Upload
independent
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KETAHANAN EKONOMI DALAM BINGKAI KETAHANAN NASIONAL (POTRET DIY)
Oleh: M. TAUFIQ AR
Yogyakarta, 19 April 2016
• Pertumbuhan ekonomi yang dicirikan dengan munculnya rumah karaoke, pasar modern termasuk mall, apartemen, pergeseran penguasaan tanah, pertambangan berpotensi memunculkan konflik terutama antara kelompok penduduk asli dengan pendatang. Persoalannya adalah siapa yang memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tsb.
• Terdapat gejala menurun dari aksi premanisme, namun kecenderungan tumbuhnya perekonomian harus dicermati karena memungkinkan munculnya premanisme terutama disaat terdapat perbedaan antara skill yang dibutuhkan dalam lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat misalnya penggunaan narkoba. Hal ini berpotensi memancing munculnya premanisme.
TEMUAN RISET PERUBAHAN SOSIAL & POTENSI KONFLIK
(BADAN KESBANGLINMAS & PSKK UGM, 2013-2015)
• Globalisasi kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh pada kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang
• Ada 3 dimensi utama globalisasi:
1) economic globalization,
2) political globalization,
3) cultural globalization
• Negara bangsa dewasa ini akan menghadapi fenomena2:
1) menguatnya identitas lokal atau etno nationalism
2) berkembangnya ekonomi global (borderless economy)
3) pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi
4) kerusakan lingkungan hidup
SEMENTARA ITU..
GLOBALISASI & PASAR BEBAS ASEAN DI DEPAN MATA
Pengaruh Globalisasi Terhadap
Perekonomian ASEAN
Globalisasi memberikan tantangan tersendiri atas diletakkannya
ekonomi (economy community) sebagai salah satu pilar berdirinya
ASEAN bersama keamanan (security community) dan sosio-budaya (culture-
socio community).
Ekonomi dipandang sebagai sektor yang mampu membangun integritas dan
kemajuan negara anggota ASEAN dengan mengikatkan diri pada sebuah
identitas bersama – identitas ASEAN.
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari
negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan
dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN
dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta
menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.
4 Hal Yang Harus Diantisipasi Dalam ASEAN
Economic Community (AEC) / MEA :
Pertama, implementasi MEA
berpotensi menjadikan Indonesia
sekedar pemasok energi dan
bahan baku bagi industrilasasi di
kawasan ASEAN, sehingga
manfaat yang diperoleh dari
kekayaan sumber daya alam
mininal.
Kedua, melebarnya defisit
perdagangan jasa seiring
peningkatan perdagangan
barang.
Ketiga, implementasi MEA juga akan
membebaskan aliran tenaga kerja
sehingga harus mengantisipasi dengan
menyiapkan strategi karena potensi
membanjirnya Tenaga Kerja Asing
(TKA) akan berdampak pada naiknya
remitansi TKA yang saat ini
pertumbuhannya lebih tinggi daripada
remitansi TKI. Akibatnya, ada beban
tambahan yaitu dalam menjaga
neraca transaksi berjalan dan
mengatasi masalah pengangguran.
Keempat, implementasi MEA akan
mendorong masuknya investasi ke
Indonesia dari dalam dan luar ASEAN
Permasalahan yang Dihadapi Indonesia/DIY
dalam Menghadapi MEA:
Dari sisi produksi dan integrasi ekonomi, terdapat kelemahan
mendasar dalam kemampuan produksi barang jadi, setengah jadi
dan komponen yang menandakan kerapuhan struktur industri dalam
negeri.
Dari sisi perdagangan kita masih mengalami defisit neraca
perdagangan yang menunjukkan bahwa perekonomian kita kurang
kompetitif dalam pasar ekspor.
Dari sisi perdagangan sektor jasa, Indonesia menghadapi daya saing
tenaga kerja Philipina, Vietnam, dan Malaysia
Dari sisi produk pertanian akan menghadapi produk pertanian
hortikultura Vietnam, Philipina,dan Thailand.
Mereview kebijakan proteksi dan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dengan bunga rendah
atau sama sekali tanpa bunga kepada khususnya pemilik usaha kecil menengah (UMKM);
Kemudahan akses serta tepat sasaran untuk fasilitas pinjam-meminjam;
Memangkas punggutan-punggutan liar, baik yang dilakukan atas nama dinas terkait di
pemerintahan ataupun punggutan liar yang dilakukan oleh masyarakat;
Penghapusan peraturan (perda dan pergub) yang menghambat investasi dan pelayanan perizinan;
Pelayanan perizinan di daerah harus lebih cepat dan mudah;
Penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA.
Penggunaan produk dalam negeri dengan gerakan ACI (Aku Cinta Indonesia), kampanye “Nation
Branding”, dan pengemb ekonomi kreatif
Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif: reformasi kebijakan
pendukung investasi,
Pengamanan produk dalam negeri dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa.
Peran Pemda Dalam Revitalisasi
Ketahanan Ekonomi Menghadapi MEA (1)
Menerapkan Early Warning System terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor;
Peningkatan Efisiensi Perdagangan: revitalisasi pasar domestik, pemberian KUR, bantuan
pemasaran UMKM dan pengemb jaringan kemitraan, pengemb ketrampilan pelaku UMKM, pengemb
UMKM ekspor;
Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi;
Program Pengembangan Produk dan Akses Pasar melalui penciptaan brand, identifikasi potensi
ekspor, dan pengemb produk; serta Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku Ekspor;
Pengembangan Infrastruktur lainnya: pembentukan lembaga-lembaga sertifikasi, Reformasi
Regulasi, Harmonisasi Regulasi;
Menyusun peta logistik dan pasar dalam negeri untuk komoditas strategis dan unggulan ekspor;
Mengembangkan perekonomian yang seimbang antara kawasan rural dengan urban untuk
menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;
Jika kawasan pertambangan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus dibuka maka hal terbaik
untuk mengurangi resistensi masyarakat adalah dengan melibatkan mereka sebagai pemilik
pertambangan misalnya melalui kepemilikan saham.
Peran Pemda Dalam Revitalisasi
Ketahanan Ekonomi Menghadapi MEA (2)
HAL LAINNYA...
1. Program Reformasi Birokrasi
2. Program peningkatan daya saing oleh masing-masing Instansi
Pembina Sektor (Industri, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan,
Kehutanan)
3. Koordinasi dan Konsultasi antara instansi pemerintah dan dengan
dunia usaha secara reguler komunikasi yang intensif antara
pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka membenahi
infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaku usaha
meningkatkan dayasaingnya di pasar ASEAN maupun non ASEAN
PENUTUP
Dilema Kebijakan Dalam Pasar Bebas:
sebaiknya “pro-growth” atau “pro-poor”?
Apakah Pasar Bebas „Pro-poor‟?
Apakah Kebijakan Ekonomi Pembangunan Kita „Pro-poor‟?
JOSEPH STIGLITZ (2006):
Problem Globalisasi: “Cara Mengelola Globalisasi”, Bukan “Globalisasi Itu
Sendiri”.
Perlu Perubahan Tata Kelola (Governance) Agar Globalisasi Menjadi Efektif.
Globalisasi Tak Terhindarkan. Yang Punya Kemampuan Untuk Mengelolanya
Dengan Lebih Efektif Akan Mendapatkan Manfaat. Di luar Dari Itu Akan Tetap
Tertinggal, Bahkan Menderita.
Globalisasi Butuh Kepemimpinan, Perencanaan, Sumber Daya, Dan
Manajemen (Publik & Privat).
Ihtiar Terbaik: Fight Back Atau Merespon Untuk Mendapat Keuntungan Dari
Peluang Dan Meminimalisir Konsekuensi Negatif.