KEBIJAKAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN DAN PENERAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DI AKREDITASI RUMAH SAKIT DI

INDONESIAINDONESIA

Pertemuan Seminar Nasional Manajemen Rumah Sakit“Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Indonesia Untuk Mengembalikan Devisa Yang Hilang”

Aula FKK UMJ, Banten, 13 Februari 2016

Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan KesehatanDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaDisampaikan oleh :

dr. Eka Viora, Sp.KJ

GARIS BESAR PENYAJIAN1. PENDAHULUAN2. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN3. PETA STRATEGI DITJEN PELAYANAN KESEHATAN4. ISU STRATEGIS5. REGULASI AKREDITASI RS6. KENDALI MUTU - BIAYA

VISI DAN MISI PRESIDEN

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)Agenda ke 5: Meningkatkan

kualitas Hidup Manusia Indonesia

TRISAKTI:Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di

bidang politik; Berkepribadian dlm budaya

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA KERJA

PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

PENGUATAN YANKES

PARADIGMA SEHAT JKN

RENSTRA 2015-2019

3 D

IMEN

SI P

EMB

AN

GU

NA

N: P

EMB

AN

GU

NA

N M

AN

USI

A, S

EKT

OR

U

NG

GU

LAN

, PEM

ERA

TA

AN

DA

N K

EWIL

AY

AH

AN N

OR

MA

PEM

BA

NG

UN

AN

KA

BIN

ET K

ERJA

KELUARGA SEHAT

1. PENDAHULUAN

4

PROGRAM INDONESIA SEHAT

Penerapan pendekatan continuum of careIntervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

RENSTRA 2015-2019

Pilar 1. Paradigma SehatProgram

• Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan

• Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan

• Pemberdayaan masyarakat

Pilar 2. Penguatan Yankes Program

• Peningkatan Akses terutama pd FKTP

• Optimalisasi Sistem Rujukan

• Peningkatan Mutu

Pilar 3. JKNProgram• Benefit• Sistem pembiayaan:

asuransi – azas gotong royong

• Kendali Mutu & Kendali Biaya

• Sasaran: PBI & Non PBI

Tanda kepesertaan KIS

KELUARGA SEHAT

Penerapan pendekatan continuum of careIntervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

70,5971,17

71,7672,27

72,77

73,29

73,81

Usia harapan hidup:

70,07 tahun

Rata-rata lama sekolah:

8,14 tahun

Rata-rata pengeluaran

per bulan Rp. 643.360

Indeks Pembangunan ManusiaIndonesia: 2007 – 2013

BPS, 2014

5

IPM Indonesia berada pada peringkat 5 di ASEAN

INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA

PROYEKSI PENDUDUK PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010 – 2035INDONESIA 2010 – 2035

6

BERTAMBAH

•Mencapai 305 juta di 2035•Proporsi remaja besar•Proporsi lanjut usia naik

TANTANGAN

•Ketahanan Pangan dan Energi•Pelestarian Lingkungan •Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk•Penyediaan lapangan kerja.

1971

1980

2010 Usia produktif (BONUS

DEMOGRAFI) adalah

Kelompok ‘rentan’

MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI

BONUS DEMOGRAFI

Goal 17, 16, 10, 3

All goals

Goal 1-11

All goals

Goal 4, 2, 3, 6

Goal 1-10

Goal 1,2,3,4,5,8,9,12

Goal 3,4,11

Goal 17, 16, 10, 5

KESESUAIAN NAWACITA DENGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

RPJMN ke III

Tantangan Lingkungan Strategis: Tuntutan Daya Saing Kesehatan

• RPJMN ke III, AEC dan Post MDGs di depan mata, menuntut daya saing SDM dan Faskes Indonesia.

• RPJMN ke III, AEC dan Post MDGS berfokus pada Kualitas SDM dan Faskes saat ini Indonesia masih harus mengejar peningkatan kuantitas disamping kualitas SDM & Faskes.

• AEC ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) (RS, jasa dokter, drg, perawat dan residential health facilities services) DNI Perpres 39/2014.

• Tantangan. Siapkah SDM dan Faskes Indonesia? Akreditasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Standarisasi? RS JCI? HARUS DIIMBANGI KEMAMPUAN Pelayanan KESEHATAN RUMAH SAKIT DAN TENAGA KESEHATAN.

INDONESIA SAAT INIASEAN ECONOMY COMMUNITYINDONESIA SAAT INI

MDGs 2015 dan Post MDGsINDONESIA SAAT INI

Tantangan Kebijakan Kedepan

RPJMN KE IIISDM DAN AKSES INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

AGENDA PASCA MDGsTERCAPAINYA 12 GOALS

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015MENGHADAPI PERSAINGAN SEKTOR KESEHATAN

PERPRES 39/2014SELURUH AGENDA GLOBAL

MENUNTUT PENINGKATAN DAYA SAING:SIAPKAH RUMAH SAKIT

MENGHADAPI GLOBALISASI

ERA PEMERINTAHAN BARUJKN KARTU INDONESIA SEHAT

2. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATANRPJMN I

2005 -2009

Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes

Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap

Kes masyarakat thd yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia

VISI:MASYARAKAT

SEHAT YANG MANDIRI

DANBERKEADILAN

RPJMN II2010-2014

RPJMN III2015 -2019

RPJMN IV2020 -2025

KURATIF-REHABILITATIF

PROMOTIF - PREVENTIF

10

11

3. Peta Strategi Pelayanan Kesehatan 2015-2019VISI YANKES 2019

Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

PERMENKES NOMOR 64 TAHUN 2015ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Derajat kesehatan rakyat yg setinggi-tingginya

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun

2016 Target 2019

Target Pencapaian

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

10 94 50 190 481

4. ISU STRATEGI

1. Akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas belum merata

2. Akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas belum merata

3. Mutu pelayanan Fasyankes dasar & lanjutan belum merata

A. PENINGKATAN

AKSES

Regionalisasi Sistem Rujukan

Telemedicine, Flying HcSpgdt, RS Pratama

Sister Hospital, Pihak Swasta, Kso Alat Medis,

AHS

B. PENINGKATAN MUTU

1. Penguatan Sistem Rujukan

2. Pengembangan Yan Inovasi daerah terpencil

3. Mewujudkan Kemitraan Yang Berdaya Guna Tinggi

1. - Pemenuhan S, P, A Sesuai Standar - Pemenuhan SDM Berkualitas (BPPSDM)

2. Penguatan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes

3.Penguatan Peran RS Vertikal Dalam Pembinaan Ke RS Regional

4. Mendorong RS Rujukan Regional Terakreditasi, Bekerjasama KARS

Penguatan Tim Pendamping Akreditasi

RS RUJUKANNASIONAL (14)

RS RUJUKANPROVINSI (20)

KLAS A & DIK

RS RUJUKANREGIONAL 1 RS RUJUKAN

REGIONAL 3RS RUJUKANREGIONAL 2

PERMENKES 56/2014 KEPMENKES 390/2014 KEPMENKES 391/2014

RS RUJUKANREGIONAL 4KLAS B & DIK

JCI /PARIPURNA

PARIPURNA

UTAMA

RSUDKAB/KOTA

RSUDKAB/KOTA

RSUDKAB/KOTA

RSUDKAB/KOTA

RSUDKAB/KOTA

SUPPLY

SIDEKLAS C& D

MADYA/DASAR64 RSUD MDG’S122 RS DAERAH TERTINGGAL

ERA JKN

RS DIK AHS

RS PRATAMA/PUSKESMAS/KLINIK/P.MANDIRI

SISTEM SISTER HOSPITAL

RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan ProvinsiRS Rujukan Nasional dan RS Rujukan Provinsi

RS Rujukan

Nasional Provinsi

RS Kelas A

11 2

RS Kelas B

3 14

RS Kelas C

-- 4

Jumlah 14 20

RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS)

RS KELAS A 3 RSRS KELAS B 48 RSRS KELAS C 52 RSRS KELAS D 7 RS

RS Rujukan RS Rujukan RegionalRegional

**Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan

HK.02.02/MENKES/391/2014

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

AKREDITASI RSAkreditasi RS adalah pengakuan terhadap RS yang diberikan oleh Lembaga Independen penyelenggaraan akreditasi karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

5. REGULASI AKREDITASI RS

UU No. 44/2009: Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan RS wajib akreditasi 3 thn sekali terakreditasi berkala.

PerPres No.12/2013: Jaminan Kesehatan

PerMenkes No 012/2012 : Akreditasi RS, Pasal 16 ayat 1 Pemerintah dan Pemda wajib mendukung memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk RS. (**)

SK Menkes No 428/2012 : Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi di Indonesia. KARS untuk akreditasi Nasional dan JCI untuk akreditasi Internasional.(**)

PerMenkes No.1438/2010: Standar Pelayanan Kedokteran

PerMenkes No. 71/2013 : Pelayanan Kesehatan Pada JKN Pasal 7 pont b “bahwa salah satu persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS maka RS harus memiliki sertifikat akreditasi. (**)

PerMenkes No. 59/2014 : Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN

PerMenkes No. 28/2014: Pedoman Pelaksanaan JKN

PerMenkes No. 56 /2014: Klasifikasi dan Perijinan RS. (**)

(**) Dalam proses revisi

MUTU PELAYANAN RS

AKUNTABILITAS PADAMASYARAKAT

Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien

KELOMPOK II:

KELOMPOK IV :MDGs (kematian ibu dan bayi, kesakitan HIV dan TB)

KELOMPOK I:

KELOMPOK III: Sasaran

Keselamatan Pasien RS

STANDAR AKREDITASI

RS

Kelompok Standar Manajemen RS

Standar-standar Akreditasi sangat terkait dan melibatkan

Peran Komite Medis dan Komite Keperawatan **Kriteria Kelulusan “ Perdana ” (C, D dan D Pratama): 4 Stdr (SKP, HPK,PPI, KPS)

STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITKELOMPOK STANDAR PELAYANAN

BERFOKUS PASIEN1. Akses Ke Pelayanan dan Kontinitas

Pelayanan2. Hak Pasien dan Keluarga

3. Asesmen Pasien

4. Pelayanan Pasien

5.Pelayanan Anestesi dan Bedah

6. Manajemen dan Penggunaan Obat

7. Pendidikan Pasien dan Keluarga

KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN

1.Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi3. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan

4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

5. Kualifikasi dan Pendidikan Pasien

6. Manajemen Komunikasi dan Informasi

SASARAN KESELAMATAN PASIENSASARAN MILLENIUM DEVELOPMENT

GOALS (MDGs)

TINGKAT KELULUSAN AKREDITASI

AKREDITASI

REGULER

15 Standar

AKREDITASI

PROGRAM

KHUSUS

AKREDITASI DASAR( 4 BAB)

AKREDITASI MADYA( 8 BAB)

AKREDITASI UTAMA(12 BAB)

AKREDIATASI PARIPURNA(15 BAB)

AKREDITASI PERDANA

4 BAB : SKP, HPK, TKP, KPS

SASARAN : Khusus Untuk RS Pratama, Kelas D, Kelas C Non

Sub Spesialistik

•Hanya Pada Akreditasi Pertama Kali Saja . •Untuk Akreditasi berikutnya Harus Program Reguler : Dasar, Madya, Utama, Paripurna

Program Reguler•4 Stdr diatas > 80% lulus dasar (**)•8 Stdr >80% lulus madya (***)•12 Stdr > 80% lulus utama (****)•15 Stdr > 80% lulus paripurna (*****)

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 16(1). Pemerintah dan Pemda wajib mendukung, memotivasi,mendorong

dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua RS.(2). Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada RS untuk proses Akreditasi.(3). Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes 12 /2012 tentang Akreditasi RS Pasal 16

HUBUNGAN JAMINAN KESEHATAN DAN AKREDITASI

1. RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses kredensial Permenkes No. 71/2013 Salah satu persyaratan mutlak Kredensial oleh BPJS adalah Akreditasi RS tetapi ada masa peralihan selama 3 tahun terhitung sejak November 2013 sampai November 2016 ( Pasal 41 ayat 3)

2. Standar-standar Akreditasi sangat terkait dengan program-program Kementerian Kesehatan dengan melibatkan seluruh staf dan pimpinan RS serta stake holder terkait.

STATUS AKREDITASI 2012 PEMERINTAH SWASTA JUMLAH

DASAR 4 RS 10 RS 14 RSMADYA 6 RS 13 RS 19 RSUTAMA 12 RS 20 RS 32 RS

PARIPURNA 66 RS 98 RS 164 RSLULUS PERDANA 13 RS 39 RS 52 RS

TOTAL 101 RS 180 RS 281 RS

JUMLAH RS TERAKREDITASI 2012

Sumber : web.kars.or.id

Update data KARS tanggal 09 Februari 2016

JUMLAH RS TERAKREDITASI DI MASING-MASING PROVINSI

Sumber : web.kars.or.id

Update data KARS tanggal 01 Februari 2016

NO NAMA PROVINSI JUMLAH RS

1 Aceh 3 RS2 Sumatera Utara 5 RS3 Sumatera Barat 2 RS4 Riau 5 RS5 Kepulauan Riau 3 RS6 Jambi 3 RS7 Sumatera Selatan 4 RS8 Bangka Belitung 09 Bengkulu 0

10 Lampung 3 RS11 DKI Jakarta 39 RS12 Jawa Barat 30 RS13 Banten 15 RS14 Jawa Tengah 28 RS15 D.I. Yogjakarta 16 RS16 Jawa Timur RS17 Bali 16 RS18 NTB 1 RS19 NTT 1 RS

NO NAMA PROVINSI JUMLAH RS

20 Kalimantan Utara 0 RS

21 Kalimantan Barat 2 RS

22 Kalimantan Timur 2 RS

23 Kalimantan Selatan 2 RS

24 Kalimantan Tengah 1 RS

25 Sulawesi Barat 0

26 Sulawesi Tengah 0

27 Sulawesi Tenggara 1

28 Sulawesi selatan 7 RS

29 Sulawesi Utara 1 RS

30 Gorontalo 0

31 Maluku 1 RS

32 Maluku Utara 0

33 Papua 0

34 Papua Barat 1 RS

JUMLAH

STATUS AKREDITASI BELUM

TERAKREDITASI NASIONAL

NASIONAL

JCI

RS RUJUKAN NASIONAL

14 13 5 1

RS RUJUKAN PROVINSI

20 3 17

RS RUJUKAN REGIONAL

110 16 94

KABUPATEN/KOTA

481 50 431

PENCAPAIAN AKREDITASI RSPENCAPAIAN AKREDITASI RS(Update (Update Februari 2016)Februari 2016)

DATA AKREDITASI RS RUJUKAN DATA AKREDITASI RS RUJUKAN NASIONAL NASIONAL No NAMA RS KELAS RS

AKREDITASI NASIONAL

AKREDITASIINTERNASIONAL

KETERANGAN

1. RSUP H ADAM MALIK MEDAN

A PARIPURNA - Persiapan Mock survey JCI

2. RSUP M HOESIN PALEMBANG

3. RSUD SUTOMO SURABAYA

4. RSUP DR. KANDOUW MANADO

5. RSUP CIPTO MANGUNKUSUMOA PARIPURNA JCI 4 Persiapan Re Akreditasi JCI

6. RSUP SANGLAH BALI

7. RSUP HASAN SADIKIN BANDUNG A PARIPURNA - Persiapan Final survey JCI

8. RSUP KARIADI SEMARANG

A PARIPURNA JCI 5   

9. RSUP DR SARDJITO JOGJAKARTA

10. RSUP WAHIDIN SOEDIROHUSODO

11 RSUD WAHAB SYAHRANIE SAMARINDA A UTAMA - Perbaikan menuju paripurna

12. RSUD SOEDARSO PONTIANAK B MADYA - Persiapan akreditasi Nasional

13. RSUP M DJAMIL PADANG B MADYA - Perbaikan menuju paripurna

14. RSUD DOK II JAYAPURA B - - Persiapan akreditasi Nasional

Note : Tanda (-) artinya belum

terakreditasi

DATA AKREDITASI RS PRODATA AKREDITASI RS PROVVINSIINSINo PROPINSI NAMA RS KELAS RS AKREDITASI

NASIONAL1. ACEH RSUD ZAINOEL ABIDIN A PARIPURNA

2. RIAU RSUD ARIFIN ACHMAD B -

3. KEPULAUAN RIAU RSUD PROP KEPRI B -

4. JAMBI RSUD RADEN MATAHER B -

5. BENGKULU RSUD M YUNUS B -

6. BABEL RSUD PROP BABEL C -

7. LAMPUNG RSUD DR ABDOEL MULUK B -

8. BANTEN RSUD KAB TANGGERANG B -

9. NUSA TENGGARA BARAT RSUD PROP NTB B -

10. NUSA TENGGARA TIMUR RSUD PROF W.Z YOHANES B -

11. KALIMANTAN TENGAH RSUD DORIS SYLVANUS B -

12. KALIMANTAN SELATAN RSUD ULIN BANJARMASIN B UTAMA

13. KALIMANTAN UTARA RSUD TARAKAN B -

14. SULAWESI BARAT RSUD PROP SULBAR C -

15. SULAWESI TENGAH RSUD UNDATTA B -

16. SULAWESI TENGGARA RSUD BAHTERA MAS B -

17. GORONTALO RSUD PROF ALOI SABOE B -

18. MALUKU RSUD HAULUSSY B UTAMA

19. MALUKU BARAT DAYA RSUD DR HJ. CHASAN BOESOERI B -

20. PAPUA BARAT RSUD KAB SORONG C -

Note : Tanda (-) artinya belum terakreditasi

DATA AKREDITASI RS DATA AKREDITASI RS REGIONALREGIONAL

NO PROVINSI NAMA RS KELAS RS AKREDITASI NASIONAL

1 ACEH RSUD DATU BERU TAKENGON B PARIPURNA

2 JAMBI RSUD KOTA JAMBI B MADYA

3 SUMATERA SELATAN RSUD BARI KOTA PALEMBANG B PARIPURNA

4 KEPULAUAN RIAU RSUD EMBUNG FATIMAH B PARIPURNA

5 JAWA BARAT RSUD GUNUNG JATI B PARIPURNA

6 JAWA TENGAH RSUD MOEWARDI SURAKARTA B PARIPURNA

    RSUD TUGUREJO SEMARANG B PARIPURNA

    RSUD KARDINAH B UTAMA

7 YOGJAKARTA RSUD KOTA YOGJA B UTAMA

8 JAWA TIMUR RSUD DR SAIFUL ANWAR A PARIPURNA    RSUD HAJI SURABAYA B PARIPURNA

    RSUD SOEDONO MADIUN B PARIPURNA

    RSUD JOMBANG B UTAMA

9 BALI RSUD TABANAN B PARIPURNA

    RSUD SANJIWANI GIANYAR B MADYA

10KALIMANTAN SELATAN RSUD M. ANSYARI SALEH B PARIPURNA

JUMLAH 16 RS

Jumlah RS Rujukan Regional yang terakreditasi berjumlah 16 RS, sebagai berikut : Paripurna = 11 RSUD

Utama = 3 RSUDMadya = 2 RSUD

KAB/KOTA DENGAN RSUD TERAKREDITASI

NO PROVINSI KABUPATEN NAMA RS STATUS

1 Aceh1 Kota Banda Aceh RSU Dr. Zainoel Abidin Paripurna

2 Kab Aceh Timur RSUD Idi Rayeuk (dr. Zubir Mahmud) Dasar

3Kab Aceh Tengah RSUD Datu Beru Takengon Paripurna

2Sumatera Barat 4 Kab Sijunjung RSUD Kab Sijunjung Perdana

3 Jambi 5 Kota Jambi RSUD Abdul Manaf Madya

4 Sumatera Selatan 6 Kota Palembang RSUD Palembang Bari Paripurna

5 Jakarta 7 Kota DKI Jakarta RSU Haji Jakarta Paripurna

6 Bali

8Kab Badung RSUD Badung Paripurna

9 Kab Tabanan RSU Tabanan Paripurna

10 Kota Denpasar RSUD Wangaya Paripurna

RS Khusus Mata Bali Mandara Paripurna

11 Kab. JembranaRSUD Negara Madya

12 Kab. Gianyar RSUD Sanjiwana Madya

13 Kab. Buleleng RSUD Buleleng Madya

KAB/KOTA DENGAN RSUD TERAKREDITASINO PROVINSI KABUPATEN NAMA RS STATUS

7Banten 14 Kab Serang RSUD Dr. Dradjat

Prawiranegara Utama

  15 Kab Tangerang RSUD Balaraja Perdana

8 Jawa Barat

16Kota Cirebon RSUD Gunung Jati Paripurna

17Kab Bandung Barat RS Jiwa Propinsi Jawa Barat Paripurna

18Kab Sumedang RSUD Sumedang Paripurna

19Kab Bogor RSUD Ciawi Madya

20Kota Bandung RSUD Ujung Berung Utama

9 Jawa Tengah

21

Kab RembangRSUD dr. R. Soetrasno

Rembang Paripurna

22 Kota Surakarta RSU Dr. Moewardi Surakarta Paripurna

RS Jiwa Surakarta Paripurna

23 Kota Semarang

RSUD Tugurejo Semarang Paripurna

RSUD Telogorejo Paripurna

RS Jiwa Amino Gondohutomo Paripurna24

Kab KlatenRS Jiwa Dr.R.M.Soedjarwadi

Klaten Paripurna25

Kota Tegal RSU Kardinah Utama26

Purworejo RSUD dr. Tjitrowardojo Utama

KAB/KOTA DENGAN RSUD TERAKREDITASINO PROVINSI KABUPATEN NAMA RS STATUS

10 Jawa Timur

27 Kota Surabaya

RSUD dr. Soetomo Paripurna

RSU Haji Surabaya Paripurna

RS Jiwa Menur ParipurnaRSUD Mohammad

Soewandi Utama28 Kab Sidoarjo RSUD Sidoarjo Paripurna29 Kota Malang RSU Dr. Saiful Anwar Paripurna

30 Kab MalangRSUD Lawang Perdana

RSUD Kanjuruhan Kepanjen Utama

31 Kab TulungagungRSUD dr. Iskak Tulungagung Paripurna

32 Kota MadiunRSUD Dr. Soedono

Madiun Paripurna

33 Kab Ponorogo RSUD Dr. Hardjono S Paripurna

34 Kota MojokertoRSU Dr. Wahidin Soedirohusodo Paripurna

35 Kab Jombang RSUD Kab Jombang Utama

11 Yogyakarta

36 Kab BantulRSUD Penembahan

Senopati Paripurna

37 Kota Sleman RS Jiwa Ghrasia Paripurna

RSUD Prambanan Paripurna38 Kota Yogjakarta RSUD Kota Yogjakarta Utama

39 Kab. Sleman RSUD Sleman Paripurna

12 NTB 40 Kab Lombok Barat RSUD Patut Patuh Patju Perdana

13 NTT 41 Kab Ngada RSU Bajawa Perdana

KAB/KOTA DENGAN RSUD TERAKREDITASI

NO PROVINSI KABUPATEN NAMA RS STATUS

14 Kalimantan Tengah 42 Kota Palangkaraya RS Jiwa Kalawa Atei Perdana

15 Kalimantan Barat 43 Kota Pontianak RSUD Soedarso Madya

16 Kalimantan Timur 44 Kab. Kutai Timur RSUD Kudunga Utama

17Kalimantan Selatan 45 Kota Banjarmasin RSUD Anhari Saleh Paripurna

18 Sulawesi Selatan

46Kab Sinjai RSU Sinjai Dasar

47Kab Luwu Timur RSUD I Lagaligo Perdana

48Kab Wajo RSUD Siwa Perdana

19 Maluku 49 Kota AmbonRSU Dr. M. Hauylussy

Ambon Utama

20 Papua Barat 50 Kab Sorong Selatan RS Scholoo Keyen Perdana

Peran Kementerian Kesehatan dalam Kendali Mutu dan BiayaPerpres 12/2013 ttg Jaminan Kesehatan

6. KENDALI MUTU – BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN JKN

Strategi Kendali Mutu - Biaya

1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di RS harus memahami JKN secara utuh.

2. Memahami sistem pembayaran prospektif INA CBG’s.3. Menyiapkan semua panduan dan clinical pathway serta

mengimplementasikannya.4. Pengawasan implementasi panduan dan clinical pathway.5. Efisiensi : a. Penggunaan obat, alat dan bahan serta tindakan medis - tanpa

mengorbankan kepentingan pasien, b. Pemanfaatan sarana penunjang air, listrik, atau teleponc. Pemeliharaan Sarpras lainnya, gedung dan kendaraan. 6. Membentuk sistem pengawasan internal untuk mengawasi kepatuhan tenaga kesehatan/non kesehatan terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

PERMASALAHAN1. Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan RS dibutuhkan

Komitmen dari Pimpinan (Pemilik RS, Direktur RS dan Komite Medik RS) dalam pelaksanaan persiapan Akreditasi RS.

2. Pemenuhan stdr membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dalam melakukan perbaikan terutama sarana dan prasarana.

3. Dibutuhkan pertemuan lintas sektor dengan Kemendagri dan Kementerian lain sebagai pemilik RS agar dapat menjadikan akreditasi sebagai indikator kinerja kepala daerah masing-masing kab/kota dan provinsi, dan kepala institusi yang membawahi RS

RENCANA TINDAK LANJUT1. Percepatan dengan sosialisasi ke seluruh Provinsi untuk memperkuat

pimpinan (pemilik, direktur dan komite medik RS) dan diharapkan membuat perencanaan yang baik dan sesuai standar dengan melibatkan konsultan perumahsakitan terkait pengembangan RS ke depan.

2. Koordinasi dengan Kementerian terkait kepemilikan RS agar dapat memperkuat dan menjadikan akreditasi sebagai indikator kinerja pemilik RS.

3. Dana DAK Non fisik dan Dekonsentrasi tahun 2016 diharapkan dapat membantu RS melaksanakan proses akreditasi dengan melaksanakan workshop, bimbingan dan survey bagi RS Rujukan Regional dan RS target kab/kota.

4. Melatih tim pendamping Akreditasi RS yang berasal dari RS Rujukan Nasional dan Propinsi yang sudah terakreditasi Paripurna.

5. Melaksanakan pelatihan bagi Dinkes Provinsi sebagai surveyor verifikator di daerah masing masing.

1.RS wajib melaksanakan akreditasi setiap tiga tahun sekali sesuai amanah UU no. 44/2009 ttg RS.2.Akreditasi merupakan upaya untuk melakukan kendali mutu dalam implementasi Program JKN persyaratan kredensial untuk bekerjasama dengan BPJS sesuai Permenkes 71/2013.3.Diperlukan perubahan paradigma baru dan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Staf Rumah Sakit dalam menerapkan standar akreditasi baru (versi 2012).4.Peningkatan peran serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota secara optimal.5.Jumlah RS yang terakreditasi Nasional masih sangat sedikit (281 RS) diperlukan upaya bersama untuk mendukung pencapaian akreditasi RS di Indonesia.6.Akreditasi merupakan salah 1 kriteria Penetapan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional (Kepmenkes 390 dan 391/2014) sebagai pendukung Prioritas Kebijakan Alokasi Anggaran dan sasaran pencapaian target-target kinerja Kemenkes dalam Renstra 2015-2019.

KESIMPULAN