KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2020 - Perpustakaan

18 SEPTEMBER 2020

1

Newstrend Ketenagakerjaan

18 September 2020

NEWSTREND

Judul : Kemnaker Memverifikasi Data Penerima BSU Tahap Keempat

Sentimen : Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima data calon penerima

bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah untuk tahap

keempat. Data yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan ini selanjutnya akan diverifikasi Kemenaker sebelum dilanjutkan pada

proses berikutnya.

Menaker juga mengungkapkan pada tahap keempat ini data yang diterima sebanyak

2,8 juta data calon penerima BSU. Adapun berdasarkan petunjuk pelaksanaan BSU

masa pem-verifikasian ulang ini dilakukan selama empat hari kerja.

Positif; 126

Negatif; 1

Positif Negatif

0

20

40

60

80

100

120

140

Berita Terbaru

2

Judul Jutaan Pekerja Batal Terima Subsidi Gaji Rp 600.000, Ini Penyebabnya

Nama Media kompas.com

Newstrend Santunan Pegawai Swasta

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/09/18/073200626/jutaan-pekerja-batal-terima-subsidi-gaji-rp-600000-ini-penyebabnya

Jurnalis Muhammad Idris

Tanggal 2020-09-18 07:32:00

Ukuran 0

Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000

News Value Rp 52.500.000

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

JAKARTA, - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Agus Susanto, mengatakan dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji Rp 600.000 atau bantuan subsidi upah (BSU) yang sudah diterima, sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan.

JUTAAN PEKERJA BATAL TERIMA SUBSIDI GAJI RP 600.000, INI PENYEBABNYA

JAKARTA, - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Agus Susanto, mengatakan dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji Rp 600.000 atau bantuan subsidi upah (BSU) yang sudah diterima, sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan.

Hasil itu didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi tiga lapis terhadap data-data yang masuk sebelum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang akan memeriksa lagi kelengkapannya sebelum pencairan BLT ke calon penerima subsidi gaji karyawan dengan total Rp 2,4 juta itu.

"Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini," ujar Agus dilansir dari Antara, Jumat (18/9/2020).

Total 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan itu dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan beberapa kriteria bagi penerima bantuan Rp 600.000 yang ditetapkan Kemnaker.

3

Syarat penerima BLT Rp 600.000 yaitu warga negara Indonesia, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, memiliki upah di bawah Rp 5 juta dan memiliki rekening yang aktif per Juni 2020.

Dari proses yang dilakukan sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menyerahkan 11,8 juta data calon penerima subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker dalam empat tahap yaitu, 2,5 juta untuk tahap I, 3 juta untuk tahap II, 3,5 juta untuk tahap III dan 2,8 juta untuk tahap IV.

Agus mengakui menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dan melakukan validasi data calon penerima bantuan Rp 600.000 itu, yang ditargetkan pemerintah untuk diterima 15,7 juta pekerja.

Hal itu karena data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya meski sudah lengkap nama dan alamatnya tapi tidak terdapat data rekening bank peserta.

Namun, dia mengatakan berkat kerja sama dan kolaborasi pihaknya berhasil mengumpulkan 14,7 juta data penerima bantuan BPJS dalam beberapa pekan.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang juga mengatakan, bahwa Kemnaker harus menerima 15,7 juta data calon penerima BLT BPJS itu pada akhir September 2020.

Alasan terdapat batasan penerimaan data adalah karena setiap peserta akan mendapatkan total bantuan Rp 2,4 juta untuk empat bulan dalam dua kali tahap pencairan BLT, atau Rp 1,2 juta disalurkan per dua bulan.

"Apabila bertahap maka tahap akhir harus sudah diterima pada tanggal 30 September untuk nanti selanjutnya yang sudah menerima akan menerima (BLT Rp 600.000) tahap kedua," kata Haiyani.

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, bantuan subsidi upah atau subsidi gaji Rp 600.000 telah mencapai Rp 3,6 triliun.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, menyatakan sudah terdapat dua batch subsidi gaji karyawan yang telah menerima pencairan BLT bantuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk BLT Rp 600.000, lanjut dia, mencapai Rp 7 triliun hingga akhir September 2020 dari total anggaran program senilai Rp 37,8 triliun untuk 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program bantuan subsidi upah (bantuan Rp 600.000) melalui bank yang berjumlah Rp 7 triliun," kata Budi.

.

4

Judul Belum Dapat Bantuan Subsidi Gaji? Simak 3 Kemungkinan Berikut Ini



Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/18/063100965/belum-dapat-bantuan-subsidi-gaji-simak-3-kemungkinan-berikut-ini

Jurnalis Nur Fitriatus Shalihah

Tanggal 2020-09-18 06:31:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

Positive - R Soes Hindharno (Kepala Biro Humas Kemnaker) Per minggu akan ditransfer ke 2,5 juta orang. Tapi kami minta kalau bisa 3 juta orang. Karena semakin cepat semakin baik

Positive - R Soes Hindharno (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kalau itu sama-sama bank pemerintah, dalam hitungan detik atau jam yang sama pasti masuk ke rekeningnya. Tapi selain itu bisa lebih lama dibanding yang sesama bank

Positive - R Soes Hindharno (Kepala Biro Humas Kemnaker) Informasi yang kami terima dari himpunan perbankan, kalau beda bank itu, ini aturan bank, maksimal 5 hari. Bisa 1 hari 2 hari tapi maksimal 5 hari

positive - R Soes Hindharno (Kepala Biro Humas Kemnaker) Menurut hitungan, karena kami memiliki regulasi terkait dengan data tenaga kerja harus masuk ke bank maksimal 4 hari

Ringkasan

Pencairan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) sudah memasuki tahap 3. BSU tersebut dikabarkan bakal ditransfer kepada 3,5 juta pekerja.

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan pencairan BSU tahap 4.

5

BELUM DAPAT BANTUAN SUBSIDI GAJI? SIMAK 3 KEMUNGKINAN BERIKUT INI

Pencairan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) sudah memasuki tahap 3. BSU tersebut dikabarkan bakal ditransfer kepada 3,5 juta pekerja.

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan pencairan BSU tahap 4.

Meski begitu, masih banyak masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan BSU. Ada juga yang mengatakan sudah memenuhi syarat tapi masih belum dapat.

Penerima BSU harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Penerima manfaat akan mendapatkan Rp 2,4 juta yang diberikan 2 kali selama 4 bulan ini. Pemerintah menargetkan bulan Desember bisa selesai diberikan seluruhnya.

Berikut kemungkinan-kemungkinan Anda belum mendapatkan BSU meski sudah memenuhi persyaratan: Jika Anda sudah memenuhi semua persyaratan, namun belum mendapatkan BSU hingga kini ada kemungkinan belum terdaftar di tahap 1-3 ini.

Menurut data Kemnaker, pada tahap 1 (26/8/2020), BSU pertama sebesar Rp 1,2 juta sudah dicairkan untuk 2,5 juta orang.

Lalu pada tahap 2 sebanyak 3 juta orang sudah mendapatkannya. Jumlahnya meningkat menjadi 3,5 juta orang pada tahap 3 ini.

Pemerintah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk subsidi gaji dengan total penerima adalah 15,7 juta orang, tepatnya 15.725.232 orang. Sehingga masih tersisa sekitar 6,7 juta orang yang belum mendapatkan BSU pertama.

Kepala Biro Humas Kemnaker R Soes Hindharno menjelaskan BSU ditargetkan cair tiap minggu.

"Per minggu akan ditransfer ke 2,5 juta orang. Tapi kami minta kalau bisa 3 juta orang. Karena semakin cepat semakin baik," katanya seperti dikutip Kompas.com , Jumat (11/9/2020).

Untuk perhitungannya, dia menjelaskan, dari total 15 juta penerima jika dibagi 2,5 juta penerima maka akan didapati angka 6.

Gambarannya, pada 6 minggu pertama itulah sebagian bantuan akan diberikan (Rp 1,2 juta per orang). Lalu 6 minggu selanjutnya, akan diberikan sisanya (Rp 1,2 juta per orang).

Akan tetapi, dia berharap lebih dari 2,5 juta orang. Jika nanti setiap minggu ada 3 juta penerima, maka bisa lebih cepat, sekitar 5 minggu saja.

Banyak terjadi dalam sebuah perusahaan, ada karyawan yang sudah menerima, tapi ada juga yang belum. Hal itu seperti dikeluhkan beberapa warganet berikut: Dikutip Kompas.com, Minggu (30/8/2020), Soes menjelaskan tidak serempaknya karyawan di satu perusahaan bisa jadi karena rekening yang dimilikinya berbeda (bukan termasuk Bank Himpunan Bank Milik Negara).

6

Bagi karyawan yang rekeningnya selain Bank Himbara tetap bisa mendapatkan bantuan tersebut selama memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai penerima bantuan.

Hanya saja, lanjutnya, memang butuh waktu karena transaksi beda bank butuh waktu beberapa hari.

"Kalau itu sama-sama bank pemerintah, dalam hitungan detik atau jam yang sama pasti masuk ke rekeningnya. Tapi selain itu bisa lebih lama dibanding yang sesama bank," ujarnya.

Dia menegaskan, data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan lalu divalidasi oleh Kemnaker dan diberikan ke bank-bank penyalur (bank Himbara).

Saat disinggung terkait lamanya waktu bagi bank penyalur untuk menyalurkan bantuan ke rekening lain, menurutnya maksimal lima hari setelah Kemnaker menyerahkan data ke bank Himbara.

"Informasi yang kami terima dari himpunan perbankan, kalau beda bank itu, ini aturan bank, maksimal 5 hari. Bisa 1 hari 2 hari tapi maksimal 5 hari," kata Soes.

Meski begitu menurut aturan Kemnaker, penyaluran bantuan maksimal 4 hari.

"Menurut hitungan, karena kami memiliki regulasi terkait dengan data tenaga kerja harus masuk ke bank maksimal 4 hari," katanya.

Beberapa waktu lalu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK merekap data dan mengumumkan bahwa banyak pekerja tak memenuhi kriteria.

Dilansir Kompas.com, Selasa (8/9/2020), terdapat 1,6 juta pekerja yang gagal mendapat subsidi gaji atau BSU.

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto ada dua penyebab data 1,6 juta calon penerima tersebut tidak valid.

Pertama, calon penerima bantuan tersebut gajinya di atas Rp 5 juta per bulan. Hal itu bisa terjadi karena perusahaan tidak menyeleksi dengan benar saat akan mengirimkannya.

Kedua, calon penerima bantuan tersebut melewati batas kepesertaan pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek yakni 30 Juni 2020.

Padahal salah satu syaratnya adalah pekerja harus terdaftar sebagai peserta paling lambat 30 Juni 2020, sehingga bagi yang baru mendaftar setelah tanggal itu tidak bisa mendapatkan BSU.

Sebelum itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyeleksi dan menemukan 1,1 juta pekerja tidak valid datanya. Sehingga tidak dapat menerima BSU.

(Sumber: Kompas.com/Ade Miranti Karunia, Nur Fitriatus Shalihah | Editor: Yoga Sukmana, Jihad Akbar, Rizal Setyo Nugroho).

7

Judul Satgas Ekonomi Terus Kebut Pencairan Anggaran Covid-19

Nama Media Koran Sindo


Halaman/URL Pg1&10

Jurnalis Faorick Pakpahan

Tanggal 2020-09-18 06:29:00

Ukuran 264x133mmk

Warna Warna

AD Value Rp 195.360.000

News Value Rp 1.953.600.000


Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dart Transformasi Ekonomi Nasional) Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja Untuk Siapa ?

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dart Transformasi Ekonomi Nasional) Penyaluran awal atau batch 1 sudah disalurkan dari akhir Agustus. Batch 2 sudah disalurkan awal September dan sekarang sudah mulai batch 3. Nanti juga ada batch 4 dan 5 sehingga total (penerima) antara 14-15 juta, tergantung datanya

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dart Transformasi Ekonomi Nasional) Jadi, tugas kami membantu rakyat yang terdampak. Sambil menunggu krisis kesehatan ini terselesaikan, kami berusaha menggandeng agar ekonomi pulih kembali

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Bahwa ada masa paling lama empat hari dilakukan pengecekan. Khawatir, walaupun sudah dilakukan validasi dan verifikasi, mana tahu ada yang tidak lengkap datanya sehingga empat hari paling lama, dilakukan pencairan

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Jadi, kalau tadi divalidasi secara berlapis, kami melakukan pengecekan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data melakukan pengecekan kelengkapan data tadi

positive - Denni P Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?

Ringkasan

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional terus berupaya merealisasikan anggaran pemulihan dan penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai

8

Rp 695,2 triliun. Ada empat fokus distribusi anggaran,yaitu program perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pembiayaan korporasi.

Berdasarkan data Satgas yang mengelola program pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasi program perlindungan sosial yang memiliki pagu Rp 203,9 triliun kini sudah mencapai Rp 120,36 triliun. Berikutnya, anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pagu Rp 106,06 triliun telah terealisasi Rp 25,95 triliun.

SATGAS EKONOMI TERUS KEBUT PENCAIRAN ANGGARAN COVID-19

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional terus berupaya merealisasikan anggaran pemulihan dan penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 695,2 triliun. Ada empat fokus distribusi anggaran,yaitu program perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pembiayaan korporasi.

Berdasarkan data Satgas yang mengelola program pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasi program perlindungan sosial yang memiliki pagu Rp 203,9 triliun kini sudah mencapai Rp 120,36 triliun. Berikutnya, anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pagu Rp 106,06 triliun telah terealisasi Rp 25,95 triliun.

Pada sektor UMKM, realisasinya sudah Rp 58,67 triliun dari jumlah pagu Rp 123,47 triliun. Program kesehatan terealisasi Rp 16,3 triliun dari pagu Rp 87,5 triliun. Sementara untuk pembiayaan korporasi, dari total Rp 53 triliun hingga kini masih belum terealisasi.

"Total progres realisasi dari minggu keempat Juli sampai sekarang itu sekitar Rp 87,58 triliun. Kami harapkan jumlah nantinya hingga akhir September bisa disalurkan sampai Rp 1OO triliun. Itu akan sangat membantu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan kejar lagi sekitar Rp 12 triliun sampai akhir September," kata Ketua Satgas Pemulihan dart Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin saat diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja Untuk Siapa ?" di Jakarta kemarin.

Selain bantuan langsung bagi masyarakat umum yang terdampak Covid-19, lanjut Budi, beberapa penyaluran bantuan juga ditujukan untuk membantu kalangan pekerja. Misalnya, program Kartu Prakerja yang implementasinya mencapai Rp 13,8 triliun dari total jumlah anggaran Rp 20 triliun. Adapun progresnya sejak awal September sudah disalurkan Rp 2,8 triliun.

Khusus subsidi bantuan upah (SBU), dari pagu anggaran Rp 37,8 triliun sudah terealisasi 17,4% atau Rp 6,6 triliun. Bantuan subsidi tersebut di berikan kepada 15,72 juta karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta yang menjadi sasaran penerima. "Penyaluran awal atau batch 1 sudah disalurkan dari akhir Agustus. Batch 2 sudah disalurkan awal September dan

sekarang sudah mulai batch 3. Nanti juga ada batch 4 dan 5 sehingga total (penerima) antara 14-15 juta, tergantung datanya,"ujarnya.

9

Gelombang pertama penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) pada Agustus-September dibagi dalam lima batch, sedangkan gelombang kedua pada kuartal IV yaitu Oktober-November atau November-Desember. "Jadi, tugas kami membantu rakyat yang terdampak. Sambil menunggu krisis kesehatan ini terselesaikan, kami berusaha menggandeng agar ekonomi pulih kembali," ucapnya.

Demi mengejar realisasi hingga Rp 1OO triliun pada akhir September, kata Budi, ada beberapa target yang bisa dioptimalkan, yaitu penyaluran subsidi gaji yang menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan, bantuan presiden (banpres) produktif, dan program Kartu Prakerja.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, hingga pertengahan September 2020, pihaknya telah menerima 14,7 juta nomor rekening calon penerima BSU dari pemerintah. Namun, 1,7 juta nomor dinyatakan gagal mendapat bantuan Rp 600.000 yang diberikan selama empat bulan itu karena datanya tidak valid.

Menurut Agus, BP Jamsostek telah melakukan berbagai tahapan untuk memvalidasi seluruh nomor rekening yang masuk. Setelah verifikasi melalui bank dan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 14/2020, tercatat 12,8 juta yang sudah valid.

Agus menambahkan, hasil validasi menunjukkan, 62% pada 1,7 juta nomor rekening tersebut memiliki upah di atas Rp 5 juta per bulan. Adapun 38% lainnya gugur karena kepesertaan BPJS mereka baru dimulai setelah Juni 2020.

Agus menambahkan, validasi terhadap 12,8 juta nomor rekening juga tetap dilakukan lagi Kini penyaluran BSU sudah memasuki empat tahap. Total sudah 11,8 juta nomor rekening peserta yang mendapatkan bantuan. Pada gelombang pertama 2,5 juta nomor rekening. Kemudian pada gelombang kedua ada 3 juta dan gelombang ketiga mencapai 3,5 juta penerima. Sebanyak 2,8 juta calon penerima berikutnya dimasukkan dalam tahap keempat. .

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan, proses pencairan program subsidi gaji pegawai swasta di bawah Rp 5 juta paling lama empat hari setelah data penerima diserahkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Bahwa ada masa paling lama empat hari dilakukan pengecekan. Khawatir, walaupun sudah dilakukan validasi dan verifikasi, mana tahu ada yang tidak lengkap datanya sehingga empat hari paling lama, dilakukan pencairan," ujarnya.

Haiyani menjelaskan, data yang sudah diserahkan BP Jamsostek langsung divalidasi kelengkapan datanya di internal Kemenaker. "Jadi, kalau tadi divalidasi secara berlapis, kami melakukan pengecekan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data melakukan pengecekan kelengkapan data tadi," ungkapnya.

faorickpakpahan

10

caption:

(Foto searah jarum jam) Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (kiri atas), Dirut BP Jamsostek Agus Susanto, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 dengan tema "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?" di Jakarta, kemarin.

11

12

Judul Berita Foto - Penyaluran Subsidi Upah

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg9

Jurnalis Antara

Tanggal 2020-09-18 06:17:00

Ukuran 113x175mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

BERITA FOTO - PENYALURAN SUBSIDI UPAH

caption:

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (tengah) bersama SVP Government and institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Danas saat melakukan kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9). Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai Rp 7,67 triliun dengan melibatkan beberapa institusi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyedia data dan Himbara sebagai bank penyalur.

13

14

Judul Data 1,7 Juta Calon Penerima Subsidi Upah Dicoret

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg8

Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan

Tanggal 2020-09-18 06:12:00

Ukuran 140x180mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Ada 1,7 juta rekening tidak valid, artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker. Dari 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kami drop

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kami menerima, data baru dari BP Jamsostek untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kami akan proses batch keempat ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Mulai hari Kamis (17/9) kami melakukan check list untuk empat hari kerja, kami gunakan untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan BP Jamsostek

Ringkasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mengklaim telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening ca-lton penerima subsidi upah. Meski begitu, ada sekitar 1,7 juta nomor rekening yang dicoret dari daftar penerima bantuan tersebut.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menerangkan, nomor rekening tersebut dikeluarkan dari daftar lantaran calon penerima karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketengaaker-jaan (Permenaker) Nomor 14/2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19. "Ada 1,7 juta rekening tidak valid, artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker. Dari 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kami drop," Ujar Agus, Kamis (17/9).

15

DATA 1,7 JUTA CALON PENERIMA SUBSIDI UPAH DICORET

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mengklaim telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening ca-lton penerima subsidi upah. Meski begitu, ada sekitar 1,7 juta nomor rekening yang dicoret dari daftar penerima bantuan tersebut.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menerangkan, nomor rekening tersebut dikeluarkan dari daftar lantaran calon penerima karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketengaaker-jaan (Permenaker) Nomor 14/2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19. "Ada 1,7 juta rekening tidak valid, artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker. Dari 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kami drop," Ujar Agus, Kamis (17/9).

Adapun, BP Jamsostek sudah melakukan validasi berlapis atas nomor rekening yang didapatkan. Dari validasi tahap pertama atau dengan perbankah, tterdapat 14,5 juta data yang valid, 133.000 masih dalam proses dan ada 73.000 data yang tidak valid. Data yang tidak valid ini masih dikembalikan k perusahaan untuk diverifikasi lagi.

Selanjutnya, validasi lapis kedua atau menyesuaikan dengan kriteria Permenaker. Hasilnya, terdapat 12,8 juta nomor rekening yang valid dan 1,7 juta tidak valid. Data yang tidak valid inilah dicoret dari daftar penerima subsidi.

Selanjutnya, ketiga validasi dengan cara memeriksa nomor rekening dan ketunggalan dilakukan. Dari proses ini, ada 11,8 juta nomor rekening yang valid dan 955.000 rekening tidak valid. Data yang valid ini pun sudah diserahkan kepada Kementerian Ketena-gakeijaan (Kemnaker).

Kemnaker sendiri menyatakan telah menerima 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah dari BP Jamsostek. Data ini akan menjadi penerima bantuan subsidi upah untuk tahap keempat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan memverifikasi kembali data ini dalam beberapa hari ke depan.

"Kemarin kami menerima, data baru dari BP Jamsostek untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kami akan proses batch keempat ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Mulai hari Kamis (17/9) kami melakukan check list untuk empat hari kerja, kami gunakan untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan BP Jamsostek," ujar Ida.

Lidya Yuniartha Panjaitan

16

17

Judul Pendaftaran Ditutup meski Kuota Tersisa

Nama Media Kompas


Halaman/URL Pg9

Jurnalis cas

Tanggal 2020-09-18 05:44:00

Ukuran 165x157mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan) Data terakhir kami terima akhir September

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi) Tidak bisa tiba-tiba ada yang mengatakan butuh uang. Harus mendaftar, harus ada verifikasi datanya, agar program ini tepat sasaran

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) Data UMKM itu sangat dinamis. Buka-tutup usaha, ganti usaha, perpindahan antardaerah di UMKM itu biasa

Ringkasan

Pemerintah menutup pendaftaran dan pengumpulan nomor rekening bantuan subsidi upah kendati kuota 15,7 juta pekerja belum terpenuhi. Alasan penutupan belum jelas. Namun, kemen-terian menyatakan masih menunggu konfirmasi data dari sejumlah perusahaan pengusul.

Data BP Jamsostek, sampai 17 September 2020, data nomor rekening pekeija dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terkumpul adalah 14,7 juta nomor rekening. Namun, 1,7 juta di antaranya dicoret karena tidak valid sehingga data terkumpul yang dipertahankan 13 juta nomor rekening. Dengan demikian, ada sisa kuota 2,7 juta.

18

PENDAFTARAN DITUTUP MESKI KUOTA TERSISA

Pemerintah menutup pendaftaran dan pengumpulan nomor rekening bantuan subsidi upah kendati kuota 15,7 juta pekerja belum terpenuhi. Alasan penutupan belum jelas. Namun, kemen-terian menyatakan masih menunggu konfirmasi data dari sejumlah perusahaan pengusul.

Data BP Jamsostek, sampai 17 September 2020, data nomor rekening pekeija dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terkumpul adalah 14,7 juta nomor rekening. Namun, 1,7 juta di antaranya dicoret karena tidak valid sehingga data terkumpul yang dipertahankan 13 juta nomor rekening. Dengan demikian, ada sisa kuota 2,7 juta.

Adapun dari 13 juta nomor rekening itu, 1,028 juta di antaranya masih menunggu konfirmasi dan validasi dari perusahaan pengusul. Selain itu, 133.000 nomor lainnya sedang divalidasi. Dengan begitu, data bersih yang terkumpul baru 11,83 juta rekening.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Ru-mondang mengatakan, pemerintah tinggal menunggu sejumlah perusahaan mengonfirmasi dan mengirim ulang data nomor rekening pekerjanya yang bermasalah. Namun, pemerintah sudah menutup pelaporan nomor rekening baru. "Data terakhir kami terima akhir September," ujarnya dalam diskusi daring, Kamis (17/9/2020).

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BP Jamsostek Irvansyah U toh Banja mengatakan, penyerahan nomor rekening pekerja resmi diakhiri pada 15 September 2020. Pihaknya kini tinggal menunggu perusahaan pengusul mengumpulkan data rekening yang harus dikonfirmasi ulang.

Soal kuota yang masih tersisa, Utoh menyatakan, kebijakan tentang penggunaan anggaran menjadi domain pemerintah, bukan BP Jamsostek. BP Jamsostek kini mengevaluasi faktor penyebab sulitnya mengumpulkan nomor rekening guna memenuhi target kuota.

Perluas sasaran

Sebanyak 11,8 juta data nomor rekening yang sudah dikumpulkan BP Jamsostek resmi diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk dicek ulang. Penyaluran subsidi kini sudah mencapai 99,32 persen untuk tahap pertama (2,5 juta orang), 99,28 persen untuk tahap kedua (3 juta orang), dan 40,9 persen untuk tahap ketiga (3,5 juta orang). Penyaluran tahap keempat untuk 2,8 juta orang baru akan diproses.

Terkait rencana pemerintah memperluas sasaran program subsidi upah, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sa-dikin mengatakan, pekerja yang belum mendapat subsidi upah bisa mengakses program lain, seperti Kartu Prakerja.

"Tidak bisa tiba-tiba ada yang mengatakan butuh uang. Harus mendaftar, harus ada verifikasi datanya, agar program ini tepat sasaran," kata Budi.

Haiyani Rumondang menambahkan, pemerintah sudah mulai membicarakan penyaluran subsidi upah untuk peserta BP Jamsostek berstatus bukan penerima upah. Mereka umumnya berasal dari sektor informal, baik pelaku usaha mikro dan kecil maupun pekeija di sektor informal.

19

Problem data

Sementara itu, upaya membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (U M KM) di Indonesia masih menghadapi persoalan kelengkapan data nama dan alamat usaha. "Data UMKM itu sangat dinamis. Buka-tutup usaha, ganti usaha, perpindahan antardaerah di UMKM itu biasa," ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Teten menyampaikan hal itu pada penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi UKM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal 03KPM). Pertukaran data dan informasi UKM dan koperasi termasuk dalam lingkup kesepahaman tersebut.

Konsolidasi data diperlukan untuk mendapatkan data di segmen menengah kecil yang berbadan hukum. (AGE/CAS)

20

21

Judul 398.637 Pegawai Honorer Dapat Subsidi Gaji

Nama Media Pikiran Rakyat

Newstrend Bantuan Tenaga Honorer

Halaman/URL Pg6

Jurnalis Tia Dwiatini Komalasari

Tanggal 2020-09-18 05:15:00

Ukuran 69x182mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN)) Target agar penyerapan bisa mencapai Rp 100 triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN)) Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari program subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BP Jamsostek, termasuk pekeija non-ASN di kementerian dan lembaga, tetapi tidak termasuk karyawan BUMN

Ringkasan

Sebanyak 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan telah mendapatkan subsidi gaji terhitung hingga 13 September 2020. Subsidi sebesar Rp 600.000 per bulan diberikan sekaligus untuk alokasi dua bulan.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu program andalan adalah subsidi gaji untuk guru honorer, tenaga kependi-dikan, dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di pemerintah daerah.

22

398.637 PEGAWAI HONORER DAPAT SUBSIDI GAJI

Sebanyak 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan telah mendapatkan subsidi gaji terhitung hingga 13 September 2020. Subsidi sebesar Rp 600.000 per bulan diberikan sekaligus untuk alokasi dua bulan.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu program andalan adalah subsidi gaji untuk guru honorer, tenaga kependi-dikan, dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di pemerintah daerah.

'Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari program subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BP Jamsostek, termasuk pekeija non-ASN di kementerian dan lembaga, tetapi tidak termasuk karyawan BUMN," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Kamis (17/9/2020).

Hingga 14 September 2020, program subsidi gaji telah tersalurkan sebesar Rp 7 triliun atau 17,43% dari

pagu Rp 37,87 triliun. Rencananya 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini hingga akhir tahun. "Saat ini data terkait dengan guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi," ujar Budi.

Sejak terbentuk 20 Juli 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sudah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 87,58 triliun. Satgas PEN akan berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp 100 triliun hingga akhir kuartal III.

"Target agar penyerapan bisa men-

capai Rp 100 triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II," kata Budi.

Dia mengatakan bahwa penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 240,9 triliun atau 34,6% dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

Dari jumlah ini, penyerapan klaster program PEN yang didorong oleh Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan ke-menterian/lembaga/pemda mencapai Rp 204,97 triliun. (Tia Dvvitiani Komalasari)***

23

24

Judul Wanda Senang Menaker Datang

Nama Media Warta Kota


Halaman/URL Pg8

Jurnalis maz

Tanggal 2020-09-18 05:12:32

Ukuran 113x131mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi rumah 4 pekerja/buruh penerima program bantuan subsidi upah/gaji di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).

WANDA SENANG MENAKER DATANG

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengunjungi rumah empat pekerja penerima program bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), Cikarang. Kabupaten Bekasi. Jawa Barat, Kamis (17/9). Kunjungannya untuk memastikan para pekerja BSU itu telah menerima dan menanyakan manfaatnya.

Dalam kunjungan ke salah satu pekerja, Menaker memberikan kejutan kepada anak dari pekerja peneriema BSU yang bernama Wanda (40) di kediamannya di Desa Telaga Mumi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ida membawakan kue tart untuk anaknya yang berulang tahun. "Selama ulang tahun anaknya ya. tetap semangat ya di tengah pandemi ini. Ini memang masalah sulit," ungkapnya.

Mendapat kue tart untuk anaknya. Wanda pun mengungkapkan rasa terima kasih atas hadiah kue dan kehadiran Menteri Ketenagakerja ke rumahnya. Wanda mengaku merasa terbantu atas pemberian BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pasalnya, upah di tempat kerjanya berkurang akibat ada pengurangan produksi sehingga waktu kerjanya juga dikurangi. "Alhamdulillah, sangat membantu banget. Saya sudah dapat Rp 1,2 juta pertengahan Agustus lalu," ungkap dia.

Sementara, kedatangan Menaker Ida disambut hangat pekerja. Seusai bertemu dengan para penerima bantuan subsidi upah, Menaker menyatakan bahwa pekerja yang dikunjungi telah menerima program BSU pada tahap pertama pada awal Agustus 2020.

25

Para pekerja penerima bantuan subsidi upah itu juga telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 10 tahun.

Ida menyadari betul pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada semua sendi kehidupan, terutama para pekerja atau buruh. Bantuan subsidi upah ini sangat membantu kehidupan mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lebih lanjut Menaker menjelaskan, pihaknya telah menerima 11.8 juta data calon penerima subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, tahap I Kemnaker menerima 2,5 juta data, tahap II menerima 3,5 juta data, dan tahap III sebanyak 3 juta data, (maz)

26

Judul Klaster Perusahaan Masih Jadi Ancaman

Nama Media Pikiran Rakyat

Newstrend Penyebaran Virus Corona di Kawasan Industri

Halaman/URL Pg3

Jurnalis Riesty Yusnilaningsih

Tanggal 2020-09-18 05:10:00

Ukuran 205x185mmk

Warna Warna



Kategori Ditjen PPK & K3

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang) Saat ini industri telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kami sedang menelusuri sahabat-sahabat industri. Hari ini ke Kujang, besok kami akan mengunjungi industri lainnya yang karyawannya terpapar Covid-19

positive - Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang) Alhamdulillah, semua karyawan PKC dan keluarga karyawan yang dinyatakan postif Covid-19 sudah diisolasi. Demikian pula, protokol kesehatan bagi karyawan lainnya telah dilakukan secara ketat

negative - Maryadi (Direktur Utama PKC) Jadi, bukan karena karyawan kami ada yang sakit

negative - Maryadi (Direktur Utama PKC) Dan, ditemukan 5 lagi anggota keluarga karyawan yang positif

positive - Maryadi (Direktur Utama PKC) Kami sterilisasi semua gedung dan ruangan kerja. Pada bagian produksi juga dilakukan pengetatan. Karyawan wajib pakai APD. Semua tamu yang masuk pabrik wajib menunjukan hasil tes rapid atau swab

negative - Rahmat Effendi (None) Sejauh ini di Kota Bekasi hanya ada satu klaster perusahaan yaitu PT Bridgestone. Semoga tak ada klaster perusahaan lainnya karena semua patuh menerapkan protokol kesehatan saat bekerja

positive - Rahmat Effendi (None) Sekiranya bisa work from home bagi yang sudah usia lanjut, persilakan karena mereka itu kelompok usia yang rentan terpapar Covid-19

positive - Rahmat Effendi (None) Aktivitas tetap jalan karena roda perekonomian harus tetap bergerak, tapi pastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan tertib san disiplin

27

Ringkasan

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana bersama tim GTPP Covid-19 Kabupaten Karawang melakukan inspeksi mendadak ke PT Pupuk Kujang Cikampek. Hal itu dilakukan seiring ditemukannya 17 karyawan PT PKC yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Saat ini industri telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kami sedang menelusuri sahabat-sahabat industri. Hari ini ke Kujang, besok kami akan mengunjungi industri lainnya yang karyawannya terpapar Covid-19," ujar Cellica kepada kontributor "PR", Dodo Rihanto, seusai berdialog bersama direksi PKC, di perkantoran PKC, Kamis (17/9/2020).

KLASTER PERUSAHAAN MASIH JADI ANCAMAN

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana bersama tim GTPP Covid-19 Kabupaten Karawang melakukan inspeksi mendadak ke PT Pupuk Kujang Cikampek. Hal itu dilakukan seiring ditemukannya 17 karyawan PT PKC yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Saat ini industri telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kami sedang menelusuri sahabat-sahabat industri. Hari ini ke Kujang, besok kami akan mengunjungi industri lainnya yang karyawannya terpapar Covid-19," ujar Cellica kepada kontributor "PR", Dodo Rihanto, seusai berdialog bersama direksi PKC, di perkantoran PKC, Kamis (17/9/2020).

Cellica menuturkan, GTPP Covid-19 Karawang sebelumnya telah menerima laporan ada kenaikan jumlah pesien Covid-19 dari lingkungan pabrik PKC. Hal itu yang mendorong dirinya untuk memantau langsung penerapan protokol kesehatan di PKC.

"Alhamdulillah, semua karyawan PKC dan keluarga karyawan yang dinyatakan postif Covid-19 sudah diisolasi. Demikian pula, protokol kesehatan bagi karyawan lainnya telah dilakukan secara ketat," katanya.

Di tempat yang sama Direktur Utama PKC, Maryadi menjelaskan, ditemukannya karyawan PKC yang positif berawal dari tes usap massal yang diterapkan kepada semua karyawan. Tes itu dilakukan sebagai langkah kewaspadaan perusahaan terhadap penyebaran Covid-19. "Jadi, bukan karena karyawan kami ada yang sakit," katanya.

Menurut dia, awalnya tes usap diberlakukan kepada 329 karyawan yang sempat bepergian ke luar daerah. Dari hasil tes itu, ada 17 karyawan yang positif Covid-19.

Perusahaan lalu melakukan tracing kepada mereka yang pernah kontak dengan karyawan yang positif tersebut. "Dan, ditemukan 5 lagi anggota keluarga karyawan yang positif," ujarnya.

Maryadi menambahkan, belasan karyawan yang positif Covid-19 itu, tidak sampai mengganggu produksi. Soalnya, semua bagian di PKC telah menerapkan protokol kesehatan secara superketat.

28

"Kami sterilisasi semua gedung dan ruangan kerja. Pada bagian produksi juga dilakukan pengetatan. Karyawan wajib pakai APD. Semua tamu yang masuk pabrik wajib menunjukan hasil tes rapid atau swab," kata Maryadi.

PT Brigdestone

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengingatkan agar perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Bekasi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, apabila memang tetap menjalankan operasionalnya. Pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin merupakan upaya mengantisipasi munculnya klaster perusahaan sebagai awal penyebaran Covid-19.

"Sejauh ini di Kota Bekasi hanya ada satu klaster perusahaan yaitu PT Bridgestone. Semoga tak ada klaster perusahaan lainnya karena semua patuh menerapkan protokol kesehatan saat bekerja," ucapnya dalam Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bekasi tahun 2020 di Hotel Aston Bekasi, Kamis (17/9/2020).

Protokol kesehatan yang dimaksud ialah wajib memakai masker bagi yang berkegiatan di luar rumah. Lalu, bagi perusahaan-pe-rusahaan yang mempekerjakan karyawan berusia lanjut, diimbau meminimalisasi penugasan di kantor. "Sekiranya bisa work from home bagi yang sudah usia lanjut, persilakan karena mereka itu kelompok usia yang rentan terpapar Covid-19," katanya.

Rahmat mengingatkan, tren kasus Covid-19 di Kota Bekasi meningkat lagi. Namun demikian, segala aktivitas tidak lantas dihentikan seperti di masa awal pandemi. "Aktivitas tetap jalan karena roda perekonomian harus tetap bergerak, tapi pastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan tertib san disiplin," katanya. (Riesty Yusnilaningsih)***

caption: BUPATI Karawang Cellica Nurrachadiana (ketujuh kiri) bersama Tim Gugus Tugas Penanggulangan Penyebaran Covid-19 karawang melakukan inspeksi mendadak ke PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Kamis (17/9/2020). Sidak dilakukan terkait dengan adanya 17 karyawan PKC yang terkonfirmasi positif Covid-19*

29

30

Judul Penyaluran bantuan subsidi gaji bagi pekerja tahap 3 sudah mencapai 40,9%

Nama Media kontan.co.id


Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-bantuan-subsidi-gaji-bagi-pekerja-tahap-3-sudah-mencapai-409

Jurnalis Lidya Yuniartha

Tanggal 2020-09-18 05:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap 3 kepada 3,5 juta pekerja

PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI GAJI BAGI PEKERJA TAHAP 3 SUDAH MENCAPAI 40,9%

JAKARTA . Pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap 3 kepada 3,5 juta pekerja. Hingga saat ini, penyaluran bantuan subsidi gaji tahap 3 pun sudah mencapai 40,9% atau sebanyak 1,43 juta pekerja.

"Batch ketiga yang datanya diberikan pada tanggal 8 itu masih terus dalam proses penyalurannya. Jadi saat ini sekitar 40,9%," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang, Kamis (17/9).

Menurut Haiyani, terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penyaluran bantuan subsidi ini. Dia menjelaskan, saat penyaluran dilakukan ditemui ada rekening yang sudah tutup, ada rekening yang pasif, ada pula rekening yang tidak memiliki transaksi dalam masa tertentu dan lainnya.

Dia pun mengatakan rekening tersebut sudah dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan supaya dilakukan verifikasi kembali. "Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja, sehingga pemberi kerja bisa memberitahukannya kepada pekerjanya," ujar Haiyani.

31

Lebih lanjut Haiyani pun mengatakan pihaknya berharap penyaluran bantuan subsidi gaji ini bisa sesuai target yang ditetapkan. Namun, dia pun tak menampik bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam proses validasi.

Meski begitu, dia menyebut penyaluran bantuan subsidi gaji tahap pertama dan tahap kedua sudah hampir mencapai 100%. Pasalnya, penyaluran tahap 1 sudah mencapai 99,32% atau sekitar 2,48 juta dari target penerima 2,5 juta, dan penyaluran tahap kedua sudah mencapai 99,28% atau 2,97 juta dari target penerima 3 juta pekerja.

Adapun, Kemnaker sudah menerima data calon penerima bantuan subsidi gaji tahap 4 sebanyak 2,8 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Haiyani, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data paling lama 4 hari.

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, data tersebut akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III tersebut kepada Bank Penyalur. Setelahnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji/upah ke rekening penerima secara langsung.

32

Judul Berita Foto - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

Nama Media Investor Daily


Halaman/URL Pg24

Jurnalis IST

Tanggal 2020-09-18 05:10:00

Ukuran 137x142mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah (tengah) didampingi SVP Government and institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Danas saat melakukan kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Kamis (17/9/2020). Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai Rp 7,67 triliun dengan melibatkan beberapa institusi lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyedia data dan HIMBARA sebagai bank penyalur.

33

BERITA FOTO - PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH

Berita Foto - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

caption-

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah (tengah) didampingi SVP Government and institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Danas saat melakukan kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Kamis (17/9/2020). Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai Rp 7,67 triliun dengan melibatkan beberapa institusi lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyedia data dan HIMBARA sebagai bank penyalur.

34

Judul Berita Foto - KUE TART



Halaman/URL Pg8

Jurnalis Warta Kota

Tanggal 2020-09-18 05:08:00

Ukuran 141x180mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

BERITA FOTO - KUE TART

caption : KUE TART --- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memberikan kue tart di hari ulang tahun anak seorang pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Cikarang, Bekasi, Kamis (17/9). Pada kesempatan itu Manaker juga mengunjungi pekerja lain penerima program BSU untuk memastikan mereka telah menerima bantuan tersebut.

35

Judul Tiga Kantor Perusahaan Ditutup


Newstrend Penyebaran Virus Corona di Perkantoran DKI

Halaman/URL Pg11

Jurnalis m24

Tanggal 2020-09-18 04:50:00

Ukuran 58x129mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ahmad Yala (Kepala Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Barat) Mereka sudah patuh sama protokol kesehatan, tapi karena ada karyawan yang positif jadi kita tutup selama tiga hari

positive - Ahmad Yala (Kepala Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Barat) Mereka sudah patuh sama protokol kesehatan, tapi karena ada karyawan yang positif jadi kita tutup selama tiga hari.

Ringkasan

Hasil sidak Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Barat menemukan tiga kasus positif Covid-19 di perkantoran. Walhasil tiga kantor itu harus ditutup selama tiga hari untuk sterilisasi.

Kepala Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Barat Ahmad Yala mengatakan bahwa pihaknya tenis melakukan sidak di gedung-gedung perkantoran Jakarta Barat selama PSBB total diterapkan.

TIGA KANTOR PERUSAHAAN DITUTUP

Hasil sidak Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Barat menemukan tiga kasus positif Covid-19 di perkantoran. Walhasil tiga kantor itu harus ditutup selama tiga hari untuk sterilisasi.

Kepala Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Barat Ahmad Yala mengatakan bahwa pihaknya tenis melakukan sidak di gedung-gedung perkantoran Jakarta Barat selama PSBB total diterapkan.

36

Dalam sidak yang dilakukan sejak Senin (14/9) pihaknya menemukan tiga perusahaan yang memiliki kasus positif Covld-19 terkonfirmasi. Dua perusahaan terada di Daan Mogot. Cengkareng dan satu perusahaan jasa berada di Palmerah. Jakarta Barat.

"Mereka sudah patuh sama protokol kesehatan, tapi karena ada karyawan yang positif jadi kita tutup selama tiga hari." kata Yala saat dikonfirmasi Kamis (17/9). (m24)

37

Judul Edukasi Hukum Lindungi Pekerja Migran

Nama Media mediaindonesia.com

Newstrend Perlindungan PMI

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/345810-edukasi-hukum-lindungi-pekerja-migran

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-18 04:37:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binapenta

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Pembekalan tentang hukum-hukum yang berlaku di negara tujuan amat penting diberikan kepada para pekerja migran yang akan berangkat bekerja

neutral - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Mendidik calon pekerja migran harus dimulai di titik awal saat ia berangkat dari desa

positive - Didik Eko Pujianto (Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Singapura) Kami melakukan pendampingan hingga kasus selesai. Di banyak negara perbedaan undang-undang, sistem, agama, tingkat kesulitan untuk lakukan pendampingan secara penuh berbeda-beda

Ringkasan

PARA pekerja migran Indonesia (PMI) rentan menghadapi ketidakadilan saat harus berurusan hukum di negeri orang. Mereka memerlukan pembekalan atau edukasi tentang hukum yang berlaku di negara tujuan tempat mereka bekerja nantinya.

EDUKASI HUKUM LINDUNGI PEKERJA MIGRAN


"Pembekalan tentang hukum-hukum yang berlaku di negara tujuan amat penting diberikan kepada para pekerja migran yang akan berangkat bekerja," ujar Direktur

38

Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam acara Hot Room yang disiarkan Metro TV, Selasa (15/9) malam.

Anis menuturkan, dengan edukasi hukum yang baik, para calon tenaga kerja juga akan terhindar dari potensi penyelundupan/perbudakan manusia ( human trafficking ) yang marak terjadi. "Mendidik calon pekerja migran harus dimulai di titik awal saat ia berangkat dari desa," lanjutnya.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Singapura Didik Eko Pujianto mengungkapkan, sepanjang 2020, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp450 juta untuk membantu pekerja migran yang berhadapan dengan hukum di Singapura.

Didik menegaskan, setiap pekerja migran asal Indonesia ataupun warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang mengalami masalah hukum ketika berada di luar negeri dapat meminta bantuan langsung kepada kementerian luar negeri hingga lembaga setempat.

"Kami melakukan pendampingan hingga kasus selesai. Di banyak negara perbedaan undang-undang, sistem, agama, tingkat kesulitan untuk lakukan pendampingan secara penuh berbeda-beda," jelas Didik.

Pada Jumat (4/9), pekerja migran Indonesia, Parti Liyani, 46, terbebas dari hukuman penjara 2 tahun di Singapura setelah hakim Pengadilan Tinggi Singapura memutus bebas Parti atas tuduhan pencurian oleh mantan majikannya, Liew Mun Leong. Hakim Chan Seng Onn menyatakan Parti tidak bersalah dan bebas dari tuntutan yang dituduhkan.

Parti bekerja untuk Liew sekitar 9 tahun sampai dipecat pada 28 Oktober 2016. Ia didakwa mencuri harta milik majikannya kurang lebih satu setengah tahun lalu.

Liew Mun Leong yang menjabat di Grup Bandara Changi Singapura menyebut barang curian itu senilai S$34 ribu (sekitar Rp370 juta). Kemudian, pada Maret tahun lalu, hakim wilayah memvonis Parti bersalah atas 4 tuntutan pencurian dengan hukuman 2 tahun penjara.

Parti dan pengacaranya, Anil Balchandani, mengajukan banding. Hakim Pengadilan Tinggi Singapura akhirnya membebaskan Parti dari segala tuduhan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamadani meminta negara serius memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Salah satunya dengan memerangi segala bentuk sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal. (Uta/P-2).

39

Judul Berita Foto - SAMPAIKAN KETERANGAN

Nama Media Media Indonesia


Halaman/URL Pg10

Jurnalis DOK KEMENAKER

Tanggal 2020-09-18 04:14:00

Ukuran 93x187mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

BERITA FOTO - SAMPAIKAN KETERANGAN

SAMPAIKAN KETERANGAN: Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan keterangan saat kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat kemarin. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai Rp7,67 triliun.

40

Judul 398 Ribu Guru Honorer Terima Subsidi Gaji



Halaman/URL Pg10

Jurnalis E-3

Tanggal 2020-09-18 04:13:00

Ukuran 156x131mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji ialah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini merupakan bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji ialah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini merupakan bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kita menerima data baru dari BPJamsostek sebanyak 2,8 juta calon penerima

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita akan proses batch IV sesuai dengan juklaknya (pertunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan check list untuk 4 hari kerja, kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang disampaikan BPJamsostek

41

Ringkasan

SATUAN Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) hingga 14 September 2020, telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp6OO ribu per bulan kepada 398.637 pegawai honorer, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer dinas pendidikan di pemerintah daerah.

398 RIBU GURU HONORER TERIMA SUBSIDI GAJI

SATUAN Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) hingga 14 September 2020, telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp6OO ribu per bulan kepada 398.637 pegawai honorer, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer dinas pendidikan di pemerintah daerah.

"Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji ialah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini merupakan bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN." ungkap Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dilansir dari keterangan resmi, kemarin.

Lebih lanjut, Budi menambahkan hingga 14 September 2020, program subsidi gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 triliun. Hingga akhir tahun. 15,72 juta, pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.

"Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi," ujar Budi.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya kini telah menerima 2,8 juta data baru calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari BPJamsostek. Data itu kini tengah diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyaluran batch IV.

"Kemarin kita menerima data baru dari BPJamsostek sebanyak 2,8 juta calon penerima," ujar Ida seusai mengunjungi penerima BSU di Cikarang, Bekasi, kemarin.

Data yang diberikan BPJamsostek, kata Ida. akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu 4 hari. Setelah verifikasi itu rampung, pencairan BSU akan segera dilakukan.

"Kita akan proses batch IV sesuai dengan juklaknya (pertunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan check list untuk 4 hari kerja, kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang disampaikan BPJamsostek," tutur Ida.

Selama program BSU digulirkan, Kemnaker telah menerima data pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta sebanyak 9 juta orang. Pencairan dilakukan secara bertahap yakni pada batch I disalurkan kepada 2,5 juta pekerja, batch II untuk 3 juta pekerja, dan batch III kepada 3,5 juta pekerja.

(Des/Mir/E-3)

42

43

Judul Masuk Gelombang Ketiga Bantuan Subsidi Upah, Satgas PEN Salurkan Rp3,6 Triliun

Nama Media jpnn.com


Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/masuk-gelombang-ketiga-bantuan-subsidi-upah-satgas-pen-salurkan-rp36-triliun

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-18 04:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. Kami yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah bisa membuat pertumbuhan ekonomi

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)) Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)) Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya

44

Ringkasan

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp5juta dan terdampak wabah Covid-19 sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun hingga September 2020.

Sudah dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan.

MASUK GELOMBANG KETIGA BANTUAN SUBSIDI UPAH, SATGAS PEN SALURKAN RP3,6 TRILIUN

JAKARTA - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp5juta dan terdampak wabah Covid-19 sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun hingga September 2020.

Sudah dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?' secara virtual pada Kamis (17/9).

Adapun target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp7 triliun hingga akhir September. Total anggaran dari program ini sebanyak Rp37,8 triliun yang akan akan diterima sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun," katanya.

Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun.

Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp3 triliun, dan terakhir batch lima sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.

"Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September," katanya.

BSU, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi.

Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimistis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

"Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. Kami yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah bisa membuat pertumbuhan ekonomi," serunya.

45

Sementara, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.

"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," kata Agus.

Menurut dia, data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta.

Tujuannya, bisa mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak corona.

"Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya," tandasnya.

(chi/jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:

46

Judul Realisasi BSU Capai Rp3,6 Triliun

Nama Media Koran Jakarta


Halaman/URL Pg5

Jurnalis E-10

Tanggal 2020-09-18 04:05:00

Ukuran 177x106mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah 7 triliun rupiah

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kement-erian Ketenagakerjaan) Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini

Ringkasan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan terdam-pak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar 3,6 triliun rupiah.

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai 600 ribu rupiah per bulan selama empat bulan ke depan.

47

REALISASI BSU CAPAI RP3,6 TRILIUN

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan terdam-pak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar 3,6 triliun rupiah.

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai 600 ribu rupiah per bulan selama empat bulan ke depan.

"Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah 7 triliun rupiah," kata Budi dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ? secara daring, Kamis (17/9).

Target anggaran yang akan disalurkan pemerintah untuk bantuan ini mencapai 7 triliun rupiah hingga akhir September ini. Total anggaran dari program ini sebanyak 37,8 triliun rupiah yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, lanjut Budi, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai 4,5 triliun rupiah.

Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta kar-wayan sekitar 3 triliun rupiah, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan 3 triliun rupiah. "Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September," ujarnya.

Proses validasi

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kement-erian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menuturkan proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujar dia.

Peran dari Kemenaker, dikatakan Haiyani, sangat penting karena merupakan instansi yang diberikan kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.

48

49

Judul Berita Foto - Subsidi Upah



Halaman/URL Pg5

Jurnalis wahyu AP

Tanggal 2020-09-18 04:04:00

Ukuran 135x244mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

BERITA FOTO - SUBSIDI UPAH

Caption:

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah (tengah) didampingi SVP Government and institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Danas (kiri) saat kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9). I lingga saat ini, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai 7,67 triliun rupiah dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyedia data dan HIMBARA sebagai bank penyalur.

50

Judul Aparat TNI/Polri Mulai Awasi Perkantoran


Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar

Halaman/URL Pg7

Jurnalis J-2

Tanggal 2020-09-18 04:03:00

Ukuran 199x143mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ariza (None) Mereka juga bisa masuk ke gedung perkantoran, melihat apakah ada jaga jarak di dalam kantor, apakah jumlah karyawan sudah memenuhi 25% atau 50% sesuai jenis perusahaan

positive - Ariza (None) Makanya kami minta perkantoran sejak masa PSBB itu 25%. bahkan sedapat mungkin kerja di rumah. Kemudian sifnya diatur, jam pergi, istirahat, pulang, berjarak 2-3 jam. Kemudian di perkantoran kita minta ada wastafel rutin dibersihkan, disinfektan, hand sanitizer. Kita minta ada jarak dan pakai masker

positive - Eneng Maliyanasari (Anggota Fraksi PSI DPRD DKI) Kalau semisalnya ada pelanggaran tolong dilaporkan karena Dinas Ketenagakerjaan buka beragam lini pengaduan. Bisa ke Whatsapp, e-mail, aplikasi Jaki langsung untuk dinas itu bisa mengawasi secara langsung karena dinas juga terbatas pengawasannya

positive - Eneng Maliyanasari (Anggota Fraksi PSI DPRD DKI) Yang kemarin juga sudah banyak yang lapor. Karena mereka (karyawan) juga merasa waswas saat bekerja

positive - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Kemudian ada 15 perusahaan yang ditutup sementara karena ditemukan karyawan terpapar covid-19

Ringkasan

PENGAWASAN protokol kesehatan di perkantoran pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota dijamin akan lebih agresif. Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan didampingi aparat TNI dan Polri.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria alias Ariza mengatakan pengawasan itu merujuk Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan

51

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

APARAT TNI/POLRI MULAI AWASI PERKANTORAN

PENGAWASAN protokol kesehatan di perkantoran pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota dijamin akan lebih agresif. Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan didampingi aparat TNI dan Polri.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria alias Ariza mengatakan pengawasan itu merujuk Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Petugas tidak hanya mengawasi di depan gedung seperti pemeriksaan suhu atau pemakaian masker dan protokol jaga jarak di elevator. "Mereka juga bisa masuk ke gedung perkantoran, melihat apakah ada jaga jarak di dalam kantor, apakah jumlah karyawan sudah memenuhi 25% atau 50% sesuai jenis perusahaan," kata Ariza, kemarin.

Ia meminta setiap perkantoran bisa disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Perusahaan wajib membatasi karyawan yang bekerja hanya sebanyak 25%

dari kapasitas kantor, jika perusahaan itu bergerak di bidang nonesensial.

Untuk perusahaan yang bergerak di bidang esensial, dibatasi karyawannya hanya 50%. Perusahaan yang termasuk 11 sektor esensial antara lain kesehatan, konstruksi, logistik, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perhotelan, energi, kebutuhan sehari-hari, pangan/minuman, industri strategis, dan pelayanan dasar serta jasa utilitas.

Perkantoran juga diwajibkan melakukan pengecekan suhu, menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan mengatur jam kerja karyawan. "Makanya kami minta perkantoran sejak masa PSBB itu 25%. bahkan sedapat mungkin kerja di rumah. Kemudian sifnya diatur, jam pergi, istirahat, pulang, berjarak 2-3 jam. Kemudian di perkantoran kita minta ada wastafel rutin dibersihkan, disinfektan, hand sanitizer. Kita minta ada jarak dan pakai masker," tukas Ariza.

Lapor pelanggaran

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Maliyanasari mengimbau masyarakat dan karyawan untuk berani melaporkan pelanggaran yang terjadi di kantor. Hal itu lantaran klaster perkantoran menjadi salah satu tempat yang dinilai rawan penyebaran covid-19.

"Kalau semisalnya ada pelanggaran tolong dilaporkan karena Dinas Ketenagakerjaan buka beragam lini pengaduan. Bisa ke Whatsapp, e-mail, aplikasi Jaki langsung untuk dinas itu bisa mengawasi secara langsung karena dinas juga terbatas pengawasannya," kata Eneng.

Menurutnya. Disnakertrans DKI tidak akan mampu mengawasi atau melakukan sidak ke 67 ribu sektor usaha. Sehingga. jika ada kantor yang tidak menerapkan aturan maksimal

52

25% pegawai yang bekerja di kantor, itu harus dilaporkan. "Yang kemarin juga sudah banyak yang lapor. Karena mereka (karyawan) juga merasa waswas saat bekerja," katanya.

Secara terpisah, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah membeberkan selama tiga hari PSBB pihaknya telah menggelar sidak pengawasan terkait protokol kesehatan ke 187 perusahaan. "Kemudian ada 15 perusahaan yang ditutup sementara karena ditemukan karyawan terpapar covid-19," tutup Andri.

(Put/Hld/J-2)

53

54

Judul Pemerintah Jamin Penerima BSU Tepat Sasaran

Nama Media Suara Pembaruan


Halaman/URL Pg9

Jurnalis O-2

Tanggal 2020-09-18 04:00:00

Ukuran 107x122mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan) Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan) Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer

Ringkasan

Proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kemen-terian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini ," ujar Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang dalam diskusi bertajuk 'Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?" secara virtual, Kamis (17/9).

PEMERINTAH JAMIN PENERIMA BSU TEPAT SASARAN

Proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kemen-terian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

55

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini ," ujar Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang dalam diskusi bertajuk 'Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?" secara virtual, Kamis (17/9).

Proses ini dilakukan agar

penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini.

Hingga saat ini. BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Terkait penyaluran Batch 1 sudah sebesar 99.32%, Batch 2 sudah sebesar 99.28%, dan Batch 3 sudah mencapai 40.9%.

"Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer," kata Haiyani.

Sementara itu. Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11.8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketena-gakeijaan untuk disalurkan bantuan program BSU.

"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11.8 juta," ujar Agus.

Menurut dia. data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta. Tujuannya, dapat mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). (0-2]

56

57

Judul Edukasi Hukum Lindungi Pekerja Migran


Newstrend Perlindungan PMI

Halaman/URL Pg4

Jurnalis P-2

Tanggal 2020-09-18 03:56:00

Ukuran 116x326mmk

Warna Warna

AD Value Rp 101.500.000



Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Pembekalan tentang hukum-hukum yang berlaku di negara tujuan amat penting diberikan kepada para pekerja migran yang akan berangkat bekerja

neutral - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Pembekalan tentang hukum-hukum yang berlaku di negara tujuan amat penting diberikan kepada para pekerja migran yang akan berangkat bekerja.

neutral - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Mendidik calon pekerja migran harus dimulai di titik awal saat ia berangkat dari desa

positive - Didik Eko Pujianto (Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Singapura) Kami melakukan pendampingan hingga kasus selesai. Di banyak negara perbedaan undang-undang, sistem, agama, tingkat kesulitan untuk lakukan pendampingan secara penuh berbeda-beda

Ringkasan


"Pembekalan tentang hukum-hukum yang berlaku di negara tujuan amat penting diberikan kepada para pekerja migran yang akan berangkat bekerja." ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam acara Hot Room yang disiarkan Metro tv, selasa (15/9) malam.

58

EDUKASI HUKUM LINDUNGI PEKERJA MIGRAN


"Pembekalan tentang hukum-hukum yang berlaku di negara tujuan amat penting diberikan kepada para pekerja migran yang akan berangkat bekerja." ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam acara Hot Room yang disiarkan Metro tv, selasa (15/9) malam.

Anis menuturkan, dengan edukasi hukum yang baik, para calon tenaga kerja juga akan terhindar dari potensi penyelundupan/perbudakan manusia (human trafficking) yang marak terjadi. "Mendidik calon pekerja migran harus dimulai di titik awal saat ia berangkat dari desa," lanjutnya.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Singapura Didik Eko Pujianto mengungkapkan, sepanjang 2020, pemerintah Indonesia telah mengelontorkan anggaran sebanyak Rp450 juta untuk membantu pekerja migran yang berhadapan dengan hukum di Singapura.

Didik menegaskan, setiap pekerja migran asal Indonesia ataupun warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang mengalami masalah hukum ketika berada di luar negeri dapat meminta bantuan langsung kepada kementerian luar negeri hingga lembaga setempat.

"Kami melakukan pendampingan hingga kasus selesai. Di banyak negara perbedaan undang-undang, sistem, agama, tingkat kesulitan untuk lakukan pendampingan secara penuh berbeda-beda," jelas Didik.

Pada Jumat (4/9), pekerja migran Indonesia, Parti Liyani, 46, terbebas dari hukuman penjara 2 tahun di Singapura setelah hakim Pengadilan Tinggi Singapura memutus bebas Parti atas tuduhan pencurian oleh mantan majikannya, Liew Mun Leong. Hakim Chan Seng Onn menyatakan Parti tidak bersalah dan bebas dari tuntutan yang dituduhkan.

Parti bekerja untuk Liew sekitar 9 tahun sampai dipecat pada 28 Oktober 2016. Ia didakwa mencuri harta milik majikannya kurang lebih satu setengah tahun lalu.

Liew Mun Leong yang menjabat di Grup Bandara Changi Singapura menyebut barang curian itu senilai S$34 ribu (sekitar Rp370 juta). Kemudian, pada Maret tahun lalu, hakim wilayah memvonis Parti bersalah atas 4 tuntutan pencurian dengan hukuman 2 tahun penjara.

Parti dan pengacaranya, Anil Balchandani, mengajukan banding. Hakim Pengadilan Tinggi Singapura akhirnya membebaskan Parti dari segala tuduhan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamadani meminta negara serius memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Salah satunya dengan memerangi segala bentuk sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal. (Uta/P-2)

Caption :

59

AKSI BURUH MIGRAN: Aktivis buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) berunjuk rasa di depan Gedung Nusantara I. kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (13/7/2020).

60

Judul Kemnaker Memverifikasi Data Penerima BSU Tahap Keempat



Halaman/URL Pg2

Jurnalis N-3

Tanggal 2020-09-18 03:55:54

Ukuran 139x240mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi rumah 4 pekerja/buruh penerima program bantuan subsidi upah/gaji di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).

KEMNAKER MEMVERIFIKASI DATA PENERIMA BSU TAHAP KEEMPAT

Semua pihak terkait hendaknya sinergis membantu kelancaran proses penyaluran bantuan subsidi upah agar dapat segera dicairkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah untuk tahap keempat. Data yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini selanjutnya akan diverifikasi Kemenaker sebelum dilanjutkan pada proses berikutnya.

"Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Kamis (17/9).

Menaker mengungkapkan pada tahap keempat ini data yang diterima sebanyak 2,8 juta data calon penerima BSU. Adapun berdasarkan petunjuk pelaksanaan BSU masa pem-verifikasian ulang ini dilakukan selama empat hari kerja.

"Mulai hari ini kita akan melakukan check list untuk empat hari kerja, kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Validasi Rekening

61

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemnaker, Haiyani Ru-mondang, mengatakan berdasarkan validasi data yang dilakukan Kemnaker, masih ada temuan data yang tidak valid

yaitu terkait nomor rekening. Berdasarkan validasi BSU tahap pertama dan kedua, masih ditemukan rekening yang tidak aktif, pasif, atau tidak ada kegiatan transaksi masa tertentu.

Ia menuturkan untuk temuan seperti itu pihaknya kembali menyerahkan data tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan mengkomu-nikasikan hal tersebut dengan pemberi kerja agar pekerjanya menyerahkan nomor rekening yang aktif.

"Jika ada rekening-reken-ing yang sudah dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan kami masih menunggu perbaikannya. 10 hari dari tanggal kami mengirim rentang waktunya," ucapnya dalam Forum Merdeka Barat 9, di Jakarta, Kamis (17/9).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menjelaskan sebagai mitra penyedia data pihaknya melalaikan tiga tahapan validasi. Dari 14,7 juta data yang telah diproses sebanyak 11,8 juta merupakan data yang siap diverifikasi oleh Kemnaker.

Selain itu, kata dia, ada 1,7 juta data yang di-drop atau tidak bisa diteruskan tahapannya sebab tidak sesuai kriteria. Lalu, ada 1,2 juta yang diproses ulang untuk perbaikan data yang tidak sesuai seperti nomor rekening.

"Kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami menunggu prospek perbaikan ini untuk dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan dan kita serahkan ke Kemnaker," tandasnya. ruf/N-3

"Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya,"

IDA FAUZIYAH

Menaker

62

63

Judul Subsidi Upah

Nama Media koran-jakarta.com


Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/subsidi-upah-18092020/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-18 03:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah (tengah) didampingi SVP Government and institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Danas (kiri) saat kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9). Hingga saat ini, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai 7,67 triliun rupiah dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyedia data dan HIMBARA sebagai bank penyalur..

SUBSIDI UPAH

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah (tengah) didampingi SVP Government and institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Danas (kiri) saat kunjungan ke beberapa kediaman penerima Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9). Hingga saat ini, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah kepada 6,39 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia senilai 7,67 triliun rupiah dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyedia data dan HIMBARA sebagai bank penyalur..

64

Judul Realisasi BSU Capai Rp3,6 Triliun

Nama Media koran-jakarta.com


Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/realisasi-bsu-capai-rp3-6-triliun/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-18 03:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah 7 triliun rupiah

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini

Ringkasan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar 3,6 triliun rupiah.

REALISASI BSU CAPAI RP3,6 TRILIUN

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar 3,6 triliun rupiah.

65

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai 600 ribu rupiah per bulan selama empat bulan ke depan. "Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah 7 triliun rupiah," kata Budi dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ? secara daring, Kamis (17/9).

Target anggaran yang akan disalurkan pemerintah untuk bantuan ini mencapai 7 triliun rupiah hingga akhir September ini. Total anggaran dari program ini sebanyak 37,8 triliun rupiah yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, lanjut Budi, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai 4,5 triliun rupiah.

Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar 3 triliun rupiah, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan 3 triliun rupiah. "Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September," ujarnya.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menuturkan proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran. "Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujar dia.

Peran dari Kemenaker, dikatakan Haiyani, sangat penting karena merupakan instansi yang diberikan kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.

66

Judul Hingga Pertengahan September, Satgas PEN Telah Salurkan Rp 3,6 T untuk Program BSU

Nama Media tribunnews.com


Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/09/17/hingga-pertengahan-september-satgas-pen-telah-salurkan-rp-36-t-untuk-program-bsu

Jurnalis Malvyandie Haryadi

Tanggal 2020-09-18 00:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua SatuanTugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua SatuanTugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua SatuanTugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua SatuanTugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara

67

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer

positive - Agus Susanto (Dirut BP Jamsostek) Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

positive - Agus Susanto (Dirut BP Jamsostek) Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya

Ringkasan

Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak Covid-19 sudah terealisasi sebesar Rp 3,6 triliun.

Terdapat dua batch pekerja yang menerima program bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan ke depan.

HINGGA PERTENGAHAN SEPTEMBER, SATGAS PEN TELAH SALURKAN RP 3,6 T UNTUK PROGRAM BSU

JAKARTA - Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak Covid-19 sudah terealisasi sebesar Rp 3,6 triliun.

Terdapat dua batch pekerja yang menerima program bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan ke depan.

Demikian diungkap Ketua SatuanTugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?" yang diselenggarakan secara online pada Kamis (17/9/2020).

Budi menambahkan bahwa target anggaran yang akan disalurkan pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp 7 triliun hingga akhir September.

Total anggaran dari program ini Rp 37,8 triliun yang akan diterima sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.


Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch.

Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp 4,5 triliun. Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp 3triliun, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.

68


BSU, lanjut dia, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi.

Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi.

"Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalahDirektur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari.

Penerima BSU dijamin tepat sasaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menambahkan bahwa proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari.

Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujarnya.

Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini.

Peran dari KemenakerdikatakanHaiyani sangat penting, mengingat Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.

Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara," katanya.

Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Terkait penyaluran Batch 1 sudah sebesar 99,32%, Batch 2 sudah sebesar 99,28%, dan Batch 3 sudah mencapai 40,9%.

"Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer," katanya.

69

Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menambahkan, sudah ada sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujar Agus Susanto .

Menurut dia, data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta. Tujuannya, dapat mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya," katanya.

Berita ini tayang di Kontan dengan judul: Satgas PEN salurkan Rp 3,6 triliun untuk program BSU hingga pertengahan September.

70

Judul Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Calon Penerima Subsidi Upah

Nama Media investor.id


Halaman/URL https://investor.id/business/kemnaker-terima-28-juta-data-calon-penerima-subsidi-upah

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 23:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerima 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Data ini akan validasi dan verifikasi untuk penyaluran subsidi upah gelombang empat.

KEMNAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA SUBSIDI UPAH

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerima 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Data ini akan validasi dan verifikasi untuk penyaluran subsidi upah gelombang empat.

"Kami telah menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat ini sesuai dengan juklaknya, mulai hari ini kita akan melakukan check list untuk empat hari kerja," ucap Ida Fauziyah di Bekasi, Kamis (17/9).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan check list , data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III tersebut kepada Bank Penyalur, yakni Bank yang masuk menjadi anggota Himbara.

Selanjutnya, Bank-bank Himbara akan menyalurkan uang subsidi gaji/upah ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swasta lainnya.

Kemnaker terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti KPPN, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Himbara, dan Bank Swasta penyalur untuk memperlancar dan mempercepat proses pencairan subsidi gaji ini.

Secara terpisah Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan data sebanyak 14,7 nomor rekening calon penerima subsidi gahi hingga Rabu

71

(17/9). Data yang diterima ini lalu dilakukan validasi secara berlapis. Validas pertama dilakukan bersama perbankan.

"Dari 14,5 juta data yang valid ada 133.000 yang masih dalam proses dan 73.000 yang tidak valid," ucap Agus dalam acara Forum Merdeka Barat pada Kamis(17/9).

Validasi tahap kedua yaitu dilakukan berdasrakan kriteria dalam Permenaker 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

Syarat penerima subsidi gaji yaitu WNI yang memiliki NIK Pekerja Penerima Upah yang terdaftar aktif di BP Jamsostek pada bulan Juni 2020 Gaji atau upah yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BP Jamsostek di bawah 5 juta serta memiliki rekening bank aktif.

"Dari validasi ini ada ada 12,8 juta nomor rekening yang valid dan 1,7 juta tidak valid," ucapnya.

Ia mengatakan data ini disaring lagi dengan melihat melakukan kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan kepemilikan rekening. Dari hasil validasi ada 11,8 juta nomor rekening yang valid dan 955.000 rekening tidak valid. Penyerahan data 11,8 juta ini dilakukan secara bertahap pada Kemnaker. Tahap pertama sebanyak 2,5 juta diserahkan pada 24 Agustus, tahap kedua sebanyak 3 juta diserahkan pada 1 September, tahap ketiga sebanyak 3,5 juta pada 8 September dan tahap keempat sebanyak 2,8 juta pada 16 September.

"Jadi total data nomor rekening yang sudah kami serahkan ke Kemnaker sejumlah 11,8 juta nomor rekening," kata Agus.

Editor : Gora Kunjana ([email protected]).

72

Judul Soal Perubahan UMK 2021 di Tengah Pandemi, Pengamat: Pengusaha dan Pekerja Harus Duduk Bersama


Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/09/17/soal-perubahan-umk-2021-di-tengah-pandemi-pengamat-pengusaha-dan-pekerja-harus-duduk-bersama

Jurnalis Wahyu Gilang Putranto

Tanggal 2020-09-17 23:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Tapi saat ini untuk memprediksi asumsinya banyak sekali, ketidakpastian tentu saja menjadi tantangan ketika harus memutuskan mana yang terbaik untuk pengusaha dan buruh dalam UMK

neutral - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Kita bicara kesejahteraan pekerja, di sisi lain kita bicara survival perusahaan

negative - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Kalau kwartal ketiga juga minus, maka nada-nada pesimisme akan muncul dan sangat dipertimbangkan para pengusaha. Apakah di satu tahun yang akan datang mereka akan bisa beroperasi dengan baik perusahaannya atau tidak

negative - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Kalau kwartal ketiga juga minus, maka nada-nada pesimisme akan muncul dan sangat dipertimbangkan para pengusaha.

neutral - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Ini adalah situasi luar biasa, ini saat yang tepat untuk pekerja dan pengusaha duduk bersama untuk mengurai supaya tidak terjadi deadlock. Karena ada harapan dari sisi pekerja dan harapan dari pengusaha yang bisa saja tidak bertemu di situasi saat ini

positive - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Ini adalah situasi luar biasa, ini saat yang tepat untuk pekerja dan pengusaha duduk bersama untuk mengurai supaya tidak terjadi deadlock.

neutral - Retno Tanding (Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta) Bisa dicarikan jalan tengah sehingga akan ketemu UMK yang ideal, pastinya memerlukan step back baik dari pengusaha dan pekerja

positive - Dinar (None) Saat ini sedang dilakukan pembahasan penetapan KHL hasil peninjauan 2020 untuk menetapkan UMP 2021 dan UMK 2021

73

negative - Sarman Simanjorang (Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan dan terkesan tidak mau tau kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini

negative - Sarman Simanjorang (Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Dengan kondisi ekonomi saat ini pertumbuhan ekonomi kita diprediksi masih terkontraksi minus artinya resesi sudah di depan mata. Apakah dalam situasi ekonomi saat ini masih tepat buruh minta kenaikan UMK 2021 sampai 8 persen, tentu sangat disayangkan

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 tiap daerah rencananya akan diumumkan pada bulan November 2020 mendatang.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan UMP dilakukan secara serentak setiap 1 November.

SOAL PERUBAHAN UMK 2021 DI TENGAH PANDEMI, PENGAMAT: PENGUSAHA DAN PEKERJA HARUS DUDUK BERSAMA

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 tiap daerah rencananya akan diumumkan pada bulan November 2020 mendatang.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan UMP dilakukan secara serentak setiap 1 November.

Kemudian, penetapan UMK akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 21 November.

Sementara itu, penetapan UMK 2021 di situasi pandemi dinilai akan berjalan lebih alot dari tahun-tahun sebelumnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Retno Tanding, mengungkapkan yang dibutuhkan saat ini adalah duduk bersama antara pihak pengusaha dan pekerja.

Retno mengungkapkan, banyak asumsi yang diharapkan dapat terpenuhi baik dari sisi pengusaha dan pekerja.

"Tapi saat ini untuk memprediksi asumsinya banyak sekali, ketidakpastian tentu saja menjadi tantangan ketika harus memutuskan mana yang terbaik untuk pengusaha dan buruh dalam UMK," ungkap Retno dalam program Overview Tribunnews , Kamis (17/9/2020).

Pengamat Ketenagakerjaan: Pekerja Terkena Covid-19 Harus Tetap Dapat Upah Penuh Retno menyebut masing-masing pihak harus melihat sisi satu sama lain.

"Kita bicara kesejahteraan pekerja, di sisi lain kita bicara survival perusahaan," ungkapnya.

Menurut Retno, jangan sampai ada deadlock atau jalan buntu yang dijumpai.

Bagaimana perusahaan bertahan di tengah pandemi, menurut Retno, harus diperhatikan.

"Kalau kwartal ketiga juga minus, maka nada-nada pesimisme akan muncul dan sangat dipertimbangkan para pengusaha." "Apakah di satu tahun yang akan datang mereka akan bisa beroperasi dengan baik perusahaannya atau tidak," ujarnya.

74

Bila PSBB Ketat Diterapkan, Inul Daratista Mengaku Menyerah karena Tak Sanggup Bayar Upah Karyawan Retno menyebut survival perusahaan mempengaruhi seberapa banyak akan merekrut dan mempertahankan pekerja.

Di sisi lain perusahaan juga tidak bisa berjalan tanpa pekerja.

"Ini adalah situasi luar biasa, ini saat yang tepat untuk pekerja dan pengusaha duduk bersama untuk mengurai supaya tidak terjadi deadlock." "Karena ada harapan dari sisi pekerja dan harapan dari pengusaha yang bisa saja tidak bertemu di situasi saat ini," ungkapnya.

Retno mengungkapkan hal yang terbaik adalah jalan tengah yang bisa diambil untuk paling tidak memenuhi ekspektasi dua pihak.

Baik pekerja maupun pengusaha dinilai Retno harus siap legawa untuk mendapat jalan terbaik.

"Bisa dicarikan jalan tengah sehingga akan ketemu UMK yang ideal, pastinya memerlukan step back baik dari pengusaha dan pekerja," ucapnya.

Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Tahap 4 Kemnaker Bahas Kebutuhan Hidup Layak 2020 Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan pembahasan kebutuhan hidup layak (KHL) hasil peninjauan tahun 2020.

Dilansir kontan.co.id , Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, pembahasan KHL hasil peninjauan 2020 itu untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 masih dilangsungkan.

"Saat ini sedang dilakukan pembahasan penetapan KHL hasil peninjauan 2020 untuk menetapkan UMP 2021 dan UMK 2021," kata Dinar, Selasa (8/9/2020).

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8 persen.

Ini Alasan Luhut Ditunjuk Jokowi untuk Urus Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas Angka kenaikan sebesar 8 persen tersebut, setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, sangat tidak elok berbicara UMP, UMK atau UMSK dalam kondisi ekonomi seperti saat ini akibat dampak Covid-19.

Apalagi sampai mematok angka kenaikan 8 persen.

Menurut Sarman, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pengusaha dan pekerja bersama sama melawan Covid-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga badai ini cepat berlalu.

"Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan dan terkesan tidak mau tau kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini," kata Sarman.

Sarman mengatakan, jika alasan permintaan kenaikan upah untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah sudah meluncurkan program subsidi bagi pekerja yang bergaji di bawah 5juta perbulan sebesar Rp 600.000 selama empat bulan kepada 15 juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

75

Kemudian, pemerintah juga sudah memberikan bantuan modal kerja terhadap pengusaha mikro sebanyak Rp 2.4 juta yang menyasar ke 12 juta UMK M, juga program kartu prakerja serta bansos lainnya kepada masyarakat.

Sarman menyebutkan, dengan berpedoman kepada PP 78/ tahun 2015, pengusaha meminta agar kenaikan UMP,UMK atau UMSP tahun 2021 adalah 0persen atau tidak ada kenaikan dengan memperhatikan kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini.

Indikatornya jelas yakni pertumbuhan ekonomi tahun 2020 kuartal I diangka 2,97 persen dan kuartal II terkontraksi minus 5.32 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini pertumbuhan ekonomi kita diprediksi masih terkontraksi minus artinya resesi sudah di depan mata. Apakah dalam situasi ekonomi saat ini masih tepat buruh minta kenaikan UMK 2021 sampai 8 persen, tentu sangat disayangkan," ujar Sarman.

76

Judul Jadwal Pencairan BLT Tahap 4, Syarat dan Prosedur di BPJS-Kemenaker

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/jadwal-pencairan-blt-tahap-4-syarat-dan-prosedur-di-bpjs-kemenaker-f4EQ

Jurnalis Addi M Idhom

Tanggal 2020-09-17 22:25:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi rumah 4 pekerja/buruh penerima program bantuan subsidi upah /gaji di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).

JADWAL PENCAIRAN BLT TAHAP 4, SYARAT DAN PROSEDUR DI BPJS-KEMENAKER

Kemenaker sudah menerima data rekening calon penerima BLT BPJS tahap 4 pada Rabu kemarin, 16 September 2020. Proses cek data selama 4 hari kerja.

Pencairan bantuan langsung tunai (BLT), atau Bantuan Subsidi Upah (BSU), tahap 4 kemungkinan besar baru akan terealisasi seluruhnya pada pekan depan. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pekan ini masih menjalankan proses pengecekan data calon penerima BSU tahap 4.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Kemenaker baru menerima data 2,8 juta calon penerima BLT tahap 4 dari BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu kemarin, 16 September 2020.

Sementara pengecekan kesesuaian data rekening dan persyaratan calon penerima BLT BPJS, kata Ida, akan dilakukan secepatnya maksimal dalam waktu empat hari kerja.

Artinya, apabila Kemenaker butuh waktu empat hari kerja untuk ceklist data, proses pengecekan data calon penerima BLT Tahap 4 baru akan selesai pada Senin pekan depan.

"Pekerja yang berhak mendapat BSU ialah pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti bergaji di bawah Rp5 juta dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida pada Kamis (17/9/2020) dikutip dari siaran resmi Kemenaker .

Ida menambahkan hingga hari ini, Kemenaker sudah menerima data 11,8 juta penerima BLT dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan tahap 1 hingga 4. Pada tahap 1, Kemenaker menerima 2,5 juta data penerima BLT.

77

Kemudian, pada tahap 2, sebanyak 3,5 juta data penerima telah diterima dan dicek. Adapun pada pencairan BLT tahap 3, Kemenaker menerima dan mengecek 3 juta data penerima.

"Saat ini, penyaluran subsidi gaji dari ketiga tahap sudah berjalan," ujar Ida.

Dalam pernyataannya Rabu kemarin (16/9/2020), Ketua Satgas PEN (Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional), Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan Rp17,4 triliun hingga akhir September 2020 melalui dua jenis program.

Kedua program tersebut adalah Bantuan Subsisi Upah (BLT BPJS) dan Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (Bantuan UMKM).

"Jadi kami ada 2 program besar sampai akhir September. Kami sudah dorong yang pertama adalah banpres produktif sekitar Rp8,6 triliun, akan kita coba salurkan sampai akhir bulan [September]" kata Budi.

"Kemudian, program [bantuan] subsidi gaji sekitar Rp8,8 triliun akan kita coba dorong agar bisa disalurkan di akhir September," tambah dia.

Syarat Penerima BLT BPJS & Prosedur Pencairan Bantuan BLT BPJS atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2020 akan diberikan kepada 15.725.232 pekerja. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan.

BLT senilai Rp2,4 juta bakal disalurkan kepada para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang memenuhi syarat, setiap dua bulan sekali. Jadi, para pekerja yang sudah menerima bantuan yang senilai Rp1,2 juta akan kembali menerima BLT dengan nilai yang sama pada tahun ini.

Selain diberikan pada para pekerja swasta yang memenuhi persyaratan, BLT BPJS juga disalurkan untuk guru honorer atau tenaga sejenis di sektor pendidikan yang sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi Kemenaker , untuk bisa menerima dana BLT BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut: Berstatus WNI, dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berstatus sebagai pekerja/buruh penerima upah Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJSKetegakerjaan Status peserta BPJSKetegakerjaandibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020 Tercatat di BPJS Ketenagakerjaan menerima gaji di bawah Rp5 juta Memiliki rekening bank yang aktif (bank negara/bank swasta) Nomor rekening didaftarkan perusahaan pekerja ke BPJS untuk menerima BLT.

Data nomor rekening pekerja itu kemudian akan diserahkan oleh BPJS kepada Kemenaker untuk divalidasi, sebelum proses pencairan bantuan dilakukan.

Prosedur pendataan calon penerima BLT BPJS dan mekanisme pencairan bantuan ke rekening para pekerja telah diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 .

Adapun perincian proses dan prosedur pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU untuk para pekerja adalah sesuai tahapan berikut ini.

1. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT yang diberikan perusahaan.

2. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan data calon penerima bantuan kepada Kemenaker dengan melampirkan 2 dokumen.

78

3. Dua dokumen itu ialah Berita Acara dan Surat pernyataan soal kebenaran/kesesuaian data yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

4. Kemenaker melakukan verifikasi data calon penerima BLT maksimal selama 4 hari kerja.

5. Kuasa Pengguna Anggaran (Kemenaker) menetapkan daftar penerima bantuan BLT berdasarkan data calon penerima bantuan. Data yang dimaksud sudah diverifikasi oleh Kemenaker.

6. Kemenaker menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) bantuan BLT ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

7. KPPN kemudian menyalurkan dana bantuan pemerintah ke bank penyalur (Bank Himpunan Milik Negara/Himbara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).

8. Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan (termasuk di bank swasta) dan dilakukan bertahap.

9. Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Jika ada sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampak akhir tahun anggaran, sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

11. Penyaluran bantuan pemerintah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan bank penyalur.

12. Apabila pemberi kerja (perusahaan) tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

13. Dalam hal penerima bantuan tak memenuhi syarat tetapi telah menerima bantuan pemerintah, penerima bantuan itu wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara.

Penyebab Pekerja Belum Terima BLT BPJS Perlu dicatat, sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU/BLT BPJS) dari pemerintah pada 2020 dipatok sebanyak 15.725.232 pekerja. Oleh karena itu, jumlah penerima bantuan ini terbatas pada angka tersebut.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kemenaker , ada setidaknya empat kategori penyebab yang membuat pekerja swasta tidak menerima bantuan BLT BPSJ (BSU).

Pertama , pekerja tersebut belum terdatar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja itu memang tidak memenuhi syarat untuk menerima BLT.

Kedua , perusahaan belum mendaftarkan nomor rekening pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika ini terjadi, pekerja tak bisa menerima BLT meski berstatus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji kurang dari Rp5 juta.

Ketiga , bantuan subsisi upah (BSU/BLT BPJS) diberikan secara bertahap. Oleh karena penyaluran bantuan bertahap, ada kemungkinan pekerja belum menerima BLT karena namanya terdata untuk pencairan tahap selanjutnya. Hingga 17 September 2020, proses pencairan BLT BPJS baru berjalan sampai tahap 3 dan total penerima belum menyentuh angka 15 juta orang.

Keempat , data dan rekening masih dalam proses verifikasi. Proses ini bisa berlangsung di BPJS Ketenagakerjaan, atau Kemenaker.

79

Berdasarkan penjelasan dari Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, dalam proses verifikasi data rekening calon penerima BLT ada beberapa hal yang menyebabkannya tak lolos proses check list .

"Ada data-data yang tidak valid, jadi di batch [tahap] I ada sekitar 6 ribu [data] tidak valid dengan keterangan, misalnya rekeningnya ditutup," kata Haiyani, pada Kamis (17/9/2020) seperti dikutip Antara .

"Bisa saja ketika proses pemberian data, rekening masih buka, tapi ternyata tutup dalam beberapa waktu bulan setelahnya," tambah dia.

Selain rekening yang tak aktif, pemeriksaan kelengkapan atau check list yang dilakukan Kemnaker juga menemukan rekening pasif atau tidak melakukan transaksi dalam masa tertentu.

Jika menemukan data rekening yang ditutup atau lama tidak aktif, Kemnaker akan mengembalikan data tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti kepada pihak berkepentingan, yaitu perusahaan, agar segera diinformasikan kepada pekerjanya.

80

Judul Data Pekerja Dijamin Valid, Kemenaker Klaim Subsidi Gaji Tepat Sasaran

Nama Media jawapos.com


Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/17/09/2020/data-pekerja-dijamin-valid-kemenaker-klaim-subsidi-gaji-tepat-sasaran/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 21:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kami hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke bank penyalur, Himbara

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)) Dalam tiga minggu, kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang mengatakan, proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan oleh Kemenaker, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

DATA PEKERJA DIJAMIN VALID, KEMENAKER KLAIM SUBSIDI GAJI TEPAT SASARAN

- Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang mengatakan, proses validasi penerima

81

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan oleh Kemenaker, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujarnya dalam diskusi online, Kamis (17/9).

Menurutnya, proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.

Atas dasar itu, peran kementerian ini sangat penting. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Kami hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke bank penyalur, Himbara," katanya.

Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Realisasi penyaluran batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kemenaker untuk diberi BSU. "Dalam tiga minggu, kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," tuturnya.

Editor : Estu Suryowati Reporter : Romys Binekasri .

82

Judul Satgas Sudah Salurkan Rp 3,6 Triliun Subsidi Upah

Nama Media republika.co.id


Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qgt4st409/satgas-sudah-salurkan-rp-36-triliun-subsidi-upah

Jurnalis Andri Saubani

Tanggal 2020-09-17 21:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi


positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini

Ringkasan

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak Covid-19 telah mencapai Rp 3,6 triliun. Pemerintah menargetkan Rp 7 triliun disalurkan hingga akhir September 2020.

83

SATGAS SUDAH SALURKAN RP 3,6 TRILIUN SUBSIDI UPAH

JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak Covid-19 telah mencapai Rp 3,6 triliun. Pemerintah menargetkan Rp 7 triliun disalurkan hingga akhir September 2020.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis (17/9) menyatakan, sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut senilai Rp 600 ribu per bulan. Target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini, lanjutnya, mencapai Rp 7 triliun hingga akhir September 2020 dari total anggaran program senilai Rp 37,8 triliun untuk 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun," katanya dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?" secara daring di Jakarta, Kamis.

Penerima manfaat program BSU gelombang pertama terbagi dalam lima batch dengan batch ketiga menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai Rp 4,5 triliun.

Batch keempat untuk 2,8 juta karyawan sekitar Rp3 triliun dan terakhir, kelima sekitar 2 juta karyawan senilai Rp 3 triliun.

"Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September," kata Budi.

Menurut dia, BSU merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergeliat di tengah pandemi. Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, lanjutnya, pemerintah optimistis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi.

"Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.

"Dalam tiga minggu, kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujarnya.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menambahkan, proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari. Dikatakannya, pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini," katanya..

84

Judul Hingga September, Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Mencapai

Rp3,6 T

Nama Media beritasatu.com


Halaman/URL https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/677649/hingga-september-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-mencapai-rp-36-t

Jurnalis YUD

Tanggal 2020-09-17 21:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


negative - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp 7 triliun


positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi



Ringkasan

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak Covid-19 telah mencapai Rp 3,6 triliun.

85

HINGGA SEPTEMBER, PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH MENCAPAI RP 3,6 T

Jakarta, Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak Covid-19 telah mencapai Rp 3,6 triliun.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis (17/9/2020) menyatakan sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut senilai Rp 600.000 per bulan.

Target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini, lanjutnya, mencapai Rp 7 triliun hingga akhir September 2020 dari total anggaran program senilai Rp 37,8 triliun untuk 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp 7 triliun," katanya dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?" secara online di Jakarta, Kamis.

Penerima manfaat program BSU gelombang pertama terbagi dalam lima batch dengan batch ketiga menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai Rp 4,5 triliun.

Batch keempat untuk 2,8 juta karyawan sekitar Rp 3 triliun dan terakhir, kelima sekitar 2 juta karyawan senilai Rp 3 triliun.


Menurut dia, BSU merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergeliat di tengah pandemi.

Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, lanjutnya, pemerintah optimistis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi.

"Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.


Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari.

Dikatakannya, pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini," katanya.

Sumber:ANTARA.

86

Judul Peran K3 dan Program Padat Karya dalam Perlindungan Usaha serta Pemulihan Ekonomi Nasional


Newstrend Penerapan K3

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/09/17/peran-k3-dan-program-padat-karya-dalam-perlindungan-usaha-serta-pemulihan-ekonomi-nasional

Jurnalis Johnson Simanjuntak

Tanggal 2020-09-17 21:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Hery Sudarmanto Covid-19 (None) pasien nol

Ringkasan

Covid-19 di Indonesia telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Sejak "pasien nol" ditemukan pertama kali di Depok, Jawa Barat pada pertengahan Maret, hingga saat Indonesia terus mencatat rekor harian untuk di beberapa provinsi. Berbagai usaha pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga masifnya rapid test dan PCR test di berbagai tempat.

PERAN K3 DAN PROGRAM PADAT KARYA DALAM PERLINDUNGAN USAHA SERTA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Oleh: Hery Sudarmanto Covid-19 di Indonesia telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Sejak "pasien nol" ditemukan pertama kali di Depok, Jawa Barat pada pertengahan Maret, hingga saat Indonesia terus mencatat rekor harian untuk di beberapa provinsi.

Berbagai usaha pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga masifnya rapid test dan PCR test di berbagai tempat. Namun, upaya pencegahan yang dilakukan tetap belum bisa mencegah munculnya klaster-klaster penyebaran baru sehingga mengganggu dunia usaha dan ekonomi Indonesia. Menghadapi situasi ini, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi perlindungan terhadap usaha dan membantu pemulihan keadaan ekonomi Indonesia.

Yang pertama adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dunia usaha khususnya industri padat karya.

87

Kedua, menciptakan program-program padat karya yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Ketiga, menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua program di atas sehingga dapat dijalankan secara maksimal. Kasus terpaparnya ratusan karyawan di sebuah pabrik elektronik di Bekasi beberapa waktu lalu, adalah salah satu contoh pentingnya peran pengusaha dalam menjalankan pedoman K3.

Pedoman K3 yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 perlu untuk disosialisasikan, dilatih dan dilaksanakan sehingga dapat terwujudnya dunia industri yang produktif serta aman dari penyebaran Covid-19 .

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu telah menghimbau agar setiap perusahaan menyiapkan satuan tugas yang secara khusus mengawasi pelaksanaan K3 di tempat kerja mereka dan mendorong para pengusaha untuk menerapkan Gerakan Pekerja Sehat di lingkungan pekerjaan. Gerakan Pekerja Sehat adalah perluasan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di sektor ketenagakerjaan.

Di Indonesia, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sebagai penjabaran dan kelengkapan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelenggaraan K3.

Pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan mendapat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15 juta. Agar pelaksanaan K3 dapat dilaksanakan dengan maksimal, petugas yang mengawasi pelaksanaan K3 perlu diberikan pelatihan khusus.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 telah melakukan bimbingan teknis dan webinar untuk masyarakat industri dan stakeholder lainnya dengan topik yang berkaitan dengan Covid-19 seperti mencegah penularan Covid-19 di tempat kerja, peran pelayanan Kesehatan kerja dimasa pandemik, nutrisi dan gizi yang dibutuhkan untuk tenaga kerja agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan bagaimana cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan benar sesuai dengan kondisi pandemik saat ini.

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini juga mempunyai program untuk mencegah penularan Covid-19 yaitu melalui Rapid Test untuk sektor pariwisata agar sektor tersebut cepat pulih kembali dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah pariwisata.

Sebanyak 500 tenaga kerja yang bekerja di sejumlah industri dalam sektor pariwisata telah melakukan Rapid Test di daerah Bali. Selanjutnya program ini dilanjutkan pada daerah destinasi pariwisata lainnya yaitu Provinsi Bangka Belitung, Magelang (Borobudur), Medan, Jawa Timur, dan NTT.

Program Rapid Test yang diselenggarakan di berbagai provinsi ini bertujuan untuk memastikan Kesehatan para pekerja khususnya pekerja dalam sektor pariwisata yang akan memulai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemik Covid-19 .

Selain memaksimalkan pelaksanaan K3 untuk perlindungan usaha, pemerintah dibantu oleh pengusaha juga perlu menciptakan program-program padat karya sehingga sesuai fokus dari

88

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin oleh Menteri BUMN.

Menurut Kontan.com, stimulus kepada UMKM produktif sebesar Rp.28,8 triliun serta dana sebesar Rp.18,44 triliun yang disiapkan untuk program padat karya di Kementerian-Kementerian, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Dengan stimulus yang diberikan, diharapkan UMKM dapat membantu menggerakkan roda ekonomi. Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki program padat karya di wilayah Jabodetabek untuk sektor UMKM . Program padat karya yang dilakukan berupa penyemprotan disinfektan di lingkungan UMKM dan memberikan bantuan berupa masker dan Alat Pelindung Diri (APD).

Selain itu, program padat karya di sektor pertanian juga perlu untuk digalakkan. Program padat karya berbasis pertanian, diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan petani. Sektor pertanian menjadi penting, karena menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), 27,3 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian.

Program penerapan K3 dan program padat karya akan dapat lebih maksimal apabila didukung oleh kebijakan-kebijakan antar Kementerian yang kondusif. Kementerian-kementerian terkait perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung program-program ini sehingga terasa dampaknya di masyarakat.

Selain itu, dukungan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tanggan dan selalu menjaga jarak juga tetap diharapkan, sehingga terlaksananya program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh.

Tanpa pulihnya kesehatan, ekonomi Indonesia juga tidak dapat bangkit. Jangan sampai protokol kesehatan yang selama ini digaungkan kurang berdampak karena rendahnya kesadaran masyarakat.

*Penulis adalah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Utama Kemnaker.

89

Judul Perempuan & Laki-laki Setara, Indonesia Dukung Gerakan Global untuk Kesetaraan Upah


Newstrend Kesetaraan Upah

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/perempuan-laki-laki-setara-indonesia-dukung-gerakan-global-untuk-kesetaraan-upah

Jurnalis Facundo Chrysnha Pradipha

Tanggal 2020-09-17 21:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri) Ini saatnya bagi perempuan dan laki-laki untuk dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja dan kompetensi, dan bukan berdasarkan gender

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia) Mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja kita saat ini, kementerian saya, bersama dengan semua mitra sosial kami dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja.

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Kami mendorong penerapan kebijakan upah yang netral gender yang juga sejalan dengan peningkatan produktivitas di tempat kerja

neutral - Elly R. Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kita perlu meningkatkan perwakilan perempuan dalam peran pengambilan keputusan dan keterlibatan perempuan dalam mekanisme penetapan dan perundingan upah . Perempuan harus dapat mewakili dan berbicara untuk diri mereka sendiri

neutral - Yorrys Raweyai (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) ini merupakan tanggung jawab bersama dalam menanggulangi ketimpangan ini dan, karenanya, diperlukan upaya bersama untuk mencapai kesetaraan upah untuk semua

neutral - Yorrys Raweyai (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) ini merupakan tanggung jawab bersama dalam menanggulangi ketimpangan ini dan, karenanya, diperlukan upaya bersama untuk mencapai kesetaraan upah untuk semua.

neutral - Michiko Miyamoto (Direktur ILO) Prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama telah tertuang dalam Konstitusi ILO tahun 1919. Seratus tahun terlalu lama untuk menunggu dan kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan kesetaraan upah untuk pekerjaan bernilai sama menjadi kenyataan. ILO terus mendukung Indonesia mewujudkan kesetaraan upah di negara ini

90

neutral - Jamshed Kazi (Perwakilan UN Women Indonesia) Apabila kita tidak mengatasi ketimpangan sistematis yang menempatkan perempuan dalam pekerjaan yang berupah dan bernilai rendah, serta kondisi kerja tidak fleksibel yang membatasi kesempatan mereka, maka kita tidak akan dapat menutup kesenjangan upah berdasarkan gender ini

neutral - Jamshed Kazi (Perwakilan UN Women Indonesia) UN Women terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk dengan sektor swasta untuk mengatasi kesejangan upah berdasarkan gender dan menghapus diskriminasi di tempat kerja melalui penerapan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan

neutral - Jamshed Kazi (Perwakilan UN Women Indonesia) UN Women terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk dengan sektor swasta untuk mengatasi kesejangan upah berdasarkan gender dan menghapus diskriminasi di tempat kerja melalui penerapan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan.

Ringkasan

Hari Kesetaraan Upah Internasiona untuk pertama kalinya diperingati pada 18 September.

Hari internasional ini menandai komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

PEREMPUAN &AMP; LAKI-LAKI SETARA, INDONESIA DUKUNG GERAKAN GLOBAL UNTUK KESETARAAN UPAH

Hari Kesetaraan Upah Internasiona untuk pertama kalinya diperingati pada 18 September.

Hari internasional ini menandai komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

Keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, berdasar data global, perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan perkiraan kesenjangan upah sebesar 16 persen.

Perempuan memperoleh 77 sen dari setiap satu dolar yang diperoleh laki-laki untuk pekerjaan yang bernilai sama, dengan kesenjangan yang bahkan lebih besar bagi perempuan yang memiliki anak.

Kesenjangan upah ini memberikan dampak negatif bagi perempuan dan keluarganya, situasi yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19.

Sementara berasarkan pemantauan ILO: COVID-19 dan dunia kerja: Edisi ke-5 yang diterbitkan pada Juli, menemukan bahwa banyak pekerja perempuan mendapatkan dampak berbeda selama pandemi.

Dampak Covid-19 kepada Pekerja Perempuan Dampak berbeda COVID-19 terhadap pekerja perempuan terkait dengan besarnya keterwakilan mereka dalam sektor-sektor perekonomian yang paling terkena dampak krisis ini, seperti akomodasi, makanan, penjualan dan manufaktur.

91

Perempuan juga terepresentasi secara besar dalam pekerjaan di perekonomian informal yang tidak memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan sosial.

Selaras dengan kondisi global, perempuan Indonesia memperoleh pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kendati lebih banyak pekerja perempuan yang memiliki gelar D3/D4 atau sarjana dibandingkan laki-laki, pendidikan yang lebih tinggi tidak mempersempit kesenjangan upah berdasarkan gender.

Bahkan pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan sarjana mendapatkan upah yang cukup rendah dibandingkan laki-laki.

Perempuan Indonesia pun masih banyak berada di pekerjaan informal.

Menurut Kementerian Keuangan, kurang dari 50 persen perempuan yang berada di angkatan kerja bekerja sebagai profesional dan hanya 30 persen yang menduduki posisi manajerial di mana mereka dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah pada 1958, lebih dari 60 tahun lalu.

Pentingnya kesetaraan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan bernilai sama tidak mengalami perubahan.

"Mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja kita saat ini, kementerian saya, bersama dengan semua mitra sosial kami dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja." "Ini saatnya bagi perempuan dan laki-laki untuk dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja dan kompetensi, dan bukan berdasarkan gender," ujar Menteri Ida.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menegaskan Apindo menghormati konsep ksetaraan upah yang tertuang dalam Konvensi ILO No. 100.

"Kami mendorong penerapan kebijakan upah yang netral gender yang juga sejalan dengan peningkatan produktivitas di tempat kerja," katanya.

Berbicara atas nama seluruh konfederasi serikat pekerja nasional, Elly R. Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Yorrys Raweyai, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menekankan peran dan kontribusi penting dari pekerja perempuan di tempat kerja dan perlunya upaya bersama dari serikat pekerja.

"Kita perlu meningkatkan perwakilan perempuan dalam peran pengambilan keputusan dan keterlibatan perempuan dalam mekanisme penetapan dan perundingan upah . Perempuan harus dapat mewakili dan berbicara untuk diri mereka sendiri," kata Elly.

Sementara Yorrys menyatakan bahwa "ini merupakan tanggung jawab bersama dalam menanggulangi ketimpangan ini dan, karenanya, diperlukan upaya bersama untuk mencapai kesetaraan upah untuk semua." Untuk terus mempromosikan kesetaraan upah, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UN Women, dua badan PBB yang memimpin pendirian Koalisi Internasional untuk Kesetaraan Upah (Equal Pay International Coalition/EPIC), bersama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD).

Koalisi ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan upah bagi semua perempuan dan laki-laki dengan mendukung pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi mereka di tingkat global dan nasional untuk membuat kemajuan nyata dan terkoordinasi menuju tujuan ini.

92

"Prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama telah tertuang dalam Konstitusi ILO tahun 1919. Seratus tahun terlalu lama untuk menunggu dan kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan kesetaraan upah untuk pekerjaan bernilai sama menjadi kenyataan. ILO terus mendukung Indonesia mewujudkan kesetaraan upah di negara ini," ungkap Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia.

"Apabila kita tidak mengatasi ketimpangan sistematis yang menempatkan perempuan dalam pekerjaan yang berupah dan bernilai rendah, serta kondisi kerja tidak fleksibel yang membatasi kesempatan mereka, maka kita tidak akan dapat menutup kesenjangan upah berdasarkan gender ini," kata Jamshed Kazi, Perwakilan UN Women Indonesia dan Penghubung untuk ASEAN.

"UN Women terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk dengan sektor swasta untuk mengatasi kesejangan upah berdasarkan gender dan menghapus diskriminasi di tempat kerja melalui penerapan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan." Di tengah pandemi, peringatan pertama Hari Kesetaraan Upah Internasional menjadi kesempatan bagi semua aktor pasar kerja untuk mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan kesetaraan upah sebagai bagian dari upaya respons dan pemulihan COVID-19.

Baik ILO maupun UN Women menyerukan aksi yang dapat dilakukan di tingkat nasional, di antaranya, menghapuskan bias dan stereotip gender.

Lalu mempromosikan manajemen sumber daya yang ramah keluarga, berbagi tanggung jawab keluarga secara setara dan menghargai pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak berbayar yang sering kali dibebankan pada perempuan.

Kemudian membentuk skema pengupahan yang transparan dan adil, melibatkan perempuan dalam kepemimpinan usaha dan serikat serta memungkinkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja (*).

93

Judul Penyaluran bantuan subsidi upah capai Rp3,6 triliun hingga September

Nama Media antaranews.com


Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1732658/penyaluran-bantuan-subsidi-upah-capai-rp36-triliun-hingga-september

Jurnalis Subagyo

Tanggal 2020-09-17 21:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun




Ringkasan

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan terdampak COVID-19 telah mencapai Rp3,6 triliun.

PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH CAPAI RP3,6 TRILIUN HINGGA SEPTEMBER

Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat hingga pertengahan September 2020, bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan terdampak COVID-19 telah mencapai Rp3,6 triliun.

94

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis menyatakan sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut senilai Rp600 ribu per bulan.

Target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini, lanjutnya, mencapai Rp7 triliun hingga akhir September 2020 dari total anggaran program senilai Rp37,8 triliun untuk 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Sudah ada dua gelombang pekerja yang menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun," katanya dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?" secara online di Jakarta, Kamis.

Penerima manfaat program BSU gelombang pertama terbagi dalam lima batch dengan batch ketiga menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai Rp4,5 triliun.

Batch keempat untuk 2,8 juta karyawan sekitar Rp3 triliun dan terakhir, kelima sekitar 2 juta karyawan senilai Rp3 triliun.


Menurut dia, BSU merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergeliat di tengah pandemi.

Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, lanjutnya, pemerintah optimistis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak COVID-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.


Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari.

Dikatakannya, pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini," katanya.

.

95

Judul Jumlah rekening BSU belum capai target, BPJS Ketenagakerjaan lakukan evaluasi



Halaman/URL https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-rekening-bsu-belum-capai-target-bpjs-ketenagakerjaan-lakukan-evaluasi


Tanggal 2020-09-17 21:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Banja (Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan) Kami masih evaluasi, nanti kami infokan

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan mengatakan 15 September merupakan batas akhir pengumpulan nomor rekening para calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) dari para pemberi kerja.

Meski begitu, dari target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja, hingga 16 September 2020 baru 14,7 juta nomor rekening yang berhasil dikumpulkan.

JUMLAH REKENING BSU BELUM CAPAI TARGET, BPJS KETENAGAKERJAAN LAKUKAN EVALUASI

JAKARTA.

BPJS Ketenagakerjaan mengatakan 15 September merupakan batas akhir pengumpulan nomor rekening para calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) dari para pemberi kerja.

Meski begitu, dari target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja, hingga 16 September 2020 baru 14,7 juta nomor rekening yang berhasil dikumpulkan.

Melihat ini, BPJS Ketenagakerjaan pun mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi untuk mencari tahu penyebab mengapa data yang terkumpul di bawah target penerima.

"Kami masih evaluasi, nanti kami infokan," ujar Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja kepada Kontan.co.id, Kamis (17/9).

96

Meski penyerahan nomor rekening dari pemberi kerja sudah diakhiri. Utoh pun mengatakan BPJS Kesehatan masih menunggu data yang dikonfirmasi ulang oleh perusahaan atau pemberi kerja sampai akhir September 2020.

"Kami harap perusahaan sesegera mungkin menyampaikan informasi tersebut," tambah Utoh.

Adapun, dari 14,7 juta nomor rekening yang berhasil dikumpulkan, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data secara berlapis.

Pertama, dilakukan validasi dengan perbankan. Hasilnya, ada 14,5 juta data yang valid, 133.000 masih dalam proses dan ada 73.000 data yang tidak valid. Rekening yang tidak valid ini dikembalikan ke perusahaan untuk dilakukan verifikasi ulang.

Selanjutnya, setelah proses validasi perbankan selesai, dilakukan kembali validasi lapis kedua. Dalam tahap ini validasi dilakukan dengan menyesuaikan data dengan kriteria dalam Permenaker 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

Hasilnya, terdapat 12,8 juta nomor rekening yang valid dan 1,7 juta tidak valid. Data yang tidak valid ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak sesuai dengan kriteria.

Sebanyak 12,8 juta data yang sudah melewati tahap validasi kedua, divalidasi kembali untuk melihat kesamaan nama dan ketunggalan. Hasilnya, ada 11,8 juta nomor rekening yang valid dan 955.000 rekening tidak valid.

Sementara 11,8 juta nomor rekening yang sudah valid ini sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap.

97

Judul Pekerja Informal Juga Bakal Dapat Subsidi Upah?

Nama Media liputan6.com


Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359234/pekerja-informal-juga-bakal-dapat-subsidi-upah

Jurnalis Liputan6.com

Tanggal 2020-09-17 20:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Jadi kalau pertanyaan (pekerja informal) ini mungkin kebetulan memang kami pemerintah dan khusus Kementerian Ketenagakerjaan programnya adalah yang peserta program BPJS Ketenagakerjaan

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Sudah ada diskusi yang sudah kami lakukan tetapi tentu artinya semua yang memang patut dibantu tentu harus menjadi konsentrasi pemerintah kembali

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Artinya semua ini Kemnaker tinggal menunggu jika memang diberikan tugas memang dalam kapasitas yang bisa kita lakukan sangat baik. Apakah ada rencana dalam pembahasan itu pernah kami lakukan

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)) Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)) Sebelum KPA secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran maka kelengkapan ini sangat penting. Kemudian diteruskan atau diminta dicairkan itu harus melalui kementerian keuangan KPPN

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)) Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan

98

Ringkasan

Pemerintah belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) atau subsidi upah untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan untuk pekerja sektor formal atau karyawan yang terdaftar di dalam BP Jamsostek dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.

PEKERJA INFORMAL JUGA BAKAL DAPAT SUBSIDI UPAH?

Jakarta - Pemerintah belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) atau subsidi upah untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan untuk pekerja sektor formal atau karyawan yang terdaftar di dalam BP Jamsostek dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.

"Jadi kalau pertanyaan (pekerja informal) ini mungkin kebetulan memang kami pemerintah dan khusus Kementerian Ketenagakerjaan programnya adalah yang peserta program BPJS Ketenagakerjaan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan (PP-K3), Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, dalam diskusi FMB di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Meski begitu, dia mengatakan sejauh ini memang sudah ada pembahasan yang dilakukan di lingkungan kementeriannya terkait dengan nasib para pekerja informal. Pihaknya pun siap jika sewaktu-waktu diberikan tugas untuk menyalurkan subsidi upah .

"Sudah ada diskusi yang sudah kami lakukan tetapi tentu artinya semua yang memang patut dibantu tentu harus menjadi konsentrasi pemerintah kembali," kata dia.

"Artinya semua ini Kemnaker tinggal menunggu jika memang diberikan tugas memang dalam kapasitas yang bisa kita lakukan sangat baik. Apakah ada rencana dalam pembahasan itu pernah kami lakukan," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos), Kemnaker, Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dianggap lambat.

Pertama, Kemnaker melakukan validasi kelengkapan terlebih dahulu setelah mendapatkan data nomor rekening calon penerima subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun di BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan validasi secara berlapis, Kemnaker secara internal tetap perlu memastikan kembali data tersebut memang valid dan tepat sasaran.

"Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan," kata Haiyani dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji atau Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9/2020).

Kedua, setelah dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Kemnaker, barulah data diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi gaji kepada Bank Penyalur.

99

"Sebelum KPA secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran maka kelengkapan ini sangat penting. Kemudian diteruskan atau diminta dicairkan itu harus melalui kementerian keuangan KPPN," jelasnya.

Ketiga, Bank penyalur. Haiyani mengatakan penyaluran subsidi gaji ini melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta bank lainnya yang sesuai dengan nomor rekening masing-masing penerima BSU.

Namun, dirinya menyebut penyaluran dinilai lebih cepat jika nomor rekening peserta penerima BSU menggunakan salah satu bank Himbara. Sementara untuk bank di luar Bank Himbara, tentunya prosesnya sedikit lebih lama karena pihaknya harus menyalurkan secara bertahap ke masing-masing bank yang bersangkutan.

"Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan," jelasnya.

Namun ia menegaskan bukan berarti bank non himbara sangat lambat penyalurannya, melainkan setiap bank memiliki regulasi masing-masing, paling lama pencairan bank non himbara sekitar 1-2 hari sejak disalurkan dibanding bank Himbara.

100

Judul Ada 1,7 juta rekening dikeluarkan dari daftar penerima bantuan subsidi gaji



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ada-17-juta-rekening-dikeluarkan-dari-daftar-penerima-bantuan-subsidi-gaji


Tanggal 2020-09-17 20:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Ada 1,7 juta rekening tidak valid, artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker. Dari 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop

Ringkasan

Hingga 16 September 2020, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening calon penerima subsidi gaji. Meski begitu, ada sekitar 1,7 juta nomor rekening yang dicoret dari daftar penerima bantuan subsidi gaji.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menerangkan, nomor rekening tersebut dikeluarkan dari daftar lantaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

ADA 1,7 JUTA REKENING DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA BANTUAN SUBSIDI GAJI

JAKARTA.

Hingga 16 September 2020, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening calon penerima subsidi gaji. Meski begitu, ada sekitar 1,7 juta nomor rekening yang dicoret dari daftar penerima bantuan subsidi gaji.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menerangkan, nomor rekening tersebut dikeluarkan dari daftar lantaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

101

"Ada 1,7 juta rekening tidak valid, artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker. Dari 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop," ujar Agus, Kamis (17/9).

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan validasi berlapis atas nomor rekening yang didapatkan. Dari validasi tahap pertama atau dengan perbankan, terdapat 14,5 juta data yang valid, 133.000 masih dalam proses dan ada 73.000 data yang tidak valid. Data yang tidak valid ini masih dikembalikan ke perusahaan untuk diverifikasi kembali.

Selanjutnya, validasi lapis kedua atau menyesuaikan dengan kriteria Permenaker. Hasilnya, terdapat 12,8 juta nomor rekening yang valid dan 1,7 juta tidak valid. Data yang tidak valid inilah dicoret dari daftar penerima gaji.

Selanjutnya, validasi dengan cara memeriksa nomor rekening dan ketunggalan dilakukan. Dari proses ini, ada 11,8 juta nomor rekening yang valid dan 955.000 rekening tidak valid. Data yang valid ini pun sudah diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun, sesuai dengan Permenaker 14/2020, persyaratan pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi gaji ini adalah Warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan sampai Juni 2020, upah terakhir di bawah Rp 5 juta yang dilaporkan pemberi kerja dan serta memiliki rekening bank yang aktif.

102

Judul Bantuan Subsidi Gaji Tahap III Sudah Disalurkan ke 1,43 juta Pekerja

Nama Media jabar.tribunnews.com


Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/09/17/bantuan-subsidi-gaji-tahap-iii-sudah-disalurkan-ke-143-juta-pekerja

Jurnalis Adityas Annas Azhari

Tanggal 2020-09-17 20:12:39

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


BANTUAN SUBSIDI GAJI TAHAP III SUDAH DISALURKAN KE 1,43 JUTA PEKERJA

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap III kepada 3,5 juta pekerja.

Hingga saat ini, penyaluran bantuan subsidi gaji tahap 3 pun sudah mencapai 40,9 persen atau berhasil disalurkan ke 1,43 juta pekerja.

"Batch ketiga yang datanya diberikan pada tanggal 8 itu masih terus dalam proses penyalurannya. Jadi saat ini sekitar 40,9 persen," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang, seperti dilansir Kontan.Co.id , Kamis (17/9).


Ia pun mengatakan rekening tersebut sudah dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan supaya dilakukan verifikasi kembali.

"Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan mengomunikasikannya kepada pemberi kerja, sehingga pemberi kerja bisa memberitahukannya kepada pekerjanya," ujar Haiyani.

Lebih lanjut Haiyani pun mengatakan, ia berharap penyaluran bantuan subsidi gaji ini bisa sesuai target yang ditetapkan. Namun, ia pun tak menampik bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam proses validasi.

103

Meski begitu, dia menyebut penyaluran bantuan subsidi gaji tahap pertama dan tahap kedua sudah hampir mencapai 100 persen. Pasalnya, penyaluran tahap 1 sudah mencapai 99,32 persen atau sekitar 2,48 juta dari target penerima 2,5 juta, dan penyaluran tahap kedua sudah mencapai 99,28 persen atau 2,97 juta dari target penerima 3 juta pekerja.

Adapun, Kemnaker sudah menerima data calon penerima bantuan subsidi gaji tahap IV sebanyak 2,8 juta dari BPJS Ketenagakerjaan .

Menurut Haiyani, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data paling lama empat hari.

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, data tersebut akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji /upah tahap III tersebut kepada Bank Penyalur. Setelahnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji /upah ke rekening penerima secara langsung.

(kontan).

104

Judul Target Penyaluran Subsidi Gaji ke 15,72 Juta Rekening Sulit Tercapai



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359224/target-penyaluran-subsidi-gaji-ke-1572-juta-rekening-sulit-tercapai

Jurnalis Tira Santia

Tanggal 2020-09-17 20:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


TARGET PENYALURAN SUBSIDI GAJI KE 15,72 JUTA REKENING SULIT TERCAPAI

Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan, target realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji untuk 15,72 juta peserta kemungkinan tidak bisa tercapai. Sebelumnya pemerintah menargetkan jumlah tersebut bisa terealisasikan di akhir September 2020.

"Sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan tentu sesuai dengan target kita berharap dengan target awal itu 15,72 peserta, sebelumnya telah terkumpul 14,7 juta rekening di BPJS Ketenagakerjaan namun karena ada validasi berlapis maka diperoleh 11,8 juta rekening yang valid hingga saat ini. Kalau masalah target, kami ingin targetnya sesuai dengan yang sudah direncanakan tetapi ada kendala," kata Haiyani dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9/2020).

Kendati begitu, Haiyani mengatakan pada tahap 1,2, dan 3 penyaluran subsidi gaji masih dalam berjalan. Secara rinci, ia menyebut, untuk tahap 1 penyalurannya sudah mencapai 99,32 persen, tahap 2 sebanyak 99,28 persen, sedangkan tahap 3 yang diberikan pada tanggal 8 September masih terus dalam proses penyaluran atau baru terealisasi sekitar 40,9 persen.

"Jadi memang ada beberapa kendala nya yakni sesuai proses yang kami lakukan terhadap rekening-rekening yang mungkin ada masalah tentu ini juga ada mekanismenya," ujarnya.

sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan melaporkan per 16 September 2020, terdapat 1,7 nomor rekening yang tidak valid, dikarenakan nomor rekening yang sudah tidak aktif, atau nomor rekeningnya tidak update .

105

Ia menjelaskan sebenarnya tujuan dari penyaluran ini adalah melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi, dengan tujuan tersebut sebenarnya target yang sudah direncanakan tentu diharapkan bisa tercapai tapi ternyata ada kendala.

"Masyarakat terutama yang sudah dimasukkan oleh BPJS Ketenagakerjaan datanya dan dalam proses ternyata ada yang rekeningnya itu tutup, padahal dalam tahap proses penyaluran, atau ada pergantian buku dan sebagainya, dan ini yang kami minta tolong bahwa kita pahami yang bersangkutan bisa memperbaiki," ujarnya.

Sehingga diperlukan koordinasi antara pemberi kerja dengan penerima subsidi gaji terkait validasi nomor rekening yang aktif, jangan sampai peserta yang berhak mendapatkan BSU tidak jadi lantaran kendala nomor rekeningnya tidak aktif.

"Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan tentu telah mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja sehingga pemberi kerja bisa memberitahukan kepada pekerjanya, begitu yang kami harapkan semoga ada kerjasamanya akan sangat baik target seluruhnya bisa terpenuhi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data rekening baru calon peserta yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan, untuk tahap 4.

"Kemarin kita menerima data baru dari BPJS ketenagakerjaan 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat ini akan kita proses sesuai juklaknya (petunjuk pelaksanaan), mulai hari ini kita akan melakukan ceklis untuk 4 hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diberikan BPJS ketenagakerjaan," kata Ida saat kunjungan ke penerima BSU di Cikarang, Bekasi, Kamis (17/9/2020).

Kemudian, setelah menerima data dari BPJS pihaknya memaksimalkan waktu selama 4 hari kerja terhitung semenjak Rabu (16/9) untuk melakukan check list kelengkapan data.

Menurutnya, ketentuan 4 hari tersebut memang sudah diatur dalam Petunjuk Teknik (Juknis) sebagai upaya untuk meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran.

Nantinya, data yang telah di check list tersebut akan diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah/gaji kepada Bank Penyalur.

Selanjutnya, Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening Bank swasta lainnya.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan transfer tahap I kepada 2,5 juta peserta, tahap II kepada 3 juta peserta, dan tahap III kepada 3,5 juta peserta penerima BSU.

Adapun terkait dengan realisasi penyaluran, data Kemnaker per 14 September 2020 menunjukkan penyaluran subsidi gaji tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang..

106

Judul Kemnaker Jamin Penyaluran Subsidi Gaji Rp 600.000 Tepat Sasaran



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359218/kemnaker-jamin-penyaluran-subsidi-gaji-rp-600000-tepat-sasaran


Tanggal 2020-09-17 20:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan) Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara


neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Sebelum KPA secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran maka kelengkapan ini sangat penting. Kemudian diteruskan atau diminta dicairkan itu harus melalui kementerian keuangan KPPN

107

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan dilakukan secara ketat selama 4 hari. Pengecekan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menjamin agar BSU tepat sasaran.

KEMNAKER JAMIN PENYALURAN SUBSIDI GAJI RP 600.000 TEPAT SASARAN

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan dilakukan secara ketat selama 4 hari. Pengecekan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menjamin agar BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujar Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, dalam diskusi FMB di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga, penerima manfaat subsidi gaji dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini.

Peran dari Kemenaker, disebut sangat penting. Mengingat Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.

Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara," jelas dia.

Hingga saat ini penyaluran subsidi gaji sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga.

Terkait penyaluran batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.


Sementara itu, Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

108

"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujar Agus Susanto.

Data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta. Tujuannya, dapat mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).


Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos), Kemnaker, Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dianggap lambat.








Namun ia menegaskan bukan berarti bank non himbara sangat lambat penyalurannya, melainkan setiap bank memiliki regulasi masing-masing, paling lama pencairan bank non himbara sekitar 1-2 hari sejak disalurkan dibanding bank Himbara..

109

Judul Pekerja yang Keluar dari Peserta BP Jamsostek setelah Juni Dapat Subsidi Gaji

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1387406/pekerja-yang-keluar-dari-peserta-bp-jamsostek-setelah-juni-dapat-subsidi-gaji

Jurnalis Reporter:

Tanggal 2020-09-17 20:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Jadi yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah adalah peserta yang terdaftar hingga Juni 2020. Ternyata setelah Juni 2020 ada peserta yang keluar dari BP Jamsostek. Nah mereka yang keluar setelah Juni, misal Juli atau September, mereka tetap berhak menerima bantuan subsidi upah

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Sekarang sudah kami kirim 400 ribu link, ada 150 ribu yang sudah mengkonfirmasi. Jadi ada 150 ribu yang akan mendapat bantuan subsidi upah

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Sehingga total data yang telah diserahkan adalah 11,8 juta nomor rekening

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Jadi tidak bisa kami lanjutkan atau kami drop

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Jadi harap bersabar

Ringkasan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto memastikan bahwa pekerja berpendapatan di bawah Rp 5 juta yang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah Juni 2020 tetap akan mendapat bantuan subsidi gaji.

PEKERJA YANG KELUAR DARI PESERTA BP JAMSOSTEK SETELAH JUNI DAPAT SUBSIDI GAJI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto memastikan bahwa pekerja berpendapatan di bawah Rp 5

110

juta yang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah Juni 2020 tetap akan mendapat bantuan subsidi gaji .

"Jadi yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah adalah peserta yang terdaftar hingga Juni 2020. Ternyata setelah Juni 2020 ada peserta yang keluar dari BP Jamsostek. Nah mereka yang keluar setelah Juni, misal Juli atau September, mereka tetap berhak menerima bantuan subsidi upah," kata Agus dalam konferensi video, Kamis, 17 September 2020.

Agus mengatakan pihaknya telah mengirimkan informasi tersebut kepada calon penerima subsidi gaji tersebut melalui pesan singkat. Di dalam pesan singkat tersebut ada sebuah tautan resmi dari BP Jamsostek untuk melakukan konfirmasi.

"Sekarang sudah kami kirim 400 ribu link, ada 150 ribu yang sudah mengkonfirmasi. Jadi ada 150 ribu yang akan mendapat bantuan subsidi upah," ujar dia. Sementara, bagi peserta yang tidak tercatat nomor ponselnya, BP Jamsostek bakal memberi informasi tersebut ke alamat yang bersangkutan.

Hingga saat ini, BP Jamsostek telah menyerahkan data 11,8 juta nomor rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapat Bantuan Subsidi Upah kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Penyerahan data tersebut terdiri atas empat gelombang. Gelombang pertama adalah pada 24 Agustus 2020 sebanyak 2,5 juta data, gelombang kedua adalah 3 juta data pada 1 September 2020, serta gelombang ketiga 3,5 juta data pada 8 September 2020.

Adapun yang teranyar, BP Jamsostek menyerahkan data rekening sebanyak 2,8 juta pada 16 September 2020. "Sehingga total data yang telah diserahkan adalah 11,8 juta nomor rekening," ujar Agus.

Agus mengatakan hingga 16 September 2020, BP Jamsostek telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah. Dari jumlah tersebut dilakukan validasi ke perbankan dan diperoleh sekitar 73 nomor rekening tidak valid.

Berikutnya dilakukan validasi lapis kedua, yaitu menyesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, antara lain tercatat sebagai penerima upah dengan besaran tercatat di bawah Rp 5 juta, serta status kepesertaannya aktif pada Juni 2020.

Dari proses penyaringan tahap dua, sebanyak 1,7 juta data nomor rekening dinyatakan tidak sesuai kriteria alias tidka valid. Sehingga, nomor rekening itu dikeluarkan dari calon penerima bantuan subsidi upah. "Jadi tidak bisa kami lanjutkan atau kami drop," tutur Agus.

Proses validasi pun dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu validasi nomor rekening dan ketunggalan data kependudukan. Dari proses tersebut, hanya 11,8 juta nomor rekenuing yang telah dinyatakan valid. Sementara sisanya dikonfirmasi ulang ke perusahaan.

Agus memastikan apabila pekerja memang terdaftar di BP Jamsostek dan sesuai kriteria, maka mereka berhak mendapatkan dana bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan tersebut. Hanya saja, ia mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap. "Jadi harap bersabar," kata dia.

CAESAR AKBAR.

111

Judul 57.325 pekerja di Mojokerto terima bantuan subsidi upah

Nama Media jatim.antaranews.com


Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/416418/57325-pekerja-di-mojokerto-terima-bantuan-subsidi-upah

Jurnalis Didik Kusbiantoro

Tanggal 2020-09-17 20:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Mojokerto Endah (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan) Jumlah penerima BSU untuk Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 57.325 orang. Terdiri atas Kepesertaan Penyelenggara Negara (Non ASN) sebanyak 12 orang, dan Kepesertaan Bukan Penyelenggara Negara sebanyak 57.313 orang

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Bantuan senilai Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan atau jika ditotal sejumlah Rp2,4 juta per orang tersebut, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Bantuan subsidi upah ini melengkapi sejumlah program bantuan dan stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

positive - Mojokerto Pungkasiadi (Bupati) Saya terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto atas sinergi ini. Kami ingin bencana ini cepat selesai, jadi memang harus kerja sama-sama. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak awal pandemi telah bergerak cepat

neutral - Mojokerto Pungkasiadi (Bupati) Demikian juga dengan pemulihan ekonomi dan keamanan. Saya tidak bosan untuk terus mengingatkan protokol kesehatan, bahkan harus dilebihkan karena pandemi ini belum selesai

Ringkasan

Sebanyak 57.325 pekerja di Mojokerto, Jawa Timur menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebagai upaya penanggulangan pandemi wabah virus corona atau COVID-19 seperti sekarang ini.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani "Jumlah penerima BSU untuk

112

Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 57.325 orang. Terdiri atas Kepesertaan Penyelenggara Negara (Non ASN) sebanyak 12 orang, dan Kepesertaan Bukan Penyelenggara Negara sebanyak 57.313 orang," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Endah di Pendapa Graha Majatama, Kamis.

57.325 PEKERJA DI MOJOKERTO TERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH

Mojokerto - Sebanyak 57.325 pekerja di Mojokerto, Jawa Timur menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebagai upaya penanggulangan pandemi wabah virus corona atau COVID-19 seperti sekarang ini.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani "Jumlah penerima BSU untuk Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 57.325 orang. Terdiri atas Kepesertaan Penyelenggara Negara (Non ASN) sebanyak 12 orang, dan Kepesertaan Bukan Penyelenggara Negara sebanyak 57.313 orang," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Endah di Pendapa Graha Majatama, Kamis.

Sampai dengan saat ini, kata Endah sesuai arahan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto telah dilakukan penyisiran data by name by address peserta aktif di BPJamsostek pertanggal 30 Juni yang diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 15,7 juta orang pekerja.

"Bantuan senilai Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan atau jika ditotal sejumlah Rp2,4 juta per orang tersebut, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19," katanya.

Ia menjelaskan, tujuan diberikannya bantuan, tak lain adalah untuk meningkatkan daya beli para penerima bantuan, terutama dalam empat bulan masa penerimaan bantuan subsidi upah.

"Bantuan subsidi upah ini melengkapi sejumlah program bantuan dan stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Di antaranya bantuan sosial tunai, BLT desa, bantuan subsidi listrik, kartu prakerja, bantuan sembako, hingga banpres produktif usaha mikro.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dalam menangani pandemi COVID-19.

"Saya terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto atas sinergi ini. Kami ingin bencana ini cepat selesai, jadi memang harus kerja sama-sama. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak awal pandemi telah bergerak cepat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Mojokerto juga membuat regulasi terkait disiplin protokol COVID-19.

"Demikian juga dengan pemulihan ekonomi dan keamanan. Saya tidak bosan untuk terus mengingatkan protokol kesehatan, bahkan harus dilebihkan karena pandemi ini belum selesai," kata Bupati..

113

Judul Para Pekerja Manfaatkan Bantuan Subsisi Upah untuk Bayar Kontrakan sampai Biaya Pengobatan



Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4359242/para-pekerja-manfaatkan-bantuan-subsisi-upah-untuk-bayar-kontrakan-sampai-biaya-pengobatan


Tanggal 2020-09-17 19:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi rumah 4 pekerja/buruh penerima program bantuan subsidi upah/gaji di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).

PARA PEKERJA MANFAATKAN BANTUAN SUBSISI UPAH UNTUK BAYAR KONTRAKAN SAMPAI BIAYA PENGOBATAN

Jakarta - Jutaan pekerja/buruh telah menerima program bantuan subsidi gaji /upah dari pemerintah. Mereka memanfaatkan bantuan tersebut untuk menutupi berbagai kebutuhan hidup saat pandemi Covid-19.

Wartono (40), pekerja di salah satu perusahan di Cikarang, Bekasi, misalnya, mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan subsidi upah ini. Menurut Wartono subsidi upah ini telah membantu dirinya dalam menyelesaikan tunggakan kontrakan yang sempat macet.

"Alhamdulillah buat saya pribadi, subsidi upah ini manfaatnya banyak. Manfaatnya bisa buat bayar kontrakan ini lah, Bu, selama dua bulan," kata Wartono saat dikunjungi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di kediamannya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, hari Kamis (17/9/2020).

Sebelum mendapatkan bantuan subsidi upah, dia mengaku tidak mampu membayar kontrakan. Hal itu dikarenakan pendapatannya berkurang akibat dampak Covid-19.

"Kemarin masalahnya dari pihak perusahaan karena Covid ini, ya, Bu. Gaji pokok doang. Kita lemburannya juga dibatasi. Kemarin sebelum dapat bantuan itu kurang, akhirnya kontrakan nunggak," kata Tono.

Manfaat bantuan upah juga dirasakan Hafiandi Saputra (37). Hafiandi memanfaatkan dana BSU untuk membantu saudaranya yang habis kecelakaan lalu lintas.

114

"Bantuan tersebut bermanfaat banget. Kebetulan kemarin pas 27 Agustus itu keponakan masuk rumah sakit kecelakaan lalu lintas. Alhamdulilah begitu cair kita terbantu untuk membayar rumah sakit," kata Hafiandi.

"Alhamdulillah begitu cair kita kebantu seperti itu sembari sisanya kita bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu," sambungnya.

Menaker Ida mengungkapkan perasaan bahagianya karena dapat membantu menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja yang bergaji kurang dari Rp5 juta. Menaker Ida berharap bantuan subsidi upah ini dapat bermanfaat para pekerja dan keluarganya dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Hari ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi rumah 4 pekerja/buruh penerima program bantuan subsidi gaji/upah di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020). Kedatangan Menaker Ida disambat hangat pekerja.

Usai bertemu dengan para penerima bantuan subsidi upah, Menaker Ida menyatakan bahwa pekerja yang dikunjungi telah menerima program BSU pada 27 Agustus 2020. Pekerja tersebut merupakan penerima bantuan subsidi upah dan telah menjadi pengiur BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 10 tahun.

Menurut Menaker, para pekerja/buruh yang dikunjunginya hari ini sangat merasakan manfaat bantuan subsidi upah. Mereka berterima kasih kepada pemerintah karena bantuan subsidi upah ini sangat membantu kehidupan mereka dalam menghadapi pandemi covid-19.

Kepada Menaker Ida, para pekerja mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah memaksa perusaahaan tempat bekerjanya ikut terdampak sehingga terpaksa mengurangi produksi yang berakibat ada penyesuaian upah.

"Jadi mereka menyadari betul, mengerti betul bagaimana kondisi perusahaan dan menerima kondisi tersebut. Begitu ada program BSU mereka berterima kasih karena paling tidak bisa (bantuan tersebut) menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat Covid-19, kata Menaker Ida.

115

Judul BP Jamsostek Serahkan 11,8 Juta Rekening Penerima Subsidi Gaji ke Kemenaker

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1387401/bp-jamsostek-serahkan-118-juta-rekening-penerima-subsidi-gaji-ke-kemenaker

Jurnalis Reporter:

Tanggal 2020-09-17 19:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Sehingga total data yang telah diserahkan adalah 11,8 juta nomor rekening

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Jadi tidak bisa kami lanjutkan atau kami drop

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Jadi harap bersabar

Ringkasan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan lembaganya telah menyerahkan data 11,8 juta nomor rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapat Bantuan Subsidi Upah kepada Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ).

BP JAMSOSTEK SERAHKAN 11,8 JUTA REKENING PENERIMA SUBSIDI GAJI KE KEMENAKER

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan lembaganya telah menyerahkan data 11,8 juta nomor rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapat Bantuan Subsidi Upah kepada Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ).

Penyerahan data tersebut terdiri atas empat gelombang. Gelombang pertama adalah pada 24 Agustus 2020 sebanyak 2,5 juta data, gelombang kedua adalah 3 juta data pada 1 September 2020, serta gelombang ketiga 3,5 juta data pada 8 September 2020.

116

Adapun yang teranyar, BP Jamsostek menyerahkan data rekening sebanyak 2,8 juta pada 16 September 2020. "Sehingga total data yang telah diserahkan adalah 11,8 juta nomor rekening," ujar Agus Susanto dalam konferensi video, Kamis, 17 September 2020.

Agus mengatakan hingga 16 September 2020, BP Jamsostek telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening calon penerima bantuan subsidi gaji . Dari jumlah tersebut dilakukan validasi ke perbankan dan diperoleh sekitar 73 nomor rekening tidak valid.

Berikutnya dilakukan validasi lapis kedua, yaitu menyesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, antara lain tercatat sebagai penerima upah dengan besaran tercatat di bawah Rp 5 juta, serta status kepesertaannya aktif pada Juni 2020.

Dari proses penyaringan tahap dua, sebanyak 1,7 juta data nomor rekening dinyatakan tidak sesuai kriteria alias tidka valid. Sehingga, nomor rekening itu dikeluarkan dari calon penerima bantuan subsidi upah. "Jadi tidak bisa kami lanjutkan atau kami drop," tutur Agus.

Proses validasi pun dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu validasi nomor rekening dan ketunggalan data kependudukan. Dari proses tersebut, hanya 11,8 juta nomor rekenuing yang telah dinyatakan valid. Sementara sisanya dikonfirmasi ulang ke perusahaan.

Agus memastikan apabila pekerja memang terdaftar di BP Jamsostek dan sesuai kriteria, maka mereka berhak mendapatkan dana bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan tersebut. Hanya saja, ia mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap. "Jadi harap bersabar," kata dia.

CAESAR AKBAR.

117

Judul Ini Alasan Pengembalian Data Penerima Subsidi Gaji



Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qgszjc328/ini-alasan-pengembalian-data-penerima-subsidi-gaji

Jurnalis Indira Rezkisari

Tanggal 2020-09-17 19:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Ada data-data yang tidak valid, jadi di batch (tahap) I ada sekitar 6.000 tidak valid dengan keterangannya misalnya rekeningnya ditutup. Bisa saja ketika proses pemberian data rekening masih buka tapi ternyata tutup dalam beberapa waktu bulan setelahnya

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kami kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan terdapat beberapa alasan mengembalikan data rekening calon penerima subsidi gaji yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Salah satunya karena rekening yang diberikan sudah tidak aktif.

INI ALASAN PENGEMBALIAN DATA PENERIMA SUBSIDI GAJI

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan terdapat beberapa alasan mengembalikan data rekening calon penerima subsidi gaji yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Salah satunya karena rekening yang diberikan sudah tidak aktif.

"Ada data-data yang tidak valid, jadi di batch (tahap) I ada sekitar 6.000 tidak valid dengan keterangannya misalnya rekeningnya ditutup. Bisa saja ketika proses pemberian data rekening masih buka tapi ternyata tutup dalam beberapa waktu bulan setelahnya," kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 soal bantuan subsidi upah (BSU) di Jakarta, Kamis (17/9).

118

Selain rekening yang tidak aktif, pemeriksaan kelengkapan atau check list yang dilakukan Kemnaker juga menemukan rekening pasif atau rekening yang tidak melakukan transaksi dalam masa tertentu. Dari temuan tersebut, Kemnaker kemudian mengembalikan data-data rekening itu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti kepada pihak berkepentingan yaitu pemberi kerja yang kemudian menginformasikan kepada pekerjanya.

Sampai saat ini Kemnaker telah menerima 11,8 juta data calon penerima BSU yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui empat tahap dari 15,7 juta penerima yang ditargetkan pemerintah.

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto data-data yang diserahkan ke Kemnaker itu sudah mengalami validasi berlapis untuk memastikan penerimanya tepat sasaran. Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menerima 14,7 juta data rekening calon penerima BSU dengan tidak semuanya lolos validasi berlapis.

"Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kami kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini," tegas Agus dalam diskusi tersebut.

119

Judul BPJAMSOSTEK kembalikan 1,2 juta data penerima BSU untuk perbaikan



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1732410/bpjamsostek-kembalikan-12-juta-data-penerima-bsu-untuk-perbaikan

Jurnalis Prisca Triferna Violleta

Tanggal 2020-09-17 19:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker) Apabila bertahap maka tahap akhir harus sudah diterima pada tanggal 30 September untuk nanti selanjutnya yang sudah menerima akan menerima (penyaluran BSU) tahap kedua

Ringkasan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Agus Susanto mengatakan dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) yang sudah diterima sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan.

BPJAMSOSTEK KEMBALIKAN 1,2 JUTA DATA PENERIMA BSU UNTUK PERBAIKAN

Jakarta - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Agus Susanto mengatakan dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) yang sudah diterima sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan.

Hasil itu didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi tiga lapis terhadap data-data yang masuk sebelum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang akan memeriksa lagi kelengkapannya sebelum disalurkan ke calon penerima bantuan dengan total Rp2,4 juta itu.

"Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan ," ujar Agus Susanto dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 tentang BSU di Jakarta pada Kamis.

120

Total 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan itu dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan beberapa kriteria bagi penerima BSU yang ditetapkan Kemnaker yaitu warga negara Indonesia, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, memiliki upah di bawah Rp5 juta dan memiliki rekening yang aktif.

Dari proses yang dilakukan sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menyerahkan 11,8 juta data calon penerima BSU kepada Kemnaker dalam empat tahap yaitu, 2,5 juta untuk tahap I, 3 juta untuk tahap II, 3,5 juta untuk tahap III dan 2,8 juta untuk tahap IV.

Agus mengakui menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dan melakukan validasi data calon penerima BSU itu, yang ditargetkan pemerintah untuk diterima 15,7 juta pekerja.

Hal itu karena data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya meski sudah lengkap nama dan alamatnya tapi tidak terdapat data rekening bank peserta.

Namun, dia mengatakan berkat kerja sama dan kolaborasi pihaknya berhasil mengumpulkan 14,7 juta data dalam beberapa pekan.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang juga mengatakan bahwa Kemnaker harus menerima 15,7 juta data calon penerima itu pada akhir September 2020.

Alasan terdapat batasan penerimaan data adalah karena setiap peserta akan mendapatkan total bantuan Rp2,4 juta untuk empat bulan dalam dua kali tahap penyaluran, atau Rp1,2 juta disalurkan per dua bulan.

"Apabila bertahap maka tahap akhir harus sudah diterima pada tanggal 30 September untuk nanti selanjutnya yang sudah menerima akan menerima (penyaluran BSU) tahap kedua," kata Haiyani.

.

121

Judul Hingga Pertengahan September, Satgas PEN Salurkan Rp3,6 Triliun BSU

Nama Media wartaekonomi.co.id


Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read304632/hingga-pertengahan-september-satgas-pen-salurkan-rp36-triliun-bsu

Jurnalis Redaksi

Tanggal 2020-09-17 19:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui bank yang berjumlah Rp7 triliun

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kalau bisa kita salurkan gelombang pertama di bulan September

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi




neutral - Agus Susanto (Dirut BP Jamsostek) Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

122

positive - Agus Susanto (Dirut BP Jamsostek) Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya

Ringkasan

Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 ( Covid -19) sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun. Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kedepan.

HINGGA PERTENGAHAN SEPTEMBER, SATGAS PEN SALURKAN RP3,6 TRILIUN BSU

Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 ( Covid -19) sudah terealisasi sebesar Rp3,6 triliun. Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang senilai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kedepan.

Demikian diungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?" yang diselenggarakan secara online pada Kamis (17/9/2020).

Ditambahkan Budi bahwa target anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk bantuan ini mencapai Rp7 triliun hingga akhir bulan September. Total anggaran dari program ini sebanyak Rp37,8 triliun yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.


Nantinya, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta karyawan dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun. Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar Rp3triliun, dan terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan Rp3 triliun.


BSU, lanjut dia, merupakan program unggulan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi lebih bergelora di tengah pandemi. Dengan penyerapan yang sangat cepat tersebut, pemerintah optimis akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari kuartal sebelumnya.

Tujuan dari program ini, membuat para pekerja dengan kriteria di atas yang terdampak Covid-19 mampu bertahan dari efek negatif secara ekonomi. "Kita yakin dengan bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membuat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, menjamin penerima BSU tepat sasaran. Sebab proses

123

validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujar Haiyani.

Haiyani menjelaskan, proses pengecekan dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini.

Peran dari Kemenaker dikatakan Haiyani sangat penting, mengingat Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara," kata Haiyani.

Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Terkait penyaluran Batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, Batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan Batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.


Sementara saat yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujar Agus Susanto Menurut dia, data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta. Tujuannya, dapat mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).


124

Judul Turun Langsung, Menaker Kunjungi Penerima BLT Pekerja

Nama Media sindonews.com


Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/168032/34/turun-langsung-menaker-kunjungi-penerima-blt-pekerja-1600344588

Jurnalis Anto Kurniawan

Tanggal 2020-09-17 19:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Wanda (Menaker) Oh sudah bekerja selama 15 tahun. Sudah terima subsidi gaji kemarin?

negative - Wanda (Menaker) Agak sedikit kaget sih bu, antara percaya dan tidak. Tetapi setelah melihat saldo, ternyata sudah bertambah

positive - Ida Fauziah (Menaker) Semoga yang diberikan pemerintah dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Bukan hanya yang tidak bekerja yang diberikan bantuan tetapi juga pekerja yang masih bekerja mendapatkan bantuan, dikarenakan pendapatkan berkurang karena produksi menurun

Ringkasan

BEKASI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengadakan kunjungan mendadak ke karyawan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja . Kunjungan dilakukan di Desa Sukadanu, Bekasi tersebut, antara lain kepada karyawan produsen baja nasional, PT Gunung Raja Paksi Tbk.

TURUN LANGSUNG, MENAKER KUNJUNGI PENERIMA BLT PEKERJA

BEKASI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengadakan kunjungan mendadak ke karyawan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja . Kunjungan dilakukan di Desa Sukadanu, Bekasi tersebut, antara lain kepada karyawan produsen baja nasional, PT Gunung Raja Paksi Tbk.

( ) Kunjungan dilakukan, untuk mengecek langsung BLT sebesar Rp600 ribu per bulan dari Pemerintah. "Oh sudah bekerja selama 15 tahun. Sudah terima subsidi gaji kemarin?" tanya Menaker kepada salah seorang karyawan, bernama Wanda.

125

Kepada Menaker, karyawan tersebut mengaku senang menerima BLT. Bantuan tersebut, antara lain dibelikan susu anaknya. "Agak sedikit kaget sih bu, antara percaya dan tidak. Tetapi setelah melihat saldo, ternyata sudah bertambah," jawab Wanda kepada Menaker.

Menaker berharap, program BLT bisa bermanfaat bagi karyawan, terutama pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang. "Semoga yang diberikan pemerintah dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Bukan hanya yang tidak bekerja yang diberikan bantuan tetapi juga pekerja yang masih bekerja mendapatkan bantuan, dikarenakan pendapatkan berkurang karena produksi menurun," Ida Fauziah.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker diampingi Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Haiyani Rumondang. Dalam kunjungan ke rumah karyawan di Perum Telaga Murni Cibitung Kabupaten Bekasi, Menaker menyempatkan bertanya langsung kepada karyawan PT GRP.

Karyawan yang dikunjungi telah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan sebagai peserta aktif. Kepada Menaker, karyawan mengaku bahwa sejak pertama bergabung dengan perusahaan, sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT GRP Abednedju Giovano Warani Sangkaeng, mengatakan, PT GRP selalu memenuhi hak-hak seluruh karyawan yang berjumlah sekita 6 ribu orang. Termasuk di antaranya, dengan mengikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengurus seluruh proses penerimaan BLT.

Meski selama pandemi Covid-19 produksi PT GRP menurun sekita 60 persen, namun PT GRP tetap mempertahankan seluruh karyawan agar tetap bekerja. Kalau pun ada konsekuensi, adalah dengan membatasi lembur dan sistem shift bagi karyawan produksi. "Kami tidak melakukan PHK terhadap satu pun karyawan," tegas Sangkaeng.

(akr).

126

Judul Pemerintah Tengah Diskusikan Pemberian Subsidi Gaji untuk Pekerja Informal

Nama Media merdeka.com


Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tengah-diskusikan-pemberian-subsidi-gaji-untuk-pekerja-informal.html

Jurnalis Dwi Aditya Putra

Tanggal 2020-09-17 19:09:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Jadi kalau pertanyaan (pekerja informal) ini mungkin kebetulan memang kami pemerintah dan khusus Kementerian Ketenagakerjaan program-nya adalah yang peserta program BPJS

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Sudah ada diskusi yang sudah kami lakukan tetapi tentu artinya semua yang memang patut dibantu tentu harus menjadi konsentrasi pemerintah kembali

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Artinya semua ini Kemnaker tinggal menunggu jika memang diberikan tugas memang dalam kapasitas yang bisa kita lakukan sangat baik. Apakah ada rencana dalam pembahasan itu pernah kami lakukan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan untuk pekerja sektor formal atau karyawan yang terdaftar di dalam BPJamsostek dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.

PEMERINTAH TENGAH DISKUSIKAN PEMBERIAN SUBSIDI GAJI UNTUK PEKERJA INFORMAL

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan untuk pekerja sektor formal atau karyawan yang terdaftar di dalam BPJamsostek dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.

127

"Jadi kalau pertanyaan (pekerja informal) ini mungkin kebetulan memang kami pemerintah dan khusus Kementerian Ketenagakerjaan program-nya adalah yang peserta program BPJS," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan (PP-K3), Haiyani Rumondang, dalam diskusi FMB di Jakarta , Kamis (17/9).

Meski begitu, sejauh ini memang sudah ada pembahasan yang dilakukan di lingkungan kementeriannya terkait dengan nasib para pekerja informal. Pihaknya pun siap jika sewaktu-waktu diberikan tugas untuk menyalurkan subsidi bantuan upah.

"Sudah ada diskusi yang sudah kami lakukan tetapi tentu artinya semua yang memang patut dibantu tentu harus menjadi konsentrasi pemerintah kembali," kata dia.

"Artinya semua ini Kemnaker tinggal menunggu jika memang diberikan tugas memang dalam kapasitas yang bisa kita lakukan sangat baik. Apakah ada rencana dalam pembahasan itu pernah kami lakukan," tutupnya.

[idr].

128

Judul Menaker Kunjungi Rumah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah

Nama Media suara.com


Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/09/17/190756/menaker-kunjungi-rumah-pekerja-penerima-bantuan-subsidi-upah

Jurnalis Fabiola Febrinastri

Tanggal 2020-09-17 19:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi mereka menyadari betul, mengerti betul bagaimana kondisi perusahaan dan menerima kondisi tersebut. Begitu ada program BSU mereka berterima kasih karena paling tidak bisa (bantuan tersebut)menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat Covid-19

Ringkasan


MENAKER KUNJUNGI RUMAH PEKERJA PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH


Kedatangan Menaker Ida disambat hangat pekerja.

Usai bertemu dengan para penerima bantuan subsidi upah, Menaker Ida menyatakan bahwa pekerja yang dikunjungi telah menerima program BSU pada 7 Agustus 2020.

Pekerja tersebut merupakan penerima bantuan subsidi upah dan telah menjadi pengiur BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 10 tahun.

Menurut Menaker, para pekerja/buruh yang dikunjunginya hari ini sangat merasakan manfaat bantuan subsidi upah.

Mereka berterima kasih kepada pemerintah karena bantuan subsidi upah ini sangat membantu kehidupan mereka dalam menghadapi pandemic covid-19.

129


"Jadi mereka menyadari betul, mengerti betul bagaimana kondisi perusahaan dan menerima kondisi tersebut. Begitu ada program BSU mereka berterima kasih karena paling tidak bisa (bantuan tersebut)menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat Covid-19," kata Menaker Ida.

Lebih lanjut Menaker Ida menjelaskan, pihaknya telah menerima 11,8 juta data calon penerima subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, tahap I Kemnaker menerima 2,5 juta data, tahap II menerima 3,5 juta data, dan tahap III sebanyak 3 juta data.

Saat ini, penyaluran subsidi gaji/u pah dari ketiga tahap sudah berjalan. Sementara untuk tahap keempat, Menaker Ida telah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima pada hari Rabu (16/9/2020).

Pihaknya akan segera melakukan ceklist data tersebut maksimal selama 4 (empat) hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan.

130

Judul Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Tahap 4



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/kemnaker-terima-28-juta-data-rekening-calon-penerima-bantuan-subsidi-upah-tahap-4

Jurnalis Larasati Dyah Utami

Tanggal 2020-09-17 19:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziah (Menaker) Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat sesuai dengan juklak dan kita akan lakukan check list untuk 4 hari kedepan

positive - Ida Fauziah (Menaker) Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat sesuai dengan juklak dan kita akan lakukan check list untuk 4 hari kedepan, kata Ida di Cikarang, Kamis (17/9/2020) Kita akan melihat kesesuaian data yang diserahkan BPJS ketenagakerjaan

neutral - Ida Fauziah (Menaker) Sudah mulai kita transfer kemarin untuk 3,5 juta

negative - Ida Fauziah (Menaker) Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta

positive - Ida Fauziah (Menaker) Oleh karenanya, Kami berharap Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan primer misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri dan UMKM kita

neutral - Ida Fauziah (Menaker) Itu yang saat ini banyak kita kembangkan

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan kementeriannya telah kembali menerima data 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah tahap 4.

Ida berujar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan penyesuaian data (check list) sebelum kembali melakukan transfer kepada penerima.

131

KEMNAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA REKENING CALON PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH TAHAP 4

Laporan Wartawan Tribunnews Larasati Dyah Utami , JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan kementeriannya telah kembali menerima data 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah tahap 4.

Ida berujar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan penyesuaian data (check list) sebelum kembali melakukan transfer kepada penerima.

"Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat sesuai dengan juklak dan kita akan lakukan check list untuk 4 hari kedepan," kata Ida di Cikarang, Kamis (17/9/2020) "Kita akan melihat kesesuaian data yang diserahkan BPJS ketenagakerjaan," lanjutnya.

Sebelumnya, pada batch pertama Kemnaker telah melakukan transfer kepada 2,5 juta penerima dan kepada 3 juta penerima pada batch kedua.

Ida berujar pada batch ketiga pihaknya juga mulai melakukan transfer kepada 3,5 juta penerima bantuan bagi pekerja dengan gaji dibawah Rp 5 juta tersebut.

"Sudah mulai kita transfer kemarin untuk 3,5 juta," katanya Penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.

"Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ujarnya.

Kembali ia menjelaskan subsidi gaji/upah adalah salah satu upaya kita bersama dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

"Oleh karenanya, Kami berharap Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan primer misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri dan UMKM kita," kata Ida.

Ida mengatakan ekonomi yang masih lesu menyebabkan banyak program di Kemenaker juga yang diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja dan memberikan kesempatan pada pekerja yang terkena dampak pandemi.

Diantaranya dengan melakukan program bantuan kewirausahaan atau usaha baru maupun latihan kerja.

"Itu yang saat ini banyak kita kembangkan," katanya.

132

Judul Menaker: 2,8 Juta Rekening Calon Penerima Subsidi Gaji Masuk Gelombang 4

Nama Media kumparan.com


Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-2-8-juta-rekening-calon-penerima-subsidi-gaji-masuk-gelombang-4-1uDaeWyzL3i

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 19:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita akan proses batch keempat ini sesuai dengan juklaknya , mulai hari ini kita akan melakukan check list untuk 4 hari kerja. Kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Jadi ada 11,8 juta rekening yang siap untuk ditransfer. Ini sudah kita serahkan Kemnaker

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Jadi ada beberapa kendalanya memang. Di batch 1 misalnya ada 6.000-an rekening enggak valid, ada keterangannya rekening ditutup. Ada yang pasif rekeningnya atau tidak ada transaksi dalam masa tertentu dan ini sudah kami kembalikan datanya. Nah, tentu kami berharap berkomunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja

Ringkasan

Create Story Menaker: 2,8 Juta Rekening Calon Penerima Subsidi Gaji Masuk Gelombang 4 kumparanBISNIS Konten Redaksi kumparan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) telah menerima 2,8 juta rekening calon penerima subsidi gaji yang masuk gelombang 4. Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah melewati validasi rekening ke perbankan.

MENAKER: 2,8 JUTA REKENING CALON PENERIMA SUBSIDI GAJI MASUK GELOMBANG 4

Create Story Menaker: 2,8 Juta Rekening Calon Penerima Subsidi Gaji Masuk Gelombang 4 kumparanBISNIS Konten Redaksi kumparan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) telah menerima 2,8 juta rekening calon penerima subsidi gaji yang masuk gelombang 4. Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah melewati validasi rekening ke perbankan.

133

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, 2,8 juta rekening calon penerima subsidi gaji ini akan dicek lebih dulu kelengkapannya sebelum bantuan dicairkan. Jika lolos, peserta akan mendapatkan subsidi gaji Rp 2,4 juta selama empat bulan yang akan ditransfer dua kali.

"Kita akan proses batch keempat ini sesuai dengan juklaknya , mulai hari ini kita akan melakukan check list untuk 4 hari kerja. Kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida kepada wartawan melalui rekaman, Kamis (17/9).

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Agus Susanto mengatakan, sudah menyerahkan data 2,8 juta rekening calon penerima subsidi gaji yang akan masuk gelombang empat.

Sebelumnya, sudah ada tiga gelombang yang telah dan sedang diproses pencairannya. Gelombang pertama 2,5 juta pekerja sudah ditransfer akhir Agustus 2020, gelombang kedua 3 juta pekerja, dan gelombang ketiga 3,5 juta pekerja.

"Jadi ada 11,8 juta rekening yang siap untuk ditransfer. Ini sudah kita serahkan Kemnaker," kata Agus dalam konferensi pers yang diadakan FMB9 secara virtual, Kamis (17/9).

Di luar itu, ada 1,7 juta rekening calon peserta penerima subsidi gaji yang gagal mendapatkan bantuan ini. Kata Agus, mereka tidak lolos karena datanya tidak sesuai dengan kriteria Kemnaker meski terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengakui memang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencairan ini, terutama masalah kelengkapan data.

Hingga saat ini, sudah ada tiga gelombang yang dalam proses pencairan. Gelombang pertama pencairannya sudah 99,32 persen. Sedangkan gelombang dua 99,28 persen dan gelombang tiga sekitar 40,9 persen per 8 September 2020.

"Jadi ada beberapa kendalanya memang. Di batch 1 misalnya ada 6.000-an rekening enggak valid, ada keterangannya rekening ditutup. Ada yang pasif rekeningnya atau tidak ada transaksi dalam masa tertentu dan ini sudah kami kembalikan datanya. Nah, tentu kami berharap berkomunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja," ujar Haiyani dalam acara yang sama. (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.280.

134

Judul Subsidi Gaji, Kemnaker Temukan 6.000 Rekening Calon Penerima Tidak Valid



Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/09/17/190200626/subsidi-gaji-kemnaker-temukan-6.000-rekening-calon-penerima-tidak-valid

Jurnalis Ade Miranti Karunia

Tanggal 2020-09-17 19:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker) Di batch satu itu ada 6.000-an tidak valid. Nah yang tidak valid itu ada keterangannya rekeningnya tutup

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker) Ada yang rekening pasif, kemudian rekening tidak ada masa transaksi dalam waktu tertentu. Ada juga yang rekeningnya tidak valid. Ini sudah kita kembalikan

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker) Sedangkan batch ketiga yang diberikan pada data yang kami terima tanggal 8 September itu masih terus berproses penyalurannya. Saat ini sekitar 40,9 persen

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menemukan sekitar 6.000 nomor rekening calon penerima subsidi gaji /upah yang tidak valid.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, nomor rekening yang tidak valid itu ditemukan pada tahap I subdidi gaji.

SUBSIDI GAJI, KEMNAKER TEMUKAN 6.000 REKENING CALON PENERIMA TIDAK VALID

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menemukan sekitar 6.000 nomor rekening calon penerima subsidi gaji /upah yang tidak valid.

135

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, nomor rekening yang tidak valid itu ditemukan pada tahap I subdidi gaji.

"Di batch satu itu ada 6.000-an tidak valid. Nah yang tidak valid itu ada keterangannya rekeningnya tutup," ujarnya, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

"Ada yang rekening pasif, kemudian rekening tidak ada masa transaksi dalam waktu tertentu. Ada juga yang rekeningnya tidak valid. Ini sudah kita kembalikan," sambungnya Selanjutnya, Haiyani merinci jumlah rekening penerima subsidi gaji yang telah disalurkan mulai dari tahap I, II dan III.

Pada tahap I, penyaluran subsidi gaji sudah 99,3 persen. Pada tahap II, subdisi gaji yang sudah disalurkan 99,28 persen.

"Sedangkan batch ketiga yang diberikan pada data yang kami terima tanggal 8 September itu masih terus berproses penyalurannya. Saat ini sekitar 40,9 persen," kata dia.

Haiyani berharap, target penyaluran kepada 15,7 juta calon penerima subsidi gaji dengan kriteria Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, dapat tercapai hingga akhir September ini.

Oleh karena itu, dia meminta kepada pekerja yang menerima subsidi gaji untuk segera memeriksa kembali nomor rekeningnya.

Kemnaker kembali menerima 2,8 juta data atau nomor rekening calon penerima subsidi gaji gelombang keempat pada Rabu (16/9/2020) dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, pihaknya akan langsung menyesuaikan kembali data tersebut selama 4 hari masa kerja sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak).

136

Judul Temui Kendala, Target 15,7 Juta Pekerja Terima Subsidi Gaji di September Bisa Meleset



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/temui-kendala-target-157-juta-pekerja-terima-subsidi-gaji-di-september-bisa-meleset.html

Jurnalis Merdeka

Tanggal 2020-09-17 19:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami ingin targetnya sesuai dengan yang sudah direncanakan tetapi ada kendala yakni sesuai proses yang kami lakukan terhadap rekening-rekening yang mungkin ada masalah tentu ini juga ada mekanismenya

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Masyarakat terutama yang sudah dimasukkan oleh BPJS datanya dan dalam proses ternyata ada yang rekeningnya itu tutup, padahal dalam tahap proses penyaluran, atau ada pergantian buku dan sebagainya, dan ini yang kami minta tolong bahwa kita pahami yang bersangkutan bisa memperbaiki

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan tentu telah mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja sehingga pemberi kerja bisa memberitahukan kepada pekerjanya, begitu yang kami harapkan semoga ada kerjasamanya akan sangat baik target seluruhnya bisa terpenuhi

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, mengatakan target realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 15,72 juta peserta pada akhir September 2020 kemungkinan meleset. Sebab, pemerintah menemui sejumlah kendala.

TEMUI KENDALA, TARGET 15,7 JUTA PEKERJA TERIMA SUBSIDI GAJI DI SEPTEMBER BISA MELESET

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, mengatakan target

137

realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 15,72 juta peserta pada akhir September 2020 kemungkinan meleset. Sebab, pemerintah menemui sejumlah kendala.

"Kami ingin targetnya sesuai dengan yang sudah direncanakan tetapi ada kendala yakni sesuai proses yang kami lakukan terhadap rekening-rekening yang mungkin ada masalah tentu ini juga ada mekanismenya," kata Haiyani dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9).

Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan melaporkan, per 16 September 2020, terdapat 1,7 nomor rekening yang tidak valid, dikarenakan nomor rekening yang sudah tidak aktif, atau nomor rekeningnya tidak update.

Dia menjelaskan sebenarnya tujuan dari penyaluran ini adalah melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi, dengan tujuan tersebut sebenarnya target yang sudah direncanakan tentu diharapkan bisa tercapai tapi ternyata ada kendala.

"Masyarakat terutama yang sudah dimasukkan oleh BPJS datanya dan dalam proses ternyata ada yang rekeningnya itu tutup, padahal dalam tahap proses penyaluran, atau ada pergantian buku dan sebagainya, dan ini yang kami minta tolong bahwa kita pahami yang bersangkutan bisa memperbaiki," ujarnya.

Butuh Peran Aktif Seluruh Pihak Maka dari itu, pemerintah mengingatkan diperlukan koordinasi antara pemberi kerja dengan penerima BSU terkait validasi nomor rekening yang aktif. Jangan sampai peserta yang berhak mendapatkan BSU tidak jadi lantaran kendala nomor rekeningnya tidak aktif.

"Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan tentu telah mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja sehingga pemberi kerja bisa memberitahukan kepada pekerjanya, begitu yang kami harapkan semoga ada kerjasamanya akan sangat baik target seluruhnya bisa terpenuhi," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6 [bim] Subsidi Gaji Tenaga Kerja Honorer Ditargetkan Cair Bulan Depan Butuh Peran Aktif Seluruh Pihak.

138

Judul 150 Ribu Pekerja Bergaji Rp5 Juta Gagal Dapat BLT

Nama Media cnnindonesia.com


Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200917180045-532-547825/150-ribu-pekerja-bergaji-rp5-juta-gagal-dapat-blt

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 18:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Mereka tidak berhak menerima subsidi upah Rp2,4 juta. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan informasi kembali kepada mereka melalui SMS. Kami kirimkan ada link private, hanya mereka yang bisa membuka. Kami kirimkan 400 ribu link, ada 150 ribu yang sudah mengkonfirmasi

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Jadi tidak ada nomor telepon, sedang kami cari melalui kantor cabang. Sementara ada 150 ribu kuota lagi yang bisa dialihkan

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kepada tenaga kerja yang non-aktif setelah 30 Juni, yakni 1 Juli sampai September ini ternyata ada tenaga kerja yang mengundurkan diri. Tapi saat 30 Juni kami turunkan uang, mereka masih ter- capture , sehingga mereka masih bisa mendapatkan bantuan

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami inisiatif mengirim kabar gembira itu bagi tenaga kerja yang sudah keluar tapi masih berhak mendapatkan bantuan, sehingga kami kirimkan SMS itu. Setelah terima SMS itu kami minta melakukan konfirmasi

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan mengatakan ada 150 ribu pekerja gagal menerima BLT karena berhenti menjadi peserta sebelum 30 Juni 2020.

150 RIBU PEKERJA BERGAJI RP5 JUTA GAGAL DAPAT BLT

Jakarta - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan ada 150 ribu orang yang batal menerima karena berhenti menjadi peserta sebelum 30 Juni 2020.

Ia menyatakan pemberitahuan pembatalan tersebut dikirimkan melalui pesan singkat atau SMS kepada masing-masing peserta yang sebelumnya telah dikonfirmasi sebagai penerima bantuan subsidi upah.

139

"Mereka tidak berhak menerima subsidi upah Rp2,4 juta. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan informasi kembali kepada mereka melalui SMS. Kami kirimkan ada link private, hanya mereka yang bisa membuka. Kami kirimkan 400 ribu link, ada 150 ribu yang sudah mengkonfirmasi," ucapnya dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat, Kamis (17/9).

Agus mengungkap hingga saat ini pihaknya juga masih mencari nomor telepon para penerima manfaat yang keluar atau berhenti dari peserta and BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, ketika mereka mengkonfirmasi telah berhenti dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, subsidi gaji tersebut bisa dialihkan ke karyawan lain yang bergaji Rp5 juta.

"Jadi tidak ada nomor telepon, sedang kami cari melalui kantor cabang. Sementara ada 150 ribu kuota lagi yang bisa dialihkan," imbuh Agus.

BPJS Ketenagakerjaan mengatakan pekerja yang sudah keluar dari kepesertaan masih berpeluang menerima bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per bulan. Asalkan, mereka masih terdata sebagai anggota aktif pada 30 Juni.

Sebelumnya, Agus juga menyampaikan pihaknya telah mengirimkan SMS kepada pekerja yang sudah tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun masih berhak menerima bantuan itu.

"Kepada tenaga kerja yang non-aktif setelah 30 Juni, yakni 1 Juli sampai September ini ternyata ada tenaga kerja yang mengundurkan diri. Tapi saat 30 Juni kami turunkan uang, mereka masih ter- capture , sehingga mereka masih bisa mendapatkan bantuan," katanya.

Ia mengimbau kepada penerima SMS untuk memastikan pengirim SMS adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jika sudah dipastikan, maka mereka dapat melakukan verifikasi data sesuai dengan link yang dikirim.

"Kami inisiatif mengirim kabar gembira itu bagi tenaga kerja yang sudah keluar tapi masih berhak mendapatkan bantuan, sehingga kami kirimkan SMS itu. Setelah terima SMS itu kami minta melakukan konfirmasi," jelasnya..

140

Judul Penyaluran subsidi gaji tahap 3 sudah mencapai 40,9%



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-subsidi-gaji-tahap-3-sudah-mencapai-409


Tanggal 2020-09-17 18:51:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Batch ketiga yang datanya diberikan pada tanggal 8 itu masih terus dalam proses penyalurannya. Jadi saat ini sekitar 40,9%

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja, sehingga pemberi kerja bisa memberitahukannya kepada pekerjanya

Ringkasan

Pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap 3 kepada 3,5 juta pekerja. Hingga saat ini, penyaluran bantuan subsidi gaji tahap 3 pun sudah mencapai 40,9% atau berhasil disalurkan ke 1,43 juta pekerja.

PENYALURAN SUBSIDI GAJI TAHAP 3 SUDAH MENCAPAI 40,9%

JAKARTA . Pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap 3 kepada 3,5 juta pekerja. Hingga saat ini, penyaluran bantuan subsidi gaji tahap 3 pun sudah mencapai 40,9% atau berhasil disalurkan ke 1,43 juta pekerja.

"Batch ketiga yang datanya diberikan pada tanggal 8 itu masih terus dalam proses penyalurannya. Jadi saat ini sekitar 40,9%," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang, Kamis (17/9).


141

Dia pun mengatakan rekening tersebut sudah dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan supaya dilakukan verifikasi kembali. "Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja, sehingga pemberi kerja bisa memberitahukannya kepada pekerjanya," ujar Haiyani.

Lebih lanjut Haiyani pun mengatakan pihaknya berharap penyaluran bantuan subsidi gaji ini bisa sesuai target yang ditetapkan. Namun, dia pun tak menampik bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam proses validasi.

Meski begitu, dia menyebut penyaluran bantuan subsidi gaji tahap pertama dan tahap kedua sudah hampir mencapai 100%. Pasalnya, penyaluran tahap 1 sudah mencapai 99,32% atau sekitar 2,48 juta dari target penerima 2,5 juta, dan penyaluran tahap kedua sudah mencapai 99,28% atau 2,97 juta dari target penerima 3 juta pekerja.

Adapun, Kemnaker sudah menerima data calon penerima bantuan subsidi gaji tahap 4 sebanyak 2,8 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Haiyani, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data paling lama 4 hari.

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, data tersebut akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III tersebut kepada Bank Penyalur. Setelahnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji/upah ke rekening penerima secara langsung.

142

Judul 1,7 Juta Pekerja Gagal Dapat BLT Tahap 3, Segera Cek Nama Anda Sekarang

Nama Media pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01750810/17-juta-pekerja-gagal-dapat-blt-tahap-3-segera-cek-nama-anda-sekarang

Jurnalis Tim PRMN 01

Tanggal 2020-09-17 18:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Lalu kami lakukan validasi lapis kedua, hasilnya data 12,8 juta yang valid. Ternyata ada 1,7 juta tidak valid artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan)

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop

negative - Beritadiy.com (None) Jadi ada beberapa kendalanya memang. Di batch 1 misalnya ada 6.000-an rekening enggak valid, ada keterangannya rekening ditutup

negative - Haiyani (None) Ada yang pasif rekeningnya atau tidak ada transaksi dalam masa tertentu Dan ini sudah kami kembalikan datanya. Nah tentu kami berharap berkomunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja

Ringkasan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Agus Susanto mengatakan ada 1,7 juta pekerja yang gagal mendapatkan subsidi gaji .

Dikatakan Agus, dari 14,7 juta rekening pekerja yang masuk, pihaknya melakukan validasi tahap pertama dengan pihak perbankan. Hasilnya, 14,5 juta rekening valid.

1,7 JUTA PEKERJA GAGAL DAPAT BLT TAHAP 3, SEGERA CEK NAMA ANDA SEKARANG

- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Agus Susanto mengatakan ada 1,7 juta pekerja yang gagal mendapatkan subsidi gaji .

143

Dikatakan Agus, dari 14,7 juta rekening pekerja yang masuk, pihaknya melakukan validasi tahap pertama dengan pihak perbankan. Hasilnya, 14,5 juta rekening valid.

Lebih lanjut, ada 133 ribu rekening yang masih diproses dan 3.000 rekening tidak valid.

Kemudian, kata dia, dilakukan validasi tahap kedua yang hasilnya dari 14,5 juta rekening yang lolos di tahap pertama, hanya ada 12,8 juta yang valid.

"Lalu kami lakukan validasi lapis kedua, hasilnya data 12,8 juta yang valid. Ternyata ada 1,7 juta tidak valid artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan)," kata Agus dalam Forum Merdeka Barat 9 secara virtual, Kamis 17 September 2020.

"1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop," jelasnya.

Agus mengatakan dari 12,8 juta rekening yang sudah dicek kelengkapannya oleh Kemnaker, masih ada 1,2 juta yang masih harus diproses ulang atau sedang diperbaiki karena masih masuk dalam kriteria penerima.

Sebagaimana diberitakan Beritadiy.com sebelumnya dalam artikel " Pengumuman! 1,7 Juta Pekerja Gagal Dapat BLT Subsidi Gaji Tahap 3, Cek Namamu Masih Ada Atau Tidak ", data itu pun diserahkan Kemnaker ke BPJamsostek agar dikembalikan ke pemberi kerja.

Itu artinya, baru ada 11,8 juta rekening yang benar-benar memenuhi syarat hingga hari ini dan langsung diproses pencairannya yang dibagi dalam empat gelombang (batch).

Gelombang pertama 2,5 juta pekerja sudah ditransfer akhir Agustus 2020. Gelombang kedua 3 juta pekerja, gelombang ketiga 3,5 juta pekerja, dan gelombang keempat 2,8 juta pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan untuk gelombang pertama pencairannya sudah 99,32 persen.

Sedangkan gelombang dua 99,28 persen dan gelombang tiga sekitar 40,9 persen per 8 September 2020.

"Jadi ada beberapa kendalanya memang. Di batch 1 misalnya ada 6.000-an rekening enggak valid, ada keterangannya rekening ditutup," katanya.

"Ada yang pasif rekeningnya atau tidak ada transaksi dalam masa tertentu Dan ini sudah kami kembalikan datanya. Nah tentu kami berharap berkomunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja," ujar Haiyani.*** (Resti Fitriyani/Beritadiy.com).

144

Judul Kemnaker ungkap alasan pengembalian data calon penerima subsidi gaji

Nama Media jateng.antaranews.com


Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1732270/kemnaker-ungkap-alasan-pengembalian-data-calon-penerima-subsidi-gaji

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 18:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan terdapat beberapa alasan mengembalikan data rekening calon penerima subsidi gaji yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), salah satunya karena rekening yang diberikan sudah tidak aktif.

KEMNAKER UNGKAP ALASAN PENGEMBALIAN DATA CALON PENERIMA SUBSIDI GAJI

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan terdapat beberapa alasan mengembalikan data rekening calon penerima subsidi gaji yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), salah satunya karena rekening yang diberikan sudah tidak aktif.

"Ada data-data yang tidak valid, jadi di batch (tahap) I ada sekitar 6.000 tidak valid dengan keterangannya misalnya rekeningnya ditutup. Bisa saja ketika proses pemberian data rekening masih buka tapi ternyata tutup dalam beberapa waktu bulan setelahnya," kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 soal bantuan subsidi upah (BSU) di Jakarta, Kamis.

145

Selain rekening yang tidak aktif, pemeriksaan kelengkapan atau check list yang dilakukan Kemnaker juga menemukan rekening pasif atau rekening yang tidak melakukan transaksi dalam masa tertentu.

Dari temuan tersebut, Kemnaker kemudian mengembalikan data-data rekening itu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti kepada pihak berkepentingan yaitu pemberi kerja yang kemudian menginformasikan kepada pekerjanya.




146


Nama Media jogja.antaranews.com


Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1732270/kemnaker-ungkap-alasan-pengembalian-data-calon-penerima-subsidi-gaji

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 18:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan





147






148




Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1732270/kemnaker-ungkap-alasan-pengembalian-data-calon-penerima-subsidi-gaji


Tanggal 2020-09-17 18:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan





149






150

Judul Kemnaker Butuh 4 Hari Validasi Data Pekerja Penerima Bantuan Gaji Rp600.000



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kemnaker-butuh-4-hari-validasi-data-pekerja-penerima-bantuan-gaji-rp600000.html


Tanggal 2020-09-17 18:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan) Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini



neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJamsostek) Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJamsostek) Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 per bulan dilakukan ketat selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan untuk menjamin agar BSU tepat sasaran.

151

KEMNAKER BUTUH 4 HARI VALIDASI DATA PEKERJA PENERIMA BANTUAN GAJI RP600.000

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 per bulan dilakukan ketat selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan untuk menjamin agar BSU tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujar Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, dalam diskusi FMB di Jakarta , Kamis (17/9).

Proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini.

Peran dari Kemenaker, kata Haiyani sangat penting. Mengingat Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara," katanya.

Hingga saat ini penyalura BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Terkait penyaluran batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.


BPJamsostek Setor 11,8 Juta Rekening Sementara itu, Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujar Agus Susanto.

Menurut dia, data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta. Tujuannya, dapat mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).


[idr] BPJamsostek Setor 118 Juta Rekening.

152

Judul Menaker Ida Kunjungi Rumah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah



Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4359175/menaker-ida-kunjungi-rumah-pekerja-penerima-bantuan-subsidi-upah


Tanggal 2020-09-17 18:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi mereka menyadari betul, mengerti betul bagaimana kondisi perusahaan dan menerima kondisi tersebut. Begitu ada program BSU mereka berterima kasih karena paling tidak bisa (bantuan tersebut)menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat Covid-19

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pekerja yang berhak mendapatkan BSU, ialah pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti bergaji di bawah Rp5 juta dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan

Ringkasan


MENAKER IDA KUNJUNGI RUMAH PEKERJA PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH


Kedatangan Menaker Ida disambat hangat pekerja.Usai bertemu dengan para penerima bantuan subsidi upah, Menaker Ida menyatakan bahwa pekerja yang dikunjungi telah menerima program BSU pada 7 Agustus 2020.

Pekerja tersebut merupakan penerima bantuan subsidi upah dan telah menjadi pengiur BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 10 tahun.

Menurut Menaker, para pekerja/buruh yang dikunjunginya hari ini sangat merasakan manfaat bantuan subsidi upah. Mereka berterima kasih kepada pemerintah karena bantuan subsidi upah ini sangat membantu kehidupan mereka dalam menghadapi pandemic Covid-19.

153


"Jadi mereka menyadari betul, mengerti betul bagaimana kondisi perusahaan dan menerima kondisi tersebut. Begitu ada program BSU mereka berterima kasih karena paling tidak bisa (bantuan tersebut)menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat Covid-19," kata Menaker Ida.

Lebih lanjut Menaker Ida menjelaskan, pihaknya telah menerima 11,8 juta data calon penerima subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, tahap I Kemnaker menerima 2,5 juta data, tahap II menerima 3,5 juta data, dan tahap III sebanyak 3 juta data.

Saat ini, penyaluran subsidi gaji/upah dari ketiga tahap sudah berjalan. Sementara untuk tahap keempat, Menaker Ida telah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima pada hari Rabu (16/9). Pihaknya akan segera melakukan ceklist data tersebut maksimal selama 4 (empat) hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan penyaluran BSU kepada 15.725. 232 pekerja secara bertahap. BSU diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan (total Rp2,4 juta) yang diberikan setiap dua bulan sekali.

"Pekerja yang berhak mendapatkan BSU, ialah pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti bergaji di bawah Rp5 juta dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

154

Judul BPJAMSOSTEK Berikan Paket Perbaikan Gizi untuk Pekerja Terdampak Covid

Nama Media suaramerdeka.com


Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/regional/banyumas/240830-bpjamsostek-berikan-paket-perbaikan-gizi-untuk-pekerja-terdampak-covid

Jurnalis Puji Purwanto

Tanggal 2020-09-17 18:31:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Sesuai arahan dari kantor pusat dan kantor wilayah, hari ini kami menyerahkan program promotif dan preventif berupa paket sembako untuk perbaikan pangan dan gizi kepada para pekerja

positive - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban para pekerja yang terdampak Covid-19. Bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pekerja. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini bisa cepat berlalu

neutral - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Ini masih proses validasi, tapi yang sudah diserahkan sebanyak 9 juta rekening

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada para pekerja di wilayah kerjanya. Kali ini bantuan paket sembako diperuntukkan bagi 300 pekerja. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto terhadap para pekerja.

Sementara itu, terkait dengan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJAMSOSTEK, Agus Widiyanto mengatakan saat ini untuk wilayah Kabupaten Banyumas tercatat sekitar 47.710 peserta aktif yang sudah menyetorkan data nomor rekening.

BPJAMSOSTEK BERIKAN PAKET PERBAIKAN GIZI UNTUK PEKERJA TERDAMPAK COVID

PURWOKERTO - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada para pekerja di wilayah kerjanya. Kali ini bantuan

155

paket sembako diperuntukkan bagi 300 pekerja. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto terhadap para pekerja.

Paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono didampingi Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto di Pendapa Sipanji Purwokerto, Kamis (17/9).

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto mengatakan, program bantuan sembako ini sebagai bentuk keprihatinan BPJAMSOSTEK atas pandemi Covid-19 di Indonesia. "Sesuai arahan dari kantor pusat dan kantor wilayah, hari ini kami menyerahkan program promotif dan preventif berupa paket sembako untuk perbaikan pangan dan gizi kepada para pekerja," katanya.

Jumlah paket sembako yang didistribusikan dari kantor pusat sebanyak 100 paket. Ditambah bantuan dari dana bantuan dari karyawan sebanyak 200 paket, sehingga total bantuan yang disalurkan 300 paket sembako. "Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban para pekerja yang terdampak Covid-19. Bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pekerja. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini bisa cepat berlalu," katanya.

Selain menyalurkan bantuan paket sembako, dalam kesempatan itu BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada pekerja jasa kontruksi.

Sementara itu, terkait dengan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJAMSOSTEK, Agus Widiyanto mengatakan saat ini untuk wilayah Kabupaten Banyumas tercatat sekitar 47.710 peserta aktif yang sudah menyetorkan data nomor rekening.

Dikatakannya, saat ini penyerahan nomor rekening dari BPJAMSOSTEK kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara Nasional sudah memasuki tahap ketiga dengan total 9 juta rekening. Rencananya, pekan ini masuk tahap keempat. "Ini masih proses validasi, tapi yang sudah diserahkan sebanyak 9 juta rekening," katanya.

156

Judul Budi Gunadi Targetkan Penyaluran Dana PEN Sentuh Rp 100 Triliun di Akhir September



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359123/budi-gunadi-targetkan-penyaluran-dana-pen-sentuh-rp-100-triliun-di-akhir-september


Tanggal 2020-09-17 18:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Sampai sekarang 7 minggu plus 4 hari bisa menyalurkan Rp 87,58 triliun jadi kita harapkan ada Rp 12,5 triliun lagi yang akan kita kejar sampai akhir september, supaya total target Rp 100 triliun penyaluran insentif ini bisa dilakukan oleh Satgas ekonomi dan diharapkan itu bisa mendukung atau mengarahkan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ini (Q3)

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Pembiayaan korporasi masih agak lambat karena memang mereka sifatnya on time , bulan September ini akan ada beberapa yang dituangkan dan dalam skala besar bisa terealisasi sebesar Rp 15 triliun dari pagu Rp 53,60 triliun

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Memang yang besar ada dua, di Kementerian ketenagakerjaan program subsidi gaji ini kalau semuanya bisa tersalurkan Rp 7-8 triliun sampai akhir September bisa kita salurkan, kedua banpres produktif ada sekitar 7-8 triliun opportunity lagi yang bisa disalurkan

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Jadi 3 dipakai sebagai BLT tapi dipakai sebagai dana-dana desa atau dana-dana pengembangan ekonomi pedesaan lainnya, tapi dana ini sudah ada di pedesaan

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Memang targetnya pemerintah dari 1 triliun yang ditaruh diminta Rp 3 triliun penyaluran kreditnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari Rp 41 triliun yang ditaruh, sudah dicapai 3 kali sekitar Rp 120 triliun kredit yang disalurkan

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan, karena untuk mengejar target kita Rp 100 triliun Penyaluran dana program pemulihan ekonomi nasional di Kuartal III, kita harapkan dalam dua minggu ini program banpres produktif bisa disalurkan sebesar Rp 8,6 triliun lagi

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Ini sama seperti program banpres produktif. Ini program yang baru diluncurkan penetrasinya sudah cukup

157

baik kita sudah Salurkan 2 batch sekitar Rp 7 triliun lebih hampir Rp 8 triliun yang sudah kita salurkan untuk 2 batch

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Kita harapkan dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita bisa kita bantu di kuartal ketiga dan sekali lagi ini juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih nyaman untuk hidup di masa COVID ini

Ringkasan

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Budi Gunadi Sadikin, menargetkan bisa menyalurkan kembali insentif bantuan dana PEN sebesar Rp 12,5 triliun sehingga bisa mencapai penyaluran Rp 100 triliun hingga akhir September 2020.

BUDI GUNADI TARGETKAN PENYALURAN DANA PEN SENTUH RP 100 TRILIUN DI AKHIR SEPTEMBER

Jakarta - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Budi Gunadi Sadikin, menargetkan bisa menyalurkan kembali insentif bantuan dana PEN sebesar Rp 12,5 triliun sehingga bisa mencapai penyaluran Rp 100 triliun hingga akhir September 2020.

"Sampai sekarang 7 minggu plus 4 hari bisa menyalurkan Rp 87,58 triliun jadi kita harapkan ada Rp 12,5 triliun lagi yang akan kita kejar sampai akhir september, supaya total target Rp 100 triliun penyaluran insentif ini bisa dilakukan oleh Satgas ekonomi dan diharapkan itu bisa mendukung atau mengarahkan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ini (Q3)," kata Budi dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9/2020).

Lanjutnya ia menyebutkan secara rinci untuk program perlindungan sosial sudah terealisasi anggaran PEN sebesar 59 persen, UMKM 47,52 persen, sectoral K/l dan Pemda 24,46 persen, sementara untuk pembiayaan korporasi hingga saat ini realisasinya masih lambat.

"Pembiayaan korporasi masih agak lambat karena memang mereka sifatnya on time , bulan September ini akan ada beberapa yang dituangkan dan dalam skala besar bisa terealisasi sebesar Rp 15 triliun dari pagu Rp 53,60 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat optimis mendorong penyerapan dana PEN ini bisa ditingkatkan Rp 12,5 triliun hingga akhir September ini menjadi Rp 100 triliun dari sebelumnya Rp 87,5 triliun. Sehingga dengan percepatan selama 3 bulan dari Juli-September diharaplam bisa membantu dan mengenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal 3.

Budi menyebutkan, hal tersebut bisa tercapai jika dua program unggulan Pemerintah yakni Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa terealisasi sebesar Rp7-8 triliun hingga akhir September, begitupun dengan Bantuan Presiden Produktif (Banpres Produktif) untuk pelaku usaha mikro bisa terserap sama sebesar Rp 7-8 triliunan.

Maka secara tidak langsung target Rp 100 triliun penyaluran dana PEN di akhir September bisa tercapai.

"Memang yang besar ada dua, di Kementerian ketenagakerjaan program subsidi gaji ini kalau semuanya bisa tersalurkan Rp 7-8 triliun sampai akhir September bisa kita salurkan, kedua banpres produktif ada sekitar 7-8 triliun opportunity lagi yang bisa disalurkan," pungkasnya.

158

Program Kartu Sembako Budi menjelaskan, program kartu sembako ini setiap bulan disalurkan dari Pagu anggaran Rp 43,6 triliun realisasinya sudah tinggi sebesar 69,2 persen. Bantuan ini diberikan kepada 20 juta keluarga miskin. Berdasarkan perkiraan dari Satgas PEN di akhir tahun 2020 ditargetkan bisa tercapai anggarannya terserap sepenuhnya.

- Program Keluarga Harapan (PKH) Program ini diberikan kepada 10 juta keluarga miskin dengan pagu anggaran sebesar Rp 37,4 triliun dan pencapaiannya sudah 77,9 persen. Pihaknya memperkirakan juga sampai akhir tahun 2 program dari Kementerian Sosial ini bisa dicapai targetnya.

- Bansos Tunai dan Nontunai Program dari Kementerian Sosial Bansos tunai dan non-tunai. Pagu anggarannya Rp 39,2 triliun sudah tercapai 71,9 persen, penerimanya sekitar 10,9 juta keluarga miskin, dan diharapkan melihat trennya ini ditargetkan sampai akhir tahun bisa tercapai.

- BLT Dana Desa Dana desa ini dananya sudah ada di pedesaan, anggarannya juga masuk anggaran Kementerian Desa sebagian dipakai untuk BLT sebesar Rp 31,8 triliun, dan pihaknya mengamati bahwa yang bisa diserap hanya sekitar Rp 11 triliun.

Oleh karena itu nanti, dana desa ini akan dialokasikan ke program aktivitas ekonomi desa yang lainnya. "Jadi 3 dipakai sebagai BLT tapi dipakai sebagai dana-dana desa atau dana-dana pengembangan ekonomi pedesaan lainnya, tapi dana ini sudah ada di pedesaan," ujarnya.

- Program kredit UMKM Kata Budi program ini dilakukan oleh perbankan di mana perbankan dibantu likuiditasnya oleh negara dan sudah disalurkan Rp 41 triliun dan segera akan ditambahkan di bulan ini dari Rp 41 triliun dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan sudah di Salurkan kredit Rp 120,5 triliun.

"Memang targetnya pemerintah dari 1 triliun yang ditaruh diminta Rp 3 triliun penyaluran kreditnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari Rp 41 triliun yang ditaruh, sudah dicapai 3 kali sekitar Rp 120 triliun kredit yang disalurkan," ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya akan menambahkan lagi dana tersebut ke perbankan sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan kredit yang lebih banyak ke para UMKM yang ada di Indonesia.

- Banpres produktif Banpres Produktif ini pagu anggarannya Rp 22 triliun dan dalam waktu yang singkat 1 bulan lebih Satgas PEN sudah bisa menyalurkan Rp 13 triliun atau 61 persen. Banpres ini diberikan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro. Kemudian diharapkan September ini Rp 22 triliun bisa tercapai.

"Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan, karena untuk mengejar target kita Rp 100 triliun Penyaluran dana program pemulihan ekonomi nasional di Kuartal III, kita harapkan dalam dua minggu ini program banpres produktif bisa disalurkan sebesar Rp 8,6 triliun lagi," jelasnya.

- Subsidi bunga UMKM Realisasi penyerapannya baru 7,65 persen dan baru menjangkau kurang lebih 7,9 juta UMKM, dari total pagu sebesar Rp 35 triliun. Budi mengatakan memang masih cukup jauh realisasinya, tapi pihaknya juga sudah menyadari kemungkinan besar nanti akan pihaknya pakai sisanya untuk program-program yang lainnya, akan kita alokasikan yang lainnya.

- Program Padat Karya Realisasi program Padat Karya K/L di Kementerian Lembaga ini sudah mencapai 59,5 persen dari pagu anggaran Rp 18,4 triliun. Kata Budi program ini sudah tumbuh secara normal. Pihaknya pun berharap jika trennya terus tumbuh baik maka akhir tahun diprediksi bisa mencapai target.

- Program subsidi gaji Program ini sudah terealisasi sebesar 17,4 persen dari pagu anggaran Rp 37,8 triliun yang diberikan kepada 15,72 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta.

159

"Ini sama seperti program banpres produktif. Ini program yang baru diluncurkan penetrasinya sudah cukup baik kita sudah Salurkan 2 batch sekitar Rp 7 triliun lebih hampir Rp 8 triliun yang sudah kita salurkan untuk 2 batch," jelasnya.

Sementara untuk tahap 3,4, dan 5 pihaknya akan mendorong agar penyalurannya bisa terealisasikan sampai akhir September ini, sehingga diharapkan ada penambahan dana yang tersalur Rp 8,8 triliun lagi yang bisa pihaknya salurkan akhir September 2020.

"Kita harapkan dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita bisa kita bantu di kuartal ketiga dan sekali lagi ini juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih nyaman untuk hidup di masa COVID ini," pungkasnya.

160

Judul Indonesia Ungkap Strategi Tangani Pandemi di Pertemuan ASEAN


Newstrend High-Level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200917181330-97-547834/indonesia-ungkap-strategi-tangani-pandemi-di-pertemuan-asean

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 18:20:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binalattas

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalatas) Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalatas) Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan, melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga sosial, maupun organisasi internasional untuk menjawab peluang dan tantangan dalam hal HRD

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalatas) Hal ini merupakan hasil kerja para Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan ASEAN sekaligus merupakan capaian Pemerintah Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020

Ringkasan

Indonesia dengan diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalatas) Budi Hartawan hadir sebagai panelis dalam high-level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN pada Rabu (16/9).

Saat itu, Budi mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil berbagai langkah mitigasi dalam penanganan dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Antara lain, lewat kebijakan tanggap ( rapid policy responses ) Covid-19 yang bertujuan membangkitkan kondisi positif dengan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

INDONESIA UNGKAP STRATEGI TANGANI PANDEMI DI PERTEMUAN ASEAN

Jakarta - Indonesia dengan diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalatas) Budi Hartawan hadir sebagai panelis dalam high-level Ministerial

161

Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN pada Rabu (16/9).

Saat itu, Budi mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil berbagai langkah mitigasi dalam penanganan dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Antara lain, lewat kebijakan tanggap ( rapid policy responses ) Covid-19 yang bertujuan membangkitkan kondisi positif dengan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," ujar Budi.

Ia lalu mengungkapkan rincian anggaran tersebut, yakni sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dan Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM. Sementara, pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun, serta untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun.

Budi menyebut, akibat pandemi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020. Angka ini menjadi catatan terburuk sejak 1999 silam. Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak kawasan industri dan DKI Jakarta selaku pusat ekonomi bangsa menjadi wilayah paling terdampak secara ekonomi.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa Indonesia juga mengeluarkan kebijakan triple skilling yang terdiri dari skilling , yaitu menargetkan calon pekerja agar memilikiketerampilan untuk bekerja; upskilling , yakni menargetkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai perkembangan teknologi maupun untuk pengembangan karier; dan re-skilling , dengan menargetkan pekerja ter-PHK yang terdampak perubahan teknologi atau yang ingin alih pekerjaan.

Sampai saat ini, ada tujuh langkah yang diterapkan dalam upaya mengatasi dampak pandemi. Pertama, mengalokasikan dana penanganan sebesar US$46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha senilai US$17,2 miliar. Kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan serta relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, di mana dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal lewat bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori miskin dan rentan.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi pekerja ter-PHK. Pemerintah memberi insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Saat ini, realisasi mencapai lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK. Kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri. Ketujuh, menyediakan pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.

Peningkatan SDM di ASEAN Saat memberi sambutan, Budi menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pendidikan selalu berupaya meningkatkan sumber daya untuk kemajuan dunia kerja, khususnya menghadapi tantangan di tengah pandemi. Hal itu tak hanya berlaku di dalam negeri, namun juga di Asia Tenggara.

"Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan, melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga

162

sosial, maupun organisasi internasional untuk menjawab peluang dan tantangan dalam hal HRD," ujarnya.

Pertemuan itu disebut Budi diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, penyandang Disabilitas dan Kesejahteraan Sosial Vietnam (MOLISA) bersama ASEAN Secretariat. Tujuannya, membahas dan mengesahkan roadmap HRD for the Changing World of Work , di mana sebelumnya topik ini masuk pembahasan di tingkat pejabat senior bidang tenaga kerja dan bidang pendidikan pada 15 September lalu.

Roadmap HRD for the Changing World of Work yang telah disahkan pada pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on the HRD for the Changing of World yang diadopsi pada tingkat Menteri ASEAN, juga pada pimpinan tingkat tinggi yaitu ASEAN Leaders' Summit pada Juni silam.

"Hal ini merupakan hasil kerja para Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan ASEAN sekaligus merupakan capaian Pemerintah Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020," kata Budi.

Ministerial Conference on HRD for the Changing World of Work secara virtual dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja Vietnam Dao Ngoc Dung dan moderator Heiko Roehl, dihadiri oleh perwakilan dari Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Singapura, Philippina, Laos, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.

(rea).

163

Judul RI-China Bakal Teken Perjanjian Lindungi ABK dari Eksploitasi


Newstrend Perlindungan ABK

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200917162957-106-547769/ri-china-bakal-teken-perjanjian-lindungi-abk-dari-eksploitasi

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 18:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) China siap melakukan kerjasama MLA dan lain sebagainya

Ringkasan

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia dan China siap meneken kesepakatan Bantuan Hukum Timbal Balik ( Mutual Legal Assistance ), terkait maraknya kasus perlakuan buruk terhadap anak buah kapal ( ABK ) Indonesia yang bekerja di kapal China.

RI-CHINA BAKAL TEKEN PERJANJIAN LINDUNGI ABK DARI EKSPLOITASI

Jakarta - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia dan China siap meneken kesepakatan Bantuan Hukum Timbal Balik ( Mutual Legal Assistance ), terkait maraknya kasus perlakuan buruk terhadap anak buah kapal ( ABK ) Indonesia yang bekerja di kapal China.

"China siap melakukan kerjasama MLA dan lain sebagainya," ucap Retno dalam jumpa pers virtual, Kamis (17/9).

Selain itu Retno juga mengungkapkan bahwa para ABK WNI yang masih terdampar akan segera diupayakan untuk dipulangkan ke Indonesia.

Indonesia, kata Retno, menekankan masalah penyelesaian gaji ABK WNI yang belum dibayarkan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Retno pun menyatakan China akan menyusun standar bagi setiap pemilik kapal di negaranya mengenai penanganan jenazah ABK.

Adapun hal tersebut semuanya ia ungkapkan usai pelaksanaan forum komunikasi yang terjadi antara beberapa pihak Indonesia dengan China secara virtual pada Rabu (16/9) kemarin.

Tujuan dari komunikasi itu ada dua. Yang pertama adalah penyelesaian masalah yang saat ini ada, dan yang kedua adalah mencegah hal serupa terulang di kemudian hari.

164

Di pertemuan tersebut, dari Indonesia diwakilkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, serta Polri.

Sementara itu di pihak China mengutus Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Sumber Daya Manusia.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, Kemlu RI akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kementerian dan Lembaga terkait pada Jumat (18/9) besok.

Kasus perlakuan buruk terhadap ABK WNI yang bekerja di kapal ikan China beberapa kali terjadi. Pada awal Juli 2020, seorang ABK WNI meninggal setelah mengalami sakit dan mendapat perlakuan tidak manusiawi di tempatnya bekerja.

Pengelola Fisher Center, Laode Hardiani dalam rilisnya menyatakan pihaknya menerima aduan itu pada 8 Juli 2020, dan ABK WNI yang tewas bernama Yadi.

Kemudian pada 25 Agustus 2020 kejadian hampir sama terulang. Video empat ABK WNI yang mendapat perlakuan buruk di kapal China beredar di media sosial.

Empat WNI yang berada di kapal itu dilaporkan meminta pertolongan.

Akun itu mengungkapkan empat nama ABK WNI tersebut yakni Sukarto, Irgi Putra, Putra A. Napitupulu, dan Galih Ginanjar.

Dijelaskan dalam akun itu bahwa empat ABK WNI kerap mendapat perlakuan buruk selama bekerja, seperti tidak digaji dan penyiksaan fisik.

Selain itu, jam kerja mereka disebut tidak manusiawi. Yakni harus bekerja 20 jam dalam sehari, lalu makanan juga tidak memadai.

Dalam satu hari terkadang WNI tersebut bisa tidak diberikan makan.

(ndn/ayp).

165

Judul 1,7 Juta Pekerja Batal Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta



Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/1-7-juta-pekerja-batal-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-2-4-juta-1uDZkuOiZXH

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 18:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Lalu kami lakukan validasi lapis kedua, hasilnya data 12,8 juta yang valid. Ternyata ada 1,7 juta tidak valid artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan). 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop

negative - Haiyani (None) Jadi ada beberapa kendalanya memang. Di batch 1 misalnya ada 6.000-an rekening enggak valid, ada keterangannya rekening ditutup. Ada yang pasif rekeningnya atau tidak ada transaksi dalam masa tertentu Dan ini sudah kami kembalikan datanya. Nah tentu kami berharap berkomunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja

Ringkasan

BPJamsostek mencatat dari 15,7 juta pekerja yang ditargetkan menerima BLT subsidi gaji Rp 2,4 juta selama empat bulan, ada 1,7 juta pekerja yang gagal mendapatkannya. Sebab data mereka tidak sesuai dengan kriteria meski terdaftar di BPJamsostek.

1,7 JUTA PEKERJA BATAL DAPAT BLT SUBSIDI GAJI RP 2,4 JUTA

Create Story 1,7 Juta Pekerja Batal Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta kumparanBISNIS Konten Redaksi kumparan BPJamsostek mencatat dari 15,7 juta pekerja yang ditargetkan menerima BLT subsidi gaji Rp 2,4 juta selama empat bulan, ada 1,7 juta pekerja yang gagal mendapatkannya. Sebab data mereka tidak sesuai dengan kriteria meski terdaftar di BPJamsostek.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Agus Susanto menjelaskan, gagalnya 1,7 juta pekerja untuk mendapatkan subsidi gaji setelah pihaknya melakukan dua kali validasi. Kata dia, dari 14,7 juta rekening pekerja yang masuk, pihaknya melakukan validasi tahap pertama dengan pihak perbankan. Hasilnya, 14,5 juta rekening valid.

166

Dari situ juga, ada 133 ribu rekening yang masih diproses dan 3.000 rekening tidak valid. Lalu, dilakukan validasi tahap kedua yang hasilnya dari 14,5 juta rekening yang lolos di tahap pertama, hanya ada 12,8 juta yang valid. Data itu pun diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk dicek kelengkapannya . Hasilnya, ada 1,7 juta rekening tidak sesuai kriteria.

"Lalu kami lakukan validasi lapis kedua, hasilnya data 12,8 juta yang valid. Ternyata ada 1,7 juta tidak valid artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan). 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop," kata Agus dalam konferensi pers yang diadakan FMB9 secara virtual, Kamis (17/9).

Agus mengatakan dari 12,8 juta rekening yang sudah dicek kelengkapannya oleh Kemnaker, masih ada 1,2 juta yang masih harus diproses ulang atau sedang diperbaiki karena masih masuk dalam kriteria penerima. Data itu pun diserahkan Kemnaker ke BPJamsostek agar dikembalikan ke pemberi kerja.

Itu artinya, baru ada 11,8 juta rekening yang benar-benar memenuhi syarat hingga hari ini dan langsung diproses pencairannya yang dibagi dalam empat gelombang (batch). Gelombang pertama 2,5 juta pekerja sudah ditransfer akhir Agustus 2020. Gelombang kedua 3 juta pekerja, gelombang ketiga 3,5 juta pekerja, dan gelombang keempat 2,8 juta pekerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan untuk gelombang pertama pencairannya sudah 99,32 persen. Sedangkan gelombang dua 99,28 persen dan gelombang tiga sekitar 40,9 persen per 8 September 2020.

"Jadi ada beberapa kendalanya memang. Di batch 1 misalnya ada 6.000-an rekening enggak valid, ada keterangannya rekening ditutup. Ada yang pasif rekeningnya atau tidak ada transaksi dalam masa tertentu Dan ini sudah kami kembalikan datanya. Nah tentu kami berharap berkomunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja," ujar Haiyani .

Subsidi Gaji Pekerja BLT2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.280.

167

Judul BLT Rp600.000 Lama CairGegaraRekening Bermasalah

Nama Media okezone.com


Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/09/17/320/2279500/blt-rp600-000-lama-cair-gegara-rekening-bermasalah

Jurnalis Suparjo Ramalan,

Tanggal 2020-09-17 18:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Data (penerima manfaat) masuk BPJamsostek dan kemudian rekeningnya bermasalah. Ini yang kami minta tolong untuk segera memperbaiki melalui BPJamsostek

negative - Agus Susanto (Direktur BPJamsostek) Dari 14,5 juta rekening yang valid tersebut, ada 133.000 yang masih dalam proses, sementara ada 3.000 rekening yang tidak valid. Yg tidak valid ini kami konfirmasi kembali

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengungkapkan, salah satu kendala dalam pencairan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta ialah pada rekening bank penerima manfaat.

BLT RP600.000 LAMA CAIRGEGARAREKENING BERMASALAH

JAKARTA - Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengungkapkan, salah satu kendala dalam pencairan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta ialah pada rekening bank penerima manfaat.

"Data (penerima manfaat) masuk BPJamsostek dan kemudian rekeningnya bermasalah. Ini yang kami minta tolong untuk segera memperbaiki melalui BPJamsostek," ujar Haiyani dalam diskusi virtual, Kamis (17/9/2020).

Dia menyebut, dari batch satu pihaknya menemukan banyak data yang tidak valid, itu karena rekeningnya calon penerima sudah ditutup. Bahkan, ada yang rekeningnya pasif. Rekening yang dicatat tidak valid akan kembalikan kepada BPJamsostek dan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada pemberi kerja.

168

Persoalan rekening menjadi ranah perusahaan atau pemberi kerja bersama dengan BPJamsostek. Dia mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tenggat waktu selama 10 hari setelah pengembalian data untuk diperbaiki.

Dia berharap, perbaikan data rekening penerima manfaat BSU sesegera mungkin dilakukan. Sebab, tujuan dari program tersebut untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan perekonomian nasional (PEN).

Di kesempatan yang sama Direktur BPJamsostek Agus Susanto menuturkan, pihaknya telah melakukan validasi berlapis ihwal data calon penerima BSU. Sejauh ini, kata dia, data rekening bank yang telah tervalidasi mencapai 14,5 juta rekening.

"Dari 14,5 juta rekening yang valid tersebut, ada 133.000 yang masih dalam proses, sementara ada 3.000 rekening yang tidak valid. Yg tidak valid ini kami konfirmasi kembali," kata Agus.

169

Judul BPJS Ketenagakerjaan sudah kumpulkan 14,7 juta rekening calon penerima subsidi gaji



Halaman/URL https://keuangan.kontan.co.id/news/bpjs-ketenagakerjaan-sudah-kumpulkan-147-juta-rekening-calon-penerima-subsidi-gaji


Tanggal 2020-09-17 17:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Yang tidak valid ini kami kembalikan ke perusahaan untuk diverifikasi kembali

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Jadi total data nomor rekening yang sudah kami serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta nomor rekening

Ringkasan

Hingga 16 September 2020, BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan 14,7 juta nomor rekening calon penerima subsidi gaji.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menerangkan, setelah nomor rekening ini didapatkan, pihaknya melakukan validasi berlapis.

BPJS KETENAGAKERJAAN SUDAH KUMPULKAN 14,7 JUTA REKENING CALON PENERIMA SUBSIDI GAJI

JAKARTA.

Hingga 16 September 2020, BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan 14,7 juta nomor rekening calon penerima subsidi gaji.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menerangkan, setelah nomor rekening ini didapatkan, pihaknya melakukan validasi berlapis.

Pertama, dilakukan validasi dengan perbankan. Hasilnya, ada 14,5 juta data yang valid, 133.000 masih dalam proses dan ada 73.000 data yang tidak valid.

170

"Yang tidak valid ini kami kembalikan ke perusahaan untuk diverifikasi kembali," ujar Agus secara virtual, Kamis (17/9).

Selanjutnya, setelah proses validasi perbankan selesai, dilakukan kembali validasi lapis kedua. Dalam tahap ini validasi dilakukan dengan menyesuaikan data dengan kriteria dalam Permenaker 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

Hasilnya, terdapat 12,8 juta nomor rekening yang valid dan 1,7 juta tidak valid. Data ini tidak bisa dilanjutkan untuk diproses kembali karena tidak sesuai dengan kriteria.

Data tersebut pun divalidasi kembali untuk melihat kesamaan nama, NIK serta nomor rekening dan ketinggalan data. Hasilnya, ada 11,8 juta nomor rekening yang valid dan 955.000 rekening tidak valid.

Agus mengatakan, data yang sudah divalidasi tersebut diserahkan secara bertahap pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Tahap pertama sebanyak 2,5 juta diserahkan pada 24 Agustus, tahap kedua sebanyak 3 juta diserahkan pada 1 September, tahap ketiga sebanyak 3,5 juta pada 8 September dan tahap keempat sebanyak 2,8 juta pada 16 September.

"Jadi total data nomor rekening yang sudah kami serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta nomor rekening," kata Agus.

171

Judul Rekening Bermasalah Hambat Penyaluran BSU



Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/345702-rekening-bermasalah-hambat-penyaluran-bsu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 17:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (DIREKTUR Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Data (penerima manfaat) masuk BPJamsostek dan kemudian rekeningnya bermasalah. Ini yang kami minta tolong untuk segera memperbaiki melalui BPJamsostek

neutral - Haiyani Rumondang (DIREKTUR Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Di batch I ada data yang tidak valid, ternyata rekeningnya tutup, ada yang rekeningnya pasif, ada juga rekening tidak valid dan sudah kami kembalikan datanya. Kami berharap BPJamsostek mengomunikasikan kepada pemberi kerja

negative - Agus Susanto (Direktur BPJamsostek) Dari 14,5 juta rekening yang valid tersebut, ada 133.000 yang masih dalam proses, sementara ada 3.000 rekening yang tidak valid. Yang tidak valid ini kami konfirmasi kembali (kepada pemberi kerja)

Ringkasan

DIREKTUR Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengungkapkan, salah satu kendala dalam pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta ialah pada rekening bank penerima manfaat.

REKENING BERMASALAH HAMBAT PENYALURAN BSU

DIREKTUR Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengungkapkan, salah satu kendala dalam pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta ialah pada rekening bank penerima manfaat.

"Data (penerima manfaat) masuk BPJamsostek dan kemudian rekeningnya bermasalah. Ini yang kami minta tolong untuk segera memperbaiki melalui BPJamsostek," ujar Haiyani dalam diskusi virtual, Kamis (17/9).

172

BSU Harus Bisa Diperluas ke Pekerja Informal "Di batch I ada data yang tidak valid, ternyata rekeningnya tutup, ada yang rekeningnya pasif, ada juga rekening tidak valid dan sudah kami kembalikan datanya. Kami berharap BPJamsostek mengomunikasikan kepada pemberi kerja," sambungnya.

Persoalan rekening itu, kata Haiyani, merupakan ranah perusahaan pemberi kerja bersama dengan BPJamsostek. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tenggat waktu selama 10 hari setelah pengembalian data untuk diperbaiki.

Ia berharap perbaikan data rekening penerima manfaat BSU sesegera mungkin dilakukan. Sebab, tujuan dari program tersebut ialah untuk mengungkit daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Di kesempatan yang sama Direktur BPJamsostek Agus Susanto menuturkan, pihaknya telah melakukan validasi berlapis ihwal data calon penerima BSU. Sejauh ini, kata dia, data rekening bank yang telah tervalidasi mencapai 14,5 juta rekening.

"Dari 14,5 juta rekening yang valid tersebut, ada 133.000 yang masih dalam proses, sementara ada 3.000 rekening yang tidak valid. Yang tidak valid ini kami konfirmasi kembali (kepada pemberi kerja)," tuturnya.

Setelah validasi rekening bank dilakukan, lanjut Agus, pihaknya kembali memvalidasi data itu dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 14/2020 sebagai rujukannya. Hasilnya, hingga Rabu (17/9) terdapat 11,8 juta data yang tervalidasi.

11,8 juta data itu kemudian diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap, yakni pada batch I sebanyak 2,5 juta data, batch II 3 juta data, batch III 3,5 data dan teranyar batch IV sebanyak 2,8 juta data.

Adapun merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 14 September penyaluran subsidi batch I dan batch II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1% dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang. Sedangkan realisasi penyaluran tahap III baru akan terlihat dalam beberapa hari ke depan.

Program BSU hanya diperuntukkan kepada pekerja berpendapatan Rp5 juta ke bawah dan merupakan peserta aktif dari BPJamsostek. Program ini diagendakan berjalan selama 4 bulan dengan besaran subsidi yang diterima pekerja tiap bulannya sebesar Rp600 ribu. Akan tetapi pencairan dilakukan hanya dua kali dan dalam sekali penyaluran penerima BSU mendapatkan uang sebesar Rp1,2 juta.

Nantinya, data yang telah diverifikasi ulang akan diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan kepada bank penyalur. Selanjutnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun rekening bank swasta lainnya. (Mir/A-1).

173

Judul Pemerintah Target Salurkan Dana PEN Rp12,5 Triliun Hingga Akhir September 2020



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-target-salurkan-dana-pen-rp125-triliun-hingga-akhir-september-2020.html

Jurnalis Merdeka

Tanggal 2020-09-17 17:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) Sampai sekarang 7 minggu plus 4 hari bisa menyalurkan Rp87,58 triliun jadi kita harapkan ada Rp12,5 triliun lagi yang akan kita kejar sampai akhir september, supaya total target Rp 100 triliun penyaluran insentif ini bisa dilakukan oleh Satgas ekonomi dan diharapkan itu bisa mendukung atau mengarahkan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ini (Q3)

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) Pembiayaan korporasi masih agak lambat karena memang mereka sifatnya on time, bulan September ini akan ada beberapa yang dituangkan dan dalam skala besar bisa terealisasi sebesar Rp15 triliun dari pagu Rp53,60 triliun

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) Memang yang besar ada dua, di Kementerian ketenagakerjaan program subsidi gaji ini kalau semuanya bisa tersalurkan Rp7-Rp8 triliun sampai akhir September bisa kita salurkan, kedua banpres produktif ada sekitar Rp7-Rp8 triliun opportunity lagi yang bisa disalurkan

Ringkasan

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menargetkan bisa menyalurkan dana bantuan PEN sebesar Rp12,5 triliun hingga akhir September 2020. Dia mengharapkan, total dana tersalurkan bisa mencapai Rp100 triliun.

PEMERINTAH TARGET SALURKAN DANA PEN RP12,5 TRILIUN HINGGA AKHIR SEPTEMBER 2020

Merdeka.com - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menargetkan bisa menyalurkan dana bantuan PEN sebesar Rp12,5 triliun hingga akhir September 2020. Dia mengharapkan, total dana tersalurkan bisa mencapai Rp100 triliun.

174

"Sampai sekarang 7 minggu plus 4 hari bisa menyalurkan Rp87,58 triliun jadi kita harapkan ada Rp12,5 triliun lagi yang akan kita kejar sampai akhir september, supaya total target Rp 100 triliun penyaluran insentif ini bisa dilakukan oleh Satgas ekonomi dan diharapkan itu bisa mendukung atau mengarahkan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ini (Q3)," kata Budi dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9).

Dia merincikan, untuk program perlindungan sosial sudah terealisasi anggaran PEN sebesar 59 persen, UMKM 47,52 persen, sectoral K/l dan Pemda 24,46 persen, sementara untuk pembiayaan korporasi hingga saat ini realisasinya masih lambat.

"Pembiayaan korporasi masih agak lambat karena memang mereka sifatnya on time, bulan September ini akan ada beberapa yang dituangkan dan dalam skala besar bisa terealisasi sebesar Rp15 triliun dari pagu Rp53,60 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat optimis mendorong penyerapan dana PEN ini bisa ditingkatkan Rp12,5 triliun hingga akhir September ini menjadi Rp100 triliun dari sebelumnya Rp 87,5 triliun. Sehingga dengan percepatan selama 3 bulan dari Juli-September diharapkan bisa membantu dan menggenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal 3.

Budi menyebutkan, hal tersebut bisa tercapai jika dua program unggulan Pemerintah yakni Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa terealisasi sebesar Rp7-Rp8 triliun hingga akhir September, begitupun dengan Bantuan Presiden Produktif (Banpres Produktif) untuk pelaku usaha mikro bisa terserap sama sebesar Rp7-Rp8 triliunan.

Maka secara tidak langsung target Rp100 triliun penyaluran dana PEN di akhir September bisa tercapai. "Memang yang besar ada dua, di Kementerian ketenagakerjaan program subsidi gaji ini kalau semuanya bisa tersalurkan Rp7-Rp8 triliun sampai akhir September bisa kita salurkan, kedua banpres produktif ada sekitar Rp7-Rp8 triliun opportunity lagi yang bisa disalurkan," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].

175

Judul Download Surat Pernyataan 3 Kali Tak Lolos Kartu Prakerja, Kirim ke [email protected]


Newstrend Kartu Pra Kerja

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/download-surat-pernyataan-3-kali-tak-lolos-kartu-prakerja-kirim-ke-kepesertaanprakerjagoid

Jurnalis Sri Juliati

Tanggal 2020-09-17 17:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berikut link untuk men-download contoh surat pernyataan tiga kali tidak lolos seleksi Kartu Prakerja.

DOWNLOAD SURAT PERNYATAAN 3 KALI TAK LOLOS KARTU PRAKERJA, KIRIM KE [email protected]

Berikut link untuk men-download contoh surat pernyataan tiga kali tidak lolos seleksi Kartu Prakerja. Pendaftaran Kartu Prakerja kembali dibuka dan kini telah memasuki gelombang 9, Kamis (17/9/2020). Ini adalah dua kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin mendaftar Kartu Prakerja. Sebab gelombang 10 akan menjadi gelombang terakhir program tersebut pada tahun ini. Oleh karenanya, jangan sia-siakan dua kesempatan terakhir ini.

Kartu Prakerja Gelombang 9 Sudah Dibuka Hari Ini, Segera Login Lewat www.prakerja.go.id Cara Membuat Akun untuk Daftar Kartu Prakerja Gelombang 9, Akses www.prakerja.go.id, Simak Syaratnya Namun, bagi Anda yang sudah pernah mengikuti seleksi Kartu Prakerja dan tidak lolos sebanyak tiga kali, segeralah buat surat pernyataan.

Surat pernyataan tersebut menerangkan jika Anda telah tiga kali gagal mengikuti seleksi Kartu Prakerja. Oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, surat pernyataan itu dikirimkan melalui email ke [email protected]. Surat pernyataan gagal tiga kali tersebut juga harus ditandatangani di atas materai Rp 6 ribu. Setelah surat dikirim, Manajemen Pelaksana Prakerja akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Dikutip dari akun Instagram prakerja.go.id, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memberikan contoh surat pernyataan.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Telah Dibuka, Ini Syarat & Cara Daftar di www.prakerja.go.id LOGIN www.prakerja.go.id untuk Daftar Kartu Prakerja Gelombang 9, Berikut Syarat dan Panduannya Berikut contoh format surat pernyataan gagal tiga kali sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari akun Instagram resmi Kartu Prakerja: Surat Pernyataan Saya yang bertanda tangan di baawah ini:

Nama (sesuai eKTP): ........................................................

mailto:[email protected]

176

NIK (sesuai eKTP): ........................................................

Alamat (sesuai eKTP): ........................................................

No Telepon (yang dipakai saat mendaftar Kartu Prakerja): ........................................................

Email (yang dipakai saat mendaftar Kartu Prakerja): ........................................................

dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:

1. saya adalah Warga Negara Indonesia;

2. saya tidak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

3. saya tidak sedang mengikuti pendidikan formal (sekolah/kuliah); 4. saya bukan merupakan salah satu dari kelompok berikut:

a. Pejabat Negara;

b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Aparatur Sipil Negara (PNS dan P3K);

d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

e Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Kepala Desa dan perangkat desa.

g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

5. saya bukan penerima bantuan sosial dan Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun Penerima Bantuan luran (P81) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; dan 6. saya telah melakukan pendaftaran sebagai calon penerima Kartu Prakerja dengan cara daring (online) meialui situs resmi Program Kartu Prakerja (www.prakerja.go.id) sebanyak minimal 3 (tiga) kali berturut-turut namun belum berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat.

........................- .................... 2020

Materai Rp 6.000

........................................................

Berikut link untuk men-download contoh format surat pernyataan gagal tiga kali LINK .

Tata Cara Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 8 Berikut tata cara pendaftaran Kartu Prakerja yang Tribunnews.com kutip dari halaman frequently asked questions (FAQ) prakerja.go.id:

1. Membuat akun Prakerja - Masuk ke situs www.prakerja.go.id - Pilih menu Daftar Sekarang - Masukan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baru - Cek email masuk dari akun Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email - Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs Prakerja

2. Pendaftaran Kartu Prakerja - Setelah berhasil daftar akun dan login, Anda akan masuk ke dashboard akun.

177

- Pada bagian verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir Anda sesuai yang tertera di KTP, lalu klik Berikutnya.

- Lengkapi data diri dan unggah foto KTP - Lakukan verifikasi nomor handphone - Klik Kirim - Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke No HP Anda. Klik Verifikasi.

- Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar - Isi sampai selesai, jika sudah selesai klik Oke.

- Berikutnya, Anda wajib melakukan Tes Motivasi & Kemampuan Dasar - Klik Mulai Tes Sekarang - Setelah mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi. Mohon menunggu sekitar 5 menit. Jika setelah 5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.

- Pendaftaran Anda sedikit lagi selesai dan Anda tinggal ikut seleksi Gelombang. Pilih Gelombang yang Anda inginkan disesuaikan dengan domisili kamu, lalu klik Gabung - Selanjutnya akan muncul konfirmasi pilihan Gelombang kamu. Bila sudah sesuai, klik Ya, Gabung - Setelah mengisi Gelombang, akan muncul Persetujuan Kartu Prakerja yang berisi beberapa pernyataan. Anda harus klik Saya menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya.

- Tahap pendaftaran Selesai - Selanjutnya Anda akan menerima notifikasi apakah Anda lolos melalui SMS setelah penutupan Gelombang.

Syarat utama Berikut 3 syarat utama mendaftar Kartu Prakerja, dilansir laman prakerja.go.id: 1. WNI

2. Minimal berusia 18 tahun

3. Sedang tidak menempuh pendidikan formal Untuk diketahui, Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

Dilansir laman resmi Kartu Prakerja, program ini tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan, dan pegawai.

Semua WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar.

Manfaat Kartu Prakerja

1. Pelatihan Anda dapat mengikuti pelatihan dan bayar menggunakan Kartu prakerja baik online maupun offline.

2. Sertifikat Pelatihan Mendapat sertifikat pelatihan yang diakui baik pelatihan yang online ataupun offline.

3. Insentif Setiap peserta akan mendapat bantuan sebesar Rp 3.550.000.

Insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif paska pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

Kemudian, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

178

Judul Bantuan Subsidi Upah Karyawan Gelombang 3 Sudah Cair, Berikut Syarat dan Tata Cara Penyalurannya



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/bantuan-subsidi-upah-karyawan-gelombang-3-sudah-cair-berikut-syarat-dan-tata-cara-penyalurannya

Jurnalis Oktaviani Wahyu Widayanti

Tanggal 2020-09-17 17:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada karyawan swasta terdampak Covid-19. Bantuan subsidi upah ini telah memasuki gelombang 3, dan sudah memasuki proses penyaluran kepada karyawan.

BANTUAN SUBSIDI UPAH KARYAWAN GELOMBANG 3 SUDAH CAIR, BERIKUT SYARAT DAN TATA CARA PENYALURANNYA

Pemerintah memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada karyawan swasta terdampak Covid-19.

Bantuan subsidi upah ini telah memasuki gelombang 3, dan sudah memasuki proses penyaluran kepada karyawan.

Dilansir dari Instagram Kemnaker, program Bantuan Subsidi Upah Karyawan gelombang 3 sudah cair.

Dilansir dari Instagram @kemnaker , berikut tata cara penyaluran atau pemberian dana Bantuan Subsidi Upah kepada Karyawan:

1. Data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pihak BPJS ketenagakerjaan kemudian melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.

3. Kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Manaker dengan melampirkan: - Berita acara - Surat pernyataan mengenai kebenaran atau kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

179

4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan.

5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

6. KPPN menyalurkan bantuan pemerintah ke bank penyalur (Bank Himpunan Milik Negara/Himbara: Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan Bank BTN) 7. Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan dilakukan secara bertahap.


9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran, sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

10. Penyalur bantian pemerintah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPA dengan bank penyalur.

11. Apabila pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Dalam hal penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat namun menerima bantuan pemerintah, penerima bantuan tersebut wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara.

Sejak Selasa (8/9/2020) hingga kini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan sejumlah 9 juta data calon penerima bantuan subsidi upah kepada Kemnaker, terhitung dari gelombang pertama hingga gelombang ketiga.

Berikut rincian data calon penerima subsidi gaji dari Tahap 1 - Tahap 3: - Data Tahap 1 sebanyak 2,5 Juta - Data Tahap 2 sebanyak 3 Juta - Data Tahap 3 sebanyak 3,5 Juta BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, terdapat 1,6 juta data yang tidak valid, karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan Kemnaker.

Data yang tidak valid tersebut terdiri dari 62 persen karyawan yang upahnya melebihi Rp 5 juta dan 38 persen karyawan terdaftar kepesertaan di atas bulan Juni 2020.

Sementara pencairan dana BLT gelombang pertama dan kedua sudah dalam proses pengiriman ke nomor rekening masing-masing pekerja.

Dilansir Instagram @kemnaker , Kementerian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya masih memproses seluruh data calon penerima bantuan subsidi gaji.

Ia juga meminta agar seluruh pekerja yang sudah sesuai dengan kriteria, tetap sabar, karena pihaknya masih perlu melakukan pengecekan ulang agar tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tambahan subsidi gaji diberikan kepada pegawai dan perusahaan yang rajin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan subsidi gaji tersebut merupakan bentuk dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja atau buruh, untuk tujuan melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi prakerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

180

Pemerintah berharap agar penerima dapat memanfaatkan bantuan subsidi gaji ini untuk berbelanja produk-produk lokal dan UMKM.

Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 600.000 untuk 4 bulan pada karyawan yang terdampak Covid-19.

Pekerja atau buruh akan menerima bantuan dana yang dibayarkan tiap dua bulan.

Pada proses penyaluran dana bantuan subsidi upah untuk karyawan swasta, diproses pihak Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebelum sampai pada rekening para pekerja, pihak Kemnaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian pihaknya akan melakukan pengecekan data ulang.

Baru kemudian dana tersebut langsung diserahkan kepada KPPN, lalu disampaikan ke bank Himbara sebagai penyalur program subsidi upah, dan terakhir bank himbara akan mengirimkan dana tersebut langsung ke nomor rekening para pekerja.

BPJS Kesehatan Ajak Mahasiswa dan Akademisi Edukasi Masyarakat tentang JKN-KIS Perhatikan Ciri Notifikasi Konfirmasi SMS Resmi BPJS Ketenagakerjaan Pencairan BLT Rp 1,2 Juta Berikut Syarat Mendapatkan Subsidi 600.000 dari Pemerintah: - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan - Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan - Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5.000.000 sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan - Pekerja/Buruh penerima upah - Memiliki rekening bank yang aktif - Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja - Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

- Bukan karyawan BUMN dan PNS Cara Mengecek Data Kepesertaan BPJAMSOSTEK :

1. Aplikasi BPJSTK Mobile Aplikasi BPJSTK Mobile dapat diunduh di Android, iOS, dan BlackBerry.

Peserta BPJAMSOSTEK bisa mengunduh aplikasi BPJSTK Mobile secara gratis.

Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu.

Registrasi tersebut untuk mendapatkan PIN.

Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.

2. Cek Melalui Laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id Anda bisa mengecek status kepesertaan BPJAMSOSTEK melalui laman resmi sso.bpjsketenagakerjaan.go.id .

3. SMS Ke 2757 Untuk mengecek kepesertaan BPJAMSOSTEK, Anda bisa mengirim pesan SMS ke nomor 2757.

Namun sebelumnya, peserta BPJAMSOSTEK harus mendaftar via SMS dengan mengetik: Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) Kirim ke 2757.

Setelah terdaftar, peserta bisa mengirim pesan dengan format SALDO (spasi) no peserta, lalu kirim ke 2757.

Segera Cek Rekeningmu, Subsidi Gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap III Sudah Cair Hari Rabu Ini BPJS Kesehatan Optimalkan Pelayanan Non Tatap Muka Dengan "Pandawa" Bagi mereka

181

yang memenuhi syarat, bantuan subsidi akan ditransfer langsung ke rekening pekerja yang telah memenuhi kriteria.

Pekerja tak perlu mendatangi kantor BPJAMSOSTEK.

Bantuan ini akan disalurkan dalam dua tahap, dan BSU tahap pertama akan disalurkan pada kuartal III 2020.

Sedangkan BSU tahap kedua akan disalurkan pada kuartal IV 2020.

Diperkirakan sekitar 13,8 juta pekerja formal yang memenuhi syarat akan menerima bantuan ini.

Total anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 33,1 triliun.

Kementerian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menghimbau kepada para pekerja yang menjadi caon penerima subsidi gaji, untuk menyampaikan rekening yang masih aktif.

Ia juga menghimbau agar para pekerja menghindari penyerahan nomer rekening dobel, karena menurutnya ini sangat menyulitkan pihaknya.

182

Judul Subsidi Gaji belum Cair? Ini Penjelasan Kemnaker



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359095/subsidi-gaji-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker


Tanggal 2020-09-17 17:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)) Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)) Sebelum KPA secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran maka kelengkapan ini sangat penting. Kemudian diteruskan atau diminta dicairkan itu harus melalui kementerian keuangan KPPN

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)) Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos), Kemnaker, Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dianggap lambat.

SUBSIDI GAJI BELUM CAIR? INI PENJELASAN KEMNAKER

Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos), Kemnaker, Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji dianggap lambat.

183








Namun ia menegaskan bukan berarti bank non himbara sangat lambat penyalurannya, melainkan setiap bank memiliki regulasi masing-masing, paling lama pencairan bank non himbara sekitar 1-2 hari sejak disalurkan dibanding bank Himbara.

184

Judul Begini Mekanisme Validasi Data hinga Pencairan Subsidi Gaji



Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/167890/15/begini-mekanisme-validasi-data-hinga-pencairan-subsidi-gaji-1600337384

Jurnalis Binti Mufarida

Tanggal 2020-09-17 17:31:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker) Bahwa ada masa paling lama empat hari dilakukan pengecekan. Khawatir, walaupun sudah dilakukan validasi dan juga verifikasi mana tahu ada yang tidak lengkap datanya sehingga empat hari paling lama dilakukan pencairan

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker) Data yang sudah diserahkan oleh BP Jamsostek kemudian kami validasi di internal Ketenagakerjaan. Jadi kalau tadi divalidasi secara berlapis, nah kami melakukan pengecekan. Ada unit yang bertanggung jawab terhadap data melakukan pengecekan kelengkapan data tadi

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan proses pencairan program subsidi gaji pegawai swasta di bawah 5 juta rupiah paling lama empat hari setelah data penerima diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

BEGINI MEKANISME VALIDASI DATA HINGA PENCAIRAN SUBSIDI GAJI

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan proses pencairan program subsidi gaji pegawai swasta di bawah 5 juta rupiah paling lama empat hari setelah data penerima diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Bahwa ada masa paling lama empat hari dilakukan pengecekan. Khawatir, walaupun sudah dilakukan validasi dan juga verifikasi mana tahu ada yang tidak lengkap datanya sehingga empat hari paling lama dilakukan pencairan," tutur Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker, Haiyani Rumondang dalam diskusi daring Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa? Kamis (17/9/2020).( ) Haiyani menjelaskan data yang sudah diserahkan BP Jamsostek langsung diperiksa atau divalidasi

185

kelengkapannya di internal Kemenaker. "Data yang sudah diserahkan oleh BP Jamsostek kemudian kami validasi di internal Ketenagakerjaan. Jadi kalau tadi divalidasi secara berlapis, nah kami melakukan pengecekan. Ada unit yang bertanggung jawab terhadap data melakukan pengecekan kelengkapan data tadi," tuturnya.

Pengecekan ini, kata Haiyani dilakukan sebelum proses akhir oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan proses pencairan. Jadi kalau sudah dilakukan pengecekan oleh BP Jamsostek, kemudian kami cek sesuai prosedur dari Pusat Data kami, kemudian dilanjutkan ke KPA, KPA itu melalui kami tentunya. Jadi seperti itu proses dilakukan perintah dalam pencairannya," katanya.( ) "Sebenarnya setelah pengecekan dan validasi, kami sebenarnya hanya melakukan proses kelengkapannya. Jadi bukan melakukan validasi pertama tadi di BPJS. Tentunya ini dilakukan sebelum KPA ada secara teknis melakukan perintah pembayaran, sehingga kelengkapan ini sangat penting," tegasnya.

(dam).

186

Judul Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Calon Penerima BSU Tahap IV



Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qgssyx457/kemnaker-terima-28-juta-data-calon-penerima-bsu-tahap-iv

Jurnalis Fuji Pratiwi

Tanggal 2020-09-17 17:25:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan proses tahap IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan pengecekan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Tahap III sudah kita mulai transfer sejak kemarin untuk 3,5 juta pekerja

Ringkasan

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap IV dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan melakukan pemeriksaan ulang data tersebut.

KEMNAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA BSU TAHAP IV

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap IV dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan melakukan pemeriksaan ulang data tersebut.

"Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan proses tahap IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan pengecekan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menemui penerima BSU di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/9).

Sesuai petunjuk teknis penyerahan BSU, Kemnaker memiliki waktu maksimal empat hari untuk melakukan pemeriksaan ulang data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Setelah melakukan pemeriksaan data, Kemnaker kemudian akan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicairkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.

187

Dengan penambahan 2,8 juta data untuk tahap IV tersebut maka total terdapat 11,8 juta pekerja sudah dan akan menerima subsidi gaji. Rinciannya, tahap I diberikan ke 2,5 juta orang, tahap II ke 3 juta orang, dan tahap III ke 3,5 juta orang.

Pemerintah sebelumnya menargetkan 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta akan menerima subsidi upah tersebut. Untuk tahap III proses penyerahan BSU dengan total Rp 1,2 juta untuk dua bulan itu sudah mulai dilaksanakan prosesnya pada pekan ini.

"Tahap III sudah kita mulai transfer sejak kemarin untuk 3,5 juta pekerja," ucap Ida.

Menurut data Kemnaker, sampai dengan 14 September 2020 penyaluran subsidi tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang.

188

Judul Data Terbaru: 11,8 Juta Rekening Layak Terima Subsidi Gaji



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359061/data-terbaru-118-juta-rekening-layak-terima-subsidi-gaji


Tanggal 2020-09-17 17:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) BP Jamsostek lakukan validasi bank diperoleh 14,5 juta, dalam prosesnya terdapat 73 ribu nomor rekening tidak valid. Kemudian validasi selanjutnya sesuai kriteria Permenaker diperoleh 12,8 juta rekening, sehingga sebanyak 1,7 juta rekening tidak bisa dilanjutkan atau kita drop

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Sehingga total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Apabila sesuai dengan kriteria Permenaker maka secara otomatis akan ditransfer, tinggal menunggu saja harap sabar proses transfernya karena kita melakukan secara bertahap

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kita menerima data baru dari BPJS ketenagakerjaan 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat ini akan kita proses sesuai juklaknya (petunjuk pelaksanaan), mulai hari ini kita akan melakukan ceklis untuk 4 hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diberikan BPJS ketenagakerjaan

Ringkasan

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat per 16 September 2020 sudah terkumpul 11,8 juta nomor rekening yang saat ini dalam tahap penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dengan total Rp 2,4 juta.

DATA TERBARU: 11,8 JUTA REKENING LAYAK TERIMA SUBSIDI GAJI

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat per 16 September 2020 sudah terkumpul 11,8 juta nomor rekening yang saat ini dalam tahap penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dengan total Rp 2,4 juta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, tahapan validasi data calon penerima bantuan BSU per 16 September telah diperoleh 14,7 nomor rekening yang kemudian divalidasi melalui Bank dan diperoleh 14,5 juta rekening.

189

"BP Jamsostek lakukan validasi bank diperoleh 14,5 juta, dalam prosesnya terdapat 73 ribu nomor rekening tidak valid. Kemudian validasi selanjutnya sesuai kriteria Permenaker diperoleh 12,8 juta rekening, sehingga sebanyak 1,7 juta rekening tidak bisa dilanjutkan atau kita drop," kata Agus dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9/2020).

Kemudian, validasi dilanjutkan pada tahap validasi nomor rekening dan ketunggalan maka diperoleh 11,8 juta nomor rekening yang valid sesuai kesamaan nama antara NIK dan rekening, di mana 1 peserta akan disalurkan bantuan ke 1 rekening. Lanjutnya, BP Jamsostek telah memberikan data nomor rekening kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 4 tahap. Di mana data calon penerima bantuan subsidi upah gelombang 1 tanggal 24 Agustus 2020 sebanyak 2,5 juta, tahap kedua 1 September 2020 sebanyak 3 juta, tahap 3 8 September 2020 3,5 juta, tahap 4 16 September 2020 sebanyak 2,8 juta nomor rekening.

"Sehingga total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta," ujarnya.

Ia menegaskan subsidi gaji ini berupa penghargaan kepada BP Jamsostek yang patuh dan giat mengiur BPJS Ketenagakerjaan. Demikian ia menyebut peserta yang penasaran apakah mendapatkan BSU atau tidak, bisa mengakses website resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek, jika memang terdaftar maka peserta cukup sabar dalam menunggu proses transfer dana subsidi gaji .

"Apabila sesuai dengan kriteria Permenaker maka secara otomatis akan ditransfer, tinggal menunggu saja harap sabar proses transfernya karena kita melakukan secara bertahap," pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data rekening baru calon peserta yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan, untuk tahap 4.





Selanjutnya, Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening Bank swasta lainnya. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan transfer tahap I kepada 2,5 juta peserta, tahap II kepada 3 juta peserta, dan tahap III kepada 3,5 juta peserta penerima BSU.

Adapun terkait dengan realisasi penyaluran, data Kemnaker per 14 September 2020 menunjukkan penyaluran subsidi gaji tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang.

190

Judul Soal BSU, Menaker Ingatkan Sanksi Jika Perusahaan Beri Data Karyawan Tak Benar



Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/167868/15/soal-bsu-menaker-ingatkan-sanksi-jika-perusahaan-beri-data-karyawan-tak-benar-1600337384


Tanggal 2020-09-17 17:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziah (Menaker) Saat ini data yang diterima dari tahap satu hingga ketiga, sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima. Sebagian lain masih dalam proses

negative - Ida Fauziah (Menaker) Saya minta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa berkomunikasi dengan para stakeholders sehingga kendala penyaluran subsidi itu dapat diminimalkan. Terdapat duplikasi, rekening sudah tidak aktif, rekening pasif, tidak valid, telah dibekukan, tidak sesuai NIK maupun tidak terdaftar

Ringkasan

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta terus disalurkan. Di tahap pertama pada 24 Agustus, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 2,5 juta nomor rekening.

SOAL BSU, MENAKER INGATKAN SANKSI JIKA PERUSAHAAN BERI DATA KARYAWAN TAK BENAR

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta terus disalurkan. Di tahap pertama pada 24 Agustus, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 2,5 juta nomor rekening.

Disusul pada tahap kedua yaitu 1 September sebanyak 3 juta dan gelombang ketiga berjumlah 3,5 juta penerima. "Saat ini data yang diterima dari tahap satu hingga ketiga, sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima. Sebagian lain masih dalam proses," tutur Menaker Ida Fauziah dalam diskusi daring, Kamis (17/9/2020).

( ( Hingga 7 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan ke 2.311.237 nomor rekening atau 92,45% dari total 2,5 juta calon penerima tahap pertama. Tahap kedua, subsidi yang tersalurkan sebanyak 1.386.059 nomor atau 46,2% dari total 3 juta calon penerima. Bila dikalkulasikan, total

191

yang sudah menerima BSU tersebut sebagai 3.697.296 orang. "Saya minta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa berkomunikasi dengan para stakeholders sehingga kendala penyaluran subsidi itu dapat diminimalkan. Terdapat duplikasi, rekening sudah tidak aktif, rekening pasif, tidak valid, telah dibekukan, tidak sesuai NIK maupun tidak terdaftar," jelasnya.

Sebagai informasi, setiap pekerja yang menerima BSU akan mendapat dana sebesar Rp600.000 selama 4 bulan atau total Rp2,4 juta. Adapun penyalurannya dilakukan bertahap dua kali yaitu setiap dua bulan sehingga yang nominal yang diterima sebesar Rp1,2 juta.

(cip).

192

Judul Alasan Subsidi Gaji ke Nomor Rekening Bank Swasta Lebih Lama Diterima



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/alasan-subsidi-gaji-ke-nomor-rekening-bank-swasta-lebih-lama-diterima.html

Jurnalis Merdeka

Tanggal 2020-09-17 17:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan

neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Sebelum KPA secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran maka kelengkapan ini sangat penting. Kemudian diteruskan atau diminta dicairkan itu harus melalui kementerian keuangan KPPN

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dianggap lambat. Salah satunya karena calon penerima menggunakan rekening non bank BUMN atau Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

193

ALASAN SUBSIDI GAJI KE NOMOR REKENING BANK SWASTA LEBIH LAMA DITERIMA

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dianggap lambat. Salah satunya karena calon penerima menggunakan rekening non bank BUMN atau Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Dirinya menyebut penyaluran akan lebih cepat jika nomor rekening peserta penerima BSU menggunakan salah satu bank Himbara. Sementara untuk bank di luar Bank Himbara, tentunya prosesnya sedikit lebih lama karena pihaknya harus menyalurkan secara bertahap ke masing-masing bank yang bersangkutan.

"Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan," jelasnya dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9).

Namun, dia menegaskan bukan berarti bank non himbara sangat lambat penyalurannya, melainkan setiap bank memiliki regulasi masing-masing. Paling lama pencairan bank non himbara sekitar 1-2 hari sejak disalurkan dibanding bank Himbara.

Faktor Lain Selain itu, Kemnaker juga perlu melakukan validasi kelengkapan terlebih dahulu setelah mendapatkan data nomor rekening calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun di BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan validasi secara berlapis, Kemnaker secara internal tetap perlu memastikan kembali data tersebut memang valid dan tepat sasaran.

"Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan," kata Haiyani.

Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Kemnaker, barulah data diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah/gaji kepada Bank Penyalur.


Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6 [bim] Subsidi Gaji Tahap III Sudah Ditransfer ke 3,5 Juta Pekerja Faktor Lain.

194

Judul BP Jamsostek Telah Serahkan 11,8 Juta Nomor Rekening Penerima Subsidi Gaji ke Kemenaker



Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/167862/15/bp-jamsostek-telah-serahkan-118-juta-nomor-rekening-penerima-subsidi-gaji-ke-kemenaker-1600337368

Jurnalis Binti Mufarida

Tanggal 2020-09-17 17:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek )) Total data nomor rekening yang sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta nomor rekening

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek )) Data terakhir per 16 September 2020, data rekening bank yang kami terima sejumlah 14,7 juta rekening. Dari 14,7 juta rekening yang masuk ke kita, kami lakukan validasi. Sehingga kita dapatkan 14,5 juga rekening yang sudah valid

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek )) Kemudian sekitar 12,8 juta valid sesuai dengan Permenaker, sementara sebanyak 1,7 juta tidak valid tidak sesuai dengan Permenaker. 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan. Sehingga saat ini ada sebanyak 11,8 juta nomor rekening

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek )) Gelombang pertama disalurkan pada 24 Agustus 2020 sebanyak 2,5 juta. Gelombang kedua pada 1 September 2020 sebanyak 3 juta. Gelombang ketiga pada 8 September 2020 sebanyak 3,5 juta, dan gelombang keempat pada 16 September 2020 sebanyak 2,8 juta

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek )) Yang pertama adalah Warga Negara Indonesia, kemudian terdaftar atau aktif sebagai program BPJS Ketenagakerjaan kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Upah terakhir di bawah 5 juta dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Kemudian memiliki rekening bank yang aktif

Ringkasan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ), Agus Susanto mengatakan hingga 16 September 2020 data penerima program subsidi gaji pegawai swasta di bawah 5 juta rupiah yang sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) sebanyak 11,8 juta.

195

BP JAMSOSTEK TELAH SERAHKAN 11,8 JUTA NOMOR REKENING PENERIMA SUBSIDI GAJI KE KEMENAKER

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ), Agus Susanto mengatakan hingga 16 September 2020 data penerima program subsidi gaji pegawai swasta di bawah 5 juta rupiah yang sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) sebanyak 11,8 juta.

"Total data nomor rekening yang sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta nomor rekening," ungkap Agus dalam diskusi daring Bantuan Subsidi Upah dan Pra-Kerja, Untuk Siapa?, Kamis (17/9/2020).

Agus mengatakan per 16 September 2020, data rekening bank yang telah diterima BP Jamsostek sebanyak 14,7 juta rekening. Namun, setelah validasi menjadi 11,8 juta yang telah diserahkan kepada Kemenaker.

"Data terakhir per 16 September 2020, data rekening bank yang kami terima sejumlah 14,7 juta rekening. Dari 14,7 juta rekening yang masuk ke kita, kami lakukan validasi. Sehingga kita dapatkan 14,5 juga rekening yang sudah valid," kata Agus.

Setelah lolos dari validasi, lanjut Agus, kemudian divalidasi lapis kedua berdasarkan kriteria syarat utama penerima. "Kemudian sekitar 12,8 juta valid sesuai dengan Permenaker, sementara sebanyak 1,7 juta tidak valid tidak sesuai dengan Permenaker. 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan. Sehingga saat ini ada sebanyak 11,8 juta nomor rekening," jelasnya.

Agus menuturkan dari 11,8 juta nomor rekening yang telah diserahkan kepada Kemnaker kemudian disalurkan bantuan dalam empat batch atau empat gelombang. "Gelombang pertama disalurkan pada 24 Agustus 2020 sebanyak 2,5 juta. Gelombang kedua pada 1 September 2020 sebanyak 3 juta. Gelombang ketiga pada 8 September 2020 sebanyak 3,5 juta, dan gelombang keempat pada 16 September 2020 sebanyak 2,8 juta," papar Agus.

( Agus pun menjelaskan syarat utama yang berhak mendapatkan program ini. "Yang pertama adalah Warga Negara Indonesia, kemudian terdaftar atau aktif sebagai program BPJS Ketenagakerjaan kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Upah terakhir di bawah 5 juta dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Kemudian memiliki rekening bank yang aktif," jelasnya.

(kri)

196

Judul Subsidi Gaji Tahap IV, Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Calon Penerima



Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/09/17/171123826/subsidi-gaji-tahap-iv-kemnaker-terima-28-juta-data-calon-penerima

Jurnalis Ade Miranti Karunia

Tanggal 2020-09-17 17:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mudah-mudahan batch keempat ini kita akan proses sesuai dengan juklaknya (petunjuk pelaksanaan)

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mulai hari ini, kami akan melakukan checklist untuk 4 hari kerja. Kami akan melihat kesesuaian data dari BPJS Ketenagakerjaan

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kemarin kita serahkan kepada Kemnaker data gelombang keempat. Gelombang pertama 2,5 juta, gelombang kedua 3 juta, gelombang ketiga 3,5 juta, gelombang keempat 2,8 juta sehingga total data yang sudah kita serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta nomor rekening bank

Ringkasan

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data calon penerima subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap IV sebanyak 2,8 juta pekerja yang memenuhi kriteria Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.

SUBSIDI GAJI TAHAP IV, KEMNAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data calon penerima subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap IV sebanyak 2,8 juta pekerja yang memenuhi kriteria Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.

"Mudah-mudahan batch keempat ini kita akan proses sesuai dengan juklaknya (petunjuk pelaksanaan)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Sejak menerima data tersebut, pemerintah akan melakukan pengecekan data selama 4 hari masa kerja.

197

hal itu dilakukan sebelum dana subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan disalurkan kepada calon penerima.

"Mulai hari ini, kami akan melakukan checklist untuk 4 hari kerja. Kami akan melihat kesesuaian data dari BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan data calon penerima subsidi gaji yang telah diserahkan kepada Kemnaker sudah mencapai total 11,8 juta pekerja.

"Kemarin kita serahkan kepada Kemnaker data gelombang keempat. Gelombang pertama 2,5 juta, gelombang kedua 3 juta, gelombang ketiga 3,5 juta, gelombang keempat 2,8 juta sehingga total data yang sudah kita serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta nomor rekening bank," paparnya.

Pemerintah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk bantuan subsidi gaji /upah yang akan disalurkan kepada 15,7 calon penerima dengan kriteria berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Selain itu calon penerima subsidi gaji juga harus aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memiliki nomor rekening yang aktif.

Pada akhir September, subsidi gaji ini ditargetkan akan rampung penyalurannya. Adapun besaran subsidi gaji yang diterima calon penerima untuk sekali penyaluran sebesar Rp 1,2 juta untuk dua bulan.

Program subsidi gaji akan diberikan selama 4 bulan. Artinya, total penyaluran subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta.

Pemerintah pun telah memutuskan untuk melanjutkan program subsidi gaji ini tahun depan. Namun dengan pertimbangan hasil evaluasi penyaluran subsidi gaji pada tahun ini.

.

198

Judul Selesai dengan Tahap 3, Kemnaker Siap Salurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 4



Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01750514/selesai-dengan-tahap-3-kemnaker-siap-salurkan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-tahap-4


Tanggal 2020-09-17 17:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami telah menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2,8 juta data calon penerima. Mudah mudahan batch 4 ini sesuai dengan juklaknya dan mulai hari ini sudah dilakuakn check list

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami sudah transfer sejak kemarin untuk bantuan tahap 3

Ringkasan

Setelah selesai mencairkan dana BLT tahap 3, Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ) siap meyalurkan BLT tahap 4 subsidi upah pekerja di bawah gaji Rp5 juta.

SELESAI DENGAN TAHAP 3, KEMNAKER SIAP SALURKAN BLT BPJS KETENAGAKERJAAN TAHAP 4

Setelah selesai mencairkan dana BLT tahap 3, Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ) siap meyalurkan BLT tahap 4 subsidi upah pekerja di bawah gaji Rp5 juta.

Data rekening penerima dari BPJS Ketenegakerjaan, ada 4 sebanyak 2,8 pekerja yang akan menerima BLT Tahap 4.

Kemnaker pun tinggal proses pemeriksaan ulang kemudian dana BLT tahap 4 subsidi upah siap disalurkan kembali.

"Kami telah menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2,8 juta data calon penerima. Mudah mudahan batch 4 ini sesuai dengan juklaknya dan mulai hari ini sudah dilakuakn check list," ujar Menaker Ida Fauziyah saat menemui salah satu penerima subsidi upah di Cikarang, Kamis 17 September 2020 Menurut petunjuk teknis Kemnaker memiliki waktu maksimal 4 hari untuk melakukan pemeriksaan ulang atau check list data tahp 4 sebanyak 2,8 juta calon penerima dari BPJS Ketenagkerjaan.

199

Setelah proses pemeriksaan ulang selesai, lalu Kemnaker menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicairkan oleh bank Penyalur yang tergabung dalam Himbara (Himpuan Bank Bank Negara).

Sebagaimana diberitakan Jakpusnews.com dalam artikel, " Belum Dapat BLT? Sabar, Kemnaker Siap Salurkan Lagi BLT Tahap 4 Kepada 2,8 Juta Penerima " , penambahan 2,8 juta data calon penerima BLT subsidi upah tahap 4, maka Total keseluruhan sudah menacapai 11,8 juta pekerja penerima BLT atau Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Pemerintah melalui Kemnaker menargetkan 15,7 juta pekerja menerima BLT Subsidi Upah sebagai salah satu upaya stimulus Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebelumnya, penyaluran BLT tahap 3 sudah selesai dan measuki proses tansfer selama 2 hari kerja.

"Kami sudah transfer sejak kemarin untuk bantuan tahap 3," ujar Menaker Ida.

Penerima bantuan subsidi upah ini diharapkan dapat memanfaarkan dananya dengan maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Namun Kemnaker menekankan untuk membeli produk produk loka dalam negeri.***(Dede Murdy/Jakpusnews.com).

200

Judul BPJS Ketenagakerjaan Coret 1,7 Juta Rekening dari Daftar Penerima Subsidi Gaji



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359000/bpjs-ketenagakerjaan-coret-17-juta-rekening-dari-daftar-penerima-subsidi-gaji


Tanggal 2020-09-17 16:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Setelah kita lakukan validasi 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop kita serahkan kepada Kemenaker

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)) Total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan 11,8 juta rekening yang sudah ditransfer

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kemarin kita menerima data baru dari BPJS ketenagakerjaan 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat ini akan kita proses sesuai juklaknya (petunjuk pelaksanaan), mulai hari ini kita akan melakukan ceklis untuk 4 hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diberikan BPJS ketenagakerjaan

positive - Budi (None) Dari 15 juta tenaga kerja yang didaftar di BPJS yang eligible untuk program bantuan subsidi gaji sekitar 398 ribu merupakan tenaga kerja honorer. Jadi Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan transfer batch pertama dan batch kedua. Insyaallah nanti batch ke 3, 4, 5 nya bisa segera kita transfer akhir September

positive - Budi (None) Ini program yang baru diluncurkan (27 Agustus 2020) penetrasinya sudah cukup baik kita sudah Salurkan 2 batch sekitar Rp 7 triliun lebih hampir Rp 8 triliun yang sudah kita salurkan untuk 2 batch. Rencananya akan kita berikan ke 15,72 juta karyawan yang terdaftar di BPJS

Ringkasan

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyoret sebanyak 1,7 juta nomor rekening dari daftar 15,7 juta calon penerima subsidi gaji Rp2,4 juta. Rekening peserta tersebut dihapus lantaran masih tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

201

BPJS KETENAGAKERJAAN CORET 1,7 JUTA REKENING DARI DAFTAR PENERIMA SUBSIDI GAJI

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyoret sebanyak 1,7 juta nomor rekening dari daftar 15,7 juta calon penerima subsidi gaji Rp2,4 juta. Rekening peserta tersebut dihapus lantaran masih tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

"Setelah kita lakukan validasi 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop kita serahkan kepada Kemenaker," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Agus Susanto, dalam diskusi FMB, di Jakarta, Kamis (17/9).

Hingga per 16 September kemarin, BP Jamsostek juga tercatat telah mengantongi sebanyak 12,8 juta rekening yang tervalidasi dan masuk kriteria Permenaker dari total sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi gaji .

Dari jumlah itu, sebanyak 11,8 juta nomor rekening sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses pencairannya. Adapun untuk gelombang pertama dilakukan sebanyak 2,5 juta, gelombang kedua 3 juta, gelombang keempat 3,5 juta dan gelombang keempat 3 juta.

"Total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan 11,8 juta rekening yang sudah ditransfer," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data rekening baru calon peserta yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan, untuk tahap 4.





Selanjutnya, Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening Bank swasta lainnya.



202

Sebanyak 398 ribu tenaga honorer akan mendapatkan bantuan subsidi gaji pada gelombang kedua, yaitu di Oktober dan November 2020. Ini sesuai instruksi Presiden Jokowi dan Ketua Pelaksana KCPEN Erick Thohir.

Sama seperti subsidi gaji yang terima oleh pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan tersebut tenaga honorer ini akan mendapat subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Subsidi gaji kepada honorer merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada mereka yang sudah mengiur, membayar BPJS ketenagakerjaan.

"Dari 15 juta tenaga kerja yang didaftar di BPJS yang eligible untuk program bantuan subsidi gaji sekitar 398 ribu merupakan tenaga kerja honorer. Jadi Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan transfer batch pertama dan batch kedua. Insyaallah nanti batch ke 3, 4, 5 nya bisa segera kita transfer akhir September," kata Budi dikutip Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, tenaga honorer yang mendapatkan bantuan nantinya mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Acuan BPJS karena pemerintah membutuhkan data yang lengkap tentang para tenaga honorer.

Program Bantuan Subsidi Gaji diberikan kepada 15,72 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Nilainya sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan dari September-Desember 2020.

"Ini program yang baru diluncurkan (27 Agustus 2020) penetrasinya sudah cukup baik kita sudah Salurkan 2 batch sekitar Rp 7 triliun lebih hampir Rp 8 triliun yang sudah kita salurkan untuk 2 batch. Rencananya akan kita berikan ke 15,72 juta karyawan yang terdaftar di BPJS," tegas dia.

Termasuk BSU untuk tenaga kerja honorer, ia menegaskan akan segera disalurkan pada Oktober dan November nanti secara bertahap.

203

Judul Kemenaker Terima 2,8 Juta Data Calon Penerima BSU Batch IV



Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/345668-kemenaker-terima-28-juta-data-calon-penerima-bsu-batch-iv

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 16:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kita menerima data baru dari BPJamsostek sebanyak 2,8 juta calon penerima

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita akan proses batch IV sesuai dengan juklaknya (pertunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan check list untuk 4 hari kerja, kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang disampaikan BPJamsostek

Ringkasan

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data calon penerima Bantuan Subisdi Upah (BSU) dari BPJamsostek. Data itu kini tengah diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyaluran batch IV.

KEMENAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA BSU BATCH IV

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data calon penerima Bantuan Subisdi Upah (BSU) dari BPJamsostek. Data itu kini tengah diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyaluran batch IV.

"Kemarin kita menerima data baru dari BPJamsostek sebanyak 2,8 juta calon penerima," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan usai mengunjungi penerima BSU di Cikarang, Bekasi, Kamis (17/9).

Data yang diberikan oleh BPJamsostek, kata Ida, akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu 4 hari. Setelah verifikasi itu rampung, maka pencairan BSU akan segera dilakukan.

"Kita akan proses batch IV sesuai dengan juklaknya (pertunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan check list untuk 4 hari kerja, kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang disampaikan BPJamsostek," tutur Ida.

204

Selama program BSU digulirkan, Kemnaker telah menerima data pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta sebanyak 9 juta. Pencairan dilakukan secara bertahap yakni pada batch I disalurkan kepada 2,5 juta pekerja, batch II 3 juta pekerja dan batch III kepada 3,5 juta pekerja.

Bila data calon penerima yang sebanyak 2,8 juta pekerja itu tervalidasi, maka data pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta yang datanya akurat mencapai 11,8 juta pekerja. Sedangkan target awal dari program ini menyasar kepada 15,7 juta orang.

Program BSU hanya diperuntukkan kepada pekerja berpendapatan Rp5 juta ke bawah dan merupakan peserta aktif dari BPJamsostek. Program ini diagendakan berjalan selama 4 bulan dengan besaran subsidi yang diterima pekerja tiap bulannya sebesar Rp600 ribu. Akan tetapi pencairan dilakukan hanya dua kali dan dalam sekali penyaluran penerima BSU mendapatkan uang sebesar Rp1,2 juta.

Nantinya, data yang telah diverifikasi ulang akan diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan kepada bank penyalur. Selanjutnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun rekening bank swasta lainnya.

Berdasarkan data Kemenaker per 14 September 2020 menunjukkan, penyaluran subsidi batch I dan batc II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1% dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang. Sedangkan realisasi penyaluran tahap III baru akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. (OL-2).

205

Judul 11 Juta Rekening Penerima Bantuan Gaji Rp600 Ribu Lolos Validasi BPJS

Nama Media viva.co.id


Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1303305-11-juta-rekening-penerima-bantuan-gaji-rp600-ribu-lolos-validasi-bpjs

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 16:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Total data nomor rekening yang sudah diselesaikan 11, 8 juta rekening

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Jadi ini merupakan bentuk penghargaan bagi peserta BP Jamsostek

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Para pekerja tunggu saja sabar karena transfernya dilakukan secara bertahap

Ringkasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan mengumumkan sudah kembali memberikan data rekening pekerja penerima bantuan gaji Rp600 ribu per bulan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Artinya kini sudah 11,8 juta rekening yang valid dan akan bertahap ditransfer bantuan gaji itu pada pekan ini oleh pemerintah. Data rekening yang terakhir diberikan yaitu pada batch 4 yaitu sebanyak 2,8 juta rekening.

11 JUTA REKENING PENERIMA BANTUAN GAJI RP600 RIBU LOLOS VALIDASI BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan mengumumkan sudah kembali memberikan data rekening pekerja penerima bantuan gaji Rp600 ribu per bulan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Artinya kini sudah 11,8 juta rekening yang valid dan akan bertahap ditransfer bantuan gaji itu pada pekan ini oleh pemerintah. Data rekening yang terakhir diberikan yaitu pada batch 4 yaitu sebanyak 2,8 juta rekening.

206

"Total data nomor rekening yang sudah diselesaikan 11, 8 juta rekening," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam konferensi pers virtual, Kamis 17 September 2020.

Agus mengatakan, rekening yang masuk ke Kemenaker itu sudah melalui tiga lapis validasi yang dilakukan oleh BPJS. Kemenaker nantinya akan kembali melakukan validasi akhir untuk memastikan penerimanya yaitu pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp5 juta.

"Jadi ini merupakan bentuk penghargaan bagi peserta BP Jamsostek," ungkapnya.

Menurutnya, proses di Kemenaker tersebut sesuai aturan ditargetkan selama 4 hari. Baru kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan dan ditransfer oleh bank penyalur ke pekerja yang berhak.

"Para pekerja tunggu saja sabar karena transfernya dilakukan secara bertahap," tambah Agus. (ren).

207

Judul Per 16 September, BPJamsostek Serahkan 11,8 Juta Nomor Rekening ke Kemenaker



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/per-16-september-bpjamsostek-serahkan-118-juta-nomor-rekening-ke-kemenaker.html

Jurnalis Merdeka

Tanggal 2020-09-17 16:27:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Sehingga total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) BP Jamsostek lakukan validasi bank diperoleh 14,5 juta, dalam prosesnya terdapat 73 ribu nomor rekening tidak valid. Kemudian validasi selanjutnya sesuai kriteria Permenaker diperoleh 12,8 juta rekening, sehingga sebanyak 1,7 juta rekening tidak bisa dilanjutkan atau kita drop

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Apabila sesuai dengan kriteria Permenaker maka secara otomatis akan ditransfer, tinggal menunggu saja harap sabar proses transfernya karena kita melakukan secara bertahap

Ringkasan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Agus Susanto mencatat per 16 September 2020 sudah terkumpul 11,8 juta nomor rekening yang saat ini dalam tahap penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dengan total BSU Rp 2,4 juta.

PER 16 SEPTEMBER, BPJAMSOSTEK SERAHKAN 11,8 JUTA NOMOR REKENING KE KEMENAKER

Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Agus Susanto mencatat per 16 September 2020 sudah terkumpul 11,8 juta nomor rekening yang saat ini dalam tahap penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dengan total BSU Rp 2,4 juta.

BPJamsostek telah memberikan data nomor rekening kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 4 tahap. Di mana data calon penerima bantuan subsidi upah gelombang 1 tanggal 24

208

Agustus 2020 sebanyak 2,5 juta, tahap kedua 1 September 2020 sebanyak 3 juta, tahap 3 8 September 2020 3,5 juta, tahap 4 16 September 2020 sebanyak 2,8 juta nomor rekening.

"Sehingga total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan sejumlah 11,8 juta," kata Agus dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9).

Dia mengatakan, tahapan validasi data calon penerima bantuan BSU per 16 September telah diperoleh 14,7 nomor rekening yang kemudian divalidasi melalui Bank dan diperoleh 14,5 juta rekening.

"BP Jamsostek lakukan validasi bank diperoleh 14,5 juta, dalam prosesnya terdapat 73 ribu nomor rekening tidak valid. Kemudian validasi selanjutnya sesuai kriteria Permenaker diperoleh 12,8 juta rekening, sehingga sebanyak 1,7 juta rekening tidak bisa dilanjutkan atau kita drop," imbuhnya.

Kemudian, validasi dilanjutkan pada tahap validasi nomor rekening dan ketunggalan maka diperoleh 11,8 juta nomor rekening yang valid sesuai kesamaan nama antara NIK dan rekening, di mana 1 peserta akan disalurkan bantuan ke 1 rekening.

Dia menegaskan BSU ini berupa penghargaan kepada BP Jamsostek yang patuh dan giat mengiur BPJS Ketenagakerjaan. Demikian ia menyebut peserta yang penasaran apakah mendapatkan BSU atau tidak, bisa mengakses website resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek, jika memang terdaftar maka peserta cukup sabar dalam menunggu proses transfer dana BSU.

"Apabila sesuai dengan kriteria Permenaker maka secara otomatis akan ditransfer, tinggal menunggu saja harap sabar proses transfernya karena kita melakukan secara bertahap," tandasnya.

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].

209

Judul BPJamsostek Coret 1,7 Juta Rekening Pekerja dari Daftar Penerima Subsidi Gaji



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/bpjamsostek-coret-17-juta-rekening-pekerja-dari-daftar-penerima-subsidi-gaji.html


Tanggal 2020-09-17 16:26:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Setelah kita lakukan validasi 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop kita serahkan kepada Kemenaker

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)) Total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan 11,8 juta rekening yang sudah ditransfer

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kemarin kita menerima data baru dari BPJS ketenagakerjaan 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat ini akan kita proses sesuai juklaknya (petunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan melakukan ceklis untuk 4 hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diberikan BPJS ketenagakerjaan

Ringkasan

Merdeka.com - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyoret sebanyak 1,7 juta nomor rekening dari daftar 15,7 juta calon penerima subsidi gaji Rp2,4 juta. Rekening peserta tersebut dihapus lantaran masih tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

BPJAMSOSTEK CORET 1,7 JUTA REKENING PEKERJA DARI DAFTAR PENERIMA SUBSIDI GAJI

Merdeka.com - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyoret sebanyak 1,7 juta nomor rekening dari daftar 15,7 juta calon penerima subsidi gaji Rp2,4 juta. Rekening peserta tersebut dihapus lantaran masih tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

210

"Setelah kita lakukan validasi 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kita drop kita serahkan kepada Kemenaker," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Agus Susanto, dalam diskusi FMB, di Jakarta , Kamis (17/9).

Hingga 16 September kemarin, BP Jamsostek juga tercatat telah mengantongi sebanyak 12,8 juta rekening yang tervalidasi dan masuk kriteria Permenaker dari total sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi gaji.

Dari jumlah itu, sebanyak 11,8 juta nomor rekening sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses pencairan dana. Adapun untuk gelombang pertama dilakukan sebanyak 2,5 juta, gelombang kedua 3 juta, gelombang keempat 3,5 juta dan gelombang keempat 3 juta.

"Total data nomor rekening yang sudah kita serahkan ke Kementerian ketenagakerjaan 11,8 juta rekening yang sudah ditransfer," kata dia.

Pencairan Tahap 4 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan telah mengantongi 2,8 juta data rekening pekerja yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 selama 4 bulan di tahap 4.

"Kemarin kita menerima data baru dari BPJS ketenagakerjaan 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat ini akan kita proses sesuai juklaknya (petunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan melakukan ceklis untuk 4 hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diberikan BPJS ketenagakerjaan," kata Ida saat kunjungan ke penerima BSU di Cikarang, Bekasi, Kamis (17/9/2020).

Setelah menerima data dari BPJS, pihaknya memaksimalkan waktu selama 4 hari kerja terhitung semenjak Rabu (16/9) untuk melakukan check list kelengkapan data. Ketentuan 4 hari tersebut memang sudah diatur dalam Petunjuk Teknik (Juknis) sebagai upaya untuk meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran.


Selanjutnya, Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening Bank swasta lainnya.


Adapun terkait dengan realisasi penyaluran, data Kemnaker per 14 September 2020 menunjukkan penyaluran subsidi tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang.

[idr]

211

Judul 2,8 Juta Penerima, BLT Subsidi Gaji Tahap 4 Cair Senin Depan



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/09/17/320/2279422/2-8-juta-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-4-cair-senin-depan

Jurnalis Giri Hartomo,

Tanggal 2020-09-17 16:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kita menerima berita baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kita akan proses batch empat ini sesuai dengan Juklaknya

Ringkasan

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengantongi nama pekerja calon penerima subsidi gaji batch keempat. Ada 2,8 juta nama yang diterima Kemnaker dari BPJS Ketenagakerjaan.

2,8 JUTA PENERIMA, BLT SUBSIDI GAJI TAHAP 4 CAIR SENIN DEPAN

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengantongi nama pekerja calon penerima subsidi gaji batch keempat. Ada 2,8 juta nama yang diterima Kemnaker dari BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, saat ini nama-nama yang diterima tersebut akan diproses sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak). Salah satunya adalah dengan melakukan checklist pada nama-nama tersebut.

"Kemarin kita menerima berita baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kita akan proses batch empat ini sesuai dengan Juklaknya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

Proses pengecekan ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun proses pengecekan akan berlangsung selama empat hari.

Setelah dilakukan pengecekan, maka bantuan tersebut bisa segera dicairkan. Artinya jika pengecekan dilakukan sejak kamis, mulai senin bantuan subsidi gaji sudah bisa dicairkan..

212

Judul Kemnaker terima 2,8 juta data calon penerima subsidi gaji tahap IV

Nama Media jateng.antaranews.com


Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/337010/kemnaker-terima-28-juta-data-calon-penerima-subsidi-gaji-tahap-iv


Tanggal 2020-09-17 16:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan proses batch IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan 'check list'

positive - Ida Fauziyah (Menaker) check list

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Batch III sudah kita mulai transfer sejak kemarin untuk 3,5 juta pekerja

Ringkasan

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima subsidi upah tahap IV dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan melakukan pemeriksaan ulang data tersebut.

KEMNAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA SUBSIDI GAJI TAHAP IV


"Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan proses batch IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan 'check list'," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menemui penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis.

Sesuai petunjuk teknis penyerahan BSU, Kemnaker memiliki waktu maksimal empat hari untuk melakukan "check list" atau pemeriksaan ulang data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan itu.

213

Setelah melakukan pemeriksaan data, Kemnaker kemudian akan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicairkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.

Dengan penambahan 2,8 juta data untuk tahap IV tersebut maka total terdapat 11,8 juta pekerja sudah dan akan menerima subsidi gaji, dengan tahap I diberikan ke 2,5 juta orang, tahap II 3 juta orang dan tahap III 3,5 juta orang.

Pemerintah sebelumnya menargetkan 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta akan menerima subsidi upah tersebut.

Untuk tahap III proses penyerahan BSU dengan total Rp2,4 juta itu sudah mulai dilaksanakan prosesnya pada pekan ini.

"Batch III sudah kita mulai transfer sejak kemarin untuk 3,5 juta pekerja," tegas Menaker.


214

Judul Kemnaker: 2,8 Juta Data Tambahan Calon Penerima Subsidi Gaji



Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qgso56383/kemnaker-28-juta-data-tambahan-calon-penerima-subsidi-gaji

Jurnalis Nidia Zuraya

Tanggal 2020-09-17 15:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan proses batch IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan check list

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Batch III sudah kita mulai transfer sejak kemarin untuk 3,5 juta pekerja

Ringkasan

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima subsidi upah tahap IV dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Saat ini Kemenaker sedang melakukan pemeriksaan ulang data tersebut.

KEMNAKER: 2,8 JUTA DATA TAMBAHAN CALON PENERIMA SUBSIDI GAJI

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima subsidi upah tahap IV dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Saat ini Kemenaker sedang melakukan pemeriksaan ulang data tersebut.

"Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan proses batch IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan check list ," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menemui penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/9).

Sesuai petunjuk teknis penyerahan BSU, Kemnaker memiliki waktu maksimal empat hari untuk melakukan check list atau pemeriksaan ulang data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Setelah melakukan pemeriksaan data, Kemnaker kemudian akan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicairkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.

215


Pemerintah sebelumnya menargetkan 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta akan menerima subsidi upah tersebut. Untuk tahap III proses penyerahan BSU dengan total Rp2,4 juta itu sudah mulai dilaksanakan prosesnya pada pekan ini.



216

Judul BLT 2,8 Juta Pekerja Cair Awal Pekan Depan



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200917152009-532-547719/blt-28-juta-pekerja-cair-awal-pekan-depan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 15:38:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat diproses sesuai juklaknya

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah memberi manfaat karena pandemi covid memaksa perusahaan mengurangi produksi yang berakibat pada penyesuaian upah. Mereka (pekerja) merasa berterima kasih paling tidak bisa menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat pandemi covid-19 ini

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menerima nama 2,8 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta calon penerima BLT tunai batch empat dari BPJS Ketenagakerjaan . Kini, mereka tengah melakukan checklist terhadap data itu untuk memastikan nama yang diajukan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut proses checklist akan berlangsung selama 4 hari kerja dimulai pada Kamis (17/9). Artinya, kalau proses lancar, BLT bisa cair awal pekan depan.

BLT 2,8 JUTA PEKERJA CAIR AWAL PEKAN DEPAN

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menerima nama 2,8 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta calon penerima BLT tunai batch empat dari BPJS Ketenagakerjaan . Kini, mereka tengah melakukan checklist terhadap data itu untuk memastikan nama yang diajukan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut proses checklist akan berlangsung selama 4 hari kerja dimulai pada Kamis (17/9). Artinya, kalau proses lancar, BLT bisa cair awal pekan depan.

217

"Kemarin kami menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat diproses sesuai juklaknya," katanya seperti dikutip dari rilis, Kamis (17/9).

Lebih lanjut, Ida menyebut proses transfer untuk batch ketiga untuk 3,5 juta penerima telah diselesaikan pada Rabu (16/9).

Pada kesempatan sama, dia juga mengklaim bahwa BLT pekerja membantu para pekerja yang di tengah tertekan pandemi covid-19.

Kesimpulan tersebut diambilnya setelah menemui beberapa penerima bantuan. Dari pertemuan itu ia mengklaim pekerja penerima bantuan merasa terbantu karena mengalami pemangkasan gaji akibat lesunya bisnis tempat kerja mereka sejak virus corona masuk RI "Subsidi upah memberi manfaat karena pandemi covid memaksa perusahaan mengurangi produksi yang berakibat pada penyesuaian upah. Mereka (pekerja) merasa berterima kasih paling tidak bisa menggantikan sebagian upah mereka yang hilang akibat pandemi covid-19 ini," lanjutnya.

Pertama, membantu pekerja golongan tersebut menghadapi tekanan ekonomi akibat virus corona. Kedua, mendorong ekonomi dalam negeri yang minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 kemarin.

(wel/agt).

218

Judul Bantuan Gaji Rp600 Sudah Cair ke 1,2 Juta Pekerja Nasabah BRI

Nama Media viva.co.id


Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1303273-bantuan-gaji-rp600-sudah-cair-ke-1-2-juta-pekerja-nasabah-bri

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 15:29:35

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pencairan bantuan gaji Rp600 ribu per bulan, bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses penyelesaian tahap I hingga September mendatang. Subsidi itu diberikan bagi yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan.

BANTUAN GAJI RP600 SUDAH CAIR KE 1,2 JUTA PEKERJA NASABAH BRI

Pencairan bantuan gaji Rp600 ribu per bulan, bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses penyelesaian tahap I hingga September mendatang. Subsidi itu diberikan bagi yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan.

Bantuan tersebut ditransfer langsung oleh pemerintah ke rekening pekerja yang berhak. Bank-bank pemerintah salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank penyalur bantuan tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, pihaknya terus melakukan pencairan program-program yang telah diamanatkan pemerintah bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona. Salah satunya program bantuan subsidi gaji bagi pekerja yang terdampak.

"Subsidi gaji pekerja atau buruh yang gajinya di bawah Rp5 juta sudah disalurkan Rp1,5 triliun," ujarnya saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI secara virtual, Kamis 17 September 2020.

Dia pun menegaskan, BRI berkomitmen menjadi mitra utama pemerintah dalam mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional . Karena itu, pencairan bantuan untuk masyarakat akan dilakukan dengan cepat.

"Jumlah itu untuk 1,2 juta penerima," ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, hingga saat ini BRI telah menyalurkan sebesar Rp230,2 triliun untuk program PEN. Jumlah tersebut diantaranya untuk implementasi 8 program PEN.

Seperti diketahui, bantuan gaji Rp600 ribu diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020. Bantuan itu akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja sesuai kriteria yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (ren).

219

Judul BP Jamsostek: Sudah 9 Juta Peserta Terima Bantuan Subsidi Upah Rp600.000



Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/167694/15/bp-jamsostek-sudah-9-juta-peserta-terima-bantuan-subsidi-upah-rp600000-1600330147


Tanggal 2020-09-17 15:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memaparkan, hingga gelombang ketiga penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, ada sekitar 9 juta nomor rekening peserta yang mendapatkan bantuan.

BP JAMSOSTEK: SUDAH 9 JUTA PESERTA TERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH RP600.000

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memaparkan, hingga gelombang ketiga penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, ada sekitar 9 juta nomor rekening peserta yang mendapatkan bantuan.

"Hari ini gelombang ketiga, sudah kita serahkan sebanyak 3,5 juta sehingga total nomor rekening yang kita serahkan kepada Kemenaker sebanyak 9 juta peserta untuk ditransfer dana ke masing-masing peserta," kata Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto dalam keterangan persnya secara daring, Kamis (17/9/2020).

Validasi data kemudian dilakukan secara sistematis dengan menyesuaikan sistem di perbankan yang meliputi kecocokan nomor rekening, identitas yang terdata di BPJS, dan tercatat di bank. "Dari 14,5 juta, sebanyak 14,3 juta sudah tervalidasi oleh bank. Masih ada 200.000 yang dalam proses validasi. Sementara, ada 19.000 yang dinyatakan tidak valid dan kita kembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi atau perbaikan," jelasnya.

Adapun 14,3 juta yang tervalidasi oleh bank, selanjutnya diverifikasi dengan mengikuti ketentuan Permenaker. Dari hasil itu, tercatat sebanyak 12,5 juta yang sudah valid, sedangkan 1,6 juta yang tidak valid dan tidak diproses selanjutnya karena tidak sesuai dengan kriteria aturan yang berlaku. Validasi terhadap 12,5 juta nomor rekening dilakukan lagi. Proses itu untuk memastikan nomor rekening adalah tunggal dari satu peserta yang akan mendapatkan transfer bantuan subsidi. "Dari validasi tersebut, akhirnya kita mendapatkan 11,7 juta. Inilah yang sudah valid

220

dan sudah siap untuk ditransfer dananya. Ada 779.000 yang tidak valid dan kita kembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki," terangnya.

Para penerima bantuan nantinya mendapatkan notifikasi BSU berupa link melalui pesan singkat (SMS). Pesan itu dikirimkan kepada tenaga kerja yang dinonaktifkan setelah 30 Juni 2020, tidak mengikuti program Prakerja, serta tenaga kerja dengan NIK valid dan nomor ponsel yang aktif. Hingga saat ini, sudah 398.126 SMS yang terkirim. Sebanyak 130.956 SMS atau 32% di antaranya telah terkonfirmasi oleh penerima manfaat.

(cip).

221

Judul Kemnaker terima 2,8 juta data calon penerima subsidi upah tahap IV



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1731622/kemnaker-terima-28-juta-data-calon-penerima-subsidi-upah-tahap-iv


Tanggal 2020-09-17 15:08:21

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


KEMNAKER TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA SUBSIDI UPAH TAHAP IV


", mudah-mudahan proses batch IV ini sesuai juklaknya mulai hari ini kita akan melakukan 'check list'," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menemui penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis.

Sesuai petunjuk teknis penyerahan BSU, Kemnaker memiliki waktu maksimal empat hari untuk melakukan "check list" atau pemeriksaan ulang data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan itu.

Setelah melakukan pemeriksaan data, Kemnaker kemudian akan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicairkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.


Pemerintah sebelumnya menargetkan 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta akan menerima subsidi upah tersebut.

Untuk tahap III proses penyerahan BSU dengan total Rp2,4 juta itu sudah mulai dilaksanakan prosesnya pada pekan ini.

222



223

Judul 2,8 Juta Pekerja Terima BLT Subsidi Gaji Tahap 4, Ini Jadwalnya



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/09/17/320/2279355/2-8-juta-pekerja-terima-blt-subsidi-gaji-tahap-4-ini-jadwalnya

Jurnalis Michelle Natalia,

Tanggal 2020-09-17 15:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sesuai dengan Juknis, kami akan proses checklist mulai hari ini selama empat hari kerja. Kami akan melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJSTK

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kita apresiasi kreativitas teman-teman, jam kerja mereka berkurang sehingga mereka memanfaatkan untuk usaha lain yang tidak mengganggu waktu kerjanya. Mereka kan masih berstatus sebagai karyawan, jadi mereka mendapatkan penghasilan tambahan

Ringkasan

CIKARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa dirinya sudah menerima data baru penerima bantuan subsidi upah (BSU) batch keempat dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

2,8 JUTA PEKERJA TERIMA BLT SUBSIDI GAJI TAHAP 4, INI JADWALNYA

CIKARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa dirinya sudah menerima data baru penerima bantuan subsidi upah (BSU) batch keempat dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Adapun data yang diterima adalah sebanyak 2,8 juta rekening calon penerima.

"Sesuai dengan Juknis, kami akan proses checklist mulai hari ini selama empat hari kerja. Kami akan melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJSTK," ujar Ida dalam acara kunjungan penerima BSU di Cikarang, Kamis (17/9/2020).

Dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan, saat ini banyak program di Kemnaker yang diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja kepada rekan-rekan yang terdampak pandemi Covid-19. Khususnya program pelatihan kewirausahaan baru yang sedang dikembangkan oleh Kemnaker.

224

"Kita apresiasi kreativitas teman-teman, jam kerja mereka berkurang sehingga mereka memanfaatkan untuk usaha lain yang tidak mengganggu waktu kerjanya. Mereka kan masih berstatus sebagai karyawan, jadi mereka mendapatkan penghasilan tambahan," ucap Ida.

Dengan diterimanya 2,8 juta data calon penerima BSU ini, Kemnaker akan segera memproses pencairan BSU tahap keempat setelah proses checklist selesai. Adapun persyaratan, proses, dan ketentuannya masih sama dengan batch-batch sebelumnya.

(dni).

225

Judul Hore! BLT Subsidi Gaji Tahap 3 Sudah Cair ke Bank BCA, Mandiri, dan BNI, Segera Cek Rekening Anda



Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01750263/hore-blt-subsidi-gaji-tahap-3-sudah-cair-ke-bank-bca-mandiri-dan-bni-segera-cek-rekening-anda


Tanggal 2020-09-17 15:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Alhamdulillah 'check list' selesai, proses pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga sudah selesai, selanjutnya saya imbau agar bank penyalur segera transfer ke rekening penerima

positive - Beritadiy.com (None) Cek Saldo ATM Sekarang, Bantuan BLT Subsidi Gaji Tahap 3 Sudah Cair ke Bank BCA, Mandiri, dan BNI

positive - Beritadiy.com (None) Mandiri saya udah dapat, makasi

neutral - Beritadiy.com (None) BNI sudah cair Alhamdulillah

Ringkasan

- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses pengecekan dan pencairan di untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji sebesar Rp600.000 sudah selesai.

HORE! BLT SUBSIDI GAJI TAHAP 3 SUDAH CAIR KE BANK BCA, MANDIRI, DAN BNI, SEGERA CEK REKENING ANDA

- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses pengecekan dan pencairan di untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji sebesar Rp600.000 sudah selesai.

"Alhamdulillah 'check list' selesai, proses pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga sudah selesai, selanjutnya saya imbau agar bank penyalur segera transfer ke rekening penerima," kata Menaker, Rabu 16 September 2020.

Sebelumnya, Kemenaker telah selesai melakukan pemeriksaan ulang data 3,5 juta calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap III.

226

Lanjut, menyerahkan datanya kepada KPPN untuk dicairkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.

Pemerintah sebelumnya menargetkan akan memberikan BSU sebesar Rp2,4 juta itu kepada 15,7 juta orang.

Ditengah kebingungan pekerja akan kepastian pencairan bantuan langsung tunai (BLT) Rp600.000 tahap 3, kini terjawab sudah.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pihaknya telah mencairkan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap 3 bagi 3,5 juta penerima.

Sebagaimana diberitakan Beritadiy.com sebelumnya dalam artikel " Cek Saldo ATM Sekarang, Bantuan BLT Subsidi Gaji Tahap 3 Sudah Cair ke Bank BCA, Mandiri, dan BNI ", kabar dana sudah masuk rekening disampaikan para penerima melalui komentar di Instagram resmi milik Kemnaker .

Kabar gembira ini tentu saja disambut para pekerja penerima bantuan langsung tunai (BLT) Rp600.000 tahap 3.

Bahkan Beberapa pekerja pemilik rekening Bank BCA , Bank BNI , dan Bank Mandiri menyebut dirinya telah menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.

Seperti yang ditulis oleh beberapa akun yang menyebut dirinya sudah dapat transferan dana BLT.

" BCA sudah cair, terimakasih, " tulis akun @apdw98.

" Alhamdulillah hari ini udah cair di ATM BCA, terima kasih, " tulis akun @_fondhaaffelia.

" Alhamdulillah bca sudah cair, thank you, " tulis akun @phone_to_graphy_.

Sementara akun @evanrafifabio pemilik rekening Bank Mandiri juga menulis.

" Mandiri saya udah dapat, makasi, " tulisnya juga.

" Alhamdulillah Mandiri sudah, " tulis akun @nurd.in484.

Tak ketinggalan pemilik akun @widi.dzul18 dengan rekening Bank BNI juga menulis.

" BNI sudah cair Alhamdulillah, " tulisnya.

" Alhamdulillah BNI cair, makasih Kemnaker ," tulis akun @adminarara.

" Alhamdulillah udah dapat min, BNI udah cair," tulis akun @ogybrow.*** (Iman Fakhrudin/Beritadiy.com).

227

Judul Update Subsidi Upah Pekerja: Tahap 4 Terdapat 2,8 Juta Orang

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/update-subsidi-upah-pekerja-tahap-4-terdapat-28-juta-orang-f4Da

Jurnalis Selfie Miftahul Jannah

Tanggal 2020-09-17 15:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menaker Ida Fauziyah berkata penyerahan data untuk tahap 4 sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

UPDATE SUBSIDI UPAH PEKERJA: TAHAP 4 TERDAPAT 2,8 JUTA ORANG

Menaker Ida Fauziyah berkata penyerahan data untuk tahap 4 sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Tenaga Kerja saat ini tengah menunggu proses validasi 2,8 juta data pekerja calon penerima subsidi upah tahap 4. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan penyerahan data sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek kepada Kemnaker pada Rabu (16/9/2020).

"Kemarin BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap ke 4 ada 2,8 juta penerima. Mudah-mudahan kita akan proses tahap ke-4 ini sesuai dengan juklak dan juknis mulai hari ini kita akan mulai lakukan ceklis untuk 4 hari kerja. Kami akan melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata dia kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

Sementara itu mengenai progres pencairan bantuan di tahap 3, Ida menyebut prosesnya sudah mulai cair pada Rabu (16/9/2020). Proses pencairan tahap 3 merupakan jumlah terbesar yaitu pencairan dilakukan kepada 3,5 juta orang. Sebelumnya pencairan tahap 1 hanya 2,5 juta dan tahap 2 hanya 3 juta orang.

"Tahap 3 sudah mulai cair kemarin," kata dia.

Program bantuan subsidi upah merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat selama pandemi. Total bantuan yang diberikan kepada pekerja adalah Rp2,4 juta untuk 4 bulan yang akan cair setiap dua bulan sekali.

Hingga saat ini, Kemnaker mencatat realisasi penyaluran bantuan menunjukkan penyaluran subsidi tahap 1 dan tahap 2 telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 5,5 juta orang.

228

Penyaluran hingga tahap 3 melengkapi penyaluran pada tahap sebelumnya di mana pada tahap I sebanyak 2,5 juta penerima dan pada tahap 2 sebanyak 3 juta penerima kemduain tahap 3 sebanyak 3,5 juta penerima.

Secara total, hingga saat ini penyaluran subsidi upah telah diberikan kepada 9 juta penerima atau 57 persen dari total target penerima sebanyak 15,7 juta orang.

229

Judul Menaker Kantongi 2,8 Juta Rekening Pekerja, Subsidi Gaji Tahap 4 Segera Cair



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-kantongi-28-juta-rekening-pekerja-subsidi-gaji-tahap-4-segera-cair.html

Jurnalis Humas Merdeka

Tanggal 2020-09-17 14:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan telah mengantongi 2,8 juta data rekening pekerja yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 selama 4 bulan di tahap 4.

MENAKER KANTONGI 2,8 JUTA REKENING PEKERJA, SUBSIDI GAJI TAHAP 4 SEGERA CAIR

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan telah mengantongi 2,8 juta data rekening pekerja yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 selama 4 bulan di tahap 4.

"Kemarin kita menerima data baru dari BPJS ketenagakerjaan 2,8 juta calon penerima, mudah-mudahan batch keempat ini akan kita proses sesuai juklaknya (petunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan melakukan ceklis untuk 4 hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diberikan BPJS ketenagakerjaan," kata Ida saat kunjungan ke penerima BSU di Cikarang, Bekasi, Kamis (17/9/2020).

Setelah menerima data dari BPJS, pihaknya memaksimalkan waktu selama 4 hari kerja terhitung semenjak Rabu (16/9) untuk melakukan check list kelengkapan data. Ketentuan 4 hari tersebut memang sudah diatur dalam Petunjuk Teknik (Juknis) sebagai upaya untuk meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran.


Selanjutnya, Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening Bank swasta lainnya.

230


Adapun terkait dengan realisasi penyaluran, data Kemnaker per 14 September 2020 menunjukkan penyaluran subsidi tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang.

[idr].

231

Judul Siap-Siap, Subsidi Gaji Tahap 4 Segera cair



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4358870/siap-siap-subsidi-gaji-tahap-4-segera-cair


Tanggal 2020-09-17 14:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data rekening baru calon peserta yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan, untuk tahap 4.

SIAP-SIAP, SUBSIDI GAJI TAHAP 4 SEGERA CAIR

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2,8 juta data rekening baru calon peserta yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan, untuk tahap 4.


Kemudian, setelah menerima data dari BPJS pihaknya memaksimalkan waktu selama 4 hari kerja terhitung semenjak Rabu (16/9) untuk melakukan check list kelengkapan data. Menurutnya, ketentuan 4 hari tersebut memang sudah diatur dalam Petunjuk Teknik (Juknis) sebagai upaya untuk meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran.

Nantinya, data yang telah di check list tersebut akan diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah/gaji kepada Bank Penyalur. Selanjutnya, Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi gaji ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening Bank swasta lainnya.


232










Pemerintah berencana melakukan perluasan penerima bantuan subsidi gaji untuk tenaga honorer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (14/9/2020).

"Tadi presiden juga meminta untuk dilakukan pendalaman terkait dengan apa yang disampaikan ketua pelaksana terkait tenaga honorer. Pemerintah akan melakukan kajian dimana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan," ujar Menko Perekonomian.

Hal ini, lanjut Airlangga, karena sebagai tenaga honorer sudah mendapatkan bantuan dari data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, pemerintah berencana meratakan kebijakan tersebut kepada seluruh tenaga honorer.

"Sehingga dengan demikian ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga belum bisa memastikan detail skema dari bantuan subsidi gaji ini, berapa besarannya, hingga waktu pencairannya.

Saat ini, pemerintah melalui kementerian terkait tengah melakukan kajian terhadap hal-hal yang menyangkut rencana subsidi upah untuk tenaga honorer ini.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan bantuan bergulir bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Mereka yang menerima bantuan itu juga harus memenuhi ketentuan. Salah satunya memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif. Masing-masing dari para pekerja tersebut menerima total subsidi gaji sekitar Rp 2,4 juta.

233

Judul Kemnaker telah terima 2,8 juta data calon penerima subsidi gaji tahap 4



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-terima-28-juta-data-calon-penerima-subsidi-gaji-tahap-4


Tanggal 2020-09-17 14:49:51

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan,mengatakan, pihaknya akan memverifikasi kembali data ini dalam beberapa hari ke depan.

KEMNAKER TELAH TERIMA 2,8 JUTA DATA CALON PENERIMA SUBSIDI GAJI TAHAP 4

JAKARTA . Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Data ini akan menjadi penerima bantuan subsidi gaji untuk tahap keempat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya akan memverifikasi kembali data ini dalam beberapa hari ke depan.

"Kemarin kita menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima. Mudah-mudahan kita akan proses batch keempat ini sesuai dengan juklaknya, mulai hari ini kita akan melakukan check list untuk 4 hari kerja, kita akan gunakan untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida, Kamis (17/9).

Bila mengacu pada proses yang sebelumnya, maka nantinya dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tersebut kepada Bank Penyalur, yakni Bank yang masuk menjadi anggota himbara. Selanjutnya, bank himbara yang akan menyalurkan uang subsidi gaji ke rekening penerima secara langsung.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji kepada pekerja dalam 3 tahap. Tahap pertama ada 2,5 target penerima, tahap kedua sebanyak 3 juta penerima dan tahap ketiga sebanyak 3,5 juta penerima.

Adapun, bantuan subsidi gaji yang diberikan kepada pekerja ini senilai Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, dimana setiap penyalurannya dilakukan sebanyak 2 kali atau senilai Rp 1,2 juta..

234

Judul Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Telah Dibuka, Ini Syarat & Cara Daftar di www.prakerja.go.id



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-9-telah-dibuka-ini-syarat-cara-daftar-di-wwwprakerjagoid

Jurnalis Yurika Nendri Novianingsih

Tanggal 2020-09-17 14:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 9 telah dibuka Kamis (17/9/2020), hari ini.

Bagi peserta yang belum lolos gelombang sebelumnya tidak perlu khawatir, Anda dapat kembali mendaftar pada gelombang 9 ini.

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 9 TELAH DIBUKA, INI SYARAT &AMP; CARA DAFTAR DI WWW.PRAKERJA.GO.ID

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 9 telah dibuka Kamis (17/9/2020), hari ini.

Bagi peserta yang belum lolos gelombang sebelumnya tidak perlu khawatir, Anda dapat kembali mendaftar pada gelombang 9 ini.

Untuk diketahui, Kartu Prakerja gelombang 8 telah ditutup pada Senin (14/9/2020) pukul 12.00 WIB.

Pengumuman kelolosan Kartu Prakerja gelombang dikirim melalui SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun Prakerja.

Selain pemberitahuan melalui SMS, peserta juga dapat mengecek kelolosan Kartu Prakerja di laman www.prakerja.go.id melalui dashboard akun Kartu Prakerja.

Akses Link www.prakerja.go.id Untuk Daftar Kartu Prakerja Gelombang 9, Ini Cara dan Syaratnya Gelombang 9 Kartu Prakerja telah dibuka! Kunjungi situs resmi kami di www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mendaftar Kartu Prakerja.

Bagi Sobat yang akunnya sudah diverifikasi, jangan lupa untuk login dan klik "Gabung" ke Gelombang 9 agar dapat masuk ke tahap seleksi.

Sebelum mendaftar Kartu Prakerja, astikan Anda sudah menyiapkan NIK dan KK dengan benar.

235

Apabila gagal saat mendaftar, maka silakan menghubungi call center Dukcapil di nomor 1500-538.

Atau bisa juga dengan mengunjungi kantor Dukcapil terdekat.

Perlu diketahui, peserta yang sudah mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja namun terus gagal sebanyak 3 kali, maka dapat membuat surat pernyataan.

Nah, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan jika sudah 3 kali gagal Kartu Prakerja:

1. Buat surat pernyataan gagal 3 kali.

2. Isi surat dengan benar dan kirim lewat email ke [email protected].

3. Manajemen Pelaksana Prakerja akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Contoh format surat pernyataan dapat diunduh melalui tautan berikut ===>>> Adapun syarat yang harus diperhatikan sebelum Anda mendaftar Kartu Prakerja.

Syarat Kartu Prakerja dan Cara Daftar Peserta yang akan mendaftar Kartu Prakerja wajib memenuhi 3 syarat berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berusia minimal 18 tahun.

3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Dibuka Hari Ini, Tahun 2020 Prakerja Stop di Gelombang 10 Kartu Prakerja Gelombang 9 Segera Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Daftar di www.prakerja.go.id Pendaftaran Kartu Prakerja ini dapat dilakukan melalui dua cara yakni secara offline dan online .

Cara mendaftar Kartu Prakerja secara offline bisa dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya di Dinas Ketenagakerjaan.

Peserta langsung datang ke instansi tersebut, kemudian mengisi formulir di mana format isian formulir sama dengan format isian pendaftaran secara daring.

Sementara, untuk pendaftaran Kartu Prakerja secara online dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya membuat akun, mendaftarkan akun, dan mengikuti tes yang disediakan.

Tata Cara Daftar Kartu Prakerja dikutip dari prakerja.go.id: Buat Akun Prakerja - Login ke laman www.prakerja.go.id dan klik menu 'Daftar Sekarang' - Kemudian masukkan nama lengkap, email, dan password - Tunggu ada notifikasi - Selanjutnya buka email, dan ikuti petunjuk untuk melakukan verifikasi email - Setelah verifikasi akun telah berhasil, silakan kembali ke akun Prakerja untuk selanjutnya melakukan pendaftaran.

Daftar Kartu Prakerja: - Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id - Klik 'Login' atau 'Masuk' dengan mengisikan email dan password - Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik 'Berikutnya' - Lengkapi data diri di antaranya nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal alamat domisili, pendidikan, status kebekerjaan, dan unggah swafoto sambil memegang KTP Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes.

Tidak Lolos Kartu Pra Kerja 3 Kali? Segera Buat Surat Pernyataan, Berikut Panduannya LOGIN www.prakerja.go.id, Berikut Panduan Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 9, Dimulai Buat

236

Akun Tes Kartu Prakerja Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki.

Tes berisi 18 soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit.

Soal yang diujikan berupa soal matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra.

Penggunaan alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk menyelesaikan soal.

Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar 5 menit, jika sudah 5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.

Kemudian akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal.

237

Judul Data 2,8 Juta Rekening BLT Pekerja Tahap 4 Sudah Diterima Menaker, Tinggal Transfer



Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/167616/34/data-28-juta-rekening-blt-pekerja-tahap-4-sudah-diterima-menaker-tinggal-transfer-1600326544

Jurnalis Michelle Natalia

Tanggal 2020-09-17 14:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

CIKARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa dirinya sudah menerima data baru penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja Rp600 ribu batch keempat dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Adapun data yang diterima adalah sebanyak 2,8 juta rekening calon penerima.

DATA 2,8 JUTA REKENING BLT PEKERJA TAHAP 4 SUDAH DITERIMA MENAKER, TINGGAL TRANSFER

CIKARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa dirinya sudah menerima data baru penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja Rp600 ribu batch keempat dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Adapun data yang diterima adalah sebanyak 2,8 juta rekening calon penerima.

"Sesuai dengan Juknis, kami akan proses checklist mulai hari ini selama empat hari kerja. Kami akan melihat kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJSTK," ujar Ida dalam acara kunjungan penerima BSU di Cikarang, Kamis (17/9/2020).

Dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan, saat ini banyak program di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja kepada rekan-rekan yang terdampak pandemi Covid-19. Khususnya program pelatihan kewirausahaan baru yang sedang dikembangkan oleh Kemnaker.

"Kita apresiasi kreativitas teman-teman, jam kerja mereka berkurang sehingga mereka memanfaatkan untuk usaha lain yang tidak mengganggu waktu kerjanya. Mereka kan masih berstatus sebagai karyawan, jadi mereka mendapatkan penghasilan tambahan," ucap Ida.

Dengan diterimanya 2,8 juta data calon penerima BSU ini, Kemnaker akan segera memproses pencairan BSU tahap keempat setelah proses checklist selesai. Adapun persyaratan, proses, dan ketentuannya masih sama dengan batch-batch sebelumnya. (akr).

238

Judul Subsidi Gaji Tahap ke-4 Segera Cair, Kemenaker Cek 2,8 Juta Calon Penerima

Nama Media bisnis.com


Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20200917/12/1293010/subsidi-gaji-tahap-ke-4-segera-cair-kemenaker-cek-28-juta-calon-penerima

Jurnalis Rahmad Fauzan

Tanggal 2020-09-17 14:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima data baru 2,8 juta pekerja calon penerima subsidi gaji gelombang keempat.

SUBSIDI GAJI TAHAP KE-4 SEGERA CAIR, KEMENAKER CEK 2,8 JUTA CALON PENERIMA

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima data baru 2,8 juta pekerja calon penerima subsidi gaji gelombang keempat.

Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) Ida Fauziyah mengatakan data tersebut diterima oleh kementerian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kemarin, Rabu (17/9/2020).

"Kemarin Kemenaker menerima data baru untuk 2,8 juta calon penerima subsidi gaji," ujar Ida di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Selanjutnya, kata Ida, Kemenaker akan melanjutkan progres untuk penyaluran subsidi gaji gelombang keempat. Dia mengatakan kementerian mulai melakukan check list selama 4 hari untuk 2,8 juta data tersebut per hari. Secara total, hingga saat ini penyaluran subsidi gaji telah diberikan kepada 9 juta penerima atau 57 persen dari total target penerima sebanyak 15,7 juta orang.

Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker memaksimalkan waktu selama 4 hari kerja melakukan check list kelengkapan data sesuai dengan juknis sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran.

Data yang telah di check list tersebut kemudian diproses oleh tim kuasa pengguna anggaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk dapat segera dicairkan dana subsidi gaji kepada bank penyalur. Selanjutnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank Himbara, maupun rekening bank swasta lainnya.

239

Judul Daftar Kartu Prakerja Gelombang 9, Perhatikan 7 Hal Ini



Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/17/142456565/daftar-kartu-prakerja-gelombang-9-perhatikan-7-hal-ini

Jurnalis Nur Rohmi Aida

Tanggal 2020-09-17 14:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pendaftaran Karti Prakerja gelombang9 telah dibuka mulai hari ini, Kamis (17/9/2020).

Kuota untuk penerima Kartu Prakerja gelombang 9 ini sama seperti gelombang sebelumnya, untuk 800.000 orang.

DAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 9, PERHATIKAN 7 HAL INI

- Pendaftaran Karti Prakerja gelombang9 telah dibuka mulai hari ini, Kamis (17/9/2020).

Kuota untuk penerima Kartu Prakerja gelombang 9 ini sama seperti gelombang sebelumnya, untuk 800.000 orang.

Jika Anda termasuk yang berulang kali gagal, perhatikan 7 hal ini untuk memastikan berpeluang besar menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja gelombang 9 ! Syarat untuk mengikuti program Kartu Prakerja adalah: Perlu diketahui, program ini diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya akibat Covid-19.

Program Kartu Prakerja juga tidak diperkenankan diikuti oleh: Peserta dapat melakukan pendaftaran Prakerja gelombang 9 secara online dengan mengakses link pendaftaran melalui laman: https://prakerja.go.id Setelah itu, isi nama lengkap, e-mail dan kata sandi baru selanjutnya cek e-mail dan ikuti petunjuk konfirmasi akun e-mail.

Jika berhasil, masuk ke situs Prakerja untuk mengisi data diri dengan cara login memakai akun yang baru saja dibuat.

Lakukan verifikasi nomor ponsel. Selanjutnya, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit. Jika sudah selesai maka tunggulah notifikasi apakah diterima sebagai peserta Kartu Prakerja gelombang 9 atau tidak.

Pendaftaran juga bisa dilakukan secara offline dengan mendaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Pemerintah daerah khususnya Dinas Ketenagakerjaan.

240

Apabila sebelumnya telah ikut gelombang prakerja dan tidak lolos, maka jika ingin ikut kembali, Anda tidak perlu lagi melakukan proses pendaftaran dari awal. Anda hanya tinggal memilih gelombang selanjutnya.

Jika Anda sudah 3 kali gagal lolos Prakerja, maka Anda apat mengadukan hal tersebut kepada Prakerja. Caranya, dengan mengunduh link pernyataan gagal 3 kali .

Isi pernyataan tersebut dan kirimkan melalui email ke [email protected] Nantinya, akan dilakukan pengecekan oleh Manajemen Pelaksana Prakerja.

Jika Anda ingin mendaftar Prakerja gelombang 9, sebaiknya Anda mengetahui beberapa hal yang menyebabkan peserta tidak lolos.

Penyebab tak lolos Kartu Prakerja, di antaranya adanya ketidaksesuaian nomor KTP dan KK.

Jika itu terjadi, peserta dimbau untuk menghubungi Dukcapil di 1500-538 atau ke kantor Dukcapil terdekat.

Pastikan pula Anda tidak termasuk dalam daftar kelompok yang dilarang ikut Prakerja sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1.

Jika sudah dinyatakan lolos penerimaan Prakerja, jangan senang dahulu. Hal itu karena Anda tidak serta merta mendapatkan insentif.

Peserta harus melakukan pembelian pelatihan terlebih dahulu menggunakan saldo yang sudah diterima.

Pembelian pelatihan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan penetapan penerima Kartu Prakerja.

Jika sudah lebih 30 hari belum membeli pelatihan maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan.

Untuk mendapatkan insentif dari Prakerja, maka peserta harus menyelesaikan pelatihannya dahulu yang ditandai adanya penerimaan sertifikat.

Adapun insentif yang akan diterima nantinya ada dua: Untuk mendapatkan insentif peserta juga harus memberikan ulasan terhadap lembaga pelatihan.

Selain itu juga harus menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id Nomor rekening atau e-wallet juga harus tervalidasi oleh bank atau perusahaan e-money terkait.

Salah satu syarat untuk mendapat insentif Prakerja, harus dapat menyambungkan nomor rekening atau e-wallet.

Bagaimana jika gagal menyambungkan nomor rekening atau e-wallet? Jika gagal memasukkan nomor HP karena belum terdaftar, maka daftarkan dulu nomor HP di e-wallet pilihan (OVO, LinkAja atau Gopay).

Rekening bank atau e-wallet juga akan gagal tersambung jika NIK rekening bank atau e-wallet tidak sama dengan yang teregistrasi di akun Kartu Prakerja.

Selain itu, pastikan akun e-wallet telah terupgrade. Hal itu karena e-wallet juga akan gagal tersambung jika belum dilakukan upgrade.

241

Judul Pemerintah Pastikan Penerima Progam BSU Tepat Sasaran

Nama Media indopos.co.id


Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/09/17/252824/pemerintah-pastikan-penerima-progam-bsu-tepat-sasaran/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 14:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?


positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan) Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini



neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) JAMSOSTEK) Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta

positive - Agus Susanto (Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) JAMSOSTEK) Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang pastikan penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tepat sasaran.

242

PEMERINTAH PASTIKAN PENERIMA PROGAM BSU TEPAT SASARAN

- Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang pastikan penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tepat sasaran.

"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujarnya saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?" yang diselenggarakan melalui online, Kamis (17/9/2020).

Kamis, 17 September 2020 - 20:45 Proses tersebut, kata Haiyani, dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini," ujarnya.

Haiyani menjelaskan peran dari Kemenaker sangat penting, mengingat Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Kamis, 17 September 2020 - 20:20 "Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara," katanya.

Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Terkait penyaluran Batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, Batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan Batch 3 sudah mencapai 40,9 persen. "Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer," katanya.

Selasa, 15 September 2020 - 20:07 Sementara Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) JAMSOSTEK Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU."Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujar Agus Susanto Menurut dia, data yang telah diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta. Tujuannya, dapat mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). "Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya," pungkasnya.

(dai).

243

Judul Alhamdulillah, BLT Tahap 3 Sudah Cair untuk Para Pekerja

Nama Media detik.com


Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5176832/alhamdulillah-blt-tahap-3-sudah-cair-untuk-para-pekerja

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 13:55:06

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Bantuan Langsung Tunai atau BLT Tahap 3 untuk para pekerja yang disalurkan sesuai data BPJS Ketenagakerjaan akhirnya cair. Pengumuman ini diunggah melalui akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, kemnaker, dilihat detikcom pada Kamis (17/9/2020).

ALHAMDULILLAH, BLT TAHAP 3 SUDAH CAIR UNTUK PARA PEKERJA

Bantuan Langsung Tunai atau BLT Tahap 3 untuk para pekerja yang disalurkan sesuai data BPJS Ketenagakerjaan akhirnya cair. Pengumuman ini diunggah melalui akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, kemnaker, dilihat detikcom pada Kamis (17/9/2020).

"Kalau sudah dapat, Rekanaker mau dipakai buat beli apa?" tulis pengumuman tersebut.

BLT Tahap 3 disalurkan melalui Himpunan Bank Negara atau Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan BNK BTN. Bantuan Rp 600 ribu tersebut kemudian dipindahbukukan secara bertahap pada rekening penerima.

"Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan dilakukan secara bertahap," tulis akun kemnaker.

Berikut tata cara pemberian bantuan Rp 600 ribu dari pemerintah: 1. Data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan 3. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Menaker dengan melampirkan: a. Berita acara b. Surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan 5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 6. KPPN menyalurkan bantuan pemerintah ke bank penyalur anggota Himbara 7. Proses penyaluran bantuan Rp 600

244

ribu dipindahbukukan pada rekening penerima secara bertahap 8. Proses penyaluran BLT dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan 9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran, sisa dana akan disetor kembali ke rekening kas negara 10. Penyaluran bantuan Rp 600 ribu dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPA dengan bank penyalur 11. Apabila pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan 12. Dalam hal penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat namun telah menerima bantuan Rp 600 ribu , maka dia wajib mengembalikannya ke rekening kas negara.

245

Judul Subsidi Gaji BPJS, 1,7 Juta Ditolak dan 1,2 Juta Kurang Lengkap

Nama Media indopos.co.id


Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/09/17/252812/subsidi-gaji-bpjs-17-juta-ditolak-dan-12-juta-kurang-lengkap/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 13:45:43

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


SUBSIDI GAJI BPJS, 1,7 JUTA DITOLAK DAN 1,2 JUTA KURANG LENGKAP

- Dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 1,2 juta data yang gagal diverifikasi sebagai penerima subsidi. Untuk itu, 1,2 juta calon penerima subsidi tersebut dikembalikan ke perusahaan masing-masing untuk diperbaiki. Selain itu, ada juga 1,7 data yang ditolak karena tidak sesuai kriteria.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Agus Susanto mengatakan, hasil tersebut didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi tiga lapis terhadap data-data yang masuk. Dikatakan, data harus lengkap sebelum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan memeriksa lagi kelengkapannya baru kemudian disalurkan ke calon penerima bantuan dengan total Rp2,4 juta itu.

Kamis, 17 September 2020 - 21:08 "Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini," ujar Agus Susanto dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 tentang BSU di Jakarta pada Kamis.

Total 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan itu dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan beberapa kriteria bagi penerima BSU yang ditetapkan Kemnaker yaitu warga negara Indonesia, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, memiliki upah di bawah Rp5 juta dan memiliki rekening yang aktif.

Kamis, 17 September 2020 - 20:20 Dari proses yang dilakukan sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menyerahkan 11,8 juta data calon penerima BSU kepada Kemnaker dalam empat tahap yaitu, 2,5 juta untuk tahap I, 3 juta untuk tahap II, 3,5 juta untuk tahap III dan 2,8 juta untuk tahap IV.

246

Agus mengakui menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dan melakukan validasi data calon penerima BSU itu, yang ditargetkan pemerintah untuk diterima 15,7 juta pekerja.

Rabu, 16 September 2020 - 20:35 Hal itu karena data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya meski sudah lengkap nama dan alamatnya tapi tidak terdapat data rekening bank peserta.

Namun, dia mengatakan berkat kerja sama dan kolaborasi pihaknya berhasil mengumpulkan 14,7 juta data dalam beberapa pekan.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang juga mengatakan bahwa Kemnaker harus menerima 15,7 juta data calon penerima itu pada akhir September 2020.

Alasan terdapat batasan penerimaan data adalah karena setiap peserta akan mendapatkan total bantuan Rp2,4 juta untuk empat bulan dalam dua kali tahap penyaluran, atau Rp1,2 juta disalurkan per dua bulan.

"Apabila bertahap maka tahap akhir harus sudah diterima pada tanggal 30 September untuk nanti selanjutnya yang sudah menerima akan menerima (penyaluran BSU) tahap kedua," kata Haiyani.

(ant).

247

Judul Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Telah Dibuka, Login www.prakerja.go.id, Begini Cara Daftarnya



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-9-telah-dibuka-login-wwwprakerjagoid-begini-cara-daftarnya

Jurnalis Lanny Latifah

Tanggal 2020-09-17 13:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - None (None) Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik. Karena itu, peserta akan mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan. Jangan lupa, jaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Pemohon harus datang sendiri dan langsung mendatangi instansi tersebut. Kemudian, mengisi formulir di mana format isian formulir sama dengan format isian pendaftaran secara daring

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Dari permohonan tersebut, lalu secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian/lembaga dan dari kementerian/lembaga nantinya akan mengirimkan pendaftaran. Setelah disahkan oleh menteri ketenagakerjaan (kemudian) dikirimkan kepada PMO sehingga nanti PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta kartu prakerja tersebut

Ringkasan

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 telah resmi dibuka, Kamis (17/9/2020) siang ini. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi www.prakerja.go.id .

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 9 TELAH DIBUKA, LOGIN WWW.PRAKERJA.GO.ID, BEGINI CARA DAFTARNYA

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 telah resmi dibuka, Kamis (17/9/2020) siang ini.

248

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi www.prakerja.go.id .

"Gelombang 9 Kartu Prakerja telah dibuka! Kunjungi situs resmi kami di www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mendaftar Kartu Prakerja," tulis akun Instagram @prakerja.go.id dalam keterangan unggahannya.

Bagi peserta yang telah memiliki akun dan terverifikasi, segera login di www.prakerja.go.id kemudian klik 'Gabung' ke Gelombang 9 agar dapat masuk ke tahap seleksi.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Dibuka Hari Ini, Tahun 2020 Prakerja Stop di Gelombang 10 Selain itu, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran gelombang 9, penerima Kartu Prakerja gelombang 8 juga telah diumumkan melalui SMS dan dashboard pendaftaran.

Jika lolos, peserta dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun, dan jika tidak lolos, peserta akan mendapatkan notifikasi pada dashboard akun Kartu Prakerja.

Berikut ini langkah-langkah mengikuti pelatihan dengan Kartu Prakerja:

1. Cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia.

2. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, Sekolahmu, atau Tokopedia.

3. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu.

4. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja Gelombang 9 Segera Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Daftar di www.prakerja.go.id Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 9 Beserta Syarat dan Langkah agar Lolos Seleksi "Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik. Karena itu, peserta akan mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan. Jangan lupa, jaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja," tulis akun Instagram @prakerja.go.id .

Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Berdasarkan Pasal 2 Permenko Nomor 11 Tahun 2020, Kartu Prakerja diberikan kepada para pencari kerja dengan rincian sebagai berikut: - Pekerja/buruh yang terkena PHK.

- Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima buruh, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Para pencari kerja dan pekerja/buruh yang dimaksud harus memenuhi persyaratan berikut: - Calon pemilik Kartu Prakerja hanya dari kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan KTP.

- Berusia paling rendah 18 tahun.

- Calon pemilik Kartu Prakerja harus dari kalangan yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Kartu Prakerja Gelombang 9: Berikut Syaratnya dan Langkah yang Harus Dilakukan Agar Lolos Seleksi Bocoran Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9, Simak Cara Daftar di www.prakerja.go.id Pendaftaran Kartu Pra Kerja dapat dilakukan melalui dua cara yakni secara offline dan online, berikut ini: Cara Daftar Kartu Prakerja Secara Offline Pendaftaran kartu prakerja dapat dilakukan secara luring ( offline ) melalui kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

249

Hal tersebut didasarkan pada pasal 10 Perpres nomor 76 tahun 2020, dalam keadaan tertentu pendaftaran kartu prakerja dapat dilakukan secara luring (offline).

Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain karena terbatasnya infrastruktur telekomunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengatakan, calon penerima kartu prakerja wajib mendaftarkan diri baik melalui situs resmi kartu prakerja atau melalui luring (offline).

Cara pendaftaran luring ( offline ) bisa melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya di Dinas Ketenagakerjaan.

Tak Lolos Kartu Prakerja Gelombang 8? Bisa Ikut Kartu Prakerja Gelombang 9, Login www.prakerja.go.id Gagal Lolos Seleksi Kartu Prakerja 3 Kali? Buat Surat Pernyataan, Ini Contohnya "Pemohon harus datang sendiri dan langsung mendatangi instansi tersebut. Kemudian, mengisi formulir di mana format isian formulir sama dengan format isian pendaftaran secara daring," tutur Rudy.

"Dari permohonan tersebut, lalu secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian/lembaga dan dari kementerian/lembaga nantinya akan mengirimkan pendaftaran. Setelah disahkan oleh menteri ketenagakerjaan (kemudian) dikirimkan kepada PMO sehingga nanti PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta kartu prakerja tersebut," jelas Rudy, Jumat (7/8/2020), dikutip dari Kompas.com .

Cara Daftar Kartu Prakerja Secara Online Pendaftaran Akun

1. Akses laman https://www.prakerja.go.id/ dan pastikan Anda memiliki e-mail aktif.

2. Pilih "Daftar Sekarang".

3. Masukkan nama lengkap, e-mail , dan kata sandi.

4. Klik "Daftar".

5. Selanjutnya, Anda akan menerima notifikasi melalui email.

6. Buka email Anda, dan lakukan verifikasi yang telah dikirimkan via e-mail .

7. Pendaftaran berhasil, dan Anda sudah memiliki akun Kartu Prakerja.

1. Buka laman www.prakerja.go.id , klik Login atau Masuk pada Laman Depan.

2. Masukkan e-mail dan kata sandi akun, kemudian Klik "Login".

3. Setelah berhasil masuk ke akun Anda, isi verifikasi KTP dan tanggal lahir.

4. Klik "Berikutnya".

5. Lengkapi data diri Anda, unggah foto KTP dan swafoto Anda dengan KTP.

6. Lakukan Verifikasi Nomor Telepon.

7. Klik "Kirim".

8. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke No HP Anda.

9. Klik "Verifikasi".

250

10. Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar. Isi sampai selesai, jika sudah selesai klik "Oke".

11. Berikutnya Anda wajib melakukan tes Motivasi & Kemampuan Dasar. Klik "Mulai Tes Sekarang".

Setelah isi tes, hasil tes akan di evaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar 5 menit, jika sudah 5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.

12. Pendaftaran akan segera selesai, Anda tinggal ikut seleksi Gelombang, pilih lah Gelombang yang Anda inginkan disesuaikan dengan domisili.

13. Selanjutnya Anda akan menerima notifikasi di Dashboard akun, apakah lolos atau bisa ikut Gelombang yang Anda pilih.

Peserta yang gagal pada seleksi sebelumnya, tidak perlu mendaftar ulang dari awal. Nantinya, mereka hanya tinggal memilih gelombang melalui akun yang sebelumnya sudah terdaftar.

251

Judul Tata Cara Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 1-3 hingga 2021

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/tata-cara-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-tahap-1-3-hingga-2021-f4Cn

Jurnalis Dipna Videlia Putsanra

Tanggal 2020-09-17 13:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Tahap pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 1-3 dan lanjut hingga 2021.

TATA CARA PENCAIRAN BLT BPJS KETENAGAKERJAAN TAHAP 1-3 HINGGA 2021

Tahap pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 1-3 dan lanjut hingga 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan rincian proses pencairan BLT upah BPJS Ketenagakerjaan mulai tahap 1 sampai 3 dan dilanjutkan hingga tahun 2021.

Kemnaker meminta para pekerja yang memenuhi syarat subsidi upah untuk bersabar, sebab proses pencairan masih berlangsung dalam beberapa tahap. Berikut ini tahap pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan:

1. Data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.

3. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Menaker dengan melampirkan: - Berita acara - Surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan.

5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

6. KPPN menyalurkan bantuan pemerintah ke bank penyalur (Bank Himpunan Milik Negara/Himbara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).

252

7. Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan dan dilakukan secara bertahap.


9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampak akhir tahun anggaran, sisa dana disetor ke rekening kas negara.

10. Penyaluran bantuan pemerintah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPA dengan bank penyalur.

11. Apabila pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Dalam hal penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat tetapi telah menerima bantuan pemerintah, penerima bantuan tersebut wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara.

Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 telah dilakukan pada Selasa (15/9/2020). Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, subsidi upah/gaji Tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.

Adanya penyaluran tahap III ini melengkapi penyaluran pada tahap sebelumnya di mana pada tahap I sebanyak 2,5 juta penerima dan pada tahap II sebanyak 3 juta penerima.

Secara total, hingga saat ini penyaluran subsidi upah/gaji telah diberikan kepada 9 juta penerima atau 57 persen dari total target penerima sebanyak 15,7 juta orang..

253

Judul Kartu Prakerja Gelombang 9 Dibuka, Ini Cara Daftar di www.prakerja.go.id

Nama Media suara.com


Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/09/17/121306/kartu-prakerja-gelombang-9-dibuka-ini-cara-daftar-di-wwwprakerjagoid

Jurnalis Rifan Aditya

Tanggal 2020-09-17 12:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

Ringkasan

Kemungkinan adanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 bukan omong kosong belaka.

Pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 sudah dibuka pada Kamis, 17 September 2020 pada pukul 12.00 WIB.

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 9 DIBUKA, INI CARA DAFTAR DI WWW.PRAKERJA.GO.ID

Kemungkinan adanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 bukan omong kosong belaka.

Pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 sudah dibuka pada Kamis, 17 September 2020 pada pukul 12.00 WIB.

Bagi yang ingin menerima program tersebut, segera siapkan syarat daftar kartu prakerja gelombang 9. Simak juga tata cara pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 berikut ini.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melakukan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu memaparkan pembukaan kartu prakerja gelombang 9 dibuka pada Kamis, 17 September 2020. Simak cara Kuota yang disediakan pada gelombang 9 ini hanya 800.000 orang. Penerima Kartu Prakerja diutamakan orang-orang yang masuk kelompok prioritas berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kalau kamu lolos seleksi, kamu akan mendapatkan kartu dan melihat nomor kartu Prakerja. Di dalamnya sudah tersedia saldo. Kamu bisa cek status saldo pada dashboard akun.

254

Apabila tidak lolos, kamu akan mendapatkan notifikasi pula di dashboard akun. Peserta yang gagal pada gelombang 9 ini sepertinya harus menunggu kabar kembali apakah akan dibuka gelombang 10 atau ini benar-benar menjadi yang terakhir.

Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 9 Pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 tidak jauh beda dengan gelombang sebelumnya. Peserta hanya perlu mempersiapkan NIK dan Nomor KK yang sesuai. Tidak diperlukan lagi swafoto ketika melakukan pendaftaran online.

Pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 bisa melalui dua cara yaitu daring (online) dan luring (offline). Untuk via online, melalui laman https://www.prakerja.go.id .

255

Judul Subsidi Gaji Telah Diberikan ke 398 Ribu Honorer Pendidikan

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/subsidi-gaji-telah-diberikan-ke-398-ribu-honorer-pendidikan-f4Cc

Jurnalis Vincent Fabian Thomas

Tanggal 2020-09-17 12:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi

Ringkasan

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi menyalurkan subsidi gaji untuk guru honorer, tenaga kependidikan dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah. Hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.

Subsidi sebesar Rp 600 ribu per bulan diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerjasama dengan BP Jamsostek. Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

SUBSIDI GAJI TELAH DIBERIKAN KE 398 RIBU HONORER PENDIDIKAN

398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan telah menerima subsidi gaji Rp600 ribu per bulan selama dua bulan.

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) menyatakan sekitar 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan telah menerima subsidi gaji Rp600 ribu per bulan selama dua bulan. Penerimanya terdiri dari guru honorer, tenaga kependidikan dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di pemerintah daerah.

"Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi," ucap Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

256

Budi menjelaskan bantuan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan terdaftar di BP Jamsostek masih akan terus disalurkan hingga mencapai target 15,72 juta pekerja. Hingga 14 September 2020, program subsidi gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 triliun atau 17,43 persen dari pagu Rp37,87 triliun.

Adapun masuknya tenaga honorer dalam penerima subsidi gaji pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2020) ia menyatakan kategori dan syarat penerima bantuan langsung tunai (BLT) sengaja diperluas.

Dengan demikian, penerimanya tidak hanya pekerja swasta tetapi juga tenaga honorer. Namun dalam penjelasan Ida waktu itu, penerimanya tidak terbatas pada guru atau tenaga Pendidikan honorer. Sebaliknya definisinya cukup luas yaitu termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN. Dengan catatan sudah menjadi peserta BP Jamsostek pada 30 Juni 2020.

257

Judul Hore! Guru Honorer Ikut Kecipratan BLT Rp600.000 per Bulan



Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/167382/34/hore-guru-honorer-ikut-kecipratan-blt-rp600000-per-bulan-1600315767

Jurnalis Rina Anggraeni

Tanggal 2020-09-17 11:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional) Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN)) Target agar penyerapan bisa mencapai Rp 100 Triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II

Ringkasan



HORE! GURU HONORER IKUT KECIPRATAN BLT RP600.000 PER BULAN

JAKARTA - Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program andalan adalah bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji untuk guru honorer , tenaga kependidikan dan tenaga honorer dinas pendidikan di pemerintah daerah.

Hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan. Subsidi sebesar Rp600.000 per bulan diberikan per dua bulan sejak

258

diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerjasama dengan BPJamsostek.

Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

Hingga 14 September 2020, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan sebesar Rp 7 Triliun, atau 17,43% dari pagu Rp 37,87 Triliun. Hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini. "Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi," ujar Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Sejak terbentuk pada 20 Juli lalu, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), melalui Satgas PEN, sudah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp 87,58 Triliun. Satgas PEN akan berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp 100 Triliun hingga akhir kuartal III. "Target agar penyerapan bisa mencapai Rp 100 Triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II," kata Budi.

Program baru lain yang diluncurkan pada Agustus 2020 yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mencapai penyerapan sebesar Rp 13 Triliun atau 61% dari total pagu anggaran Rp 22 Triliun, menjangkau 5,5 juta penerima manfaat dari target 9,1 juga usaha mikro. Pemerintah juga berencana menaikkan penerima manfaat menjadi 12 juta untuk program ini.

(nng).

259

Judul Jokowi Transfer BLT Subsidi Gaji Rp1,2 Juta ke 398 Ribu Honorer



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/09/17/320/2279139/jokowi-transfer-blt-subsidi-gaji-rp1-2-juta-ke-398-ribu-honorer

Jurnalis Fadel Prayoga,

Tanggal 2020-09-17 10:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi

Ringkasan



JOKOWI TRANSFER BLT SUBSIDI GAJI RP1,2 JUTA KE 398 RIBU HONORER

JAKARTA - Guru honorer, tenaga kependidikan dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah mendapat program andalan berupa subsidi gaji . Hingga 14 September 2020, subsidi gaji yang telah disalurkan ke 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.

Subsidi sebesar Rp600.000 per bulan diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerjasama dengan BPJamsostek.

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) mencatat tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

"Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi," ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangannya, kamis (17/9/2020).

260

Subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

Hingga 14 September 2020, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 Triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 Triliun. Hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.

(fbn).

261

Judul Dua Hari ke Depan Jadi Waktu Pencairan BLT Tahap 3, Segera Cek Nomor Rekening Penerima di Sini!



Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01749407/dua-hari-ke-depan-jadi-waktu-pencairan-blt-tahap-3-segera-cek-nomor-rekening-penerima-di-sini


Tanggal 2020-09-17 10:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pencairan BLT subsidi gaji Rp600.000 tahap 3 segera disalurkan.

DUA HARI KE DEPAN JADI WAKTU PENCAIRAN BLT TAHAP 3, SEGERA CEK NOMOR REKENING PENERIMA DI SINI!

- Pencairan BLT subsidi gaji Rp600.000 tahap 3 segera disalurkan. Hal tersebut diungkap Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah usai proses pemeriksaan ulang data selesai. BLT subsidi gaji Rp600.000 tahap 3 ini akan diberikan pada 3,5 juta calon penerima. Data penerima sudah diberikan kepada KPPN untuk selanjutnya dicairkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.

"Alhamdulillah 'check list' selesai, proses pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga sudah selesai, selanjutnya saya imbau agar bank penyalur segera transfer ke rekening penerima," kata Menaker .

Sebagaimana diberitakan BeritaDIY.com dalam artikel " Ditransfer Dalam 2 Hari Ini, Cek Nama Penerima BLT Subsidi Gaji di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id ", dengan pencairan itu, total sudah 9 juta pekerja yang sudah dan akan menerima BLT dengan pencairan tahap 1 diberikan ke 2,5 juta orang dan tahap 2 kepada 3 juta orang. Pemerintah sebelumnya menargetkan akan memberikan BLT sebesar Rp2,4 juta itu kepada 15,7 juta orang.

Menurut data Kemenaker per 14 September 2020, penyaluran subsidi tahap 1 dan tahap 2 telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 5,5 juta orang. Para penerima BLT adalah pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. Terkait pencairan, Menaker Ida mengatakan untuk tahap 3 sendiri baru akan terlihat realisasinya kurang lebih dalam dua hari ke depan.

Berikut cara untuk mengecek nomor rekening penerima: https://bsu.bpjamsostek.id/ atau https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id /.***(Resti Fitriyani/BeritaDIY.com).

262

Judul Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1387156/subsidi-gaji-tahap-iii-bagi-pekerja-cair-hari-ini-dan-besok

Jurnalis Dewi Nurita

Tanggal 2020-09-17 10:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , menjelaskan bahwa proses verifikasi data sebanyak 3,5 juta karyawan untuk program bantuan subsidi gaji tahap III sudah selesai. Proses pencairannya, kata Ida, akan berlangsung dalam dua hari ini.

SUBSIDI GAJI TAHAP III BAGI PEKERJA CAIR HARI INI DAN BESOK

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , menjelaskan bahwa proses verifikasi data sebanyak 3,5 juta karyawan untuk program bantuan subsidi gaji tahap III sudah selesai. Proses pencairannya, kata Ida, akan berlangsung dalam dua hari ini.

"Untuk tahap III sendiri baru akan terlihat realisasinya kurang lebih dalam 2 hari ke depan (17-18 September 2020)," kata Ida dalam keterangan tertulis, kemarin.

Adanya penyaluran tahap III ini melengkapi penyaluran pada tahap sebelumnya, di mana pada tahap I sebanyak 2,5 juta penerima dan pada tahap II sebanyak 3 juta penerima. Secara total, hingga saat ini penyaluran subsidi upah/gaji telah diberikan kepada 9 juta penerima atau 57 persen dari total target penerima sebanyak 15,7 juta orang.

Menurut Ida, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memproses pencairan subsidi upah/gaji bagi para pekerja. "Saya tegaskan, tidak ada upaya Kemnaker untuk menghambat penyaluran subsidi ini, namun kami tentu harus bekerja secara prosedural sesuai regulasi yang intinya agar program ini tepat sasaran dan terus berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk mempercepat proses transfer ke rekening penerima," ujar Ida.

Politikus PKB ini berharap subsidi gaji bisa meningkatkan daya beli pekerja/buruh serta mendongkrak konsumsi masyarakat. Sehingga, kemudian menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Subsidi gaji untuk para pekerja ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp5 juta. Data diambil dari BPJS Ketenagakerjaan.

263

Bantuan ini akan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara. Mekanime penyaluran subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan. Satu kali pencairan subsidi atau BLT Pekerja itu sebesar Rp1,2 juta. Pemerintah melakukan dua kali pencairan.

DEWI NURITA .

264

Judul Hore, 398 Ribu Tenaga Honorer dapat Subsidi Gaji Rp 600 Ribu per Bulan



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4358431/hore-398-ribu-tenaga-honorer-dapat-subsidi-gaji-rp-600-ribu-per-bulan


Tanggal 2020-09-17 10:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi (None) Dari 15 juta tenaga kerja yang didaftar di BPJS yang eligible untuk program bantuan subsidi gaji sekitar 398 ribu merupakan tenaga kerja honorer. Jadi Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan transfer batch pertama dan batch kedua. Insyaallah nanti batch ke 3, 4, 5 nya bisa segera kita transfer akhir September

positive - Budi (None) Ini program yang baru diluncurkan (27 Agustus 2020) penetrasinya sudah cukup baik kita sudah Salurkan 2 batch sekitar Rp 7 triliun lebih hampir Rp 8 triliun yang sudah kita salurkan untuk 2 batch. Rencananya akan kita berikan ke 15,72 juta karyawan yang terdaftar di BPJS

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Tadi presiden juga meminta untuk dilakukan pendalaman terkait dengan apa yang disampaikan ketua pelaksana terkait tenaga honorer. Pemerintah akan melakukan kajian dimana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sehingga dengan demikian ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di dalam BP Jamsostek dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun KemenPAN-RB

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Akan diluncurkan Bapak Presiden pada minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan dalam bentuk DIPA

neutral - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Untuk dua program baru yang diminta dilakukan dan selama sebulan ini sudah difinalkan

Ringkasan


265


HORE, 398 RIBU TENAGA HONORER DAPAT SUBSIDI GAJI RP 600 RIBU PER BULAN

Jakarta - Sebanyak 398 ribu tenaga honorer akan mendapatkan bantuan subsidi gaji pada gelombang kedua, yaitu di Oktober dan November 2020. Ini sesuai instruksi Presiden Jokowi dan Ketua Pelaksana KCPEN Erick Thohir.








Pemerintah berencana melakukan perluasan penerima bantuan subsidi gaji untuk tenaga honorer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (14/9/2020).

"Tadi presiden juga meminta untuk dilakukan pendalaman terkait dengan apa yang disampaikan ketua pelaksana terkait tenaga honorer. Pemerintah akan melakukan kajian dimana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan," ujar Menko Perekonomian.

Hal ini, lanjut Airlangga, karena sebagai tenaga honorer sudah mendapatkan bantuan dari data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, pemerintah berencana meratakan kebijakan tersebut kepada seluruh tenaga honorer.

"Sehingga dengan demikian ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga belum bisa memastikan detail skema dari bantuan subsidi gaji ini, berapa besarannya, hingga waktu pencairannya.

Saat ini, pemerintah melalui kementerian terkait tengah melakukan kajian terhadap hal-hal yang menyangkut rencana subsidi upah untuk tenaga honorer ini.

266

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan bantuan bergulir bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Mereka yang menerima bantuan itu juga harus memenuhi ketentuan. Salah satunya memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif. Masing-masing dari para pekerja tersebut menerima total subsidi gaji sekitar Rp 2,4 juta.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan guru honorer menjadi salah satu penerima subsidi gaji sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan atau sekitar Rp 2,4 juta.

Sejauh ini, pihaknya tengah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk melakukan pendataan terhadap pegawai honorer yang memenuhi syarat.

"Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di dalam BP Jamsostek dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun KemenPAN-RB," jelas Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Kendati begitu, dirinya tidak menjelaskan berapa jumlah pegawai atau guru honorer yang bakal mendapatkan subsidi gaji tersebut.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pencairan program bantuan subsidi gaji Rp600.000 kepada pegawai bergaji di bawah Rp5 juta per bulan akan cari pada pekan ini.

Adapun peluncuran program bantuan subsidi gaji tersebut nantinya akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan bantuan produktif lainnya.

"Akan diluncurkan Bapak Presiden pada minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan dalam bentuk DIPA," kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, pencairan program bantuan untuk pegawai swasta dan bantuan produktif untuk UMKM, sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran program PEN yang dialokasikan Rp 695,2 triliun. Program bantuan pegawai ini masuk ke klaster sektoral K/L dan pemerintah daerah yang dianggarkan Rp 106,05 triliun.

"Untuk dua program baru yang diminta dilakukan dan selama sebulan ini sudah difinalkan," ujarnya.

267

Judul 15 Kantor di Jakarta Ditutup Sementara, 10 karena Kasus Corona


Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/15-kantor-di-jakarta-ditutup-sementara-10-karena-kasus-corona-1uDQl1Xnos6

Jurnalis redaksi

Tanggal 2020-09-17 09:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Create Story 15 Kantor di Jakarta Ditutup Sementara, 10 karena Kasus Corona kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan Kasus penularan virus corona di lingkungan perkantoran di Jakarta masih terus ditemukan, begitu juga dengan pelanggaran penerapan protokol kesehatan saat PSBB ketat.

15 KANTOR DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA, 10 KARENA KASUS CORONA

Create Story 15 Kantor di Jakarta Ditutup Sementara, 10 karena Kasus Corona kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan Kasus penularan virus corona di lingkungan perkantoran di Jakarta masih terus ditemukan, begitu juga dengan pelanggaran penerapan protokol kesehatan saat PSBB ketat.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta sudah menutup 15 kantor sejak hari pertama PSBB ketat. Data per 16 September, tercatat ada 10 kantor yang ditutup sementara akibat ditemukannya kasus pegawai positif virus corona. Jumlah ini bertambah 4 dari data sebelumnya.

Rinciannya, 6 perusahaan di Jakarta Barat, 1 perusahaan di Jakarta Timur, dan 3 perusahaan di Jakarta Selatan.

Sementara itu, 5 perusahaan lainnya ditutup sementara akibat tak mematuhi protokol kesehatan. Rinciannya, 2 perusahaan di Jakarta Barat, 2 perusahaan di Jakarta Pusat, dan 1 perusahaan di Jakarta Selatan. Adapun 15 perusahaan yang ditutup sementara itu merupakan hasil sidak dari 187 perusahaan selama monitoring PSBB ketat.

Penutupan kantor karena kasus virus corona maupun tak mematuhi protokol kesehatan sudah diterapkan sejak PSBB transisi lalu. Sidak ini pun semakin ditingkatkan mengingat Jakarta kembali PSBB secara ketat usai kasus virus corona bertambah pesat beberapa waktu belakangan.

Selama PSBB ketat ini, kapasitas pegawai yang bekerja di kantor maksimal 25 persen dan sisanya diminta menjalankan sistem work from home (WFH) . (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.280.

268

Judul Catat, Pendaftaran Kartu Pekerja Gelombang 9 Dibuka Hari Ini Jam 12.00 WIB, Ini Kuota Yang Tersedia



Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/09/17/catat-pendaftaran-kartu-pekerja-gelombang-9-dibuka-hari-ini-jam-1200-wib-ini-kuota-yang-tersedia

Jurnalis Siti Fatimah

Tanggal 2020-09-17 09:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Louisa Tuhatu (Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) Pembukaan gelombang 9 besok (Kamis) jam 12.00 WIB

Ringkasan

Buat Anda yang maish ingin mendaftar untuk mendapatkan kartu pekerja, hari ini Kamis (17/9/2020) pukul 12.00 WIB, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 9 akan dibuka.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, hal itu disampaikan Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.

CATAT, PENDAFTARAN KARTU PEKERJA GELOMBANG 9 DIBUKA HARI INI JAM 12.00 WIB, INI KUOTA YANG TERSEDIA

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Buat Anda yang maish ingin mendaftar untuk mendapatkan kartu pekerja, hari ini Kamis (17/9/2020) pukul 12.00 WIB, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 9 akan dibuka.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, hal itu disampaikan Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.

"Pembukaan gelombang 9 besok (Kamis) jam 12.00 WIB," kata Louisa saat dikonfirmasi, Rabu (10/9/2020) malam.

Kuota yang disediakan pada gelombang 9 ini juga sama dengan gelombang sebelumnya, yaitu 800.000 orang.

269

Penerima Kartu Prakerja tersebut merupakan daftar kelompok prioritas yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan .

Bersamaan dengan pendaftaran ini, pengumuman penerima Kartu Prakerja gelombang 8 juga telah diumumkan melalui SMS dan dashboard pendaftaran.

Jika lolos seleksi gelombang, peserta dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.

Apabila tidak lolos, peserta akan mendapatkan notifikasi pada dashboard akun Kartu Prakerja.

Peserta yang gagal bisa mengkuti seleksi gelombang berikutnya tanpa perlu mengulangi lagi proses pendaftaran dari awal.

Cara pendaftaran Kartu Prakerja Ada perbedaan cara pendaftaran yang mulai diberlakukan pada gelombang 4, dibandingkan tiga gelombang sebelumnya.

Syarat yang mengharuskan peserta untuk melakukan swafoto atau selfie ketika mendaftar, kini telah dihapuskan.

Peserta yang ingin mendaftar Kartu Prakerja harus mempersiapkan NIK dan Nomor KK yang sesuai.

Selain itu, Pendaftaran Kartu Prakerja bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu daring (online) dan luring (offline).

Untuk via online, peserta bisa mendaftar melalui laman https://www.prakerja.go.id.

Bagi yang ingin mendaftar secara luring (offline), calon penerima Kartu Prakerja bisa melakukannya melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya Dinas Ketenagakerjaan.

Calon penerima juga bisa mendaftar, baik secara individu maupun kolektif.

Bagi peserta yang mencoba mendaftar tetapi gagal, pastikan bahwa nomor NIK dan KK sudah dimasukkan dengan benar.

Jika masih gagal, peserta diharapkan segera menghubungi call center Dukcapil di nomor 1500-538 atau datang ke kantor Dukcapil terdekat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Dibuka Siang Ini Pukul 12.00 WIB",.

270

Judul Dua ART Dianiaya, KJRI Jeddah Polisikan Majikan


Newstrend Kasus Penyiksaan PMI

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/167238/15/dua-art-dianiaya-kjri-jeddah-polisikan-majikan-1600308553

Jurnalis Agung Nugroho BS

Tanggal 2020-09-17 09:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Safaat Ghofur (Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga) Dia (isteri majikan) malah marah-marah dan ngadu ke suaminya. Waktu saya salat, suaminya (majikan) datang marah-marah dan ngusir saya. Saya berontak ndak mau pergi. Langsung dipukul saya di sini.sini.sini.(sambil menunjuk ke bagian tubuh tertentu). Saya lari ke rumah bapaknya (orang tua majikan).di sana udah gak sadar saya

negative - Safaat Ghofur (Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga) Ambil sandal dia, mukul aku. Tapi ditangkis ibunya dan adiknya. Kurang puas dia mukul lagi. Dia nendang kena di sini (perut) dan pukul di sini (muka)

negative - Konjen Eko Hartono (None) Berangkat dengan cara ini cukup berisiko dan menyulitkan kami dari sisi pelindungan. Sebab, tidak dilengkapi dengan dokumen semestinya, seperti perjanjian kerja (PK) yang bisa dijadikan dasar penuntutan jika terjadi wanprestasi dari pihak majikan

neutral - Konjen Eko Hartono (None) KJRI Jeddah berkomitmen menyampaikan update kepada masyarakat setiap kegiatan dan peristiwa yang terjadi di wilayah kerja kami, yaitu di wilayah barat Arab Saudi yang mencakup provinsi Mekkah, Madinah, Asir, Albaha, dan Tabuk (berbatasan dengan Yordania)

Ringkasan

Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memperkarakan seorang majikan ke pihak kepolisian lantaran melakukan penganiayaan terhadap dua WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Tayma, Provinsi Tabuk, Arab Saudi.

Kejadian tersebut diketahui lewat potongan video yang diunggah keluarga korban ke media sosial. Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) Safaat Ghofur segera mengirim tim ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 900 kilometer dari KJRI Jeddah.

271

DUA ART DIANIAYA, KJRI JEDDAH POLISIKAN MAJIKAN

JEDDAH - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memperkarakan seorang majikan ke pihak kepolisian lantaran melakukan penganiayaan terhadap dua WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Tayma, Provinsi Tabuk, Arab Saudi. Kejadian tersebut diketahui lewat potongan video yang diunggah keluarga korban ke media sosial. Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) Safaat Ghofur segera mengirim tim ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 900 kilometer dari KJRI Jeddah.

Majikan berinisial MSU tersebut akhirnya diminta datang untuk dimintai keterangan terkait kebenaran laporan tersebut. MSU diperintahkan agar SR (ART-nya) juga dihadirkan. Tak lama berselang, dia datang didampingi isterinya dengan membawa SR.

"Dia (isteri majikan) malah marah-marah dan ngadu ke suaminya. Waktu saya salat, suaminya (majikan) datang marah-marah dan ngusir saya. Saya berontak ndak mau pergi. Langsung dipukul saya di sini..sini...sini..(sambil menunjuk ke bagian tubuh tertentu). Saya lari ke rumah bapaknya (orang tua majikan)..di sana udah gak sadar saya," ungkap perempuan kelahiran Mataram 1975 itu.

SR sempat mengalami gangguan penglihatan selama beberapa hari akibat perlakuan biadab majikannya itu. Namun, dia berangsur-angsur pulih setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

SR bekerja di rumah yang bersebelahan dengan tempat kerja SKK. SKK bekerja di rumah orang tua majikan SR. Melihat SR tergeletak tak sadarkan diri saat kejadian itu, SKK panik dan bergegas lari untuk menolongnya sambil menagis karena tak tega. Spontan SKK menelepon suami SR dan merekam dengan video kejadian nahas tersebut.

Ketahuan menolong SR dan mengambil video, SKK ikut dihajar oleh majikan SR. "Ambil sandal dia, mukul aku. Tapi ditangkis ibunya dan adiknya. Kurang puas dia mukul lagi. Dia nendang kena di sini (perut) dan pukul di sini (muka)," ungkap perempuan asal Pemalang, Jawa Tengah itu.

SR dan SKK akhirnya dibawa Tim Yanlin ke KJRI Jeddah. SKK dipulangkan ke Tanah Air, Rabu (16/9/2020) setelah memaafkan majikan dan menerima hak-haknya. Sementara itu, SR ditampung di shelter KJRI Jeddah sambil menunggu penyelesaian kasusnya dan pemenuhan hak-haknya.

Diberangkatkan Secara Ilegal Baik SR maupun SKK diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal. Keduanya diberangkatkan dengan visa ziarah pribadi ( ziarah syakhsiyah ) untuk menetap dan bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga.

"Berangkat dengan cara ini cukup berisiko dan menyulitkan kami dari sisi pelindungan. Sebab, tidak dilengkapi dengan dokumen semestinya, seperti perjanjian kerja (PK) yang bisa dijadikan dasar penuntutan jika terjadi wanprestasi dari pihak majikan," tandasa Konjen Eko Hartono.

Selain itu, menurut Konjen Eko, masyarakat seharusnya sudah maklum bahwa pemerintah sejak tahun 2011 telah menghentikan pengiriman PMI untuk bekerja di sektor domestik. Kebijakan ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

"KJRI Jeddah berkomitmen menyampaikan update kepada masyarakat setiap kegiatan dan peristiwa yang terjadi di wilayah kerja kami, yaitu di wilayah barat Arab Saudi yang mencakup provinsi Mekkah, Madinah, Asir, Albaha, dan Tabuk (berbatasan dengan Yordania)," pungkasnya.(nbs).

272

Judul Menaker pastikan subsidi gaji tahap III telah cair bagi 3,5 juta pekerja

Nama Media elshinta.com


Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/215178/2020/09/17/menaker-pastikan-subsidi-gaji-tahap-iii-telah-cair-bagi-35-juta-pekerja

Jurnalis Dewi Rusiana

Tanggal 2020-09-17 09:12:36

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan penyaluran subsidi upah/gaji tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.

MENAKER PASTIKAN SUBSIDI GAJI TAHAP III TELAH CAIR BAGI 3,5 JUTA PEKERJA

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan penyaluran subsidi upah/gaji tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.

Adanya penyaluran tahap III ini melengkapi penyaluran pada tahap sebelumnya di mana pada tahap I sebanyak 2,5 juta penerima dan pada tahap II sebanyak 3 juta penerima. Secara total, hingga saat ini penyaluran subsidi upah/gaji telah diberikan kepada 9 juta penerima atau 57 persen dari total target penerima sebanyak 15,7 juta orang.

"Setelah menerima data dari BPJS, kami memaksimalkan waktu selama empat hari kerja terhitung semenjak Rabu hingga Senin kemarin untuk melakukan check list kelengkapan data. Ketentuan empat hari tersebut memang kami atur dalam Juknis sebagai upaya untuk meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran," kata Menaker, di Jakarta, Selasa (15/9) lalu.

Data yang telah di-check list tersebut, lanjut Ida, kemudian diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah/gaji kepada bank penyalur. Selanjutnya, bank penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening Bank HIMBARA, maupun rekening bank swasta lainnya.

"Alhamdulillah check list selesai, proses pencairan ke KPPN juga sudah selesai, selanjutnya saya imbau agar bank penyalur segera transfer ke rekening penerima," ucapnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab , Rabu (16/9).

273

"Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memproses pencairan subsidi upah/gaji bagi teman-teman pekerja. Saya tegaskan, tidak ada upaya Kemnaker untuk menghambat penyaluran subsidi ini, namun kami tentu harus bekerja secara prosedural sesuai regulasi yang intinya agar program ini tepat sasaran. Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan bank penyalur untuk mempercepat proses transfer ke rekening penerima dan jika ada kendala maka kami cari jalan keluar bersama," kata Ida.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan, terkait dengan realisasi penyaluran, data Kemnaker per 14 September 2020 menunjukkan bahwa penyaluran subsidi tahap I dan tahap II telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1 persen dari total penerima tahap I dan tahap II sebanyak 5,5 juta orang. Ia juga menambahkan untuk tahap III sendiri baru akan terlihat realisasinya kurang lebih dalam dua hari ini.

Menaker berharap bantuan subsidi gaji dapat membantu daya ekonomi serta dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja/buruh dan bantuan ini juga diharapkan mengurangi beban para pekerja di masa pandemi.

"Bantuan subsidi upah ini diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja/buruh serta mendongkrak konsumsi masyarakat. Sehingga, kemudian menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Menaker Ida.

274

Judul Manfaatkan Pelatihan Kartu Prakerja untuk Buka Usaha Baru



Halaman/URL

https://economy.okezone.com/read/2020/09/17/455/2279083/manfaatkan-pelatihan-kartu-prakerja-untuk-buka-usaha-baru

Jurnalis Giri Hartomo,

Tanggal 2020-09-17 08:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Andi Nugroho (Perencana Keuangan) Iya (program Kartu Prakerja ini bisa dimanfaatkan). Artinya tetap ilmunya bukan yang sia-sia sama sekali

positive - Andi Nugroho (Perencana Keuangan) Di sisi lain kita juga bisa belajar dari insentif yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan sebagai tambahan modal usaha sambil menunggu dapat panggilan dari pekerjaan yang kita apply

Ringkasan

Pandemi virus corona membuat banyak orang harus kehilangan pekerjaannya. Sebab perusahaan harus melakukan efisiensi untuk bertahan di tengah hantaman pandemi virus corona.

Bagi yang terkena PHK, pemerintah langsung memberikan bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja. Di sini para korban PHK mendapatkan pelatihan secara online dan juga insentif berupa uang tunai.

MANFAATKAN PELATIHAN KARTU PRAKERJA UNTUK BUKA USAHA BARU

JAKARTA - Pandemi virus corona membuat banyak orang harus kehilangan pekerjaannya. Sebab perusahaan harus melakukan efisiensi untuk bertahan di tengah hantaman pandemi virus corona.

Bagi yang terkena PHK, pemerintah langsung memberikan bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja. Di sini para korban PHK mendapatkan pelatihan secara online dan juga insentif berupa uang tunai.

Menurut Perencana Keuangan Andi Nugroho, bukan hanya dalam mengelola atau mengatur keuangan yang penting saat ini. Tapi pekerja, baik yang masih kerja atau sudah di PHK bisa memaksimalkan bantuan yang diberikan dari pemerintah.

275

Misalnya program Kartu Prakerja bisa dimanfaatkan jika yang bersangkutan jeli dalam melihat peluang. Sebab lewat program ini, para peserta akan diberikan pelatihan.

Hasil pelatihan ini bisa digunakan untuk membuka usaha baru nantinya. Sambil menunggu panggilan kerja kembali dari perusahaan yang dilamar.

"Iya (program Kartu Prakerja ini bisa dimanfaatkan). Artinya tetap ilmunya bukan yang sia-sia sama sekali." ujarnya saat dihubungi Okezone , Kamis (16/9/2020).

Selain mendapatkan ilmunya, para peserta juga bisa memanfaatkan uang insentif untuk membuka usaha baru . Apalagi di saat seperti saat ini, penting bagi para korban PHK untuk memiliki penghasilan baru agar bisa tetap hidup.

"Di sisi lain kita juga bisa belajar dari insentif yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan sebagai tambahan modal usaha sambil menunggu dapat panggilan dari pekerjaan yang kita apply," ucapnya.

(fbn).

276

Judul Cara Membeli Pelatihan Prakerja prakerja.go.id: Tokopedia, Sisnaker

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/cara-membeli-pelatihan-prakerja-prakerjagoid-tokopedia-sisnaker-f4Bg

Jurnalis Dipna Videlia Putsanra

Tanggal 2020-09-17 08:25:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - None (None) Kartu Prakerja

Ringkasan

Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja prakerja.go.id di Tokopedia dan Sisnaker.

Peserta dinyatakan lolos Kartu Prakerja gelombang 1-8 harus mendaftar pelatihan agar bisa mencairkan insentif. Setiap peserta akan diberikan bantuan biaya pelatihan secara non-tunai.

CARA MEMBELI PELATIHAN PRAKERJA PRAKERJA.GO.ID: TOKOPEDIA, SISNAKER

Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja prakerja.go.id di Tokopedia dan Sisnaker.

Peserta dinyatakan lolos Kartu Prakerja gelombang 1-8 harus mendaftar pelatihan agar bisa mencairkan insentif. Setiap peserta akan diberikan bantuan biaya pelatihan secara non-tunai.

Bantuan pelatihan ini diberikan sekali, tetapi bisa digunakan untuk mengikuti beberapa pelatihan. Penerima Kartu Prakerja akan mendapat bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.

Peserta akan menerima notifikasi besaran pagu yang disetujui pada dashboard akun Prakerja. Pastikan untuk cek secara berkala di dashboard akun Prakerja.

Jika peserta mendapatkan Kartu Prakerja, peserta harus memakainya untuk membeli pelatihan di Platform Digital dalam waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana.

Jika sudah melebihi 30 hari dan peserta belum membeli pelatihan, peserta Kartu Prakerja akan dinonaktifkan/dicabut kepesertaannya. Saldo bantuan pelatihan juga akan hangus dan dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja.

277

Peserta dapat menggunakan pagu Kartu Prakerja hanya di Platform Digital yang resmi bekerja sama, yaitu: - Tokopedia - MauBelajarApa - Bukalapak - Pintaria - Sekolahmu - Kemnaker - Pijar Mahir Cara Membeli Pelatihan Prakerja di Tokopedia Kartu Prakerja berkolaborasi dengan Tokopedia sebagai salah satu platform digital untuk membeli kelas pelatihan secara online. Berikut tutorial pembelian pelatihan di sini:

1. Buka aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor handphone sudah terverifikasi di Tokopedia.

2. Ketik Kartu Prakerja di kolom pencarian.

3. Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan.

4. Klik "lihat detail" pada kelad yang diminati untuk cari tahu informasi, termasuk cara menukarkan kode voucher.

5. Klik beli, jangan lupa masukkan kode promo bila tersedia.

6. Pilih "Lihat Semua" pad ametode pembayaran, Pilih "Kartu Prakerja" pada bagian Program Pemerintah, 7. Masukkan 16 digit nomor Kartu Prakerja dan lakukan verifikasi melalui SMS.

8. Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher pada Histori Transaksi Top Up & Tagihan atau pada email yang terdaftar di Tokopedia.

9. Lakukan penukaran kode voucher dengan mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya.

10. Kode voucher berhasil ditukar! Sekarang peserta bisa mngikuti pelatihan.

11. Setelah itu, isi review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti dengan klik "Tulis Ulasan" pada halaman Histori Transaksi Top Up & Tagihan sudah dibeli.

Cara Membeli Pelatihan Prakerja di Sisnaker

1. Kunjungi Kemnaker.go.id

2. Pilih Pelatihan dan klik Datar.

3. Masukkan nomor KTP, nomor HP, email, dan passowrd. Jika belum mempunyai akun Kemnaker, daftar sekarang.

5. Klik Masuk Sekarang.

6. Pilih daftar sebagai Peserta Pelatihan dan Anda telah berhasil mendaftar di layanan Pelatihan.

7. Pilih program pelatihan yang tersedia di daftar atau cari melalui form pencarian.

8. Klik judul pelatihan.

9. Pilih lembaga dengan label Kartu Prakerja dan klik Daftar.

10. Klik Daftar Sekarang dan klik Lanjutkan.

11. Masukkan nomor Kartu Prakerja dan klik "Lanjutkan" 12. Masukkan kode OTP dan klik Verifikasi.

13. Klik Cek Portofolio dan akan tampil status Diterima.

14. Klik Judul Pelatihan dan pilih Mulai Pelatihan.

278

Pastikan peserta telah memasukkan nomor Kartu Prakerja dan OTP yang benar pada saat membeli pelatihan di Platform Digital. Peserta dapat menghubungi customer service Platform Digital atau email di [email protected] jika gagak mendaftar pelatihan.

Setelah menyelesaikan pelatihan pertama, peserta berhak untuk mendapatkan insentif yang terdiri dari dua jenis:

1. Insentif Pelatihan, yang besarannya untuk anggaran tahun 2020 adalah Rp600 ribu perbulan (selama 4 bulan).

2. Insentif Survei Keberkerjaan, yang besarannya untuk anggaran tahun 2020 adalah Rp50 ribu per survei (akan ada 3 survei).

Jika lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, akan menerima insentif Pelatihan jika: - Telah menyelesaikan Pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat.

- Dalam hal penerima Kartu Prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan, Insentif Pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya.

- Telah memberikan ulasan terhadap Lembaga Pelatihan.

- Telah memberikan penilaian kepada Lembaga Pelatihan di Platform Digital.

- Telah berhasil menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id .

- Nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan NIK yang sama dengan NIK terdaftar di Kartu Prakerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah premium/upgrade) oleh bank/perusahaan e-money terkait.

- Penyaluran insentif akan dilakukan maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja setelah semua persyaratan di atas terpenuhi.

- Insentif survei akan diterima jika penerima Kartu Prakerja telah mengisi survei di akun www.prakerja.go.id untuk mengetahui evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

279

Judul Ayo Cek, Hari Ini Pengumuman Penerima Kartu Pekerja Gelombang 8



Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/09/17/ayo-cek-hari-ini-pengumuman-penerima-kartu-pekerja-gelombang-8

Jurnalis Siti Fatimah

Tanggal 2020-09-17 08:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) Iya, besok (Kamis) pagi

negative - Denni Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) Kalau teman-teman sudah daftar berkali-kali kami sebenarnya membobot tambahan dari pendaftar karena menunjukkan itu niat banget

Ringkasan

Bagi Anda yang sedang menunggu penerimaan kartu pekerja, hari ini Kamis (17/9/2020) akan diumumkan penerima Kartu Prakerja gelombang 8.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, hal itu dikonfirmasi oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.

AYO CEK, HARI INI PENGUMUMAN PENERIMA KARTU PEKERJA GELOMBANG 8

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang sedang menunggu penerimaan kartu pekerja, hari ini Kamis (17/9/2020) akan diumumkan penerima Kartu Prakerja gelombang 8.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, hal itu dikonfirmasi oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.

"Iya, besok (Kamis) pagi," kata Louisa saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/9/2020) malam.

Namun, kata dia, peserta sudah bisa mengecak kelolosan sejak Rabu malam melalui dashboard Kartu Prakerja.

Peserta yang dinyatakan lolos juga akan menerima SMS dari manajemen Kartu Prakerja.

280

Sama seperti gelombang sebelumnya, sebanyak 800.000 pendaftar dinyatakan lolos pada gelombang 8 kali ini.

Mereka adalah daftar kelompok prioritas yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Jika lolos seleksi gelombang, peserta dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.

Apabila tidak lolos, peserta akan mendapatkan notifikasi pada dashboard akun Kartu Prakerja.

Peserta yang gagal bisa mengkuti seleksi gelombang berikutnya tanpa perlu mengulangi lagi proses pendaftaran dari awal.

Jika kunjung lolos Apabila sudah mendaftar Kartu Prakerja sebanyak tiga kali tetapi tak kunjung lolos, ada satu opsi yang bisa dipilih.

Mengutip dari laman FAQ Praakerja, untuk Anda yang sudah gagal hingga tiga kali dalam mendaftar gelombang prakerja maka Anda dapat mengadukan masalah tersebut ke Prakerja.

Caranya adalah dengan mengisi surat pernyataan yang bisa diunduh melalui link berikut: surat pernyataan gagal 3 kali.

Selanjutnya, isi dengan benar surat pernyataan tersebut lalu kemudian kirim ke alamat email: [email protected].

Setelah terkirim, nantinya akan dilakukan pengecekan oleh Manajemen Pelaksana Prakerja.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan, surat tersebut dimaksudkan untuk memastikan apa penyebab peserta terblokir oleh sistem, sehingga tak kunjung lolos.

Menurut data Kemendikbud, misalnya, pendaftar masih dinyatakan sebagai mahasiswa aktif. Sementara di surat pernyataan sudah disebutkan bahwa pendaftar bukan mahasiswa atau siswa aktif.

Kendati demikian, manajemen sudah menyiapkan bobot tambahan bagi mereka yang tak kunjung lolos meski mendaftar berkali-kali.

"Kalau teman-teman sudah daftar berkali-kali kami sebenarnya membobot tambahan dari pendaftar karena menunjukkan itu niat banget," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

281

Judul Kartu Prakerja Gelombang 9 Segera Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Daftar di www.prakerja.go.id



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/17/kartu-prakerja-gelombang-9-segera-dibuka-berikut-syarat-dan-cara-daftar-di-wwwprakerjagoid

Jurnalis Yurika Nendri Novianingsih

Tanggal 2020-09-17 08:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 8 telah ditutup pada Senin (14/9/2020) pukul 12.00 WIB. Pengumuman kelolosan Kartu Prakerja gelombang 8 dikirim melalui SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun Prakerja.

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 9 SEGERA DIBUKA, BERIKUT SYARAT DAN CARA DAFTAR DI WWW.PRAKERJA.GO.ID

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 8 telah ditutup pada Senin (14/9/2020) pukul 12.00 WIB. Pengumuman kelolosan Kartu Prakerja gelombang 8 dikirim melalui SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun Prakerja. Jika peserta sudah mendapat SMS pemberitahuan, silakan cek akun Prakerja secara berkala untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia dan bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan.

Selain pemberitahuan melalui SMS, peserta juga dapat mengecek kelolosan Kartu Prakerja di laman www.prakerja.go.id melalui dashboard akun Kartu Prakerja.

UPDATE Pengumuman Lolos Prakerja Gelombang 8 & Jadwal Gelombang 9 Segera Login www.prakerja.go.id Bagi peserta yang belum lolos gelombang sebelumnya tidak perlu khawatir, Anda dapat kembali mendaftar pada gelombang 9.

Pastikan Anda sudah menyiapkan NIK dan KK dengan benar untuk mendaftar. Apabila gagal saat mendaftar, maka silakan menghubungi call center Dukcapil di nomor 1500-538. Atau bisa juga dengan mengunjungi kantor Dukcapil terdekat. Perlu diketahui, peserta yang sudah mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja namun terus gagal sebanyak 3 kali, maka dapat membuat surat pernyataan.

Nah, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan jika sudah 3 kali gagal Kartu Prakerja:

1. Buat surat pernyataan gagal 3 kali.

282

2. Isi surat dengan benar dan kirim lewat email ke [email protected].

3. Manajemen Pelaksana Prakerja akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Contoh format surat pernyataan dapat diunduh melalui tautan berikut ===>>> Adapun syarat yang harus diperhatikan sebelum Anda mendaftar Kartu Prakerja.

Syarat Kartu Prakerja dan Cara Daftar Peserta yang akan mendaftar Kartu Prakerja wajib memenuhi 3 syarat berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berusia minimal 18 tahun.

3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

Pendaftaran Kartu Prakerja ini dapat dilakukan melalui dua cara yakni secara offline dan online.

Cara mendaftar Kartu Prakerja secara offline bisa dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya di Dinas Ketenagakerjaan.

Peserta langsung datang ke instansi tersebut, kemudian mengisi formulir di mana format isian formulir sama dengan format isian pendaftaran secara daring.

Kartu Prakerja Gelombang 9: Berikut Syaratnya dan Langkah yang Harus Dilakukan Agar Lolos Seleksi Tak Lolos Kartu Prakerja Gelombang 8? Bisa Ikut Kartu Prakerja Gelombang 9, Login www.prakerja.go.id Sementara, untuk pendaftaran Kartu Prakerja secara online dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya membuat akun, mendaftarkan akun, dan mengikuti tes yang disediakan.

Tata Cara Daftar Kartu Prakerja dikutip dari prakerja.go.id: Buat Akun Prakerja - Login ke laman www.prakerja.go.id dan klik menu 'Daftar Sekarang' - Kemudian masukkan nama lengkap, email, dan password - Tunggu ada notifikasi - Selanjutnya buka email, dan ikuti petunjuk untuk melakukan verifikasi email - Setelah verifikasi akun telah berhasil, silakan kembali ke akun Prakerja untuk selanjutnya melakukan pendaftaran.

Daftar Kartu Prakerja: - Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id - Klik 'Login' atau 'Masuk' dengan mengisikan email dan password - Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik 'Berikutnya' - Lengkapi data diri di antaranya nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal alamat domisili, pendidikan, status kebekerjaan, dan unggah swafoto sambil memegang KTP Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes.

Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 Dibuka? Berikut Bocoran Tanggalnya Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 8 Telah Ditutup, Pengumuman akan Disampaikan Melalui SMS Tes Kartu Prakerja Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki.

Tes berisi 18 soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit. Soal yang diujikan berupa soal matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra. Penggunaan alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk menyelesaikan soal.

Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar 5 menit, jika sudah 5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.

Kemudian akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal.

283

Judul Pemerintah Indonesia Paparkan Penanganan Pandemi Covid-19 di Pertemuan ASEAN


Newstrend High-Level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-indonesia-paparkan-penanganan-pandemi-covid-19-di-pertemuan-asean.html

Jurnalis Rizlia Khairun Nisa

Tanggal 2020-09-17 08:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Pandemi berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling parah adalah provinsi Jawa Barat, yang terdapat banyak kawasan industri dan DKI Jakarta selaku pusat ekonomi Indonesia

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan, melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga sosial, maupun organisasi internasional untuk menjawab peluang dan tantangan dalam hal HRD

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Sebelumnya juga sudah dibahas di tingkat pejabat senior bidang tenaga kerja dan bidang pendidikan pada tanggal 15 September 2020 secara virtual

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Hal ini merupakan hasil kerja para Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan ASEAN sekaligus merupakan capaian Pemerintah Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020

Ringkasan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah mitigasi dengan berbagai cara dalam menangani dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Langkah berupa kebijakan tanggap (rapid policy

284

responses) Covid-19 bertujuan membangun kembali kondisi positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

Penegasan tersebut dikemukakan oleh Dirjen Binalattas Budi Hartawan saat menjadi panelis dalam high-level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN secara virtual, pada Rabu (16/9).

PEMERINTAH INDONESIA PAPARKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PERTEMUAN ASEAN

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah mitigasi dengan berbagai cara dalam menangani dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Langkah berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses) Covid-19 bertujuan membangun kembali kondisi positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

Penegasan tersebut dikemukakan oleh Dirjen Binalattas Budi Hartawan saat menjadi panelis dalam high-level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN secara virtual, pada Rabu (16/9).

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," ujar Budi Hartawan.

Dirjen Budi Hartawan mengungkapkan dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya yakni, sebesar Rp 87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; insentif usaha Rp 120,61 triliun dan Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM.

"Pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun," ujar Budi Hartawan.

Budi Hartawan menjelaskan pandemi telah berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia hingga menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 5,32 persen pada kuartal II-2020. Angka ini merupakan catatan terburuk sejak tahun1999 lalu. Terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi ekonomi adalah pada kuartal I tahun 1999, sebesar 6,13 persen.

"Pandemi berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling parah adalah provinsi Jawa Barat, yang terdapat banyak kawasan industri dan DKI Jakarta selaku pusat ekonomi Indonesia," katanya.

Beberapa langkah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di antaranya mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar 46,6 miliar dolar AS, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sejumlah 17,2 miliar dolar AS.

Kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu pra-kerja bagi pekerja yang ter-PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat dan hingga saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK.

285

Kebijakan kelima yakni memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri. Ketujuh, menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.

Budi Hartawan menambahkan untuk menjalankan lifelong learning, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan triple skilling. Yakni skilling, menargetkan calon pekerja agar memiliki keterampilan untuk bekerja. Upskilling, menargetkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan agar tetap up to date dengan perkembangan teknologi maupun untuk pengembangan career. Re-skilling, menargetkan pekerja ter-PHK yang terdampak perubahan teknologi atau yang ingin alih pekerjaan.

Dalam sambutannya, Budi Hartawan mengatakan Kemnaker pada prinsipnya mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan ASEAN dalam meningkatkan HRD untuk kemajuan dunia kerja khususnya dalam menghadapi future of work sekaligus dalam menghadapi dampak penyebaran Covid-19.

"Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan, melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga sosial, maupun organisasi internasional untuk menjawab peluang dan tantangan dalam hal HRD," ujarnya.

Budi Hartawan menjelaskan pertemuan ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas dan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Vietnam (MOLISA) bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat bertujuan untuk membahas dan mengesahkan roadmap HRD for the Changing World of Work.

"Sebelumnya juga sudah dibahas di tingkat pejabat senior bidang tenaga kerja dan bidang pendidikan pada tanggal 15 September 2020 secara virtual," katanya.

Roadmap HRD for the Changing World of Work, yang telah disahkan pada pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on the HRD for the Changing of World yang sudah di adopsi pada tingkat Menteri ASEAN. Bahkan pada pimpinan tingkat tinggi yaitu ASEAN Leaders' Summit pada bulan Juni 2020 lalu.

"Hal ini merupakan hasil kerja para Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan ASEAN sekaligus merupakan capaian Pemerintah Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020," ujarnya.

Ministerial Conference on HRD for the Changing World of Work secara virtual, dipimpin oleh Dao Ngoc Dung (Menaker Vietnam) dan moderator Heiko Roehl, dihadiri oleh perwakilan dari Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Singapura, Philippina, Laos, dan Sekjen ASEAN, Dato Lim Jock Hoi.

[hhw].

286

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI

TERIMA KASIH

TELAH MEMBACA

Documents

KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2020 - Perpustakaan