OLEH.

1PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LI (PPRA LI)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RITAHUN 2014

PAPARAN KOR LEMHANNAS

BIDANG STUDIPIMPINAN NASIONAL

KEPEMIMPINAN ADALAH SUATU FENOMENA KEMASYARAKATAN YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP SUATU BANGSA DALAM MENATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

KEPEMIMPINAN ADALAH KATA BENDA YANG BERASAL DARI KATA PEMIMPIN YANG DIBENTUK DARI KATA DASAR PIMPIN YANG BERARTI TUNTUN, BIMBIN

EORI SIFAT (TRAITS THEORY), MENURUT TEORI SIFAT, KEPEMIMPINAN ADALAH SIFAT ATAU PERILAKU DARI SEORANG PEMIMPIN

TEORI LINGKUNAN(ENVIROMENTAL THEORY), TEORI LINGKUNGAN MENGEMUKAKAN BAHWA MUNCULNYA SEORANG PEMIMPIN MERUPAKAN HASIL DARI WAKTU, TEMPAT, DAN KEADAAN 2

GEOSTRATEGI DALAM TATANANPEMIKIRAN INDONESIA

SECARA PARADIGMATIK, LANDASAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMIMPIN TINGKATBERSIFAT KHUSUS (BIDANG TERTENTU) MAUPUN UMUM.LANDASAN TEORETIS DIBATASI

PADA DUA ASPEK, YAITU ASPEK FILOSOFIS DAN ASPEK HISTORIS.

UNSUR KEPEMIMPINAN TERDAPAT TIGA UNSUR YANG SALING BERKAITAN; UNSUR MANUSIA, SARANA DAN TUJUAN

WATAK PEMIMPIN; HARMONIS,MENJALANKAN KEWAJIBAN, MUSYAWARAH, TIDAK MENDOMINASI KEPUTUSAN

Moral kepemimpinan bagi pemimpin tingkat nasional yangbersumber pada pancasila tercermin secara terpadu

dalam ke lima sila dari pancasila Etika kepemimpinan bagi Pemimpin Tingkat Nasional merupakan aktualisasi

nilai-nilai instrumental Pancasila yang terpatri dalam UUD1945 3

PEMIMPIN TINGKAT NASIONAL MEMILIKI INTEGRITAS LEBIH MENYUKAI PROSES YANG BENAR UNTUK MENGHASILKAN SESUATU YG BENAR.

PEMIMPIN MEMILIKI KESADARAN, PEMAHAMAN,RASA, KARSA, DAN PERILAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN NILAINILAI PANCASILA, UUD NEGARA RI TAHUN 1945, KEBERAGAMAN DENGAN PRINSIP BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN KOMITMEN TERHADAP NKRI.

PEMIMPIN MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KEMAUAN UNTUK MENYELARASKAN PERILAKU PRIBADI DENGAN KEBUTUHAN, PRIORITAS DAN TUJUAN ORGANISASI

KOMPETENSI YANG HARUS DIMILKI OLEH PEMIMPIN TINGKAT NASIONAL YANG DIAKUI OLEH MASYARAKAT DAN BERMANFAAT BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

4

KEPRIBADIAN PEMIMPIN MERUPAKAN FAKTOR DALAM MOTIVASI MENGGERAKKAN PENGIKUT, YANG DIPIMPI

HUBUNGAN INI AKAN MENJADI PINCANG APABILA SALAH SATU PIHAK MERASA TIDAK MENDAPATKAN APA YANG DIHARAPKAN/ DIBUTUHKAN/ DIPERLUKAN YANG BISA DISEBUT KEPENTINGAN

SALAH SATU YANG DAPAT DIPANDANG STRATEGIS SEBAGAI PERWUJUDAN HUBUNGAN KESISTEMAN ANTAR DAERAH DAN ANTARA DAERAH DENGAN PEMERINTAH TINGKAT ATASANNYA TERMASUK DALAM HAL INI PEMERINTAH PUSAT 5

PERILAKU KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGOMBINASIKAN ANTARA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN TANPA MENGABAIKAN MASALAH LOKAL (BUDAYA)

MODEL KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF, PEMIMPIN BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI, MORAL DAN KINERJA PENGIKUTNYA

KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL MERUPAKAN SEBUAH KEPEMIMPINAN DIMANA SEORANG PEMIMPIN MENDORONG BAWAHANNYA UNTUK BEKERJA DENGAN MENYEDIAKAN SUMBERDAYA DAN PENGHARGAAN SEBAGAI IMBALAN UNTUK MOTIVASI, PRODUKTIVITAS DAN PENCAPAIAN TUGAS YANG EFEKTIF

KEPEMIMPINAN YANG BERKUALITAS MENJADI HARAPAN SETIAP ORGANISASI, TIDAK HANYA KUALITAS YANG BERSIFAT FISIK ATAU INTELEKTUAL SEMATA, TETAPI JUGA KUALITAS ROHANI 6

ADA DUA HAL YANG DIBUTUHKAN DARI KEPEMIMPINAN, YAITU VISI DAN SIMPATI. VISI SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MEMPREDIKSI APA

YANG DIHARAPKAN OLEH ORGANISASI DI MASA DEPAN DAN BAGAIMANA UNTUK MENCAPAINYA SECARA LEBIH CEPAT DAN

EFISIEN

IKNI YANG HARUS DIPAHAMI SECARA SIMULTAN DAN KOMPLEMENTER TERSEBUT MENGANDUNG IDENTIFIKASI TERHADAP 4 (EMPAT) KATEGORI CITA SUSILA (MORALITAS) DAN AKUNTABILITAS (RASA TANGGUNG JAWAB) SEBAGAI" KEY VARIABLES " YAITU:

a. MORALITAS DAN AKUNTABILITAS YANG BERSIFAT SIPIL ATAU INDIVIDUAL; b. MORALITAS DAN AKUNTABILITAS YANG BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN; c. MORALITAS DAN AKUNTABILITAS YANG BERSILAT INSTITUSIONAL ATAU KELEMBAGAAN; DAN;d. MORALITAS DAN AKUNTABILITAS YANG BERSIFAT GLOBAL. 7

KEPEMIMPINAN MODEL INI AKAN MAMPU MENERAPKAN

PRINSIP "LEADING OTHERS ACROSS GEOGRAPHIES

AND CULTURES" DAN SELALU KONSISTEN DAN SADAR

TERHADAP:

1. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERSURAT DAN TERSIRAT DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2. PENGHAYATAN TERHADAP CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL; 3. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA YANG TIDAK DAPAT

MENGHINDAR-KAN DIRI DARI "NATIONAL AND GLOBAL TRENDS/LANDSCAPES“

4. EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA: IDEOLOGI PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1945, BENTUK NKRI, DAN SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA. 8

KEPEMIMPINAN VISIONER MERUPAKAN SENI DAN KEMAMPUAN SEORANG PEMIMPIN ORGANISASI DALAM MENERAPKAN VISI YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI

= ERA PERUBAHAN AKAN MENCIPTAKAN KEBUTUHAN BAGI

BANYAK PEMIMPIN BARU DI MASA YANG AKAN DATANG.

= SAAT INI KITA SUDAH MENGERTI BAHWA ORGANISASI

TIDAK DAPAT TERUS-MENERUS DIKELOLA DENGAN

MENGULANGI PRAKTIK-PRAKTIK DIMASA LALU UNTUK

MENCAPAI KEBERHASILAN9

PEMIMPIN KONEKTIF DENGAN MUDAH “MENDAPATKAN” KONEKSI DI ANTARA ORANG-ORANG, IDE-IDE, DAN INSTITUSI YANG BERBEDA, MESKIPUN PARTAI MEREKA SENDIRI

ERA KEPEMIMPINAN KONEKTIF MEMBUTUHKAN KEMAMPUAN UNTUK MENYESUAIKAN KETERGANTUNGAN DAN KERAGAMAN MELALUI POLA KOLABORASI YANG KONDUSIFTERDAPAT ENAM KEKUATAN PENTING UNTUK DIKEMBANGKAN OLEH PEMIMPIN KONEKTIF YAITU: KECERDIKAN POLITIS YANG ETIS, KEASLIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, POLITIK KESAMAAN, BERPIKIR JANGKA PANJANG-BERTINDAK JANGKA PENDEK, KEPEMIMPINAN MELALUI HARAPAN, PENCARIAN MAKNA

PEMIMPIN TINGKAT NASIONAL SESUAI DENGAN WAKTU DAN MASANYA TIDAK BOLEH LEPAS DARI PIJAKAN IDEAL FILOSOFIS DAN KONSTITUSIONAL SERTA PEMAHAMAN TERHADAP JATI DIRI BANGSA DENGAN MELETAKKAN KEPENTINGAN NASIONAL DIATAS PRIBADI/GOLONGAN. AKTUALISASI POLA PIKIR, POLA SIKAP DAN POLA TINDAK SEORANG PEMIMPIN TINGKAT NASIONAL. 10

PEMAHAMAN DAN PENDALAMAN PENGETAHUAN TENTANG KEPEMIMPINAN MERUPAKAN SUATU HAL YANG DINAMIS DAN SEJAJAR DENGAN GERAK DINAMIKA TANTANGAN YANG DIHADAPI BANGSA DAN NEGA

MEMAHAMI MATERI BIDANG STUDI KEPEMIMPINAN ( SUB BIDANG

STUDI PEMIMPIN TINGKAT NASIONAL, SUB BIDANG STUDI

KEPEMIMPINAN NEGARAWAN DAN SUB BIDANG STUDI KEPEMIMPINAN

VISIONER), MAKA OUTPUTNYA MAMPU MEMANTAPKAN KEPEMIMPINAN

SECARA KOMPREHENSIF INTEGRAL, BERWAWASAN KEBANGSAAN

YANG LUAS, BERKONSEPSI KETAHANAN NASIONAL YANG UTUH, ULET

DAN TANGGUH SERTA BERPIKIR TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN

NASIONAL DALAM WADAH NKRI YANG BERDASARKAN PANCASILA

DAN UUD 1945 11

JABATAN KEPEMIMPINAN BUKANLAH HASIL DARI USAHA YANG DILANDASI OLEH SEMANGAT “TRIAL AND ERROR" APALAGI BILA PENCAPAIANNYA DISERTAI DENGAN “DIRTY GAMES” SEPERTI MONEY POLITICS (VOTE BUYING), MANIPULASI DAN KORUPSI, KEBOHONGAN PUBLIK

PENUNTASAN AGENDA REFORMASI NASIONAL; PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN; PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN; .MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI; MENGATASI PENYAKIT INFEKSI MENULAR; MENGATASI DEGRADASI LINGKUNGAN; MENGATASI POTENSI KONFLIK INTERNAL DAN EKSTERNAL ANTAR NEGARA;

. PEKERJA SAMA DENGAN NEGARA LAIN (SECURITY COOPERATION) UNTUK MENGATASI TERORISME INTERNASIONAL TERORGANISASI ( TRANS-NATIONAL ORGANIZED CRIMES ); .MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI ( ALTERNATIF ); . UPAYA UNTUK MENGATASI DAMPAK “ GLOBAL FINANCIAL CRISIS” YANG SAAT INI JUGA MULAI DIRASAKAN INDONESIA.

SKALA PRIORITAS YANG TINGGI YANG HARUS DISELESAIKAN

12

= DIDASARKAN PADA TINGKAT POPULERITAS, HUBUNGAN EMOSIONAL

PRIMORDIAL DAN FAKTOR LAIN YANG TIDAK TERKAIT DENGAN KUALITAS

KEPEMIMPINAN RASIONAL YANG SIAP DIHADAPKAN KEPADA

TANTANGAN

NASIONAL, REGIONAL MAUPUN GLOBAL.

= BELUM TERUJI MELALUI PROSES PEMATANGAN POLITIK.

= TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENUGASAN DALAM JABATAN PUBLIK

MAUPUNPOLITIK RELATIF KURANG MEMADAI.

KEBERADAAN PEMIMPIN TINGKAT NASIONAL SAAT

INI SEBAGAIMANA YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM

INDEKS KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA

13

14