BAB I

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1.1 Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Pada hakekatnya inti dari pembukaan UUD 1945 adalah

terdapat dalam alinea IV. Sebab dalam alinea IV tersebut

mencakup segala aspek penyelenggaraan pemerintahan Negara

yang berdasarkan Pancasila. Hubungan antara Pembukaan UUD

1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut:

1). Hubungan Formal

            Pancasila merupakan norma dasar hukum yang

positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara

tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, politik

dan ekonomi saja, akan tetapi juga perpaduan asas-

asas kultural, religius dan kenegaraan yang unsurnya

terdapat dalam Pancasila.

            Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara

Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berdasarkan

pengertian ilmiah merupakan Pokok Kaidah Negara yang

fundamental. Pemmbukaan UUD 1945 berfungsi dan

berkedudukan sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam

kesatuan yang tidak dapatdipisahkan, juga sebagai

suatu yang bereksistensi sendiri yang hakekat

hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Sehingga

posisi Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945

sangat kuat dan permanen. Perumusan yang menyimpang

dari pembukaan tersebut adalah tidak sah, hal ini

telah diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996,

(juncto Tap No. V/MPRS/1973).

MakalahPancasila 1

2). Hubungan Secara Material

            Hubungan kedua antara Pembukaan UUD 1945

dengan Pancasila adalah hubungan secara formal. Bila

ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan

Pembukaan UUD 1945, secara kronologis materi pertama

yang dibahas oleh BPUPKI adalah dasar filsafat

Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah

itu tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh

panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD

1945.

Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia,

Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum yang

tertinggi, yang bersumber dari Pancasila. Deengan

kata lain Pancasila merupakan sumber tertib hukum

Indonesia. Secara material tertib hukum Indonesia

adalah dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila.

1.2 Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI

Tahun 1945

Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat

Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat

kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab

keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan

hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD

NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan.

Sesuai dengan Penjelasan UUD NRI tahun 1945,

Pembukaan UUD mengandung empat pokok pikiran, yaitu :

1.Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’

MakalahPancasila 2

2.Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’

3.Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’

4.Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang

Maha Esa’

1. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran

pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan

UUD NRI tahun 1945.

2. Pokok pikiran kedua merupakan penegasan tujuan atau

suatu cita-cita yang hendak dicapai.

3. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis

yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk

dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas

kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.

4. Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis,

yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang

mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara

negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang

luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang

luhur.

5. MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945

sebanyak empat kali yang terjadi pada 19 Oktober 1999,

18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002.

Amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian,

yaitu: pertama, pasal-pasal yang terkait aturan

pemerintahan negara dan kelembagaan negara; kedua, pasal-

pasal yang mengatur hubungan antara negara dan

penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan

negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; ketiga,

pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan

MakalahPancasila 3

mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara,

lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan

aturan tambahan.

1.3 Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan

Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya

dan Pertahanan dan Keamanan

Adapun implementasi dalam pembuatan kebijakan Negara

dalam bidang POLSEKBUDHANKAM diantaranya:

1. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial,

kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang

terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945

merupakan pancaran dari Pancasila untuk mewujudkan

cita-cita hukum.

2. Penjabaran keempat pokok pikiran tersebut mencakup

empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang

disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM.

3. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27

ayat (1), dan pasal 28. Aspek ekonomi dituangkan

dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.

Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal

31, dan pasal 32.  Aspek pertahanan keamanan

dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.

4. Pasal 26 ayat (1) dengan tegas mengatur siapa-siapa

saja yang dapat menjadi warga negara Republik

Indonesia. (2) menyatakan bahwa penduduk ialah warga

Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

MakalahPancasila 4

5. Adapun pada pasal 29 ayat (3) dinyatakan bahwa

syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk

Indonesia diatur dengan undang-undang.

6. Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan

warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan

tidak ada kecualinya. Pasal 28 menetapkan hak warga

negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya, yang diatur dengan undang-

undang.Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 di atas adalah

penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat

dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-

masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua

Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan

bagi kehidupan nasional bidang politik di negara

Republik Indonesia.

BAB II

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

2.1 Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri

dari dua kata, yaitu idea dan logi. Ideaberarti melihat(idean),

sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti

pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan

MakalahPancasila 5

hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau

teori. Ideologi dapat juga diartikan suatu kumpulan

konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian)

yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan

hidup.Ideologi terbagi mencadi dua,yaitu ideologi Terbuka

dan Ideolgi tertutp,perbedaan ideologi terbuka dan

tertutup ini sangat mencolok,sehingga dapat dengan mudah

dikelompokkan.

Indonesia adalah negara yang menganggap Pancasila

sebagai Ideologi Terbuka dan pancasila sebagai sumber

nilai .Namun sebenarnya,Ideologi sering dipahami secara

berbeda-beda. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat

mengenai pengertian ideologi dari berbagai ahli,

diantaranya:

1. Karl Marx

Karl Marx memahami ideologi berlawanan dengan

pengertian ideologi menurut Destutt de Tracy. Menurut

Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu. Mengapa

disebut kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil

pemikiran yang diciptakan oleh pemikirnya, padahal

kesadaran para pemikir tersebut pada dasarnya ditentukan

oleh kepentingannya.Jadi ideologi menurut Karl Marx

adalah pengandalan-pengandalan spekulatif yang berupa

agama moralitas, atau keyakinan politik .Meskipun

spekulatif ideologi tersebut dianggap sebagai kenyataan

untuk menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas

sosial pemikir tersebut.

2. Louis Althuser

Louis Althuser adalah murid Karl Marx. Meskipun

begitu, ia tidak setuju dengan gagasan Karl Marx mengenai

MakalahPancasila 6

Ideologi.Menurutnya, Ideologi adalah gagasan spekulatif

tetapi ideologi bukan gagasan palsu karena gagasan

spekulatif tersebut bukan dimaksudkan untuk menggambarkan

realitas melainkan untuk memberikan gambaran tentang

bagaimana semestinya manusia menjalani hidupnya.

Sesungguhnya setiap orang membutuhkan ideologi, karena

setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang bagaimana

semestinya ia menjalankan kehidupannya.

3. Dr. Alfian

Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem

nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara

yang tepat, yaitu secara moral dianggap benar dan adil,

mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi

kehidupan.

4. Soerjanto Poespowardoyo

Ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan macam-macam

nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi

seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan

bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk

mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu,

seseorang menangkap apa yang dilihat baik dan tidak baik.

5. Machiavelli

Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang

dimiliki oleh penguasa.

6. M.Sastra Prateja

Ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran

yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi

suatu sistem yang teratur. Dalam hal ini, ideologi

mengandung beberapa unsur, yaitu :

MakalahPancasila 7

Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap

kenyataan.

Setiap Ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu

persepsi moral.

Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk

mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.

7. Thomas H

Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasan

pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.

8. Napoleon

Ideologi merupakan keseluruhan pemikiran politik dan

rival-rivalnya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik

kesimpulan, yaitu Ideologi dapat menjadi sesuatu yang

baik ketika ideologi menjadi pendoman hidup menuju lebih

baik. Ideologi dapat menjadi hal yang tidak baik ketika

ideologi dijadikan alat untuk menyembunyikan kepentingan

penguasa.

2.2 Pancasila Dan Ideologi Dunia

Pada saat Pidato di depan Majelis Umum PBB, Pak Karno

mengusulkan agar Pancasila menjadi salah satu piagam yang

di akui PBB sejajar dengan magna charta. Usulan ini

didasarkan fakta pertarungan antara pengikut kapitalisme

dan sosialisme yang menyebabkan ratusan juta manusia

meninggal dalam perang dunia I, II, diteruskan hingga

perang dingin. Pada saat itu Pancasila ditawarkan menjadi

alternatif atas dua ideologi besar dunia yang saling

mengkutub.

MakalahPancasila 8

Runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 yang menandai

berakhirnya perang dingin membuat peta dunia menjadi

Unilateral. Kapitalisme memenangkan pertarungan yang

berdarah-darah.  Dunia yang unipolar membutuhkan

keseimbangan, satu dekade ini Cina mulai muncul menjadi

kekuatan penyeimbang Imperium AS. Kapitalisme yang

merubah wajah dalam bentuk Neoliberalisme dengan asas

pasar bebas memangsa bangsa-bangsa yang baru berkembang.

Pada titik inilah sebenarnya Pancasila menjadi Relevan

untuk ikut membangun wajah dunia agar lebih adil.

Pancasila yang memiliki nilai-nilai religiusitas,

nasionalisme, internasionalisme, demokrasi dan keadilan

sosial merupakan konsep yang brilian dalam menghadapi

situasi dunia yang semakin terpolar. Tentunya nilai-nilai

universal yang termaktub dalam Pancasila dapat diterima

di benua manapun. Dunia ketiga pada saat ini membutuhkan

ideologi pemersatu agar tidak dimangsa oleh

fundamentalisme ekonomi “pasar bebas” dan fundamentalisme

agama.

Dalam perjalanan sejarah, Indonesia merupakan pelopor

Gerakan Non Blok dimana memiliki spirit memperjuangkan

kepentingan negara-negara yang baru merdeka. Modal

sejarah ini bisa dijadikan poin penting bahwa nilai-nilai

pancasila mampu menjadi alternatif ditengah polarisasi

ideologi kapitalisme dan sosialisme.

di tengah kemiskinan yang mengglobal, kelaparan dunia

yang semakin besar, diperlukan terobosan agar tidak

terjadi lagi penghisapan manusia atas manusia

(exploitation par ‘l home de ‘l home), homo homini lupus.

MakalahPancasila 9

DUNIA berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan

perubahan yang terjadi itu ikut mewarnai kehidupan bangsa

kita secara fundamental. Ada beberapa penulis buku yang

melalui konsep-konsepnya telah berhasil memotret realitas

zaman yang sedang kita jalani ini. Di antaranya adalah

Rowan Gibson (1997) yang menyatakan bahwa The road stop here.

Masa di depan kita nanti akan sangat lain dari masa lalu,

dan karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang

masa depan itu.

New time call for new organizations, dengan tantangan yang

berbeda diperlukan bentuk organisasi yang berbeda, dengan

ciri efisiensi yang tinggi. Where do we go next; dengan

berbagai perubahan yang terjadi, setiap organisasi-

termasuk organisasi negara-perlu merumuskan dengan tepat

arah yang ingin dituju. Peter Senge (1994) mengemukakan

bahwa ke depan terjadi perubahan dari detail complexity

menjadi dynamic complexity yang membuat interpolasi menjadi

sulit. Perubahan-perubahan terjadi sangat mendadak dan

tidak menentu. Rossabeth Moss Kanter (1994) juga

menyatakan bahwa masa depan akan didominasi oleh nilai-

nilai dan pemikiran cosmopolitan, dan karenanya setiap

pelakunya, termasuk pelaku bisnis dan politik dituntut

memiliki 4 C, yaitu concept, competence, connection, dan

confidence.

Peran Ideologi

Sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai

persaingan ideologi antara blok Barat yang memromosikan

liberalisme-kapitalisme dan blok Timur yang mempromosikan

komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia mengalami

perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa kalangan

MakalahPancasila 10

mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang

ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya

tembok Berlin-di akhir dekade 1980-an- dunia ini

mengakhiri periode bipolar dan memasuki periode

multipolar.

Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang

kita alami selama sekitar satu dekade, juga pada akhirnya

disinyalir banyak pihak terutama para pengamat politik

internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di

bawah pemerintahan Presiden George Bush memromosikan

doktrin unilateralisme dalam menangani masalah

internasional sebagai wujud dari konsepsi dunia unipolar

yang ada di bawah pengaruhnya.

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis

dalam dimensi global telah berakhir. Saat ini kita belum

dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan muncul

kembali persaingan ideologis yang keras yang meliputi

seluruh wilayah dunia ini. Dunia sekarang ini cenderung

masuk kembali ke arah persaingan antarbangsa dan negara,

yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi karena

setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang

seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu negara

akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing

negara yang bersangkutan dengan negara lainnya.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama

sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan

metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-

citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila

adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan

MakalahPancasila 11

dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa

Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan

bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga

bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara

dengan tanah airnya.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus

nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah

desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri

negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila.

Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika

sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk

menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan

kesejahteraan bangsa.

Kesadaran Berbangsa

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun

belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus

dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat

dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun

negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan

revitalisasi ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi

ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses

reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama

dalam bidang politik-juga muncul ekses berupa melemahnya

kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan

separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional,

pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme

dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang

dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan

MakalahPancasila 12

munculnya kelompok-kelompok yang memromosikan secara

terbuka ideologi di luar Pancasila.

Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa

keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha

Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika

harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup

dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya,

belum semua warga bangsa kita menerima keragaman sebagai

berkah. Oleh karenanya, kita semua harus menolak adanya

konsepsi hegemoni mayoritas yang melindungi minoritas

karena konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945

terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas

dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan

kesepakatan bangsa kita yang bersifat final. Oleh

karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara

yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan

difasilitasi oleh NKRI sendiri.

Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang

dirumuskan founding fathers telah membekali kita dengan

aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-

nilai yang sangat maju dan modern. Oleh sebab itu, tugas

kita semua sebagai warga bangsa untuk

mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang

mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah

pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada

pencapaian kemajuan peradabannya.

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa proses

demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki

MakalahPancasila 13

koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi

keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara

Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan

keseta-raan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat

dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini,

adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan

penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang

disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap

dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan

situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses

dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap

adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini,

setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan

bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi

ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Oleh karenanya, prestasi bangsa kita akan

menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi

dunia saat ini dan di masa mendatang.

2.3 Pancasila Dan Agama

Sindonews.com

Sejak awal reformasi kebebasan dalam politik dan

sosial di Indonesia makin terbuka lebar. Kebebasan

tersebut kemudian membuat kelompok apapun, termasuk

kelompok agama berhak menyuarakan pendapat. Namun,

kebebasan yang terkadang tidak terkendali membuat

pertentangan muncul, bahkan pertentangan antar agama dan

kehidupan beragama.

MakalahPancasila 14

Pertentangan yang muncul pun merambah ke segala

persoalan, termasuk mempermasalahkan keberadaan Pancasila

sebagai ideologi negara Indonesia yang kemudian juga

dinilai sekelompok masyarakat bertentangan dengan

kehidupan beragama. Persoalan itu kemudian memunculkan

penuntutan wacana penggantian Pancasila.

"Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan ke-

Indonesiaan sebenarnya memiliki relevansi tinggi dengan

kehidupan beragama. Hanya saja dalam prakteknya

seringkali tidak sebanding dengan norma dan retorika yang

disampaikan pada publik. Upaya menjadikan Pancasila

sebagai ideologi murni sendiri karena perjalanan sejarah

yang panjang dan melelahkan telah membuktikan bahwa

Pancasila sebenarnya sebagai karakteristik bangsa

Indonesia sangat memenuhi syarat," ujar Dosen Fisipol UMY

Dr Zully Qodir Dalam diskusi Hubungan Agama dan Negara

dalam Negara Pancasila di Era Reformasi di UII Selasa

(29/1/2013).

Dia menuturkan, praktek politik yang berlangsung saat

ini seringkali memberikan kerangkeng pada kehidupan

beragama dan melakukan koersi-koersi atas nama Pancasila

itu sendiri. Menurutnya, dalam Negara Pancasila, hubungan

antara agama dan negara tampak tidak terlalu bermasalah.

"Jika memperhatikan tidak adanya larangan penganut agama

menjalankan perintah agamanya, bahkan mendirikan

organisasi-organisais keagamaan pun tidak ada larangan,

jelas tidak ada masalah. Itu semua justru berkah bagi

bangsa ini yang berdasarkan Pancasila, sehingga

partisipasi politik warga negara dalam perspektif

sosiologi politik bisa berjalan. Pertanyaannya, apakah

MakalahPancasila 15

kita mau mengganti Pancasila dengan dasar kebangsaan

lain, atau kita berusaha merevitalisasi Pancasila sebagai

dasar kebangsaan," tegasnya.

Dituturkan Katib Aam Syuriyah PBNU Dr KH A Malik

Madany MA, dalam agama Islam, memang ada keterkaitan erat

antara negara dan kekuasaan. Dalam ajaran Islam, jika

memang sebuah kelompok masyarakat ingin melindungi dan

menjalankan aturan dan ajaran Islam dengan baik, boleh

membangun sebuah negara. Mengenai bentuk negara dan

pemerintahannya sendiri, menurut Malik, diserahkan

sepenuhnya pada kelompok tersebut untukk menentukan.

"Jadi sebenarnya jangan mempertentangkan agama dengaan

negara. Karena dalam Islam pun, Al Qur'an secara

eksplisit telah mengakui keberadaan bangsa dan suku.

Bahkan penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan dalam

Islam memiliki dua tujuan utama yakni menjalankan ajaran

agama dan mengurusi masalah duniawi," jelasnya.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

MakalahPancasila 16

3.1 Pengertian Filsafat

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani

“Philosophia” yang tersusun dari kata philos yang berarti

cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik

kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan

demikian phylosophia berarti mencintai kebijaksanaan.

Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat

merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup

yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi

peradaban manusia.

Adapun istilah philosophos pertama kali digunakan

oleh phytagoras (572-497 SM) untuk menunjukan dirinya

sebagai pencinta kebijaksanaa. Berikut disampaikan

beberapa pengertian filsafat menurut beberapa filsuf

yaitu :

1. Plato (427 – 347 SM) Filsafat adalah pengetahuan

tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan

yang berminat mencapai kebenaran yang asli.

2. Aristoteles (384 – 322 SM) Filsafat adalah ilmu

pengetahuan yang meliputi kebenaran,yang

didalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika,

logika, rektorika, etika, ekonomi, politik dan

estetika atau filsafat menyelidiki sebab dan asas

segala benda.

3. Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM) Filsafat

adalah pengetahuan tentang sesuatu yang mengagung

dan usaha-usaha untuk mencapainya.

4. Immanuel Kant (1724 – 1804 ) Filsafat itu ilmu

pokok dan pangkal segala pengetahuan.

MakalahPancasila 17

Jadi secara umum,filsafat merupakan ilmu yang

berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk

memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum

ini,ciri-cirin filsafat dapat di sebut sebagai

usahaberpikir radikal, menyeluruh, dan integral atau

dapat di katakan sebagai suatu cara berpikir yang

mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.

a. Objek Studi Filsafat

1)Objek Formal ialah menyelidiki segala sesuatu

yang tek terbatas itu sedalam-dalamnya untuk

dapat mengerti hakikatnya.

2)Objek Material ialah menyelidiki segala sesuatu

yang ada dan yang mungkin ada, baik konkrit,

fisik, dan bukan fisik, abstrak dan spiritual,

maupun abstrak logis, konseptual, Ruhaniah,

nilai-nilai agama dan alametafisika, bahkan

mengenai tuhan.

b. Bidang kajian Filsafat

1)Metafisika, cabang filsafat yang mempelajari

asal mula segala sesuatu yang ada dan yang

mungkin ada. Metafisika terdiri atas metafisika

umum yang selanjutnya disebut Ontologi,yaitu

ilmu yang membahasa segala sesuatu yang ada,dan

Metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi

yang membahas adanya Tuhan,tesmologi yang

membahas adanya alam semesta,dan antropologi

metafisi yang membahas adanya manusia.

2)Epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari

seluk beluk pengetahuan. Dalam

epistemologi,terkandung pertanyaan-pertanyaan

MakalahPancasila 18

mendasar tentang pengetahuan,seperti kriteria

apa yang dapat memuaskan kita untuk

mengungkapkan kebenaran,apakah sesuatu yang

kita percaya dapat diketahui, dan apa yang

dimaksudkan oleghh suatu pernyataan yang

dianggap benar.

3)Aksiologi, cabang filsafat yang menesuluri

hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika

yang membahas hakikat nilai baik buruk,dan

estetika yang membahas nilai-nilai keindahan.

4)Logika, cabang filsafat yang memuat aturan-

aturan erpikir rasional.Logika mengajarkan

manusia untuk menelusuri struktur-struktur

argumen yang mengandung kebenaran atau menggali

secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan

buktu-buktinya.

3.2 Pengertian Filsafat Pancasila

Filsafat pancasila dapat didefinisikan sebagai

repleksi kritis dan rasional tentang pancasila sebagai

dasar negara dan kenyataan budaya bangsa,dengan tujuan

untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar

dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai

filsafat,karena pancasila merupakan hasil permenungan

jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh defaunding fathers

indonesia,yang dituangkan dalam suatu sistem.

Pengertian pancasila secara umum adalah hasil

berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa

indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai

kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil,

MakalahPancasila 19

bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan

kepribadian bangsa indonesia.

Filsafat pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat

praktis sehingga filsafat pancasila tidak hanya

mengandung pemikiran sedalam-dalamnya atau tidak hanya

bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang beruwujud

filsafat pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman

hidup sehari-hari (why of life atau weltanschauung) agar

hidup bangsa indonesia dspat mencapai kebahagiaan lahir

dan batin,maupun di dunia maupun di akhirat.

Sebagai filsafat,pancasila memiliki dasar

ontologis,seperti di uraikan dibawah ini

3.2.1 Dasar ontologis pancasila

Dasar-dasar ontologis pancasila menunjukkan secara

jelas bahwa pancasila itu benar-benar ada dalam realitas

dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan

filsafat,dasar ontologis pancasila mengungkap status

istilah yang digunakan,isi dan susunan sila-sila,tata

hubungan,serta kedudukannya. Dengan kata

lain,pwngungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas

identitas dan entitas pancasila secara filosofis.

Menurut Kelan menjelaskan dasar ontologis pancasila

pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat

mutlak mono-pluralis. Manusia indonesia menjadi dasar

adanya pancasila. Manusia indonesia sebagai pendukung

pokok sila-sila pancasila secara ontologis memiliki hal-

hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga

dan jiwa,jasmani dan rohani,sifat kodrat manusia sebagai

makhluk individu dan sosial, serata kedudukan kodrat

MakalahPancasila 20

manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan

makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Soekarno menggunakan istilah pancasila untuk memberi

5 dasar negara yang diajukkan 2 orang sebelumnya soepomo

dan mohammad yamin meskipun menyampaikan konsep dasar

negara masing-masing tetapi tidak sampai memberikan nama.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau

komite nasional Indonesia pusat (KNIP) yang didalamnya

duduk soekarno sebagai anggota,menggunakan istilah

pancasila yang diperkenankan soekarno menjadi nama resmi

Dasar negara indonesia yang isinya terdiri dai 5 sila,

tidak seperti yang diusulkan soekarno melainkan seperti

rumusan PPKI yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945

alinea ke 4.

Berhubungan pengertian pancasila merupakan kesatuan,

menurut noto nagoro (1983 : 32), maka lebih seyogyanya

dan tempat untuk menulis istilah pancasila tidak sebagi 2

kata “panca sila”,akan tetapi sebagai 1 kata “pancasila”.

Penulisan pancasila bukan 2 kata melainkan 1 kata juga

mencerminkan bahwa pancasila adakah sebuah sistem bukan 2

buah sistem.

Nama pancasila yang menjadi identitas 5 dasar negara

indonesia adalah bukan istilah yang diperkenalkan

soekarno tanggal 1 juni 1945 di depan sidang BPUPKI,

bukan pancasila yang ada dalam kitab sutasoma,bukan yang

ada dalam piagam jakarta,melainkan yang ada alinea ke 4

UUD 1945.

Jika ditinjau menuru sejarah asal usul pembentukkan

nya,pancasila memenuhi dasar sebagai dasar filsafat

negara. Ada 4 macam sebab (causa) yang menurut nato

MakalahPancasila 21

negoro dapat digunakkan untuk menetapkan pancasila

sebagai dasar filsafat negara,yaitu sebab berupa mater

(causa material), sebab berupa bentuk (causa

formalis),sebab berupa tujuan (causa finalis) dan sebab

berupa asal mula karya (causa eficient). Lebih jauh noto

negoro menjalaskan ke 4 causa itu seperti berikut :

1. Bahasa Indonesia sebagai asal mula bahan (causa

materiais) terdapat dalam adat kebiasaan,kebudayaan

dan dalam agama-agamanya.

2. Seorang anggotan BPUPKI yaitu bungkarno

yangkemudian bersama-sama bung hatta menjadi

pembetuk negara, sebagai asal mula bentuk atau

bangun (causa formalin) dan asl mula tujuan (causan

finalis) dari pancasila sebagai calon dasar

filsafat dasar negara.

3. Sejumlah 9 orang diantaranya ke dua beliau

tersebut di tambah dengan semua anggota BPUPKI yang

terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan

agama, dengan menyusun rencana pembukaan UUD 1945

tempat terdapat nya pancasila, dan juga BPUPKI yang

menerima rencana tersebut dengan perubahan sebagai

asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula

bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari

pancasila sebagai calon dasar filsafat.

4. PPKI sebagai asal mula karya (causa

eficient),yaitu yang menjadikan pancasila,sebagai

dasar filsafat negara yang sebetulnya ditetapkan

sebagai calon dasar filsafat negara.

3.2.2 Dasar Epistemologi Pancasila

MakalahPancasila 22

Epistemologi, terkait dengan sumber dasar pengetahuan

pancasila. Eksistensi pancasila dibangun sebagai

abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada

di masyarakat bangsa indonesia dengan lingkungan yang

heterogen, multicultur, dan multi etnik dengan cara

menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan

untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa

indonesia.

Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan

untuk mendapatkan pendidikan,kesejahteraan,perdamaian,dan

ketentraman. Pancasila lahir sebagai respon atau jawaban

atas keadaan yang terjadi dan di alami masyarakat bangsa

indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan

pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan

kesulitan hidup yang di hadapi oleh masyarakat bangsa

indonesia.

Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek

epistemologis sejauh sil-sila itu secara praktis di

sukung oleh realita yang di alami dan di praktekan oleh

manusia indonesia. Pengetahuan pancasila bersumber pada

manusia indonesia dan lingkungannya. Pancasila di bangun

dan berakar pada manusia indonesia beserta seluruh

suasana kebatinan yabg di miliki.

Dasar epistemologi pancasila juga berkait erat dengan

dasar antologis pancasila karena pengetaghuan pancasila

berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung

pokok pancasila.

Epistemologis sosial pancasila juga dicirikan dengan

adahya upaya masyarakat bangsa indonesia yang beringinan

untuk membebaskan diri menjadi bangsa

MakalahPancasila 23

merdeka,bersatu,berdaulat dan berketuhanan Yang Maha

Esa,berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan

Indonesia, berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Nilai serata budaya masyarakat bangsa indonesia yang

dapat di ungkap mulai awal sejarah padda abad IV masehi

di samping i ambil dari nilai asli Indonesia juga

diperkaya dengan dimasukkannya nilai dan budaya dari luar

Indonesia. Nilai-nilai dimaksud berasal dari Agama Hindu,

budha, islam, serta nilai-nilai demokrasi yang di bawa

dari barat. Berdasarkan realitas yang demikian maka dapat

dikatakan bahwwa secara estimologis pengetahuan pancasila

bersumber pada niai dan budaya tradisional dan modern,

budaya asli dan campuran.

3.2.3 Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologis terkait erat dengan penelaahan atas nilai

dari aspek aksiologi pancasila tidak bisa dilepaskan dari

manusia indonesia sebagai latar belakang, karena

pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (given

value) melainkan nilai yang diciptakan (created value)

oleh manusia indonesia. Nilai-nilai dalam pancasila hanya

bisa di mengerti dengan mengenal manusia indonesia dan

latar belakangnya.

Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang

secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri

dan ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai

sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Pada aliran

MakalahPancasila 24

hedonisme yang menjadi nilai intrinsik adalah kesenangan,

pada utilitarialisme adalah nilai manfaat bagi kebanyakan

orang.

Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun

ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik pancasila

adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bansa

indonesia dan nilai yang di ambil dari budaya luar

indonesia, baik yang di serat pada saat indonesia

memasuki masa sejarah abad ke 7 Masehi masa

imperialis,maupun yang di ambil oleh para kaum

cendikiawan soekarno, mohammad hatta, kihajar dewantara,

dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang mengambil

nilai-nilai modern pada saat belajar ke negara belanda.

Ke khasan nilai yang melekat dalam pancasila sebagai

negara intrinsik terletak pada di akui nya nilai-nilai

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan

keadilan sosial sebagai satu kesatuan.

Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan

idealitas. Pancasila mencerminkan nilai realitas, karena

di dalam sila-sila pancasila, berisi nilai yang sudah di

praktekan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa indonesia.

Di samping mengandung nilai reealitas, sila-sila

pancasila berisi nilai-nilai idealitas yaitu nilai yang

di ingingkan untuk dicapai.

Nilai-ilai yang terkandung dalam pancasila mempunyai

tingkatan dan bobot yang berbeda. Meskipun demikian

nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, bahkan saling

melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu

substansi,pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat

dan utuh,atau kesatuan organik (organic whole). Dengan

MakalahPancasila 25

demikian berarti nilai-nlai yang terkandung pancasila

dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan

utuh pula.

Noto nagoro menyatakan bahwa isi arti dari pancasila

yang abstrak itu hsnys terdapat atau lebih tepat

dimaksudkan hanya terdapat dalam ppikiran atau angan-

angan, justru karena pancasila itu, merupakan cita-cita

bangsa,yang menjadi falsafah atau dasar kerohanian

negara. Tidak berarti hanya tinggal di dalam pikiran atau

angan-angan saja, tetapi ada hubungannya dengan hal-hal

yang sungguh-sungguh ada.

3.3 Hakikat Sila-Sila Pancasila

Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang

terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah

unsur tertentu dan mewujudkan sesuatu itu, sehingga

terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak.

Ditunjukan oleh Notonagoro (1975:58), hakikat segala

sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang

menyusun atau membentuknya.

3.3.1 Sila Pertama: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah  pencipta

segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti

yang Maha tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zat-Nya, Esa

dalam sifat-Nya, Esa dalam Perbuatan-Nya, artinya bahwa

zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu

menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa

MakalahPancasila 26

perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi

ke-Tuhanan yang maha Esa, mengandung pengertian dan

keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam

semesta, beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha

Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak

dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran,

melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan

yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui

kaidah-kaidah logika.

Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara Indonesia

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan Negara memberi

jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk

agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut

agamanya dan kepercayaannya. Bagi dan didalam Negara

Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal

ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan

perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa, dan anti

keagamaan serta tidak boleh ada paksaan agama dengan kata

lain dinegara Indonesia tidak ada paham yang meniadakan

Tuhan yang Maha Esa (atheisme). Sebagai sila pertama

Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok

kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai mendasari serta

membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab,

penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk

Negara republic Indonesia yang berdailat penuh, bersipat

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan

social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakekat pengertian

itu sesuai dengan:

MakalahPancasila 27

a. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain

”atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa….”

b. Pasal 29 UUD 1945:

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha

Esa

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadah menurut agama dan

kepercayaannya.

Inti sila ketuhanan yang maha esa adalah kesesuaian

sifat-sifat dan hakikat Negara dengan hakikat Tuhan.

Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka

dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia harus

sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari tuhan,

yaitu nila-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa

pendukung pokok dalam penyelenggaraan Negara adalah

manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia

adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai

makhluk tuhan. Dalam pengertian ini hubungan antara

manusia dengan tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat.

Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau kausa prima,

maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan

ciptaan tuhan (Notonagoro)

Hubungan manusia dengan tuhan, yang menyangkut segala

sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai

makhluk tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama. Maka

menjadi suatu kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan,

untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang hakikatnya

berupa nila-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

MakalahPancasila 28

Disisi lain Negara adalah suatu lembaga kemanusiaan

suatu lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya

terdiri atas manusia, diadakan oleh manusia untuk

manusia, bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan

manusia sebagai warganya. Maka Negara berkewajiban untuk

merealisasikan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan,

keadilan perdamaian untuk seluruh warganya.

Maka dapatlah disimpulkan bahwa Negara adalah sebagai

akibat dari manusia, karena Negara adalah lembaga

masyarakat dan masyarakat adalah terdiri atas manusia-

manusia, adapun keberadaan nilai-nilai yang berasal dari

tuhan. Jadi hubungan Negara dengan tuhan memiliki

hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak

langsung, yaitu Negara sebagai akibat langsung dari

manusia dan manusia sebagai akibat adanya tuhan. Maka

sudah menjadi suatu keharusan bagi Negara untuk

merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari tuhan.

Jadi hubungan antara Negara dengan landasan sila

pertama, yaitu ini sila ketuhanan yang maha esa adalah

berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung.

Hal ini sesuai dengan asal mula bahan pancasila yaitu

berupa nilai-nilai agama , nilai-nilai kebudayaan, yang

telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala

yang konsekuensinya harus direalisasikan dalam setiap

aspek penyelenggaraan Negara.

3.3.2 Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu mahluk

berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta

karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang

tinggi dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan,

MakalahPancasila 29

dengan budi nuraninya manusia meyadari nilai-nilai dan

norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan

dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif

tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya.

Mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan

selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial

dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan

kesusilaan atau moral. Jadi: kemanusiaan yang adil dan

beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang

didasarkan  kepada potensi budi nurani manusia dalam

hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik

terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap

alam dan hewan. Di dalam sila kedua kemanusiaan yang adil

yang beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang

lengkap yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakekat

mahluk manusia. Sila dua ini diliputi dan dijiwai sila

satu hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan

beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai

ciptaa-Nya. Hakekat pengertian diatas sesuai dengan

Pembukaan UUD 1945 alenia yang pertama dan pasal-pasal

27,28,29,30 UUD 1945.

Inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah

landasan manusia. Maka konsekuensinya dalam setiap aspek

penyelengaraan Negara antara lain hakikat Negara, bentuk

Negara, tujuan Negara , kekuasaan Negara, moral Negara

dan para penyelenggara Negara dan lain-lainnya harus

sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia. Hal ini

dapat dipahami karena Negara adalah lembaga masyarakat

MakalahPancasila 30

yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh anusia

untuk memanusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk

manusia pula. Maka segala aspek penyelenggaraan Negara

harus sesuai dengan hakikat dan sifat-sifat manusia

Indonesia yang monopluralis , terutama dalam pengertian

yang lebih sentral pendukung pokok Negara berdasarkan

sifat kodrat manusia monodualis yaitu manusia sebagai

individu dan makhluk social.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hakikat Negara

harus sesuai dengan hakikat sifat kodrat manusia yaitu

sebagai makhluk individu dan makhluk social. Maka bentuk

dan sifat Negara Indonesia bukanlah Negara individualis

yang hanya menekankan sifat makhluk individu, namaun juga

bukan Negara klass yang hanya menekankan sifat mahluk

social , yang berarti manusia hanya berarti bila ia dalam

masyarakat secara keseluruhan.

Maka sifat dan hakikat Negara Indonesia adalah

monodualis yaitu baik sifat kodrat individu maupun

makhluk social secara serasi, harmonis dan seimbang.

Selain itu hakikat dan sifat Negara Indonesia bukan hanya

menekan kan segi kerja jasmani belaka, atau juga bukan

hanya menekankan segi rohani nya saja, namun sifat Negara

harus sesuai dengan kedua sifat tersebut yaitu baik kerja

jasmani maupun kejiwaan secara serasi dan seimbang,

karena dalam praktek pelaksanaannya hakikat dan sifat

Negara harus sesuai dengan hakikat kedudukan kodrat

manusia sebagai makhluk berdiri seniri dan makhluk tuhan.

3.3.3 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh

tidak terpecah belah persatuan berarti bersatunya

MakalahPancasila 31

bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu

kebulatan. Indonesia mengandung dua makna yaitu makna

geograpis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi

persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami

wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang

bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat,

persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam

kehidupan bangsa Indonesia bertujuan memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Persatuan indonesia perwujudan dari paham

kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila I dan II.

Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku

bangsa, sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan

kesatuan sebagai satu bangsa yang padu tidak terpecah

belah oleh sebab apapun. Hakekat pengertian itu sesuai

dengan pembukaan UUD1945 alenia ke empat dan pasal-pasal

1,32,35,dan 36 UUD 1945

3.3.4 Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti

sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu

kerakyatan dalam hubungan dengan sila IV bahwa “kekuasaan

yang tertinggi berada ditangan rakyat. Hikmat

kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang

sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan

kesatuan bangsa kepentingan rakyat dan dilaksanakan

dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian

MakalahPancasila 32

Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal

berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan

yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mupakat.

Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara

(prosedura) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil

bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan

perwakilan.

Jadi sila ke IV adalah bahwa rakyat dalam menjalankan

kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-

keputusannya diambil dengan jalan musawarah dengan

pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada

Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang

diwakilinya. Hakekat pengertian itu sesuai dengan

pembukaan UUD alenia empat dan pasal-pasal 1,2,3,28 dan

37 UUD 1945.

3.3.5 Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia

Keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam

masyarakat di segala bidabg kehidupan, baik materi maupun

spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang

yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di

wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara

Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi sila ke V

berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan

yang adil dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi

dan kebudayaan.

Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila

yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia

dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat

adil-makmur berdasarkan Pancasila. Hakekat pengertian itu

MakalahPancasila 33

sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan pasal-

pasal 23, 27, 28, 29, 31 dan 34  UUD 1945.

Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung

makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus

sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib

pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan dengan

hidup manusia , yaitu hubungan keadilan antara manusia

satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan

tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya

sendiri (notonegoro). Keadilan ini sesuai dengan makna

yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu

kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hakikat

adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini

terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada

siapapun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena

itu inti sila keadilan social adalah memenuhi hakikat

adil.

Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara

kongkrit keadilan social ini mengandung cita-cita

kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia

monodualis , yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu

dan makhluk social. Hal ini menyangkut realisasi keadilan

dalam kaitannya dengan Negara Indonesia sendiri (dalam

lingkup nasional) maupun dalam hubungan Negara Indonesia

dengan Negara lain (lingkup internasional).

Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan

dalam tiga segi (keadilan segitiga) yaitu:

1. Keadilan distributive, yaitu hubungan keadilan

antara Negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi

keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-

MakalahPancasila 34

bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi

haknya.

2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan

antara warga Negara terhadap Negara. Jadi dalam

pengertian keadilan legal ini negaralah yang wajib

memenuhi keadilan terhadap negaranya.

3. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga

Negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan

perkataan lain hubungan keadilan antara warga

Negara.

Selain itu secara kejiwaan cita-cita keadilan

tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia, jadi juga

bersifat monopluralis . sudah menjadi bawaan hakikatnya

hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan

hidupnya baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan, baik

dari dirinya sendiri-sendiri maupun dari orang lain,

semua itu dalam realisasi hubungan kemanusiaan

selengkapnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan

hubungan manusia dengan Tuhannya.

MakalahPancasila 35

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

4.1 Pengertian Etika

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang

membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang

ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan

suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran

dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang

membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti

suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan

bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua

kelompok etika yaitu, Etika Umum dan Etika Khusus.  Etika

Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi

setiap tindakan manusia. Pemikiran etika beragam, tetapi

pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan

perbuatan manusia, serta system nilai apa yang terkandung

didalamnya. Etika khusus, membahas prinsip-prinsip

tersebut diatas dalam hubungannya dengan berbagai aspek

kehidupan manusia, baik  sebagai individu (etika

individual) maupun makhluk sosial (etika sosial).

MakalahPancasila 36

Etika khusus dibagi menjadi 2 macam yaitu : Etika

Individual dan Etika Sosial.

1. Etika Individual membahas kewajiban manusia terhadap

dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang

dianutnya serta kewajiban dan tanggung jawabnya

terhadap Tuhannya.

2. Etika Sosial membahas norma-norma sosial yang harus

dipatuhi dalam hubungannya dengan manusia,

masyarakat, bangsa dan Negara.

4.2 Etika Pancasila

Etika pancasila adalah etika yang mendasarkan

penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila,

yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan

dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakana baik bukan hanya

apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut,

namun juga sesuai dan memmpertinggi nilai-nilai pancasila

tersebut. Nilai-nilai pancasila meskipun merupakan

kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas social,

keagamaan, maupun adat kebudayaan Indonesia, namun

sebenarnya nilai-nilai pancasila juga bersifat universal

dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun

Nilai yang pertama : ketuhanan

secara hirarkis nilai ini dikatakan sebagai nilai

yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat

mutlak, suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak

bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum tuhan. Secara

empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang

melanggar nilai, kaidah dan hukum tuhan, baik dengan

hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak

buruk

MakalahPancasila 37

Nilai yang kedua : kemanusiaan

Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan pancasila

adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat

keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani,

individu dan social, makhluk bebas mandiri dan makhluk

tuhan yang terikat hukum-hukum tuhan. Keadaban

mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan makhluk

lain. Karena itu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai

dengan nilai-nilai kemanusiaan yang di dasarkan pada

konsep keadilan dan keadaban.

Nilai yang ke-tiga : persatuan

Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat

memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang

sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap

yang memecah belah persatuan.

Nilai yang ke-empat : kerakyatan

Dalam nilai ini terkandung nnilai yang sangat penting

yaitu nilai hikmat/ kebijaksanaan dan permusyawaratan.

Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang

mengandung nilai-nilai kebaikan tertinggi. Atas nama

mencari kebaikan pandangan minoritas belum tentu kalah

dibanding mayoritas contohnya saat peristiwa penghapusan

tujuh kata dalam sila pertama piagam Jakarta. Dengan

demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui

atau bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu

baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada

konsep hikmah/kebijaksanaan.

Nilai yang ke-lima : keadilan

MakalahPancasila 38

Nilai ini diarahkan pada konteks sosial. Menurut

Kohlberg (1995: 37) keadilan merupakan kebajikan utama

bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan

sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya

dengan orang lain.

Pancasila dapat menjadi system etika yang sangat

kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar

namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai pancasila

merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-

cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam

realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah

notonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan

universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas

kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi

setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain.

4.3 Pancasila sebagai solusi problem bangsa

4.3.1 Kasus Korupsi sebagai wujud terjadinya krisis

moral.

Adanya krisis identitas bangsa yang terjadi selama

beberapa dekade menyebabkan mentalitas bangsa menjadi

tergerus dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika

krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat

hanya menjadikan Pancasila sebagai “buah bibir” saja

tanpa bisa menghayati kapitalis sebagai kenyataan akan

hal tersebut. Sebagai contoh adalah kasus korupsi

ditengah-tengah masyarakat. Kecenderungan tindak korupsi

tersebut dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham

MakalahPancasila 39

fundamentalis dan hanya memihak dan menguntungkan satu

pihak saja, sedangkan masyarakat sebagai korban dari

korupsi tersebut.

Adanya tindak pidana korupsi disebabkan karena

lemahnya moral individu, di samping itu, lemahnya

penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana

korupsi yang semakin merajalela. Perspektif ke depan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum

berdasarkan UUD 1945 yang memiliki dasar negara

Pancasila, sehingga diperlukan kajian tentang konsepsi

sistem hukum di Indonesia. Hal ini dengan tegas

dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV dan pada

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila

sebagai sumber segala sumber hukum, kedudukan Pancasila

sebagai norma hukum tertinggi yang dalam tata hukum

global disebut ground norm atau staat fundamental norm mengingat

sesuai kenyataan sejarah (legal history) selama 60 tahun

tidak goyah sebagai ideologi dan dasar negara hukum di

Indonesia.

           Berdasarkan tesis Hans Kelsen, kedudukan

Pancasila dalam UUD 1945 berada pada tingkat tertinggi

(Ilham Bisri: 2005). Hal ini berarti bahwa Pancasila

harus diletakkan sebagai kaidah dasar yang mempunyai arti

sebagai sumber dari segala sumber hukum serta menjadi

dasar bagi berlakunya UUD 1945. Penyimpangan dan

implementasi dari sistem hukum yang berlapis seperti

dijelaskan pada gambar di atas adalah ketidakkonsistenan

dalam interaksi dan penerapan dari pasal tersebut yang

dapat menjadi akar masalah korupsi di Indonesia.

MakalahPancasila 40

           Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai

kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui

Konvensi Internasional (Atmasasmita, 2004: 40). Praktik

penegakan hukum dan peradilan yang timpang dengan rasa

keadilan masyarakat sebagai wujud terkikisnya nilai

Pancasila yang berperan sebagai modal sosial bangsa,

contoh vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah

Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak di tingkat

penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian ayam bahkan

sering kali korban penganiayaan yang dihakimi oleh masa.

Kondisi seperti ini sangat bertentangan sengan rasa

keadilan sebagai salah satu nilai ideologi yang

terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

dan peran Pancasila sebagai modal sosial.

              Dalam kurun waktu 5 tahun (2004-2008)

Dirtipikor dan WCC, Bareskrim Polri mampu menangani kasus

tindak pidana korupsi sebanyak 1.824 kasus, dan mampu

diselesaikan sekitar 39,6% dan menyebabkan kerugian

negara sebesar Rp 9.986.129.025.963,66. Penyebab tindak

korupsi tersebut jika di lihat dari aspek sosial politik

sangat berkaitan dengan masalah kekuasaan yang diperoleh

dengan aktivitas kegiatan dalam kepentingan politik. Ini

menunjukkan adanya nilai ideologi Pancasila sudah tidak

dihiraukan lagi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai modal sosial, tentunya Pancasila memberikan nilai

tersendiri, artinya Pancasila mempunyai nilai dan peran

implementasinya dalam penyelenggaraan negara. Ketika

kepercayaan (trust) masyarakat mulai meredam terhadap

nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari

munculnya krisis identitas yang men

MakalahPancasila 41

4.3.2 Dasar Agama yang Lemah pada pengamalan Nilai

Ideologi Pancasila

Agama merupakan pondasi hidup setiap manusia, tanpa

adanya agama manusia tidak bisa berpikir secara naluri

dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang

salah. Indonesia merupakan negara yang meyakini

keberadaan agama sebagai hal tersebut, ada 6 keyakinan

yang terdapat di Indonesia dan masing-masing keyakinan

mempunyai dasar ataupun pedoman sesuai dengan

keyakinannya. Pancasila khususnya Sila ke-1 menyebutkan

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah jelas dan tidak

diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan

percaya bahwa Tuhan itu ada. Keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat yang berbeda kepercayaan merupakan wujud

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bentuk

keharmonisan, kebersamaan, ketentraman, dan sebagainya.

Perbedaan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat itu

merupakan multikulturalisme bangsa Indonesia. Namun,

tidak jarang hal tersebut justru mendorong berbagai

keributan/kerusuhan. Substansi kerusuhan tersebut sangat

sempit dan kecil, tapi bisa juga menjadi kerusuhan

berskala besar dan sulit untuk menemukan jalan tengahnya,

dan bahkan bisa membawa nama masing-masing kelompok

tersebut dalam ranah konflik yang bersifat SARA (Suku,

Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Krisis agama yang bersifat kerusuhan tersebut tidak

hanya terdapat pada masyarakat yang berbeda keyakinan,

bahkan tak jarang dari mereka yang mempunyaikeyakinan dan

tujuan yang sama justru malah mengalami konflik internal.

Hal tersebut dikarenakan rendahnya jiwa nasionalisme

MakalahPancasila 42

bangsa, yaitu jiwa yang mengikat kita pada satu rasa dan

satu tujuan. Modal sosial terbentuk karena trust

(kepercayaan) masyarakat terhadap apa yang mereka dengar

dan lihat. Pancasila berperan penting dalam segala hal,

begitu pula dalam keagamaan. Fundamentalisme seperti yang

telah dikemukakan oleh Karen Armstrong, merupakan salah

satu fenomena yang sangat mengejutkan pada abad ke20.

Begitu mengerikan ekspresi dari fundamentalisme ini,

peristiwa paling menghebohkan dunia yang terjadi pada

Semtember 2001 silam yaitu penghancuran gedung World

Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat, kejadian

tersebut dihubungkan dengan fundamentalisme. Sementara di

Indonesia terjadi peristiwa bom bunuh diri di berbagai

tempat seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Kedutaan

Besar Australia di Jakarta, dan lain sebagainya. Motif

dari peristiwa itu tidak jauh dari fundamentalisme agama

yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan

dengan dilandasi fanatisme agama yang berlebihan.

Fenomena yang disebut sebagai fundamentalisme agama

tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari situasi

sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita. Kegagalan

pemerintah mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah

ekonomi selalu membuat masyarakat tergoda untuk melakukan

kekerasan dalam menyalurkan aspirasinya. Di samping itu,

ketidaktegasan aparat juga turut memberi andil bagi

kelangsungan hidup organisasi yang identik dengan

kekerasan dalam mengemukakan pendapatnya. Sehingga dapat

dikatakan bahwa selama tidak ada perubahan dari kondisi

sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dan selama aparat

MakalahPancasila 43

tidak tegas dalam menindak kejadian-kejadian seperti itu,

hal-hal itu tetap akan terus berlangsung.

Sistem Pendidikan yang berlaku di Indonesia memilki

tujuan yang mulia yakni tercermin dalam UU No.20/2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3

disebutkan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab, diharapkan mampu meningkatkan kualitas

moral bangsa Indonesia. Sehingga dapat difahami bahwa

pendidikan nasional berfungsi sebagai proses untuk

membentuk moralhidup dan karakter bagi warga negaranya

dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang

bermoral dan bermartabat.

Namun pada kenyataannya tujuan yang diharapkan dan

diinginkan oleh Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya

terwujud. Hal ini ditandai dengan banyaknya manusia yang

cerdas namun tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak berakhlak mulia,

tidak jujur dan tidak bertanggungjawab, sehingga dengan

kepintarannya tersebut ia gunakan untuk hal-hal yang

kurang bermanfaat. Kondisi bangsa Indonesia saat ini

cukup memprihatinkan, sehingga membawa bangsa ini semakin

terpuruk dalam kemiskinan dan krisis moral yang

berkepanjangan.

MakalahPancasila 44

        Kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini jauh

dari yang diharapkan. Proses pendidikan ternyata belum

berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter

positif. Bahkan, banyak yang menyebut, pendidikan telah

gagal membangun karakter. Banyak lulusan sekolah dan

sarjana yang piawai dalam menjawab soal ujian, berotak

cerdas, tetapi mentalnya lemah, penakut, dan perilakunya

tidak terpuji. Pendidikan yang tujuan awalnya mencetak

manusia yang cerdas dan kreatif, ternyata masih memiliki

kelemahan pada aspek perkembangan karakter bangsa yang

berkualitas yang akan menghasilkan manusia yang serdas,

kreatif dan bertaqwa. Hal ini terlihat dari banyaknya

pelajar yang terlibat tawuran, kasus kriminal, narkoba,

dan seks di luar nikah. Sehingga ketika mereka menjadi

pejabat pemerintahan, tidak sedikit yang sering melakukan

pelanggaran-pelanggaran, diantaranya kasus suap dan

korupsi. 

Hal ini menjadi bukti bahwa dalam Undang-Undang No. 2

Thn 1989 bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan di

Indonesia belum terwujud, yang disebabkan karena

pendidikan moral yang selama ini diajarkan di sekolah

seperti Agama & PPKn biasanya hanya menyentuh aspek

pengetahuan saja dan belum sampai padaaspek prilaku.

Apalagi proses pembelajaran yang dilakukan oleh para

pelajar banyakmenitikberatkan pada segi hafalan saja

sehingga tidak bisa mengubah prilaku seseorang menjadi

baik. Singkatnya, penurunan kualitas moral generasi

bangsa ini, disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam

usaha etika dan moral dalam pelaksanaan pendidikan di

negeri ini. Tidak ada pembentukan program pendidikan

MakalahPancasila 45

karakter sejak dini, sehingga karakter yang terbentuk

dari sebagian pelajar Indonesia bukanlah karakter yang

mencerminkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan.        

          Berdasarkan fenomena di atas, diperlukan sebuah

solusi dalam dunia pendidikan untuk menerapkan pendidikan

karakter guna membentuk karakter positif para pelajar,

sehingga menghasilkan manusia yang cerdas, kreatif, serta

bermoral dan bermartabat dalam rangka membentuk manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.3.3 Dampak modernisasi dan globalisasi terhadap etika,

dan moral pelajar

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari

suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di

berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan,

globalisasi yang berasal dari kata global atau globe

artinya bola dunia atau mendunia. Jadi, globalisasi

berarti suatu proses masuk ke lingkungan dunia.

Modernisasi dan globalisasi dapat memperngaruhi sikap

masyarakat dalam bentuk positif maupun negatif.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

  Sikap Positif

1) Penerimaan secara terbuka (open minded); lebih

dinamis, tidak terbelenggu hal-hal lama yang bersikap

kolot

2) Mengembangkan sikap antisipatif dan selektif

kepekaan dalam menilai hal-hal yang akan atau sedang

terjadi.

  Sikap Negatif

1) Menjadi tertutup.

MakalahPancasila 46

2) Masyarakat yang telah merasa nyaman dengan kondisi

kehidupan masyarakat yang ada.

3) Acuh tah acuh.

4) Masyarakat awam yang kurang memahami arti strategis

modernisasi dan globalisasi.

5) Kurang selektif dalam menyikapi perubahan

modernisasi.

6) Dengan menerima setiap bentuk hal-hal baru tanpa

adanya seleksi.

Modernisasi dan globalisasi dapat masuk ke kehidupan

masyarakat melalui berbagai media, terutama media

elektronik seperti internet. Karena dengan fasilitas

ini  semua orang dapat dengan bebas mengakses informasi

dari berbagai belahan dunia. Pengetahuan dan kesadaran

seseorang sangat menentukan sikapnya untuk menyaring

informasi yang didapat. Apakah nantinya berdampak positif

atau negatif terhadap dirinya, lingkungan, dan

masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman agama yang

baik sebagai dasar untuk menyaring informasi. Kurangnya

filter dan selektivitas terhadap budaya asing yang masuk

ke Indonesia, budaya tersebut dapat saja masuk pada

masyarakat yang labil terhadap perubahan terutama remaja

dan terjadilah penurunan etika dan moral pada masyarakat

Indonesia.

Jika dilihat pada kenyataannya, efek dari modernisasi

dan globalisasi lebih banyak mengarah ke negatif. Kita

dapat kehilangan budaya negara kita sendiri dan terbawa

oleh budaya barat, jika masyarakat Indonesia sendiri

tidak mempelajari  pengetahuan tentang kebudayaan

Indonesia dan tidak menjaga kebudayaan tersebut. Ada

MakalahPancasila 47

baiknya budaya barat yang kita serap disaring terlebih

dahulu. Karena tidak semua budaya barat adalah baik. Jika

kita terus menerima dan menyerap budaya asing yang tidak

sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, dapat terjadi

penyimpangan etika dan moral bangsa Indonesia sendiri.

Melalui penyimpangan etika dan moral tersebut, dapat

tercipta pola kehidupan dan pergaulan yang menyimpang.

Tidak hanya akibat negatif yang dihasilkan modernisasi

dan globalisasi. Proses ini juga menghasilkan akibat

positif, yaitu terciptanya masyarakat yang lebih intelek

dan melek terhadap perubahan dan perkembangan dunia. 

4.3.4 Kondisi Pelajar Saat Ini Dan

Permasalahan Yang Ditimbulkan

     Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai

penurunan etika dan moral pelajar yang di dapat dari

berbagai masyarakat :

1. 15-20 persen dari remaja usia sekolah di Indonesia

sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah

2. 15 juta remaja perempuan usia 15-19 tahun

melahirkan setiap tahunnya

3. hingga Juni 2009 telah tercatat 6332 kasus AIDS dan

4527 kasus HIV positif di Indonesia, dengan 78,8 persen

dari kasus-kasus baru yang terlaporkan berasal dari

usia 15-29 tahun

4. Diperkirakan terdapat sekitar 270.000 pekerja seks

perempuan yang ada di Indonesia, di mana lebih dari 60

persen adalah berusia 24 tahun atau kurang, dan 30

persen berusia 15 tahun atau kurang

MakalahPancasila 48

5. setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di

Indonesia di mana 20 persen diantaranya adalah aborsi

yang dilakukan oleh remaja

6. Berdasarkan data kepolisian, setiap tahun

penggunaan narkoba selalu naik. Korban paling banyak

berasal dari kelompok remaja, sekitar 14 ribu orang

atau 19% dari keseluruhan pengguna.

7. jumlah kasus kriminal yang dilakukan anak-anak dan

remaja tercatat 1.150 sementara pada 2008 hanya 713

kasus. Ini berarti ada peningkatan 437 kasus. Jenis

kasus kejahatan itu antara lain pencurian, narkoba,

pembunuhan dan pemerkosaan.

8. Sejak Januari hingga Oktober 2009, Kriminalitas

yang dilakukan oleh remaja meningkat 35% dibandingkan

tahun sebelumnya, Pelakunya rata-rata berusia 13 hingga

17 tahun.

Menurunnya etika dan moral di atas disebabkan oleh

beberapa faktor :

1.   Longgarnya pegangan terhadap agama.

Sudah menjadi tragedi dari dunia maju, dimana segala

sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan,

sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan

kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan

suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan

longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka

hilanglah kekuatan pengontrol yang ada didalam dirinya.

Dengan demikian satu-satunya alat pengawas dan pengatur

moral yang dimilikinya adalah masyarakat dengan hukum dan

peraturanya. Namun biasanya pengawasan masyarakat itu

MakalahPancasila 49

tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri. Karen

pengawasan masyarakat itu datang dari luar, jika orang

luar tidak tahu, atau tidak ada orang yang disangka akan

mengetahuinya, maka dengan senang hati orang itu akan

berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum

sosial itu. Dan apabila dalam masyarakat itu banyak ornag

yang melakukuan pelanggaran moral, dengan sendirinya

orang yang kurang iman tadi tidak akan mudah pula meniru

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Tetapi jika

setiap orang teguh keyakinannya kepada Tuhan serta

menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu

lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang

sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar

hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Sebaliknya

dengan semakin jauhnya masyarakat dari agama, semakin

sudah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan

semakin kacaulah suasana, karena semakin banyak

pelanggaran-pelanggaran, hak, hukum dan nilai moral.

2.  Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh

rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.

Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga institusi

ini tidak berjalan menurut semsetinya atau yang

sebiasanya. Pembinaan moral dirumah tangga misalnya harus

dilakukan dari sejak anak masih kecil, sesuai dengan

kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir, belum

mengertyi man auang benar dan mana yang salah, dan belum

tahu batas-batas dan ketentuan moral yang tidak berlaku

dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap

yang dianggap baik untuk manumbuhkan moral, anak-anak

akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu. Pembinaan moral

MakalahPancasila 50

pada anak dirumah tangga bukan dengan cara menyuruh anak

menghapalkan rumusan tentang baik dan buruk, melainkan

harus dibiasakan. Zakiah Darajat mangatakan, moral

bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan

mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup bermoral dari

sejak keci. Moral itu tumbuh dari tindakan kepada

pengertian dan tidak sebaliknya. Seperti halnya rumah

tangga, sekolahpun dapat mengambil peranan yang penting

dalam pembinaan moral anak didik. Hendaknya dapat

diusahakan agar sekolah menjadi lapangan baik bagi

pertumuhan dan perkembangan mental dan moral anak didik.

Di samping tempat pemberian pengetahuan, pengembangan

bakat dan kecerdasan. Dengan kata lain, supaya sekolah

merupakan lapangan sosial bagi anak-anak, dimana

pertumbuhan mantal, moral dan sosial serta segala aspek

kepribadian berjalan dengan baik. Untuk menumbuhkan sikap

moral yang demikian itu, pendidikan agama diabaikan di

sekolah, maka didikan agama yang diterima dirumah tidak

akan berkembang, bahkan mungkin terhalang. Selanjutnya

masyarakat juga harus mengambil peranan dalam pembinaan

moral. Masyarakat yanglebih rusak moralnya perelu segera

diperbaiki dan dimulai dari diri sendiri, keluarga dan

orang-orang terdekat dengan kita. Karena kerusakan

masyarakat itu sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan

moral anak-anak. Terjadinya kerusakan moral dikalangan

pelajar dan generasi muda sebagaimana disebutakan diatas,

karena tidak efektifnnya keluarga, sekolah dan masyarakat

dalam pembinaan moral. Bahkan ketiga lembaga tersebut

satu dan lainnya saling bertolak belakang, tidak seirama,

dan tidak kondusif bagi pembinaan moral.

MakalahPancasila 51

3.   Budaya yang materialistis, hedonistis dan

sekularistis.

Sekarang ini sering kita dengar dari radio atau

bacaan dari surat kabar tentang anak-anak sekolah

menengah yang ditemukan oleh gurunya atau polisi

mengantongi obat-obat, gambar-gambar cabul, alat-alat

kotrasepsi seperti kondom dan benda-banda tajam. Semua

alat-alat tersebut biasanya digunakan untuk hal-hal yang

dapat merusak moral. Namun gajala penyimpangan tersebut

terjadi karena pola hidup yang semata-mata mengejar

kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu dan tidak

mengindahkan nilai-nilai agama. Timbulnya sikap tersebut

tidak bisa dilepaskan dari derasnya arus budaya

matrealistis, hedonistis dan sekularistis yang disalurkan

melalui tulisan-tulisan,bacaan-bacaan, lukisan-lukisan,

siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan dan sebagainya.

Penyaluran arus budaya yang demikian itu didukung oleh

para penyandang modal yang semata-mata mengeruk

keuntungan material dan memanfaatkan kecenderungan para

remaja, tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan

moral. Derasnya arus budaya yang demikian diduga termasuk

faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan

moral para remaja dan generasi muda umumnya.

4.   Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari

pemerintah.

Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan (power),

uang, teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya

tampaknya belum menunjukan kemauan yang sungguh-sunguh

untuk melakukan pembinaan moral bangsa. Hal yang demikian

semaikin diperparah lagi oleh adanya ulah sebagian elit

MakalahPancasila 52

penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, peluang,

kekayaan dan sebagainya dengan cara-cara tidak mendidik,

seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang hingga kini

belum adanya tanda-tanda untuk hilang. Mereka asik

memperebutkan kekuasaan, mareri dan sebagainya dengan

cara-cara tidak terpuji itu, dengan tidak memperhitungkan

dampaknya bagi kerusakan moral bangsa. Bangsa jadi ikut-

ikutan, tidak mau mendengarkan lagi apa yang disarankan

dan dianjurkan pemerintah, karena secara moral mereka

sudah kehiangan daya efektifitasnya. Sikap sebagian elit

penguasa yang demikian itu semakin memperparah moral

bangsa, dan sudah waktunya dihentikan. Kekuasaan, uang,

teknologi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah

seharusnya digunakan untuk merumuskan konsep pembinaan

moral bangsa dan aplikasinya secara bersungguh-sungguh

dan berkesinambungan.

5.Ingin mengikuti trend, bisa saja awalmya para remaja

merokok adalah ingin terlihat keren, padahal hal itu

sama sekali tidak benar. Lalu kalau sudah mencoba

merokok dia juga akan mencoba hal-hal yang lainnya

seperti narkoba dan seks bebas.

6. Himpitan ekonomi yang membuat para remaja stress dan

butuh tempat pelarian.

7.  Kurangnya pendidikan Agama dan moral .

MakalahPancasila 53

BAB V

PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI

PENGEMBANGAN ILMU

5.1 Pilar-Pilar Penyangga Bagi Eksistensi Ilmu

Pengetahuan

5.1.1 Pilar ontologi (ontology)

Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan

(eksistensi).

a. Aspek kuantitas : Apakah yang ada itu tunggal, dual

atau plural (monisme, dualisme, pluralisme )

b. Aspek kualitas (mutu, sifat) : bagaimana batasan,

sifat, mutu dari sesuatu (mekanisme, teleologisme,

vitalisme dan organisme).

Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi

penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu

terciptanya komunikasi interdisipliner dan

multidisipliner.Membantu pemetaan masalah, kenyataan,

batas-batas ilmu dan kemungkinan kombinasi antar

ilmu.Misal masalah krisis moneter, tidak dapat hanya

ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan

bahwa ada kenyataan lain yang tidak mampu dijangkau oleh

ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain seperti

politik, sosiologi.

MakalahPancasila 54

5.1.2 Pilar epistemologi (epistemology)

Selalu menyangkut problematika teentang sumber

pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran,

kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar

kebenaran, sistem, prosedur, strategi. Pengalaman

epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita : (a)

sarana legitimasi bagi ilmu/menentukan keabsahan disiplin

ilmu tertentu (b) memberi kerangka acuan metodologis

pengembangan ilmu (c) mengembangkan ketrampilan proses

(d) mengembangkan daya kreatif dan inovatif.

5.1.3 Pilar aksiologi (axiology)

Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan

nilai (etis, moral, religius) dalam setiap penemuan,

penerapan atau pengembangan ilmu.Pengalaman aksiologis

dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu,

mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan

ilmuwan (Iriyanto Widisuseno, 2009).Landasan pengembangan

ilmu secara imperative mengacu ketiga pilar filosofis

keilmuan tersebut yang bersifat integratif dan prerequisite.

5.2 Prinsip-prinsip berpikir ilmiah

1. Objektif: Cara memandang masalah apa adanya,

terlepas dari faktor-faktor subjektif (misal :

perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan,

otorita) .

2. Rasional: Menggunakan akal sehat yang dapat dipahami

dan diterima oleh orang lain. Mencoba melepaskan

unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan dan otorita.

MakalahPancasila 55

3. Logis: Berfikir dengan menggunakan azas

logika/runtut/ konsisten, implikatif. Tidak

mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap

pemikiran logis selalu rasional, begitu sebaliknya

yang rasional pasti logis.

4. Metodologis: Selalu menggunakan cara dan metode

keilmuan yang khas dalam setiap berfikir dan

bertindak (misal: induktif, dekutif, sintesis,

hermeneutik, intuitif).

5. Sistematis: Setiap cara berfikir dan bertindak

menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan

saling terkait satu sama lain. Memiliki target dan

arah tujuan yang jelas.

5.3 Masalah nilai dalam IPTEK

5.3.1Keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya

Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi manusia

dewasa ini adalah keserbamajemukan ilmu itu sendiri.Ilmu

pengetahuan tidak lagi satu, kita tidak bisa mengatakan

inilah satu-satunya ilmu pengetahuan yang dapat mengatasi

problem manusia dewasa ini.Berbeda dengan ilmu

pengetahuan masa lalu lebih menunjukkan keekaannya

daripada kebhinekaannya.Seperti pada awal perkembangan

ilmu pengetahuan berada dalam kesatuan filsafat.

Proses perkembangan ini menarik perhatian karena

justru bertentangan dengan inspirasi tempat pengetahuan

itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan

kesatuan di dalam keserbamajemukan gejala-gejala di dunia

kita ini. Karena yakin akan kemungkinannya maka timbullah

ilmu pengetahuan. Secara metodis dan sistematis manusia

MakalahPancasila 56

mencari azas-azas sebagai dasar untuk memahami hubungan

antara gejala-gejala yang satu dengan yang lain sehingga

bisa ditentukan adanya keanekaan di dalam kebhinekaannya.

Namun dalam perkembangannya ilmu pengetahuan berkembang

ke arah keserbamajemukan ilmu.

a) Mengapa timbul spesialisasi?

Mengapa spesialisasi ilmu semakin meluas?Misalnya

dalam ilmu kedokteran dan ilmu alam.Makin meluasnya

spesialisasi ilmu dikarenakan ilmu dalam perjalanannya

selalumengembangkan macam metode, objek dan tujuan.

Perbedaan metode dan pengembangannya itu perlu demi

kemajuan tiap-tiap ilmu. Tidak mungkin metode dalam

ilmu alam dipakai memajukan ilmu psikologi.Kalau

psikologi mau maju dan berkembang harus mengembangkan

metode, objek dan tujuannya sendiri. Contoh ilmu yang

berdekatan, biokimia dan kimia umum keduanya memakai

”hukum” yang dapat dikatakan sama, tetapi seorang

sarjana biokimia perlu pengetahuan susunan bekerjanya

organisme-organisme yang tidak dituntut oleh seorang

ahli kimia organik. Hal ini agar supaya biokimia

semakin maju dan mendalam, meskipun tidak diingkari

antara keduanya masih mempunyai dasar-dasar yang sama.

Spesialisasi ilmu memang harus ada di dalam satu

cabang ilmu, namun kesatuan dasar azas-azas universal

harus diingat dalam rangka spesialisasi.Spesialisasi

ilmu membawa persoalan banyak bagi ilmuwan sendiri dan

masyarakat.Ada kalanya ilmu itu diterapkan dapat

memberi manfaat bagi manusia, tetapi bisa sebaliknya

merugikan manusia.Spesialisasi di samping tuntutan

kemajuan ilmu juga dapat meringankan beban manusia

MakalahPancasila 57

untuk menguasai ilmu dan mencukupi kebutuhan hidup

manusia.Seseorang tidak mungkin menjadi generalis,

yaitu menguasai dan memahami semua ilmu pengetahuan

yang ada (Sutardjo, 1982).

b) Persoalan yang timbul dalam spesialisasi

Spesialisasi mengandung segi-segi positif, namun

juga dapat menimbulkan segi negatif.Segi positif

ilmuwan dapat lebih fokus dan intensif dalam melakukan

kajian dan pengembangan ilmunya.Segi negatif, orang

yang mempelajari ilmu spesialis merasa terasing dari

pengetahuan lainnya. Kebiasaan cara kerja fokus dan

intensif membawa dampak ilmuwan tidak mau bekerjasama

dan menghargai ilmu lain. Seorang spesialis bisa berada

dalam bahaya mencabut ilmu pengetahuannya dari rumpun

keilmuannya atau bahkan dari peta ilmu, kemudian

menganggap ilmunya otonom dan paling lengkap. Para

spesialis dengan otonomi keilmuannya sehingga tidak

tahu lagi dari mana asal usulnya, sumbangan apa yang

harus diberikan bagi manusia dan ilmu-ilmu lainnya, dan

sumbangan apa yang perlu diperoleh dari ilmu-ilmu lain

demi kemajuan dan kesempurnaan ilmu spesialis yang

dipelajari atau dikuasai.

Bila keterasingan yang timbul akibat spesialisasi

itu hanya mengenai ilmu pengetahuan tidak sangat

berbahaya.Namun bila hal itu terjadi pada manusianya,

maka akibatnya bisa mengerikan kalau manusia sampai

terasing dari sesamanya dan bahkan dari dirinya karena

terbelenggu oleh ilmunya yang sempit.Dalam

praktikpraktik ilmu spesialis kurang memberikan

orientasi yang luas terhadap kenyataan dunia ini,

MakalahPancasila 58

apakah dunia ekonomi, politik, moral, kebudayaan,

ekologi dll.

Persoalan tersebut bukan berarti tidak terpecahkan,

ada kemungkinan merelativisir jika ada kerjasama

ilmuilmu pengetahuan dan terutama di antara ilmuwannya.

Hal ini tidak akan mengurangi kekhususan tiap-tiap ilmu

pengetahuan, tetapi akan memudahkan penempatan tiaptiap

ilmu dalam satu peta ilmu pengetahuan manusia.

Keharusan kerjasama ilmu sesuai dengan sifat social

manusia dan segala kegiatannya. Kerjasama seperti itu

akan membuat para ilmuwan memiliki cakrawala pandang

yang luas dalam menganalisis dan melihat sesuatu.

Banyak segi akan dipikirkan sebelum mengambil keputusan

akhir apalagi bila keputusan itu menyangkut manusia

sendiri.

5.3.2Dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan

Tema ini membawa kita ke arah pemikiran: (a) apakah

ada kaitan antara moral atau etika dengan ilmu

pengetahuan, (b) saat mana dalam pengembangan ilmu

memerlukan pertimbangan moral/etik? Akhir-akhir ini

banyak disoroti segi etis dari penerapan ilmu dan

wujudnya yang paling nyata pada jaman ini adalah

teknologi, maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa

kita mau mengaitkan soal etika dengan ilmu pengetahuan?

Mengapa ilmu pengetahuan yang makin diperkembangkan perlu

”sapa menyapa” dengan etika? Apakah ada ketegangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan moral?

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut ada tiga

tahap yang perlu ditempuh.

MakalahPancasila 59

Pertama, kita melihat kompleksitas permasalahan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan manusia.

Kedua,membicarakan dimensi etis serta kriteria etis yang

diambil.

Ketiga, berusaha menyoroti beberapa pertimbangan sebagai

semacam usulan jalan keluar dari permasalahan yang

muncul.

a) Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Kalau perkembangan ilmu pengetahuan sungguhsungguh

menepati janji awalnya 200 tahun yang lalu, pasti orang

tidak akan begitu mempermasalahkan akibat perkembangan

ilmu pengetahuan. Bila penerapan ilmu benar-benar

merupakan sarana pembebasan manusia dari

keterbelakangan yang dialami sekitar 1800-1900-an

dengan menyediakan ketrampilan ”know how” yang

memungkinkan manusia dapat mencari nafkah sendiri tanpa

bergantung pada pemilik modal, maka pendapat bahwa ilmu

pengetahuan harus dikembangkan atas dasar patokan-

patokan ilmu pengetahuan itu sendiri (secara murni)

tidak akan mendapat kritikan tajam seperti pada abad

ini. Namun dewasa ini menjadi nyata adanya keterbatasan

ilmu pengetahuan itu menghadapi masalahmasalah yang

menyangkut hidup serta pribadi manusia.Misalnya,

menghadapi soal transplantasi jantung, pencangkokan

genetis, problem mati hidupnya seseorang, ilmu

pengetahuan menghadapi keterbatasannya.Ia butuh

kerangka pertimbangan nilai di luar disiplin ilmunya

sendiri. Kompleksitas permasalahan dalam pengembangan

ilmu dan teknologi kini menjadi pemikiran serius,

MakalahPancasila 60

terutama persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan

akibatakibatnyabagi manusia.Mengapa orang kemudian

berbicara soal etika dalam ilmu pengetahuan dan

teknologi?

b) Akibat teknologi pada perilaku manusia

Akibat teknologi pada perilaku manusia muncul dalam

fenomen penerapan kontrol tingkah laku (behavior

control). Behaviour control merupakan kemampuan untuk

mengatur orang melaksanakan tindakan seperti yang

dikehendaki oleh si pengatur (the ability to get some one to do

one’s bidding). Pengembangan teknologi yang mengatur

perilaku manusia ini mengakibatkan munculnya

masalahmasalah etis seperti berikut.

1. Penemuan teknologi yang mengatur perilaku ini

menyebabkan kemampuan perilaku seseorang diubah

dengan operasi dan manipulasi syaraf otak melalui

”psychosurgery’s infuse” kimiawi, obat bius

tertentu. Electrical stimulation  mampu merangsang secara

baru bagian-bagian penting, sehingga kelakuan bias

diatur dan disusun. Kalau begitu kebebasan bertindak

manusia sebagai suatu nilai diambang kemusnahan.

2. Makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam

tentang kelakuan manusia, memungkinkan adanya lubang

manipulasi, entah melalui iklan atau media lain.

3. Pemahaman “njlimet” tingkah laku manusia demi tujuan

ekonomis, rayuan untuk menghirup kebutuhan baru

sehingga bisa mendapat untung lebih banyak,

menyebabkan penggunaan media (radio, TV) untuk

mengatur kelakuan manusia.

MakalahPancasila 61

4. Behaviour control memunculkan masalah etis bila kelakuan

seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh si

subjek itu sendiri. Konflik muncul justru karena si

pengatur memperbudak orang yang dikendalikan,

kebebasan bertindak si kontrol dan diarahkan menurut

kehendak si pengontrol.

5. Akibat teknologi pada eksistensi manusia dilontarkan

oleh Schumacher. Bagi Schumacher eksistensi sejati

manusia adalah bahwa manusia menjadi manusia justru

karena ia bekerja. Pekerjaan bernilai tinggi bagi

manusia, ia adalah ciri eksistensial manusia, ciri

kodrat kemanusiaannya. Pemakaian teknologi modern

condong mengasingkan manusia dari eksistensinya

sebagai pekerja, sebab di sana manusia tidak

mengalami kepuasan dalam bekerja. Pekerjaan tangan

dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin,

hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia (T. Yacob,

1993).

5.3.3 Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ada empat hal pokok agar ilmu pengetahuan dan

teknologi dikembangkan secara konkrit, unsur-unsur mana

yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat agar

masyarakat itu tetap manusiawi.

a. Rumusan hak azasi merupakan sarana hukum untuk

menjamin penghormatan terhadap manusia. Individu

individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan

ilmu pengetahuan.

MakalahPancasila 62

b. Keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi

sebagai hal yang mutlak. Perkembangan teknologi

sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi

maupun politik. Jika kita ingin memanusiawikan

pengembangan ilmu dan teknologi berarti bersedia

mendesentralisasikan monopoli pengambilan keputusan

dalam bidang politik, ekonomi. Pelaksanaan keadilan

harus memberi pada setiap individu kesempatan yang

sama menggunakan hak-haknya.

c. Soal lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun berhak

menguras/mengeksploitasi sumber-sumber alam dan

manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada

seluruh masyarakat. Ekologi mengajar kita bahwa ada

kaitan erat antara benda yang satu dengan benda yang

lain di alam ini.

d. Nilai manusia sebagai pribadi. Dalam dunia yang

dikuasai teknik, harga manusia dinilai dari

tempatnya sebagai salah satu instrumen sistem

administrasi kantor tertentu. Akibatnya manusia

dinilai bukan sebagai pribadi tapi lebih dari sudut

kegunaannya atau hanya dilihat sejauh ada manfaat

praktisnya bagi suatu sistem. Nilai sebagai pribadi

berdasar hubungan sosialnya, dasar kerohanian dan

penghayatan hidup sebagai manusia dikesampingkan.

Bila pengembangan ilmu dan teknologi mau manusiawi,

perhatian pada nilai manusia sebagai pribadi tidak

boleh kalah oleh mesin. Hal ini penting karena

sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi ( T. Yacob,

1993).

MakalahPancasila 63

5.4 Pancasila sebagai Dasar Nilai Dalam Strategi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya

selalu bermuara pada kehidupan manusia maka perlu

mempertimbangan strategi atau cara-cara, taktik yang

tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan

teknologi memberi manfaat mensejahterakan dan

memartabatkan manusia.

Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara

imperatif kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

Indonesia.Pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila

suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu.Dalam

konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi

ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dimensi

ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia

untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti,

atau ”an unfinished journey”.

Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat,

proses dan produk.Dimensi epistemologis, nilai-nilai

Pancasila dijadikan pisau analisis/metode berfikir dan

tolok ukur kebenaran.Dimensi aksiologis, mengandung

nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah

sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan.Untuk itu

ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh,

mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi

kondusif baik struktural maupun kultural.Ilustrasinya

dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini.

MakalahPancasila 64

5.5 Strategi Pengembangan IPTEK Pancasila Sebagai

Dasar Nilai

Peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila

adalah sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: melengkapi ilmu

pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang

rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila

ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya

dan bukan pusatnya.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah

dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu

dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk

kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan

tertentu.

3. Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan

universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga

supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub-

sistem. Solidaritas dalam sub-sistem sangat penting

untuk kelangsungan keseluruhan individualitas,

tetapi tidak mengganggu integrasi.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan

teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.

Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu

pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan

secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian

sampai penerapan massal.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan

MakalahPancasila 65

distributif, keadilan kontributif, dan keadilan

komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan

antara kepentingan individu dan masyarakat, karena

kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh

kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan

yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus

senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

Sebaliknya Pancasila dituntut terbuka dari kritik,

bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang

menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila

sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada

penyadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan

atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri

seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi

dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri,

khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai

budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang

berbudaya.

MakalahPancasila 66

BAB VI SIMPULAN

1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1.1 Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat

timbal balik sebagai berikut:

1). Hubungan Formal

2). Hubungan Secara Material

1.2 Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI

Tahun 1945

Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat

Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat

kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab

keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan

hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD

NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan.

1.3 Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan

Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya

dan Pertahanan dan Keamanan

2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

2.4 Pengertian Ideologi

Ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran

yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga

diartikan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan

asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan

untuk kelangsungan hidup.Ideologi terbagi mencadi

MakalahPancasila 67

dua,yaitu ideologi Terbuka dan Ideolgi tertutp, perbedaan

ideologi terbuka dan tertutup ini sangat mencolok,

sehingga dapat dengan mudah dikelompokkan.

2.5 Pancasila Dan Ideologi Dunia

Pancasila yang memiliki nilai-nilai religiusitas,

nasionalisme, internasionalisme, demokrasi dan keadilan

sosial merupakan konsep yang brilian dalam menghadapi

situasi dunia yang semakin terpolar. Tentunya nilai-nilai

universal yang termaktub dalam Pancasila dapat diterima

di benua manapun. Dunia ketiga pada saat ini membutuhkan

ideologi pemersatu agar tidak dimangsa oleh

fundamentalisme ekonomi “pasar bebas” dan fundamentalisme

agama.

Dalam perjalanan sejarah, Indonesia merupakan pelopor

Gerakan Non Blok dimana memiliki spirit memperjuangkan

kepentingan negara-negara yang baru merdeka. Modal

sejarah ini bisa dijadikan poin penting bahwa nilai-nilai

pancasila mampu menjadi alternatif ditengah polarisasi

ideologi kapitalisme dan sosialisme.

2.6 Pancasila Dan Agama

Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan ke-Indonesiaan

sebenarnya memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan

beragama. Hanya saja dalam prakteknya seringkali tidak

sebanding dengan norma dan retorika yang disampaikan pada

publik. Upaya menjadikan Pancasila sebagai ideologi murni

sendiri karena perjalanan sejarah yang panjang dan

melelahkan telah membuktikan bahwa Pancasila sebenarnya

sebagai karakteristik bangsa Indonesia sangat memenuhi

syarat," ujar Dosen Fisipol UMY Dr Zully Qodir Dalam

MakalahPancasila 68

diskusi Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila

di Era Reformasi di UII Selasa (29/1/2013).

3. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

3.1 Pengertian Filsafat

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani

“Philosophia” yang tersusun dari kata philos yang berarti

cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik

kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan

demikian phylosophia berarti mencintai kebijaksanaan.

Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat

merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup

yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi

peradaban manusia.

secara umum,filsafat merupakan ilmu yang berusaha

menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh

kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini,ciri-cirin

filsafat dapat di sebut sebagai usahaberpikir radikal,

menyeluruh, dan integral atau dapat di katakan sebagai

suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-

dalamnya.

a. Objek Studi Filsafat

1) Objek Formal

2) Objek Material

b. Bidang kajian Filsafat

1) Metafisika

2) Epistemologi

3) Aksiologi

4) Logika

3.2 Pengertian Filsafat Pancasila

MakalahPancasila 69

Filsafat pancasila dapat didefinisikan sebagai

repleksi kritis dan rasional tentang pancasila sebagai

dasar negara dan kenyataan budaya bangsa,dengan tujuan

untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar

dan menyeluruh.

3.2.1 Dasar ontologis pancasila

Dasar-dasar ontologis pancasila menunjukkan secara

jelas bahwa pancasila itu benar-benar ada dalam realitas

dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan

filsafat,dasar ontologis pancasila mengungkap status

istilah yang digunakan,isi dan susunan sila-sila,tata

hubungan,serta kedudukannya. Dengan kata

lain,pwngungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas

identitas dan entitas pancasila secara filosofis.

3.2.2 Dasar Epistemologi Pancasila

Epistemologi, terkait dengan sumber dasar

pengetahuan pancasila. Eksistensi pancasila dibangun

sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas

yang ada di masyarakat bangsa indonesia dengan lingkungan

yang heterogen, multicultur, dan multi etnik dengan cara

menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan

untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa

indonesia

3.2.3 Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologis terkait erat dengan penelaahan atas nilai

dari aspek aksiologi pancasila tidak bisa dilepaskan dari

manusia indonesia sebagai latar belakang, karena

pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (given

value) melainkan nilai yang diciptakan (created value)

oleh manusia indonesia. Nilai-nilai dalam pancasila hanya

MakalahPancasila 70

bisa di mengerti dengan mengenal manusia indonesia dan

latar belakangnya.

3.3 Hakikat Sila-Sila Pancasila

3.3.1 Sila Pertama: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

ke-Tuhanan yang maha Esa, mengandung pengertian dan

keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam

semesta, beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha

Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak

dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran,

melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan

yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui

kaidah-kaidah logika.

3.3.2 Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah

landasan manusia. Maka konsekuensinya dalam setiap aspek

penyelengaraan Negara antara lain hakikat Negara, bentuk

Negara, tujuan Negara , kekuasaan Negara, moral Negara

dan para penyelenggara Negara dan lain-lainnya harus

sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia.

3.3.3 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang

mendiami wilayah Indonesia Persatuan indonesia perwujudan

dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila I

dan II. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan,

suku bangsa, sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan

kesatuan sebagai satu bangsa yang padu tidak terpecah

belah oleh sebab apapun. Hakekat pengertian itu sesuai

dengan pembukaan UUD1945 alenia ke empat dan pasal-pasal

1,32,35,dan 36 UUD 1945

MakalahPancasila 71

3.3.4 Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ke IV adalah bahwa rakyat dalam menjalankan

kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-

keputusannya diambil dengan jalan musawarah dengan

pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada

Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang

diwakilinya. Hakekat pengertian itu sesuai dengan

pembukaan UUD alenia empat dan pasal-pasal 1,2,3,28 dan

37 UUD 1945.

3.3.5 Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia

Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung

makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus

sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib

pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan dengan

hidup manusia , yaitu hubungan keadilan antara manusia

satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan

tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya

sendiri (notonegoro).

4. Pancasila Sebagai Sistem Etika

4.1 Pengertian Etika

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan

mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau

bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan

berbagai ajaran moral.

4.2 Etika Pancasila

Etika pancasila adalah etika yang mendasarkan

penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila,

MakalahPancasila 72

yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan

dan keadilan.

4.3 Pancasila sebagai solusi problem bangsa

4.3.1 Kasus Korupsi sebagai wujud terjadinya krisis

moral.

Adanya krisis identitas bangsa yang terjadi selama

beberapa dekade menyebabkan mentalitas bangsa menjadi

tergerus dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika

krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat

hanya menjadikan Pancasila sebagai “buah bibir” saja

tanpa bisa menghayati kapitalis sebagai kenyataan akan

hal tersebut. Sebagai contoh adalah kasus korupsi

ditengah-tengah masyarakat. Kecenderungan tindak korupsi

tersebut dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham

fundamentalis dan hanya memihak dan menguntungkan satu

pihak saja, sedangkan masyarakat sebagai korban dari

korupsi tersebut.

4.3.2 Dasar Agama yang Lemah pada pengamalan Nilai

Ideologi Pancasila

Agama merupakan pondasi hidup setiap manusia, tanpa

adanya agama manusia tidak bisa berpikir secara naluri

dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang

salah. Indonesia merupakan negara yang meyakini

keberadaan agama sebagai hal tersebut, ada 6 keyakinan

yang terdapat di Indonesia dan masing-masing keyakinan

mempunyai dasar ataupun pedoman sesuai dengan

keyakinannya. Pancasila khususnya Sila ke-1 menyebutkan

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah jelas dan tidak

MakalahPancasila 73

diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan

percaya bahwa Tuhan itu ada. Keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat yang berbeda kepercayaan merupakan wujud

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bentuk

keharmonisan, kebersamaan, ketentraman, dan sebagainya.

Perbedaan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat itu

merupakan multikulturalisme bangsa Indonesia. Namun,

tidak jarang hal tersebut justru mendorong berbagai

keributan/kerusuhan. Substansi kerusuhan tersebut sangat

sempit dan kecil, tapi bisa juga menjadi kerusuhan

berskala besar dan sulit untuk menemukan jalan tengahnya,

dan bahkan bisa membawa nama masing-masing kelompok

tersebut dalam ranah konflik yang bersifat SARA (Suku,

Agama, Ras, dan Antar Golongan).

4.3.3 Dampak modernisasi dan globalisasi terhadap etika,

dan moral pelajar

Modernisasi dan globalisasi dapat memperngaruhi sikap

masyarakat dalam bentuk positif maupun negatif.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

  Sikap Positif

3) Penerimaan secara terbuka (open minded); lebih

dinamis, tidak terbelenggu hal-hal lama yang

bersikap kolot

4) Mengembangkan sikap antisipatif dan selektif

kepekaan dalam menilai hal-hal yang akan atau sedang

terjadi.

  Sikap Negatif

7) Menjadi tertutup.

8) Masyarakat yang telah merasa nyaman dengan kondisi

kehidupan masyarakat yang ada.

MakalahPancasila 74

9) Acuh tah acuh.

10) Masyarakat awam yang kurang memahami arti

strategis modernisasi dan globalisasi.

11) Kurang selektif dalam menyikapi perubahan

modernisasi.

12) Dengan menerima setiap bentuk hal-hal baru

tanpa adanya seleksi.

4.3.4 Kondisi Pelajar Saat Ini Dan

Permasalahan Yang Ditimbulkan

Menurunnya etika dan moral di atas disebabkan oleh

beberapa faktor :

1.   Longgarnya pegangan terhadap agama.

2.   Kurang efektifnya pembinaan moral yang

dilakukan oleh rumah tangga, sekolah maupun

masyarakat.

3.   Budaya yang materialistis, hedonistis dan

sekularistis.

4.   Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari

pemerintah.

5. Ingin mengikuti trend, bisa saja awalmya para remaja

merokok adalah ingin terlihat keren, padahal hal itu

sama sekali tidak benar. Lalu kalau sudah mencoba

merokok dia juga akan mencoba hal-hal yang lainnya

seperti narkoba dan seks bebas.

6. Himpitan ekonomi yang membuat para remaja stress dan

butuh tempat pelarian.

7.   Kurangnya pendidikan Agama dan moral

5. Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengemban Ilmu

MakalahPancasila 75

5.1 Pilar-Pilar Penyangga Bagi Eksistensi Ilmu

Pengetahuan

5.1.1 Pilar ontologi (ontology)

Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan

(eksistensi).

c. Aspek kuantitas : Apakah yang ada itu tunggal, dual

atau plural (monisme, dualisme, pluralisme )

d. Aspek kualitas (mutu, sifat) : bagaimana batasan,

sifat, mutu dari sesuatu (mekanisme, teleologisme,

vitalisme dan organisme).

5.1.2 Pilar epistemologi (epistemology)

Selalu menyangkut problematika teentang sumber

pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran,

kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar

kebenaran, sistem, prosedur, strategi.

5.1.3 Pilar aksiologi (axiology)

Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan

nilai (etis, moral, religius) dalam setiap penemuan,

penerapan atau pengembangan ilmu.

5.2 Prinsip-prinsip berpikir ilmiah

1) Objektif

2) Rasional

3) Logis

4) Metodologis

5) Sistematis

5.3 Masalah nilai dalam IPTEK

5.3.1Keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya

Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi manusia

dewasa ini adalah keserbamajemukan ilmu itu sendiri.Ilmu

MakalahPancasila 76

pengetahuan tidak lagi satu, kita tidak bisa mengatakan

inilah satu-satunya ilmu pengetahuan yang dapat mengatasi

problem manusia dewasa ini.Berbeda dengan ilmu

pengetahuan masa lalu lebih menunjukkan keekaannya

daripada kebhinekaannya.Seperti pada awal perkembangan

ilmu pengetahuan berada dalam kesatuan filsafat.

5.3.2 Dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan

a) Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

b) Akibat teknologi pada perilaku manusia

5.3.3 Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ada empat hal pokok agar ilmu pengetahuan dan

teknologi dikembangkan secara konkrit, unsur-unsur mana

yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat agar

masyarakat itu tetap manusiawi.

a. Rumusan hak azasi merupakan sarana hukum untuk

menjamin penghormatan terhadap manusi

b. Keadilan dalam bidang sosial, politik, dan

ekonomi sebagai hal yang mutlak.

c. Soal lingkungan hidup.

d. Nilai manusia sebagai pribadi

5.4 Pancasila sebagai Dasar Nilai Dalam Strategi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara

imperatif kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

Indonesia.Pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila

MakalahPancasila 77

suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu.Dalam

konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi

ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dimensi

ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia

untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti,

atau ”an unfinished journey”.

5.5 Strategi Pengembangan IPTEK Pancasila Sebagai

Dasar Nilai

Peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila

adalah sebagai berikut.

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan

universalisme dalam sila-sila yang lain

4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan

teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.

5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan

distributif, keadilan kontributif, dan keadilan

komutatif.

MakalahPancasila 78

DAFTAR PUSTAKA

https://www.academia.edu/5326624/

PANCASILA_SEBAGAI_IDEOLOGI_DAN_DASAR_NEGARA_BAB_VI_

http://multiajaib.blogspot.com/2014/09/pengertian-

pancasila-sebagai-dasar.html

https://www.academia.edu/6568652/

PANCASILA_SEBAGAI_IDEOLOGI_NEGARA

http://8b-officialblog.blogspot.com/p/bab-2-konstitusi-

yang-pernah-digunakan.html

https://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-

8/pancasila-sebagai-ideologi-dan-dasar-negara/

http://praingfamily.wordpress.com/artikel/budaya/tujuan-

pancasila-sebagai-ideologi-negara/

http://cecepsuhardiman.blogspot.com/2013/06/pancasila-

sebagai-sistem-filsafat.html

https://www.academia.edu/4968743/

Pancasila_sebagai_Sistem_Filsafat

https://www.academia.edu/7336356/

PANCASILA_SEBAGAI_SISTEM_FILSAFAT

http://rohimzoom.blogspot.com/2013/10/pancasila-sebagai-

sistem-etika.html

https://prezi.com/mqz3vthggpnc/pancasila-sebagai-sistem-

etika/

https://prisma.lppm.ugm.ac.id/research/10456

http://anislestarihasim.blogspot.com/2014/01/pancasila-

sebagai-dasar-pengembangan.html

http://hamdanhusein.blogspot.com/2014/09/pancasila-

sebagai-dasar-nilai.html

MakalahPancasila 79