yang lebih akurat dan sesuai dengan disiplin ilmu dan tema yang
dipilih dengan cara memaskkan data yang tepat dan relevan.
Berdasarkandari judulpenelitian yang akandibahas atau dilaksanakanoleh
peneliti, maka yang akan menjadikanfokusdalampenelitian kaliiniadalah:
1. Mekanisme tata kelola Dana Desa (DD) di tingkat Kabupaten hingga
tingkat Desa
2. Kesesuaian tata kelola DD dengan membandingka pada ketentuan
Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang dana desa
3. Faktor kendala dan penunjang dalam pelaksanaan program Dana Desa
di Desa Bajur
53
a. Faktor Pendukung
b. Faktor Penghambat
4. Pengelolaan DD dan peran dalam pembangunan pedesaan di Desa
Bajur
a. Pengelolaan DanaDesa
1. Perencanaan DanaDesa
2. Pelaksanaan DanaDesa
3. Pertanggungjawaban DanaDesa
b. Peran dalam pembangunanpedesaan
1. PembangunanEkonomi
2. Pembangunan MasyarakatPedesaan
5. Dampak adanya DD terhadap pembangunan desa
3.4 Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian Dana Desa ini adalah berbagai informan yang dapat
memberikan banyak informasi lapangan maupun data yang dibutuhkan dalam
penelitian. Subjek tersebut meliputi:
1. Kepala Desa Bajur, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa.
2. Sekertaris Desa Bajur, sebagai penanggungjawab laporan keuangan desa.
3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).
4. Aktivis Desa/ Mantan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, sebagai
informan yang mengetahi kondisi Dana Desa
5. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat, sebagai informan yang mengikuti
berbagai macam musyawarah
6. Kepala Dusun, sebagai penanggungjawab dusun
54
3.5 Jenis Data
3.5.1 Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara
langsung dari kelompok sasaran baik yang dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan alat bantu lainnya. Data Primer, merupakan data yang
secara langsung diperoleh dari para informan, yaitu berupa informasi di
lapangan, yang tentunya meliputi terkait Bagaimana Pengelolaan
kebijakan Dana Desa di desa tersebut dengan apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dalam kegiatan lapang nanti, adapun pendekatan
kepada beberapa narasumber seperti Kepala Desa, Perangkat Desa,
Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
Kemasyarakatan Desa hingga masyarakat.
3.5.2 Data Sekunder
Adapun dari pengertian data sekunder yaitu data yang mendukung
data primer, dapat berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau
dokumen, majalah, karya tulis ilmiah, makalah, serta data pendukung
lainnya. Yakni diantaranya adalah kumpulan data dari berbagai macam
kegiatannya yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan dari Dana
Desa beserta dokumen-dokumennya, meliputi RPJM Desa, APBDesa,
Profil Desa Bajur, kondisi sarana dan prasarana, dan lainnya.
3.6 Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengambilan data, penulis menggunakan cara langsung
terjun ke lapangan sehingga data didapat sesuai dengan realisasinya. Selain itu
penulis juga menggunakan metode studi pustaka serta kemudian tanya jawab
kepada para perangkat desa yang bersangkutan ataupun Kepala Desa
mengenai berbagai hal yang menarik dan penulis belum mengerti.
55
1. Wawancara
Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab
secara langsung atau wawancara langsung dengan pihak yang
berkompeten dengan tujuan mendapatkan data yang akurat. Untuk
mengumpulkan informasi maupun data yang valid maupun akurat, adanya
pengumpulan data yang utama, yaitu untuk mendapatkan data lapangan,
peneliti tentunya akan melakukan wawancara secara mendalam (deep
interview), yang nantinya dibantu dengan alat perekam (biasanya Hp
atautape recorder). Penggunaan alat perekam ini berfungsi sebagai bahan
crossceck, jika nantinya pada saat melakukan analisa terdapat beberapa
data, keterangan maupun informasi yang belum sempat tidak tercatat oleh
pewancara.
2 . Observasi
Pengertian observasi yakini pengumpulan berbagai data melalui
pengamatan langsung dokumen – dokumen yang ada pada objek
penelitian.
3. Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan cara mencatat atau memfoto alat yang
akan di analisa secara langsung dan data-data yang di perlukan pada
dokumen yang ada di objek penelitian.
4. Studi Pustaka
Metode untuk pengumpulan data dengan cara membaca bebrapa refrensi
dari laporan terdahulu dari mahasiswa kampus lain.
Dalam penelitian yang berjudul Mekanisme, Penyelenggaraan, dan Manfaat
Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Bajur,
Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, peneliti akan terjun langsung dan berperan
penuh sebagai observer, yang sekaligus sebagai pewancara atau penanya,
56
dengan melakukan wawancara atau diskusi secara langsung dan bersifat
mendalam maupun terbuka dengan para pengelola Dana Desa maupun
masyarakat desa, serta kemudian tentunya juga mencatat semua kejadian dan
data maupun informasi dari informan yang nantinya dipergunakan sebagai untuk
penulisan laporan mengenai hasil penelitian.
3.7 Analisis Data
Setelah kemudian data-data yang diperoleh atau di dapatkan dari studi
pustaka dan hasil riset lapangan diolah, dengan demikian langkah selanjutnya
adalah melakukan analisis data. Dengan analisis data yang digunakan dalam
membantu proses penelitian ini, bermaksud untuk memperoleh gambaran dan
deskripsi tentang bagaimana mekanisme tata kelola Dana Desa (DD) dalam
Upaya Peningkatan Pembangunan Desa. Langkah-langkah analisis data
menurut Milles & Huberman (Sugiyono, 2006, h. 91-99) adalah:
1. Pengumpulan data (Data Collection)
2. Reduksi Data (DataR eduction)
Pengertian reduksi data juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan maupun
transformasi data “kasar” yang dimana muncul dari catatan tertulis pada
dilapangan. Selanjutnya, di sisi lain reduksi data merupakan bentuk analisis
yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, serta membuang atau
menyisihkan yang tidak perlu, terakhir mengorganisasi data-data tersebut
dengan cara sedemikian rupa sehingga tentunya kesimpulan-kesimpulan
hasil finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian merupakan informasi yang dikumpulkan secara tersusun dan
memunculkan kemungkinan dari adanya penarikan sebuah kesimpulan serta
57
pengambila ntindakan. Penyajian tentunya dapat berbentuk grafik jaringan,
matriks danbagan. Penyajian data ini juga dirancang untuk penggabungan
informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang searah dan mudah diraih.
Sehingga, dengan demikian seorang penganalisis tentunya dapat melihat
apa saja kejadian yang sedang terjadi, dengan demikian penulis juga dapat
menarik berbagai kesimpulan yang dirasa sudah benar ataukah terus
berlanjut melakukan analisis yang dapat jauh lebih berguna.
4. Verifikasi / penarikan kesimpulan (Verification)
Verifikasi / penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan mencari arti dari
data-data yang ada seperti mencatat keteraturan, penjelasan, pola-pola, dan
konfigurasi yang mungkin.
3.8 Keabsahan Data
Menurut Patton (dalam Subroto, 2009), dalam menguji keabsahan data yang
akan diperoleh, yaitumenggunakan teknik Triangulasi Data. “Jenis triangulasi
data yang akan digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini tentunya dapat dicapai
dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang di katakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang
dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang di
katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat
biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi
suatu dokumen yang berkaitan.” (Patton dalam Subroto. 2009)
58
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab 4 ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian lapangan
mengenai Dana Desa di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok
Barat. Adapun hasil dari penelitian ini merupakan hasil ringkasan dari teknik
wawancara, observasi, serta dokumentasi yang digunakan peneliti kepada para
informan yang berada di desa atau di lapangan. Peneliti juga menggunakan
penganalisaan data atau konsep berdasarkan lingkup Dana Desa dari awal
hingga akhir, tujuannya adalah agar penelitian mekanisme pelaksanaan dan
manfaat Dana dalam upaya peningkatan pembangunan desa di Desa Bajur,
Kecamatan Labuapi, Lombok Barat ini mudah dipahami oleh pembaca.
Fokus peneliti kepada mekanisme penyelenggaraan dan manfaat dana desa
di Desa Bajur. Sehingga dalam penelitian ini adapun ruang lingkup pembahasan
mengenai Dana Desa di Desa Bajur yaitu pertama, mekanisme tata kelola Dana
Desa, kemudian tugas-tugas pemerintahan desa dan mitra desa dalam
mengawal Dana Desa, selanjutnya terkait faktor pendorong maupun faktor
penghambat yang menjadi permasalahan di Desa Bajur, terakhir terkait manfaat
serta dampak Dana Desa tersebut terhadap pembangunan di Desa Bajur.
Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk memasukkan
informasi-informasi penting lainnya yang di dapat di lapangan seputar Dana
Desa dan pembangunan desa di Desa Bajur.
Sebelum menjelaskan terkait hasil utama mengenai mekanise, pelaksanaan,
dan manfaat Dana Desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa di Desa
Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat ini, peneliti terlebih dahulu akan
memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari para informan.
59
Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa penelitian
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud untuk
memperoleh informasi mengenai mekanisme penyelenggaraan dan manfaat
Dana Desa secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan
deskriptif diharapkan dapat memberikan informasi penting terkait
penyelenggaraan dan manfaat Dana Desa di Desa Bajur agar hasil penelitian ini
dapat digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah, sehingga
masalah yang merugikan kehidupan kemasyarakatan tidak terjadi lagi.
Tabel 4.1 : Informan Peneliti
No. Nama Informan Status Jabatan & Informasi
1. Pak Ahmad Rusni Kepala Desa Bajur
2. Pak Ahmad Juaini Sekertaris Desa Bajur
3. Pak Haji Musleh Ketua LPMD Desa Bajur (sekaligus kepala sekolah
di salah satu Sekolah Dasar di Desa Bajur)
4. Pak Haji Hamzad Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama, Penggulu
di Desa Bajur. (Mantan Kepala Dusun di Desa
Bajur)
5. Mas Azhar, panggilan mas Zein Mantan anggota BKM, Pendamping Kadus. (aktif
dalam berbagai macam kegiatan pembangunan
desa)
6. Pak Khairul
Kepala Dusun di Dusun Tempit (Tempat tingal Pak
Haji Hamzad dan mas Zein).
Sumber : Data Penulis, 2017
Dari informan – informan di atas, peneliti telah mendapatkan banyak
informasi penting mengenai Dana Desa di Desa Bajur. Informasi tersebut
merupakan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menunjang adanya
pembahasan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini juga terbagi
menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan pendukung.
60
Dalam pelaksanaanya, penelitian ini terlebih dahulu diawali dengan informan
utama yang menyarankan penulis untuk meneliti di Desa Bajur, beliau adalah
Tokoh masyarakat serta tokoh agama yang berprofesi sebagai penggulu di Desa
Bajur, masyarakat desa memanggilnya Bapak Haji Hamzad. Pak Haji Hamzad
adalah tokoh agama yang disegani serta di hormati oleh masyarakat disana,
beliau adalah perantara yang menghubungkan peneliti dengan pemerintah di
Desa Bajur. Saat pertamakali sampai di lokasi penelitian, peneliti langsung
bersilaturahmi ke rumah Pak Haji Hamzad sekaligus bertanya-tanya secara
informal terkait seputar Desa Bajur maupun Dana Desanya. Pak Haji Hamzad
menyarankan peneliti untuk bertemu dengan Mas Zein, beliau adalah mantan
anggota BKM di desa bajur yang memiliki banyak pengalaman seputar Dana
Desa. Mas Zein juga sebagai pendamping kadus yang sekaligus adalah adik dari
Pak Haji Hamzad. Dengan demikian, akhirnya peneliti pun sering berkunjung ke
rumah pak Haji Hamzad sebagai informan terdekat.
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Lombok Barat dalam gambaranya merupakan salah satu dari 10
Kabupaten atau Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana secara
administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu :
Kecamatan Sekotong, Kec. Lembar, Kec. Gerung, Kec. Labuapi, Kec. Kediri,
Kec. Kuripan, Kec. Narmada, Kec. Lingsar, Kec. Gunungsari dan Kec. Batulayar.
Dari Berbagai kecamatan di Lombok Barat, Kecamatan Gerung merupakan Ibu
kota Kabupaten sekaligus dimana sebagai pusat Pemerintahan, yang
mempunyai luas wilayah + 62,30 Km2.
Keberadaan Kabupaten Lombok Barat terletak antara 1150,46’- 1160.20’
Bujur Timur, dan 80.25’ sampai dengan 80.55’ Lintang Selatan, dengan batas
wilayah :
61
Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram
Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat
Sumber : website resmi Kabupaten Lombok Barat
Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi
beberapa daerah, diantaranya:
1. Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pengunungan yang membentang dari
Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini
merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan
bermuara di pantai barat.
2. Daerah Berbukit-bukit, yang terdapat di bagian selatan meliputi Kecamatan
Sekotong dan Lembar di bagian selatan.
3. Daerah Dataran Rendah, yang terdapat di bagian tengah yang membentang
dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat.
62
Lokasi Penelitian sendiri berada di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat. Letak Kecamatan Labuapi sendiri berbatasan
langsung dengan Kota Mataram, hal ini menjadikan Kecamatan Labuapi sebagai
daerah penyangga bagi Kota Mataram.
Gambar 4.2 : Peta Lokasi Kecamatan Labuapi
Sumber : Analisis Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat 2015
Desa Bajur terletak di bagian utara Kecamatan Labupi. Desa ini juga
memiliki potensi tertentu, dimana desa Bajur merupakan bagian Kecamatan
Labuapi yang masuk dalam Zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK),
yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa desa
yang didukung dengan pembangunan fasilitas maupun infrastruktur kecamatan.
63
Secara umum nantinya arah pemanfaatan dari ruang wilayah Kecamatan
Labuapi adalah pertama, sebagai pengembangan kawasan perumahan, kedua
sebagai jalur hijau, ketiga sebagai jalur By Pas BIL tahap 2 (jalan menuju
Bandara Internasional Lombok dari Kota Mataram), kemudian pengembangan
fasilitas perkotaan dalam skala kecamatan, serta bagian barat sebagai wilayah
wisata pantai Kuranji maupun konsvas pantai, dan masih banyak lainnya.
4.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi Desa Bajur
Desa Bajur berada di wilayah kabupaten Lombok Barat dan merupakan
bagian dari kecamatan Labuapi yang terletak pada posisi 116 ͦ 06’31.52” Bujur
Timur dan 08 ͦ37’20.42” Lintang Selatan. Luas wilayah Desa Bajur mencapai ±
151,41 Ha. Dengan jarak sekitar 3 Km dari Kota Mataram atau bisa ditempuh
sekitar 10 -15 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Merupakan wilayah
yang cukup strategis dan berdekatan dengan Kota Mataram. Adapun batas
wilayah Desa Bajur adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kelurahan Jempong & Pagutan (Kota Mataram)
2. Sebelah Barat : Desa Kuranji
3. Sebelah Selatan : Desa Terong Tawah
4. Sebelah Timur : Kelurahan Pagutan (Kota Mataram)
64
Gambar 4.3 : Peta Lokasi Desa Bajur
Sumber : PLPBK BKM Benang Emas, Desa Bajur
Pada pemanfaatan dalam penggunaan lahannya, terdapat berbagai macam
potensi bagi Desa Bajur, sehingga dapat dipetakan dan dibagi menjadi beberapa
cluster. Perkampungan tersebut membentuk 3 kluster yang strategis, yaitu Zona
1 sebagai “pusat desa” dimana lokasi tersebut cenderung sebagai pusat
pemerintahan di Desa Bajur, kemudian zona 2 sebagai “pintu masuk desa”
sebagai jalur utama masuk ke Desa Bajur, dan Zona 3 sebagai “Perlintasan antar
kecamatan” dimana di sekitar lokasi ini menjadi sasaran para developer untuk
membangun perumahan karena cukup strategis dan bersebrangan langsung
dengan jalan besar utama. Dimana juga dalam RPJMDes jumlah rumah tidak
layak huni pada zona 3 termasuk paling besar, yaitu sebanyak 35%, berbeda
dengan Zona 1 yang hanya sebesar 4,3% rumah tidak layak huni.
65
Pengelompokan tersebut memudahkan untuk pemetaan program dalam
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Dimana secara garis
besar merupakan kumpulan kebutuhan pembangunan desa yang tertungan
dalam pengembangan program maupun kegiatan yang nantinya diharapkan
menjadi bagian dari pembangunan, baik di tingkat Kabupaten Lombok Barat,
Kecamatan Labuapi, Desa Bajur, maupun pembangunan oleh investor yang ingin
menanamkan modal serta lainnya. Seperti contohnya pembangunan Gapura
Desa di zona 2, pintu masuk desa bajur dan nantinya rencana di daerah tesebut
akan dibuat kawasan/ area pasar desa. Kemudian rencana pembangunan ruang
terbuka hijau, yang nantinya akan tersebar di setiap zona, dimana nantinya juga
dapat difungsikan sebagai area evakuasi.
Kemudian, secara administrasi Desa Bajur memiliki tujuh Dusun, yaitu:
1. Dusun Tempit – Bagian Utara (Pintu masuk desa Bajur, lokasi informan pak
Haji Hamzad, Mas zein, Masjid 1)
2. Dusun Bajur Induk - Bagian Kanan Bawah (Pemukiman, Perumahan)
3. Dusun Ampel – Bagian Tengah (kantor desa, BumDes, Masjid 2, Proyek
Rabat Beton,dll)
4. Dusun Kalijaga – Bagian Tengan
5. Dusun Giri Jati – Bagian Tengah
6. Dusun Pohdodol – Bagian Barat (zona III)
7. Dusun Mavilla – Bagian Paling Barat
66
Gambar 4.4 : Pintu Masuk Utara Desa Bajur
Sumber : data lapangan peneliti, 2017
Gambar di atas merupakan pintu masuk Desa Bajur bagian utara, dimana
lokasi tersebut berada di daerah Lingkar Selatan, yaitu selatan kota Mataram.
Jalur ini juga termasuk jalur yang sering digunakan masyarakat desa bajur
maupun sekitarnya untuk keluar dan beraktifitas. Dimana di daerah setelah pintu
keluar tersebut banyak dijumpai ruko-ruko yang menjual berbagai kebutuhan
sandang maupun pangan masyarakat, seperti toko bahan bangunan, mini
market, rental warnet, fotokopi, atm, warung-warung, dan lainnya.
Kemudian, dalam Analisis Peta Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat
(2015), menjelaskan bahwa letak Kecamatan Labuapi berbatasan dengan Kota
Mataram, menjadikan kecamatan Labuapi sebagai daerah penyangga bagi Kota
Mataram. Kecamatan ini menjadi sasaran bagi para developer untuk
membangun perumahan. Inilah yang mendorong perkembangan ekonomi di
67
kecamatan Labuapi cukup cepat khususnya di sektor non pertanian. Disisi lain,
sektor pertanian mengalami penurunan karena lahan pertanian telah banyak
yang dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk.
Gambar 4.5 : Suasana di Desa Bajur
Sumber : data lapangan peneliti, 2017
Jika dilihat dari fisik bangunannya, Desa Bajur cenderung lebih unggul
dibandingkan desa-desa lainnya di sekitar Labuapi. Hal tersebut mungkin
dikarenakan desa tersebut semakin berkembang akibat banyaknya pendatang
baru. Sedangkan jika dilihat dari pendidikan, masih ada desa yang lebih unggul.
Namun semenjak tahun 2010, memang banyak terjadi perubahan terhadap
pembangunan desa bajur. Perkembangan tersebut dikarenakan mulai
banyaknya developer perumahan yang masuk, sehingga ada banyak
68
pembangunan perumahan di desa Bajur. Pendatang tersebut rata-rata memiliki
tingkat pendidikan S1, sehingga tingkat pendidikan juga meningkat. Hal tersebut
diungkapkan oleh Ketua LPMD desa Bajur, Bapak Haji Musleh.
4.1.2 Luas Wilayah
Adapun luas wilayah menurut penggunaanya di desa Bajur sebagai berikut :
Tabel 4.2 : Luas Wilayah Menurut Penggunaanya
Luas pemukiman 53,27 ha/m2
Luas persawahan 82 ha/m2
Luas perkebunan 1,5 ha/m2
Luas kuburan 1,5 ha/m2
Luas pekarangan -
Luas taman -
Perkantoran 1,14 ha/m2
Luas prasarana umum lainnya 12 ha/m2
Total luas 151,41 ha/m2
Sumber : Profil Desa 2016
Wilayah di desa bajur didominasi oleh persawahan, kemudian pemukiman
penduduk, dan sedikit sisanya adalah perkebunan, perkantoran, serta sarana
umum lainnya. Jika dilihat secara langsung, wilayah persawahan memenuhi
wilayah bajur bagian tengah hingga barat, sedangkan bagian timur lebih padat
oleh pemukiman penduduk. Luas lahan persawahan di desa bajur sendiri
sebesar 82 ha/m2, hampir setengah dari total luas wilayah yaitu 151, 41 ha/m2,
kemudian luas pemukiman yaitu 53,27 ha/m2.
69
4.1.3 Kondisi Demografi Lokasi Penelitian
4.1.3.1 Potensi Sumber Daya
Dari data terakhir jumlah penduduk tahun 2016, total jumlah penduduk di
desa bajur adalah 10.080 orang. Pada tahun 2016 terdapat penambahan jumlah
penduduk sebesar 364 penduduk dari tahun sebelumnya, jumlah penduduk di
Desa Bajur pada tahun 2015 adalah 9.716 penduduk.
Tabel 4.3 : Potensi Sumber Daya Desa Bajur Tahun 2016
Jumlah laki - laki 5019 orang
Jumlah perempuan 5061 orang
Jumlah total 10.080 orang
Jumlah kepala keluarga 3222 Kepala Keluarga
Kepadatan penduduk 66,7 per km
Diolah dari Profil Desa, 2016
Setiap tahunnya, terdapat peningkatan jumlah penduduk di desa Bajur.
Peningkatan pertumbuhan penduduk terbanyak adalah di dusun Bajur Induk.
Dusun Bajur induk cenderung sebagai daerah pemukiman dengan populasi
terbanyak serta di dalamnya terdapat beberapa perumahan. Selain wilayah
pemukiman, Dusun Bajur Induk merupakan daerah yang sangat strategis, karena
menghubungkan desa bajur dengan desa lainnya di bagian selatan dan timur
dengan beberapa sarana yang mendukung perkembangan bajur Induk, seperti
ruas jalan yang lebar dan padat kendaraan, serta terdapat pasar yang selalu
ramai dikunjungi masyarakat.
70
Tabel 4.3 : Jumlah dan Sebaran Penduduk Desa Bajur
No Dusun 2011 (Jiwa) 2012 (Jiwa) 2013 (Jiwa) Pertumbuhan
Penduduk
1 Bajur Induk 926 1.287 2.208 46,15 %
2 Ampel 590 597 616 1,47 %
3 Giri Jati 1.021 1.039 1.063 1,37 %
4 Kalijaga 1.198 1.243 1.286 2,45 %
5 Tempit 1.889 1.914 1.958 1,22 %
6 Pohdodol 1.018 1.050 1.075 1,87 %
7 Mavilla 653 660 676 1,17 %
Total 7,295 7.790 8.882 7,25 %
Sumber : PLPBK BKM, Profil Desa
4.1.3.2 Jenis Pekerjaan
Berdasarkan data lapangan, penduduk usia kerja adalah penduduk yang
berumur 15 tahun atau lebih. Masyarakat Desa Bajur pada umumnya cenderung
memiliki mata pencaharian sebagai pedagang keliling. Sesuai dengan
wawancara bersama bapak Juaini selaku Sekertaris Desa Bajur yang
mengatakan bahwa Desa Bajur mayoritas pedagang semua, sehingga terkadang
saat banyak program pembangunan itu sulit mencari tukang-tukang. Disisi lain
tukangnya juga banyak dipakai oleh para Developer untuk pembangunan
perumahan.
71
Tabel 4.4 : Jumlah Sebaran Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No Jenis Pekerjaan Jumlah Jiwa tahun
2013
Jumlah Jiwa tahun
2016
1 Petani 639 384
2 Buruh Tani 850 218
3 PNS 121 428
4 Pengerajin Industri Rumah Tangga 5 4
5 Pedagang Keliling 3.703 3.177
6 Peternak 447 10
7 Montir 7 4
8 TNI/Polri 17 75
9 Pensiunan 12 12
10 Pengusaha Kecil Menengah 10 484
11 Karyawan Swasta 15 157
12 Dosen Swasta 5 11
13 dan lain-lain 30 2.703
Total 5.861 7.667
Sumber : diolah dari PLPBK BKM dan Profil Desa 2016
Seiring berjalannya tahun, desa Bajur juga mengalami modernisasi, dimana
jumlah penduduk yang berkerja sebagai petani mengalami penurunan. Pada
tahun 2013, jumlah petani dan buruh tani sebanyak 1.686 jiwa, namun pada
tahun 2016 jumlahnya hanya sekitar 602 jiwa. Begitupula dengan lahan
pertanian yang cenderung beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.
Selain itu, mata pencaharian penduduk di desa bajur adalah sebagai
pedagang. Dimana banyak dari mereka berdagang hingga ke luar daerah,
72
bahkan ada yang pulangnya hanya seminggu sekali karena berdagang hingga ke
Bali.
4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa
Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tentunya harus disertai dengan
praktik-praktik Good Governance.Menurut Mochammad Jasin (2006), faktor yang
menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang
baik adalah komitmen pimpinan, dasar hukum yang kuat, dukungan dari
lingkungan internal dan masyarakat, serta inisiatif internal.
Gambar 4.6 : Kantor Desa Bajur
Sumber : Data lapangan peneliti, 2017
Kondisi pemerintahan desa di desa Bajur cukup baik, dimana desa Bajur
juga telah didaulat sebagai Desa Percontohan oleh Camat Labuapi .Penulis
tentunya dapat menilai melalui beberapa aspek. Pertama, kantor desa telah
menerapkan sistem LTPS, yaitu Layanan Terpadu Satu Pintu. Jadi, di dalam
73
kantor desa Bajur tidak hanya ada kepala desa dan perangkatnya, melainkan
terdapat pula berbagai macam lembaga yang berbeda, seperti LPMD, Pengurus
BUMDes, serta BPD . Sehingga tidak jarang jika saat rapat atau musyawarah
desa dilaksanakan di Kantor Desa Bajur, mengingat tempatnya yang luas dan
sangat strategis juga . Kedua, kondisi fisik bangunan dari kantor desa Bajur juga
sudah sangat baik, dengan menerapkan model minimalis sehingga cukup indah
jika dilihat. Ketiga, hubungan antara pemerintahan desa Bajur dengan
masyarakat desa dan lembaga lainnya cukup harmonis. Dimana masih
sejalannya visi misi mereka untuk terus membangun desa Bajur. Keempat, Desa
Bajur telah menjalankan unit usahanya yang disebut BUMDes yang bergerak di
bidang penyewaan tenda serta penjualan sembako, BUMDes tersebut bernama
“Bajur Berniaga” dan menurut pak Kades, BUMDes tersebut juga merupakan
tanggung jawabnya Kepala Desa.
Gambar 4.7 : BUMDes Desa Bajur
Sumber : Data lapangan peneliti, 2017
74
BUMDes di desa Bajur sendiri juga tidak lama berdiri. Pada gambar tersebut,
ini unit usaha BUMDes yang bergerak di bidang penjualan sembako dan gas.
Pada tahun 2016 kemarin, modal BUMDes tersebut yaitu sebesar 81,5 juta,
menggunakan Alokasi Dana Desa. Dimana seperti diungkapkan Mas Zein selaku
mantan Anggota BKM dan aktivis desa, bahwa anggota bumdes tersebut juga
masih baru semua dan mas Zein sediri sudah tidak ada yang kenal. Jika yang
anggota lama itu sudah tutup buku semua menurutnya. Kemudian, dimana lokasi
bumdes tersebut tepat bersebelahan dengan Kantor Desa Bajur.
4.1.5 Struktur Pemerintahan
Desa Bajur merupakan salah satu desa yang didaulat sebagai desa
percontohan di Kecamatan Labuapi dalam hal keterbukaan pengelolaan
program pembangunan. Hal tersebut dikatakan tegas oleh Bapak L.Moh. Hakam,
Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam kunjungannya di Desa Bajur.
Desa Bajur sendiri desa yang cukup luas dan memiliki 7 Dusun. Lahan pertanian
di Desa ini juga masih terlihat luas, serta Desa Bajur ini juga telah berdiri sejak
masa penjajahan belanda. Berikut adalah struktur Kepala Desa yang pernah
memerintah di desa Bajur :
75
Tabel 4.5 : Struktur Kepala Desa di Desa Bajur
NO. Nama Masa Jabatan
1. Bapak Amaq Rebo Periode tidak diketahui
2. Bapak H. Ismail Periode 1935 - 1944
3. Bapak H. Sirojudin Periode 1945 - 1946
4. Bapak H. Wiranom Wirahadi Periode 1947 - 1978
5. Bapak H. Zakaria Periode 1979 – 1990
6. Bapak Ahmad Fauzi, SH Periode 1990 – 1998
7. Bapak H. Ahmad Toyyib, S.sos Periode 1998 – 2005
8. Bapak Romi Rahman, S.IP Periode 2008 - 2010
9. Bapak Zohdi Periode 2010 – 2011
10. Bapak Ahmad Husni, SH Periode 2012 - 2018
Sumber : Profil Desa di Desa Bajur
Desa Bajur Berdiri sejak masa kolonial Belanda, desa ini sudah berdiri
sangat lama. Desa yang masih didominasi oleh lahan pertanian yang luas.
Namun semenjak tahun 2010 ke atas, dengan perlahan desa Bajur telah
mengalami moderenisasi. Pembangunan mulai tertata rapi sedikit demi sedikit,
serta para developer perumahan juga perlahan telah membangun perumahan di
daerah Bajur. Kini area sekitar desa bajur sudah ditempati berbagai ruko yang
berjajar di sepanjang jalan raya. Sehingga untuk mendapatkan berbagai macam
kebutuhan sandang dan pangan, tidak repot mencari jauh-jauh.
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah
Anggaran Dana Desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sejak munculnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dimana
Setiap tahun jumlah anggaran Dana Desa tersebut terus meningkat. Pada tahun
2015 yaitu sebesar Rp20,77 trilun, kemudian pada 2016 sebanyak Rp46,99
76
triliun, dan tahun 2017 ini sebesar Rp60 trilun. Jumlah desa yang menerima
kucuran dana desa pada tahun 2017 ini juga sebanyak 74.910 desa. Hingga
pada Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sendiri pada
tahun 2016 menerima dana desa sebesar 740 juta.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa, pada bagian ketiga yaitu terkait Mekanisme dan Tahap Penyaluran , pada
pasal 14 dijelaskan bahwa :
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUN ke RKUD
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I , pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ;
dan
b. tahap I I , pada bulan Agustus sebesar 40% (empatpuluh persen).
(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD .
Ketua LPMD Desa Bajur , Bapak Haji Musleh menjelaskan secara umum
mekanisme Dana Desa dari pusat ke daerah. Pertama-tama dana tersebut
dipindahkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Kemudian, setelah desa menyusun segala macam persyaratan yang ditentukan,
maka desa akan mendapatkan rekomendasi pencairan dana tersebut. Setelah
mendapat rekomendasi barulah dana dari RKUD di transfer ke RKD (Rekening
Kas Desa). Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Haji Musleh terkait
mekanisme DD dari pusat ke Daerah :
“jadii dana ini kan transfer pusat, masuk ke rekening pemda. Kemudian dari desa menyusun segala sesuatunya utk mendapatkan rekomendasi
77
pencairan dana, setelah mendapat rekomendasi itu barulah akan masuk ke rekening desa.” (wawancara, 22 Juni 2017).
Kemudian, Pak Juaini Sekertaris Desa Bajur menjelaskan secara spesifik
yang lebih teknis terkait penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa.
Pertama, itu masuk tahap perencanaan, dimana desa harus melakukan musdus,
yang kemudian hasil musdus itu dibawa ke musyawarah desa. Kemudian hasil
dari musyawarah desa tersebut dibawa ke desa, yang disebut musrembang des.
Adanya musyawarah dusun serta musrembangdes itu sendiri dilakukan oleh “tim
tujuh”. Berikut adalah pernyataanya :
“Pertama kita lakukan musdus, setelah musdus kita ke musdes. Hasil dari musdes itu dibawa ke desa, musrembangdes namanya. Iya dari desa yang mengadakan, itupun musdus atau musrembangdes dilakukan oleh tim 7 namanya tuh.” (wawancara 19 Juni 2017).
Peneliti penasaran dengan “Tim tujuh” tersebut, kemudian peneliti
menanyakan siapakah tim tujuh tersebut? Apakah tim 7 tersebut adalah anggota
PTPKD? Bapak Juaini menjelaskan bahwa tim 7 tersebut adalah pemeriksa atau
reviewer RPJMDes, yang beranggotakan 7 orang, dan mereka adalah tim
khusus. Setelah itu bapak Juaini kembali menjelaskan bagaimana proses dana
desa turun dari pusat ke desa.
Sejalan dengan apa yang disampaikan bapak Haji Musleh selaku ketua
LPMD, bapak Juaini menjelaskan bahwa setelah musyawarah desa selesai, hasil
dari musyawarah tersebut ditmpilkan di desa. Akhirnya setelah itu, terbentuklah
Rencana Kerja Pemerintah yang telah di acc. Setelah terbentuknya RKP Desa,
kemudian dibuatlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Akhirnya
setelah adanya APBDes ini, desa mendapatkan rekomendasi dari kecamatan
untuk mengambil bukti tanda tersebut, yang kemudian mendapat rekomendasi
juga dari kabupaten. Akhirnya dana desa tersubut dapat dicairkan.
Pencairannya pun dilakukan 2x atau 2 tahap, yaitu termin pertama sebesar 60%
78
dan termin kedua sebesar 40%. Berikut adalah penjelasan bapak Juaini terkait
mekanisme tersebut :
“Aaa.. Ndak dia, tim 7 itu sejenis review RPJMDes itu. Anggotanya 7 orang, khusus dia. Setelah musdes ini kan hasil dari musdes ini ditampilkan di desa, nah setelah itu acc itu namanya RKP, RKP Des (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Nahh setelah RKPDes, ada namanya APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), nahh setelah APBDes ini kita mendapat rekomendasi dari kecamatan untuk mengambill tanda tersebut, mendapat rekomendasi dari kabupaten. Kecamatan, kemudian BPMPD, baru kita bisa mencairkan dana ini... dan dana ini pun cari 2x, 2 tahap. Termin pertama dan termin kedua, kalau disini kita 60% sama 40%.” (wawancara 19 Juni 2017).
Hal ini sesuai dalam peraturan Bupati Lombok barat Nomor 17 tahun 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2016 di
Kabupaten Lombok Barat. Pada Bab III mengenai Penyalurannya, Pasal 4
menjelaskan:
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah
diterima di Kas Daerah.
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I (kesatu) dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:
a. APBDes paling lambat bulan Maret; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
79
(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I
(Kesatu).
(6) Anggaran Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan
dalam APBDes.
Sedangkan, untuk terkait pengumumannya, pengumuman serta informasi
terkait Dana Desa yang diterima oleh desa, Desa Bajur menerima informasi
tersebut melalui surat, yang kemudian diberikan melalui pergub. Surat tersebut
merupakan surat dari gubernur tentang berita acara jumlah ADD dan DD setiap
desa di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Juaini
selaku Sekertaris Desa Bajur.
4.2.2 Mekanisme Tata Kelola Dana Desa di Desa Bajur
Dalam mekanisme tata kelola dana desa harus didasari dengan praktik-
praktik pemerintahan yang baik (good governance). Menyelenggarakan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi serta pencegahan korupsi baik itu secara politik
maupun administratif. Sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa
sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
Pertama transparasi, Desa Bajur telah memiliki prinsip ini, dimana Desa
Bajur memiliki keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
informasi tentang keuangan dan program pembangunan desa. Dimana hasil
publikasi tersebut berupa poster, baliho/ banner serta pengumuman yang secara
rutin disampaikan melalui pengeras masjid. Seperti yang dikemukakan oleh
80
Kepala Desa Bajur tentang hasil publikasi dan bagaimana cara mengumpulkan
masyarakat :
“Publikasinya Lewat mik.. Manggilnya lewat pengeras suara masjid. Kalau
publikasi kegiatan juga sama pake mik, kemudian hasilnya pake baliho
ada, teruss sama dipasang poster – poster di tempat yang ramai dilewatin
orang desa.” (wawancara Kepala Desa,17 Juni 2017)
Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Zein, salah satu
mantan anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) terkait publikasi di
Desa Bajur mengatakan :
“Iyaa kalo publikasi setiap jumat diumumin lewat masjid. Terus dicetak juga
pake kayak kertas biasa gitu, di printt kan, terus ditempel. Tapii, kalo dari
BKM itu pake spanduk trus biasa ditempel disini, di belakang, besaaar
spanduknya.” (wawancara 13 Juni 2017)
Selain sebagai mantan anggota BKM, mas Zein juga dikenal sebagai aktivis
desa yang sering turut berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan
pembangunan di Desa Bajur. Selain itu mas Zein juga pembimbing Kepala
Dusun di dusunnya, sehingga mas Zein sangat paham terkait kegiatan Dana
Desa tersebut. Selain publikasi di tingkat desa tersebut, publikasi juga ada di
masing – masing dusun. Menurut Pak Haji Musleh, Ketua LPMD di Desa Bajur,
untuk menghindari pemikiran negatif dari masyarakat tentang Dana Desa,
masyarakat juga disosialisasi terkait Dana Desa melalui pengajian-pengajian di
masing-masing dusun, berikut pernyataanya :
“.... Itulah faktor2 penghambat yang muncul seperti itu, kita sebarr. Kita
sebarr, kadang melalui pengajian-pengajian, “jadi dana desa sekarang
adaa bla bla, silahkan tanyaakan”. .... Iya ditempel2, sekarang ini kan
sedang dibikin. Di tempat pembangunan-pembangunan itu juga ditempel.
Cuman kan ini karena kantor desanya masih baru, tempat menempelnya
ini yang sulit. Nempelnya kan juga nggak sembarangan, kan takut dirobek-
robek juga kaya baliho-baliho di depan.” (wawancara Pak Haji Musleh, 22
Juni 2017)
Publikasi Dana Desa di Desa Bajur dapat dikatakan baik, walaupun
terkadang masih adanya masyarakat serta anak-anak yang iseng dengan
81
merusak publikasi yang ditempel-tempel seperti beberapa baliho calon kepala
daerah. Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak tentunya desa akan
menjadi semakin transparan.
Kedua akuntabel, dalam melaksanakan kewajibanya untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakannya, Desa Bajur juga cukup baik dalam melaksanakan
asas tersebut. Seperti adanya laporan- laporan pertanggungjawaban terkait hasil
akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat di Desa
Bajur. Desa Bajur juga memiliki sekertaris desa yang cukup handal dalam
menangani laporan-laporan keuangan desa, walau terkadang mengalami
kesulitan akibat banyaknya perubahan dari undang- undang serta peraturan itu
sendiri setiap tahunnya.
Terkait pelaporannya, baik kepada masyarakat di Desa Bajur maupun
pemerintah daerah, pemerintah desa Bajur juga memiliki beberapa laporan
tersendiri, seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang berupa
laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran
yang disampaikan oleh daerah, serta LPPD yang berupa laporan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran RKP (Rencana
Kerja Pemerintah). Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh Bapak
Juaini selaku sekertaris Desa Bajur terkait pelaporan dan publikasi pelaporan di
Desa Bajur :
“Ada namanya LKPJ sama LPPD. LKPJ, laporan pertanggungjawaban
kepala desa. Kalau LPPD itu kan BPD, karena BPD perwakilan daripada
masyarakat. LKPJ, itu kabupaten. ..... publikasi dalam bentuk print out,
banner. Finile itu bentuk kegiatan program, biar masyarakat tau keuangan.
Kalau keterbukaan disini itu penting.” (wawancara Pak Juaini Sekdes Bajur,
19 juni 2017)
Menurut Bapak Juaini memang keterbukaan di Desa Bajur itu sangat
penting, hal ini sejalan dengan salah satu asas-asas pengelolaan keuangan
82
desa, yaitu prinsip akuntabel. Akan tetapi tentunya terdapat kendala-kendala
dalam pelaksanaanya. Seperti pelaporannya yang cukup ribet dan terlalu banyak
aturan, walaupun telah ada pendamping desa. Kesulitan ini tidak hanya dialami
oleh Desa Bajur saja, akan tetapi hampir semua desa di kecamatan Labuapi juga
mengalami kendala yang sama. Dalam wawancara oleh bapak Juaini terkait
kesulitan dalam pelaporan, berikut pernyataanya :
“Lumayann. Lumayan ribet, ribet sih, desa desa yang lain aja belum jadi,
Cuma 4 desa yang sudah. .... Memang didampingi kan, tapi banyak aturan
kan (didampingi oleh pendamping desa). Eee aturan banyak sekali.”
(wawancara 19 Juni 2017)
Desa Bajur menjadi salah satu desa yang dapat melakukan pengelolaan
keuangan serta pelaporan yang cukup baik. Hal ini didorong oleh adanya
penekanan yang kuat di dalam APBDes dan pengelolaan lainnya dari pemerintah
setempat di Kabupaten Lombok barat. Sehingga desa-desa di Kabupaten
Lombok Barat sangat jarang terkena masalah penyelewengan keuangan serta
tindakan yang merugikan lainnya yang pada akhirnya berurusan dengan BPK
(Badan Pemeriksan Keuangan). Kabupaten Lombok Barat memiliki prinsip yang
baik dalam mengawal adanya Dana Desa ini dari tingkat kabupaten hingga desa.
Sedikit berbeda dengan Kabupaten Lombok Tengan, Lombok Timur, serta
Kabupaten Lombok Utara dimana masih banyak desa yang tata kelola dan
penyelenggaraan pembangunannya tanpa melalui APBDes. Dalam hal ini
adanya keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan dan pencairan dana di
desa-desa Kabupaten Lombok Barat memang terkadang harus dimaklumi,
karena mereka memang mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan-
peraturan yang selalu berubah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Juaini
tentang banyaknya aturan dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya,
berikut penjelasannya :
83
“Bukan di desa Bajur ini saja, semuaa desa ini dikecamatan labuapi. Kalau
di lombok barat luar biasa penekanan didalam APBDes maupun lainnya.
Karena apa? kenapa dia telat untuk mencairkan dana? Karena dia itu takut
desa2 ini di Lombok barat terkena istilah seperti kena BPK, maupun apa.
Kalau Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, lainn beda dia,
tanpa melalui APBDes maupun apa, gepok keuangannya (asal pakai),
kalau kita diatur melalui kabupaten makanya lama pencairan. “Biar tidak
ribet besok”, dia bilang begitu. Intinya kita repot dulu biar besokk enak kan
kita, dibandingkan kita gepok keuangannya tapi pineng besok (pusing).
Intinya seperti ini, dulu laporan APBDes kita kita masuk masukkan uang
uangnya, kalau sekarang lengkap dengan RAB, dan sebagainya...”
(wawancara 19 Juni 2017)
Ketiga, Partisipatif, tentunya asas ini juga sangat penting mewujudkan
praktik pemerintahan yang baik. Desa Bajur juga telah menerapkan asas ini,
masyarakat di Desa bajur dituntut untuk berpartisipasi atau ukut serta dalam
rapat dan pelaksanaan pembangunannya. Tidak itu saja, Desa Bajur telah
mengikutsertakan kelembagaan desa dan berbagai unsur masyarakat. Sehingga
ada beberapa lembaga yang bertugas untuk mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi serta memancing masyarakat desa untuk menyampaikan
aspirasinya saat rapat berlangsung. Antusias masyarakat cukup tinggi, walau
mayoritas profesi masyarakat di Desa Bajur sebaga pedagang, yang
mengharuskan mereka untuk mencari nafkah seharian, bahkan hingga keluar
kota untuk berdagang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bajur
tentang partisipasi masyarakat saat musyawarah berlangsung, berikut
penjelasannya :
“Iya, lumayan, mereka antusias.. walaupun sebagian besar warga di desa
ini profesnya sebagai pedangang, jadi ya mereka sering keluar kota untuk
jualan.” (Wawancara Pak Ahmad Rusni, Kepala Desa Bajur,17 Juni 2017)
Saat musyawarah berlangsung, masyarakat di Desa Bajur cenderung
antusias dan tentunya juga kritis terhadap masalah yang ada. Terutama ketika
membahas program pembangunan dan pemberdayaan. Bapak Haji Musleh
84
selaku Ketua LPMD desa Bajur menjelaskan bahwa masyarakat sangat kritis
ketika membahas terkait program pelatihan-pelatihan yang ada. Jika terkait
masalah anggaran pemerintahan itu lebih urusan ke pemerintah desanya.
Disamping itu tentunya ada banya lapisan masyarakat yang berpartisipasi,
seperti kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda pemudi, ibu-ibu
PKK, lembaga lain, dan lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Haji Musleh dalam
wawancaranya ketika peneliti menanyakan terkait bagaimana partisipasi
masyarakat di Desa Bajur :
“yaa lumayan lah, untuk masyarakat ini bukan hanya masyarakat saja, tapi
kan ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda yang ditabekkan
(pemuda yang dihormati/didahulukan).” (wawancara Pak Haji Hamzad, 28
Juni 2017)
Menurut Pak Haji Hamzad, tokoh masyarakat maupun agama di Desa Bajur,
ia juga diwajibkan untuk ikut musyawarah yang berlangsung, terutama di
dusunnya (Dusun Tempit). Musyawarah di Dusun Tempit terkadang
dilaksanakan di masjid atau aula luas di pekarangan Pak Haji Hamzad yang
biasa digunakan untuk mengajar anak pesantren mengaji. Dengan demikian
Desa Bajur telah menerapkan salah satu asas pengelolaan keuangan desa, yaitu
partisipatif.
Keempat, asas tertib dan disiplin anggaran, dalam masalah tertib dan
disiplin anggaran, desa dituntut untuk mengelola keuangannya yang berdasarkan
pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Berdasarkan hasil wawancara
peneliti dengan Kepala Desa Bajur dan Sekertaris Desa, dapat disimpulkan
bahwa Desa Bajur telah berusaha menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran.
Namun, pelaksanaan asas keempat di Desa Bajur tersebut belum bisa dikatakan
sempurna. Masih selalu terlambatnya pencairan Dana Desa di Desa Bajur, hal ini
disebabkan oleh peraturan yang berubah-ubah sehingga sedikit menyulitkan
pemerintah desa, karena mereka harus menyesuaikan kembali dengan peraturan
85
baru tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juaini, Sekertaris Desa Bajur
bahwa Dana Desa di Desa Bajur memang selalu terlambat, dana tersebut telah
berada di rekening, tetapi sangat susah untuk dicairkan.
Menurut Bapak Juaini, memang terdapat alasan-alasan tertentu mengapa
Dana Desa di Desa Bajur selalu terlambat. Pertama, desa diberikan syarat,
syaratnya adalah untuk menyelesaikan RKP (Rencana Kerja Pemerintah)
terlebih dahulu dan diwajibkan menggunakan Siskudes, sistem aplikasi
keuangan desa 2017. Selanjutnya, diberikan syarat laporan acc tahun 2016.
Padahal menurutnya, dana tersebut tidak mungkin langsung dikerjakan dan
laporan langsung selesai. Permasalahan ini menurutnya serempak terjadi di
semua desa di Kecamatan Labuapi maupun Lombok Barat. Berikut adalah hasil
penyampaian Pak Juaini terkait alasan keterlambatan Dana Desa :
“Memang selalu terlambat, cairnya! Sekarang bulan juni ini belum
cair! Sudah ada di rekening tapi susah cair. .... alasan terlambatnya adalah,
karena kita diberikan syarat.. persyaratannya adalah, satuu, harus jadi RKP
dan siskudes (sistem keuangan desa) namaanya 2017 ini, sistem keuangan
desa, aplikasinya ya. Makanya itu jadi lambat mas.. Keduaa, kita diberikan
syarat laporan acc tahun 2016. Alasan laporan belum selesai, karena dana
ini kan ndak mungkin kita kerjakan langsung jadi laporan kan. Masak dana
cair bulan Juni, termin ini langsung jadi. Kan ndak mungkin program
langsung jalan. Bagaimana kita musti laporin?? Itulah kendala kita semua
desa di kecamatan Labuapi maupun di lombok barat ini.” (wawancara 19
Juni 2017).
4.2.3 Pembangunan Desa di Desa Bajur
Besar Dana Desa di desa bajur pada tahun 2016 adalah sebesar 740,9 juta,
sedangkan dari Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 754,6 juta. Dimana sekitar 80%
dari Dana Desa tersebut digunakan pada Bidang Pembangunan Desa, yaitu
sebesar 616 Juta. Bidang pembangunan sendiri di Desa Bajur pada tahun 2016
adalah pembangunan rabat beton semua. Dimana 80% dari Dana Desa tersebut
habis digunakan untuk pembangunan rabat beton di beberapa lokasi.Kemudian
86
sisanya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan
posyandu, pengadaan alat dan pelatihan perbengkelan untuk karang taruna,
serta peningkatan kapasitas PKK.
Memang, jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bajur lebih besar daripada
jumlah Dana Desanya. Selain itu jika dilihat pada tahun 2015 jumlah Dana Desa
di desa Bajur sebesar 323.7 Juta sedangkan Alokasi Dana Desanya lebih besar,
yaitu 416.3 Juta.
Dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa Bajur,
sudah sesuai dengan pasal 80 pada undang-undang Dana Desa no 6 tahun
2014 yaitu dimana pemerintah desa Bajur telah mengikutsertakan masyarakat
dan berbagai lembaga dala proses perencanaan pembangunan desa. Dimana
dari program tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan
infrastruktur, program tersebut ditentukan melalui keputusan bersama. Seperti
yang dikatakan Kepala Desa Bajur:
“kita kumpulkan masyarakatnya dulu. Yang pertama itu ada MUSDes,
terus yang kedua ada MUSDus. Tiap kepala dusun mengumpulkan
masyarakat di dusunnya masing-masing buat membahas rencana
pembangunannya. Setelah itu kepala dusun menyampaikan aspirasi dari
masing – masing masyarakatnya saat MUSDes. Pastinya disana rapat
bersama tokoh tokoh masyarakat juga, yaa tahapnya seperti itu..
Semacam rapat Pleno lah..” (wawancara Pak Ahmad Rusni,Kepala Desa,
17 Juni 2017).
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat di desa bajur saat musyawarah juga
tergolong cukup. Hal ini disebabkan oleh mayoritas profesi masyarakat desa
bajur sebagai pedagang, sehingga terkadang tidak sedikit dari mereka yang
berhalangan hahadir. Walau demikian, berkat dorongan Kepala Dusun masing –
masing dusun, banyak dari mereka yang sangat antusias menyampaikan
aspirasinya pada saat musyawarah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa
terkait partisipasi masyarakat saat musyawarah, berikut pernyataanya :
87
“ iya, lumayan, mereka antusias.. Walaupun sebagian besar warga di
desa ini profesinya kan sebagai pedagang, jadii ya mereka sering keluar
kota untuk jualan”. (wawancara 17 Juni 2017)
Semenjak tahun 2015, sudah banyak program yang terlaksana di Desa
Bajur.Berdasarkan pernyataan Kepala Desa, program – program tersebut dibagi
menjadi beberapa kategori, program yang lebih diperhatikan yaitu program
pembangunan dan program pemberdayaan. Menurutnya, semua yang
dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh undang-
undang dan beserta peraturan pemerintah lainnya. Berdasarkan pendidikannya,
Kepala Desa Bajur merupakan seorang lulusan sarjana hukum, sehingga ia
sangat paham jika membahas mengenai undang-undang. “Sudah banyak
kegiatannya, kalau dari tahun 2015 itu ada namanya program pembangunan dan
program pemberdayaan. Semua sudah kita laksanakan, itu kan sesuai dalam
amanat undang-undang, dan di PP juga ada”, tanggap Kepala Desa.
Tentunya untuk membantu Pemerintah desa dalam meningkatkan
pembangunan di desanya, pemerintah desa Bajur juga bekerjasama dengan
lembaga – lembaga tertentu. Seperti KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa) yang bertugas turut membantu masyarakat di Desa Bajur agar aktif dalam
mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh desa.
Tugas kepala desa Bajur sendiri dalam kegiatan Dana Desa ini yaitu lebih
banyak pada pelaporan. Dimana Kepala Desa harus menyampaikan laporan
kepada Bupati maupun Walikota mengenai berbagai macam
pertanggungjawaban. Laporan tersebut juga tidak langsung ke Bupati, tetapi
dilaporkan dulu melalui camat. Sehingga pada saat wawancara dengan Kepala
Desa Bajur yaitu Bapak Ahmad Rusni, peneliti hanya bisa mewawancara beliau
dengan waktu yang terbatas. Karena Bapak Rusni mengatakan ,bahwa ia sudah
88
ditunggu oleh pihak kecamatan untuk menyerahkan laporan, dan hanya
beberapa desa saja yang belum, termasuk Desa Bajur. Dari pernyataan tersebut
telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 pada pasal 48 dan
49, dimana dijelaskan bahwa tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala
desa adalah menyampaikan berbagai macam laporan ke Bupati/walikota melalui
camat. Laporan tersebut bermacam-macam, ada laporan pertanggungjawaban
pemerintah desa, pertanggungjawaba pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan
pembinaan kemasyarakatan, maupun laporan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat.
Disisi lain Kepala Desa juga dibantu oleh LPMD (lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa) dalam mensukseskan Dana Desa tersebut. Dimana
pemerintah desa dan LPMD memiliki visi misi yang sejalan, yaitu tentunya untuk
membangun desa Bajur menjadi lebih baik. Dalam hal ini tugas LPMD menurut
Pak Haji Musleh, selaku ketuanya yaitu menghimpun serta mencari data-data
terkait bagaimana aspirasi masyarakat, terutama saat musyawarah berlangsung.
Mereka terus menemani jalannya proses mekanisme Dana Desa di Desa Bajur
tersebut, apa yang dibutuhkan dan tentunya bersinergi dengan Kepala Desa.
Kemudian tidak hanya mengawal dana desa di tahap perencanaan, LPMD di
Desa Bajur juga mengawasi semua pelaksanaan kegiatannya. Menurutnya,
disana juga ada petugasnya masing-masing yang memantau. Di lain hal, LPMD
juga memiliki berbagai bidang, ada bidang agama, pendidikan, lingkungan hidup,
dan lain sebagainya. Bidang tersebut juga menjelaskan terkait berbagai macam
masalah yang terjadi pada tahun sebelumnya, seperti halnya terjadi kesehatan
yang buruk pada 35balita, sehingga tentunya harus ada program untuk
mengantisipasi masalah tersebut. Kemudian seperti guru-guru ngaji yang selama
ini pendapatannya masih memprihatinkan, itu juga diusulkan. Berikut adalah
pernyataan pak Haji Musleh selaku Ketua LPMD :
89
“Jadi masing2 itu ada usulan nanti, misal saat ini ada rapat terakhir
musyawarah ada yang mengusulkan bagian kesehatan. PMD, ya PMD...
karena berangkat dari tahun kemarin, jumlah balita yang masuk garis
merah itu sangat signifikan, ada 35 kasus, jadi bagian kesehatan
mengusulkan itu. Kalau keagamaan ini yang perlu diperhatikan, guru2
ngaji tidak ada perhatian dari pemerintah, nahh itu juga yang kita usulkan,
sehingga guru ngaji itu dapet juga dia dari dana itu.” (wawancara Pak Haji
Musleh, 22 Juni 2017).
Sosialisasi secara informal juga menjadi salah satu tugas Pak Haji Musleh
beserta timnya. Dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
tentang adanya program Dana Dana desa tersebut, bahkan masih banyak
masyarakat yang berfikiran negatif terkait adanya berbagai macam program yang
menggunakan Dana Desa tersebut, salah satunya adalah program bedah rumah
yang pernah dilakukan Desa Bajur. LPMD juga ada yang di desa dan ada yang
di Kecamatan, menurut Pak Haji Musleh, tugas LPMD yang di kecamatan itu lebh
kepada pendampingan, dimana mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada
pemerintah desa beserta lembaga-lembaga lain. Dilain hal, visi misi mereka
jugapastinya harus sejalan dengan pemerintah desa.
Kemudian, kecamatan di Labuapi dalam hal ini juga memiliki banyak peran.
Ada beberapa peran utama mereka, jika menurut kepala Desa Bajur, Bapak
Ahmad Rusni kecamatan memiliki tugas untuk koordinator ke Bupati. Dimana
segala informasi yang ingin dilaporkan itu semua melalui kecamatan. Kemudian,
segala pelaporan dan pertanggungjawaban yang akan di serahkan ke bupati itu
semuanya melalui camat. Serta, kecamatan juga memiliki orang-orang untuk
mendampingi desa, mereka disebut pendamping dari kecamatan. Berikut adalah
pernyataan Bapak Ahmad Rusni mengenai hubungan kecamatan dengan desa
Bajur:
“kecamatan kan tugasnya istilahnya sebagai koordinasi ke Bupati. Jadi
kalau ada info apa-apa gitu biasanya lewat kecamatan, atau pelaporan
tanggung jawab ke bupati lewat situ. Mereka juga kan sebagai pembina,
90
ada lah pendamping dari kecamatan juga.” (wawancara Kades, 17 Juni
2017)
Kemudian seperti dalam tahap pencairan dananya juga, seletah pemerintah
desa menyusun APBDes, Desa Bajur harus mendapatkan rekomendasi dari
kecamatan dahulu, baru setelah itu ke kabupaten, hal tersebut disampaikan oleh
Pak Juaini selaku sekertaris desa Bajur. Menurutnya kecamatan juga sering
memberikan pendampingan, seperti halnya dalam perencanaan RKP itu pihak
kecamatan turut membantu juga. Seperti halnya yang dikatakan pak Haji Musleh,
ketua LPMD desa Bajur, selain dalam bentuk pendampingan, kecamatan juga
memberikan pelatihan-pelatihan serta terkadang melakukan ajang sosialisasi.
Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 23,
dimana dijelaskan bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi
rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan
lain. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan
Realisasi APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APB Desa kepada bupati/walikota.
Telah dijelaskan juga dalam Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa, dalam halnya Pasal 13, Camat diberikan kewenangan
melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di
wilayahnya. Kemudian camat tidak memiliki wewenang untuk melakukan
pengawasan laporan Kepala Desa, dimana tugas pengawasan itu merupakan
tanggngjawab bupati/walikota. Dimana dalam permendagri tersebut tugas camat
sebagian besar lebih kepada fasilitasi dan koordinasi.
Terakhir, tidak hanya itu, Kepala Dusun di desa Bajur juga memiliki peranan
yang sangat penting. Peranan Kepala Dusun di Desa Bajur salah satunya adalah
menghimpun serta mengumpulkan data terkait masyarakat desa. Kantor kepala
dusun juga menjadi satu dengan kantor desa. Karena sekarang semua telah
91
menerapkan sistem LTSP atau Layanan Terpadu Satu Pintu. Seperti yang
dikatakan mas Zein, salah satu mantan anggota BKM yang sekarang aktif dalam
berbagai kegiatan pembangunan di Desa Bajur :
“Iyaa memang disana kantornya dia, barengan kita. Kayak BUMDes itu,
Badan Usaha Milik Desa disana juga kantornya. Sekarang ituu semua
“LTSP” mas, tau kan? Layanan Terpadu Satu Pintu, jadi satu dah semua
disana. “ (wawancara 13 Juni 2017).
Pada saat itu kebetulan ada Bapak Khairul yang ikut berkumpul, Bapak
Khairul adalah Kepala Dusun di Dusun Tempit Desa Bajur (Dusun tempat pak
Haji Hamzad dan Mas Zein tinggal). Berdasarkan pernyataan Bapak Khairul, saat
itu kesibukan pak Khairul adalah melakukan program pendataan. Pendataan
tersebut adalah program dari kepala lingkungan, sehingga masing-masing
Kepala Dusun harus terjun ke masyarakatnya untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang dibutuhkan, seperti dalam RT, bahkan data pernikahan.
Sepertihalnya dalam tahap perencanaan di desa Bajur ini. Tahap pertama
setiap kepala dusun mengumpulkan masyarakatnya dan melakukan musyawarah
yang disebut musdus. Kemudian selanjutnya mereka melakukan musyawarah
yang lebih besar, hasil dari musdus tersbut dibawa ke desa, yang kemudian
disebut Musdes (musyawarah desa), dan terakhir Musrenbangdes. Tentunya
keaktifan, kemampuan kepemimpinan serta kecakapann komunikasi dari Kepala
Dusun menjadi hal yang utama dalam membangun dusun mereka masing-
masing. Tidak heran jika tugas Kepala Dusun semakin lama semakin besar,
mereka dituntut untuk memiliki mental yang kuat dan tahan dari berbagai macam
tekanan.
4.2.4 Tahap Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan di Desa Bajur
Dalam Undang-undang no.6 tahun 2014, pada pasal 78 tentang
Pembangunan Desa, telah dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa meliputi
92
tahap perncanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian dalam pengelolaan
keuangannya, ada beberapa tahap utama, sama halnya dalam undang-undang
tersebut, tahap-tahap itu adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban. (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa,
2015)
4.2.4.1 Perencanaan
Didalam UU Desa Pasal 78 dan 79 mewajibkan pemerintah desa untuk
melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun
visinya tantang membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa.
Kemudian, visi bersama itu akhirnya diselaraskan serta harus sejalan dengan
rencana pembangunan kabupaten/kota yang dituangkan dalam dokumen jangka
menengah (RPJM Desa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) serta
ditetapkandengan peraturan desa.
Di Dalam tahap perencanaan ini, dalam Rencana Panjang Jangka
Menengah Desa di desa bajur ini telah melingkup semuanya. Pada saat itu
prioritas nya lebih ke Program Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan,
dan sebagai tambahan yaitu pembinaan. Dimana menurutnya itu telah sesuai
dengan apa yang telah diprogramkan dari pusat.
Dari urutannya, Program dengan dana paling besar d Desa Bajur adalan
program pembangunan, kemudian diikuti oleh pemberdayaan. Program
pembangunan tersebut ada banyak jenisnya. Dinana pada tahun 2016 yang
utama itu adalah program “Rabat Beton”. Pembangunan Rabat Beton di dusun-
dusun, yaitu gang-gang untuk maasuk ke pemukiman. Jalan yang dulunya rusak
dan berlubang kinni telah disulap menjadi jalanan berbahan dasar beton.
Perencanaan Pembangunan Desa d Desa Bajur meliputi RPJM Desa dan
RKP Desa yang disusun secara berjangka sesuai dengan amanat yang tertera
93
dalam undang-undang. Kemudian, di dalam tahap perencanaan di Desa Bajur ini
membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) untuk jangka waktu 6 tahun yang dibahas saat rapat Musrenbangdes
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Selanjutnya, Rencana
Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun juga dibahas saat
Musrenbangdes.
Dalam rapat tersebut tentunya Desa Bajur juga mengundang berbagai
macam kalangan masyarakat, dari masyarakat umum, kemlompok masyarakat,
pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta LPMD. Seperti yang
disampaikan Kepala Desa Bajur, Bapak Ahmad Rusni mengenai tahap
perencanaan di Desa Bajur, berikut penjelasannya :
“Kita kumpulkan masyarakatnya dulu,.. yang pertama itu ada MUSDes,
terus yang kedua ada MUSDus. Tiap kepala dusun mengumpulkan
masyarakat di dusunnya masing-masing buat membahas rencana
pembangunannya. Setelah itu kepala dusun menyampaikan aspirasi dari
masing – masing masyarakatnya saat MUSDes. Pastinya disana rapat
bersama tokoh tokoh masyarakat juga, yaa tahapnya seperti itu..
Semacam rapat Pleno lah..” (wawancara dengan Bapak Ahmad Rusni,
Kepala Desa Bajur. Kamis, 15 Juni 2017)
Seperti halnya yang dikatakan juga oleh Pak Haji Hamzad, tokoh
masyarakat di Desa Bajur. Ia juga selalu diundang untuk mengikuti rapat, rapat
tersebut juga dihadiri oleh masing-masing kepala dusun di Desa Bajur.
Terkadang rapat tersebut ada yang dilaksanakan di masjid besar depan rumah
pak Haji Hamzad atau terkadang jika tidak terlalu banyak atau tidak keseluruhan
dilaksanakan di aula pekarangan rumah Pak Haji Hamzad, yang biasa juga
dipakai anak-anak mengaji.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) yang
dilaksanakan pada saat rapat musrenbangdes di DesaBajur tersebut, tentunya
94
membahas banyak hal,seperti Evaluasi permasalahan tahun sebelumnya,
membahas program serta kegiatan yang akan diterapkan, dan masih banyak
lainnya. Musrenbangdes tersebut diadakan untuk menyepakati dan membahas
rancangan RKP Desa.
Menurut Pak Juaini Sekertaris Desa, pendamping desa sering turun ke desa
untuk membantu, terutama jika ada kesulitan. Saat menyusun RKP, para
pendamping desa inilah yang membantu juga. Sehingga dengan aadanya para
pendamping desa akan memudahkan pemerintah desa melaksanakan tugasnya.
Tahap perencanaan di desa bajur sudah sesuai dengan standar yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sedangkan yang dimaksud
perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.
Dalam tahap perencanaan di desa Bajur ini menerapkan sistem dari bawah
ke atas, sama seperti dengan perencanaan umumnya. Tahap pertama setiap
kepala dusun mengumpulkan masyarakatnya dan melakukan musyawarah yang
disebut musdus. Kemudian selanjutnya mereka melakukan musyawarah yang
lebih besar, hasil dari musdus tersbut dibawa ke desa, yang kemudian disebut
Musdes (musyawarah desa), dan terakhir Musrenbangdes.
95
Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Dalam Juklak Biokom, BPKP (2015) dijelaskan bahwa di dalam UU Desa
pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan
dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Ketentuan ini dijabarkan lebih
lanjut di dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa partisipasi
masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan desa dilakukan
melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
Penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Pasal 15
Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pembangunan Desa menjelaskan bahwa unsur masyarakat desa yang perlu
dilibatkan antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok
perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat
miskin, dam kelompok lainnya.
Agar proses partisipatif bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan
fasilitator yang mengerti bagaimana menggunakan metode partisipatif. Pasal 16
Permendagri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan beberapa alat yang dapat
digunakan di dalam diskusi, yaitu sketsa desa, kalender musim, dan bagan
kelembagaan desa.
Sumber : juklak Biokom
4.2.4.2 Pelaksanaan
Program prioritas dan unggulan dari Dana Desa di Desa Bajur adalah
pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat
96
dilihat dari 3 hal. Pertama, berdasarkan wawancara, dimana Kepala Desa,
Sekertaris Desa, Ketua LPMD, serta informan lainnya telah menjelaskan hal
tersebut secara detail. Kemudian kedua, dapat dilihat langsung oleh peneliti saat
terjun langsung ke lapangan, dimana peneliti berkeliling untuk melihat program-
program yang telah dilaksanakan. Ketiga, peneliti juga tentunya melihat laporan
APBDes Desa Bajur serta melihat rincian anggarannya.
Dalam pelaksanaan keuangan desa yang tertera dalam Juklak Bimkom
Pengelolaan Keuangan Desa (2015), terdapat beberapa hal atau prinsip yang
harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu
diantaranya adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Kemudian, pencairan dana dalam
Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak
ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.
Dalam penerapan pelaksanaanya tahun 2016, sebesar 80% Dana Desa
tersebut dilalokasikan untuk program pembangunan, yaitu program Rabat Beton.
Kemudian sisanya digunakan untuk program pemberdayaan. Proporsi antara
program pembangunan dengan pemberdayaan adalah sekitar 8:1. Sedangkan
biaya operasional pemerintahan desa sendiri tidak mengunakan Dana Desa,
tetapi lebih menggunakan biaya Alokasi Dana Desa (ADD).
Program yang terlaksana pada tahun 2016 sudah 100% selesai. Dana
tersebut telah tersalurkan semuanya sesuai dengan perencanaanya. Hingga
pada saat itu laporan telah siap untuk dikirim ke pemerintah daerah. walau ada
beberapa item yang belum, seperti BPJS yang tidak bisa dilaksanakan, bantuan
tidak terduga, dan listrik. Alasanya karena keterlambatan menyetor dan untuk
97
bantuan tidak terduga, itu hanya sebagai cadangan saja. Berikut adalah apa
yang disampaikan Pak Juaini, Sekertaris desa mengenai terlaksananya program
2016:
“Ohh yang sudah di acc kan pekerjaanya? Pembangunannya yang sudah
100%.. pemberdayaan.. semuanyaaa sudah dilakukan. Udah selesai semua,
makanya laporan ini mau kita kirim. Cumaa yang 3 item belum, pertama
BPJS, yang tdk bisa kita laksanakan, trus ada namanya “bantuan tidak
terduga”, kemudian ada yang separuh, listrik ini yang masih kurang. ......
Karena keterlambatan utk menyetor itu, dann bantuan tidak terduga belum
ada kejadian yg bisa dianggap untuk dibantu.. iyaa, untuk cadangan kejadian
alam, gempa bumi, banjirr.. tapi ndak ada satu tahun ini.” (wawancara 19 Juni
2017)
Masyarakat desa bajur sangat antusias dengan adanya pelaksanaan
kegiatan pembangunan di Desa Bajur. Karena dengan adanya pembangunan di
Desa Bajur maka manfaat yang didapatkan akan semakin banyak.
Pelaksanaan pembangunan di desa Bajur yang berskala lokal dikelola
melalui swakelola desa, dimana pengerjaanya direncanakan, dikerjakan, serta
diawasi oleh masyarakat maupun desa. Kepala desa sebagai koordinator dalam
persiapan dan pelaksanaan pembangunan di desa Bajur. Tujuannya adalah
untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan demikian masyarakat akan
bergotong royong serta turut berpartisipasi dalam membangun desanya. Seperti
yang disampaikan oleh Bapak Juaini selaku sekertaris Desa Bajur, mengenai
pelaksanaan pembangunan yang biasa dilakukan swakelola atau diborong oleh
kontraktor. Berikut pernyataanya :
“Swakelola. Kita ada PTKD, Pelaksana Teknis Kegiatan dari Desa. Ada
LPM ada KPMD, itu yang mengawasi. Kalau yang menjadi pelaksana
adalah Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PTKD). Pengawasnya LPMD
sama KPMD.” (wawancara 19 Juni 2017)
Dalam pelaksanaanya, Kepala Desa Bajur menginformasikan dokumen RKP
Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat Desa Bajur melalui
98
sosialisasi kegiatan. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai macam
musyawarah, poster, papan informasi desa, serta baliho.
Pemerintah desa Bajur juga melibatkan masyarakat Desa Bajur serta
berbagai lembaga yang ada, seperti KPMD, ibu-ibu PKK, LPMD, kepala dusun,
dan masyarakat lain. Menurut Kepala Desa Bajur, mereka sangat membantu
dalam proses pembangunan di Desa Bajur. Seperti lembaga KPMD (Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa), dimana tugas KPMD tersebut mengajak serta
mendorong masyarakat agar aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan di
Desa Bajur. Berikut adalah pernyataan Kepala Desa Bajur, Bapak Ahmad Rusni
terkait lembaga-lembaga yang turut membantu pembangunan desa saat
berlangsung:
“yang pertama ada KPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.. itu
tugasnya mengajak masyarakat supaya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan
dari desa ini, tentang musyawarah, dsb. Kemudian ada LPMD, disini kan
juga ada. Kepala dusun juga. Ibu ibu PKK ada, mereka aktif juga sebagai
mitra desa.” (wawancara 17 Juni 2017)
Dengan adanya keterlibatan semua pihak, diharapkan pembangunan akan
berjalan sesuai yang direncanakan serta akan dapat menghasilkan program
kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan
masyarakat di Desa Bajur secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki oleh desa tersebut.
Dalam pekalsanaan kegiatan di Desa Bajur, tentunya pemerintah
kabupaten/kota turut hadir serta membantu dalam prosessnya melalui tenaga
pendamping profesional. Mereka turut memberikan banyak bantuan, seperti
dalam hal membina serta mengawasi pelaksanaan dalam penggunaan Dana
Desa tersebut. Menurut Kepala Desa Bajur, adanya pendamping desa tersebut
sangat membantu, pendamping desa merupakan dukungan yang utama dari
pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
99
Dimana pada saat itu menurut kepala desa, masyarakat masih kurang paham
terkait berbagai macam hal teknis dalam pembangunannya, seperti masalah
perhitungan RAB dan sebagainya. Oleh karena itu desa Bajur tentunya
membutuhkan bantuan dari pendamping desa yang diantaranya merupakan
orang-orang teknik sipil. Berikut adalah pernyataan Kepala Desa Bajur terkait
dukungan dari pemerintah :
“Pendamping desa itu yang utama, karena kan disini tau sendiri masyarakat
desa jenjang pendidikannya masih minim, jadi kita butuh pendamping desa
seperti orang teknik sipil, itu kan mereka bisa menghitung RAB dan mereka
mengarahkan ke sini situ.. “(wawancara 17 Juni 2017)
Tidak hanya itu, pendamping desa juga bermacam- macam. Ada yang dari
askot(Kota), kemudian kabupaten, serta provinsi. Tugas mereka hampir sama
yaitu memberi bimbingan, supervisi, serta pengawasan terhadap penggunaan
dan pengelolaan Dana Desa. Seperti contohnya, saat ada program baru di Desa
Bajur yaitu “Kotaku”, nantinya anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
tersebut diberi berbagai macam pelatihan maupun pendidikan oleh para
pendamping tersebut. Untuk pendamping yang bersifat pengawas itu lebih ke
pendamping provinsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mas Zein, salah satu
mantang anggota BKM di Desa Bajur. Seperti dengan pernyataanya tentang
bagaimana pendamping di Desa Bajur, seperti berikut :
“Dari Askot, Kota, Kabupaten sama Provinsi. Jadi, kalau ada program
baru kayak kotaku nanti anggota BKM itu diberi Pelatihan, Pendidikan.
Tugasnya sama aja sih, tapi kan ada yang di kota, kabupaten, sm
provinsi. Tp biasanya kalo yng di provinsi ngawas dia, pengawas itu.
Bagaimana jalannya, gimana cara memberi bimbingan yang askot sama
kabupaten.” (wawancara 13 Juni 2017)
Kemudian, kecamatan tentunya memiliki peranan tersendiri. Saat itu peneliti
menanyakan hubungan kecamatan ke desa itu seperti apa. Menurutnya camat
itu sebagai koordinator, dimana jika ada informasi itu pastinya melalui mereka.
Berikut adalah pernyataannya:
100
“kecamatan kan tugasnya istilahnya sebagai koordinasi ke Bupati. Jadi kalau
ada info apa-apa gitu biasanya lewat kecamatan, atau pelaporan tanggung
jawab ke bupati lewat situ. Mereka juga kan sebagai pembina, ada lah
pendamping dari kecamatan juga.” (wawancara 17 Juni 2017).
4.2.4.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Tahap pelaporan keuangan di Desa Bajur meliputi segala aspek yang
berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan terkait
pelaksanaan pembangunan di Desa Bajur. Laporan tersebut adalah cacatan
informasi keuangan pemerintah di Desa Bajur selama periode tersebut, yang
digunakan untuk pertanggungjawaban dan menggambarkan bagaimana kinerja
pemerintahan desa Bajur.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan
desa, kepala desa Bajur tentunya memiliki kewajiban untuk menyampaikan
laporan sebagai pertanggungjawaban. Sebagaimana telah diatur dalam PP
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Di Desa Bajur sendiri, dalam tahap pelaporannya ada banyak laporan yang
harus diserahkan, tidak hanya itu, laporan tersebut juga disampaikan ke
beberapa pihak, yaitu Bupati/walikota (kabupaten) yang terkadang melalui camat
serta ada juga yang disampaikan langsung ke BPD . Seperti Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa yang dikirim setiap termin pertama dan kedua selesai.
Seperti apa yang disampaian Pak Juaini, sekertris Desa Bajur saat wawancara
mengenai laporan pertanggungjawaban. Berikut pernyataanya :
“Laporannya sih ada laporan Realisasi kita kirim setiap selesai termin
pertama dan kedua. Itu realisasi ya, belum laporan murni lain. Itu kita
kirim ke kabupaten.” (wawancara 19 Juni 2017)
101
Selain itu, masih ada laporan lain kepada masyarakat yang bernama LKPJ
(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan LPPD (Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). LKPJ merupakan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran, yang
disampaikan kepada BPD di Desa Bajur. Hal ini disampaikan oleh bapak Juaini
selaku sekertaris desa Bajur. Kedualaporan tersebut sebagai bahan evaluasi
atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun. Berikut adalah pernyataanya :
“Ada namanya LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) sama
LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). LKPJ, laporan
pertanggungjawaban kepala desa. Kalau LPPD itu kan BPD, karena BPD
perwakilan daripada masyarakat. LKPJ, itu kabupaten.” (wawancara 19
Juni 2017).
Akan tetapi, tentunya terdapat kendala sendiri dalam proses pelaporannya.
Menurut Pak Juaini, selaku Sekertaris Desa Bajur, terkadang menemui berbagai
macam kesulitas saat menyusun laporan-laporan tersebut. Laporan tersebut
menurutnya lumayan ribet dan pada bulan Juni hanya 4 Desa yang sudah
selesai melaporkan. Banyaknya aturan dalam proses pelaporan menjadikan
kendala para pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban
tersebut. Karena memang pada saat itu para pemerintahan desa dituntut untuk
mempelajari berbagai macam hal terkait Dana Desa, dan mendapatkan banyak
pelatihan agar kedepan mereka bisa menguasai di bidangnya masing-masing.
“Bukan di desa Bajur ini saja, semuaa desa ini dikecamatan Labuapi.
Kalau di lombok Barat luar biasa penekanan didalam APBDes maupun
lainnya. Karena apa? Kenapa dia telat untuk mencairkan dana? Karena
dia itu takut desa-desa ini di Lombok barat terkena istilah seperti kena
BPK, maupun apa. Kalau Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara,
lainn beda dia, tanpa melalui APBDes maupun apa, gepok (sikat)
keuangannya, kalau kita diatur melalui kabupaten makanya lama
pencairan. “Biar tidak ribet besok”, dia bilang begitu. Intinya kita repot
dulu biar besokk enak kan kita, dibandingkan kita gepok keuangannya
tapi pineng (pusing) besok. Intinya seperti ini, dulu laporan APBDes kita
kita masuk masukkan uang uangnya, kalau sekarang lengkap dengan
RAB, dan sebagainya...” (wawancara Pak Juaini, sekertaris Desa Bajur
102
saat wawancara terkait keterlambatan proses pealporan, 19 Juni 2017 di
Kantor Desa).
Kemudian, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di Desa
Bajur, pedamping kabupaten maupun pendamping kota tidak ikut mendampingi.
Sehingga jika ada masalah atau kesulitan dalam menyusun laporan
pertanggungjawaban, maka pemerintah desa yang konsultasi kesana.
Sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang yang
mengutamakan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif, dimana
merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
maka pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bajur tentunya tidak hanya
disampaikan kepada pemerintah yang berwenang saja, tetapi juga harus
disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung, menurut pak Juaini selaku Sekertaris Desa Bajur, publikasi
kepada masyarakat ada berbagai macam, ada publikasi dalam bentuk poster
print out, kemudian banner yang dipasang di beberapa tempat. Menurutnya,
keterbukaan di desa Bajur itu sangat penting, oleh sebab itu masyarakat dapat
mengetahui informasi keuangan desa yang telah dipublikasi.
Kemudian, menurut pak Haji Hamzad seorang tokoh masyarakat di Desa
Bajur, publikasi di desa Bajur Alhamdulillah lancar. Dimana terdapat baliho-baliho
yang ditempel pada beberapa tempat yang ramai dan strategis. Kemudian
publikasi tersebut juga dilaporkan melalui speaker masjid masing-masing dusun.
Pastinya disana ada orang-orang tua yang ditabekkan (dihormati), kemudian
diberitau terkait pembahasan seputar Dana Desa.
Secara tidak langsung, pemerintah desa, LPMD, maupun pihak lain turut
mendukung adanya Dana Desa di Desa Bajur. Dukungan tersebut dapat melalui
ide, semangat gotong royong, maupun dalam bentuk diskusi yang positif terkait
Dana Desa dan pembangunan desa Bajur Kedepanya. Seperti contoh, terkadang
103
di Desa Bajur masih banyak masyarakat yang mengumpat dan menyebar berita
miring terkait Dana Desa, sehingga dengan adanya pemikiran-pemikiran negatif
tersebut dari masyarakat, tentunya sangat tidak mendukung bagi para
pemerintah desa serta masyarakat lain dalam proses pemangunannya.
Oleh sebab itu, pemerintah desa, masyarakat, kelompok-kelompok, maupun
lembaga-lembaga di Desa Bajur turut memberikan tanggapan serta jawaban
yang positif agar masyarakat paham sepenuhnya tentang apa itu Dana Desa.
Terkadang melalui perkumpulan-perkumpulan, pengajian, dan sebagainya.
Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Musleh, selaku Ketua LPMD di Desa
Bajur, mengenai antisipasi pemerintah desa dalam mendorong suksessnya
program dana desa tersebut. Berikut pernyataanya :
“Makanya kita sangat senang kalo ada temen2 bertanya tentang Dana
Desa.. kalau dia bertanya tentang Dana Desa, kan ada inginn
pengetahuannya bertambah. Tapi ingatt, di desa juga banyak orang-orang
yang tidak suka, contoh, dia nanya Dana Desa kepada orang-orang yang
buka pengelola Dana Desaa, hancurlah jadinyaa. Dananya 1 Milyar,
diceritakan 3 Milyar, kan suudzon yang muncul. Itulah faktor2 penghambat
yang muncul seperti itu, kita sebarr. Kita sebarr, kadang melalui pengajian-
pengajian, “jadi dana desa sekarang adaa...bla bla” silahkan tanyaakan.. “.
(wawancara 22 Juni 2017).
Kepala Desa Bajur juga telah mengatakan, bahwa dalam kegiatan Dana
Desa ini, pemerintah di Desa Bajur mempublikasikan laporan hasil kegiatannya
melalui Mic pengeras suara dari masjid, kemudian ada baliho yang dipasang di
pinggir jalan, serta poster-poster yang ditempel di lokasi yang strategis.
Pernyataan Kepala Desa tersebut sependapat dengan salah satu warga Desa
Bajur. Mas Zein, mantan anggota BKM (Badan Keswedayaan Masyarakat)
menjelaskan bahwa untuk publikasi biasa rutin diumumkan saat hari Jum’at
melalui pengeras suara masjid, dan ada beberapa item lain, seperti kertas poster
yang dicetak dan ditempel di beberapa tempat. Kemudian, dari BKM juga
menyediakan spanduk besar yang dipasang di pinggir jalan terkait publikasi
104
kegiatan di Desa Bajur. Kemudian, dari BKM juga menyediakan spanduk besar
yang dipasang di pinggir jalan terkait publikasi kegiatan di Desa Bajur.
Menurut mas Zein, mantan anggota BKM desa Bajur yang sekaligis aktif
dalam kegiatan pembangunan desa, pendapat mas Zein dapat dikategorikan
sebagai aspirasi dari masyarakat desa, menurutnya hasil-hasil pembangunan di
desa bajur bermanfaat semua. Dana tersebut tersalurkan sesuai dengan yang
tertera dalam rancangannya dan tidak ada istilah dana macet dan sebagainya.
Semua telah berjalan lancar dan sudah beres.
Dalam Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa yang dutilis oleh I
Nyoman Suhida (2016:94) dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuannya harus diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah di akses
oleh masyarakat, diantaranya adalah papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya. Desa Bajur telah menerapkan hal tersebut, denan
melakukan publikasi melalui papan pengumuman, poster, baliho, musyawarah
desa, serta pengeras suara masjid.
4.2.5 Kendala dan Faktor Pendukung dalam Melaksanakan Program Dana
Desa di Desa Bajur
Dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Bajur, tentunya
terdapat banyak faktor yang mendukug suksesnya pembangunan tersebut. Akan
tetapi di sisi lain, ada juga kendala yang harus dihadapi pemerintah maupun
masyarakat desa Bajur untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
105
4.2.5.1 Kendala maupun Permasalahan dalam Pembangunan Desa di Desa
Bajur
4.2.5.1.1 Kendala Proses Pencairan
Pada saat itu di desa Bajur, hingga pada tanggal 13 Juni 2017, desa Bajur
belum menerima Dana Desa T.A 2017 dari pemerintah pusat. Sekertaris desa
sendiri saat itu sedang membuat laporan terhadap proses pembangunan desa
tahun 2016. Hal itu yang terjadi saat wawancara Sekertaris Desa di kantor Desa
Bajur.
Proses pencairan Dana Desa di Desa Bajur juga selalu terlambat,
pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Juaini selaku Sekertaris Desa
Bajur. Seperti pada saat itu, tepatnya bulan Juni, dana desa tersebut belum juga
cait. Menurutnya, pada saati itu dana tersebut sudah ada di rekening desa tetapi
susah untuk dicairkan. Jika pencairan Dana Desa terlambat, maka tentunya akan
menghambat proses pembangunannya, sehingga tidak sesuai dengan yang
diperkirakan.
Alasan keterlambatan pencairan tersebut dikarenakan adanya berbagai
syarat, dimana syarat tersebut harus segera diselesaikan, sehingga cukup
memberatkan bagi pemerintah desa. Syarat tersebut pertama, harus
menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah. Kemudian, harus menyelesaikan
Suskudes (Sistem Keuangan Desa) yaitu aplikasi yang digunakan di tahun 2017
ini. Terakhir, desa harus memberikan laporan Acc tahun 2016, yang dimana
laporan tersebut belum selesai. Belum selesainya laporan tersebut dikarenakan
baru cairnya dana tersebut dan pembangunan masih berlangsung. Sehingga
keterlambatan dan kendala itu terjadi di semua desa di Kecamatan Labuapi
maupun kabupaten Lombok Barat ini. Berikut adalah pernyataan Pak Juaini
terkait alasan terlambatnya pencairan Dana Desa :
106
“Alasan terlambatnya adalah, karena kita diberikan syarat..
persyaratannya adalah, satuu, harus jadi RKP dan siskudes (sistem
keuangan desa) namaanya 2017 ini, sistem keuangan desa, aplikasinya
ya. Makanya itu jadi lambat mas.. Keduaa, kita diberikan syarat laporan
acc tahun 2016. Alasan laporan belum selesai, karena dana ini kan ndak
mungkin kita kerjakan langsung jadi laporan kan. Masak dana cair bulan
Juni, termin ini langsung jadi. Kan ndak mungkin program langsung jalan.
Bagaimana kita musti laporin?? Itulah kendala kita semua desa di
kecamatan Labuapi maupun di lombok barat ini.” (wawancara 19 Juni
2017)
4.2.5.1.2 Kendala Tahap Perencanaan
Di dalam tahap perencanaan walaupun sudah ada pendamping desa yang
bertugas membantu dalam proses perencanaanya, akan tetapi ada masalah
tersendiri. Masalah tersebut yaitu pada saat penyusunan RPJMDesa. Dimana
pemerintah desa kesulitan untuk menyusun RPJMDesa pada tahun ini.
RPJMDesa pada tahun ini terdapat banyak Bab, yaitu ada 9 Bab, berbeda
dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada saat itu, RPJMDesa di Desa Bajur
belum selesai.
Aturan penggunaan 9 Bab tersebut menurut Bapak Juaini, Sekertaris Desa
Bajur merupakan aturan dari Kabupaten. Sehingga desa masih desa masih
belum cukup lancar dalam pengerjaanya, hingga pada Bulan Juni RPJMDesa
tersebut masih belum selesai dan dalam proses pengerjaan. Seperti ada yang
disampaikan oleh pak Juaini dalam wawancaranya di kantor desa. Berikut adalah
pernyataanya:
“pertama,.. disini kan kalo nggak salah ada 9 bab dia, kita dulu biasa bisa
jadi. Tapi kalo skrg belum bisa jadi RPJMDesnya. Kitaa mengacu pada
tahun yang dulu, karena dulu itu adalah semua kegiatan itu sudah ada di
RPJMDes yg dulu, kalo skrg ini yang 9 bab itu masih kita kerjakan.
Aturannya sekarang harus pakai bab, pakai 9 Bab, dari kabupaten.”
(wawancara 19 Juni 2017)
107
4.2.5.1.3 Kendala Proses Pelaksanaan atau Pembangunannya
Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Bajur, terdapat beberapa kendala
dalam prosess kegiatan, seperti sumber daya manusia yang masih kurang
mendukung. Sehingga dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pihak
desa tentunya membutuhkan bantuan dari luar, seperti pendamping desa.
“Kalau ada kegiatan pembangunan pastinya kan kita tidak bisa
melibatkan orang desa saja dek, SDMnya masih belum bagus. Kalau dari
pemerintah kan ada orang-orang teknik sipil yang bisa RAB, ngukur-
ngukur dan yang ahli di bidangnya.” ( Kepala Desa Bajur, rabu 14 Juni
2017).
Kemudian, ada sedikit kendala teknis dalam pembangunannya. Kendalanya
tersebut terdapat pada sulitnya mencari tukang di Desa Bajur. Terkadang proses
pembangunan tersebut agak terganggu akibat sulitnya mencari tukang. Karena
desa harus menunggu tukang yang sedia dan siap untu kerja. Pada saat itu
dimana tukang-tukang di desa bajur juga menyambi dengan berdagang dan
sebagian besar tukang lainnya telah digunakan dalam proses pembangunan
BTN atau perumahan-perumahan di sekitar desa Bajur.Alhasil, desa harus
menunggu mereka yang telah siap, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses
pelaksanaan pembangunannya. Berikut adalah pernyataan Bapak Juaini,
sekertaris Desa Bajur :
“Biasa kendalanya Tukang. Kita kan di Bajur ini ibaratnya pedagang semua,
makanya kesulitan mencari tukang. Biasanya tukang itu banyak yang sambil
jualan-jualan, terus tukang2 banyak di BTN- BTN, nunggu dia kerja. Iyaa,
biasa tukang-tukang itu udah dikontak semua, ituu yang bikin kita nunggu...
siapa yang bisa kulpulkan 5 oang, 8 orang, 10 orang. Itu kendalanya.”
(wawancara 19 Juni 2017).
4.2.5.1.4 Kendala Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban
Dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya Desa Bajur juga sudah
termasuk paham mengenai peraturan dan undang-undang yang ada. Akan
108
tetapi, dalam tahap pelaporan ternyata ada kendala lain yaitu, perubahan dari
UU yang menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah desa. Pemerintah
desa seperti kepala desa bahkan sekertaris desa dituntut untuk memahami
semua peraturan UU beserta perubahannya, tentunya dalam pengaplikasiannya
ini masih menjadi pengalaman baru bagi mereka. Semenjak banyak masalah
terkait Dana Desa di tahun 2015, tentunya perubahan UU membuat perubahan
terhadap peraturan pemerintah dan peraturan mentri lainnya, terutama peraturan
keuangannya. Pemerintah desa dituntut untuk beradaptasi dan siap dengan
segala jenis perubahan yang ada. Seperti tahap pelaporan yang sempat
berubah, serta adanya aplikasi-aplikasi baru yang harus digunakan. Berikut
adalah pernyataan Pak Ahmad Rusni, Kepala Desa Bajur mengenai
permasalahan Dana Desa :
“yahh masalah.. ada aja banyak sih, 2015 itu banyak masalah. Undang-
undangnya berubah sehingga peraturan pemerintah, peraturan mentri
keuangan beruubah semua.. Disitu kan kita harus menyesuaikan sama
peraturan pemerintah sana, harus belajar dan pahami undang-undangnya
lagi.. yaaa, semua harus kita paham itu.” (Wawancara Kepala Desa Bajur
17 Juni 2017)
Proses Penyusunan laporan – laporan pertanggungjawaban juga masih
cukup ribet. Sehingga pada saat itu dari banyak desa di Kecamatan Labuapi,
hanya 4 desa saja yang sudah selesai melaporkan. Aturan dalam laporan-
laporan tersebut sangat banyak, walaupun ada pendamping desa tetapi
aturannya banyak sekali.Hal tersebut disampaikan oleh Pak Juaini selaku
Sekertaris Desa Bajur.
Kesullitan tersebut menurutnya bukan hanya terjadi di desa Bajur saja, akan
tetapi di semua desa di Kecamatan Labuapi. Walau demikian Lombok Barat
merupakan kabutapen yang melakukan penekanan luar biasa di dalam APBDesa
maupun lainnya, berbeda denngan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur,
109
dan Lombok Utara yang terkadang tanpa melalui APBDes maupun lainnya.
Sehinggan di Lombok Barat, sangat jarang terjadi permasalahan dalam
keuangannya yang melibatkan BPK. Berikut adalah pernyataan Bapak Juaini,
sekertaris Desa Bajur mengenai sulitnya penyusunan laporan-laporan keuangan
di desa Bajur :
“Bukan di desa Bajur ini saja, semuaa desa ini dikecamatan labuapi.
Kalau di lombok barat luar biasa penekanan didalam APBDes maupun
lainnya. Karena apa? Kenapa dia telat untuk mencairkan dana? Karena
dia itu takut desa2 ini di Lombok barat terkena istilah seperti kena BPK,
maupun apa. Kalau Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, lainn
beda dia, tanpa melalui APBDes maupun apa, gepok keuangannya, kalau
kita diatur melalui kabupaten makanya lama pencairan. “Biar tidak ribet
besok”, dia bilang begitu. Intinya kita repot dulu biar besokk enak kan kita,
dibandingkan kita gepok keuangannya tapi pineng besok. Intinya seperti
ini, dulu laporan APBDes kita kita masuk masukkan uang uangnya, kalau
sekarang lengkap dengan RAB, dan sebagainya....”. (wawancara 19 Juni
2017)
Akan tetapi, disisi lain Ketua LPMD, Pak Haji Musleh mengatakan bahwa
pada mekanisme pencairan itu belum ada masalah. Masalahnya itu hanya ada
pada mereka sendiri (Desa). Seperti contohnya yang keterlambatan SPJ seperti
di atas, kemudian keterlambatan Perdes, serta terakhir terkait keterlambatan
APBDes. Menurutnya masalah itu berasal dari desa sendiri, dimana segi internal
desa masih kurang, serta memang Dana Desa ini masih baru sehingga mereka
juga masih menyesuaikan. Jika mengenai membahas pusat, mereka tidak ada
masalah dan tetap lancar. Seperti berikut pernyataanya:
“ jadii, belum ada sih masalahnya. Yang jelas masalah itu ada pada kita
saja, contoh: keterlambatan SPJ, nahh itu dipersyaratkan kann;
keterlambatan Perdess, kan perdes itu yang harus ada; trus APBDes,
APBDes ada baru bisa pencairan dana. Nahh itu sajaa, kalau di bagian
sana belum ada sih. Iyaa, kalo disana (pusat) lancar sih. Cuman dari segi
internal desa yang masih kurang, namanya juga masi baruu ini kan, masi
tahun ini. Kalau kemarin kan dia pakai Pergub semua, sekarang
menggunakan Perdess kan, Permendagri. Dulu kan Pegrub
menggunakan uang itu. Kita dibikinkan kan, sekarang kan tidak.”
(wawancara Pak Haji Musleh, 22 Juni 2017)
110
4.2.5.1.5 Program yang Menimbulkan Kecemburuan Sosial
Kemudian, pada hari yang berbeda, peneliti melakukan wawancara dengan
Mas Zein, salah satu mantan anggota BKM di Desa Bajur. Menurutnya,Dana
Desa di Desa Bajur sudah bagus. Jika itu kendala atau permasalahan Dana
Desa yang dikenal dengan istilah “penyelewengan”, itu tidak ada dan tidak akan
terjadi. Sebab, Dana Desa di Desa Bajur telah diawasi dengan ketat oleh
masyarakat maupun lembaga lainnya. Dana Desa tersebut telah diawasi oleh
berbagai pihak, salah satunya adalah Asisten Kota (askot). Jika seandainya ada
terjadi penyelewengan dana, maka pihak provinsi akan langsung turun.
Akan tetapi tentunya dalam pelaksanaanya itu terdapat masalah tersendiri,
permasalahannya adalah pada program yang kurang tepat. Dimana saat adanya
program pembangunan rumah kumuh untuk warga itu tidak sesuai dengan
sasaran. Program tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang rumahnya
dipinggir jalan. Padahal masih banyak masyarakat miskin yang jauh lebih
membutuhkan program tersebut yang bertempat tinggal di dalam perkampungan.
Hal ini juga sependapat dengan pernyataan Kepala Dusun di Desa Bajur,
bapak Khairul. Pak Khairul menyatakan bahwa program rumah kumuh tersebut
terlalu ribet. Masyarakat yang mendapatkan program tersebut harus bertempat
tinggal di pinggir gang. Jika rumahnya di dalam itu tidak akan dapat, walaupun
rumah tersebut sudah tidak layak huni. Mereka menanyakan dengan tegas,
apakah memang seperti itu kah aturanya? Tanya mas Zein. Berikut adalah
pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khairul selaku Kepala Dusun Desa
Bajur.
“Cumaaa permasalahannya rumah kumuh inii, terlalu ribet dia.. Musti di
pinggir jalannn, di pingir gangg.. kalo di dalem nggak dapet, walopun
rumah orang udah nggak layak hunii ndak dapett dia.” (wawancara Pak
Khairul, Kepala Dusun Tempit, 28 Juni 2017)
111
Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan pak Haji Musleh selaku
Ketua LPMD desa Bajur, dimana ia mengatakan bahwa desa masih belum berani
juga untuk melanjutkan program Bedah Rumah tersebut. Meskipun bedah rumah
tersebut ditujukan kepada fakir miskin, akan tetapi menurutnya hal itu memang
sangat rawan. Rawan terjadi konflik sosial, dimana masyarakat miskin yang lain
saling berebut. Seperti potongan pembicaraan yang peneliti ambil dari Pak Haji
Musleh mengenai program-program yang bermanfaat di Desa Bajur, berikut
pernyataanya :
“ ....Makanya kita programnya ada yang bedah rumah, tapi kalo bedah
rumah untuk fakir miskin, belum berani kitaa, karena itu rawan. Rawan
terjadi konflik sosial, “saya manaa, kenapa dia sajaa” nahh.” (wawancara
22 Juni 2017)
4.2.5.1.6 Kurangnya Pelatihan Pemerintah Desa
Menurut Pak Haji Musleh selaku Ketua LPMD di Desa Bajur, dari sudut
pandangnya pada waktu itu, adaya program Dana Desa ini masih banyak
lembaga-lembaga yang belum siap, masih jauh dari kata sempurna. Dimana
seharusnya saat Dana Desa dibentuk, sudah dibentuk juga masing-masing Kasi
(Kepala Seksi) yang paham betul akan tugas dan kewajibannya masing-masing,
serta yang talah merancang ide atau solusi yang telah direncanakan
sebelumnya. Akan tetapi ini tidak seperti itu, dimana seperti yang dikatakan pak
haji Musleh, yang terjadi masih “one min, one show”, satu orang mengerjakan
banyak hal. Sementara yang lain, yaitu staf-stafnya belum paham atau bahkan
ada yang tidak paham terkait dana desa tersebut. Sehingga terlihat masih ribet,
jauh dari kata sempurna.
Memang terdapat pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
kota maupun pemerintah kabupaten, akan tetapi menurutnya itu tidak praktis.
Karena pelatihan-pelatihan tersebut hanya bersifat umum. Dimana pelatihan
tersebut hanya sekedar untuk menyelesaikan kewajiban saja, sehingga yang
112
benar-benar paham hanya Sekertaris Desa saja. Lalu bagaimana dengan staf-
stafnya? Inilah yang menjadi permasalahan sekarang.
Seperti halnya di tingkat Kabupaten, seharusnya Bupati dan anggotanya
bisa berkerja dan berkoordinasi secara maksimal. Kemudian staf-staf di Bagian
Dinas Pendidikan harusnya sudah ada tugas pentingnya di pendidikan yang
harus dikerjakan sesuai inisiatif, tetapi tidak. Nyatanya masih belum, hanya
Bupati saja yang terlihat bekerja. Masih kurangnya pemahaman mereka tentang
Dana Desa ini, menganggap masih seperti dulu.
Seharusnya sudah dibentuk masing-masing Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi
(Kepala Seksi) yang dimana Kaur ini yang bertanggungjawab dan ia sebagai
TPKnya (Tim Pengelola Kegiatan) . Kemudian, Kasi bagian sarana, maka
TPKnya adalah dia. Itulah yang seharusnya terjadi agar semua berjalan dengan
lancar dan memiliki perannya masing-masing. Akan tetapi nyatanya tidak, masih
belum, sehingga desa masih terlihat ribet. Seperti halnya laporan-laporan,
mereka masih belum menguasai sepenuhnya. Berikut adalah pernyataan Pak
Haji Musleh selaku ketua LPMD, terkait masalah pelatihan :
“Tetep adaa.. tetapii, kalo menurut saya, tidak praktis. Artinya masih
dalam gambaran-gambaran umum, tidak dalam prinsip “Ohh ini harus
mengerjakan ini, begini lho caranya, ini form form yang perlu diisi”, artinya
pendampingan lah sifatnya. Nahh kalau pelatihan itu kan hanya sekedar
untuk menyelesaikan kewajiban saja menurut saya, nah maka dengan
adanya itu masing2 paham, biar ndak hanya Sekdes aja yang paham.
Nah kan ini, itu dia tempatnya belum siap. Seharusnya, bukan hanya
bupati saja yang bekerja, itu staff2 nya bagian dinas pendidikan sudah
ada tugasnya kerjakan pendidikan, tapi ini ndak, masih bupatinya yang
bekerja. Itu yang saya lihat.. Masih belum pemahaman temen2 tentang
Dana Desa ini, dia menganggap ini seperti dana2 dulu, yang namanya
ADD, ADD kan dikelola sama orang2 yang bawa uang. Padahal tidak
kann, semua masing masing Kaur (Kepala Urusan), masing2 Kasi
(Kepala Seksi) kan bertanggungjawab. Kaur ini dia yang
bertanggungjawabnya itu, TPKnya dia. Kasih sarana, yasudah dia jadi
TPKnya disana. Nahh itu sebenarnya kan, tapi masih belum, sehingga
keliatanya masih ribettt skali. Kayak dengan Laporan2 itu yang masih
kami di Desa ini, masih belum pandai.” (wawancara 22 Juni 2017)
113
Seharusnya dalam pelatihan, tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat
umum serta tanggungjawab. Akan tetapi memberikan contoh langsung dan
mengajari pemerintah desa bagaimana cara menerapkannya, itu yang penting.
Sehingga mereka paham betul sepenuhnya dan dapat menyelesaikannya tanpa
kesulitan maupun beban, tidak ada perasaan was-was dan sebagainya. Dengan
demikian mereka akan memiliki energi lebih yang tersisa.
4.2.5.1.7 Beratnya Menjadi Seorang Kadus di Desa Bajur
Menjadi seorang pemimpin masyarakat tentunya bukanlah hal yang mudah,
selain harus memiliki ketangkasan atau keterampilan, mereka dituntut untuk
memiliki mental yang kuat serta tanggung jawab yang besar. Hal itu berlaku juga
serta terjadi pada jabatan Kepala Dusun di Desa Bajur. Dimana menurut Pak Haji
Hamzad selaku tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Bajur, bahwa
sulit untuk mencari orang yang mau menjadi Kepala Dusun. Bahkan untuk
mengajak mereka menjadi Kadus, tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat
harus membujuk hingga ke rumahnya.
Alasan masyarakat atau mereka banyak yang tidak mau adalah karena bagi
mereka terlalu capek dan sangat berat untuk menjadi seorang kepala dusun,
apalagi semenjak adanya program Dana Desa ini. Karena tugasnya yang
semakin berat, sehingga menurut pak Haji Hamzad, hanya mereka yang sarjana
yang dapat bertahan. Jika hanya lulusan SMA jarang ada yang mampu, karena
minimnya pengalaman maupun pengetahuan. Seperti yang telah
dicontohkan,bahwa kepala Dusun yang baru di dusun tersebut masih sering
kebingungan. Menurut mas Zein selaku pembimbing kadus dan mantan BKM,
memang sangat capek menjadi kepala dusun, karena semua bidang sekarang
telah dilimpahkan dan menjadi tanggungjawab dusun. Sehingga desa hanya
menerima data saja. Berikut adalah pernyataan Mas Zein:
114
“Dari kepala Desa, kan bawah kepala desa dia. Tapi SK nya SK camat.
Capeek memang kadus sekarang ee, karena semua bidang itu sekarang
dikasi ke dusun aja. Jadi desa itu tinggal nerima data aja. Nadak mau
terlalu ribet, tinggal tanda tangan aja. Jadi yang capek itu kepala dusun.
Pendataan yang apapun tetap dari kepala dusun.” (wawancara 28 Juni
2017)
Dimana juga telah dijelaskan dalam Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tugas kewilayahan (dalam
pasal 4 Ayat 3) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Kemudian, pada pasal 10 ayat 3, tugas dan fungsi Kepala
Dusun adalah : 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah; 2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan
dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; 4) melakukan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4.2.5.2 Faktor Pendukung dalam Kesuksesan Pelaksanaan Dana Desa
4.2.5.2.1 Dukungan Berupa Pendamping Desa
Menurut Kepala Desa Bajur, dukungan dari pemerintah itu tentunya sangat
penting. Seperti pendampingan desa itu yang utama, terutama saat adanya
program Dana Desa ini. Dimana rata-rata jenjang pendidikan masyarakat desa
masih minim, sehingga desa sangat membutuhkan pendamping desa seperti
orang-orang teknik yang paham mengenai RAB dan perhitungan lainnya.
Dengan demikian segala permasalahan dalam proses pembangunannya akan
mudah teratasi.
115
Kemudian, adanya berbagai macam pelatihan itu juga sangat membantu.
Dimana masih banyaknya pemerintah maupun mitra desa yang masih kurang
pengetahuan mengenai pembangunan dan program Dana Desa tersebut. Hal
tersebut dikaitkan dari pernyataan mas Zein mengenai pendamping dan
pembimbing desa, dimana menurutnya pendamping desa itu ada dari Askot,
Kabupaten dan Provinsi. Jika ada program baru maka anggota BKM akan
diberikan pelatihan dan pendidikan. Dimana pembimbing dari Askot dan
Kabupaten memberikan bimbingan dengan mengajarkan berbagai macam hal.
Beberapa dari mereka tentunya juga membantu secara teknis, bahkan ada yang
turun selama satu minggu.
4.2.5.2.2 Banyaknya Pihak yang Turut Membantu
Adanya mitra desa tentunya sangat membantu pemerintah desa dalam
menjalankan tugasnya, seperti yang dijelaskan Bapak Ahmad Rusni, Kepala
Desa Bajur. Seperti contohnya dia menjelaskan, ada KPMD yaitu Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tugasnya mengajak masyarakat agar
turut berpartisipasi dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dari desa, kemudian
saat musyawarah, dan lain sebagainya. Kemudian ada LPMD di Desa Bajur,
yang juga turut membantu pemerintah desa dan sangat mendukung adanya
program Dana Desa tersebut. Selanjutnya, masing-masing Kepala Dusun di
Desa Bajur, dimana jika kepala dusun aktif dan memiliki keterampilan dalam
memimpin itu sangat membantu. Ibu-ibu PKK dan masih banyak mitra desa yang
sangat membantu dalam upaya pembangunan desa tersebut.
Keterlibatan masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang mendukung
kesuksesan Program Dana Desa, itulah yang dikatakan oleh Pak Haji Musleh
selaku Ketua LPMD. Dimana jika kepala dusun proaktif dalam memberikan
aspirasi maka disitulah kesuksesannya. Karena jika masyarakatnya pergi
116
berdagang atau jualan, sedangkan kepala Dusunnya tidak kreatif maka dusun itu
akan semakin tertinggal. Dusun tersebut akan kalah dengan dusun-dusun yang
lainnya. Sehingga kesuksesan tersebut membutuhkan proaktif daripada
masyarakat dan pemerintan dusun. Oleh karena itu Pak Haji Musleh dan rekan-
rekannya sangat senang jika ada masyarakat yang bertanya banyak mengenai
Dana Desa.
4.2.5.2.3 Ketepatan dan Program yang Bermanfaat
Berdasarkan berbagai kesimpulan dari pemerintah desa maupun pihak
lainnya, program yang dijalankan haruslah memiliki dampak dan manfaat yang
bisa dirasakan oleh semua warga. Jangan sampai membuat program yang
cenderung menimbulkan kecemburuan sosial, hingga banyak pihak yang merasa
tidak adail dan menganggap itu permainan mereka (pemerintah desa dan
komplotannya). Jika ini sudah terjadi maka akan terjadi berbagai macam konflik
di desa tersebut, dengan demikian tidak ada harmonisasi di desa itu, Dana
Desapun akhirnya menjadi korban dan hanya digunakan sebagai alat untuk
kepentingan kelompok.
4.2.5.2.4 Cara Mengatasi Konflik yang Baik
Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa tersebut, tentunya tidak terlepas
dari berbagai macam konflik. Jika konflik tersebut dibiarkan yang terjadi malah
situasi menjadi semakin kacau. Oleh sebab itu pemerintah Desa Bajur maupun
LPMD tentunya memiliki strategi tersendiri bagaimana menangani masalah-
masalah tersebut.
Untuk mengatasi masalah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
Bapak Haji Musleh beserta rekan-rekannya biasanya melakukan mediasi,
mereka mendatangi orang yang bersangkutan untuk mendengar keluhanya,
117
sehingga melalui mediasi ini permasalahan dapat dipecahkan. Akan tetapi, jika
pemerintah desa sulit bertemu dengan yang bersangkutan maka pekerjaan itu
ditunda untuk sementara, hingga meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu
melakukan mediasi kepada orang tersebut secara personal, agar konflik tidak
semakin berkepanjangan. Hal itu menurutnya lebih baik daripada mereka
(pemerintah desa dan LPMD) memaksa untuk bertemu dengan orang tersebut.
Berikut adalah pernyataanya :
“jadii kalo saya bersama temen2, biasa kita datengi, kita mediasi.
kalaupun kita sulit untuk bertemu,maka yasudah kita tunda pekerjaan itu,
sampai suatu saat kita alihkan kpd yg lain biar tidak menjadi konflik,
ketimbang harus dipaksakan kan ndak mungkin juga. Ada orang mau
minta gangnya dipasang rabat, sementara itu kan bukan gang umumm.
nahh kann, kita tunda duluu. Berikan dulu nama gangnya, kalau sudah
pas milik bersama, sudah, baru kita penuhi.” (wawancara 22 Juni 2017)
4.2.6 Dampak Serta Manfaat dari Dana Desa terhadap Pembangunan di
Desa Bajur
4.2.6.1 Peningkatan Antusias & Semangat Gotong Royong Masyarakat
Adanya program Dana Desa ini membuat masyarakat di desa Bajur sangat
antusias dalam membangun desanya, dengan harapan desa mereka akan
menjadi desa yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh
Kepala Desa Bajur :
“ya jelas, masyarakat disini antusias sekali dengan program itu. Mereka
juga berharap banyak sama program ini supaya desa kita kedepannya
semakin bagus”, dalam wawancara singkat bersama Kades di kantor
desa Bajur. (wawancara 17 Juni 2017).
Berkat adanya program ini masyarakat di Desa Bajur dituntut untuk aktif
dalam berbagai macam kegiatan, karena tentunya kegiatan-kegiatan di desa
Bajur semakin banyak. Dalam hal ini, akan meningkatkan kerukunan dan
pengetahuan masyarakat melaui pembangunan gotong royong serta berbagai
118
macam musyawarah maupun diskusi. Perubahan-perubahan dari tahun
sebelumnya juga turut dirasakan oleh pemerintah desa maupun warga desa
Bajur.
“Yaa, yang pertama kegiatan, kegiatannya pastinya di desa ini sudah
semakin banyak. Terus manfaatnya yang kita hasilkan juga pastinya
semakin banyak juga kan, dan kita semua bisa merasakan hasilnya”,
tanggap pak Kades. (wawancara 22 Juni 2017)
Sehingga, dengan banyaknya kegiatan di desa, semangat gotong royong
dan berkumpul membuat masyarakat desa menjadi lebih harmonis dibandingkan
tahun sebelumnya. Walau di sisi lain, kepala desa mengaku bahwa tugas
Kepala Desa beserta perangkatnya menjadi semakin besar, sehingga
tanggungjawabnya pun semakin besar pula.
4.2.6.2 Banyaknya Program di Desa Bajur
Dengan jumlah Dana Desa sekarang ini yang lebih banyak dari Alokasi
Dana Desa sebelumnya menciptakan pembangunan 2x lebih banyak dari
sebelumnya. Dimana menurut masyarakat program ini sangat berarti dan
memiliki banyak manfaat. Jika sebelumnya ada program ADD yang nilainya
cukup sedikit dan pembangunannya hanya kecil-kecil dan nyaris tidak terasa,
sekarang ada namanya program DD yang lebih terasa. Dimana kemudian
menurut pak Haji Musleh, lembaga-lembaga dan masyarakat tentunya fokus
dalam pembangunan, yang dimana bangunan paving block tahun 2005 sudah
rusak-rusak, itu diganti semua.Walau menurutnya pembangunan di Desa Bajur
masih cenderung didominasi pembangunan fisik meskipun ada sedikit program
pemberdayaan.
Kemudian, jika dibandingkan pada tahun sebelum 2015, sekarang ini banyak
program-program baru dan banyak lembaga yang turut berpartisipasi. Di Desa
119
Bajur sekarang jalanan sudah mulus, gang-gang juga semua sudah diperbaiki.
Kemudian ada pembangunan gorong-gorong dan penyerapan air hujan agar
tidak banjir.
4.2.6.3 Program yang Bermanfaat
Menurut Pak Haji Musleh Ketua LPMD, semua program di Desa Bajur itu
bermanfaat. Dimana pertama ada pembangunan Gang rabat beton, itu sangat
bermanfaat, karena sebelumnya jalan tersebut masih bolong-bolong. Kemudian
ada pemberian insentif untuk guru-guru ngaji, karena menurutnya yang
membangun pendidikan itu pada dasarnya adalah mereka.
Sehingga ada beberapa hal yang diperjuangakan menurut pak Haji Musleh,
yaitu guru-guru ngaji serta kader-kader posyandu, anggaran untuk mereka
pastinya akan dinaikkan, tetapi tepat juga melihat acuannya. Karena pada
sebelumnya tidak ada perubahan terhadap anggaran mereka. Menurutnya
pembangunan sekarang berasal dari bawah , masyarakat yang merencanakan,
masyarakat yang mengelola, maka pastinya itu yang mereka butuhkan.
Menurut pak Haji Musleh juga, tolak ukur keberhasilan keberhasilan dalam
program tersebut adalah jika program telah terlaksanan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan. Maka program itu dikatakan berhasil.
4.2.6.4 Pengelolaan yang Berbeda
Dana Desa ini juga termasuk program yang unik, berbeda dengan
sebelumnya. Dimana menurut pak Haji Musleh selaku Ketua LPMD di Desa
Bajur, perbedaan pertama adalah pengelolaan. Pengelolaan Dana Desa ini
langsung dari tingkat desa yang berperan sebagai pengelola. Kemudian,
masyarakat bisa menggunakan dana itu. Artinya sesuai dengan kesepakatan
bersama melalui musyawarah. Masyarakat yang merencanakan, masyarakat
120
pula yang membangun. Sehingga dengan demikian program yang terlaksana
sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan pastinya itu bermanfaat.
4.2.6.1.5 Mengurangi Ketimpangan
Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan adalah
melalui pembangunan infrastruktur dan Dana Desa ini. Anggaran tambahan yang
diberikan dari pusat ke Daerah, kecamatan, maupun desa juga bertambah.
Dengan demikian tentunya akan mengurangi adanya GAP antara masyarakat
kota maupun masyarakat desa. Sekarang, infrastruktur di desa juga sudah
diperbaharui, tidak seperti dulu, dimana masih banyak jalan yang rusak dan
bolong-bolong.
Disamping itu dengan adanya program Dana Desa ini tentunya akan
meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah desa kepada masyarakat.
Karena beberapa persen dari dana desa memang ditujukan untuk biaya
opreasional pemerintah desa. Dengan demikian sudah seharusnya jika anggaran
pemerintah bertambah maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat
meningkat juga.
4.2.7 Tanggapan Masyarakat Desa Bajur Mengenai Dana Desa
Banyak dari masyarakat tentunya senang dengan adanya program Dana
Desa ini. Mereka menganggap sekarang pembangunan dari desa sendiri,
sehingga masyarakat lebih antusias dalam mengeluarkan pendapat maupun
dalam gotong royong. Akan tetapi, walaupun adanya dana desa ini menciptakan
berbagai macam pembangunan serta manfaat yang berarti namun sayangnya
masih ada pikiran-pikiran negatif dari masyarakat mengenai Dana Desa tersebut.
Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa dengan adanya Dana
Desa ini, desa sudah kaya dan penuh dengan uang. Mereka selalu beranggapan
121
negatif, menanyakan kemana uang-uangnya yang banyak tersebut pergi. Tidak
jarang juga mereka menganggap ada permainan antara pemerintah desa dan
para pemegang kepentingan lainnya.
Dengan banyaknya program yang berjalan, seperti pembangunan jalan,
jembatan, renovasi rumah miskin serta pemberdayaan lainnya. mereka
menganggap bahwa dana tersebut senilai 3 Milyar. Padahal dana tersebut hanya
sebanyak 700an juta. Adanya pengaruh negatif seperti inilah yang harus segera
dihilangkan oleh pemerintah desa beserta lembaga maupun mitra desa lainnya.
Banyak juga masyarakat yang meminta dana tersebut untuk mengajukan usaha,
namun pihak desa belum berani menyetujui, alasanya karena masyarakat
cenderung menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain-lain. Sehingga
inilah yang membuat masyarakat terkadang jengkel. Walaupun didalam
Peraturan Mentri desa no 22 tahun 2016, pasal 7 tentang Bidang pemberdayaan
masyarakat, Dana Desa itu dapat digunakan untuk dukungan pengelolaan usaha
ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat
desa lainnya. Hal ini menjadi delima, pemberian dana tersebut memang
harusnya tidak serta merta diberikan, tetapi dilengkapi juga oleh pembimbing
usaha, agar usahanya lancar dan dana tidak macet.
Berdasarkan cerita dari Mas Azhar, salah satu aktivis Karang Taruna dan
mantan BKM (Badan Keswadaan Masyarakat), penulis juga dapat menyimpulkan
bahwa Desa Bajur merupakan desa yang cukup transparan. Pertama, dilihat dari
publikasi terkait perkembangan pembangunan desa yang diumumkan setiap
Jum’at melalui speaker Masjid. Kedua, publikasi dalam bentuk pemasangan
poster besar di berbagai tempat terkait realisasi kegiatan yang telah dilakukan ,
serta pemasangan baliho juga. Ketiga, partisipasi dari berbagai lembaga
masyarakat yang tergolong tinggi, mereka berbondong-bondong mendata
kekurangan serta permasalahan desa untuk dimasukkan dalam rencana
122
pembangunan selanjutnya. Disamping itu, Desa Bajur belum menggunakan
dananya untuk membuat embung desa, padahal embung itu dapat meningkatkan
pendapatan desa. “Embung desa belum ada, kalau yang ada embung-embung
gitu biasanya di daerah Lombok Utara mas. Disana kan desanya beda kayak
disini, diasana itu pelosok,” kata Mas Zein saat tanya jawab tentang embung
desa.
4.2.8 Implikasi
Berdasarkan dari judul penelitian ini, yaitu Mekanisme, Pelaksanaan, dan
Manfaat Dana Dsa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan desa di Desa Bajur
ini maupun berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat poin penting
terkait dapat dirangkum dan dijelaskan kembali oleh peneliti.
Pertama yaitu mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Bajur. Penyaluran
Dana Desa dipindahkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD). Setelah desa menyusun segala macam persyaratan
yang ditentukan, desa akan mendapat sebuah rekomendasi dari kecamatan.
Barulah dana dari RKUD tersebut dapat di transfer ke rekening desa bajur.
Walaupun memang dana desa hampir selalu terlambat pencairannya. Namun
untuk memudahkan pemerintah desa Bajur dalam pengisian Laporan,
pemerintah desa dapat meminta bantuan dari endamping desa.
Pengumuman atau informasi Dana Desa yang diterima oleh desa, itu melalui
surat, yang diberikan melalui pergub. Surat tersebut adalah berita acara jumlah
ADD dan DD setiap desa di Kab. Lombok Barat.
Selanjutnya, mekanisme tata kelola Dana Desa di Desa Bajur. Dalam
permendagri no. 113 Tahun 2014 ada 4 asas yang tertuang didalamnya yaitu
transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakikan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Berikut adalah implikasi dari hal tersebut :
123
1. Dari asas transparasi, desa Bajur sudah memiliki keterbukaan dalam hal
maupun informasi tentang keuangannya. Hasil publikasi tersebut ada
dalam bentuk poster, baliho/ banner, pengumuman melalui pengeras
masjid, dan disampaikan saat pengajian-pengajian sebagai ajang
sosialisasi.
Namun, dalam hal ini akan lebih bagus jika Desa Bajur juga memiliki
website khusus yang digunakan untuk media informasi. Website tersebut
juga nantinya dapat digunakan sebagai promosi jika BUMDes Bajur suatu
saat dapat membuat suatu produksi tertentu. Dengan demikian
masyarakat luar akan lebih mengenal desa Bajur.
2. Dalam asas akuntabel, desa Bajur telah melaksanakan kewajibanya
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.
Seperti adanya laporan – laporan pertanggungjawaban terkait hasi
kegiatan yang dipublikasi ke masyarakat. Sekertaris desa Bajur juga
mengatakan bahwa adanya keterbukaan di Desa Bajur itu sangat penting.
Desa ini juga didaulat sebagai desa percontohan oleh Camat Labuapi
Kab. Lombok barat, dalam hal keterbukaan pengelolaan program
pembangunan. Namun tentunya tetap ada masalah dalam pelaksanaan
asas tersebut, seperti kesulitan dala pelaporan karena semakin ribet dan
terlalu banyak aturan. Sehingga keterlambatan pelaporan juga sering
terjadi, hal tersebut juga dialami banyak desa di kabupaten lombok barat.
Bisa dilihat melalui fakta secara keseluruhan, dalam berita yang
diterbitkan oleh Redaksi Kicknews.T (2017), hingga pada akhir bulan
Agustus 2017 ada sebanyak 156 dari 995 desa di NTB belum
menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun
pertama. Ratusan desa tersebut tersebar di empat kabupaten. Sebanyak
58 Desa di Kabupaten Bima, 1 Desa di Kabupaten Dompu, Kabupaten
124
Lombok Tengah sebanyak 84 Desa, dan Kabupaten Lombok Utara 13
Desa. Sementara desa-desa di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur,
Sumbawa Barat, dan Sumbawa seluruhnya sudah menyelesaikan laporan
pertanggungjawaban, sehingga dapat memperoleh dana desa tahap
kedua tahun 2017.
3. Dalam asas ketiga yaitu partisipatif, desa bajur telah mewujudkan praktik
pemerintahan yang baik juga. Dimana masyarakat dituntut untuk
berpartisipasi dan ikut dalam rapat maupun pelaksanaan kegiatannya.
Kelembagaan desa dan berbagai unsur masyarakat juga
berpartisipasi.bahkan beberapa lembaga memancing masyarakat desa
untuk menyampaikan aspirasinya saat rapat berlangsung. Akan tetapi
kehadiran masyarakat di desa bajur tentunya tidak bisa maksimal, karena
mayoritas profesi mereka adalah pedagang, hal tersebut dapat dilihat
pada tabel 4.4. dimana 50% profesi penduduknya adalah sebagai
pedagang. Namun berkat dorongan kepala dusun masing-masing,
mereka antusias menyampaikan aspirasinya saat musyawarah.
Musyawarah biasa dilakukan di kantor desa Bajur, dan untuk di musdus di
dusun tempit, kadang dilakukan di aula rumah pak Haji Hamzad.
4. Terakhir asas tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil wawancara
peneliti dengan informan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
Desa Bajur telah berusaha menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran.
Namun, tidak bisa dikatakan sempurna. Karena masih banyak laporan
pertanggungjawaban dana desa di Lombok barat yang mengalami
keterlambatan, sehingga pencairan dana sering terlambat, karena
peraturan yang berubah-ubah dan aturan yang menurutnya terlalu rumit.
Termasuk di Desa Bajur juga.
125
Besar Dana Desa di desa bajur tahun 2016 sebesar 740,9 juta, sedangkan
ADD sebesar 754,6 juta. Sekitar 80% atau sebesar 616 Juta dari Dana Desa
digunakan pada Bidang Pembangunan Desa. Bidang pembangunan sendiri di
Desa Bajur pada tahun 2016 adalah pembangunan rabat beton, di beberapa
lokasi.Kemudian sisanya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat,
seperti kegiatan posyandu, pengadaan alat / pelatihan perbengkelan untuk
karang taruna, serta peningkatan kapasitas PKK.
Dalam program dana desa ini tugas kepala desa di Desa Bajur lebih banyak
ke pelaporan. Menyerahkan berbagai laporan pertanggungjawaban ke bupati,
tapi tidak langsung, melalui kecamatan dulu. Pemerintah Desa Bajur juga dibantu
berbagai lembaga, seperti LPMD, dll. LPMD juga menghimpun serta mendata
bagaimana aspirasi masyarakat desa, terutama saat musyawarah berlangsung.
Mereka juga menemani jalanya prosess mekanisme dana Desa, mengawasi
maupun memantau semua pelaksanaanya. Seperti sosialisasi informal menjadi
salah satu tugas Pak Haji Musleh beserta timnya, karena banyak masyarakat
yang belum paham tentang Dana Desa, danberbagai isu yang negatif.
Kedua, dalam tahap pembangunannya di Desa Bajur ada beberapa tahap
mengenai pengelolaan keuangan, seperti berikut:
1. Dalam tahap perencanaan di Desa Bajur, terdapat penyusunan RPJM
dan RKP Desa yang dibahas saat musrenbangdes. RKP desa tersebut
harus sejalan dengan yang tercantum pada RPJM (jangka waktu 6
tahun). Dalam rapatnya pemerintah desa mengundang berbagai
kalangan masyarakat, seperti BPD, LPMD, Karang taruna, Tokoh
Masyarakat, Ibu PKK, dan masyarakat umum. Dimana Pertama
mereka melakukan musdus, setelah musdus mereka melakukan
musdes. Hasi dari musdus tersebut dibawa ke desa, yang disebut
musrenbangdes. Musdus maupun musrenbangdes tersebut dilakukan
126
oleh tim 7. Setelah terbentuk RKP barulah dibuat APBDes. Setelah
APBDes selesai, baru desa mendapat rekomendasi dari kecamatan
untuk pencairan.
Menurut sekertaris desa, pendamping desa juga sering turun ke
desa untuk membantu, terutama saat ada kesulitan. Seperti
saatmenyusun RKP, para pendamping juga membantu.
Tahap perencanaan juga penting untuk menentukan
pembangunan selanjutnya dan program-program apa yang tepat pada
desa tersebut, semua harus dipikirkan secara matang. Karena pada
tahun sebelumnya ada program bedah rumah di Desa Bajur, dimana
program tersebut sedikit kontroversi dan menimbulkan banyak
kecemburuan sosial, sehingga tidak digunakan lagi.
Permasalahan :
Hingga tanggal 13 Juni 2017, desa Bajur belum menerima dana desa
tahap pertama. Proses pencariran dana desa juga selalu terlambat, hal
tersebut karena persyaratan terlalu rumit. Disebutkan juga dalam
Redaksi KickNews.T (2017) bahwa memang adanya perubahan sistem
transfer Dana Desa dari pemerintah pusat, berdampak pada 465 Desa
di Nusa Nenggara Barat (NTB) belum dapat mencairan dana
pembangunan. Terutama di Kabupaten Lombok Barat 119 Desa dan
Bima 191 Desa, satupun belum mendapat aliran dana hingga pada
tanggal 8 Juni 2017. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
(DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, mengatakan bahwa prosess
pencairan dana desa pada saat itu sedikit rumit, dimana desa harus
melaporkan penggunaan dana desa sebelumnya, baru bisa diberikan
untuk tahap berikutnya.
127
Kemudian, dalam saat penyusunan RPJMDesa itu juga cukup rumit,
karena sekarang tahun 2017 terdapat banyak bab, yaitu 9 Bab,
berbeda dengan tahun sebelumnya. Aturan 9 Bab tersebut menurut
pak juaini itu aturan dari Kabupaten.
2. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini program Dana Desa di Desa
bajur tahun 2016 sudah terlaksana 100%. Dana tersebut telah
tersalurkan sesuai perencanaanya. Walau ada beberapa item yang
belum, seperti BPJS, bantuan tidak terduga, dan listrik, karena hanya
sebagai cadangan saja. Masyarakat desa antusias dan pembangunan
dikelola dengan swakelola desa, dimana dilaksanakan oleh PTPKD
dan diawasi oleh LPM dan KPMD.
Saat pelaksanaan kegiatan di Desa Bajur, pemerintah kabupaten hadir
melalui tenaga pendamping professional. Mereka membina dan
mengawasi pelaksanaannya. Pendamping tersebut menurut kepala
desa sangat membantu dan dukungan utama dari pemkab.Karena
masyarakat masih kurang paham mengenai hal-hal teknis
pembangunan, seperti perhitungan RAB dan sebagainya.
Pendamping desa juga ada dari askot (kkota), kabupaten, dna provinsi.
Tugasnya hampir sama, yaitu memberi bimbingan, supervisi, dan
pengawasan. Seperti saat ada program baru di desa Bajur “Kotaku”,
anggota BKM diberikan pelatihan maupun pendidikan oleh
pembimbing. Tapi yang lebih mengawasi itu pendamping provinsi.
Permasalahan :
Menurut Kades, sumber daya manusia di desa Bajur masih kurang
mendukung. Sehingga masih sangat membutuhkan bantuan pihak luar
seperti pendamping desa. Pada tahap ini, sempat terkendala kesulitan
mencari tukang. Karena seluruh tukang digunakan oleh para developer
128
perumahan di desa bajur dan sisanya pergi berdagang, sehingga desa
desa harus menunggu tukang yang sedia dan siap berkerja.
3. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban,di desa bajur sudah baik
jika dibandingkan desa-desa di kabupaten lainnya, namun belum bisa
dikatakan sempurna. Ada banyak laporan yang harus diserahkan, ada
yang disampaikan ke bupati melalui camat, ada yang langsung ke
BPD. Seperti laporan pertanggungjawaban APBDes itu dikirim ke BPD.
Untuk masyarakat ada LPPD satu tahun anggaran dan LKPJ.
Kendala :
Akan tetapi, ada kendala juga dalam proses pelapoan. Sekertaris
desa mengalami kesulitan saat menyusun laporan tersebut, terlalu
banyaknya aturan dalam proses pelaporan menjadi kendala bagi
pemerintah desa. Hal serupa dialami Hampir seluruh desa di
Kabupaten Lombok Barat. Pada bulan Juni hanya 4 Desa yang sudah
selesai. Menurutnya Penekanan APBDes di Lombok Barat sangat luar
biasa, sehingga di Lombok Barat jarang terjadi masalah pada
keuangannya. Berbeda dengan Lombok Utara, Lombok Tengan, dan
Lombok Timur, masih banyak yang belum menerapkan APBDes.
Tentunya mereka dituntut untuk memahami semua peraturan UU
beserta perubahanya, serta adanya aplikasi-aplikasi baru yang
digunakan, tentunya hal ini menjadi pengalaman baru bagi mereka.
Dimana juga saat penyusunan Laporan pertanggungjawaban di
desa Bajur, pendamping kabupaten atau kota tidak ikut mendampingi.
Kalau ada masalah maka pemerintah desa yang kesana.
Untuk publikasinya ke masyarakat ada bentuk poster print out,
banner yang dipasaing di beberapa tempat, spanduk yang disediakan
oleh BKM, speaker masjid masing-masing dusun, serta terkadang
129
melalui perkumpulan-perkumpulan, pengajian, dan sebagainya. Hal
tersebut berdasarkan pernyataan keempat kunci informan yang
berbeda.
Kendalanya :
Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan negatif mengenai
Dana Desa ini, sehingga pemerentah desa bajur terus melakukan
sosialisasi secara informal agar mereka paham.
Menurut mantan BKM mas Zein, dana desa di desa Bajur sudah bagus.
Jika itu kendala atau masalah yang dikenal dengan istilah “penyelewengan”, itu
tidak ada pasti tidak terjadi. Sebab, Dana Desa di Desa Bajur telah diawasi
dengan ketat oleh masyarakat maupun lembaga lainnya. Akan tetapi di lain sisi,
masih ada kendala atau permasalahan lainnya, seperti :
1. Program yang kurang tepat & menimbulkan kecemburuan sosial
Dimana saat adanyaprogram pembangunan “rumah kumuh” untuk warga,
itu banyak yang protes dan marah. Karena progam tersebut hanya
berlaku bagi masyarakat yang rumahnya dipinggir jalan/ gang. Padahal
masih banyak masyarakat yang jauh lebih miskin, membutuhkan program
tersebut yang bertempat tinggal di dalam perkampungan. Seperti kepala
dusun Tempit mengatakan program rumah kumuh tersebut terlalu ribet.
Masyarakatnya harus bertempat tinggal di pinggir gang. Jika rumahnya di
dalam tidak akan dapat, padahal ada yang sudah tidak layak huni.
“apakah memang begitu aturannya?” tanya tegas bapak Khairul.
2. Kurangnya pelatihan pemerintah desa
Menurut ketua LPMD dari adanya program DD ini masih banyak lembaga
yang belum siap, masih jauh dari kata sempurna. Seharusnya saat dana
desa dibentuk, sudah dibentuk masing-masing Kaur (Kepala Urusan) dan
130
Kasi(Kepala Seksi) yang paham betul peranan dan kewajibanya masing-
masing. Tapi nyatanya tidak, satu orang mengerjakan banyak hal,
sementara lainnya (staf-stafnya) belum paham. Seperti halnya laporan-
laporan, mereka belum paham sepenuhnya.
3. Sulit mencari Kepala Dusun
Menurut Tokoh agama Pak Haji Hamzad, sulit sekali mencari orang yang
mau jadi kepala dusun. Bahkan untuk mengajak mereka menjadi kadus,
tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat harus membujuk hingga
kerumahnya. Alasan masyarakat tidak ada yang mau adalah karena
terlalu capek dan sangat berat jadi kepala dusun. Karena sekarang
memang semua bidang diserahkan ke kadus, jadi desa tinggal nerima
data saja. Bahkan jika hanya lulusan SMA jarang ada yang mampu,
karena tugasnya berat.
Poin Ketiga, yaitu mengenai faktor pendukung dan manfaatnya. faktor
pendukung dalam pelaksanaan Dana Desa. Diantaranya adalah :
1. Dukungan Pendamping Desa
Karena latar belakang pendidikan masyarakat desa masih minim, desa
Bajur butuh pendamping desa seperti orang-orang teknik yang paham
tentang RAB dan perhitungan lainnya. Dalam hal lain seperti pelatihan
dan pendidikan itu lembaga-lembaga juga membutuhkan.
2. Keterlibatan Lembaga-lembaga
Banyaknya mitra desa sangat membantu pemerintah desa Bajur, seperti
KPMD yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan aktif mengikti
kegiatan-kegiatan. Kemudian Kepala dusun yang proaktif, dapat
meningkatkan semangat warganya untuk memberikan aspirasi saat
musyawarah.
131
3. Program yang tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan
Berdasarkan kesimpulan dari berbagai informan, program yang dijalankan
haruslah memiliki manfaat dan dampak yang bisa dirasakan semua
warga. Jangan sampai program tersebut menimbulkan kecemburuan
sosial yang mengakibatkan konflik.Jika demikian harmonisasi di desa
akan semakin berkurang.
4. Kemampuan pemerintah desa untuk mengatasi konflik
Dalam pelaksanaan DD pasti tidak lepas dari istilah konflik, jika dibiarkan
maka situasi tidak akan membaik. Di desa Bajur biasanya ketua LPMD
dan rekan-rekannya melakukan mediasi, mereka mendatangi orang yang
bersangkutan untuk mendengar keluhannya, dengan mediasi masalah
dapat terselesaikan. Jika memang sulit bertemu, maka harus
menggunakan pihak ketiga sebagai perwakilan.
Manfaat dari adanya dana desa di desa bajur dapat dirasakan oleh
banyak pihak, seperti pembangunan rabat beton yang menghabiskan 80%
anggaran DD. Walaupun termasuk kurang inovasi, namun program tersebut
dirasakan oleh banyak masyarakat. Pertama, peningkatan antusias dan
semangat gotong royong pada masyarakat. Dimana mereka berharap banyak
dari dana tersebut agar kedepan desanya semakin baik. Walau di sisi lain,
pemerintah desa bajur mengaku bahwa tugasnya sudah semakin besar dan
tanggungjawabnya juga tambah besar.
Kedua, sekarang di desa Bajur programnya sudah semakin banyak, 2x
lebih banyak dari sebelumnya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari
tahun-tahun sebelumnya, sekarang semua lebih sibuk. Karena banyak program-
132
program baru, dan lembaga-lembaga juga turut berpartisipasi. Sekarang jalan-
jalan di desa Bajur sudah mulus, gang-gang sudah diperbaiki.
Ketiga, Program yang bermanfaat dan Pengelolaan yang berbeda.
Dimana sekarang masyarakat bisa memperjuangkan desanya sendiri melalui
musyawarah, seperti jalan mereka bolong-bolong, pemberian intensif untuk guru-
guru ngaji (bonus atau tunjangan), karena yang membangun pendidikan adalah
mereka. Seperti guru ngaji, kader-kader posyantu, anggaran mereka yang jelas
dinaikkan, tapi tetap lihat acuannya.
Dana desa ini juga termasuk unik, berbeda dari sebelumnya. Pengelolaan
dana desa ini, desa yang berperan sebagai pengelola. Kemudian, masyarakat
bisa menggunakan dana itu. Sekarang masyarakat yang merencanakan,
masyarakat pula yang membangun. Sehingga apapun program yang berjalan itu
sesuai dengan keinginan mereka.
Keempat, Dana Desa merupakan langkah nyata mengurangi
ketimpangan. Dalam Redaksi PresidenRI.go.id (2016), Dana desa yang
disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke desa, dalam rangka memperbaiki
fasilitas di desa baik berupa infrastruktur dan lain sebagainya membuat kegiatan
pembangunannya memanfaatkan tenaga lokal dari desa. Ini tentu akan
menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan warga desa,
yang pada nantinya akan memperkecil kesenjangan pendapatan kaya-miskin.
Yang nantinya bahkan bisa menciptakan multiplayer effect, seperti bukanya
usaha jual pasir, batu bata, dsb.
Terakhir, menurut pak Haji Musleh Ketua LPMD desa Bajur, tolak ukur
keberhasilan dalam program tersebut adalah jika proram telah terlaksana sesuai
dengan rencana yang ditetapkan. Maka Program itu dikatakan berhasil.
133
Secara ringkas, implikasinya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bajur
a. Desa bajur merupakan desa yang telah menerapkan prinsip good
governance dan memiliki asas-asas pengelolaan keuangan yang cukup
baik, namun juga belum dapat dikatakan sempurna. Dimana sebelumnya
desa ini juga telah didaulat sebagai desa percontohan oleh camat
Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Karena letak desa yang
bersebrangan dengan kota Mataram, Desa Bajur lebih banyak
mendapatkan akses informasi dan kegiatan ekonomi juga lebih mudah,
hal tersebut sejalan dengan banyaknya developer perumahan yang
masuk, sehingga dalam beberapa tahun terakhir desa Bajur semakin
berkembang. Sehingga desa bajur juga mengalami modernisasi, dimana
jumlah petani turun signifikan, dan peninggatan masyakarat yang
berprofesi sebagai PNS dan pengusaha kecil menengah, walau pedagang
keliling masih menjadi profesi yang mendominasi masyarakat di Desa
Bajur.
b. Mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Bajur telah sesuai dengan
Peraturan Mentri Keuangan no. 49 tahun 2016 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa. Dimana dana tersebut dipindahkan dari Rekening Kas Umum
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Setelah Desa Bajur
menyelesaikan segala macam persyaratan yang ada, maka Desa Bajur
mendapatkan rekomendasi pencairan tersebut. Dengan demikian dana
RKUD dapat di transfer ke Rekening Kas Desa. Persyaratan tersebut
adalah menyelesaikan RKP, APBDes dan Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa pada semester sebelumnya, dimana Desa Bajur tentunya
134
telah melakukan berbagai macam musyawarah, yaitu musdus, musdes,
maupun musrenbangdes.
c. Desa Bajur merupakan desa yang cukup transparan. Hal tersebut dilihat
dari publikasi terkait perkembangan pembangunan desa yang diumumkan
setiap Jum’at melalui speaker Masjid. Kemudian, publikasi dalam bentuk
pemasangan poster besar di berbagai tempat terkait realisasi kegiatan
yang telah dilakukan , serta pemasangan balih/ banner serta papan
pengumuman. Akan tetapi masih belum ada publikasi melalui website
atau situs online. Disisi lain, lembaga-lembaga di Desa Bajur juga turut
membantu dalam menjelaskan ke masyarakat terkait Dana Desa, mereka
mendata kekurangan serta permasalahan desa untuk dimasukkan dalam
rencana pembangunan selanjutnya.
d. Prinsip Akuntabel di Desa Bajur juga tergolong cukup baik, dimana dalam
penyusunan laporan keuangannya Desa Bajur telah mengikuti standar
dengan peraturan yang ada. Dimana menurut sekertaris Desa Bajur,
bahwa adanya keterbukaan di Desa Bajur itu sangat penting, hal tersebut
sesuai dengan prinsip akuntabel. Walau terkadang pemerintah Desa
Bajur cukup kesulitan dan kadang terlambat dalam proses pelapoannya
akibat peraturan yang berubah-ubah. Desa-desa di Kabupaten Lombok
Barat juga jarang terkena masalah dengan BPK mengenai
penyelewengan dan hal yang merugikan lainnya, karena adanya
penekanan yang kuat di dalam APBDes dari pemerintah setempat.
Berbeda dengan Kabupaten lainnya di Lombok, yang dimana masih
banyak desa melakukan pembangunan tanpa APBDes.
e. Tahun 2016 kemarin, proses pencairan Dana Desa di Desa Bajur
mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan oleh keterlambatan
menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, Pada bulan Juni
135
persyaratan tersebut belum juga terselesaikan. Menurut sekertaris desa
syarat tersebut terlalu banyak dan masih ribet, dimana harus
menyelesaikan RKP Desa, Siskudes, serta laporan Acc tahun
sebelumnya. Kesulitan tersebut juga dialami banyak desa di Lombok
Barat.
f. Pada prinsip partisipatifnya, Desa Bajur juga telah sesuai dengan
peraturan yang ada, yaitu mennuntut masyarakat Desa untuk turut
berpartisipasi dalam rapat, kemudian ada berbagai kelompok masyarakat
maupun lembaga-lembaga yang hadir, serta dihadiri oleh tokoh agama
maupun tokoh masyarakat Desa Bajur, seusai dengan Undang-undang
Dana Desa no.6 tahun 2014 pasal 80. Akan tetapi tetap masih banyak
yang berhalangan untuk hadir, karena sebagian besar berprofesi sebagai
pedagang, yang mengharuskan mereka berpergian jauh untuk
jualan.Sehingga kontribusinya belum bisa dikatakan maksimal.
g. Besar Dana Desa di desa bajur pada tahun 2016 adalah sebesar 740,9
juta, sedangkan dari Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 754,6 juta. Sekitar
80% dari Dana Desa, atau sekitar 616 juta digunakan pada Bidang
Pembangunan Desa. Bidang Pembangunan di Desa Bajur pada tahun
2016 yang menggunakan DD digunakan untuk rabat beton semua atau
tapatnya 80% dari Dana Desa tersebut habis digunakan untuk
pembangunan rabat beton di beberapa lokasi. Kemudian sisanya
digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan
posyandu, pengadaan alat dan pelatihan perbengkelan untuk karang
taruna, serta peningkatan kapasitas PKK.
h. Tahap perencanaan di desa bajur sudah sesuai dengan standar yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desapada pasal 7 . Dalam tahap
136
perencanaan di desa Bajur ini menerapkan sistem dari bawah ke atas,
sama seperti dengan perencanaan umumnya. Pertama setiap kepala
dusun mengumpulkan masyarakatnya dan melakukan musyawarah yang
disebut musdus. selanjutnya ada musyawarah desa (musdes) , hasil dari
musdes tersebut dibawa ke desa, yang disebut Musrenbangdes. Adanya
musyawarah dusun serta musrembangdes itu sendiri dilakukan oleh tim
tujuh.
i. Dalam penerapan pelaksanaanya tahun 2016, sebesar 80% Dana Desa
tersebut dilalokasikan untuk program pembangunan, yaitu program Rabat
Beton. Kemudian sisanya digunakan untuk program pemberdayaan.
Proporsi antara program pembangunan dengan pemberdayaan adalah
sekitar 8:1. Sedangkan biaya operasional pemerintahan desa sendiri tidak
mengunakan Dana Desa, tetapi lebih menggunakan biaya Alokasi Dana
Desa (ADD).
j. Dalam proses pembangunannya di Desa Bajur, pendamping desa
memegang peranan yang cukup penting. Dimana menurut kepala desa,
pendampingan desa merupakan dukungan utama dari pemerintah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Karena
masyarakat desa belum paham mengenai hal-hal teknis dalam
pembangunan, seperti masalah perhitungan RAB dan sebagainya.
Dengan ini desa Bajur membutuhkan pendamping desa yang diantaranya
adalah orang-orang teknik sipil.
k. Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban, desa bajur sudah
termasuk paham dengenai peraturan dan undang-undang yang ada.
Tetapi, pemerintah desa bajur mengalami banyak kesulitan saat
menyusun laporan. Laporan tersebut terlalu ribet, dan pada bulan juni
137
hanya 4 desa di Kabupaten Lombok Barat yang telah menyelesaikan
laporan tersebut.
l. Dengan banyaknya jumlah Dana Desa sekarang yang melebihi ADD,
pembangunan di Desa Bajur jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Kegiatan-kegiatan juga bertambah, sehingga banyak masyarakat sangat
antusiasdalam membangun desa mereka, bergotong royong, dan
kerukunan maupun pengetahuan mereka meningkat.
m. Selain anggaran BUMDes, belum adanya program yang produktif lainnya
di desa bajur, programnya masih monotone, seperti pembangunan
infrastruktur yang menghabiskan hampir seluruh anggaran dari Dana
Desa pada tahun 2016.
2. Kendala Dana Desa di Desa Bajur
a. Proses pencairan Dana Desa di Desa Bajur selalu terlambat. Sudah ada
di rekening desa tapi susah dicairkan. Alasanya karena terlalu banyak
syarat dan ribet, hal tersebut dialami juga oleh semua desa di
Kecamatan Labuapi.
b. Saat penyusunan RPJMDes, Desa Bajur mengalami kesulitan pada tahun
2017 ini. Karena berbeda dengan tahun sebelumnya, sekarang ada 9
Bab. Sehingga pada bulan Juni RPJMDes belum juga selesai.
c. Pada proses pembangunannya, sumber daya manusia di Desa Bajur
masih kurang mendukung. Karena mereka masih banyak yang belum
paham mengenai hal-hal teknis, sehingga Desa Bajur sangat
membutuhkan keberadaan pendamping desa.
d. Kemudian, proses pembangunan di Desa Bajur sedikit terhambat karena
sulitnya mencari tukang. Karena sebagian besar tukang-tukang
digunakan oleh para developer untuk membangun perumahan disekitaran
138
desa Bajur. Selain itu tukang lainnya banyak yang menyambi dengan
berdagang, sehingga desa harus meunggu.
e. Banyaknya perubahan dalam Undang-undang membuat pemerintah
desa Bajur cukup kesulitan untuk menyesuaikan, dan mereka harus
beradaptasi mengikuti perubahan yang ada.
f. Di Dalam program Dana Desa ini, masih banyak pihak yang belum
paham sepenuhnya tentang apa itu dana desa. Dimana seluruh tugas-
tugas utama hanya dikerjakan oleh beberapa orang yang memegang
kekuasaan, sedangkan staf-stafnya belum paham dan bahkan ada yang
tidak paham sama sekali. Kemudian, pelatihan-pelatihan yang
diselenggarakan pemerintah setempat kurang praktis, hanya bersifat
untuk menyelesaikan kewajiban saja, sehingga yang paham hanyalah
orang-orang seperti kepala desa dan sekertaris desa.
g. Terdapat program yang pilih kasih dan menimbulkan kecemburuan sosial.
Program tersebut adalah bedah rumah, dimana rumah yang diperbaiki
hanya yang di pinggir gang saja, padahal di dalam perkampungan
banyakyang lebih membutuhkan dan rumahnya tergolong tidak layak
huni.
h. Masih banyaknya masyarakat yang berfikiran negatif mengenai dana
desa ini, karena jumlahnya yang cukup besar. Menganggap bahwa dana
tersebut digunakan oleh para pemerintah desa beserta orang-orang yang
memiliki kepentingan. Padahal semua anggaran telah tercantum dalam
laporan pertanggungjawaban yang telah dipublikasi.
3. Faktor Pendukung Kesuksesan Program Dana Desa dan Manfaatnya di Desa
Bajur
139
a. Pendampingan desa menjadi kunci utama dan memegang peranan
sangat penting. Karena jenjang pendidikan rata-rata masyarakat desa
juga masih minim.
b. Keaktifan lembaga-lembaga dan keterlibatan masyarakat desa itu sangat
penting dalam mempengaruhi program yang akan diterapkan. Dimana
jika masyarakatnya tidak antusias dan kepala dusunnya passif, maka
dusun itu akan kalah oleh usulan program dari dusun yang lainnya.
c. Pengelolaan Dana Desa sekarang ini berbeda dengan dana dana
sebelumnya, sehingga pemerintah desa dituntut untuk semakin cerdas
dalam melaksanakan program ini. Disisi lain, dengan Dana Desa,
masyarakat sekarang bisa menggunakan dana itu sesuai kesepakatan
bersama melalui musyawarahnya. Sehingga mereka yang
merencanakan, mereka yang membangun.
d. masyarakat Desa Bajur tentunya senang dengan adanya program Dana
Desa ini. Karena sekarang pembangunan dari desa sendiri, sehingga
masyarakat lebih antusias dalam mengeluarkan pendapat maupun dalam
gotong royong.
140
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Bab ini tentunya menyajikan simpulan atau pokok temuan dari penelitian
terkait Dana Desa di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Pada bab ini, peneliti juga menunjukkan kelemahan maupun keterbatasan
penelitian dan rekomendasi yang dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.
Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan maupun dijelaskan pada bab
sebelumnya bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:
n. Dalam Tata Kelolanya, Desa Bajur telah menerapkan prinsip good
governance dan memiliki asas-asas pengelolaan keuangan yang cukup baik,
seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif.
Namun proses pencairannya masih selalu terlambat
o. Mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Bajur telah sesuai dengan
Peraturan Mentri Keuangan no. 49 tahun 2016 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa.
p. Tahap perencanaan dalam tata kelolanya sudah cukup bagus, namun tahap
pelaksanaan terdapat masalah SDM, dan tahap pertanggungjawaban masih
dijumpai banyak kendala.
q. Keterlambatan pencairan dana desa di Desa Bajur disebabkan oleh aturan
yang cukup ribet. Terlalu banyaknya aturan dan persyaratan,hal tersebut
dialami juga oleh semua desa di Kecamatan Labuapi.
141
r. Faktor kendala dalam Pelaksanaan Dana Desa adalah seperti banyaknya
perubahan dalam UU membuat pemerintah desa Bajur cukup kesulitan utk
menyesuaikan, kemudian SDM yang masih belum memahami perhitungan
RAB, serta masih banyaknya aturan yang ribet dalam pencairan Dana Desa.
s. Faktor penunjang dari kesuksesan Dana Desa, pertama adalah antusias dari
warga Desa Bajur dalam setiap kegiatannya, proaktif daripada masing-
masing kepala dusun untuk mengaspirasikan program di dusunnya, turut
berperannya lembaga-lembaga desa dalam membantu pelaksanaan
pembangunan desa, serta ketepatan program yang diusulkan masyarakat
saat musrenbangdes. Pendampingan desa juga menjadi kunci utama dan
memegang peranan sangat penting. Karena masyarakat juga belum paham
mengenai perhitungan RAB, disisi lain pemerintah desa juga sering
membutuhkan kehadiran pendamping desa untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang ada.
t. Manfaat adanya Dana Desa di desa Bajur adalah: sekarang program di Desa
Bajur jauh lebih banyak dari sebelumnya, masyarakat desa Bajur lebih
antusias, semangat bergotong royong dalam kegiatan-kegiatan dan semakin
kritis, kemudian pemerintah desa, lembaga, maupun masyarakat sudah
semakin cerdas, Dana Desa secara swakelola juga menciptakan lapangan
kerja bagi masyarakat Bajur.
5.2SARAN
1. Saat menemui kesulitan, pihak pemerintah desa Bajur harus lebih sering
konsultasi ke Kecamatan maupun Kabupaten, agar mendapat masukan
terkait berbagai permasalahan yang ada dalam penggunaan Dana Desa.
Jika diselesaikan sendiri, terkadang akan menjadi beban yang berat.
142
2. Dalam penggunaan Dana Desa untuk kedepannya Desa Bajur perlu
pembangunan yang bersifat produktif atau peningkatan inovasi dalam
usaha desa. Misal seperti pembangunan embung desa untuk budidaya
ikan gurami,karper, dsb atau budidaya unggas, mengingat disana belum
ada embung desa dan lahan di Desa Bajur sangat-sangat luas. Dapat
dicontoh desa yang sukses dalam BUMDesnya, yaitu desa Ponggok.
Pembangunan embung desa serta unit usahanya tentunya dapat
meningkatkan pendapatan desa Bajur, setelah itu jika pendapatan
tersebut meningkat, maka semakin banyak program maupun
pembangunan yang dapat dihasilkan.
3. Dengan Dana Desa, kedepannya Desa Bajur perlu membuat organisasi/
kelompok usaha desa Bajur. Karena 50% mata pencaharian penduduk
disana adalah sebagai wiraswasta/ pedagang, namun pendapatan
mereka masih rendah dan berdagang keliling secara individu.
4. Perlunya anggaran khusus dari pemerintah pusat terkait pelatihan atau
pendidikan kepada para Kepala Dusun, pemerintah desa, maupun
lembaga-lembaga terkait, agar ketangkasan mereka semakin bertambah.
5. Program pelatihan dan pembimbingan tetap harus ada, agar setiap
masyarakat, pemerintahan desa maupun lembaga-lembaga paham akan
apa itu Dana Desa dan apa yang harus dilakukan agar semuanya
berjalan lancar. Terutama perlunya ajarkan masyarakat berinovasi.
6. Bagi pemerintah desa, jika ada peneliti yang akan meneliti tentang Dana
Desa di desanya, sebaiknya disambut dengan senang hati. Karena
sejatinya adanya penelitian-penlitian tersebut merupakan upaya untuk
meningkatkan pembangunan desa dan masukan bagi pemerintah
setempat maupun pusat.
143
7. Agar proses program Dana Desa lancar, pembangunan desa tepat waktu
dan sesuai target. Sebaiknya pemerintah pusat maupun kabupaten lebih
mempermudah setiap kebijakan atau tahapan yang ada, sehingga dana
tidak selalu terlambat. Pemerintah dapat juga menambahkan tenaga
pendamping khusus untuk membantu pemerintah desa.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf / . diakses pada tanggal 18 Februari 2017)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Draft PERKADA Pemerintah kabupaten/ Kota Tendang Pengelolaan Keuangan Desa (http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sumut/files/TEMPLATE%20PERBUB-PERWAL%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DESA%202015 .pdf . diakses pada tanggal 27 Februari 2017)
Bappeda & BPS. 2015. Analisis Peta Kemiskinan Lombok Barat 2015.
BPKP. 2015. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf / . diakses pada tanggal 4 Agustus 2017)
Debi, Kiki. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Pengelalaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri
Deny, Septian. 2017. Di 2019, Tiap Desa Bakal Terima Dana Sebesar Rp 1,5 Miliar(http://bisnis.liputan6.com/read/2630021/di-2019-tiap-desa-bakal-terima-dana-sebesar-rp-15-miliar / . diakses pada tanggal 9 februari 2017)
Deny, Septian. 2017. RI Jadi Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi(http://bisnis.liputan6.com/read/2629995/ri-jadi-negara-pertama-beri-kewenangan-desa-kelola-ekonomi / . diakses pada tanggal 9 Februari 2017)
Diana, Conyers, Peter J. Hills. 1984. An Introduction to Development Planning in The Third World. United Kingdom
Kementrian Keuangan R.I. 2015. Kebijakan Dana Desa TA 2016
Kementrian Keuangan R.I. 2010. The Indonesian Budget Overview 2010. Direktorat Jenderal Anggaran
Kementrian Keuangan R.I. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
Tahun 2017 Kementrian Keuangan R.I. Meningkatkan Daya Saing dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Keterangan Pers RAPBN 2017.
Manopo, Delviyanti. 2015. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara). Universitas Sam Ratulangi. Manado
Maryunani. 2003. Alokasi Dana Desa (Formulasi dan Implementasinya). Malang:
Brawijaya University Press. Jasin, Mochammad. Aida.R. 2006. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Moedarlis, Fajar. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa
Temuwuh Dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UMY
Muluk, Khoirul.2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang:Bayumedia Publishing.
Pasaribu, Rowland. 2013. Kewarganegaraan. Jakarta: Gunadarma.
Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok.
Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Barat, Bab III mengenai Penyalurannya, Pasal 4
Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pada bagian ketiga yaitu terkait Mekanisme dan Tahap Penyaluran pasal 14
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang no.6 tahun 2014 Dana Desa, pasal 48 dan 49 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam Pasal
13 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
pasal 23 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pradana, Aditya. 2017. Penerima Dana Desa Capai 74.954 Desa di 2017.
(http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ObzBe1gb-penerima-dana-desa-capai-74-954-desa-di-2017/. diakses pada 7 Februari 2017)
Pratiwi, Rianti. 2016. Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Malang
PresidenRI.go.id. 2016. Langkah Nyata Mengurangi Ketimpangan Pendapatan. (http://presidenri.go.id/berita-aktual/langkah-nyata-mengurangi-ketimpangan-pendapatan.html . diakses pada 7 Januari 2018)
Pupu, Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. Journal of Equilibrium. Vol. 5 No.9
Putra, Kusuma. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 6
Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi
Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman). Fakultas Ekonomi. Universitas Cokrominoto Yogyakarta
Redaksi Kicknews.T. 2017. Ratusan Desa di NTB Belum Bisa Pertanggungjawabkan Dana Desa (https://kicknews.today/2017/09/18/ratusan-desa-di-ntb-belum-bisa-pertanggungjawabkan-dana-desa/ . diakses pada tanggal 6 Januari 2018)
Redaksi Kicknews.T. 2017. Proses Rumut, Dana 465 Desa di NTB Belum Cair. (https://kicknews.today/2017/06/08/proses-rumit-dana-465-desa-di-ntb-belum-cair/. diakses pada tanggal 7 Januari 2018)
Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung
:Alfabeta. Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Program Studi Sains Akuntansi. Universitas Diponogoro
Shuida, I.Nyoman. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa,
pasal 78 dan 79 tentang pembangunan desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa,
pasal 80
LAMPIRAN
Keterangan : Saat mengurus Laporan penelitian di Bappeda yang satu lokasi dengan Kantor Bupati
Lombok Barat
Suasana kantor desa pada hari kerja, cukup ramai dikunjungi masyarakat desa Bajur
Foto peneliti saat berada di Kantor Desa Bajur. Serta bangunan Kantor Desa Bajur juga cukup
minimalis.
Poster Dana Desa yang sudah lama di kantor Desa Bajur
Bersama Kepala Desa Bajur, Bapak Ahmad Rusni (kiri), Sekertaris Desa Bajur Bapak Juaini
(tengah), dan Kasi Kesejahteraan Pak Sahar (paling kanan)
Bagan profil Desa Bajur yang terpasang di dinding Kantor Desa Bajur
Bersama Bapak Haji Musleh Ketua LPMD desa Bajur (tengah) dan beberapa orang pasukannya
yang setia menemani (Bapak yang kiri dan yang mengambil foto). Gambar diambil setelah selesai
wawancara, di kantor desa Bajur.
Foto saat wawancara bersama Mas Zein, mantan anggota BKM dan aktivis desa (kiri) dan Pak Haji
Hamzad, tokoh agama maupun tokoh masyarakat di Desa Bajur yang berprofesi sebagai penggulu
(tengah). Lokasi di tempat tinggal Pak Haji Hamzad.
Foto Struktur Organisasi Desa Bajur
Suasana jalanan di Desa Bajur, Zona I (tengah), Dusun Ampel.
BUMDes Desa Bajur, Bajur Berniaga. (jual sembako, gas, dll)
Foto pembangunan Rabat Beton di Desa Bajur
Pak Ahmad Rusni, KEPALA DESA (17 Juni 2017)
P : Assalamualaikum pak Kades. Nama saya Adrian, saya mahasiswa Brawijaya yang waktu itu mau
izin penelitian tentang maekanisme, pelaksanaan dan manfaat dana desa di desa ini.
N : Ohh iya dek, apa yang mau ditanyakan? Kalau bisa langsung ke inti2nya saja ya
P : Dulu tahun 2014 kan ada program dana Desa, dan pelaksanaanya di tahun 2015. Bagaimana
tanggapan masyarakat saat program itu muncul pak?
N : yahh jelas, masyarakat disini antusian sekali dengan program itu. Mereka juga berharap banyak
sama program ini supaya desa kita kedepan semakin bagus.
P : kalau dari tahun-tahun sebelumnya, apa saja perubahan semenjak muncul program dana desa
ini?
N : Yaaa, yang pertama kegiatan, kegiatannya pastinya di desa ini sudah semakin banyak. Terus
maanfaatnya yang kita hasilkan juga pastinya semakin banyak juga, dan kita semua bisa
merasakan hasilnya..
P : Berarti tugas perangkat desanya tambah berat ya pak? Hahah
N : Ooo iya jelas dong. Tanggung jawab kita semakin besar jadinya.
P : Kemudian, kalau peran-peran kepala desa, perangkat desa itu apa saja pak?
N : Kalau peran kepala desa yang utama kan sebagai pemerinta desa, terus ............. (disebutkan
cukup panjang)
P : Terus proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa Bajur sendiri seperti apa pak?
N : kita kumpulkan masyarakatnya dulu,.. yang pertama itu ada MUSDes, terus yang kedua ada
MUSDus. Tiap kepala dusun mengumpulkan masyarakat di dusunnya masing-masing buat
membahas rencana pembangunannya. Setelah itu kepala dusun menyampaikan aspirasi dari
masing – masing masyarakatnya saat MUSDes. Pastinya disana rapat bersama tokoh tokoh
masyarakat juga, yaa tahapnya seperti itu.. Semacam rapat Pleno lah..
P : Ohh, terus kalau mengumpulkan masyarakatnya sama publikasi hasil kegiatannya lewat mana
pak?
N : Lewat mik,.. manggilnya lewat pengeras suara masjid. Publikasi kegiatan juga sama pake mik,
hasilnya pake baliho ada, terus sama dipasang poster-poster di tempat yg ramai dilewatin orang
desa.
P : Kalau dari tahun 2015, program apa aja yang udah terlaksana pak? Terus masyarakatnya kenapa
milih program itu?
N : Sudah banyak kegiatannya, kalo dari 2015 itu ada namanya program pembangunan dan program
peberdayaan. Semua sudah kita laksanakan, itu kan sesuai dalam amanat undang-undang dan di
PP juga ada.
P : Kalau keterlibatan dan partisipasi masyarakatnya saat musyawarah gimana pak?
N : Iya, lumayan, mereka antusias.. walaupun sebagian besar warga di desa ini profesnya sebagai
pedangang, jadi ya mereka sering keluar kota untuk jualan.
P : wahh, terus ini sudah berapa kali musyawarah pak?
N : Kalau musyawarah, setahun sekali, sesuai dengan undang-undang yang ada..ya publikasinya yang
tadi, lewat kepala dusun.
P : Nahh, kalau masalah selama penggunaan Dana Desa ini apa aja pak?
N : yahh masalah.. ada aja banyak sih, 2015 itu banyak masalah. Undang-undangnya berubah
sehingga peraturan pemerintah, peraturan mentri keuangan beruubah semua.. Disitu kan kita
harus menyesuaikan sama peraturan pemerintah sana, harus belajar dan pahami undang-
undangnya lagi.. yaaa, semua harus kita paham itu.
P : kalau dukungan dari pemerintah itu seperti apa aja pak?
N : Pendamping desa itu yang utama, karena kan disini tau sendiri masyarakat desa jenjang
pendidikannya masih minim, jadi kita butuh pendamping desa seperti orang teknik sipil, itu kan
mereka bisa menghitung RAB dan mereka mengarahkan ke sini situ..
P : wahh iya bener, terus kalau lembaga-lembaga yang turut membantu pembangunan desa apa saja
pak? Atau seperti mitra desa gitu pak.
N : yang pertama ada KPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.. itu tugasnya mengajak
masyarakat supaya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dari desa ini, tentang musyawarah, dsb.
Kemudian ada LPMD, disini kan juga ada. Kepala dusun juga. Ibu ibu PKK ada, mereka aktif juga
sebagai mitra desa.
P : nah kalau hubungan kecamatan ke desa itu gimana pak?
N : kecamatan kan tugasnya istilahnya sebagai koordinasi ke Bupati. Jadi kalau ada info apa-apa gitu
biasanya lewat kecamatan, atau pelaporan tanggung jawab ke bupati lewat situ. Mereka juga kan
sebagai pembina, ada lah pendamping dari kecamatan juga.
P : ohh iya pak, nah terakhir kalo disini ada BUMDesnya ya pak?
N : iya ada, itu kan di samping..
P : kalau boleh tau, BUMDesnya bergerak di bidang apa pak?
N : BUMDes disini bergerak di bidang jasa penyewaan tenda, sama toko jual beli sembako, seperti
gas, dll. Nama BUMDesnya disini “Bajur Berniaga”, itu tanggungjawabnya ke kepala desa juga.
Mas Azhar, bisa dipanggil Mas Zein, Mantan Anggota BKM dan Pendamping Desa (13 Juni 2017)
P : Assalamualaikum.. (salam pembuka, perkenalkan diri dengan sopan)
N :Dulu sih kalau ndak salah ada 12 dusun di Desa Bajur, sebelum ada pemekaran. Tapii sekarang
ada 9 dusun setelah pemekaran. Duluu Terong Tawah, Jereneng, trus sama Karang Bongkot itu
masuk semua ke Bajur.
P : Trus kalau publikasinya gimana itu mas? Pake spanduk2 gitu ya?
N: Iya kalo publikasi setiap jumat diumumin lewat masjid, terus dicetak juga pake kayak kertas biasa
gitu, di printt kan terus ditempel. Tapii, kalo dari BKM itu pake spanduk trus biasa ditempel disini,
di belakang, besaaar spanduknya..
P: misal kalau pas tahun 2015 dulu pembangunannya seperti apa mas?
N: Inii kan jalann, ini ada rumah sebelah masjid, nanti silahkan bisa lihat.. PLPBK namanya dulu.., kalo
sekarang kan programnya BKM itu ‘KOTAKU’. Kalau dulu P2KP pertama,, saya pegang mungkin
sekitar tahun 2010/ 2011. Terus kedua itu PLPBK, nahh sekarang kan namanya ‘KOTAKU’.
P : Kalau Kotaku sama BKM itu bedanya apa mas?
N : BKM itu Organisasinyaa... tapii, programnya itulah namanya Kotaku. Kalau BKM itu organisasi
yang memegang.
P :Berarti mas Azhar, kalau selain Desa Bajur lembaga2nya kayak gini juga apa gimana?
N : SEMUAA.. SEMUANYAA yang se-NTB ituu.. P2KP, PLPBK, sama Kotaku itu programnya sekarang,
nanti bisa ditanya kalo ke kantor desa.
P : Ohh ya, terus kalau dulu disini ada pembimbing desa gitu ya mas?
N : Ooo Adaa.. Kita pembimbingnya dari Askot langsung, Kabupaten, dari dinas PU, Provinsi. Askot
itu asisten kota.
(Ketika ditengah pembicaraan, kebetulan ada tamu bapak Khairul Iman mampir. Bapak Khairul Iman
adalah kadus di dusun tersebut.)
N : Nantii kalau program kotaku yang sekarang ini, masalah RABnya bisa tanya ke Pak Rusni (Kades),
kalau tidak ketemu pak Rusni cari ketuanya sekarang Pak Saiful Bahri, ketua BKM sekarang. Tapii,
tetep sih lapor sama sekdes apa kepala desanya dulu.
P : Ohh iya, kalau pak Saiful ini kantornya di kantor desa atau dimana mas?
N : Iyaa memang disana kantornya dia, barengan kita. Kayak BUMDes itu, Badan Usaha Milik Desa
disana juga kantornya. Sekarang ituu semua “LTSP” mas, tau kan? Layanan Terpadu Satu Pintu,
jadi satu dah semua disana.
P : wah iya mas, trus tadi pendamping pembimbing gimana itu mas?
N : Dari Askot, Kota, Kabupaten sama Provinsi. Jadi, kalau ada program baru kayak kotaku nanti
anggota BKM itu diberi Pelatihan, Pendidikan. Tugasnya sama aja sih, tapi kan ada yang di kota,
kabupaten, sm provinsi. Tp biasanya kalo yng di provinsi ngawas dia, pengawas itu. Bagaimana
jalannya, gimana cara memberi bimbingan yang askot sama kabupaten.
P : Brarti pembimbingnya itu tugasnya gimana mas? Penyuluhan gitu atau gimana?
N :Penyuluhan sihh. ini ada program baruu misalnya, kita bikin rumah kumuh, rumah kumuh itu
sekian-sekian-sekian... Nanti diajari, dikasih kita RABnya semua (anggota BKM). Nanti BKM itu
mendapatkan listt daftar masyarakat yang akan diajukann, dari kepala dusun. Misal masnya jadi
BKM, pak Khairul ini Kadus, nanti pak khairul itu menyusun, siapa masyarakat di kampung yang
mendapat bantuan.. Setelah didaftar Baru diserahkan ke BKM, nanti BKM itu yang menyerahkan
lagi ke Askot, layak nggak ini ini....
Sebelumm dia centang, dia turun itu pengawas, dilihatt keadaan kampung itu. SATU MINGGU..
P: ohh berapa orang itu mas biasanya?
N : kemarinn kalo ga salah 2014 itu 8 orang yg turun, byk yang turun ituu.. kemudian dari BKM 4
orang, kemudian ditemani lagi kepala lingkungan, kadus itu.. jadi delapan, empat, tambah satu.
P: kalau boleh tau kepala dusun sama kepala desa jabatannya berapa tahun mas? 5 apa 6 tahun?
N: yaa jabatannya sih ndak berapa tahun, tergantung disini (kadus).. memang 5 tahun sih kan..
5 tahun,,Belum ada dirubah sih kayaknya Sknya, Sknya itu masih 5 tahun.
P:Trus kalau jabat sekarang berapa kali mas?
N: Dua kali tetep. Sama aja kayak Bupatii, sama kan dua kali.
P : Lho kalo sekarang pak Khairul lagi sibuk kegiatan apa? (tanya ke kepala dusun, Bpk Khoirul/ N2)
N2 : Yang sekarang? Masih dalam program pendataan, soalnya program yang diajukan udah ada
sama kepala lingkungan yang dulu. Pendataan warga dulu, RT.. Nikahh juga
N : karena kan tiap bulan ada orang lahir, meninggal, jadi harus didata lagi terbaru. Kaloo program
yang baru sih belum adaa, karena kan BKMnya belum Aktiv ini.. Dananya belum ada, ya ndak bisa
sih kerja kepala lingkungan. Kalo udah turun dananya, kena alokasi disini, baru dia kerja..
P : ehmm.. berarti kayak kegiatan dari dana desa 2015 apa pernah ada kendala? Kayak dana
bermasalah gitu
N: Ohhh ndak ada, gimana mau dana macet. Kan sudah diawasi Askot itu, ndak beranii dia. Kalo
macet dong askot, provinsi turun..
P : oh berarti udah bagus ini mas
N : Iyaaa, ndak ada dia macet.
N2 : Cumaaa permasalahannya rumah kumuh inii, terlalu ribet dia.. Musti di pinggir jalannn, di pingir
gangg.. kalo di dalem nggak dapet, walopun rumah orang udah nggak layak hunii ndak dapett dia.
N : yaa misal ada orang miskin di tengah rumahnya itu ndakk dapett dia.
N2 : yaa, apa memang begitu aturannya??
N : Ehh pokoknya kalo semua itu mas, masalah pendanaan, dan lainnya bisa ditanyain di kantor
desa. Kalo yang umummnya saya sihh masih bisa. Kalau mau tanya2 ke kantor desa enak jam2
istirahat, kalo jam pagi masih sibukk semua. Tanya2 BUMDes juga bisa, kepengurusannya kan
ada, organisasi juga itu. BUMDes nya itu biasa ngambil gas dari Pertamina, trus dijual kembali.
Nanti SHU itu, dibagii dia. Disana dah dia juga BUMDes itu..
P : iya mas, Kalau hasil2 pembangunannya disini bermanfaat ya mas?
N : iyaa bermanfaat semua, ndak ada istilahnya yang mengendap2 itu.. semuanya sudah beres
P: Ohh iya mas.
N : nanti kalo tabel bisa minta di printkan disana, yang tentang ADD sama DD ada semua.
P : (setelah perbincangan cukup lama dan mendapatkan banyak informasi akhirnya pamit pulang)
haha iya mas, jadi ga enak ini ganggu sampe malem. Terimakasih banyak ya mas, pak ... ...
Pak Juaini, Sekertaris Desa ( 19 Juni 2017)
P : Assalamualaikum.wr.wb pak Juaini, bagaimana kabar? Tujuan sy kesini untuk pingin tau tentang
kegiatan2 dari dana desa di desa bajur ini dan manfaatnya, sekaligus pingin mengangkat nama
desa bajur ini melalui peneitian saya. Pertama pingin tau tentang tahap perencanaan
N : Pertama kita lakukan musdus, setelah musdus kita ke musdes. Hasil dari musdes itu dibawa ke
desa, musrembangdes namanya. Iya dari desa yang mengadakan, itupun musdus atau
musrembangdes dilakukan oleh tim 7 namanya tuh.
P : tim 7 itu yang PTPKD ya?
N :Aaa.. Ndak dia, tim 7 itu sejenis review RPJMDes itu. Anggotanya 7 orang, khusus dia. Setelah
musdes ini kan hasil dari musdes ini ditampilkan di desa, nah setelah itu acc itu namanya RKP,
RKP Des (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Nahh setelah RKPDes ada namanya APBDes (Anggaran
Pendapatan Belanja Desa), nahh setelah APBDes ini kita mendapat rekomendasi dari kecamatan
untuk mengambill tanda tersebut, mendapat rekomendasi dari kabupaten. Kecamatan, kemudian
BPMPD, baru kita bisa mencairkan dana ini... dan dana ini pun cari 2x, 2 tahap. Termin pertama
dan termin kedua, kalau disini kita 60% sama 40%.
P :Ohh iya diubah mulai tahun 2016 ya pak?
N : ehem..
P : kalau musyawarah di desa Bajur ini deselenggarakan dimana ya pak?
N : Di kantor desa, kantor desa sini..
P: Naah kalau RPJMDesa di desa bajur ini lebih kemana programnya?
N : Programnya ini semua lini, pertama ke pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan. Mencakup
semua 4 item tsb, pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, dan pembinaan. Sesuai dg yg
sekarang diprogramkan ini.
P : Brarti kalau yang paling besar di desa ini program yang mana itu pak?
N : Dana desa ini didasari sama pembangunan, pembangunan sama pemberdayaan. Yang dua item
ini, kalau pembangunan aja kan banyak dia. Trus mau tanya, pembangunan apa yang dilakukan?
P : iyaa, yang paling dominan disini.
N : kalau pembangaunan yang sekarang 2016 ini adalah Rabat Beton..
P : Ohh di jalan sebelah mana itu pak?
N : sinii, semua dusun ini.. (gang2 masuk ke pemukiman, *ada dalam dokumentasi)
P : oh iya2, nahh kalau yang RPJMDes yang sekarang tahun berapa ya pak? Kan biasanya jangka
waktu 6 tahun.
N : tahunn, kalau ga salah 2012 sampai 2018.
P : Kalau musyawarah kan minimal setahun sekali ya pak? Nahh kalau menurut pak Juaini
masyarakatnya termasuk kritis atau gimana?
N :Iyaa musdes itu. Lumayan kritiss, biasanya kritisnya itu kalau mengenai masalah pelatihan utk
masyarakat, pembangunan. Pemberdayaan sm pembangunan kritis, kalau pemerintahan kan
lebih ke urusan pemerintah desanya.
P : Ohh berarti termasuk kritis semua ya pak masyarakatnya?
N : yaa lumayan lah, untuk masyarakat ini bukan masyarakat saja, tapi kan tokoh agama, tokoh
masyarakat, pemuda yang ditabekkan (pemuda yang berpengalaman).
P : kalau dulu penyusunan RPJM apa kabupaten ikut memberi bantuan, seperti juklak, juklis?
N : Iyaa ada dia.
P : Nahh dulu kan pak Juaini menangani masalah RPJM, itu menurut bapak ada kesulitan?
N : Iya lumayan, ada kesulitan.
P : dimana aja pak?
N : pertama,.. disini kan kalo nggak salah ada 9 bab dia, kita dulu biasa bisa jadi. Tapi kalo skrg belum
bisa jadi RPJMDesnya. Kitaa mengacu pada tahun yang dulu, karena dulu itu adalah semua
kegiatan itu sudah ada di RPJMDes yg dulu, kalo skrg ini yang 9 bab itu masih kita kerjakan.
P : berarti, 9 bab itu seperti apa pak?
N : Aturannya sekarang harus pakai bab, pakai 9 Bab, dari kabupaten.
P : klau RKP desa tahun berjalannya kapan pak juaini? Kalau 2016 ini bagaimana?
N : Dari duluu dia RKP. kalau yang 2016 baru satu atau dua kali kita, ini kan baru penyusunan RKP
disini.
P :kalau program yang terlaksana udh berapa program, tahun 2016?
N : Ohh yang sudah di acc kan pekerjaanya? Pembangunannya yang sudah 100%.. pemberdayaan..
semuanyaaa sudah dilakukan. Udah selesai semua, makanya laporan ini mau kita kirim. Cumaa
yang 3 item belum, pertama BPJS, yang tdk bisa kita laksanakan, trus ada namanya “bantuan
tidak terduga”, kemudian ada yang separuh, listrik ini yang masih kurang.
P : ohh itu tdk terlaksana gara2 apa itu pak juaini?
N : karena keterlambatan utk menyetor itu, dann bantuan tidak terduga belum ada kejadian yg bisa
dianggap untuk dibantu.. iyaa, untuk cadangan kejadian alam, gempa bumi, banjirr.. tapi ndak
ada satu tahun ini..
P : Alhamdulillah aman ya pak hehe, kemudian terkait RAPBDes itu saat Desa ini menerima Dana
Desa, itu diumumkannya lewat apa ya pak?
N : Lewat Surat. Kemudian diberikan ke PERGUB, itu contohnya kalau mau.. (menunjukkan surat dari
gubernur tentang berita acara jumlah ADD dan DD setiap desa di Kab. Lombok Barat)
... Sesi curhat...
P : iya, dikit lagi pak juaini. Nah kalau Dana Desa ini di desa Bajur dari tahun 2015, 2016 itu apakah
pernah terlambat?
N : Memang selalu terlambat, cairnya! Sekarang bulan juni ini belum cair! Sudah ada di rekening tapi
susah cair..
P : ohh rekening daerah apa pusat?
N : Rekening sini, di Desa ini. Tapi sekarang sudah masuk katanya, makanya kita lembur ini mau kita
kerjakan.
P :Ooo kalau boleh tau dulu alasan terlambatnya kenapa pak?
N : Alasan terlambatnya adalah, karena kita diberikan syarat.. persyaratannya adalah, satuu, harus
jadi RKP dan siskudes (sistem keuangan desa) namaanya 2017 ini, sistem keuangan desa,
aplikasinya ya. Makanya itu jadi lambat mas.. Keduaa, kita diberikan syarat laporan acc tahun
2016. Alasan laporan belum selesai, karena dana ini kan ndak mungkin kita kerjakan langsung jadi
laporan kan. Masak dana cair bulan Juni, termin ini langsung jadi. Kan ndak mungkin program
langsung jalan. Bagaimana kita musti laporin?? Itulah kendala kita semua desa di kecamatan
Labuapi maupun di lombok barat ini.
P : iya iya, trus kalau pelaksanaan pembangunanya itu biasa swakelola atau di borong kontraktor?
N : Swakelola. Kita ada PTKD, Pelaksana Teknis Kegiatan dari Desa. Ada LPM ada KPMD, itu yang
mengawasi. Kalau yang menjadi pelaksana adalah Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PTKD).
Pengawasnya LPMD sama KPMD.
P : kalau pendamping desa dari kota & kab. Itu saat programnya berjalan, mereka ada atau tidak pak
juaini?
N : Bisasanya sih yang sering turun, mendampingi kita ada namanya pendamping Desa sama
pendamping kecamatan. Bantu kalau ada kesulitan, itu dah dalam perencanaan RKP dia yang
bantuin.
P : kalau kendala dalam proses pelaksanaan apa pak juaini?
N : Biasa kendalanya Tukang. Kita kan di Bajur ini ibaratnya pedagang semua, makanya kesulitan
mencari tukang. Biasanya tukang itu banyak yang sambil jualan-jualan, terus tukang2 banyak di
BTN- BTN, nunggu dia kerja. Iyaa, biasa tukang-tukang itu udah dikontak semua, ituu yang bikin
kita nunggu... siapa yang bisa kulpulkan 5 oang, 8 orang, 10 orang. Itu kendalanya.
P: Biasanya kayak laporan pertanggunggjawaban APBDes itu kapan saja dilaporkan pak Juaini?
N : Laporannya sih ada laporan Realisasi kita kirim setiap selesai termin pertama dan kedua. Itu
realisasi ya, belum laporan murni lain. Itu kita kirim ke kabupaten.
P : nahh terus kalau di desa bajur ini laporannya ke masyarakat dalam bentuk apa pak juaini?
N : Ada namanya LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) sama LPPD (Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). LKPJ, laporan pertanggungjawaban kepala desa. Kalau
LPPD itu kan BPD, karena BPD perwakilan daripada masyarakat. LKPJ, itu kabupaten.
P : Publikasi biasanya dalam bentuk apa Pak?
N :publikasi dalam bentuk print out, banner. Finile itu bentuk kegiatan program, biar masyarakat tau
keuangan. Kalau keterbukaan disini itu penting.
P : Dulu kalau belanja desa kan sudah terlaksana semua, nah itu apa pernah ada kendala?
N : Kendala sih nggak ada.
P : nahh kalau saat menyusun laporan2 tadi itu menurut pak Juaini ribet atau gimana?
N :Lumayann. Lumayan ribet, ribet sih, desa desa yang lain aja belum jadi, Cuma 4 desa yang sudah.
P : kan kalau kesusahan bisa menghubungi pendamping ya pak?
N : memang didampingi kan, tapi banyak aturan kan. Eee aturan banyak sekali..
P : Ohh berarti bukan di desa bajur saja ya?
N :Bukan di desa Bajur ini saja, semuaa desa ini dikecamatan labuapi. Kalau di lombok barat luar
biasa penekanan didalam APBDes maupun lainnya. Karena apa? Kenapa dia telat untuk
mencairkan dana? Karena dia itu takut desa2 ini di Lombok barat terkena istilah seperti kena BPK,
maupun apa. Kalau Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, lainn beda dia, tanpa melalui
APBDes maupun apa, gepok keuangannya, kalau kita diatur melalui kabupaten makanya lama
pencairan. “Biar tidak ribet besok”, dia bilang begitu. Intinya kita repot dulu biar besokk enak kan
kita, dibandingkan kita gepok keuangannya tapi pineng besok. Intinya seperti ini, dulu laporan
APBDes kita kita masuk masukkan uang uangnya, kalau sekarang lengkap dengan RAB, dan
sebagainya...
P : Ohh iya, lebih lengkap ya. Nahh terakhir pak juaini, kalau di kabupaten atau kota ikut
mendampingi saat penyusunan LPJnya apa gimana?
N : Ndak adaa.. kalau ada kesulitan kita yang konsultasi kesana.
P : Ohh iya bagus bagus. Yasudah kalau begitu pak Juaini gitu aja ya, maaf sudah banyak merepotkan
bapak, terima kasih juga pak juaini, sudah selesai ini, udah cukup dapat banyak informasi dari Pak
Juaini. Nanti kalau ada waktu saya main lagi kesini yaa
(Penulis dan Narasumber akhirnya mengobrol santai, meminta beberapa dokumen, kemudian
pamit serta tak lupa untuk berterimakasih)
Pak Haji Musleh, Ketua LPMD Desa Bajur (22 Juni 2017)
P : Assalamualaikum, iya begini pak haji. Tugas akhir saya ini tentang manfaat Dana Desa di Desa
Bajur ini. Saya pingin tanya2 lebih lanjut ke pak haji tentang manfaatnya Dana Desa disini.
(obrolan singkat dan perkenalan)
Bisa saya mulai ya pak?
N : Ohh iya iya. apa yang mau ditanyakan?
P : Nahh dulu kan tahun 2015 itu ada program namanya Dana Desa, tanggapan bapak tentang DD ini
apa pak?
N : Menurut masyarakat ini, dana desa sangat berarti dan bermanfaat sekali. Kalau sebelumnya kan
ada program ADD, dan itu hanya kecil sekali nilainya, dan nyaris pembangunanya hanya kecil2
saja, sehingga tidak begitu terasa. Nahh sekarang ini sangat terasa, seperti saat ini untuk kemarin
dia fokus pada dusun 4 itu dia, Bajur Kalijaga, Bajur Induk, Bajur Girijati sama Dusun Ampel.
Kenapa di dusun ini? Karena di dusun lain ada program. Program itu ada namanya PLPBK, dari
PNPM perkotaan mandiri. Sehingga kami beserta masyarakat supaya fokuss pembangunannya,
sehingga semuanya yang tadinya bangunan tahun 2005 paving blok udah rusak, semuanya
diganti.
P : ohh iya2, berarti total dusun disini ada berapa pak Haji?
N : ada 7 dusun. Jadi manfaatnya sangat besar bagi kami, Cuma saat ini masih fokusnya lebih pada
pembangunan fisik, padahal pembangunan ini tidak hanya fisik saja, tapi ada pemberdayaan juga.
P : terus kalau semenjak 2015 kebawah sama dibandingkan tahun 2015 kemarin apa saja
perubahan2nya menurut pak haji?
N : Sangat banyakk. Contohnya, sekarang ini gang-gang ini kann. Pada tahun dibawah 2014,
pavingnya banyak yang hancur, mengganggu sekali kan. Sekarang ini kan sudah mulus dia, gang2
itu sudah bagus. Yang jelas tertata sedikit.. nah terus dibikinkan gorong gorong, terus ada
penyerapan air hujan.
P : Ohh iya2 banyak ya, terus kalau keunikanya dana desa ini apa menurut pak Haji?
N : Keunikan dana desa.. satu, karena pengelola kan langsung dari tingkat desa sebagai pengelola.
Kemudian Kitaa, sebagai masyarakat bisa menggunakan dana itu, artinya sesuai dengan
kesepakatan masyarakat. Kalau yang dulu pembangunan itu dari atas, setelah pembangunan dari
atas ternyata tidak bisa dipakai. Nahh sekarang ini kita yang merencanakan, masyarakat
merencanakan, dan masyarakat pula yang membangunnya. Maka tentunya, krn masyarakat yg
merencanakan, tentunya merencanakan apa yang dia inginkan, sehingga sangat bermanfaat dia.
Itu keunikaanya.
P : iya iya, terus kalau tugas pokoknya LPMD bagaimana pak?
N :nahh kalau tugas2 pokok, udah diatur dia, tidak hafal sy permennya. Jadi disana mulai dari
penyusunan segala macem ada, sudah diatur. Tinggal ambil aja kelengkapannya di sekdes, ada itu
P : kalau yg lebih ke mitra pemerintah desa itu bagaimana pak?
N : iya, memang itu sudah. Jadi kan kita sesuai permen itu, kita cari data2 atau bagaimana keinginan
masyarakat. Bahkan dari musyawarah RT ada, Musyawarah dusun ada. Nah apa kesepakatannya
disini, dinaikkan ke tingkat desa ini. Jadi kami hanya terus menemani apa2 yang dibutuhkan
sambil teruss bersinergi dengan kepala desa. Inilah yang dibutuhkan, jadi usul2 itu semua kita
tampung. Pokok sesuai dengan permennya itu.
P : ohh iya pak, terus kalau musyawarah itu masyarakatnya gimana?
N : Iya harus kumpul. Yaa kadang2 musyawarahnya bersifat non-formal, jika ada pertemuand zikir2
disana kita ngomong sedikit. Sebab masyarakat disnini mohon maaf, karena mereka sama2 cari
uang itu berdangang, sehingga jarang dirumah.. sehingga kita buat momen2 yang mungkin bisa
dipakai untuk berkumpul.
P : berarti kalau dikumpulkan semua itu susah ya pak..
N : yaa susah, agak susah itu.. yaa ada momen2, jadi kita baca dia momen momen itu. Terkumpul 10,
15 orang, nahh bisa itu. Tapi disamping itu ada jga yang formalnya. Tapi ndak bisa kalau setiap
hari kan, masing2 punya kesibukannya. Disini rata2 pedagang keliling dia, ada yang ke Bali,
kadang seminggu sekali pulangnya, jadi kita cari aja timingnya yang pas.
P : kalau dalam mengawal adanya DD ini tugas LPMD ini lebih kemana pak haji?
N : kaloo mengawal dana desa itu lebih di perencanaanya, kemudian mengawasi kegiatan. Seperti
musyawarah itu, kemudian diatur dia pencairan segala macam, ada petugasnya masing2 itu.
Skemanya ada.
P : hmm. Nahh kalau masing2 bidang di LPMD itu tugasnya apa saja pak Haji?
N : Jadi masing2 itu ada usulan nanti, misal saat ini ada rapat terakhir musyawarah ada yang
mengusulkan bagian kesehatan. PMD, ya PMD... karena berangkat dari tahun kemarin, jumlah
balita yang masuk garis merah itu sangat signifikan, ada 35 kasus, jadi bagian kesehatan
mengusulkan itu. Kalau keagamaan ini yang perlu diperhatikan, guru2 ngaji tidak ada perhatian
dari pemerintah, nahh itu juga yang kita usulkan, sehingga guru ngaji itu dapet juga dia dari dana
itu.
P : Oh iya pak Haji, saya sempat ke kecamatan. Disitu ada orang LPMD juga, nah bedanya sama disini
itu apa pak Haji?
N : kalo diaa.. dia modelnya sebagai bentuk pendampingan saja di kecamatan. Ya kan pegawai negeri
dia yang hanya terus berkelanjutan yang kalo ada pelatihan2 itu jadi pendampingnya. Jadi untuk
ajang sosialisasinya, krn kalo ke desa desa itu yang dipanggil nanti. Yaa, nanti dia lebih kepada
pendampingan.
P : kalau visi misi LPMD sejalan ya pak sama pemerintah desa?
N : iyaaa sih harus sejalan dia sama pemerintah desa.. Kalau beda dong nanti ndak bisa dikerjakan
programnya hahaha . “saya mau bikin ini, trus sana mau bikin itu” kan ndak mungkin bisa haha
P : haha iya, sekarang masuk ke manfaat. Kalau manfaat fisik dari dana desa disini apa pak haji?
N : kalau manfaat fisik, kan jalanya baguuss.. nahh kalau manfaat di ekonominya, kalau saat ini
memang belum dibentuk untuk terkait dengan perekonomian, dalam arti mungkin pinjaman
dana atau tidak. Masih belum... yang jelas bahwaa kita punya Badan Usaha Milik Desa, ituu
bergerak di bidang penyewaan terop. Disana dia untuk sementara ini, karena untuk masyarakat
kepala desa fokusnya pada pembangunan fisik dulu. Karena utk yang lain, hanya utk
pemberdayaan karang taruna. Membuat kelompok2 tim Marawis, kesenian di desa, biar nggak
sepi.
P : Nah kalau tanggapan masyarakat dari DD ini apa pak Haji, yang pernah pak Haji dengar?
N : jadi masyarakatt..macem2 tanggapanya. Satuu, tanggapanya yang positif misal, “alhamdulillah
sekarang pembangunan desa dari kitaa”. Terus kemudian yang negatif, “sekarang desa sudah
semakin kaya, terus mana uang2 uangnya?” gitu katanya. Kenapa? Karena masyarakat yang
mereka angap pembangunan itu, pembangunan fisik saja. Tanpa mereka pahami dan pernah
berfikir bahwa, pembangunan itu termasuk juga pembangunan pemberdayaan. Itu tidak
dipahami.. padahal pemberdayaan, kita kan ada pelatihan untuk ibu2 PKK, kan juga diambil dari
Dana Desa. Nahh juga, sekarang ini seluruh kegiatan yang di desa, baik itu punya Pemda dan juga
Pemerintah pusat itu tetap dilaporkan oleh desa sendiri. Contoh, sekarang kan, jembatan ini
diperbaiki dananya 100 jutaa, sehingga keliatan di desa ini sangat banyak uang lebih dari 3
Milyarann. Padahal uang yang kita terima tidak segitu. Inilah juga yang memicu mereka berfikir
negatif “Banyakk uangnya, gini gitu...” kata orang, padahal itu pembagunan dikerjakan oleh pihak
lain, hanya desa mengetahui saja disana, padahal dana desa disini dapat 700 jt. Sementara yang
muncul di permukaan, “dana ini masuk, dilaporkan oleh desa, dana itu masuk..” sehingga total
dana yang masuk di Desa Bajur terhilat hampirr 3 milyar.. Oleh masyarakat kan dianggap itu
kemana? Padahal meraka tidak tahu disitu juga ada gaji kepala desa, segala macam. Nahh itu
dampak negatifnya, tapi yang jelas bahwa, masyarakat sangat merasakan manfaat dari dana desa
ini. Sehingga saya juga sering mendorong masyarakat, “mari bikin kelompok2 usaha, kelompok
usaha kube kube lah, nanti bisa kita danai lah dari dana ini”. Ternyata karena masyarakat ini
memang kebiasaanya dari dulu yang ada Kredit Usaha Tani dulu itu kan, asal dapatkan uang
sajaaa.. Dapat uang, ndak dia bekerjaa. Akhirnya dipake lain2, makanya belum berani , makanya
kita teruss sosialisasi sampe mereka pahamm.
P: Ohh iya banyak permasalahannya pak.
N : Iyaa hampir polemik mesti ada itu
P : nah kalau bagi pemerintah desa dan lembaga2 manfaat dana desa ini sementara seperti apa pak?
N : ahh untuk sementara, untuk lembaga-lembaga ini, mohon maaf seperti yang saudara saksikan
kan. Masih belum siap sepertinya, menurut pandangan sayaa.. Temen2 lain masih belum
terbiasa, masih menganggap seperti dulu lembaga2 ini. Dana Desa ini harusnya kan saat sudah
begitu dibentuk, ada Kasi ini, Kasi itu (Kepala Seksi).. maka dia bekerjaa. Ini kan masih one min,
one show , satu orang mengerjakan banyak hal. Sementara yang lain belum paham, ini yang
masih belumm.. masih kelihatannya seperti ribet. Nah itu
P : hmm iya, berarti menurut pak Haji yang kurang itu dimananya selama satu tahun ini?
N : yangg kurangnya ini adalah, harusnya adaa dari pemerintah kabupaten dalam hal ini, adalah
memberikan banyak pelatihan kepada, mestinya staf-staff ini di semua kabupaten ini.
P : ohh tapi selama ini kan tetep ada pelatihan pak haji?
N : Tetep adaa.. tetapii, kalo menurut saya, tidak praktis. Artinya masih dalam gambaran-gambaran
umum, tidak dalam prinsip “Ohh ini harus mengerjakan ini, begini lho caranya, ini form form yang
perlu diisi”, artinya pendampingan lah sifatnya. Nahh kalau pelatihan itu kan hanya sekedar untuk
menyelesaikan kewajiban saja menurut saya, nah maka dengan adanya itu masing2 paham, biar
ndak hanya Sekdes aja yang paham. Nah kan ini, itu dia tempatnya belum siap. Seharusnya,
bukan hanya bupati saja yang bekerja, itu staff2 nya bagian dinas pendidikan sudah ada tugasnya
kerjakan pendidikan, tapi ini ndak, masih bupatinya yang bekerja. Itu yang saya lihat.. Masih
belum pemahaman temen2 tentang Dana Desa ini, dia menganggap ini seperti dana2 dulu, yang
namanya ADD, ADD kan dikelola sama orang2 yang bawa uang. Padahal tidak kann, semua
masing masing Kaur (Kepala Urusan), masing2 Kasi (Kepala Seksi) kan bertanggungjawab. Kaur ini
dia yang bertanggungjawabnya itu, TPKnya dia. Kasih sarana, yasudah dia jadi TPKnya disana.
Nahh itu sebenarnya kan, tapi masih belum, sehingga keliatanya masih ribettt skali. Kayak dengan
Laporan2 itu yang masih kami di Desa ini, masih belum pandai.
P : hm iya pak, kan banyak dirubah juga.
N : iyaa, perubahan2 ini kan, undang undang kan terusss bergerak sementara kapasitas temen2
masih tidak seimbang dengan laju undang-undang ini. Itu yang saya liat, sehingga tumpang
tindih..
P : Ohh iya bener pak, kalau di Desa Bajur ini kegiatan yang paling menonjol dan bermanfaat ini apa
pak?
N : Semuanyaa, semuanya bermanfaat. Contohh, pembangunan perabatan Gang, bermanfaat.
kedua, pemberian insentif untuk guru2 ngaji, karena membangunn pendidikan itu pada dasarnya
itu merekaa, yang non formal ini, kalo yang formal kan udah ada. Inilah makanya kita
perjuangkan guru-guru ngaji, kemudian kader2 posyandu, seandainya bisa kita naikkan ya kita
naikkan (anggarannya) dan tetap liat acuannya.. sangatt bermanfaat sebenarnya. Saya bilang tadi
bahwa pembangunan ini berawal dari bawah, dia yang merencanakan, dia yang mengelola, maka
bermanfaat bagi dia. Kalo jaman dulu, orang dibikinkan rumah, orang dibikinkan kamar mandi,
tetapi tempat tidurnya ndak ada,, kan repott dia. Makanya kita programnya ada yang bedah
rumah, tapi kalo bedah rumah untuk fakir miskin, belum berani kitaa, karena itu rawan. Rawan
terjadi konflik sosial, “saya manaa, kenapa dia sajaa” nahh.
P : iya betull, nah kalau menurut pak haji tolak ukur keberhasilan program bagaimana pak?
N : Kalo tolak ukurnya, bagaimana mengukurnya keberhasilan program, kalau saya melihatnya ada
rencana, program terlaksana sesuai rencana itu saya bilang sudah berhasil. Itu menurut saya
P : nah tadi faktor penghambatnya tadi di SDM masyarakatnya ya, apa mungkin ada yang lain pak
haji?
N:faktor penghambatnya itu sudah, diantara faktor penghambatnya, disamping intern kantor desa
juga sebagai pengelola ini, satuu. Kemudian masyarakat kurang diberi pengertian sama
masyarakat lain terkait beberapa pembangunan (masalah teknis), contoh ini ada talut, sementara
ini mau dirabat, “ini harus di masukkan ke gorong2” katanya, padahal gorong2 itu jauuh dibawah,
dan ada kali diatasnya. Kan percuma dia, mau bikin gorong harusnya kan air kalinya di bawah,
gorong2nya di atas, biar masuk airnya (masuk ke kali). Nahh itulah kemudian terjadi konflik
sampai sulit diselesaikan..
P : ohh iya2, kalau di sisi partisipasi?
N : kalau partisipasi sih alhamdulilah. Tetep lah..
P : ohh iya alhamdulilah. Nahh kalau strategi LPMD untuk mengatasi masalah2 itu bagaimana pakN :
jadii kalo saya bersama temen2, biasa kita datengi, kita mediasi. kalaupun kita sulit untuk
bertemu,maka yasudah kita tunda pekerjaan itu, sampai suatu saat kita alihkan kpd yg lain biar
tidak menjadi konflik, ketimbang harus dipaksakan kan ndak mungkin juga. Ada orang mau minta
gangnya dipasang rabat, sementara itu kan bukan gang umumm. nahh kann, kita tunda duluu.
Berikan dulu nama gangnya, kalau sudah pas milik bersama, sudah, baru kita penuhi.
P: terus kalau faktor2 yang mendukung kesuksesan program DD ini apa menurut pak Haji?
N : jadi faktor pendukungnya adalah satuu, tetep keterlibatan masyarakat itu. Saya sudah bilang ke
kepala dusun, “saat ini,, kepala dusun yang punya wewenang mau baungun apa, bukaan
wewenangnya desa. Makanya anda sebagai Kepala dusun, Rencanakann. Tetep turun, lihatt, apa
yang perlu dibangunn. Kalau sudah keliatan apa yang maudibangun, nanti di tingkat desa akan
dirapatkan.” Nanti kan dia kawal itu programnya dia . karena memang, pembangunan sudah
tidak spt dulu lagi, kalau dulu kebijakan itu dari kabupaten. Desaa hanya menerima saja, apalagi
dusunn. Sekarang ini sudah dipindahkan ke Desa, Desaa, kan tinggal hanya kita minta ke kepala
dusun disini, sebagai Leading Sektor. Maka kesuksesan itu adalah hasil dari proaktif daripada
pemerintah dusun disini. Karena kalau rakyatnya pergi berjualan sedangkan kepala dusunya tidak
berkreatif, yasudah, akan tertinggal dia, akan kalah dengan dusun-dusun yang lain. Karena sudah
ada kompetisi disini, “dia sudah ndak mau dateng, segala macem, dipanggil rakbar ndak mauu..”
yasudahhh nanti rakyatnya yang demo dia. Nahh Jadi kesuksesannya tetap adalah membutuhkan
proaktif daripada pemerintah dusun dan masyarakat-masyarakat sini. Makanya kita sangat
senang kalo ada temen2 bertanya tentang Dana Desa.. kalau dia bertanya tentang Dana Desa,
kan ada inginn pengetahuannya bertambah. Tapi ingatt, di desa juga banyak orang-orang yang
tidak suka, contoh, dia nanya Dana Desa kepada orang-orang yang buka pengelola Dana Desaa,
hancurlah jadinyaa. Dananya 1 Milyar, diceritakan 3 Milyar, kan suudzon yang muncul. Itulah
faktor2 penghambat yang muncul seperti itu, kita sebarr. Kita sebarr, kadang melalui pengajian-
pengajian, “jadi dana desa sekarang adaa...bla bla” silahkan tanyaakan..
P : Ohh, Trus kalau yang ditempel2 ada juga ya?
N: Iya ditempel2, sekarang ini kan sedang dibikin. Di tempat pembangunan-pembangunan itu juga
ditempel. Cuman kan ini karena kantor desanya masih baru, tempat menempelnya ini yang sulit.
Nempelnya kan juga nggak sembarangan, kan takut dirobek-robek juga kaya baliho-baliho di
depan.
P : Ohh haha, masyarakat desanya di bajur ini termasuk kritis-kritis berarti ya Pak?
N : Kritis-kritis. yang kritis, ya kritis, yang kritis memang mau mencari salah itu ya banyak juga haha. -
kalo kritisnya sifatnya membangun baguss, kalo kritis sifatnya menjatuhkan banyaakk itu mas.
Tetapi kita jawab bersama2, karena kita di Desa ini kita terbukaa, “kayak itu BPD”, kita biasa
sajaa. Mana dia sudahh, kita saling tanya sajaa, dalam rangka mengatasi konflik ituu.. Sebab kalau
kita tertutup kan belum bisaa.
P : Ohh iya pak haji, kalau pak Haji kira2 tau tidak tentang mekanisme Dana Desa dari pusat ke
daerah itu seperti apa?
N : jadii dana ini kan transfer pusat, masuk ke rekening pemda. Kemudian dari desa menyusun segala
sesuatunya utk mendapatkan rekomendasi pencairan dana, setelah mendapat rekomendasi itu
barulah akan masuk ke rekening desa.
P : iya pak, berarti selama mekanisme itu berjalan, dari tahun sebelumnya apa pernah mengalami
masalah?
N : jadii, belum ada sih masalahnya. Yang jelas masalah itu ada pada kita saja, contoh: keterlambatan
SPJ, nahh itu dipersyaratkan kann; keterlambatan Perdess, kan perdes itu yang harus ada; trus
APBDes, APBDes ada baru bisa pencairan dana. Nahh itu sajaa, kalau di bagian sana belum ada
sih. Iyaa, kalo disana (pusat) lancar sih. Cuman dari segi internal desa yang masih kurang,
namanya juga masi baruu ini kan, masi tahun ini. Kalau kemarin kan dia pakai Pergub semua,
sekarang menggunakan Perdess kan, Permendagri. Dulu kan Pegrub menggunakan uang itu. Kita
dibikinkan kan, sekarang kan tidak.
P: Ohh iya berarti nunggu SPJ selesai ya?
N: yaaa nunggu dipersayarkan oleh dia,spj selesai segala macem, biar gampang diaa..
Jangan sampai nanti, uang sudah habiss, mau masuk lagi, spj nggak ada, kann numpuk jadinyaa.
Ituu yang saya tau.
P : nahh kalau menurut pak Haji disini itu masuk kategori desa apa pak? Kan ada desa maju,
berkembang, sama tertinggal.
N : Nahh selama inii, jadi ceritanya kalau di Lombok Barat masuk IDT diaa. Masuk desa tertinggal dia.
Nadk tau sy kalo Bajur ini, apa dia kriterianya. Yang jelas Lombok Barat ini kalo di koran-koran
masuk tertinggal dia.
P : ohh penilaiannya berarti tdk tiap desa ya pak? Tiap kabupaten gini ya
N : ndaak. Tp, sekitar tahun 89an desa Bajur pernah dapet bantuan dana dari PMDKE (desa2
tertinggal) masukk dia kita dulu. Udah lamaa itu, kita juga ndak tau ngukurnya dari mana atau
mungkin dari Indek Pembangunan Manusia itu.
P : nah kalau di kecamatan labuapi ini desa Bajur ini menurut bpk masuk tengah2 apa bagus?
N : hehe ini agak sulitnya sy jawab. Kalau liatnya dari fisik bangunan, kami paling depann. Kalau
liatnya dari pendidikan, sepertinya kita berada agak bawahan. Baru di atas th 2010 kita agak maju
pendidikannya, itu ditopang oleh keberadaan BTN di dalam dan sekitarnya. Pendatang-pendatang
itu kan rata2 minimal S1 dia, sehingga tinggat pendidikan desa bajur meningkat dengan adanya
pendatang2 ini. Begitu didata akhirnya yang tadinya rendah di sisi pendidikannya menjadi tinggi.
Kalau di segi kesehatan sepertinya agak kurang, ditemuan beberapa kasus kematian ibuu, anakk,
indeks pembangunan manusia dalam sisi kesehatan agak turun. Kalau dari sisi ekonomi juga,
disini ya tidak miskin miskin amatt, contohnya dia bisa bikin rumah bagus, full keramik kan.
P : Ohh iya2. Berarti kalau di Labuapi ini desa yang terkenal itu apa aja pak haji?
N : emmm jadii, banyak desanya disini, setelah pemekaran ada 12 desa dia. Nahh kalau di desa Bajur
ini kan di kampung, dusun sini masih kurang dia yang di Tempit. Kalau liat dusun yang 4 ini, bisa
jadi ukuran dia, karena kan akumulasinya yang dihitung. Makanya kemarin dapet PLPBK itu ndak
bisa masuk kesini dia, karena sudah rapii. Makanya dimasukkan di Phododol, yang kemarin banjir,
sama Tempit. Nahh itu mohon maaf kalau ngukurnya berapa, ndak tau darimana menukurnya itu
kan hehe.
P : ohh iya gpp Pak Haji, kan Cuma pingin tau aja. Trus kalau lomba2, pernah menang lomba apa pak
haji?
N : Duluu sih pernah lomba desa, tahun 99 udah lama. Sebabb temen2 desa kadang-kadang ndak
mau dia berlomba, kenapa? Biayanya sangat mahal, dan tidak tahu darimana dianggarkan. Ndak
cukup dia 10-15 jt. Makanya kepala desa ndak ada yang mau berlomba, karena anggaranya dari
mana, bagaimana bahasannya di APBDes, pasti dicoret dia.
P : kalau sekarang ikut lomba didanai pakai Dana Desa bisa ya pak?
N: Bisaa, bisa. Tahun ini dah mulai bisa dia.
P : Nahhh Alhamdulillah ini pak haji sudah selesai ini, terima kasih banyak. sudah banyak dapat
informasi tentang Dana Desa dari pak Haji. Maaf yaa, merepotkan pak haji.
(penulis akhirnya mengakhiri kegiatan wawancara, serta meminta petunjuk terkait lokasi dari
hasil kegiatan dana desa yang sudah terlaksana, seperti rabat beton, dll. Tak lupa juga minta
dokumentasi, foto bersama)
Pak Haji Hamzad, Tokoh Masyarakat (28 Juni 2017)
P : Assalamualaikum Pak Haji
N :ehh iya gimana kabar? Udah ketemu siapa saja?
P : Alhamdililah baik pak Haji hehe, udh ketemu Pak Kadessama Pak Ahmad Juaini (sekertaris Desa),
sama Pak Haji Musleh Ketua LPMD nya.
N :Ohh pak Haji musleh, pak ustadd. Kan ada anunya, ada madrasah di sekolahnya. Dia selese
pesantren di sini, di Pagutan, trus langsung kuliah dia. Ada sekolahanya kan di samping lapangan.
P : Ohh kepala sekolah ya pak Haji Musleh itu?
N : Iyaa. Sekarang, ada majunya disana sekarang. Dulu Bajur mana ada mau sekolah, ndak ada
sekolah dulu. Cuma dia ahli usaha aja (masyarakatnya). Sekarang2 ini aja Bajur rajin sekolah dia.
P: ohh. Pak haji, yang di samping kantor desa itu BUMDes ya?
N : Iyaa Bumdes.
P : Keliatanya gimana pak haji? Kok agak sepi, kalo saya lewat tutupan
N :iya, kan memang baru2 jadi dia. Ada pertokoan kan juga sekarang, di sebelahnya kantor BUMDes.
tapi ndak tau mungkin mau disewakan dia nanti. Kepunyaan kantor itu, yang menghadap ke barat
itu kantor juga punya (ruko kecil).
Disela – sela perbincangan ada mas Zain datang (adik pak Haji Hamzad, mantan BKM dan
pendamping desa) Mas Zein sebagai Narasumber 2, kode : N2
N2 : Assalamualaikumm. Gimana udah selesai?
P : ohh mas azhar. Iya tadi sudah ke depan2 dokumentasi di kantor desa, sama di pinggir2 jalan tadi,
liat-liat rabat beton haha.
N : Wehh sendirian anak ini penelitiannya yaa?
P : haha iya sendirian pak haji. Buat skripsi.
N : gimana kalo ini (di desa ini) Dana Desanya, benar ya haha?
P : hehe iya lumayan, tp belum bisa ngasi masukan pak haji. Pak Kadesnya juga lumayan tegas, saya
banyak ditanya2 juga haha. Biasanya kalau ada musyawarah2 gitu pak Haji ikut apa gimana pak
Haji?
N : Haruss ikutt hehehe.
P: Sama pak kadus2 juga ya?
N : Iya musyawarahnya sama dusun juga.
P : di masjid sini ya pak haji? (depan rumahnya ada masjid)
N : yaa, kadang2 kalo ndak keseluruhan, kita disini di pesantren ini (menunjuk aula luas di
pekarangannya).
P : sering disini ya berarti kalo rapat?
N : iyaa sering.
P : kemarin kan pas tanya2 ke LPMD, kepala dusun yang ngajak musyawarah, biasanya kalo kadusnya
aktif ya itu programnya yang diambil. gitu ya pak haji?
N : Iya . tapi kalo ini (dusun Tempit, dusun mereka) krn baru jadi kepala dusunnya, baru sekali jadi.
P: ohh yang kemarin kesini ya?
N : Memang sulit jadi kadus, rata2 ndak ada yang mau. Biasa tokoh2 masyarakat, tokoh2 agama itu
yang kerumahnya itu, kita suruh ajak.
P : Ohh pak haji kok ndak mau jadi kepala dusun?
N : Sudahh saya duluu, waktu ribut itu. Jadi kepala dusun langsung penggulu, dua duanya.
P: wah capek berarti pak haji ngurusi gitu itu?
N : hmm capeeek... Kalo sekarang sih jadi kepala dusun itu paling rendah itu S1 dia, sarjanaa. Kalo
SMA aja ndak mampu dia sekarang, kalo ndak pengalaman. Yang ini aja (kadus baru) kadang
nanya aja sama adek dia (mas Zein).
P : haha kalo mas Zein dulu pembimbing ya?
N2: hehe iyaa pembimbing kaduss.
P : ohh itu berarti ditugasin dari camat ya mas?
N2 : Dari kepala Desa, kan bawah kepala desa dia. Tapi SK nya SK camat. Capeek memang kadus
sekarang ee, karena semua bidang itu sekarang dikasi ke dusun aja. Jadi desa itu tinggal nerima
data aja. Nadak mau terlalu ribet, tinggal tanda tangan aja. Jadi yang capek itu kepala dusun.
Pendataan yang apapun tetap dari kepala dusun.
P : Hmm, trus kalo bumdesnya jualan ya mas zein?
N2 : IYAA jualan gas (nada agak tinggi). Ha’ a sewa tenda juga ada.
P : Jalan brarti ya BUMdesnya?
N2 :iya jalan dah bumdesnya. Cuma anggota yang baru, sekarang saya kan ndak kenal, kalo anggota
yang lama2 sudah tutup buku semua. Kasi generasi baru itu biar berkembang. Yang sarjana2 baru
ini lah tahun 2015 yang dikasi. Gantian.
P : Dapet honor juga brarti ya mas gitu?
N2 : Iyaa dapet. Bukan honor sih, Cuma SHUK, sisa hasil usaha itu dikumpulkan. Kalo honor itu nggak
ada. Dikumpulkan nanti SHUKnya.
P : - 15.00 (membicarakan proyek di Desa Bajur & bagaimana cara mengambil untung yang benar)
N : (ngobrol santai)
N2 : ndak dia dikit dana desa ini. 800 Jt dia
N : tapi kalo udah makan uang begitu, karena kita makan kotor itu, dia sakit2 terus. Dapet uangg,
beli obat 1 jt. Nahh itu sudah. Habis.. ( memberi contoh orang yang suka makan uang kotor)
N2 : Malah kita yang ndak punya duit sehat terus
P : Ohh iya. Kalau disini Dana Desa publikasi insyaallah lancar ya pak Haji?
N2 : Kalo publikasi lancar. Kadang2 ditempel pake baliho, kadang2 pake corong, Speaker itu. Belum
lagi nanti yaa dikumpulin lah orang2 tua itu dana ada sekian2.
P : ohh pak haji sering ikut ya?
N : He’e. (iya)
N2 : Iya sering ikut. Tapi ada aja yang ngarep amplop. dikiranya rapat DPR, orang ini anggarannya
kita di dusun kok. saya bilang, “adaa kayaknya di pak Kepala desa”, ndak tau kaan mau dibagi apa
ndak, baru dateng dia (masyarakat yang mata duitan).
N : memang kalo sekarang itu orang jujur banyak musuhnya. Itu dah jadi ujiannya. Banyakk orang
yang mikirkan uangg, uangg, uangg terus. Kadang kan kalo kita makan barang kotor itu kan jadi
penyakit.
N : (membicarakan pak Haji Yunus, salah satu tokoh pemimpin dari Desa Bajur, ia adalah orang yang
jujur)
N: Pokoknya kalo kita nggak macem2, nggak salah apa2 nggak bakal takut.
P: iya nanti kapan2 saya main kesini lagi pak haji. (setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya pamit
pulang, karena juga sudah agak malam)
