MATERI POKOK HUKUM PERDATA Log In ( MATERI POKOK HUKUM PERDATA

10/19/2014 MATERI POKOK HUKUM PERDATA | Adhy Djr - Academia.edu

http://www.academia.edu/3644780/MATERI_POKOK_HUKUM_PERDATA?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true 1/89

MATERI POKOK HUKUM PERDATA

Log In (http://www.academia.edu/login) Sign Up (http://www.academia.edu/signup) (http://www.academia.edu/)

MATERI POKOK

HUKUM PERDATA

Search...

http://www.academia.edu/



0

1

Berikut saya akan bagikan materi kuliah hukum perdata, yang saya

ringkas materinya dari buku karangan

Prof. Subketi. S.H. yaitu buku "Pokok-Pokok Materi Hukum Perdata.

I. (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6900895321963681820&postID=2815658232383650139)KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum

"privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-

kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai

sebagai lawan dari "pidana".

Ada juga orang memakai perkataan "hukum sipil" untuk hukum privat

materiil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai

lawan dari "militer," maka lebih baik kita memakai istilah "hukum

perdata" untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Perkataan "Hukum Perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit,

sebagai lawan "hukum dagang," seperti dalam pasal 102 Undang-undang

Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di

negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, HukumPidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan

Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

II. (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6900895321963681820&postID=2815658232383650139)S (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6900895321963681820&postID=2815658232383650139)ISTEMATIK HUKUM PERDATA

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek vanKoophandel,

disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada

tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya tidaklah lain dari Hukum

Perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum,

melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri yang

modern, misalnya di Amerika Serikat dan di Swis juga, tidak terdapat

suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri di samping

pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh karena itu, sekarang

terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum

Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6900895321963681820&postID=2815658232383650139)


http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6900895321963681820&postID=2815658232383650139







2

Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata dalam

perundang-undangan kita sekarang ini, hanya terbawa oleh sejarah saja,

yaitu karena di dalam hukum Rumawi — yang merupakan sumber

terpenting dari Hukum Perdata di Eropah Barat — belumlah terkenal

Hukum Dagang sebagaimana yang ter-

letak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang, sebabmemang perdagangan internasional juga dapat dikatakan baru mulai

berkembang dalam Abad Pertengahan.

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam

empat bagian, yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang,

2. Hukum Kekeluargaan,

3. Hukum Kekayaan dan

4. Hukum warisan.

Hukum tentang diri seseorang , memuat peraturan-peraturan tentang

manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal

kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak

sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi

kecakapan-kecakapan itu.

Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang

timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta

hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri,hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang

dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan

seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang

itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak

Uploaded byAdhy Djr

(http://undana.academia.edu/AdhyDjr) top 0.1% 18,808

Download PDF (http://www.academia.edu/attachments/31338802/download_file?st=MTQxMzcyOTEwNiwxMTguOTcuMTcwLjI1MA%3D%3D&s=swp-toolbar)

http://undana.academia.edu/AdhyDjr

http://www.academia.edu/attachments/31338802/download_file?st=MTQxMzcyOTEwNiwxMTguOTcuMTcwLjI1MA%3D%3D&s=swp-toolbar



3

kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan

karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku

terhadap seorang atau suatu fihak yang tertentu saja dan karenanya

dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan

atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak

mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat

terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang

atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu

pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk,

dinamakan hak mutlak saja.

Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan

seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu

mengatur akibat-akibat hubungan' keluarga terhadap harta peninggalan

seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini,

Hukum Waris lazimnya ditempatkan tersendiri.

Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-undang

Hukum Perdata?B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :

Buku I, yang berkepala "Perihal Orang", memuat hukum tentang diri

seseorang dan Hukum Keluarga;

Buku II yang berkepala "Perihal Benda", memuat hukum perbendaan

serta Hukum Waris;

Buku III yang berkepala "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan

yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap

orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;

Buku IV yang berkepala "Perihal Pembuktian dan Lewat

waktu(Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-

akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu dimasukkan

dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan

keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang



4

untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-

haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum

perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk

memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan

seseorang. Perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) sebenarnya

adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W.

yang pada asasnya mengatur hukum perdata materiil. Tetapi pernah ada

suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagianmateriil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian

terhitung bagian yang termasuk hukum acara materiil yang dapat diatur

juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiil.

III. (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6900895321963681820&postID=2815658232383650139)PERIHAL ORANG DALAM HUKUM

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau

subyek di dalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan, bahwa tiap

manusia itu pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang masih ada

budak belian yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang saja.

Peradaban kita sekarang sudah sedemikian majunya, hingga suatu

perikatan pekerjaan yang dapat dipaksakan tidak diperbolehkan lagi di

dalam hukum. Seorang yang tidak suka melakukan suatu pekerjaan yang

ia harus lakukan menurut perjanjian, tidak dapat secara langsung dipaksa

untuk melakukan pekerjaan itu. Paling banyak ia hanya dapat dihukum

untuk membayar kerugian yang berupa uang yang untuk itu harta

bendanya dapat disita. Karena memang sudah menjadi suatu asas dalam

Hukum Perdata, bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan

untuk segala kewajibannya. Juga yang dinamakan "kematian perdata",yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat

memiliki sesuatu hak lagi — tidak terdapat dalam hukum sekarang ini

(pasal 3 B.W.). Hanya-

lah mungkin, seseorang — sebagai hukuman — dicabut sementara hak-

haknya, misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-












































































































































































Job Board About Press Blog Stories We're hiring! Help Terms Privacy Copyright Send us Feedback Academia ©2014

http://www.academia.edu/Jobs

http://www.academia.edu/about

http://www.academia.edu/press

http://blog.academia.edu/

http://www.academia.edu/stories

http://www.academia.edu/hiring

http://support.academia.edu/

http://www.academia.edu/terms

http://www.academia.edu/privacy

http://www.academia.edu/copyright

http://www.academia.edu/feedback

Documents

MATERI POKOK HUKUM PERDATA Log In ( MATERI POKOK HUKUM PERDATA