Upload
khangminh22
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 186 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90
Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, perlu mengatur
kembali pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran yang lebih transparan dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2-
Menetapkan
PERTAMA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Prose s Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN.
: Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang
selanjutnya disebut Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- 3 -
KEDUA : Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai
acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan dan mitra kerja yang melaksanakan
perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas;
5. Menteri Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
^sesuai dengan aslinya
IO HUKUM,
iJI HERPRIARSONO
- 4 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 186 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEDOMAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tantangan utama pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
adalah terbatasnya ruang gerak kapasitas fiskal sebagai akibat dari
terbatasnya sumber pendanaan sehingga menambah kompleksitas
pemilihan prioritas pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan
tersebut, diterapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan
kualitas belanja (Quality of Spending) melalui pemantapan penerapan
sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Proses penyusunan RKA-K/L mengatur 2 (dua) materi pokok, yaitu
pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran. Pendekatan
yang digunakan dalam penyusunan anggaran dengan memperkuat
Penganggaran Berbasis Kinerja, penerapan Penganggaran Terpadu dan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Selanjutnya, proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya, dimulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan
penetapan Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran
- 5-
tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku
kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam
rangka penyusunan APBN, terdapat 4 (empat) pentahapan dalam
penyusunan anggaran yaitu pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu
anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu
tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/L
sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya.
1.2 Dasar Legalitas
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Perhubungan ditetapkan berdasarkan landasan idiil
Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, Peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan,
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan peraturan
perundang-undangan di bidang transportasi.
Berdasarkan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai
panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
- 6 -
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah dalam
rangka tersusunnya dokumen penganggaran yang tertib, efisien, efektif,
ekonomis, transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
1.4 Pengertian
1. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam angka
dan dinyatakan dalam unit mone ter untuk jangka waktu (periode)
tertentu.
2. Rencana Kerja adalah serangkaian proses yang disusun dalam skala
prioritas untuk mencapai tujuan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Perhubungan yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan
Kementerian Perhubungan yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementerian / Lembaga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan
oleh pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan sebagai usulan Rencana Kerja Kementerian.
6. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar Pagu Anggaran yang diberikan
kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan
Renja.
- 7-
7. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu
Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan
kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA.
8. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut
Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran
yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil
pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara
hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah
dan DPR.
9. Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) adalah forum antara
Kementerian dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membahas dan
menyepakati rincian program dan kegiatan prioritas yang berdasarkan
Pagu Indikatif Kementerian;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
kebenaran dari kriteria kesiapan (readiness criterio.) dari dokumen
yang diusulkan.
11. Reviu adalah kegiatan untuk meninjau ulang kembali terhadap
kualitas pencapaian output/ outcome dalam perencanaan dan
pengganggaran kegiatan yang diusulkan.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
lini Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan
Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.
13. Aparat Pengawas Internai Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern (audit interrì).
- 8 -
14. Pejabat Eselon II Kantor Pusat Kementerian Perhubungan adalah
Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris
Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat di
lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ketua Mahkamah
Pelayaran, serta Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan
Transportasi.
15. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
17. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh) tahun berupa RPJP Nasional yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Perhubungan,
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian
Perhubungan adalah dokumen perencanaan Kementerian
Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perhubungan yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Perhubungan
adalah dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk
periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai
- 9 -
acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara.
23. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan
atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi
penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan
hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan
belanja negara.
24. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau
dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing.
25. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang
diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat
oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga
negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
26. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap
penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan,
rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari
dalam negeri atau luar negeri.
27. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut
sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan
- 10-
mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan
pembagian risiko diantara para pihak.
28. E-Planning adalah inovasi dalam proses penyusunan RKA Kementerian
Perhubungan melalui media elektronik, dimana biasanya penyusunan
RKA dilakukan melalui paper base atau dengan rapat tatap muka
dalam pengusulan dan pembahasan kegiatan program RKA
Kementerian Perhubungan menjadi berbasis aplikasi.
- 11-
BAB II
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
2.1 Pendekatan Penyusunan Anggaran
Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari pendekatan
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka
pengeluaran jangka menengah (KPJM).
a. Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi
penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya, dengan kata lain
bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus
terwujud terlebih dahulu.
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L
untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifìkasi anggaran
menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau
keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar
tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang
bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan
dapat mewujudkan Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas
akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang
dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk
satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam
penggunaannya.
Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut di
atas, penyusunan RKA-K/L menggunakan hasil restrukturisasi
- 12-
program/kegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran
menurut program dan kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan
satker untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi
anggaran menurut organisasi.
b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan
dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan
efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja
adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau
hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:
1. pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and
outcome oriented] ;
2. pengalokasian anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-
fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money
follow function);
3. terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let thè manager manages).
Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK
bertujuan untuk:
1. menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang
akan dicapai (directly linkages betweenperformance and budget)-,
2. meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran
(operational efficiency);
- 13-
3. meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam
melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility
and accountability).
Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK
menggunakan instrumen sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk
mengukur Kinerja;
2. Standar Biaya merupakan satuan biaya yang ditetapkan baik
berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;
3. Evaluasi Kinerja merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran
Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi
penyerapan anggaran.
Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan
instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara
operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan
yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen
perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai
tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L).
Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Renja K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L
tercermin dalam dokumen RKA K/L dan DIPA yang juga merupakan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta
mempunyai keterkaitan erat.
- 14-
Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Ekspektasi
dari kebijakan tersebut adalah hasil/kinerja secara nasional (national
outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya
berdasarkan tugas-fungsi yang diemban dan mengacu RKP dimaksud,
K/L menyusun:
a. Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada
Unit Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya;
b. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit
pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di
lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung
jawabnya.
Perumusan hasil pada program dan keluaran pada kegiatan dalam
penerapan PBK merupakan hai penting disamping perumusan
indikator kinerja program/kegiatan. Rumusan indikator kinerja ini
menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang
telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil yang diharapkan. Indikator
kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur se telah
program /kegiatan tersebut diimplementasikan. Indikator yang
digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan
PBK dapat dilihat dari sisi:
- 15-
1. masukan (input)
Indikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber
daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau
program.
2. keluaran (output)
Indikator output dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa
yang dihasilkan suatu kegiatan atau program.
3. hasil (outcome)
Indikator outcome dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk
kualitas pelayanan) suatu program atau kegiatan.
c. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan
implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif
memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi:
1. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai
berbagai rencana belanja pemerintah. Aspek pertama ini
merupakan pendekatan top-down yang ditetapkan oleh otoritas
fiskal;
2. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek
kedua ini adalah pendekatan bottom-up, yang disusun oleh setiap
unit pelaksana kebijakan belanja negara;
3. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hai tersebut,
yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan
- 16-
anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on going
policies).
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM, K/L
perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategis
(Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan
dalam menyusun RKP dan Renja KL. Dengan demikian, dalam
konteks Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, kebijakan belanja
anggaran akan selalu selaras dengan prioritas-prioritas
pemerintah.
Dengan demikian, implementasi dari Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah akan menjadikan kebijakan alokasi belanja anggaran akan
selaras dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan dalam jangka
menengah, beserta dengan proyeksi dampak fiskal yang akan
ditimbulkan.
2.2 Klasifikasi Anggaran
Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi
klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggaran sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang
bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan
benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan
APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses penyusunan APBN atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun
berdasarkan postur anggaran APBN sesuai surat Bersama Menteri
Keuangan dan atau Menteri PPN/ Kepala Bappenas untuk tahun
- 17-
perencanaan, dengan sumber pembiayaan APBN meliputi Rupiah Murni,
Rupiah Murni Pendamping, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
Badan Layanan Umum (BLU), Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri,
Pinjaman Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara dan Surat
Berharga Negara.
2.3 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
a. Acuan Penyusunan
Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mengacu pada:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian;
4. Rencana Kerja (RENJA) Kementerian;
5. Rencana Induk;
6. Sistem Transportasi Nasional yang dijabarkan dalam Tataran
Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran
Transportasi Lokal;
7. Kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan
melalui pendekatan bottom up planning dan top down planning;
9. Aspirasi DPR-RI yang diusulkan pada saat Rapat Kerja dan/atau
Rapat Dengar Pendapat yang telah memenuhi kriteria perencanaan;
10. Usulan program kegiatan dari Pemerintah Daerah yang telah
dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas).
- 18-
b. Prioritas Pengalokasian Anggaran
Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran memperhatikan
pemenuhan kebutuhan anggaran dengan prioritas sebagai berikut:
1. pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional yang
sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium dan tunjangan,
operasional dan pemeliharaan perkantoran;
2. mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional;
3. dukungan transportasi dalam rangka mewujudkan konektivitas
pada wilayah prioritas (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,
Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Daerah Rawan
Bencana, serta Daerah Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan
Negara);
4. penyelesaian proyek Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan
pembayaran tunggakan;
5. pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan kontrak tahun jamak/
Multiyears Contract Project;
6. penyediaan dana pendamping;
7. pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi;
8. pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara;
9. program kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi
masyarakat;
10. pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, termasuk
pelaksanaan program vokasi.
c. Tahapan Penyusunan RKA
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kementerian dilakukan
untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran
dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran merupakan bagian dari
- 19-
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara
garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran terbagi atas:
a. Pagu Kebutuhan;
b. Pagu Indikatif;
c. Pagu Anggaran;
d. Pagu Alokasi Anggaran;
e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
1. Pagu Kebutuhan
a) Penyampaian Usulan
1) Penyampaian usulan kegiatan oleh pemrakarsa, dapat
dilakukan oleh:
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
b. Kepala Satuan Kerja;
c. Bupati/Walikota;
d. Gubernur;
e. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara;
f. Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian lainnya;
g. Masyarakat.
2) Usulan kegiatan oleh Kepala UPT/Kepala Satuan Kerja
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal/Kepala Badan.
3) Usulan kegiatan oleh Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh
Gubernur cq Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, untuk
selanjutnya disampaikan ke Menteri dengan tembusan
Direktur Jenderal/Kepala Badan.
4) Usulan kegiatan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Non
Kementerian lainnya/Direktur Utama Badan Usaha Milik
- 20 -
Negara disampaikan ke Menteri dengan tembusan Direktur
Jenderal/Kepala Badan terkait.
5) Usulan dari masyarakat dapat disampaikan melalui
Pemerintah Daerah setempat sesuai peraturan perundang-
undangan.
b) Koordinasi Awal
Unit Kerja Eselon I dapat melakukan koordinasi awal dengan
melibatkan unit kerja masing-masing dalam rangka penyusunan
rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan untuk memadukan
usulan rencana kerja baik dari segi teknis operasional,
pendanaan serta sinkronisasi antar jenis kegiatan mengacu
pada pedoman penyusunan, untuk selanjutnya hasil koordinasi
awal diusulkan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro
Perencanaan.
c) Pembahasan Terpadu
1) Usulan kegiatan selanjutnya dibahas dalam forum
pembahasan terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal cq. Biro Perencanaan dengan melibatkan unsur
Unit Kerja Eselon I (Setditjen/Setbadan, Direktorat
Teknis/Kepala Pusat), UPT/Satuan Kerja di Kementerian
Perhubungan, Pemerintah Daerah dan melibatkan Biro
Keuangan, Biro LPPBMN serta Pustikomhub.
2) Pelaksanaan pembahasan terpadu selambat-lambatnya
dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari, dengan
mengacu usulan program/kegiatan berdasarkan hasil
koordinasi awal yang dilakukan oleh masing-masing Unit
Kerja Eselon I.
- 21 -
3) Dalam pembahasan terpadu, usulan kegiatan mengacu
kepada ketentuan sebagai berikut:
(1) kesesuaian dengan rencana tata ruang nasional/wilayah;
(2) kesesuaian dengan tataran transportasi nasional, wilayah
dan lokal;
(3) usulan kegiatan masuk dalam Rencana Strategis
(RENSTRA);
(4) tertampung dalam Rencana Induk Nasional masing -
masing moda dan mempunyai rencana teknis tiap simpul
dan jaringan transportasi;
(5) ketersediaan lahan, dalam hai lahan yang diadakan oleh
pihak lain harus dibuktikan dengan dokumen
kepemilikan lahan dan usulan hibah kepada Kementerian
Perhubungan, sedangkan lahan yang sedang dalam
proses pengadaan/pembebasan atau pengadaannya
dilaksanakan secara simultan dengan pekerjaan
konstruksi dibuktikan dengan rencana pembebasan dan
dokumen pendukung pengadaannya;
(6) kepastian ketersediaan jalan akses atau yang sedang
dalam proses pengadaan/pembebasan yang dibuktikan
melalui MoU/ Surat;
(7) memiliki bukti Berita Acara (BA) serah terima aset jika
pembangunan dilaksanakan dari aset pemerintah
daerah / swasta yang diserahkan kepada Pemerintah
Pusat atau bukti MoU jika pembangunan dilaksanakan di
aset TNI/pemda/instansi lainnya;
(8) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditandatangani
minimal oleh pemrakarsa atau Kepala UPT/Kepala
- 22 -
Satuan Kerja yang memuat penjelasan/keterangan logis
mengenai kegiatan yang diusulkan untuk diberi alokasi
anggaran dan mengurai variable 5W+2H (What, Why,
Where, When, Who, How dan How Muchi)-,
(9) Rencana Anggaran Biaya yang telah ditandatangani
minimal oleh pemrakarsa atau Kepala UPT/Kepala
Satuan Kerja yang memuat perhitungan analisa harga
satuan masing-masing komponen dengan mengacu
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Masukan, Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Standar Biaya, atau Peraturan Bupati/Walikota/
Gubernur tentang Standar Biaya Setempat;
(10) Kelengkapan data dukung disampaikan paling lambat
pada bulan Maret.
4) Hasil pembahasan terpadu harus dituangkan dalam berita
acara pembahasan dan ditandatangani oleh Tim Pembahas,
Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi/Bappeda Pro vinsi
serta Kepala UPT/Kepala Satuan Kerja;
5) Tim Pembahas yang menandatangani berita acara
merupakan pejabat struktural atau yang ditunjuk pada Biro
Perencanaan, Setditjen/Setbadan, Direktorat Teknis/Kepala
Pusat;
6) Usulan kegiatan yang tertuang dalam berita acara
pembahasan terpadu menjadi dasar UPT/Satker untuk
dilakukan input dalam aplikasi e-planning.
d) Pieno Penetapan
1) Rekapitulasi hasil pembahasan terpadu yang memenuhi
kaidah perencanaan dan penganggaran dilaporkan kepada
- 23 -
Menteri Perhubungan oleh Sekretaris Jenderal cq Kepala
Biro Perencanaan, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat
Pieno Penetapan Pagu Kebutuhan;
2) Rapat Pieno dipimpin oleh Menteri Perhubungan dan/atau
Sekretaris Jenderal dengan dihadiri oleh seluruh Pejabat
Eselon I di Kementerian Perhubungan;
3) Usulan hasil pagu kebutuhan per program berdasarkan
Rapat Pieno disampaikan kepada Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian
Keuangan.
2. Pagu Indikatif
a) Penyusunan Pagu
1) Penyusunan Pagu Indikatif berpedoman surat Pagu Indikatif
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/
Kepala Bappenas;
2) Dalam hai terdapat perbedaan antara Pagu Indikatif yang
ditetapkan melalui surat bersama antara Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan usulan
Kementerian, maka dilakukan penyempurnaan Pagu
Indikatif Per Program yang ditetapkan Menteri cq. Sekretaris
Jenderal;
3) Berdasarkan penetapan Pagu Indikatif Per Program, maka
Sesitjen, Sesditjen, Sesbadan dan Kepala Biro Perencanaan
menyiapkan rancangan rincian kegiatan Pagu Indikatif
dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama
Eselon II terkait di lingkungan unit organisasi masing-
masing dan UPT/Satker;
- 24 -
4) Rincian kegiatan dalam Pagu Indikatif wajib diinformasikan
oleh Unit Kerja Eselon I kepada seluruh kepala UPT/Satker
di lingkungannya, untuk selanjutnya UPT/Satker menginput
dan mengunggah rincian kegiatan dalam e-planning-,
5) Penyusunan rincian kegiatan dalam Pagu Indikatif disusun
berdasarkan skala prioritas dari usulan kegiatan yang
terdapat dalam Pagu Kebutuhan;
6) Bila usulan kegiatan tidak terdapat dalam Pagu Kebutuhan
harus mendapatkan persetujuan Menteri;
7) Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan
kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan
penganggaran, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah
disusun oleh Unit Kerja Eselon I diteliti kembali oleh
Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan direviu
kembali oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana ketentuan;
8) Penelitian dan reviu dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan readiness criterio, terhadap kegiatan strategis yang
sudah diidentifikasi antara Unit Kerja Eselon I bersama
Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan sebagaimana
ketentuan. Reviu juga dilakukan terhadap penelaahan HPS
(Harga Perkiraan Sendiri) dari masing-masing unit kerja dan
dapat diperbaiki sampai dengan proses penyusunan Pagu
Alokasi Anggaran. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian
dan reviu dapat dilaksanakan secara bersamaan;
9) Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan dengan metode
rapat untuk pembahasan/klarifikasi lebih mendalam dengan
menghadirkan Setijen, Sesditjen, Unit Kerja Eselon II terkait
dan UPT/Satker;
- 25 -
10) Hasil penelitian dan reviu terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran harus dituangkan dalam berita acara dalam
e-planning dan ditandatangani oleh Tim Pembahas;
11) Tim Pembahas yang menandatangani berita acara
merupakan pejabat struktural atau yang ditunjuk pada Biro
Perencanaan, Setditjen/Setbadan, Direktorat Teknis/Kepala
Pusat;
12) Rincian kegiatan dalam Pagu Indikatif Unit Kerja Eselon I
yang telah disusun disampaikan ke Menteri sebagai bahan
acuan dalam pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional;
13) Menteri selanjutnya menyampaikan Renja Kementerian
berdasarkan rincian kegiatan yang disusun kepada
Kementerian PPN/Bappenas dam Kementerian Keuangan
untuk bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah;
14) Selanjutnya dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara
Kementerian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian
Keuangan dan hasil pertemuan dimaksud menjadi masukan
dalam penyempurnaan Renja Kementerian.
b) Identifikasi Kegiatan Strategis
1) Unit Kerja Eselon I bersama Sekretariat Jenderal cq. Biro
Perencanaan mengindentifikasi kegiatan strategis yang
meliputi kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN), Prioritas
Nasional, Arahan Presiden, Arahan Menteri, Aspirasi DPR,
dukungan Ibu Kota Negara (IKN, dan kegiatan yang harus
diselesaikan dalam jangka waktu terbatas serta kegiatan
prioritas K/L yang merupakan kegiatan lainnya dalam
- 26 -
mendukung pencapaian program K/L untuk selanjutnya
disepakati menjadi kegiatan yang akan tertampung dalam
DIPA;
2) Kegiatan strategis dan prioritas K/L yang tidak teralokasikan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran atau terdapat
penyesuaian dikarenakan Kebijakan Nasional, akan menjadi
stock program sesuai pentahapan dalam Renstra
Kementerian Perhubungan melalui mekanisme rolling pian.
3. Pagu Anggaran
a) Penyusunan Pagu
1) Penyusunan Pagu Anggaran berpedoman surat Pagu
Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2) Dalam hai terdapat perbedaan antara Pagu Anggaran yang
ditetapkan melalui surat bersama antara Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan usulan
Kementerian, maka dilakukan penyempurnaan Pagu
Anggaran Per Program yang ditetapkan Menteri cq.
Sekretaris Jenderal;
3) Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran Per Program, maka
Sesitjen, Sesditjen, Sesbadan dan Kepala Biro Perencanaan
menyiapkan rancangan rincian kegiatan Pagu Anggaran
dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama
Eselon II terkait di lingkungan unit organisasi masing-
masing dan UPT/Satker;
4) Rincian kegiatan dalam Pagu Anggaran wajib diinformasikan
oleh Unit Kerja Eselon I kepada seluruh kepala UPT/ Satker
- 27 -
di lingkungannya, untuk selanjutnya UPT/Satker menginput
dan mengunggah rincian kegiatan dalam e-planning-,
5) UPT/Satker tersebut dapat memberikan tanggapan atas
penetapan usulan rincian kegiatan Pagu Anggaran kepada
Pejabat Eselon I masing-masing, dengan tembusan
Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Inspektorat
Jenderal;
6) Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan RKA, agar melakukan
proses penandaan (tagging) pada aplikasi perencanaan
anggaran;
7) Bila usulan kegiatan tidak terdapat dalam Pagu Kebutuhan
harus mendapatkan persetujuan Menteri;
8) Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan
kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan
penganggaran, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah
disusun oleh Unit Kerja Eselon I diteliti kembali oleh
Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan direviu
kembali oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana ketentuan;
9) Penelitian dan reviu dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan readiness criterio, terhadap seluruh usulan
kegiatan yang disampaikan sebagaimana ketentuan. Adapun
jadwal pelaksanaan penelitian dan reviu dapat dilaksanakan
secara bersamaan;
10) Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan dengan metode
rapat untuk pembahasan/klarifikasi lebih mendalam dengan
menghadirkan Setijen, Sesditjen, Unit Kerja Eselon II terkait
dan UPT/ Satker;
- 28 -
11) Hasil penelitian dan reviu terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran harus dituangkan dalam berita acara dalam
e-planning dan ditandatangani oleh Tim Pembahas;
12) Tim Pembahas yang menandatangani berita acara
merupakan pejabat struktural atau yang ditunjuk pada Biro
Perencanaan, Setditjen/Setbadan, Direktorat Teknis/Kepala
Pusat;
13) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun dan
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggung
jawab program dan disampaikan kepada Menteri untuk
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan penelaahan
antara Kementerian, Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas, bahan penyusunan Nota
Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta bahan
pembahasan dengan DPR RI dalam Rapat Kerja dengan
Menteri dan Rapat Dengar Pendapat dengan masing-masing
Pejabat Eselon I.
c) Penetapan Kegiatan Strategis
1) Unit Kerja Eselon I bersama Sekretariat Jenderal cq. Biro
Perencanaan menyepakati kegiatan strategis dan kegiatan
prioritas K/L dalam RKA Kementerian dituangkan dalam
berita acara kesepakatan/surat, untuk selanjutnya dialokasi
dalam DIPA Kementerian dengan mengacu prioritas
pengalokasian anggaran;
- 29 -
2) Kegiatan strategis dan prioritas K/L yang tidak teralokasikan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran atau terdapat
penyesuaian dikarenakan Kebijakan Nasional, akan menjadi
stock program sesuai pentahapan dalam Renstra
Kementerian;
3) Stock program disusun pada saat penyusunan Pagu
Anggaran dengan melihat kapasitas ruang fiskal di masing-
masing Unit Kerja Eselon 1;
4) Rincian kegiatan dalam stock program tahun berikutnya,
disepakati oleh Unit Kerja Eselon I bersama Sekretariat
Jenderal cq. Biro Perencanaan, dengan memperhatikan
ketentuan readiness criteria.
4. Pagu Alokasi Anggaran
a) Penyusunan Pagu
1) Pejabat Eselon I menyusun rincian kegiatan berdasarkan
Pagu Alokasi Anggaran yang ditetapkan melalui surat
bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas, dengan mengacu kepada rincian kegiatan dalam
Pagu Anggaran;
2) Rincian kegiatan dalam Pagu Alokasi Anggaran disampaikan
kepada Menteri sebagai bahan pembahasan dengan DPR RI,
untuk selanjutnya hasil kesepakatan pembahasan yang
merupakan masukan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat
Dengar Pendapat dipergunakan dalam penyesuaian Rencana
Kerja dan Anggaran, sesuai dengan skala prioritas dan
kaidah perencanaan penganggaran;
- 30 -
3) Unit Kerja Eselon I wajib menginformasikan rincian kegiatan
kepada seluruh kepala UPT/Satker di lingkungannya, untuk
selanjutnya UPT/Satker menginput dan mengunggah rincian
kegiatan dalam e-planning;
4) Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan RKA, agar melakukan
proses penandaan (tagging) pada aplikasi perencanaan
anggaran;
5) Bila usulan kegiatan tidak terdapat dalam Pagu Kebutuhan
harus mendapatkan persetujuan Menteri;
6) Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan
kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan
penganggaran, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah
disusun oleh Unit Kerja Eselon I diteliti kembali oleh
Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan direviu
kembali oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana ketentuan;
7) Penelitian dan reviu dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan readiness criterio, sebagaimana ketentuan, dengan
penelitian dilaksanakan secara menyeluruh terhadap usulan
yang disampaikan sedangkan reviu dilaksanakan terhadap
kegiatan barn yang tidak diusulkan dalam pagu anggaran.
Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dan reviu dapat
dilaksanakan secara secara bersamaan;
8) Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan dengan metode
rapat untuk pembahasan/klarifikasi lebih mendalam dengan
menghadirkan Setijen, Sesditjen, Unit Kerja Eselon II terkait
dan UPT/Satker;
- 31 -
9) Hasil penelitian dan reviu terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran harus dituangkan dalam berita acara dalam
e-planning dan ditandatangani oleh Tim Pembahas;
10) Tim Pembahas yang menandatangani berita acara
merupakan pejabat struktural atau yang ditunjuk pada Biro
Perencanaan, Setditjen/Setbadan, Direktorat Teknis/Kepala
Pusat;
11) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun dan
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggung
jawab program dan disampaikan kepada Menteri untuk
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan penelaahan
antara Kementerian, Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas, dilengkapi dengan lembar
persetujuan Komisi V DPR RI dan dokumen pendukung
lainnya.
b) Penetapan Blokir
1) Dalam rangka mensinkronisasikan catatan penelitian dan
reviu, maka dilakukan rapat bersama antara Sekretariat
Jenderal cq Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal
untuk menyepakati kegiatan-kegiatan yang berpotensi
menjadi catatan atau blokir, untuk selanjutnya rincian
kegiatan tersebut disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai
penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan atau
penyesuaian bila diperlukan;
2) Sebagai tidak lanjut penelitian dan reviu, Sekretariat
Jenderal cq. Biro Perencanaan dapat memberikan tanda
- 32 -
atau catatan pada Rencana Kerja dan Anggaran yang
selanjutnya akan menjadi catatan di Halaman IV DIPA atau
catatan blokir dari internai kementerian;
3) Kegiatan yang diberikan catatan atau blokir dapat diusulkan
untuk diproses lanjut penghapusan catatan atau dapat
direalokasi/direvisi untuk kegiatan lain pada tahun berjalan,
dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Berdasarkan hasil penelaahan oleh Kementerian Keuangan
dan Kementerian PPN/Bappenas dapat dilakukan perbaikan
dan atau penambahan catatan blokir sehingga akan menjadi
rekapitulasi catatan blokir final dan bersifat mengikat
sebagai dasar pengesahan DIPA.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
a) Mekanisme
1) Mekanisme penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Menteri
Keuangan;
2) Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, Menteri selaku
Pengguna Anggaran menunjuk pejabat Eselon I terkait
sebagai pejabat penandatangan DIPA Induk.
d. Evaluasi Kemanfaatan
1. Evaluasi kemanfaatan merupakan reviu terhadap rencana
pemanfaatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan
Kajian Pra Feasibliblity Study (Pra FS), Feasiblility Study (FS),
Masterplan, Detail Enginering Design (DED) termasuk kajian awal
proyek yang akan dikerjakan dengan skema KPBU, untuk menilai
-33-
outcome yang dihasilkan dari suatu proyek. Evaluasi manfaat
diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap prioritas
proyek berdasarkan tingkat pemanfaatannya, staging pelaksanaan
proyek, serta potensi dampak outcome dalam proses pembangunan;
2. Rincian program/kegiatan hasil pagu indikatif disampaikan
Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan kepada Badan Litbang
untuk dilakukan evaluasi kemanfaatan terhadap kriteria kegiatan
pada masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:
a) Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen
Perkeretaapian untuk kegiatan belanja modal maupun belanja
barang yang bernilai > Rp. 20 miliar;
b) Ditjen Perhubungan Darat, BPSDMP, Badan Litbang, BPTJ,
Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk kegiatan
belanja modal maupun belanja barang yang bernilai > Rp. 10
miliar;
3. Badan Litbang juga melakukan evaluasi usulan kajian atau studi di
Kementerian Perhubungan untuk menghindari duplikasi kegiatan
dengan mempertimbangkan Rencana Prioritas Riset Nasional;
4. Usulan hasil pagu indikatif yang berkaitan dengan teknologi
informasi disampaikan kepada Pustikomhub untuk mendapatkan
evaluasi dan rekomendasi program;
5. Hasil evaluasi kemanfaatan, hasil evaluasi usulan kajian atau studi,
serta evaluasi teknologi informasi disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal cq. Biro Perencanaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah Pagu Anggaran diterbitkan.
-34-
e. Penelitian dan Reviu
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran,
Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pendukungnya yang telah
disusun menggunakan format dan sistem aplikasi yang dibangun oleh
Kementerian Keuangan dan telah ditandatangani oleh pejabat terkait,
disampaikan oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab program
kepada:
1. Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan untuk diteliti; dan
2. Inspektorat Jenderal untuk direviu.
1. Fokus Penelitian dan Reviu
Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan melalui verifikasi
dalam aplikasi e-planning atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan terhadap penerapan
kaidah-kaidah perencanaan, yang difokuskan untuk meneliti :
a) konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume
keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja dan
Rencana Kerja Pemerintah;
b) kesesuaian total pagu dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan
dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
c) kesesuaian rincian sumber dana dalam Rencana Kerja dan
Anggaran dengan sumber dana yang ditetapkan;
d) kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran sesuai
dengan kategori pada semua keluaran (output) yang dihasilkan;
e) kelengkapan dokumen pendukung Rencana Kerja dan Anggaran
antara lain rencana kerja dan anggaran Satker, kerangka acuan
kerja/ rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung lainnya.
-35-
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan untuk memberikan
keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan
penerapan kaidah-kaidah perencanaan, yang difokuskan pada:
a) kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran
(output);
b) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara
lain penerapan standar biaya akutansi pemerintah, standar biaya
masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya,
penggunaan akun serta hal-hal yang dibatasi atau dilarang,
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri,
pinjaman/hibah dalam negara, Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), kontrak tahun jamak
(Multiyears Contract/ MYC), dan pengalokasian anggaran yang
akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan
Usaha Milik Negara;
c) kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan
kategori pada semua keluaran (output) yang dihasilkan;
d) kelengkapan dokumen pendukung Rencana Kerja dan Anggaran
antara lain rencana kerja dan anggaran Satker, kerangka acuan
kerja/ rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung lainnya;
e) kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan
untuk mendanai Inisiatif Barn dan/atau rincian anggaran Angka
Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.
2. Kelengkapan Data Dukung
Penelitian dan reviu dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan readiness criterio sebagai berikut:
-36-
a) kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;
b) kesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian;
c) kesesuaian dengan Renja Kementerian;
d) kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah;
e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah
ditandatangani oleh Kepala UPT/ Kepala Satker;
f) ketersediaan lahan, dalam hai lahan yang diadakan oleh pihak
lain harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan lahan dan
usulan hibah kepada Kementerian Perhubungan, sedangkan
lahan yang sedang dalam proses pengadaan/pembebasan atau
pengadaannya dilaksanakan secara simultan dengan pekerjaan
konstruksi dibuktikan dengan rencana pembebasan dan
dokumen pendukung pengadaannya;
g) kepastian ketersediaan jalan akses atau yang sedang dalam
proses pengadaan/pembebasan yang dibuktikan melalui
MoU/Surat;
h) memiliki bukti Berita Acara (BA) serah terima aset jika
pembangunan dilaksanakan dari aset pemerintah daerah/ swasta
yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau bukti MoU jika
pembangunan dilaksanakan di aset TNI/pemda/instansi lainnya;
i) bukti telah dilengkapi dengan Rencana Induk (Masterplan) Simpul
dan atau Jaringan;
j) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Eselon II terkait,
yang memuat penjelasan/keterangan logis mengenai kegiatan
yang diusulkan untuk diberi alokasi anggaran dan mengurai
variable 5W+2H (What, Why, Where, When, Who, Hou> dan Hou>
-37-
Much). Ketentuan lebih lanjut data dukung yang harus disetujui
oleh Eselon II Terkait, diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
k) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Eselon II terkait,
yang memuat perhitungan analisa harga satuan masing-masing
komponen dengan mengacu Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Standar Biaya, atau Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur
tentang Standar Biaya Setempat;
l) terkait kelengkapan usulan pembebasan lahan/ ganti rugi tanah,
Kerangka Acuan Kerja/KAK ditandatangani oleh Pejabat Eselon II
terkait dan Rencana Anggaran Biaya ditandatangani oleh Pejabat
Eselon III yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara
pada Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan;
m) hasil studi kelayakan, desain terinci/DED, gambar-gambar dan
layout yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat
Eselon II Direktorat Teknis/Kepala Pusat;
n) spesifikasi teknis atau e-katalog dan atau surat penawaran dari 2
(dua) vendor berbeda untuk pengadaan barang atau peralatan
penunjang;
o) terkait kebutuhan belanja pegawai masing-masing unit kerja,
dilengkapi dengan daftar normatif pegawai;
p) untuk pembangunan gedung umum milik negara (gedung kantor,
gedung administrasi, gedung operasional, rumah dinas)
dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan
gedung umum dari Dinas PU setempat. Sedangkan untuk
rehabilitasi harus dilengkapi rekomendasi dari Dinas PU
setempat, foto kerusakan dan data pendukung lainnya seperti
-38-
rencana biaya pemeliharaan dan operasi, data analisis kerusakan
bangunan, daftar inventaris kantor serta jumlah pegawai;
q) rencana kebutuhan barang milik negara (RK-BMN) yang telah
diusulkan untuk pembangunan dan pengadaan barang serta
rincian barang milik negara (BMN) untuk pemeliharaan aset;
r) rencana strategis bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran (RBA)
terhadap Satker Badan Layanan Umum (BLU) yang telah
ditandatangi pejabat terkait dan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk memastikan kesesuaian pengalokasian anggaran.
Selain itu, terkait dengan kriteria anggaran yang bersumber dari
PNBP/BLU, SBSN dan PHLN yang harus berpedoman pada:
a) pengalokasian anggaran bersumber dari PNBP dan BLU pada unit
kerja harus sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan dengan
Kementerian Keuangan;
b) pengalokasian anggaran bersumber dari Surat Berharga Negara
dan Surat Berharga Syariah Negara maka usulan kegiatan dan
besaran alokasi pada tahun perencanaan harus sesuai dengan
Daftar Proyek Prioritas (DPP);
c) pengalokasian anggaran bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
dan atau Hibah Luar Negeri maka usulan kegiatan harus sesuai
dengan blue hook dan green book serta besaran pagu harus
sesuai dengan rencana penarikan dana pada Berita Acara
pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian,
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
-39-
f. Penandaan Anggaran (Tagging)
Unit Kerja Eselon I melakukan proses penandaan (tagging) pada aplikasi
perencanaan pada tahap penyusunan pagu anggaran dan pagu alokasi
anggaran untuk kegiatan antara lain:
1. Proyek Prioritas Nasional (PN);
2. Proyek Strategis Nasional (PSN);
3. Dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
4. Dukungan terhadap daerah tertinggal, terpencil, terluar dan
perbatasan;
5. Responsif Gender;
6. Mitigasi Iklim dan Adaptasi Iklim;
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Padat Karya;
9. Daerah rawan bencana;
10. Papua dan Papua Barat;
11. Dukungan terhadap Ibu Kota Negara (IKN).
2.4 Penyusunan Rencana Inisiatif Baru
a. Inisiatif Baru merupakan sarana untuk mengakomodasi adanya
kebijakan baru atau perubahan kebijakan dari yang telah ditetapkan
sebelumnya dalam RPJM Nasional maupun Renstra Kementerian;
b. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan program/kegiatan baru
dan/atau penambahan keluaran baik outcome maupun output,
penambahan volume, target atau percepatan pencapaian target yang
menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik anggaran baseline
maupun anggaran ke depan;
-40-
c. Proses penyusunan inisiatif barn berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan
inisiatif baru.
2.5 Penyusunan APBN-P
a. Penambahan Pagu
1. APBN-P Kementerian disusun setelah terbit Peraturan Presiden/
Surat Menteri Keuangan tentang APBN-P;
2. Program/kegiatan yang dapat diusulkan dalam APBN-P adalah
program/kegiatan yang ada dalam di Pagu Kebutuhan dan sudah
masuk pada catatan dalam forum antara Kementerian, Kementerian
Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas serta memenuhi kriteria
perencanaan penganggaran;
3. Usulan program/kegiatan di luar ketentuan dapat diusulkan setelah
mendapatkan persetujuan Menteri;
4. Usulan program/kegiatan dalam APBN-P yang diusulkan masing-
masing Unit Kerja Eselon I, dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Biro Keuangan untuk
selanjutnya diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas.
b. Pengurangan Pagu
1. APBN-P Kementerian disusun setelah terbit Peraturan Presiden/
Surat Menteri Keuangan tentang APBN-P;
2. Penyusunan APBN-P diproses oleh Biro Perencanaan bersama
dengan Biro Keuangan apabila terjadi perubahan anggaran keluaran
(output) terhadap Kegiatan Strategis;
-41-
3. Rincian Kegiatan Strategis yang mengalami pengurangan pagu atau
penghapusan kegiatan harus mendapat persetujuan dari Biro
Perencanaan;
4. Usulan program/kegiatan dalam APBN-P yang diusulkan masing-
masing Unit Kerja Eselon I, dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal cq. Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk
selanjutnya diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas.
2.6 Pembiayaan Investasi Non-APBN
a. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan
investasi diluar kerangka proses penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dengan mengoptimalkan peran BUMN/BUMD dan
swasta dalam pembangunan, dengan memanfaatkan berbagai
instrumen keuangan seperti penanaman modal, asuransi, kekayaan
negara hingga investasi strategis untuk mencapai financial dose.
b. Kegiatan atau proyek yang diusulkan melalui skema PINA yaitu
memenuhi kelayakan secara ekonomi dan finansial serta readiness
criterio., baik kriteria proyek brownfield melalui divestasi proyek yang
sudah beroperasi, proyek greenfìeld melalui pembentukan joint venture
BUMN/BUMD dengan swasta, maupun penugasan kepada
BUMN/BUMD.
c. Sedangkan alternatif pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU) untuk kegiatan atau proyek yang memenuhi
kelayakan secara ekonomi namun secara finansial marginai atau tidak
layak sehingga membutuhkan dukungan pemerintah.
d. Pemerintah dapat berperan memberikan dukungan berupa pengadaan
lahan, pembiayaan sebagian kontruksi untuk meningkatkan kelayakan
-42-
finansial proyek, Avability Payment (AP) atau pembayaran secara
berkala atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan
kriteria kualitas, serta Viability Gap Fund (VGF) yang merupakan
penjaminan kewajiban fmansial akibat resiko yang ditimbulkan.
e. Selain itu, kegiatan atau proyek KPBU dengan pemrakarsa pemerintah
(solicated) dapat diusulkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) untuk penyiapan kajian akhir studi kelayakan dan
pendampingan transaksi sebagai bagian dari dukungan pemerintah.
Sementara itu, dalam hai proyek KPBU Unsolicated, pemerintah dapat
mengalokasikan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
untuk membeli hasil kajian yang dilaksanakan oleh pemrakarsa pada
tahap perencanaan.
f. Skema KPBU dapat dikombinasikan dengan skema lainnya (blended
financing) yang bertujuan untuk menurunkan financing cost secara
keseluruhan.
g. Skema Hak Pengelolaan Terbatas Atas Aset Infrastruktur adalah
optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi
operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk
pembiayaan penyediaan infrastruktur.
h. Optimalisasi kelembagaan pengguna BLU, pendapatan PNBP dari
pengelolaan layanan infrastruktur yang feasible digunakan untuk
membiayai pengelolaan layanan infrastruktur yang tidak
feasible/ marginai, atau untuk membiayai penyediaan infrastruktur.
i. Proses pembiayaan investasi Non-APBN berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan
KPBU dan PINA.
-43-
2.7 Proses Tahapan Penyusunan RKA
Flowchart Proses Tahapan Penyusunan RKA Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
N O U R A I A N K E G I A T A N
P E L A K S A N A
Inatanai
Lain
M u t u B a k u
K e tPemimkarma
(U P T di
K em e n h u b )
P em ia k a rs a o leh
G ubernur/ D irek tu r
U tam a BUM N. M cn ter i
dari K L L a in n ya
A P IP
(In sp ek to ra t
J end era l)
Badan L itb a n g
Perh n b nn ga n
T im V e r if lk a to r (B iro
P eren ca n aan dan Bagian
P eren ca n aan ,
S etd lt je n / S etba d an )
P u s tik omB iro
L P P B M N
S e td it je n /
Setbadan
B iro
P eren ca n aan
P eja b a t
E se lon ISesjen M e n te r i
D okn m en
K elen gka pa nW a k tu
A P E N Y U S U N A N P A G U K E B U T U H A N
P e n y u s u n a n d a n p e m u t a k h i r a n r e v iu a n g k a d a s a r d a n
p e r k ir a a n m a ju□ -
P e n y a m p a ia n u s u la n k e g ia ta n d a l a m P a g u K e b u t u h a n
d a r i U P T K e m e n t e r ia n P e r h u b u n g a n / K e p a la S a t k e r /
K e p a la P u s a t/ K e p a la B ir o k e p a d a P e ja b a t U n i t K e r ja
E s e lo n I
o J — 1
|V r rP e n y a m p a ia n u s u la n k e g ia t a n d a l a m P a g u K e b u t u h a n
d a r i G u b e m u r / D i r e k t u r U t a m a B U M N , M e n t e r i d a r i K / L
L a in n y a d a n M a s v a r a k a t
c -c□ i
K o o r d in a s i a w a l t e r h a d a p u s u la n k e g ia ta n y a n g
d i s a m p a ik a n o l e h K e p a la U P T / K e p a la S a t k e r/ K e p a la
P u s a t/ K e p a la B ir o d e n g a n b e r k o o r d in a s i d e n g a n
P e m e r in t a h D a e r a h
cf . 2
1---------L P j B e r n a A c a r a
P e m b a h a s a n
P e n y a m p a ia n p a l in g
la m b a t p a d a M in g g u
k e - 2 F e b r u a r i1_______r
_ .........— . —
H a s i l k o o r d in a s i a w a l b e r u p a d a f t a r u s u la n k e g ia ta n
d i s a m p a ik a n o le h U n i t K e i j a E s e lo n I k e p a d a M e n t e r i c .q
S e s je n
, r - o1
'L_ | ________
D a f ta r u s u la n k e g ia t a n d i in p u t d a n d iu n g g a h o l e h
U P T / S a t k e r k e d a la m A p l ik a s i E - P i a n n i n g
V e r i f i k a s i d a f t a r u s u la n k e g ia ta n s e b a g a i d a s a r
p e n y u s u n a n P a g u K e b u t u h a ni .......... ..... 9 B e r i t a A c a r a
P e m b a h a s a n
P e la k s a n a a n p a l i n g
la m b a t p a d a A w a l
M a r e t
P e m e r in t a h D a e r a h
(B a p p e d a P r o v in s i
d a n K e p a la D in a s
P e r h u b u n g a n )
K e l e n g k a p a n d a t a d u k u n g t e r h a d a p u s u la n k e g ia ta n □P e n y a m p a ia n p a l in g
la m b a t p a d a A k h ir
B u la n A p r i i
P e n y a m p a ia n r e k a p i t u la s i d a f t a r u s u la n k e g ia t a n k e p a d a
M e n t e r i P e r h u b u n g a n
, r ~ I■11 j
P e la k s a n a a n R a p a t P i e n o y a n g d ip im p in o le h M e n te r i
P e r h u b u n g a n , d a n d ih a d i r i o l e h s e lu r u h P e ja b a t E s e lo n I
d a n P e ja b a t E s e lo n l i u n t u k m e n e t a p k a n P a g u
K e b u t u h a n
B e r i t a A c a r a
R a p a t P ie n o
K e m e n h u b
P e n e t a p a n P a g u K e b u t u h a n| n 1
P e n y a m p a ia n P a g u K e b u t u h a n p e r p r o g r a m k e p a d a
K e m e n t e r ia n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n N a s io n a l/
B a p p e n a s d a n K e m e n t e r ia n K e u a n g a n s e b a g a i d a s a r
p e n y u s u n a n r e s o u r c e e n v e l o p e
L ■̂3 !] 1
R e k a p i t u la s i
U s u la n P a g u
K e b u t u h a n
P e n y a m p a ia n r in c ia n k e g ia ta n P a g u K e b u t u h a n k e p a d a
B a d a n L i t b a n g u n t u k d i l a k u k a n e v a lu a s i k e m a n fa a t a n
d a n e v a lu a s i t e r h a d a p p e n y u s u n a n s tu d i d b1 S
i
-44-
B P E N Y U S U N A 5 P A G U IN D IK A T IF—
t
_______ i _ i
P e n e r im a a n S u r a t B e r s a m a M en te r i P P N / B a p p e n a s d a n
M e n te r i K e u a n g a n t e n t a n g P a g u I n d ik a t i f- L > ‘ B u la n A prii
P e n y e m p u m a a n P a g u I n d ik a t i f P e r P ro g ra m y a n g
d i t e t a p k a n o le h M e n te r i c .q S e k r e ta r i s J e n d e r a l .J ___
- C □
P e n y a m p a ia n p e n y e m p u m a a n P a g u In d ik a t i f P e r P ro g ra m
k e p a d a P a ra P e ja b a t E s e lo n 1 d i l in g k u n g a n K e m e n te r ia n
P e r h u b u n g a nr i
b:______|________
P e n y a m p a ia n p e n y e m p u m a a n P a g u In d ik a t i f p e r p ro g ra m
k e p a d a K e m e n te r ia n K e u a n g a n d a n K e m e n te r ia n
P P N /B aD D en a s
— ò
S e s i t j e n / S e s d i i j e n / S e s b a d a n / K e p a la B ir o / K a p u s
m e la k u k a n p e n y e m p u m a a n r in c i a n k e g ia ta n d a la m P ag u
In d ik a t i f y a n g s u d a h d i t e t a p k a n o le h M e n te r i c .q
S e k r e ta r i s J e n d e r a l_______
I-------- U - . r □9 L
R in c ia n k e g ia ta n d a la m P a g u I n d ik a t i f d i in fo rm a s ik a n
o le h U n i t O r g a n is a s i E s e lo n I k e p a d a s e l u r u h U P T /S a tk e r
U P T /S a tk e r m e n g in p u t d a n m e n g u n g g a h r in c i a n k e g ia ta n
d a la m P a g u I n d ik a t i f k e d a l a m a p l ik a s i E - f l a n n in n g
j — \
V e rifik a s i P a g u In d ik a t i f o le h B a g ia n P e r e n c a n a a n d a n
B iro P e r e n c a n a a n o - r >
P e n y u s u n a n R in c ia n K e g ia ta n P a g u In d ik a t i f b e r d a s a r k a n
h a s i l v e r if ik a s i s e b a g a i b a h a n p e l a k s a n a a n M u lti la te ra l
M ee tin g (K e m e n te r ia n P e r h u b u n g a n , B a p p e n a s ,
K e m e n k e u d a n K /L te rk a i t) d a n T r i la te ra l M ee tin g
(K e m e n te r ia n P e r h u b u n g a n , B a p p e n a s d a n K e m e n k e u )
— ■— — ................... oP e m e r in ta h D a e ra h ,
K /L t e rk a i t ,
B a p p e n a s ,
K e m e n k e u
P e n y a m p a ia n r in c ia n k e g ia ta n d a la m P a g u I n d ik a t i f
k e p a d a M e n te r i P e r h u b u n g a n s e b a g a in b a h a n a c u a n
d a la m fo ru m M u s r e n b a n e n a s
ò -
R e k a p i tu la s i
U s u la n P ag u
I n d ik a t i f
P e n y u s u n a n r in c ia n k e g ia ta n d a la m P a g u In d ik a t i f d a la m
b e n t u k R e n c a n a K e ija (R en ja ) d
P e n y a m p a ia n R e n c a n a K e i ja (R en ja ) k e p a d a M en te r i
P P N /K e p a la B a p p e n a s
J — 11 _____ 1
111}
-45-
c PEN Y U SU N A N P A G U A N G G A R A N
P e n y a m p a ia n S u r a t B e r s a m a M c n te r i K e u a n g a n d a n
M en te r i P P N / B a p p e n a s t e n t a n g P a g u A n g g a ra n k e p a d a
M en te r i P e r h u b u n e a n
B u la n J u n i - J u l i
P e n y e m p u m a a n P ag u A n g g a ra n P e r P ro g ra m y a n g
d i t e t a p k a n o le h M en te r i c .q S e k r e ta r i s J e n d e r a l
b e r d a s a r k a n S u r a t B e r s a m a M e n te r i K u a n g a n d a n
M en te r i P P N /K e n a la B a p p e n a s9 - E □
P e n y a m p a ia n P a g u A n g g a ra n P e r P ro g ra m k e p a d a P a ra
P e ja b a t E s e lo n 1 d i l in g k u n g a n K e m e n te r ia n
P e r h u b u n a a n< 2
P e n y a m p a ia n p e n y e m p u m a a n P a g u A n g g a ra n p e r
p ro g ra m k e p a d a K e m e n te r ia n K e u a n g a n d a n K e m e n te r ia n
P P N /B a p p e n a s z i
ù
S e s i t j e n / S e s d i i j e n / S e s b a d a n / K e p a la B i r o / K a p u s
m e la k u k a n p e n y e m p u m a a n r in c i a n k e g ia ta n d a la m P ag u
.A nggaran y a n g s u d a h d i t e t a p k a n o le h M e n te r i c .q
S e k r e ta r i s J e n d e r a l
1 Lj
R in c ia n k e g ia ta n d a la m P a g u A n g g a ra n d i in fo rm a s ik a n
o le h U n it O r g a n is a s i E s e lo n 1 k e p a d a s e l u r u h U P T /S a tk e r $
U P T /S a tk e r m e n g in p u t d a n m e n g u n g g a h r in c i a n k e g ia ta n
d a la m P a g u A n g g a ra n k e d a la m a p l ik a s i E - P la n n in g
J — 1
P e n e l i t ia n P a g u A n g g a ra n— 1— u B e r i ta A c a ra
P e n e l i t ia nB u la n J u n i - J u l i
R ev iu P a g u .A nggarani
B e r i ta A c a ra
R ev iu
P e n y a m p a ia n H a s il P e n e l i t ia n d a n R ev iu P a g u A n g g a ra n
k e p a d a m a s in g - m a s in g P e ja b a t E s e lo n 1 u n t u k
d i s e m p u m a k a n d e n g a n te m b u s a n M en te r i P e r h u b u n g a n
L _ J — 1E
n . , r
?
H _____ 1 j L
RKA P a g u A n g g a ra n y a n g te la h d i s e m p u m a k a n , k e m b a li
d i s a m p a ik a n k e p a d a M e n te r i P e r h u b u n g a n d e n g a n
d ik o o r d in a s ik a n o le h S e k r e ta r i s J e n d e r a l u n t u k
s e l a n ju tn y a a k a n d ig u n a k a n s e b a g a i b a h a n u n t u k
k o n s u l ta s i d e n a a n D PR -R I
rpP e n y a m p a ia n RKA P a g u A n g g a ra n k e p a d a M en te r i
K e u a n g a n d a n M en te r i P P N / B a p p e n a s s e b a g a i b a h a n
p e n e l a a h a n d a la m fo ru m T r i la te ra ! M ee tin g a n t a r a K /L ,
K e m e n k e u d a n B a p p e n a sLu
11
11
]
-46-
D P E N Y U S U N A N P A G U A L O K A S I A N G G A R A N
P e n e r im a a n S u r a t B e r s a m a M en te r i K e u a n g a n d a n M e n te r i P P N / B a p p e n a s t e n t a n g P ag u A lo k a s i A n g g a ra n
k e p a d a M en te r i P e r h u b u n g a n
----- i - ,B u la n O k to b e rC J
P e n y e m p u m a a n P a g u A lo k a s i A n g g a ra n P e r P ro g ra m y a n g d i t e t a p k a n o leh M en te r i c .q S e k re ta r i s J e n d e r a l . 9 -■c
p _P e n y a m p a ia n P a g u A lo k a s i A n g g a ran P e r P ro g ra m k e p a d a P a r a P c ja b a t E s e lo n 1 d i l i n g k u n g a n K e m e n te r ia n
P e r h u b u n g a nó n
P e n y a m p a ia n RKA P a g u A lo k a s i A n g g a ran k e p a d a D PR RI s e b a g a i b a h a n p e m b a h a s a n d a la m R a p a t K e ija d e n g a n
M e n te r i P e r h u b u n g a n d a n R a p a t D e n g a r P e n d a p a t (RDP)
d e n g a n P e ja b a t E s e lo n I
p ]
P e n y e s u a ia n RKA P a g u A lo k as i A n g g a ran b e r d a s a r k a n
h a s i l r a p a t k e i j a d a n R D P d e n g a n D PR RI1— L -1 — L - □ *1_____ 1*^
1
R in c ia n k e g ia ta n d a la m P a g u A lo k as i A n g g a ra n d i in f o r m a s ik a n o le h U n i t O r g a n is a s i E s e lo n I k e p a d a
s e l u r u h U P T /S a tk e r
U P T /S a tk e r m e n g in p u t d a n m e n g u n g g a h r in c ia n k e g ia ta n
d a la m P a g u A lo k a s i A n g g a ra n k e d a la m a p l ik a s i e -
p la n n in n gdb
P e n e l i t i a n P a g u A lo k a s i A n g g a ranJ-------- 1, B e r i ta A c a ra
P e n e l i t ia nB u la n O k to b e r
R e v iu P a g u A lo k as i A n g g a ra n Cp
B e r i ta A c a ra
R ev iu
P e n y a m p a ia n H a s il P e n e l i t i a n d a n R ev iu P a g u A lo k as i
A n g g a ra n k e p a d a m a s in g - m a s in g P e ja b a t E s e lo n I u n t u k
d i s e m p u m a k a n d e n g a n te m b u s a n M en te r i P e r h u b u n g a n
_ J -------- 1 • i— i 1 1^ _____ 1 i_____ i - 1
P e n y a m p a ia n RKA P a g u A lo k a s i A n g g a ra n k e p a d a M en te r i
K e u a n g a n d a n M e n te r i P P N / B a p p e n a s s e b a g a i b a h a n p e n e l a a h a n d a la m fo ru m T r i la te ra l M e e tin g a n t a r a K /L ,
K e m e n k e u d a n B a p p e n a s
p
R e v iu t e r h a d a p H a rg a P e rk i r a a n S a tu a n (H PS) y a n g
d i l a k u k a n In s p e k to r a t J e n d e r a l t e r h a d a p p ro y e k -p ro y e k
s t r a te g isE
P e n a n d a ta n g a n a n L e m b a r P e r s e tu ju a n P a g u A lo k as i
A n g g a ra n o le h K o m is i V D P R RI. b
EP E N Y A M P A IA N D A F T A R IS IA N P E L A K S A N A A N
A N G G A R A N (D IP A )
P e n a n d a ta n g a n a n D IPA I n d u k o le h M en te r i >
P e n e ta p a n D IPA I n d u k —p
P e n y a m p a ia n s u r a t d a r i D i i je n A n g g a ran K e m e n te r ia n
K e u a n g a n t e r k a i t p e n e r b i t a n D IPA K /L
1-------- L
P e n y a m p a ia n DIPA i n d u k k e p a d a m a s in g - m a s in g U n it
K e ija E s e lo n Io D IPA I n d u k B u la n N o v e m b e r
-47-
BAB III
REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
3.1 Urgensi Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran
Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, dengan
penerapan konsep Money Follotu Program melalui keterpaduan
pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif
dan memperhatikan aspek kewilayahan atau Spasial (THIS). Namun, dalam
evaluasi pelaksanaan terdapat kendala-kendala, antara lain:
a. Ketidaksinkronan Program pada belanja pusat dan belanja daerah saat
ini, sehingga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak optimal;
b. Perbedaan antara program yang digunakan di dalam dokumen
perencanaan antara dokumen penganggaran sehingga sulit untuk
dikonsolidasikan;
c. Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah Program
tidak terlihat dan bersifat normatif;
d. Publik sulit untuk memahami informasi kinerja pembangunan yang
tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
e. Perlu adanya peningkatan kualitas rumusan output mengingat kondisi
yang terjadi, masing-masing satuan kerja mengusulkan output yang
menunjukkan keberadaannya sehingga menjadikan banyak output kecil
yang tidak riil dan sebagian merupakan produk final yang diterima.
Hal-hal tersebut mendorong disusunnya redesain sistem perencanaan dan
penganggaran, yang diharapkan dapat menjawab kelemahan atas re formasi
yang sudah dikembangkan dan diterapkan sebelumnya, khususnya
penyempurnaan pada rumusan kegiatan dan keluaran.
-48-
3.2 Implikasi
Implikasi atas Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah:
a. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi Unit Kerja Eselon I,
tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga;
b. Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Program yang
ingin dicapai secara nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat
lintas Kementerian/Lembaga atau lintas Unit Kerja Eselon I maka
rumusan sasaran program dan indikator dapat dirumuskan berbeda
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan
kontribusinya dalam mewujudkan sasaran program dimaksud;
c. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit
Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/
Lembaga, namun lebih lebih mencerminkan aktivitas dalam rangka
mendukung terwujudnya sasaran Kegiatan dapat bersifat lintas Unit
Kerja Eselon II (dua) dalam Unit Kerja Eselon I (satu) yang sama atau
lintas Unit Kerja Eselon I (satu) dalam Kementerian/Lembaga yang
sama;
d. Keluaran (Output) Kegiatan harus mencerminkan reai work atau eye
catching, merupakan produk akhir dari pelaksanaan Kegiatan.
Rumusan output dibedakan menjadi : Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO).
3.3 Ruang Lingkup Program Kementerian/Lembaga
Berdasarkan prinsip redesain Program K/L dapat dikelompokkan menjadi:
a. Program Generik (bersifat pendukung)
Program Generik merupakan program yang didesain untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintah
(birokrasi). Rumusan nomenklatur yang ditetapkan dalam Redesain
-49-
Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah Program Dukungan
Manajemen yang merupakan penggabungan dari beberapa program
eksisting diantaranya Program Dukungan Manajemen Teknis K/L,
Program Pengawasan Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana K/L serta Program Pendidikan Dan Pelatihan yang
diperuntukkan bagi SDM Internai K/L;
b. Program Teknis
Program teknis merupakan program yang didesain untuk
melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP. Program teknis menggambarkan
program unggulan pemerintah yang dilaksanakan oleh lebih dari 1
(satu) Kementerian / Lembaga serta bersifat tematik dan berkelanjutan.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam perumusan program lintas
Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:
1. Mengacu pada program yang digunakan berdasarkan sektor, seperti
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain;
2. Program yang bertujuan untuk pelayanan publik dan mudah
dipahami oleh masyarakat umum (program yang familiar)-,
3. Program dari janji Presiden atau prioritas pembangunan di Rencana
Kerja Pemerintah (RKP);
4. Mengacu pada Program Kementerian/Lembaga berdasarkan
rumpun;
5. Program ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki
kontribusi pada pencapaian outcome atau impact nasional yang
sama.
Beberapa program lintas Kementerian/Lembaga diantaranya Program
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Infrastruktur
Konektivitas, Program Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola
-50-
ASN, Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi, serta Program Riset
dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3.4 Ruang Lingkup Kegiatan Kementerian/Lembaga
Redesain kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan dengan membedakan
kegiatan sesuai sifatnya yaitu Kegiatan Generik dan Kegiatan Teknis.
a. Kegiatan Generik
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan internai Kementerian/Lembaga
(dukungan manajemen internai) yang digunakan oleh Unit Kerja Eselon
II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung seperti
unit kerja dibawah Sekretriat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan
SDM, Badan Litbang serta Direktorat Jenderal yang memiliki program
dukungan manajemen.
b. Kegiatan Teknis
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta
mendukung sasaran pembangunan nasional. Kegiatan teknis dapat
dibedakan sesuai dengan unit kerja pelaksana yaitu kegiatan spesifik
dan kegiatan lintas.
Kegiatan Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit
Kerja Eselon II sedangkan kegiatan lintas adalah kegiatan yang
dilaksanakan oleh beberapa Unit Kerja Eselon IL Adapun kegiatan
lintas dapat berupa:
1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis yang
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka pencapaian Prioritas
Nasional;
2. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) tertentu
dalam rangka pencapaian kinerja K/L.
-51-
3.5 Ruang Lingkup Output Kementerian/Lembaga
Rumusan nomenklatur output dalam Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L atau rincian output
yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan
muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/
bidang/jenis tertentu secara sistematis. Adapun karakteristik dari
Klasifikasi Rincian Output terdiri atas:
1. Nomenklatur KRO berupa barang dan jasa;
2. KRO merupakan pengelompokan atau klasifikasi RO yang sejenis;
3. KRO bukan merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian
sasaran kegiatan secara langsung;
4. KRO bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh banyak atau
bahkan semua Kementerian/Lembaga;
5. KRO mempunyai satuan tertentu;
6. KRO bersifar standar dan tertutup sehingga perubahan atas
nomenklatur maupun satuan KRO yang telah ditetapkan hanya
dapat diakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
7. KRO bersifat comparable dimana output, satuan alokasi anggaran
antar masing-masing KRO dapat dibandingkan satu dengan lainnya.
b. Rincian Output (RO)
Merupakan keluaran output riil yang sangat spesifik yang dihasilkan
oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu
serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut
-52-
dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun karakteristik dari Rincian Output terdiri atas:
1. Nomenklatur RO berupa barang dan jasa;
2. Nomenklatur RO mengambarkan fokus/lokus tertentu suatu
kegiatan;
3. RO merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian sasaran
kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung;
4. RO bersifat sangat spesifik (unit) sehingga mencerminakn tugas dan
fungsi unit kerja yang menghasilkannya;
5. Satuan pada RO sama dengan satuan pada KRO;
6. RO bersifat terbuka dimana Kementerian/Lembaga dapat menyusun
dan mengubah nomenklatur RO secara mandiri.
-53-
BAB IVTEMPLATE DALAM PENYUSUNAN RKA
3.1 Rencana Kerja dan Anggaran Satker
a. Rencana Kinerja Satuan Kerja
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
BAGIAN A
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX)............. (BerisikanB. UNIT ORGANISASI : (XXXXXX)...... (BerisikanC. SATUAN KERJA : (XX)............... (BerisikanD. PROPINSI : (XX)............... (BerisikanE. KABUPATEN/KOTA : (XX)............... (Berisikan
Nanna K/L beserta kodenya)Noma Unit Eselon I beserta kodenya) Noma Satuan Kerja beserta kodenya) Propinsi Satker berada beserta kodenya) lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
KODEPROGRAM/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/HASIL/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT
ALOKASI ANGGARAN TA 20XX
VOLUME SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
(D (2) (3) (4) (5) (6)
xxx.xx.xx Program.... (Berisikan uraion noma Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxxx
xxxx
Indikator Kineria Utama Program 1 2HasilHasil.... (Berisikan uraian Hasil Program)Kegiatan 1... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kineria Kegiatan 1 2Output 1....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Output 2....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Output 3....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Dst....Kegiatan 2... (Berisikan uraian nama Kegiatan)
99 sat 99 sat 99 sat
9.999.9999.999.9999.999.999
9.999.999
9.999.9999.999.9999.999.999
9.999.999
9.999.9999.999.9999.999.999
9.999.999
Indikator Kineria Kegiatan 1 2Output 1....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Output 2....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Output 3....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Dst....
-54-
b. R incian Belanja Satuan Kerja
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
BAGIAN B '
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX)............. (BerisikanB. UNIT ORGANISASI : (XXXXXX)...... (BerisikanC. SATUAN KERJA : (XX)............... (BerisikanD. PROPINSI : (XX).,.............. (BerisikanE. KABUPATEN/KOTA : (XX)............... (Berisikan
Noma K/L beserta kodenya)Noma Unit Eselon I beserta kodenya) Noma Satuan Kerja beserta kodenya) Propinsi Satker berada beserta kodenya) lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
RODEPROGRAM/IN DIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/HASIL/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT
ALOKASI ANGGARAN TA 20XXSD/C
PKP/KD/DK/TPVOLUME
SATUAN ANGKA DASAR IN ISIATIF BARU JUMLAH
(1) (2) (3 ) (4) (5) (6 ) (7) (8)
xxx.xx.xx Program.... (Berisikan uraian noma Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxxx
xxx.xx.xx
inijiKsMr Kineria UOma Program 1 2HasilHasil.... (Berisikan uraian Hasil Program)Kegiatan 1... (Berisikan uraian noma Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikutpr Kinerja KeRiatan 1 2Output 1....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Suboutput l....(berisikan uraian Suboutput) Komponen 1....(berisikan uraian Komponen) Jumlah Komponen...(Utama/Pendukung) Komponen 2....(berisikan uraian Komponen) dst....Suboutput 2....(berisikan uraian Suboutput) dst....Output 2....(Berisikan uraian Output Kegiatan)Suboutput 1....(berisikan uraian Suboutput)Dst....Kegiatan 2... (Berisikan uraian nama Kegiatan)
99 sat
99 sat 99 sat
9.999.999 9.999.999 9.999.999XXX
XXX
XXX
XXX
xxx.xx.xxXXX
xxxx
9.999.999 9.999.999 9.999.9999.999.999 9.999.999 9.999.9999.999.999 9.999.999 9.999.9999.999.999 9.999.999 9.999.999
9.999.999
9.999.9999.999.9999.999.9999.999.999
9.999.999
9.999.9999.999.999K "9.999.9999.999.999
9.999.999
9.999.9999.999.9999.999.9999.999.999
Dst.... 9.999.9999.999.999
9.999.9999.999.999
9.999.9999.999.999
PAGUT.A 20XX
AN GKA DASAR1N ISIATIF
BARUJUMLAH
RMRMPPNBPBLUPLNHLNPDNHLNPBS
TOTAL
-55-
c. Target Pendapatan Satuan Kerja
R E N CA N A KERJA A N G G A R A N SA TKER TA R G ET PE N D A PA TA N SA TU A N KERJA
TA H U N A N G G A R A N 20XX
BAGIAN C
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX).............. (BerisikanB. UNIT ORGANISASI : (XXXXXX)...... (BerisikanC. SATUAN KERJA : (XX)................ (BerisikanD. PROPINSI : (XX)................ (BerisikanE. KABUPATEN/KOTA : (XX)................ (Berisikan
Noma K/L beserta kodenya)Noma Unit Eselon I beserta kodenya) Noma Satuan Kerja beserta kodenya) Propinsi Satker berada beserta kodenya) lokasi Satker berada beserta kodenya)
KODE PR O G RAM KEG IATAN/SUM BER PEN D A PA T A N /A K U N PEN DAPATANTA RG ET
20XX - 1 20XX(1) (2) (3) (4)
rProgram.....(Berisikan uraian noma Program) 9.999.999 9.999.999
r rKegiatan 1... (Berisikan uraian noma Kegiatan) 9.999.999 9.999.999
PERPA JA KA N 9.999.999 9.999.999
U raian akun p e n d a p a ta n 9.999.999 9.999.999
U raian akun p e n d a p a ta n 9.999.999 9.999.999
PNBP 9.999.999 9.999.999
Um um 9.999.999 9.999.999
U raian akun p e n d a p a ta n 9.999.999 9.999.999
U raian akun p e n d a p a ta n 9.999.999 9.999.999
Fu n q sio n a l 9.999.999 9.999.999
U raian akun p e n d a p a ta n 9.999.999 9.999.999
U raian akun p e n d a p a ta n 9.999.999 9.999.999
Kegiatan 2... (Berisikan uraian noma Kegiatan) 9.999.999 9.999.999
Dst....
TO TA L TA R G ET T A 2 0 X X - 1 T A R G E T T A 2 0 X X
PERPAJA KA NPNBP1. UMUM2. FU N G SIO N A L
-56-
d. Prakiraan Maju Belanja dan Target Satuan Kerja
BAGIAN 0REN CA N A KERJA A N G G A RA N SATKER
PR A KIRA AN M AJU BELAN JA DAN TA RG ET SATUAN KERJATAHU N A N G G A R A N 20XX+1, 20XX+2. 20XX+3
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX)............. (Berisikan Noma K/L beserta kodenya)B. UNIT ORGANISASI : (XXXXXX)...... IBerisikan Noma Unit Eselon 1 beserta kodenya)c. SATUAN KERJA : (XX)............... (Berisikan Noma Satuan Kerja beserta kodenya)D. PROPINSI : (XX)............... (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)E. KABUPATEN/KOTA : (XX)............... (Berisikan tokasi Satker berada beserta kodenya)
1. PRAKIRAAN MAJU BELANJA
TA TA TA TA TAKODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT (VOL-SAT)
20XX - 1 20XX 20XX + 1 20XX + 2 20XX + 3(1) (2) (3) (4 ) (5 ) (6) (7 )
r r Y r rProgram.....(Berisikan noma Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
r r Y * rKegiatan 1... IBerisikan riama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
y r r rO utput U B e ris ika n O utput Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999(V o lu m e Satuan O utput) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan)O utput 2 (Berisikan O utput Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999(V o lu m e Satuan O utput) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan)O utput 3 (Berisikan O u tp u t Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999(V olum e Satuan O utput) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan) (99 satuan)D st.....
Kegiatan 2... (Berisikan noma Kegiatan)
Dst.....
II. PRAKIRAAN M AJU TA RG ET PEN DAPATAN
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT (VOL-SAT) 20XX - 1 20XX 20XX + 1 20XX + 2 20XX + 3(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )
r tProgram.....(Berisikan uraian noma Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
r r r rKegiatan 1... (Berisikan uraian noma Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
r r r rPERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
r r r «• «•
PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999r r
1. UMUM 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999r r r r r
2. FUN G SIO NAL 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Kegiatan 2... (Berisikan uraian noma Kegiatan)
Dst....
PAG U SATKER BELAN JA TA R G ETP EN D A PA TA N
T.A. 20XX T.A. 20XX T.A. 20XX +1 T.A. 20XX + 2 T.A. 20XX + 3
-57-
3.2 Kertas Kerja Satker
KERTAS KERJA SATKER RIN CIA N B ELA N JA SA TU A N KERJA
TA H U N A N G G A R A N 20XX
A.B.C.D.E.
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASISATUAN KERJAPROPINSIKABUPATEN/KOTA
: (XXX)..............: (XXXXXX)......: (XX)................: (XX)................: (XX)................
(Berisikan Nama K/L beserta kodenya)(Berisikan Nama Unit Eseion 1 beserta kodenya) (Berisikan Nama Satuon Kerja beserta kodenya) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
RODEPROGRAM/KFfilATAN /OUTPUT/SUROUTPUT/KO ALOKASI ANGGARAN TA 20XX SD
/cP
KP/ KD/ DK / TP
MPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN BELANJA/DETIl BELANJA
VOLUMESATUAN
ANGKA DASAR IN ISIATIF BARU JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
xxx.xx.xx Program.....(Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kineria Utama Program 1
xxxx2Kegiatan 1... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kineria Kegiatan 1
xxx.xx.xx2Output 1....(Berisikan uraian Komponen Kegiatan) 99 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.999
X X X Suboutput 1....(berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999X X X Komponen \....(berisikan uraian Komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Jumlah Komponen ...(Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999X X Subkomponen 1 (berisikan uraian subkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxxxx Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999dst....
xxxxx Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999dst....
r rX X Subkomponen 2 (berisikan uraian subkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999dst....
r rX X X Komponen 2....(berisikan uraian Komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
dst.....X X X Suboutput 2....(berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
dst.....r
xxx.xx.xx Output 2....(Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.999X X X Suboutput 1....(berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Dst.... 9.999.999 9.999.999 9.999.999xxxx Kegiatan 2... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Dst....
PAG UT.A 20XX
A N G K A D A SA RIN ISIA TIF
BARUJU M LA H
RMRMP
PNBPBLUPLNHLNPDNHLNPBS
TO TAL
Lokasi, tanggal KPA
Nam aNIP.
-58-
3.3 Kerangka Acuan Kerja
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX
Kementerian Negara/Lembaga : (1)Unit Eselon l/ll : (2)Program : (3)Hasil (Outcome) : (4)Kegiatan : (5)Indikator Kinerja Kegiatan : (6)Jenis Keluaran (Output) : (7)Volume Keluaran (Outtput) : (8)Satuan Ukur Keluaran (Output) : (9)
A. Latar Belakang1 Dasar Hukum (10)2 Gambaran Umum (11)
B Penerima Manfaat (12)C Strategi Pencapaian Keluaran
1 Metode Pelaksanaan (13)2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)
D Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15)E Biaya Yang Diperlukan (16)
Direktur Teknis/Kepala Biro/Kepala Pusat Kepala UPT/Kepala SatkerPejabat Eselon II
NAMA NAMANIP. NIP.
-59-
3.4 Rincian Anggaran Biaya
RINCIAN ANGGARAN BIAYA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX
Kementerian Negara/Lembaga :Unit Eselon ll/Satker Kegiatan :Keluaran (Output) :VolumeSatuan Ukur :Alokasi Dana :
Kodeuraian
Suboutput/KomponVolume Sub
OutputJenis Komponen
(Utama/Pendukung)Rincian Perhitungan Harga
SatuanJumlah
Jumlah1 2 3 4 5 6 7
xxxx.xxxx SubOutput 1 99 - - - 999,999XXX Komponen 1 - Utama - - 999,999
A Sub komponen A - - - - 999,999- Detil belanja 1 - - 99 sat. X 99 sat x .. 99 999 999,999- Detil belanja 2 - - 99 sat. X 99 sat x .. 99 999 999,999- dst- dst
B Sub komponen B - - - - 999,999- dst
xxxx.xxxx SubOutput 2 99 - - - 999,999XXX Komponen 1 - Utama - - 999,999
A Sub komponen A - - - - 999,999- Detil belanja 1 - - 99 sat. X 99 sat x .. 99 999 999,999- Detil belanja 2 - - 99 sat. X 99 sat x .. 99 999 999,999- dst- dst
B Sub komponen B - - - - 999,999- dst
Eselon III terkait Kuasa Pengguna Anggaran
Nama NamaNIP NIP
-60-
3.5 Gender Budget Statem ent
Nama K/L Unit Organisasi Unit Eselon ll/Satker
GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)
(Nama Kementerian Negara/Lembaga)(Nama Unit Eselon I sebagai KPA )(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagaiSatker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah )
Program Nama Program basii restrukturisasiKegiatan Nama Kegiatan basii restrukturisasiIndikator Kinerja Kegiatan Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasiOutput Kegiatan Jenis, volume dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasiAnalisa Situasi ditangani/dilaksanakan. Uraian tersebut meliputi data pembuka
wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka dapat menggunakan data Output/sub output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu Isu gender pada kom ponen......- (isu/kesenjangan genderyang ada pada komponen inputnya)- (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)
Rencana Aksi (Dipilih hanya komponen yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Tidak semua komponen dicantumkan)
Komponen Tahapan dari suatu Output. Komponen ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan genderyang telah diidentifikasi dalam analisa situasi.
Komponen
Alokasi Anggaran Output Kegiatan (Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk m ebcapaiOutput Kegiatan)Dampak/hasil Output Kegiatan Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan
dengan isu genderserta perbaikan ke arah kesetaraan genderyangtelah
Direktur Teknis/Kepala Biro/Kepala PusatPejabat Eselon II
NAMANIP.
-61-
3.6 Daftar Pagu Anggaran Per Satker
DAFTAR PAGU ANGGARAN PER SATKER TAHUN ANGGARAN 20XX
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :UNIT ORGANIASASI :PROGRAM :PAGU PROGRAM :
Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut :
SATUAN KERJAJENIS BELANJA SUMBER DANA
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
LAIN-LAIN RM PNBP/BLU PDN/PHLN JUMLAH
(1) (2) (3 ) (4) (5) (6 ) (7) (8) (9) (1 0 )
X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 '99.999.999X X X NAMA SATKER '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 '99.999.999XXX NAMA SATKER 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999XXX NAMA SATKER 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999X X X NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 '99.999.999 99.999.999 '99.999.999XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999 99.999.999 '99.999.999 99.999.999
(ESELON I K/L)
NAMANIP/NRP
-62-
3.7 Berita Acara dan Catatan Hasil Penelitian
CATATAN HASIL PENELITIAN RKA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 20XX (P A G U ..................)
KODE PROG RAM /KEG1ATAN/OUTPUT V O L SAT.HARGA
SATUANJUMLAH
UMUM REHAB LANJUTAN BARU
KETERANGAN
SESU
AI R
ENJA
SESU
AI R
KP
i
'
SPTJ
M
DATA
RI N
ERI A
FOTO
REK.
PU Q
8ì 1 U)u. Q
mI5 i-
LAHA
N
LENGKAP TIDAK
X X X Program (berisikan nama program) xxxxxxX X X Kegiatan 1 (berisikan nama kegiatan) xxxxxxX X X Output 1 (berisikan uraian output ) XX X X 0 xxxxxx
X X X Suboutput 1 (berisikan uraian suboutput) xxxxxxX X X Komponen (berisikan uraian komponen) xxxxxx
X X X MAK (berikan uraian Mata Anggaran Kegiatan) xxxxxx
- Detail belanja 1 (berisikan detail belanja) XX PKT xxxxx xxxxxx V V V V V V V V V V V V V xxxxxx- Detail belanja 2 (berisikan detail belanja) XX PKT xxxxx xxxxxx V V V V V V V V V V V V V xxxxxx
X X X Kegiatan 2 (berisikan nama kegiatan) xxxxxxX X X Output 2 (berisikan uraian output ) XX XX 0 xxxxxxX X X Suboutput 2 (berisikan uraian suboutput) xxxxxxX X X Komponen (berisikan uraian komponen) xxxxxx
X X X MAK (berikan uraian Mata Anggaran Kegiatan) xxxxxxX X X
X X X - Detail belanja 1 (berisikan detail belanja) XX PKT xxxxx xxxxxx V V V xxxxxxX X X - Detail belanja 2 (berisikan detail belanja) X X PKT xxxxx xxxxxx
JUMLAH KELENGKAPAN DATA DUKUNG 0 0Catatan : untuk kegiatan m ultiyears agar diberikan catatan dalam uraian kegiatan.
JAKARTA....... 20XXBAGIAN PERENCANAAN PENELITI BIRO PERENCANAAN
UN IT ES. 1
( ................................................ i
Keterangan : V = Lengkap/Ada/Sesuaix = Tidak Lengkap/Tidak Ada/Tidak Sesuai1) TOR ditandatangani oleh Direktur Teknis/Kepala Pusat/Pejabat Eselon II2) RAB ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Eselon III
-63-
BERITA ACARAKOORDINASI AWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I ............................ TAHUN 20XX
PROGRAM ..................................................
Pada hari in i.......tanggal..........Bulan..........Tahun Dua Ribu............ bertempat d i ......................................Tahun 20XX untuk UPT/Satker.....................................................dengan basii kesepakatan perkegiatan sebagai berikut :
I. KEGIATAN.................................. Rp.II. KEGIATAN.................................. Rp.III. KEGIATAN.................................. Rp.
TOTAL RP-
Bagian Perencanaan Setitjen/ Setditjen/ Setbadan
Wakil Direktorat/ Pusat Kepala UPT/Satuan Kerja Dishub Provinsi..... Bappeda Provinsi ....
Peiabat Strutturai Peiabat Strutturai Peiabat Strutturai Peiabat Strutturai Peiabat StrutturaiN I P ..................................................... N I P ................................... N I P ..................................................... N I P ..................................................... N I P .................................................
Catatan Pembahas :
Keteranaam1) Anggaran tersebut diatas bersifat sem entara yang selanjutnya akan disusun prioritas sesuai dengan Pagu Sub Sektor/Badan2) Kelengkapan usulan harus sudah disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan (sub sektor terkait) dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan paling lambat bulan Aprii 20XX.3) Apabila segala kelengkapan/data dukung yang dibutuhkan tidak terpenuhi maka usulan tersebut akan ditinjau kembali (ditangguhkan).4) Alokasi dana dalam ribuan Rupiah.*) Coret yang tidak periu.
-64-
DAFTAR USULAN KEGIATAN PAGA KOORDINASIAWAL (PAGU KEBUTUHAN)RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DITJEN............................
TAHUN 20XX
PROPINSI
UPT/SATKER
NO. PROGRAM IURAIAN KEGIATAN VOLUMEHARGASATUAN
BIAYA(Rp.000)
KELENGKAPAN DATA DUKUNG
SKALAPRIORITAS
KET
RENS
TRA
KEM
ENHU
B
TIDA
K DI
KELO
LA
OLE
HLEM
BAGA
KO
MER
SIL/
BUM
NTO
R/KI
NER
JARA
B + A
NALI
SA
HARG
A SA
TUAN
LAM
PIRA
N SP
ESIF
IKAS
I TEK
NIS
RENC
ANA
INDU
K NA
SION
ALM
ASTE
R PL
ANST
ATU
SLAH
ANJA
LAN
AKS
ES
KEG.BARUKEG.LANJUTAN/ PENGEMBANGAN
KEG.REHAB
KEG.REPLACEMENT
o—i Z LU CL ZZ2
PRAF
S
COLL.
—J < Q
<OCO DE
D
REK.
PUFO
TO-F
OTO
DOKU
MEN
PENG
HAPU
SAN
ASET
1. PROGRAM ................................
A KEGIATAN.................1 Output 1
dst2 Output 2
dst....B KEGIATAN.................1 Output 1
dst
2 Output 2
dst....C KEGIATAN.................1 Output 1
dst2 Output 2
dst....
DIPARAF KEPALA UPT/ SATKER/ KPA.SETITJEN/ SETDITJEN/ SETBADAN, WAKIL DARISEMUA DIREKTORAT/ PUSBANG, WAKIL DISHUB DAN BAPPEDA PROVINSI
-65-
BERITA ACARAPAGU KEBUTUHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I ................TAHUN 20XX
PROGRAM ........................................................
Pada hari in i...... tanggal......... Bulan........Tahun Dua Ribu............bertempat d i.....................................Tahun 20XX untuk UPT/Satker....................... ...........................dengan hasilkesepakatan per kegiatan sebagai berikut :
I.
l i n i.
TOTAL Rp-
KEGIATAN................................. Rp.KEGIATAN................................. Rp.KEGIATAN................................. Rp.
Biro Perencanaan Bagian PerencanaanSetitjen/ Setditjen/ Setbadan
Wakil Direktorat/ Pusat
______ Pejabat StrutturaiNIP.........................................
Catatan Pembahas :
Pejabat Strutturai________ _______ Pejabat StrutturaiNIP............................ NIP...........................................
Keteranqan :1) Anggaran tersebut diatas bersifat sementerà yang selanjutnya akan disusun prioritas sesuai dengan Pagu Sub Sektor/Badan2) Kelengkapan usulan harus sudah disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan (sub sektor terkait) dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan paling lambat
bulan Aprii 20XX.3) Apabila segala kelengkapan/data dukung yang dibutuhkan tidak terpenuhi maka usulan tersebut akan ditinjau kembali (ditangguhkan).4) Alokasi dana dalam ribuan Rupiah.*) Coret yang tidak periu.
-66-
DAFTAR USULAN KEGIATAN (PAGU KEBUTUHAN)RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DITJEN...................
TAHUN20XX
PROPINSI
UPT/SATKER
NO. PROGRAM / URAIAN KEGIATAN VOLUMEH AR GA
SATUAN
BIAYA
(Rp.000)
KELEN GKAPAN D ATADUKUNG
SK ALA
PRIORITASKET
REN
STR
A K
EMEN
HU
B
TID
AK D
IKEL
OLA
OLE
H L
EM
BA
GA
K
OM
ERSI
L/B
UM
N
TO
R/K
INER
JA liS 2 2 i
LAM
PIR
AN
SPES
IFIK
ASI
TEKN
IS
REN
CA
NA
IN
DU
K
NA
SIO
NA
L
MA
STER
PLA
N
STA
TU
S LA
HA
N
JALA
N A
KSE
S
K EG .BAR UKEG .LAN JU TAN /
PENGEM BANGAN
KEG .
REHAB
KEG.
REPLACEM ENT
O—1ZUJCL2=2
cou.<ocQ.
IOLi.
<Q£<
O(Ò D
ED
o .
SÈoc
OiO
d O
iOd
|
DO
KUM
EN
PEN
GH
APU
SA
N A
SET
1. PRO GRAM ......................................
A KEGIATAN..................1
dst2 Output 2
dst...B KEGIATAN..................1 Output 1
dst2 Output 2
dst...C KEGIATAN..................1 Output 1
dst2 Output 2
dst....
BIRO PERENCANAAN BAGIAN PERENCANAAN
PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT STRUKTURAL
NIP. NIP.
-67-
BAB VPENUTUP
Keberhasilan pembangunan bisa dicapai dengan adanya perencanaan
penganggaran yang efektif, efìsien, transparan dan akuntabel. Perencanaan
penganggaran di sektor perhubungan selalu berpegang pada pendekatan
kesisteman agar keterpaduan perangkat keras (hardware) seiring dan sejalan
dengan perangkat lunak (software).
Perencanaan perhubungan bersifat rasional (keberhasilan perencanaan dapat
diukur secara kuantitatif), menyeluruh (komprehensif mencakup semua
aspek/subsistem), dan terpadu (integrai): terkait antar aspek/subsistem)
serta berkelanjutan/berkesinambungan (konsisten terhadap timeframe) dalam
rangka untuk menciptakan pemerintah yang baik (good govemance) dan
pemerintah yang bersih (clean govemment).
Proses perencanaan perhubungan merupakan bagian dari proses
perencanaan secara makro nasional yang mempertemukan kepentingan
sektoral dengan kepentingan regional dan lokal.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI