UNIVtrRSIT'AS U DAYANAI]PT PF,RPIISTAKAAN

!rq!r 016r) ror?r r:fr L!r6rr7r,[]

.i6!idi;.rl +he*.,", ..

U NIVERSITAS UDAYANAUPT PER?USTAKAAN

k{so({ ! rr$ir !h\ui irFrjLdddihuh

' rq riuNff ur (r1u)

f':l&

LAPORAN PENELITIAN

EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PELABUHAN

PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PENGAMBENGAN DI DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA

KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI TAHUN 2017

Oleh:

Dr.Drs.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc

PUSAT STUDI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS UDAYANA 2017

KATA PENGANTAR

Kegiatan Perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak

dibangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 1976/1977.

Secara bertahap telah dibangun fasilitas beberapa fasilitas pada tahun 2000

sampai tahun 2003 antara lain : Break Water, Jetty, Jalan, dan Tempat

Pelelangan Ikan. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan di PPI

Pengambengan, Gubernur Bali melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP

tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status PPI menjadi

Pelabuhan Perikanan.Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30

Desember 2005 dilakukan peningkatan kelas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pengambengan. Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara No. B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009, dilakukan

peningkatan status kelas dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) Pengambengan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pengambengan

mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran

hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan

sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. Tujuan dari pelayanan

tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan pada khususnya dan

masyarakat sekitarnya pada umumnya.Oleh karena itu, semua kegiatan yang

dilaksanakan perlu dievaluasi sesuai dengan kaidah peraturan di bidang

lingkungan hidup agar dapat memenuhi peraturan lingkungan hidup yang ada.

Penelitian tentang evaluasi lingkungan hidup di PPN Pengambengan

dilaksanakan dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai amanah peraturan

dibidang lingkungan hidup. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua

pihak yang telah membantu dalam pelaksanakan penelitian ini, semoga hasil

penelitian ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar PPN

Pengambengan dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.

Pengambengan, 14 Nopember 2017

Peneliti,

Dr.Drs.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii ABSTRAK BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang I-1 1.2.Batas Wilayah Penelitian I-4 BAB II METODE PENELITIAN 2.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data II-1 2.2. Metode Perkiraan Dampak Penting II-13 2.3. Metode Evaluasi Dampak Penting II-16 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil Penelitian III-1 3.2. Pembahasan Dampak Lingkungan III-67 3.3. Kajian Evaluasi Dampak III-78 3.4. Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan III-79 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan IV-1 4.2. Saran IV-13 DAFTAR PUSTAKA

Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Tahun 2017

Oleh: Ketut Gede Dharma Putra Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan LPPM Universitas Udayana Bali

Email. kgdharmap@gmail.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang evaluasi lingkungan hidup di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN ) Pengambengan Bali pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan PPN Pengambengan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa dampak yang timbul dari kegiatan di PPN Pengambengan diantaranya peningkatan kesempatan kerja, perubahan kualitas udara, penurunan kualitas air, timbulnya limbah dan sampah, penurunan kualitas sanitasi lingkungan, terganggunya biota perairan, dan timbulnya sedimentasi. Disarankan agar manajemen pengelola PPN Pengambengan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 6(enam) bulan kepada instansi teknis terkait sesuai jenis dan karakteristik dampak yang timbul dengan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Arahan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan hasil evaluasi lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Kata Kunci: evaluasi lingkungan hidup, pelabuhan perikanan

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perairan Bali yang merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia di

bagian tengah dengan luas perairan ± 9.500 km2 memiliki potensi perikanan

laut yang cukup besar. Berdasarkan data yang tersedia, dari tiga wilayah

Perairan Bali (Perairan Bali Utara, Timur dan Barat) potensi yang dimilikinya

adalah ± 67.355 ton/tahun dengan jenis ikan kakap, layang, tongkol,

cakalang, cucut, lemuru, ikan karang dan lain-lain. Adapun dari ketiga wilayah

tersebut yang memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar adalah

wilayah Bali Barat dengan potensi ± 44.947 ton/tahun atau ± 67% dari seluruh

potensi yang ada. Potensi perikanan laut di wilayah Bali Barat, pada umumnya

dapat dilihat perkembangannya melalui aktivitas di Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) yang terletak di Desa Pengambengan Kecamatan Negara

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

Kegiatan Perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak dibangunnya

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 1976/1977. Secara bertahap

fasilitas di PPI dikembangkan oleh Fisheries Infastructure Sector Project.

Program penambahan fasilitas diawali dengan kegiatan studi kelayakan

melalui Roger Consulting Marine Gmbh pada tahun 1988. Berdasarkan hasil

studi tersebut, dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pada tahun 2000

sampai tahun 2003 antara lain : Break Water, Jetty, Jalan, dan Tempat

Pelelangan Ikan.

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan di PPI

Pengambengan, Gubernur Bali melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP

tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status PPI menjadi

Pelabuhan Perikanan. Peningkatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan

agar pengelolaannya menjadi lebih terarah dalam rangka menuju pelabuhan

perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu,

operasional pelabuhan perikanan akan memerlukan jumlah personil dan

biaya operasional yang cukup besar, padahal kemampuan keuangan daerah

terbatas untuk membiayai operasional dan pemeliharaan pelabuhan.

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005

dilakukan peningkatan kelas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pengambengan.

Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009, dilakukan peningkatan

I - 2

status kelas dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pengambengan.

PPN Pengambengan terletak pada posisi 080 23’ 46” Lintang Selatan

dan 1140 34’ 47” Bujur Timur. Berjarak + 9 Km dari Kota Negara dan + 105

Km dari Kota Denpasar, menghadap ke Wilayah Pemanfaatan Perairan

(WPP) 573 Samudera Hindia dan Selat Bali.

PPN Pengambengan didukung oleh industri pengolahan ikan yang ada

di komplek maupun yang ada di luar komplek pelabuhan; yaitu industri

pengalengan ikan dan penepungan ikan berjumlah 14 unit (diluar komplek

pelabuhan), serta 1 unit industri di dalam komplek pelabuhan yaitu PT.

Cilacap Samudra Fishing Industry yang kegiatannya berbentuk pengolahan

ikan, pabrik es, cold storage dan galangan kapal.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pengambengan

mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran

hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan

sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. Tujuan dari pelayanan

tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan pada khususnya dan

masyarakat sekitarnya pada umumnya.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

perikanan tangkap sangat besar. Hal ini ditunjukan dengan berbagai

dukungan terhadap kegiatan di PPN Pengambengan. Khusus untuk kegiatan

pengembangan PPN Pengambengan Tahun 2017 mencakup pengembangan

fasilitas/prasarana pendukung pelabuhan, penambahan breakwater, dan

pengerukan kolam pelabuhan serta kegiatan peningkatan mutu pelayanan

terhadap operasional kapal nelayan.

Berdasarkan peraturan di bidang lingkungan hidup yakni Undang-

Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya diganti dengan Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 menyatakan

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap

lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Maka pada tahun 2009, PPN

Pengambengan menyusun dokumen Amdal. Penyusunan Amdal pada tahun

2009 tersebut dilaksanakan untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat

adanya kegiatan pengembangan PPN Pengambengan. Namun penyusunan

Amdal belum mendapatkan pengesahan dari Komisi Amdal yang berwenang

sehingga belum diterbitkannya Izin Lingkungan.

I - 3

Selanjutnya, melalui Surat Nomor B-/4134/MENLH/KP/12/2013

tanggal 27 Desember 2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, semua kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan

perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup. Diuraikan pula dalam

peraturan tersebut, bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi dan

kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat (1) huruf j dan

pasal 14 ayat (1) huruf j Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Pasal 63 ayat (1) Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan

aturan tersebut, maka PPN Pengambengan melakukan beberapa pertemuan

dan konsultasi dengan instansi teknis terkait kewajiban melaksanakan kajian

lingkungan. Melalui Surat Perintah Tugas Nomor

3873/PPN.Pgb/KP.440/IX/2015 tanggal 16 September 2015 perihal

Koordinasi Dokumen Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Provinsi Bali, diarahkan agar PPN Pengambengan dapat menyiapkan

dokumen lingkungan sesuai deskripsi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan PPN Pengambengan tertanggal 12 Mei 2017 telah disepakati

bahwa PPN Pengambengan Jembrana perlu menyusun Dokumen Evaluasi

Lingkungan Hidup (DELH). Penyusunan DELH tersebut mengacu pada

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/

MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan yang telah

memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen

Lingkungan Hidup. Untuk hal tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Satker Direktorat

Pelabuhan Perikanan Tahun 2017 Nomor 159/KPA.3/TU.110/V/2017 tentang

tim penyusun dokumen lingkungan hidup (DELH) di PPN Pengambengan Bali.

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

S.734/PTKL-PDLUK/2015 Tanggal 24 Juli 2015 menguraikan bahwa

kewenangan penilaian dokumen lingkungan untuk rencana usaha dan/atau

kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil

ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan merupakan kewenangan

Komisi Amdal Provinsi. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka

proses pembahasan DELH PPN Pengambengan dilaksanakan oleh Komisi

Amdal Provinsi Bali.

I - 4

1.2 Batas Wilayah Penelitian

a.Batas Wilayah Penelitian

Batas wilayah penelitian yaitu ruang dimana seluruh komponen kegiatan

akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi,

konstruksi, operasional, dan pasca-operasional. Batas tapak proyek adalah

kawasan PPN Pengambengan yang terletak di Desa Pengambengan

Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

b. Batas Ekologis

Batas ekologis merupakan ruang terjadinya sebaran dampak-dampak

lingkungan dari kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan

masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang

berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan

mendasar. Batas ekologis yang dipergunakan didalam studi ini meliputi areal

yang mencakup wilayah daratan dan pesisir pantai di PPN Pengambengan

Jembrana.

c. Batas sosial

Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana kegiatan yang merupakan

tempat berlangsungnya berbagai interaksi social yang mengandung norma

dan nilai tertentu yang sudah mapan, sesuai dengan proses dan dinamika

sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami

perubahan mendasar akibat rencana kegiatan. Batas wilayah sosial meliputi

wilayah-wilayah pemukiman masyarakat di Desa Pengambengan dan Desa

Tegal Badeng Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

d.Batas administratif

Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan yang

wilayahnya tercakup dalam batas proyek, ekologis dan sosial. Wilayah

administratif yang dibahas dalam studi ini adalah wilayah administrasi Desa

Pengambengan dan Desa Tegal Badeng Barat Kecamatan Negara Kabupaten

Jembrana.

I - 5

Gambar 1.1. Peta Wilayah Penelitian

I - 6

Gambar 1.2. Peta Batas Administratif

I - 7

Gambar 1.3. Peta Batas Sosial

I - 8

Gambar 1.4. Peta Batas Ekologis

II - 1

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan dan Analisis Data.

Prinsip yang akan digunakan dalam studi analisis mengenai dampak

lingkungan hidup pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN )

Pengambengan adalah mengikuti Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup.

2.1.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan untuk kebutuhan analisis adalah data

rencana kegiatan dan rona awal lingkungan hidup. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder di

lokasi PPN Pengambengan dan komponen lingkungan yang potensial terkena

dampak penting hipotetik.

1).Pengumpulan Data Rencana Kegiatan

Data rencana kegiatan yang dikumpulkan adalah dokumen studi

kelayakan, konsep desain dan desain rinci. Data rencana kegiatan yang

dikumpulkan mencakup tujuan dan manfaat kegiatan, lokasi kegiatan, data

teknis, jadual pembanguna, peta dan gambar teknis disain kegiatan,

dokumentasi kondisi lokasi dan data lainnya yang terkait.

2).Pengumpulan data komponen lingkungan hidup yang potensial terkena

dampak penting hipotetik

Komponen lingkungan hidup yang akan dikumpulkan datanya adalah yang

terkait dengan dampak penting hipotetik yaitu komponen lingkungan biotic

(geo fisik kimia,) komponen lingkungan biotic ( flora dan fauna) dan

komponen lingkungan sosial (sosial ekonomi budaya dan kesehatan

masyarakat).

Pengumpulan data komponen lingkungan hidup bersumber dari data

primer (survey, wawancara, pengukuran, observasi, kuesioner) dan data

sekunder (laporan dan literatur) dari instansi terkait yang relevan yang

berada di lokasi kegiatan serta instansi terkait lainnya.

Pengumpulan data primer dengan cara pengukuran atau pengambilan

cuplikan (sampel) dilakukan dengan cara :

II - 2

a) menentukan komponen dan parameter lingkungan hidup yang

merupakan dampak penting hipotetik,

b) menentukan metode pengumpulan data,

c) menentukan lokasi pengukuran atau pengambilan cuplikan

(sampel) yang dianggap dapat mewakili kondisi lingkungan yang

potensial terkena dampak yang disajikan pada peta.

d) melaksanakan pengukuran di lokasi yang dianggap dapat

mewakili daerah sebaran dampak.

Metoda pengumpulan dan analisis data komponen lingkungan hidup

berdasarkan dampak penting hipotetik serta keterkaitannya dengan

dampak penting hipotetik adalah sebagai berikut:

1) Komponen Lingkungan abiotik ( geo fisik kimia)

- Iklim ( iklim mikro,kualitas udara,kebisingan,getaran)

- Fisiografi (Tofografi,Stabilitas Tanah,bentuk Lahan,Geologi

Tata Lingkungan)

- Hidrologi ( Fisik Air Permukaan,Debit

Aliran,Sedimentasi,Erosi,Kuantitas dan Kualitas Air)

- Hidrooceanografi(Batimetri,Pasang Surut,Pola

Arus,Sedimen,Kualitas Air,Morfologi Pantai)

- Ruang, Lahan dan Tanah (Tata Guna Lahan,Pengembangan

Kawasan,Potensi Konflik Kepemilikan,Estetika Bentang Alam)

2) Komponen Lingkungan Biotik (biologi)

- Flora ( Vegetasi Alami,Ekosistem yang dilindungi,Kelimpahan)

- Fauna (Kelimpahan,Penyebaran,Ekosistem yang Dilindungi)

3) Komponen Lingkungan Sosial

- Demografi(Struktur Penduduk,kepadatan dan Mobilitas

penduduk)

- Sosial ekonomi( pendapatan,kesempatan Berusaha)

- Sosial budaya(Kebudayaan,Proses Sosial,Warisan

Budaya,Pelapisan Sosial,Kekuasaan dan Kewenangan,Sikap

dan Persepsi,Kawasan/tempat Suci)

- Pertahanan,Keamanan (Potensi Konflik, keamanan dan

Ketertiban)

- Kesehatan masyarakat (Kualitas Sanitasi

Lingkungan,Penyebaran Penyakit,Status Gizi)

II - 3

- Transportasi (Kepadatan dan Kemacetan, Kecelakaan lalu

Lintas,Sarana dan Prasarana Jalan)

2.1.2. Pengumpulan dan Analisis Data Komponen Lingkungan Abiotik

1). Iklim

Telaahan komponen iklim terutama pada kelayakan kenyamanan

lingkungan sebagai dampak dari proyek, yaitu peningkatan suhu dan

kelembaban. Untuk menggambarkan keadaan iklim wilayah areal proyek

digunakan data pengamatan iklim. Data iklim yang akan diteliti terdiri dari data

iklim makro dan data iklim mikro. Semua data iklim yang merupakan data

sekunder diperoleh dari Balai Meteorologi & Geofisika Wilayah III stasiun

Klimatologi Ngurah Rai Tuban. Pendekatan ini diambil, karena Pesanggaran

dengan jarak ± 10 km masih dalam cakupan wilayah dari stasiun ini.

Pengamatan terhadap iklim mikro yang meliputi suhu udara dan kelembaban

nisbi udara (RH) dan indeks kenyamanan (THI) dilakukan di areal proyek dan

sekitarnya.

Tabel 2.1 Metode Pengumpulan Data Iklim

No PARAMETER SATUAN METODE SUMBER DATA

1 Temperatur Udara oC Pembacaan Langsung Data Sekunder

BMG

2 Kelembaban % Analisis Rata-Rata Data Sekunder

BMG

3 Kecepatan Angin Knot Pembacaan Langsung Data Sekunder

BMG

4 Arah Angin Derajat (o) Pembacaan Langsung Data Sekunder

BMG

Untuk penilaian kualitas lingkungan komponen iklim mikro digunakan

kriteria kualitas lingkungan komponen iklim mikro menurut LW. Canter &

L.G.HiII. 1981 dalam Hand Book of Variables for Environmental Impact

Assessment, seperti disajikan pada tabel dibawah ini.

II - 4

Tabel 2.2. Kriteria Kualitas Lingkungan Komponen Iklim Mikro

a. Suhu Udara

No. Kriteria Lingkungan Kualitas Skala

1.

2.

3.

4.

5.

Suhu lebih dari 35 oC atau kurang dari 10o C

Suhu udara antara 32 – 34 oC atau 10 – 14 o C

Suhu udara antara 29 – 31 o C atau 15 – 18 o C

Suhu udara antara 26 – 28 o C atau 19 – 21 o C

Suhu udara antara 22 – 25 o C

Buruk

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

1

2

3

4

5

b. Kecepatan angin rata-rata ( km/jam)

No. Kriteria Lingkungan Kualitas Skala

1.

2.

3.

4.

5.

Angin keras, pohon condong sampai roboh (diatas 41)

Angin cukup keras, pucuk pohon bergoyang kuat (31-40)

Angin agak keras, pucuk pohon bergoyang (21-30)

Lemah, tidak terasa,tapi dilihat gerakan daun (11-20)

Angin sangat lemah,tidak terasa (dibawah 10)

Buruk

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

1

2

3

4

5

c. Curah hujan (Type Ferguson)

No. Kriteria Lingkungan Kualitas Skala

1.

2.

3.

4.

5.

D – E

C - D

B - C

A - B

A

Buruk

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

1

2

3

4

5

d. Lama penyinaran (rata-rata setahun)

No. Kriteria Lingkungan Kualitas Skala

1.

2.

3.

4.

5.

Terlihat 2 jam atau kurang

Terlihat 3 – 5 jam sehari

Terlihat 6 – 8 jam sehari

Terlihat 9 – 10 jam sehari

Terlihat lebih dari 10 jam sehari

Buruk

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

1

2

3

4

5

e. Kelembaban (%)

No. Kriteria Lingkungan Kualitas Skala

1.

2.

3.

4.

5.

Dibawah 40

41 – 50 atau 90 - 100

51 – 60 atau 80 - 89

61 – 69 atau 71 - 79

Lebih dari 79

Buruk

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

1

2

3

4

5

Sumber : Hand Book of Variables for Environmental Impact Assessment, L.W

Canter & L.G. Hill, 1981.

II - 5

2). Kualitas Udara

Data kualitas udara didapatkan melalui pengukuran langsung,

pengambilan cuplikan (sampel) dan analisis laboratorium terhadap kualitas

udara ambien di lokasi sekitar tapak proyek. Lokasi pengamatan atau

pengukuran kualitas udara dilakukan pada daerah yang berpotensi terkena

dampak dan dianggap mewakili di wilayah sekitar rencana kegiatan. Data

kualitas udara dianalisis dengan metoda dari Environmental Protection

Agency (EPA) dan SNI serta ASTM. Hasilnya dibandingkan dengan baku mutu

Peraturan Gubernur Bali No 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan

Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan

peraturan lainnya.

Data tersebut dipergunakan sebagai data awal kondisi lingkungan saat studi

dan dapat diketahui perubahannya pada tahap konstruksi dan pasca

konstruksi kegiatan peningkatan.

3). Kebisingan

Data kebisingan dikumpulkan dengan cara mengukur tingkat kebisingan

dengan alat noise level meter di lokasi yang berpotensi terkena dampak

kegiatan di lokasi yang sama dengan lokasi pengukuran dan pengamatan

kualitas udara. Data kebisingan analisisnya mengacu pada dan Keputusan

Menteri Lingkungan Negara Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang

Baku Tingkat Kebisingan dan Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2016.

Tingkat kebisingan akan dibandingkan sesuai dengan lokasi peruntukkannya

yaitu pelabuhan.Metode pengukuran parameter kualitas udara dan kebisingan

disajikan pada Tabel 2.3.

II - 6

Tabel 2.3. Metode Pengukuran Kualitas Udara dan Kebisingan

No Paramater Uji Satuan BM Metode Uji

1. Sulfur Dioksida (SO2) µg/Nm3 900 SNI 19-7119,7-2005

2. Carbon monoksida (CO) µg/Nm3 30.000 NDIR

3. Nitrogen Dioksida (NO2) µg/Nm3 400 SNI 19-7119.2-2005

4. Oksidan (O3) µg/Nm3 235 Chemiluminescent

5. Debu (TSP) µg/Nm3 230 Gravimetri

6. Timah Hitam (Pb) µg/Nm3 2 Ekstraktif Pengabuan

(AAS)

7. Kebisinqan 3) dB (A) 65 Sound Level Metri

Sumber : Baku Mutu *) PP 41Tahun 1999

4). Fisiografi

Data fisiografi yang dikumpulkan terutama topografi yang meliputi

ketinggian tempat dari permukaan laut (elevasi), kemiringan lereng (slope),

bentang alam dan daerah aliran sungai. Data tersebut diperoleh untuk tapak

kegiatan dilakukan penelaahan topografi/situasi pada sekala peta rinci (1 :

50.000), ditunjang dengan interpretasi peta rupa bumi sekala 1: 50.000 dari

Bakosurtanal dan data lainnya yang relevan seperti foto udara.

Data geologi tata lingkungan dapat dilakukan dengan mencari data

terkait. Penelitian geologi tata lingkungan yang dilakukan adalah dengan

metoda interpretasi peta geologi maupun dengan penelitian langsung di

lapangan dan analisis laboratorium terhadap contoh tanah dan air tanah, serta

ditunjang dengan studi pustaka. Lokasi proyek ini termasuk ke dalam lembar

peta dasar topografi skala 1:25.000, seri rupa bumi yang dibuat Bakosurtanal.

Analisis Kebencanaan Geologi ini adalah untuk mengetahui

kemungkinan akan terjadinya bahaya lingkungan karena adanya proses

geodinamika yang berasal dari dalam (energi endogenik) dan dari luar bumi

(energi eksogenik). Analisis geodinamika dan bencana alam geologi ini

berdasarkan data dan informasi serta hasil observasi lapangan meliputi

analisis gempa bumi, analisis gerakan tanah dan analisis erosi.

4).Hidrologi

Data mengenai aspek hidrologi yang dikumpulkan meliputi data primer

dan data sekunder. Data primer meliputi debit aliran, kualitas air, fisik air

permukaan. Data tersebut diperoleh di titik-titik lokasi pengukuran yang relatif

II - 7

berdekatan dengan rencana kegiatan . Data aspek hidrologi mencakup pola

drainase, kondisi, fungsi drainase, pola aliran berdasarkan data sekunder

yang ada yaitu dari studi hidrologi pada saat desain, sedangkan kualitas air

berdasarkan hasil pengukuran langsung dan analisis laboratorium. Data erosi

ditinjau dari pengamatan visual terhadap singkapan lahan terbuka dan

kandungan sedimen. Data curah hujan yang merupakan data sekunder

diperoleh dari Stasiun Klimatologi terdekat.

Dalam rangka mengetahui kualitas air yang ada di lokasi kegiatan dan

sekitarnya maka perlu dilakukan pengamatan /pengukuran kualitas perairan

tersebut. Hal ini perlu diketahui terkait dengan status mutu kualitas air sebelum

dilakukan kegiatan dan membandingkannya dengan peruntukannya sebagai

aktivitas pelabuhan. Metoda analisis yang digunakan adalah dari Standard

Methods for Water and Waste Water Analysis APHA edisi 1983 dan SNI –

1991 - 2004. Penentuan lokasi sampling didasarkan pada sumber kegiatan

yang menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitarnya. Analisis data

kualitas air laut dilakukan mengacu kepada KepMen LH No. 51/2004 dan

KepMen LH No. 179/2004 , Per Gub Bali No 8 Tahun 2007. Analisis terhadap

kualitas air laut dilakukan secara tabulasi dan deskriptif dengan

membandingkan hasil pengukuran terhadap sampel dengan baku mutu air laut

yang berlaku.

Tabel 2.4 Parameter Kualitas Air

No. Parameter Satuan Metode

Analisis Baku Mutu

1 Warna Pt.Co 30

2 Bau - Organoleptik Tidak berbau

3 Kekeruhana Ntu SNI 06.6989.27.05 5l

4 Padatan tersuspensi totalb Mg/l SNI 06.6989.27.05 20

5 Suhuc oC SNI 06.6989.23.05 Alami3(c)

6 Benda Terapung/Sampah - Manual Nihil1(4)

7 Lapisan minyak5 - SNI 06.2502.1991 Nihil1(5)

8 pHd - SNI 06.6989.11.04 7-8.5 (d)

9 Salinitase o/oo SNI M-39-1990-03 Alami3(c)

10 Surfaktan (detergen) mg/l SNI 19.2476.91 0.001

11 Cadmium (Cd) mg/l SNI 06.6989.37.05 0,002

12 Tembaga (Cu) mg/l SNI 06.2517.91 0,050

13 Timbal (Pb) mg/l SNI 06.6989.45.05 0,005

14 DO mg/l SNI 06.6989.14.O4 -

15 BOD mg/l SNI M-69-1990-03 -

16 COD mg/l SNI M-70-1990-03 - Keterangan : Baku mutu berdasarkan LH No. 51/2004 Lampiran II dan KepMen LH No. 179/2004, Pergub Bali

8/2007

II - 8

5). Hidrooceanografi

Data mengenai pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus

dan gelombang/ombak, morfologi pantai, abrasi, dan akresi serta pola

sedimentasi diambil dari pengamanatan di lapangan serta data-data survey

yang ada di instansi teknis terkait .

6).Tata Ruang

Pengkajian aspek tata ruang wilayah sekitar proyek akan dilakukan baik

pada lingkup tapak proyek maupun lingkungan di sekitar lokasi proyek. Selain

data sekunder, maka data primer diperoleh dengan cara melakukan

pengamatan di lapangan.

Tabel 2.5. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Tata Ruang

No

Aspek Tata Ruang

Yang Dikaji

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Lokasi Pengumpulan Data Analisis Data

Mikro

Studi pustaka dan

pengamatan

lapangan

Identifikasi

penggunaan lahan

Di dalam tapak

proyek 1. Rencana Tapak

Makro

1. Tata Guna Lahan

Studi pustaka dan

pengamatan

lapangan

Identifikasi

penggunaan lahan

Di sekitar lokasi

proyek

2.

Pemukiman dan

Fasilitas Umum

Studi pustaka dan

pengamatan

lapangan

Identifikasi kondisi

kawasan dan

fasilitas umum

Di sekitar lokasi

proyek

3. Kegiatan di sekitar

tapak proyek

Pengamatan

lapangan

Identifikasi jenis

kegiatan

Di sekitar lokasi

proyek

II - 9

2.1.3. Pengumpulan dan Analisis Data Komponen Lingkungan Biotik

Pengumpulan dan analisis data komponen lingkungan biotik meliputi data

flora dan fauna seperti uraian berikut:

1).Flora

Parameter yang diamati adalah tipe vegetasi, keberadaan jenis, status

keberadaan jenis dan manfaat. Data keberadaan jenis dikumpulkan dengan

cara inventarisasi jenis yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis flora

yang berada di sekitar lokasi kegiatan melalui pengamatan langsung.

Kemudian disajikan dalam deskripsi/uraian berisi keberadaan jenis dan status

keberadaannya.

Data flora dianalsis dengan cara interpretasi data yang terkumpul berupa

daftar keberadaan jenis dan status keberadaan flora baik yang tergolong

langka, endemik, dilindungi maupun mempunyai nilai ekonomi penting untuk

menentukan tingkat kepentingan dampaknya.

2).Fauna

Parameter yang diamati adalah keberadaan jenis ,status keberadaan

jenis dan manfaat. Keberadaan jenis dan staus keberadaanya dikumpulkan

dengan cara inventarisasi langsung di lokasi kegiatan dan data sekunder serta

wawancara. Data yang terkumpul disajikan dalam deskripsi/uraian berisi

mengenai keberadaan jenis dan status keberadaannya. Data fauna

diananlisis dengan cara interpretasi data yang berupa daftar keberadaan jenis

dan status keberadaan fauna baik yang tergolong langka, endemik, dilindungi

maupun mempunyai nilai ekonomi penting untuk menentukan tingkat

kepentingan dampaknya.

3).Biota Perairan

Parameter yang diteliti untuk plankton dan benthos adalah spesies,

jumlah taxa, kelimpahan individu, keanekaragaman dan keseragaman

individu. Sementara untuk nekton hanya spesies saja. Biota perairan yang

diamati meliputi jenis plankton dan benthos, untuk plankton dilakukan dengan

penyaringan sampel air dengan plankton net dan benthos dengan cara

mengambil sampel lumpur pada lokasi yang sama dengan pengambilan

sampel kualitas air. Terhadap sampel biota perairan selanjutnya dianalisis di

laboratorium lingkungan, dalam analisis ini untuk mengidentifikasi spesies,

jumlah taxa, kelimpahan individu, keanekaragaman dan keseragaman

individu. Data untuk nekton (jenis ikan) melalui pengamatan langsung dan

wawancara dengan penduduk setempat untuk mengetahui jenis ikan yang ada

II - 10

di sekitar lokasi proyek. Pengumpulan data secara rinci untuk biota perairan

adalah sebagai berikut :

a. Plankton dan Benthos

Sampel plankton diambil dengan cara menyaring air menggunakan

plankton net 25 dan volume air yang disaring sebanyak 100 liter. Sampel

plankton yang tersaring ditempatkan ke dalam botol sampel dan diawetkan

dengan larutan formalin 4% yang bertujuan untuk menghindari berbagai

kerusakan bentuk plankton, yang selanjutnya diawetkan di dalam cooling box,

kemudian dianalisis di laboratorium. Sampel benthos diambil dengan

mengeruk lumpur yang berada di dasar sungai dengan menggunakan sekop

atau Eickmen grab. Sampel lumpur yang didapat ditempatkan dalam kantong

plastik dan diawetkan dengan formalin 4% yang selanjutnya ditempatkan

dalam cooling box untuk kemudian dianalisis di laboratorium.

b.Nekton

Data nekton (jenis ikan) dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan

wawancara dengan penduduk setempat, yaitu dengan menginventarisasi

untuk mengetahui jenis ikan yang ada di wilayah studi yang memiliki nilai

ekonomi ataupun jenis yang khas pada daerah tersebut.

Analisis data untuk biota perairan dari jenis plankton dan benthos

berdasarkan pada pengambilan sampel di lapangan yang akan dianalisis di

laboratorium untuk mengetahui spesies dan jumlah pada masing-masing

spisies yang terdapat pada sampel tersebut dan kemudian memperhitungkan

jumlah taxa, kelimpahan individu, indeks keanekaragaman, indeks

keseragaman jenis dengan perhitungan.

2.1.4 Pengumpulan dan Analisa Data Komponen Lingkungan Sosial

1). Komponen Sosekbud

a).Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sosekbud dilakukan dengan berbagai metode, antara

lain studi kepustakaan, studi lapangan, pengamatan (observasi), wawancara

bebas dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, dan penyebaran

daftar pertanyaan. Data kuesioner didapat dari sampel yang besarnya

ditetapkan sebesar N= 100 responden, secara stratified random sampling (±

20 % dari kepala keluarga di wilayah studi). Sedangkan data sekunder akan

dikumpulkan dari data yang telah dihimpun dalam monografi desa/kelurahan.

II - 11

(1).Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif maupun kuantitatif.

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan berbentuk kalimat, pernyataan,

atau uraian. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, maupun

konversi dari data kualitatif menjadi angka. Sumber data berasal dari data

primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari

wawancara mendalam terhadap informan kunci dan informan lainnya yang

dianggap mengetahui pengembangan Pelabuhan Benoa di wilayah studi,

dokumen resmi pemerintah, dan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur, jurnal, data statistik,

dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan kajian ini.

(2). Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara stratified random sampling,

dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang

memadai terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Benoa. Informan

berasal dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan para pakar yang

dianggap relevan dengan tujuan studi ini. Jumlah informan diambil

berdasarkan kebutuhan penelitian, yang dapat berkembang jumlahnya sesuai

kebutuhan. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada pengetahuannya

tentang kondisi fisik dan sosial wilayah studi yang dapat dilihat dari faktor

umur, lama tinggal, pendidikan, pekerjaan serta ketokohan yang

bersangkutan di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan pengetahuan yang

dimilikinya, maka akan dapat digali informasi terhadap permasalahan yang

diteliti.

Kronologi penentuan informan diawali dengan pendalaman kondisi

wilayah studi. Selanjutnya, setelah dilakukan wawancara mendalam tentang

tujuan studi, beberapa orang informan ditetapkan lagi sesuai dengan aspek-

aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

(3). Instrumen Penelitian

(a). Pedoman wawancara.

Pedoman wawancara, adalah daftar pertanyaan yang dipersiapkan

untuk mendapatkan data penelitian. Instrumen ini, terdiri atas sejumlah

pertanyaan yang dipersiapkan sebagai dasar untuk melakukan wawancara,

sehingga proses wawancara dapat berjalan efektif. Wawancara merupakan

suatu proses tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian yang

bertujuan untuk mendapatkan secara lisan data, keterangan, pandangan, dan

pendirian subyek yang diwawancarai. Melalui pedoman wawancara

II - 12

permasalahan yang ingin dipahami dapat didalami, dan diambil

kesimpulannya oleh peneliti sesuai tujuan studi Amdal ini.

(b).Pedoman observasi

Pedoman observasi adalah panduan yang dipersiapkan untuk

melakukan pengamatan di lapangan. Instrumen ini terdiri atas, peralatan

perekam, kamera, video kamera, denah, peta, dan peralatan lainnya yang

dapat membantu pengamatan di lapangan. Kegunaan pedoman observasi

adalah membantu peneliti dalam melaksanakan pengamatan lapangan

secara cepat, aman, efisien, dan memadai.

2). Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan teknik

triangulasi yakni suatu prosedur studi yang mempergunakan lebih dari satu

metode secara independen sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan

oleh peneliti secara efisien sesuai tujuan studi. Beberapa teknik pengumpulan

data yang dilakukan diantaranya dengan wawancara mendalam, observasi,

serta penelusuran dokumen dan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan

data yang dipergunakan dalam studi Amdal ini meliputi:

(a).Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh informasi

yang sebanyak-banyaknya dari informan. Informasi atau data yang diperoleh

dari informan yang diposisikan sebagai informan kunci, akan sangat

menentukan siapa yang layak menjadi informan berikutnya, sehingga dalam

melakukan wawancara diupayakan dengan cara terbuka, sistematis, dan

dalam situasi yang menyenangkan..

Dalam studi ini, jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak

berencana berdasarkan pedoman wawancara yang dipersiapkan. Namun

dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan lagi sesuai dengan alur

informasi yang disampaikan oleh informan dengan tidak menyimpang dari

tujuan studi Amdal.

(b). Observasi.

Observasi atau pengamatan merupakan cara untuk mengamati fakta-

fakta dan perilaku masyarakat di wilayah studi. Observasi dilakukan dengan

mendatangi lokasi rencana kegiatan, selanjutnya, peneliti melakukan

pengamatan dengan panca indera dan kemampuan yang ada pada dirinya

terhadap obyek studi. Hasil pengamatan lapangan direkam melalui peralatan

perekam gambar.

II - 13

(c). Studi dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen dimaksudkan untuk

mendapatkan data yang disimpan oleh lembaga/institusi yang berkaitan

dengan tujuan studi Amdal ini. Dokumen yang yang dipergunakan meliputi

laporan kegiatan studi sejenis, keputusan pemerintah, peraturan

perundangan, dan dokumen lainnya yang relevan.

b).Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data primer dan sekunder dilakukan metode deskriptif

analitik, dengan memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif yang ada. Data

sosek- sosbud tersebut meliputi :

Demografi/kependudukan, meliputi struktur penduduk, jumlah dan

pertumbuhan penduduk

Sosial ekonomi, meliputi pola mata pencaharian, peluang bekerja dan

berusaha, tingkat dan kegiatan perekonomian

Sosial Budaya, meliputi pranata dan proses sosial, sistem nilai,

persepsi masyarakat dan kamtibmas.

2.2. Metode Prakiraan Dampak Penting

Metode prakirakan dampak penting dilakukan untuk mengetahui besaran

dampak dan tingkat penting dampak akibat komponen kegiatan terhadap

komponen lingkungan digunakan metode sebagai berikut:

2.2.1.Metode Matematis

Metode matematis digunakan untuk memprakirakan dampak dari

parameter-parameter yang sifatnya dapat diukur dengan menggunakan model

matematika atau statistik. Metode ini digunakan untuk memprakirakan

penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan penurunan kualitas

air.

1).Penurunan Kualitas Udara

Untuk memperkirakan besaran dampak rencana kegiatan terhadap

kualitas udara digunakan model matematis untuk mengetahui besarnya

kontribusi polutan yang diemisikan dari sumber-sumber pencemar terhadap

kualitas udara serta pola sebaran dari polutan tersebut. Untuk menghitung

besarnya laju emisi dari suatu kegiatan digunakan rumus sebagai berikut :

Laju Emisi = Faktor Emisi x Tingkat Emisi Pencemar dari Kegiatan Spesifik

II - 14

2). Kebisingan

Sebaran dari tingkat kebisingan dapat diprediksi dengan anggapan ada

sumber kebisingan pada sumber garis, formula (Raw & Wootten, 1980) yang

digunakan adalah:

dimana :

Lp 1 = tingkat kebisingan pada jarak r1

Lp 2 = tingkat kebisingan pada jarak r2

r1 = jarak 1 dari sumber kebisingan

r2 = jarak 2 dari sumber kebisingan

Rumus diatas digunakan untuk mengetahui prakiraan dampak

penyebaran kebisingan baik pada kegiatan tahap konstruksi dengan

beroperasinya alat berat, genset dan kegiatan konstruksi lainnya maupun

pada tahap operasi. Penyebaran kebisingan ini selanjutnya di analisis besar

dampaknya dengan menggunakan baku mutu kebisingan mengacu pada

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH) Nomor

48/MenLH/11/1996, Per Gub Bali No 16 Tahun 2016.

3).Penurunan Kualitas Air

Untuk mengetahui besar dampak buangan air limbah dari kegiatan pada

badan air permukaan di sekitar tapak proyek di gunakan rumus beban

cemaran diatas. Konsentrasi air saluran terhitung selanjutnya di bandingkan

dengan Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

2.2.2.Metode Analogi

Pendekatan analogi ini dilakukan dengan mempelajari dampak

lingkungan yang timbul akibat kegiatan sejenis yang telah berlangsung pada

areal tertentu di tempat yang sama atau di tempat lain yang kondisi

lingkungannya identik dengan kondisi lingkungan wilayah studi, dengan cara

ini dampak yang telah terjadi di daerah sejenis dikaji dan digunakan sebagai

1

2log1012r

rLpLp

II - 15

analogi untuk memprakirakan dampak pada studi Amdal ini. Pendekatan

analogi ini digunakan untuk memprakirakan dampak penurunan kualitas

udara, peningkatan kebisingan, getaran, kualitas air limbah, dan sosekbud

serta kesmas. Untuk memprediksi penurunan kualitas udara dan peningkatan

kebisingan, dan kualitas air limbah dari kegiatan base camp yang terjadi pada

tahap konstruksi digunakan hasil pemantauan lingkungan hidup (data

sekunder) yang dilakukan oleh kegiatan sejenis di tempat lain.

2.2.3.Metode Professionnal Judgement

Melalui penilaian para ahli, dilakukan prakiraan dampak akan ditetapkan

berdasarkan penilaian para pakar (ahli). Metode ini diterapkan bila data dan

informasi yang diperoleh di lapangan sangat terbatas serta kurang

dipahaminya gejala yang diperkirakan akan terjadi, terutama dampak-dampak

yang terkait sosial ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat.

Prakiraan dampak penting dilakukan dengan mengacu pada Kriteria Dampak

Penting yang ditentukan melalui kriteria :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak (population number of

impact). Jika manusia di wilayah studi ANDAL yang terkena dampak

lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha kegiatan, jumlahnya

sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati usaha atau

kegiatan di wilayah studi maka dampak dari usaha atau kegiatan tersebut

tergolong penting.

2. Luas wilayah persebaran dampak (Area of impact distribution). Jika

rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang

mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, atau tidak

berbaliknya dampak atau segi kumulatif dampak, maka dampak dari usaha

atau kegiatan tersebut tergolong penting.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung (Impact duration and impact

intensity). Jika rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya

perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, atau tidak berbaliknya

dampak atau segi kumulatif dampak, yang berlangsung hanya pada satu

atau lebih tahapan kegiatan, maka dampak dari usaha atau kegiatan

tersebut tergolong penting.

4. Banyaknya komponen lingkungan yang akan terkena dampak (number of

impact environment component). Jika rencana usaha atau kegiatan

menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah

komponennya lebih atau sama dengan komponen lingkungan yang

II - 16

terkena dampak primer, maka dampak dari usaha atau kegiatan tersebut

tergolong penting.

5. Sifat kumulatif dampak (Cummulative characteristic). Jika dampak

lingkungan berlangsung berulang kali dan terus-menerus sehingga pada

kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau

lingkungan social yang menerimanya atau jika beragam dampak

lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu sehingga tidak dapat

diasimilasi oleh lingkungan alam atau lingkungan sosial yang menerimanya

atau jika dampak lingkungan yang menerimannya atau jika dampak

lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek yang saling

memperkuat (sinergis), maka dampak dari usaha atau kegiatan tersebut

tergolong penting.

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak (reversibility or irreversibility of the

impact). Jika perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen

lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi

manusia, maka dampak dari usaha atau kegiatan tersebut tergolong

penting.

7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Prakiraan dampak penting ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kemampuan lingkungan (dari rona lingkungan) dalam menetralisir/

meredam dampak

2. Kemungkinan adanya netralisasi atau akumulasi antara dampak

yang satu dengan dampak lainnya dengan cara diskusi di antara

anggota tim studi Amdal.

Untuk mempermudah pemberian nilai penting dampak, maka penilaian

pentingnya dampak di berikan dengan simbol (+) untuk dampak positif dan (-

) untuk dampak negatif dengan notasi (TP) untuk dampak tidak penting dan

(P) untuk dampak penting.

2.3.Metode Evaluasi Dampak Penting

Metode evaluasi dampak penting dilakukan dengan mengevaluasi

terhadap dampak penting yang diperkirakan terjadi, yaitu dievaluasi masing-

masing keterkaitannya secara utuh dan menyeluruh (holistik) dengan

mempertimbangkan sifat-sifat dari setiap dampak penting tersebut, seperti

sebab akibat (kausatif), sinergis dan antagonis, lamanya dampak berlangsung

dan intensitasnya. Metode evaluasi dampak penting yang digunakan adalah

metode matrik modifikasi Leopold dan metode bagan alir dampak.

II - 17

2.3.1.Telaahan Terhadap Dampak Penting

Telaahan secara holistik (telaahan secara totalitas) atas berbagai komponen

lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar.

2.3.2.Telaahan sebagai Dasar Pengelolaan

Telaahan sebagai dasar pengelolaan dalam studi Amdal ini meliputi hal-hal

sebagai berikut:

a. Hubungan sebab akibat (kausatif) antara rencana kegiatan dan rona

lingkungan hidup dengan dampak positif atau negatif yang mungkin timbul.

b. Ciri dampak penting, apakah berlangsung lama atau sementara, terdapat

hubungan timbal balik antara dampak satu dengan lainnya.

c. Kelompok masyarakat yang terkena dampak negatif dan yang dapat

memanfaatkan dampak positif.

d. Persebaran dampak apakah secara lokal, regional atau internasional

bahkan melewati batas negara Republik Indonesia.

III - 1

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Lokasi, Koordinat Geografi Tapak

Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan secara geografis terletak pada posisi (08o23’46” Lintang Selatan dan 140o34’47” Bujur Timur) terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Batas kawasan PPN Pengambengan yang luasnya ± 48,1 ha ini adalah sebagai berikut

a. Sebelah Utara : Kab Buleleng;

b. Sebelah Timur : Kec Melaya Kab Jembrana;

c. Sebelah Barat : Kec. Mendoyo Kab Jembrana;

d. Sebelah Selatan : Selat Bali.

Lokasi PPN Pengambengan berjarak 9 km dari Kota Negara dan 105 km dari Kota Denpasar, menghadap ke Samudera Hindia dan Selat Bali.

3.1.2. Peruntukan Lahan Berdasarkan RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032, lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sudah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan perikanan. Hal tersebut dikuatkan lagi dari Surat Keterangan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana Nomor 650/480/TR-PUPRPKP/2017 tertanggal 9 Mei 2017.

Lokasi PPN Pengambengan telah sesuai peruntukannya sebagai Kawasan Pelabuhan Perikanan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 pada Pasal 74 tentang Kawasan Perikanan.

III - 2

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Jembrana

Lokasi PPN Pengambengan

III - 3

Gambar 3.2. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana

III - 4

3.1.3. Akses dan Jalan Disekitarnya

Lokasi PPN Pengambengan Jembrana dapat dicapai melalui jalan yang

kondisinya sudah baik dan beraspal dari Kota Negara sekitar 9 km. Akses jalan

menuju kantor PPN Pengambengan harus melewati pos jaga yang memeriksa

pengunjung yang masuk melalui darat. Jalan di areal PPN Pengambengan sudah

disiapkan untuk akses pengguna pelabuhan. Total panjang jalan lingkungan

adalah 5.435 m2 yang kondisinya cukup baik.

3.1.4 Luas Tapak

Luas tapak di PPN Pengambengan secara keseluruhan adalah 48,1 ha

yang terbagi atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

Tapak terdiri dari areal di daratan dan areal di perairan.

3.1.5. Penggunaan Tapak Saat Ini.

Tapak lokasi PPN Pengambengan saat ini digunakan untuk berbagai

aktivitas dan bangunan. Di areal fasilitas pokok terdiri dari areal pelabuhan yang

terbagi pada kondisi daratan, breakwater, dan kolam labuh. Penggunaan tapak

sebagai dermaga, kolam pelabuhan (alur pelayaran), jalan lingkungan, drainase

serta dermaga.

Gambar 3.3 Areal Daratan PPN Pengambengan

III - 5

Gambar 3.4 Areal Kolam Pelabuhan

Gambar 3.5 Breakwater (kanan dan Kiri)

Gambar 3.6 Dermaga Utama dan Dermaga Lainnya

III - 6

Fasilitas Fungsional terdiri atas Gedung TPI, Kantor Pelabuhan, Kantor

Bina Mutu, Tower Pompa Air, Instalasi Listrik, Bangsal Perbaikan, Bengkel, Ice

Storage, SPBN. Fasilitas Pendukung terdiri atas Balai Pertemuan Nelayan,

Gedung TPI Lama, Gapura, WC umum, Pagar Keliling, Rumah Dinas, Tempat

Ibadah dan Areal Parkir. Detail penggunaan tapak dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Gambar 3.7 Kantor Pelabuhan dan Kantor Bina Mutu

Gambar 3.8 Tower Air dan Slipway Kapal

III - 7

Gambar 3.9 Balai Pertemuan Nelayan dan WC Umum

Gambar 3.10 Mess Operator

Gambar 3.11 Tempat Ibadah (Pura dan Mushola)

III - 8

Tabel 3.1. Sarana Prasarana di PPN Pengambengan

No Jenis Fasilitas Volume Kondisi

I. Fasilitas Pokok

1 Areal pelabuhan (Lahan)

48,1 ha 9,1 ha daratan 4 ha Breakwater

35 ha kolam labuh

2 Dermaga 167 m 70 m

Sisi luar baik Sisi dalam baik

3 Breakwater 743 m 884 m

Sisi kanan Sisi kiri

4 Kolam pelabuhan (alur pelayaran)

20 ha Kedalaman sisi dermaga (-0,8 m) LWL plus (+0,5 m) perlu pengerukan

5 Jalan lingkungan 5.435 m2 Cukup Baik

6 Drainase 1.082 m2 Cukup Baik

7 Dermaga trap 2 X 70 m (masing-masing 2 sisi)

Cukup Baik

8 Dinding Penahan Tanah 374 m’ Rusak dan difungsikan oleh nelayan sebagai tambat-labuh.

II. Fasilitas Fungsional

8 Gedung TPI 320 m2 Baik

9 Kantor Pelabuhan 240 m2 Baik

10 Kantor Mina Mutu 150 m2 Baik

11 Tower dan Pompa Air 6 DAN 18 m2 Baik

12 Instalasi Listrik dan penerangan

1 UNIT Baik

13 Bangsal perbaikan dan Jaring 400 m2 Baik

14 Bengkel 110 m2 Tidak memungkinkan

15 Ice Storage 30 m2 Baik

16 SPBN 20 Ton/Hari Baik

III. Fasilitas Penunjang

17 Balai pertemuan nelayan 250 m2 Baik

18 Gedung TPI Lama 400 m2 Baik

19 Gapura 2 Buah Baik

20 WC Umum 27 m2 Baik

21 Pagar Keliling 265 m Baik

22 Rumah dinas 100 m2

60 m2

36 m2

Baik

23 Tempat ibadah 1 Unit Baik

24 Areal parkir 2.040 m2 Baik

Sumber: Laporan tahunan PPN Pengambengan,2017

3.1.6. Penggunaan Tapak Sebelumnya.

Penggunaan tapak sebelum dibangunnya PPN Pengambengan adalah

kawasan tegalan yang terletak di pinggir pantai. Pantainya merupakan lokasi

pendaratan perahu nelayan.

III - 9

3.1.7 Rona Lingkungan Hidup

A. Komponen Lingkungan Geofisik-kimia

1). Iklim

Data iklim diperoleh dari Badan Meteorologi Dan Geofisika, Balai Besar

Wilayah III, Stasiun Klimatologi Negara (Kabupaten Jembrana, Bali) selama 10

tahun terakhir (Tahun 1999 – 2009). Data iklim tersebut terdiri atas: kelembaban

udara, curah hujan, hari hujan, dan data angin. Sedangkan data suhu udara rata-

rata yang tersedia hanya data harian pada periode Bulan Agustus – Desember

2008 dan Bulan Januari – April 2009.

a. Suhu Udara Rata-Rata

Suhu udara rata – rata selama periode Bulan Agustus – Desember 2015 dan

Bulan Januari – April 2016, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.12

menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata tertinggi pada Bulan Januari (27.22 oC)

dan terendah terjadi pada Bulan Agustus (25.30 oC).

Gambar 3.12. Grafik Suhu Udara Rata-Rata (oC) Selama Periode Tahun 2015 – 2016

24.00

24.50

25.00

25.50

26.00

26.50

27.00

27.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S U H U U D AR A

III - 10

b. Kelembaban Udara Rata-Rata

Kelembaban udara rata-rata selama periode tahun 2006 – 2016

menunjukkan bahwa kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan

Maret dan April (masing-masing 85.1 %) dan terendah terjadi pada bulan

September dan Oktober (masing-masing 81.6 %).

c.Curah Hujan dan Hari Hujan

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama

periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan

horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Sedangkan hari hujan

adalah periode sehari semalam dengan CH 0.5 mm.

Berdasarkan data curah hujan dan lama hari hujan selama periode tahun

2006-2016 yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Negara (Kabupaten Jembrana,

Bali) pada posisi 08o 20’ 24” LS – 114o 36’ 59” BT menunjukkan bahwa curah

hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Januari (306.1 mm) dan terendah terjadi

pada bulan Agustus dan (30.7 mm). Sedangkan hari hujan maksimum terjadi pada

Bulan Desember (22.1 hari) dan terendah terjadi pada Bulan Agustus (5.9 hari).

Berdasarkan gambar tersebut juga menunjukkan bahwa tren curah hujan

pada musim barat (Desember – Februari) yang tinggi, kemudian pada musim

peralihan I (Maret – Mei) menurun dan pada musim timur (Juni – Agustus) sangat

rendah, kemudian pada musim peralihan I (September – Nopember) kembali naik

lagi.

d.Arah dan Kecepatan Angin

Data arah dan kecepatan angin maksimum bulanan diperoleh dari Stasiun

Klimatologi Negara (Kabupaten Jembrana, Bali) selama 10 tahun terakhir yakni

Bulan Januari Tahun 2006 – Bulan April 2016 pada ketinggian alat 23.65 m di

atas permukaan laut untuk daerah cakupan Kabupaten Jembrana. Data angin

diperlukan untuk memprediksi gelombang laut dalam. Data tersebut cukup

representatif untuk memprediksi gelombang dan pengaruhnya terhadap

pembangkitan arus dan transpor sedimen menyusur pantai di perairan

Pengambengan.

Berdasarkan data angin tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan

frekuensi dan persentase kecepatan angin sebagaimana disajikan pada Tabel

3.2, sedangkan Gambar 3.15 adalah windrose berdasarkan data dalam Tabel 3.3.

Berdasarkan gambar dan tabel tersebut, diperoleh arah angin maksimum

sebagian besar dari arah selatan (34.68%), kemudian dari arah tenggara

(24.19%), dengan kecepatan angin maksimum sebagian besar berkisar pada

interval 7.9 – 10.7 m/s (49.19%) dan 5.4 – 7.9 m/s (34.68%).

III - 11

Untuk perubahan arah dan kecepatan angin maksimum pada tiap musimnya

selama Tahun 1999 – 2009, sebagaimana disajikan pada Tabel (3.4 – 3.6) dan

Gambar (3.16 – 3.19) didapatkan bahwa untuk daerah Jembrana dan sekitarnya,

pada musim barat (Desember – Februari) arah angin sebagian besar berasal dari

selatan dan barat (masing-masing 34.38%), untuk kecepatannya sebagian besar

berkisar pada interval 5.4 – 7.9 m/s dan 7.9 – 10.7 m/s (masing-masing 34.38%).

Pada musim peralihan I (Maret – Mei), arah angin sudah berubah arah

dengan arah dominan dari selatan (50%), dengan kecepatan dominan naik pada

interval 7.9 – 10.7 m/s (43.75%). Sedangkan musim timur (Juni – Agustus)

kecepatan angin sudah berubah yakni dari arah tenggara (43.33%), dengan

kecepatan masih dominan pada interval 7.9 – 10.7 (73.33%). Pada musim

peralihan II (September – Nopember) arah angin kembali berubah (lebih

bervariasi) dari arah selatan (40%) dan tenggara (36.67%), dengan kecepatan

dominan kembali menurun pada interval 5.4 – 7.9 m/s dan 7.9 – 10.7 m/s (masing-

masing 46.67%).

Tabel 3.2. Frekuensi dan Persentase Angin Maksimum Selama Tahun 2006 –

2016

Wind Direction

0 – 5.4 m/s

5.4 – 7.9 m/s

7.9 – 10.7 m/s 10.7 – 13.8 m/s

≥ 13.8 m/s

Total

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

N - - 2 1.61 4 3.23 1 0.81 - - 7 5.65

NE - - 1 0.81 - - - - - - 1 0.81

E 1 0.81 2 1.61 6 4.84 2 1.61 1 0.81 12 9.68

SE 1 0.81 12 9.68 16 12.90 - - 1 0.81 30 24.19

S 2 1.61 16 12.90 21 16.94 3 2.42 1 0.81 43 34.68

SW - - 3 2.42 2 1.61 - - - - 5 4.03

W 3 2.42 6 4.84 12 9.68 1 0.81 2 1.61 24 19.35

NW - - 1 0.81 - - 1 0.806 - - 2 1.61

Total 7 5.65 43 34.68 61 49.19 8 6.45 5 4.03 124 100

Sumber: PPN Pengambengan,2016

III - 12

Gambar 3.15 Windrose Selama Tahun 2006-2016 Di Daerah Jembrana Dan Sekitarnya.

Tabel 3.3. Frekuensi Dan Persentase Angin Maksimum Pada Musim Barat Selama Tahun 2006-2016

Wind Direction

0 - 5.4 m/s

5.4 - 7.9 m/s

7.9 - 10.7 m/s

10.7 - 13.8 m/s

≥ 13.8 m/s

Total

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

N - - - - 1 3.13 1 3.13 - - 2 6.25

NE - - 1 3.13 - - - - - - 1 3.13

E 1 3.13 - - - - 1 3.13 - - 2 6.25

SE - - 1 3.13 - - - - - - 1 3.13

S - - 3 9.38 5 15.63 2 6.25 1 3.13 11 34.38

SW - - 3 9.38 1 3.13 - - - - 4 12.50

W 1 3.13 3 9.38 4 12.50 1 3.13 2 6.25 11 34.38

NW - - - - - - - - - - - -

Total 2 6.25 11 34.38 11 34.38 5 15.63 3 9.38 32 100

Sumber: PPN Pengambengan,2016

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED

(m/s)

>= 13,8

10,7 - 13,8

7,9 - 10,7

5,4 - 7,9

0,0 - 5,4

Calms: 0,00%

Wind Rose

Location : Jembrana Year : 2016

III - 13

Gambar 3.16 Windrose Musim Barat di Daerah Jembrana Dan Sekitarnya.

Tabel 3.4. Frekuensi Dan Persentase Angin Maksimum Pada Musim Peralihan I Selama Tahun 2006-2016

Wind Direction

0 - 5.4 m/s

5.4 - 7.9 m/s

7.9 - 10.7 m/s

10.7 - 13.8 m/s

≥ 13.8 m/s

Total

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

N - - - - 1 3.13 - - - - 1 3.13

NE - - - - - - - - - - - -

E - - 1 3.13 - - - - 1 3.13 2 6.25

SE - - 1 3.13 3 9.38 - - 1 3.125 5 15.63

S 1 3.13 7 21.88 7 21.88 1 3.13 - - 16 50.00

SW - - - - - - - - - - - -

W 1 3.13 2 6.25 3 9.38 - - - - 6 18.75

NW - - 1 3.13 - - 1 3.125 - - 2 6.25

Total 2 6.25 12 37.50 14 43.75 2 6.25 2 6.25 32 100

Sumber: PPN Pengambengan,2016

NORTH

SOUTH

WEST EAST

7%

14%

21%

28%

35%

WIND SPEED

(m/s)

>= 13,8

10,7 - 13,8

7,9 - 10,7

5,4 - 7,9

0,0 - 5,4

Calms: 0,00%

Wind Rose

Location : Jembrana Year : 2006-2016

III - 14

Gambar 3.17 Windrose Musim Peralihan I di Daerah Jembrana dan Sekitarnya

Tabel 3.5. Frekuensi Dan Persentase Angin Maksimum Pada Musim Timur Selama Tahun 2006-2016

Wind Direction

0 - 5.4 m/s

5.4 - 7.9 m/s

7.9 - 10.7 m/s

10.7 - 13.8 m/s

≥ 13.8 m/s

Total

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

N - - - - - - - - - - - -

NE - - - - - - - - - - - -

E - - 1 3.33 5 16.67 1 3.33 - - 7 23.33

SE 1 3.33 4 13.33 8 26.67 - - - - 13 43.33

S - - - - 4 13.33 - - - - 4 13.33

SW - - - - - - - - - - - -

W - - 1 3.33 5 16.67 - - - - 6 20.00

NW - - - - - - - - - - - -

Total 1 3.33 6 20.00 22 73.33 1 3.33 - - 30 100

Sumber: PPN Pengambengan,2016

NORTH

SOUTH

WEST EAST

11%

22%

33%

44%

55%

WIND SPEED

(m/s)

>= 13,8

10,7 - 13,8

7,9 - 10,7

5,4 - 7,9

0,0 - 5,4

Calms: 0,00%

Wind Rose

Location : Jembrana Year : 2006-2016

III - 15

Gambar 3.18. Windrose Musim Timur di Daerah Jembrana dan Sekitarnya

Tabel 3.6. Frekuensi dan Persentase Angin Maksimum pada Musim Peralihan II Selama Tahun 2006-2016

Wind Direction

0 – 5.4 m/s 5.4 - 7.9 m/s 7.9 - 10.7 m/s 10.7 - 13.8

m/s ≥ 13.8 m/s Total

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

N - - 2 6.67 2 6.67 - - - - 4 13.33

NE - - - - - - - - - - - -

E - - - - 1 3.33 - - - - 1 3.33

SE - - 6 20.00 5 16.67 - - - - 11 36.67

S 1 3.33 6 20.00 5 16.67 - - - - 12 40.00

SW - - - - 1 3.33 - - - - 1 3.33

W 1 3.33 - - - - - - - - 1 3.33

NW - - - - - - - - - - - -

Total 2 6.67 14 46.67 14 46.67 - - - - 30 100

Sumber: PPN Pengambengan,2016

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED

(m/s)

>= 13,8

10,7 - 13,8

7,9 - 10,7

5,4 - 7,9

0,0 - 5,4

Calms: 0,00%

Wind Rose

Location : Jembrana Year : 2006-2016

III - 16

Gambar 3.19. Windrose Musim Peralihan II di Daerah Jembrana dan Sekitarnya

2).Fisiografi

a. Kondisi Topografi

Kondisi topografi areal PPN Pengambengan merupakan daerah dataran

landai yang memanjang dari utara ke selatan yang terletak di sebelah barat Desa

Pengambengan berbatasan dengan Desa Tegal Badeng Barat. Area darat

berbatasan langsung dengan beberapa industri perikanan yang ada di sekitar PPN

Pengambengan. Areanya memanjang dan relatif sempit dengan elevasi sekitar 0

- 5 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 0 – 2 %. Kondisi topografi

PPN Pengambengan yang relatif landai ini memungkinkan areal lahan kosong

bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan/ fasilitas secara maksimal.

b. Kondisi Geologi

Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa

wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu: formasi gamping

agung, batuan gunung api Jembrana, formasi palasari, formasi alluvium, dan

formasi sorga. Pada daerah sekitar PPN Pengambengan, struktur geologinya

merupakan endapan alluvium dimana struktur geologi ini memanjang dari utara ke

selatan hingga dibatasi Sungai Sowan. Sedangkan ke arah utara sisi dalam dari

pantai ke darat, struktur geologinya berupa formasi Palasari, Konglomerat, Batu

Gamping, dan Terumbu.

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9%

18%

27%

36%

45%

WIND SPEED

(m/s)

>= 13,8

10,7 - 13,8

7,9 - 10,7

5,4 - 7,9

0,0 - 5,4

Calms: 0,00%

Wind Rose

Location : Jembrana Year : 2006-2016

III - 17

c. Kondisi Tanah

Wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu :

1) Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol);

2) Jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling

luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya

(16.319 ha), Kecamatan Negara (14.130 ha), dan Kecamatan Pekutatan

(12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik

intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang

dan pH berkisar antara 4,5 - 5,5;

3) Tanah Alluvial Coklat Kelabu;

4) Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih

10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara (5.725 ha);

5) Tanah Mediretan Coklat;

6) Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk

morfologi bergelombang sampai berbukit bukit. Jenis tanah ini

mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha);

7) Tanah Regosol Coklat Kelabu;

8) Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara seluas 772

ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha. Tanah ini terbentuk

oleh induk vulkanik intermedier dengan bentuk wilayah landai sampai

berombak;

9) Tanah Alluvial Hidromorf;

10) Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara khususnya di

sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan

Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1420 Ha. Tanah ini merupakan

sedimen darat dan laut yang dibentuk oleh lempeng pasir dan pecahan

karang.

Masing-masing jenis tanah tersebut di atas mempunyai tekstur yang berbeda-

beda. Umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus

(kandungan liat sangat tinggi). Sedangkan tekstur kasar (pasir dan lempung

berpasir) merupakan tekstur tanah yang terdapat di sepanjang pantai dari wilayah

Kabupaten Jembrana.

d. Sedimentasi

1). Arus Pantai dan Transpor Sedimen

Transpor sedimen menyusur pantai banyak menyebabkan permasalahan

pada daerah pantai terutama untuk alur pelayaran dan pelabuhan, sehingga

pemahaman akan hal tersebut sangat penting diketahui dan kemungkinan

III - 18

permasalahan dalam dampak pemanfaatan pantai dapat diketahui untuk

kemudian dapat dikurangi dampaknya. Analisis jumlah transpor dan sumber

sedimen diperlukan untuk pertimbangan pencegahan yang dapat dilakukan

maupun untuk penentuan waktu pengerukan.

Suatu pantai mengalami erosi, sedimentasi atau tetap stabil tergantung pada

sedimen yang masuk (suplai) dan yang keluar pantai tersebut. Erosi pantai terjadi

apabila di suatu pantai yang ditinjau mengalami kehilangan/pengurangan

sedimen, artinya sedimen yang terangkut lebih besar dari yang diendapkan.

Sebaliknya apabila sedimen yang masuk (suplai) lebih besar maka akan terjadi

sedimentasi.

Proses transformasi gelombang sampai terjadinya gelombang pecah di

pantai akan menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar yang dapat

menggerakkan sedimen. Besar dan arah arus yang ditimbulkan tergantung pada

ketinggian dan sudut yang terbentuk yang dapat berupa arus menyusur pantai

(longshore current) dan tegak lurus pantai (rip current). Demikian juga halnya

dengan transpor sedimen berupa transpor menyusur pantai (longshore transport)

dan transpor tegak lurus pantai (onshore-offshore transport). Dalam studi ini hanya

menfokuskan pada arah arus dan transpor sedimen menyusur pantai sebagai

pengaruh gelombang.Perbedaan kecepatan arus berpengaruh terhadap transpor

sedimen, dimana semakin besar arus yang terbentuk maka transpor sedimennya

juga besar, baik berupa bed load (sedimen dasar) maupun suspended load

(sedimen tersuspensi) selain faktor lain seperti karakteristik butir sedimen dan

kemiringan pantai.

Berdasarkan bentuk pantai dan arah gelombang yang terbentuk pada

lokasi pantai di sekitar PPN Pengambengan menunjukkan bahwa arah arus dan

transpor sedimen bergerak sesuai arah dan sudut gelombang pecah yang

terbentuk sebagai pembangkit. Untuk arah pembangkitan gelombang dari timur

dan tenggara (dari pengamat yang berdiri di pantai menghadap ke arah laut)

menyebabkan arus dan transpor sedimen bergerak ke arah barat (kanan pantai),

sedangkan arah selatan, barat daya dan barat menyebabkan arus dan transpor

sedimen bergerak ke arah timur (kiri pantai).

Pada musim peralihan I, arus dan transpor sedimen sudah dominan dari

arah selatan (51.61%) dengan kecepatan dan transpor sedimen berkisar pada

0.12 – 0.16 m/s dan 2310 – 8583 m3/bln bergerak ke barat laut. Pada musim ini

kejadian arus dan transpor sedimen terbesar terjadi dari arah tenggara yakni 0.22

m/s dan 31052 m3/bln yang juga bergerak ke arah barat laut. Pada musim timur,

arah arus dan transpor sedimen sudah berubah arah dan lebih bervariasi dengan

arah tenggara terbanyak (43.33%) masing-masing 0.13 – 0.17 m/s dan 2409 –

9316 m3/bln bergerak ke barat laut.

III - 19

Pada musim peralihan II, arah arus dan transpor sedimen masih bervariasi

di mana dari arah selatan lebih banyak (46.15%) masing-masing 0.14 – 0.15 m/s

dan 1562 – 6040 m3/bln bergerak ke arah barat laut. Pada musim ini kejadian

arus dan transpor sedimen terbesar terjadi dari arah tenggara yakni 0.17 m/s dan

9015 m3/bln yang juga bergerak ke arah barat laut.

Perbedaan besar kecepatan arus dan transpor sedimen ini disebabkan

oleh perbedaan parameter gelombang pecah yakni tinggi dan sudut gelombang

pecah selain faktor kemiringan pantai dan karakteristik sedimennya pada setiap

musimnya, sehingga mempengaruhi arah arus dan transpor sedimen. Hal ini

terutama terjadi dari gelombang arah selatan dan tenggara, dimana gelombang

pecah dan arus yang terbentuk lebih besar dibandingkan dengan arah lainnya.

Tabel 3.7. Hasil Analisis Arus Dan Transpor Sedimen Setiap Musim Selama Tahun 2006-2016

Musim Arah v (m/s) Q (m3/bln) Jumlah(%)

Barat

E 0.10-0.14 473-2601 6.90

SE 0.2 4661.0 3.45

S 0.12-0.18 1947-16174 37.93

SW 0.08-0.09 315-627 13.79

W 0.08-0.13 208-3520 37.93

Peralihan I

E 0.11-0.15 916-4250 6.45

SE 0.15-0.22 5332-31052 16.13

S 0.12-0.16 2310-8583 51.61

W 0.07-0.10 180-858 19.35

NW 0.09-0.11 319-998 6.45

Timur

E 0.11-0.13 1014-2011 23.33

SE 0.13-0.17 2409-9316 43.33

S 0.14-0.15 4409-6241 13.33

W 0.09-0.10 415-858 20.00

Peralihan II

E 0.12 1336 3.85

SE 0.14-0.17 3903-9015 42.31

S 0.11-0.15 1562-6040 46.15

SW 0.09 552 3.85

W 0.08 215 3.85

Sumber : PPN Pengambengan,2016

2). Jumlah Sedimen

Analisis jumlah (budget) sedimen pantai digunakan untuk mengevaluasi sedimen

yang masuk dan keluar dari suatu pantai yang ditinjau. Analisis keseimbangan

budget sedimen pantai didasarkan pada hukum kontinuitas atau kekekalan massa

sedimen. Hasil analisis ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan daerah

pantai yang mengalami erosi (abrasi) atau akresi (sedimentasi). Konsep

keseimbangan profil pantai menjadi perhatian jika gaya-gaya di alam yang

mempengaruhi keseimbangan pantai berubah berdasarkan variasi pasut,

gelombang, arus dan angin. Keseimbangan profil tersebut merupakan salah satu

III - 20

konsep yang sangat bermanfaat dalam menyajikan suatu kerangka kerja dalam

studi mengenai ketidakseimbangan dan selanjutnya angkutan sedimen tegak-

lurus maupun sejajar pantai pantai. Selain itu, dapat dimanfaatkan dalam suatu

desain studi yang didasarkan pada profil keseimbangan.

Besarnya laju transpor sedimen akan berpengaruh terhadap budget

sedimen di mana laju transpor sedimen sendiri tergantung pada sudut datang

gelombang, durasi dan energi gelombang. Dengan demikian gelombang besar

akan mengangkut material lebih banyak tiap satuan waktu daripada yang

digerakkan oleh gelombang kecil. Tetapi, jika gelombang kecil terjadi dalam waktu

yang lebih lama dari gelombang besar, maka gelombang kecil tersebut dapat

mengangkut sedimen lebih banyak daripada gelombang besar. Oleh karena itu,

karena arah gelombang selalu berubah maka arah transpor juga berubah dari

musim ke musim, hari ke hari atau dari jam ke jam.

Berdasarkan data studi Detail Engineering Desain (DED) PPN

pengambengan, 2016 didapatkan bahwa selama kurang lebih 10 tahun terakhir

(Januari 2006 – April 2016) untuk musim barat arah transpor sedimen meskipun

frekuensinya lebih banyak ke arah tenggara yakni 51.72% dibandingan dengan ke

arah barat laut hanya 48.28, akan tetapi volume transpor sedimennya lebih banyak

yakni 12.814 m3/10.3 thn berbanding 71650 m3/10.3 thn, sehingga budget

sedimen pada musim ini sebesar 58.835 (m3/10.3 thn) pada pantai bagian barat

laut. Pada musim peralihan I transpor sedimen sudah berubah arah yakni dominan

ke barat laut (74.19% atau 127441 m3/10.3thn) dibandingkan ke barat hanya

25.81% (4640 m3/10.3thn). Budget pada musim ini sebesar 122801 (m3/10.3thn)

pada pantai bagian barat laut. Pada musim timur transpor sedimen masih

dominan bergerak ke arah barat laut (80% atau 113883 m3/10.3thn dibandingkan

yang ke arah tenggara hanya 20% (3899 m3/10.3thn), sehingga budget sedimen

pada musim ini sebesar 8378 (m3/10.3thn) pada pantai bagian barat laut.

Demikian halnya pada musim peralihan II, transpor sedimen masih

dominan bergerak ke arah barat laut yakni 92.31% (112718 m3/10.3thn)

dibandingkan yang ke arah barat yakni hanya 7.69% (767 m3/10.3thn), sehingga

budget pada musim ini sebesar 111951 (m3/10.3thn) pada pantai bagian barat

laut.

III - 21

Tabel 3.8. Hasil Analisis Budget Sedimen Pantai Pada Perairan Pengambengan (Kab. Jembrana)

Musim Q

(m3/10.3 year)

Jumlah (%)

Transpor Sedimen

Budget Q (m3/10.3

year)

Budget Tot Q (Tahun 2006-

2016) (m3/10.3 year)

Barat -71650 48.28

Ke Barat Laut

-58835

-403571

12814 51.72 Ke

Tenggara

PI

-127441 74.19 Ke Barat

Laut -122801

4640 25.81 Ke

Tenggara

Timur

-113883 80.00 Ke Barat

Laut -109984

3899 20.00 Ke

Tenggara

PII -112718 92.31

Ke Barat Laut

-111951 767 7.69

Ke Tenggara

Keterangan : nilai (-) menunjukkan transpor sedimen (Q) bergerak ke arah barat laut dan nilai (+) bergerak ke arah tenggara.

Berdasarkan hasil analisis budget sedimen selama 10 tahun terakhir

(Januari 2006 sampai dengan April 2016 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

3.8, menunjukkan bahwa semua budget sedimen berada pada pantai barat laut

(403571 m3/10.3thn). Akan tetapi, dengan adanya bangunan breakwater

(pemecah gelombang yang menyambung pantai) menyebabkan sedimen

terperangkap pada sebelah tenggara atau sisi kiri (pengamat menghadap ke laut)

PPN Pengambengan.

3). Perubahan Garis Pantai

Perubahan garis pantai merupakan hasil analisis dari budget sedimen.

Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana model perubahan garis pantai yang

terjadi di lokasi studi yang terletak di Kecamatan Negara. Model garis pantai ini

dibuat dengan model matematik yang didasarkan pada budget sedimen pantai

pada daerah yang ditinjau. Akibat pengaruh transpor sedimen sepanjang pantai,

sedimen dapat terangkut sampai jauh dan menyebabkan perubahan garis pantai.

Untuk mengembalikan perubahan garis pantai pada kondisi semula diperlukan

waktu yang cukup lama.

Model perubahan garis pantai didasarkan persamaan kontinuitas sedimen,

dimana pantai dibagi menjadi sejumlah sel (ruas). Kemudian diselesaikan secara

numerik dengan menggunakan metode beda hingga. Input dalam model ini adalah

garis pantai awal, arah gelombang laut tinggi, gelombang pecah dan kedalaman

III - 22

saat gelombang pecah. Setiap sel pantai dengan panjang yang sama yakni 32 m,

dengan input data gelombang selama 10 tahun untuk setiap bulannya.

Berdasarkan hasil perbandingan analisis citra satelit yakni Landsat 7 ETM

(tahun 2007) dan citra SPOT (tahun 2013), menunjukkan adanya perubahan profil

garis pantai yang cukup signifikan, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.20.

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa proses sedimentasi yang cukup besar

(± 150 m selama 6 tahun terakhir) adalah pada sisi kiri breakwater dan kolam

pelabuhan. Proses sedimentasi ini akibat adanya breakwater yang dibangun

menyambung pantai, sehingga dapat menahan laju sedimen yang harusnya

bergerak ke pantai barat laut (sisi kanan pelabuhan). Sedimen tersebut umumnya

berasal dari sisi kanan dan sisi kiri pelabuhan. Di mana pada daerah ini cukup

besar mengalami abrasi (± 20 m selama 6 tahun terakhir).

Proses sedimentasi dan abrasi ini sangat tergantung dengan pola

perubahan angin yang membangkitkan gelombang. Berdasarkan hasil analisis 10

tahun terakhir menunjukkan bahwa arah angin yang membangkitkan gelombang

dari arah selatan, dan tenggara yang menyebabkan arus dan transpor sedimen

bergerak ke sisi kanan pantai (pantai barat laut) lebih dominan dibandingan

dengan arah angin yang membangkitkan gelombang dari arah barat daya, barat

dan barat laut yang menyebabkan arus dan transpor sedimen bergerak ke sisi kiri

pantai (pantai tenggara).

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pantai

Pengambengan merupakan daerah yang mengalami potensi abrasi yang sangat

besar, sehingga perlu ada penanganan khusus misalnya dengan membangun

seawall, pelindung pantai lainnya. Hal ini untuk menjaga agar stabilitas pantai

tetap terjaga. Sedangkan di lokasi PPN Pengambengan, yang mengalami

sedimentasi, perlu penataan ulang bentuk breakwater, karena adanya

sedimentasi ini akan menyebabkan tertutupnya kolam pelabuhan dan menganggu

aktifitas pelabuhan itu sendiri.

III - 23

Gambar 3.20. Peta Sedimentasi di Sepanjang Pantai Pengambengan Kabupaten Jembrana

S A M U D E R A H I N D I A

9°0

0' 9°0

0'

8°4

0' 8°4

0'

8°2

0' 8°2

0'

8°0

0' 8°0

0'

114°40'

114°40'

115°00'

115°00'

115°20'

115°20'

115°40'

115°40'

Gambar :

Peta Perubahan Garis Pantai

Sum ber :

- P eta Digi tal RBI, B AKOS URTANA L, 2004

- Ci tra Landsat ETM 7, 2002

- Ci tra SP OT 5, 2008

- S urvei Lapangan, 2009

Jalan Lain

Jalan K abupaten

Jalan P rovinsi

Jalan Negara

Garis K ontur

Pem ukiman

11

5°4

5' T

Garis P antai

Sungai

Batas Kecamatan

Batas Kabupaten#Y Ibu K ota K abupaten

Transverse Mercator

Grid Geografi dan Grid UTM

: ...............

: ...............

Proyeksi

Grid

Ibu K ota K ecam atan#Y

KETERANGAN

PETA INDEKS

Skala 1:20.000

N

EW

S

Garis Pantai

STUDI DED, REVIEW

MASTER PLAN DAN AMDAL

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

PENGAMBENGAN

KAB. JEMBRANA

PROV. BALI

Departemen Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Satker PPN Pengambengan

TangiPuana Anyar

Munduk

Tengah

Ketapang

Tangr Kelod

Kelapabalian

Ketapang Muara

Tg. Lampu

Tg. Sowan

KABUPATEN JEMBRANA

KECAMATAN NEGARA

SE

LA

T

B

AL

I

PT. Paksigurdha Paramarta

Jakarta

5

Pantai Tahun 2002

Pantai Tahun 2008

300 0 300 600 Meter

8°24'40" S 8°24'40" S

8°2

4'0

0" 8

°24

'00"

8°2

3'2

0"8°2

2'4

0"

8°2

3'2

0"

8°2

2'4

0"

8°22'00" S 8°22'00" S

11

4°3

2'4

0"

T

114°33'20"

114°33'20"

114°34'00"

114°34'00"

114°34'40"

114°34'40"

114°35'20"

114°35'20"

11

4°3

6'00

" T

11

4°3

2'4

0"

T

11

4°3

6'00

" T

L A U T B A L I

P. B A L I

Se

lat B

al i

9074000 mU

90730009072000

90710009070000 m

U

235000 mT234000233000232000231000230000 mT

PPN

Abrasi

Sedim entasi

DELH PPN Pengambengan

III - 24

3).Kualitas Air Laut

Pengukuran kualitas air laut dan sedimen di sekitar PPN Pengambengan

dilakukan pada bulan Mei 2017. Pengambilan sampel air laut diambil pada tiga

titik. Hasil pengukuran analisis berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Untuk

Perairan Pelabuhan serta dengan baku mutu sesuai dengan peruntukannya

yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil

pengukuran kualitas air laut di wilayah PPN Pengambengan meliputi parameter

sifat fisik, kimia, dan biologi air laut disajikan pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9. Hasil Analisis Kualitas Air Laut di Sekitar PPN Pengambengan

No Parameter Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu

I

II III

1 TSS mg/l 3,4 2,8 3,7 Karang 20 Mangorve 80

lamun 20

2 Kecerahan 4 3 5 >3

3 Suhu 0C 26,9 27,1 27,1 Alami

4 Lapisan Minyak - Nihil Nihil Nihil Nihil

5 Sampah - Ada Nihil Nihil Nihil

6 pH - 7,8 7,8 7,8 7,5-8

7 Salinitas 0/00 29,8 30,1 29,8 33-34

8 Amoniak (NH3) mg/l 0,044 0,036 0,045 0,3

9 Sulfida (H2S) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01

10 Fenol mg/l <0,011 <0,013 <0,024 0,002

11 Minyak dan lemak mg/l <0,5 <0,5 <0,5 1

12 Timbal (Pb) mg/l <0,0006 <0,0006 <0,0008 0,008

Sumber: Hasil Pengukuran,2017 Lokasi I : LS 08o 23.098 BT 114 o 34.467 Lokasi II : LS 08 o 24.055 BT 114 o 33.326 Lokasi III : LS 08 o 24.066 BT 114 o 33 654

Keterangan: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Untuk Perairan Pelabuhan Lampiran I, Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pengukuran parameter sifat fisika air laut, diketahui

bahwa Padatan Tersuspensi Total (TSS), Kecerahan, dan Suhu (temperatur)

masih berada dalam ambang batas yang persyaratkan. Hasil pengukuran dan

analisa parameter sifat kimia air laut diketahui bahwa: pH, Salinitas, Sulfida,

Amoniak, Minyak dan Lemak, dan Timbal (Pb) masih berada di bawah ambang

batas yang diperbolehkan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Untuk Perairan Pelabuhan

Lampiran III dan Pergub Bali No. 16 Tahun 2016. Pada semua lokasi

pengukuran ditemukan kadar amoniak dan kadar fenol telah melampaui standar

nilai baku mutu. Keberadaan ammoniak dan fenol yang melebihi nilai baku mutu

III - 25

tersebut di duga akibat aktivitas di sekitar pantai utamanya industri pengolahan

ikan yang memebuang langsung limbah ke laut.

4).Hidro-oseanografi

a).Batimetri

Peta batimetri sebagaimana disajikan pada Gambar 3.21 dan Gambar

3.22 (3-dimensi) merupakan hasil pengukuran. Berdasarkan peta tersebut dapat

dijelaskan bahwa profil batimetri di perairan Jembrana umumnya sangat landai

(kemiringan <2o) dengan bentuk kontur yang sejajar garis pantai dan teratur.

Kedalaman terebut disurutkan terhadap LWS (Low Water Spring).

Umumnya pada interval kedalaman 0 – 2 m rata-rata pada jarak 250 m

dari garis pantai. Profil kedalaman di perairan Jembrana sangat dipengaruhi oleh

proses sedimentasai dan erosi. Proses tersebut sangat tergantung oleh

dinamika hidrooseanografi baik dari laut maupun dari sungai. Akibat proses ini,

sehingga profil kedalaman di perairan ini tidak beraturan, di mana banyak

terdapat sand dune (gumuk pasir) yang tidak beraturan sebagai akibat pengaruh

gelombang. Selain itu profil batimetri juga sangat dipengaruhi oleh pola sebaran

sedimen dari laut maupun daratan yang menyebabkan adanya sedimentasi yang

mengendap pada daerah-daerah tenang (pada daerah dengan kecepatan arus

sangat lemah).

Akibat adanya bangunan pantai yakni breakwater/bangunan pantai yang

menyambung ke pantai (PPN Pengambengan), sangat berpengaruh besar

terhadap, perubahan profil kedalaman dan garis pantai. Hal ini sangat jelas

terlihat adanya sedimentasi yang cukup besar disisi kiri breakwater, selain itu

kolam pelabuhan juga terjadi sedimentasi. Hal ini dibuktikan dengan substrat

sedimen di kolam pelabuhan merupakan substrat berlumpur. Sedimen yang

mengendap tersebut berasal dari sisi kanan pelabuhan dan sisi kiri pelabuhan.

Bentuk kontur kedalaman dan garis pantai pada daerah lokasi studi sering

berubah-ubah, akibat proses sedimentasi maupun abrasi pada setiap perubahan

musim. Perubahan profil kedalaman tidak berubah secara signifikan, akan tetapi

perubahan garis pantai cukup signifikan. Hal ini karena pantai Pengambengan

sangat terbuka terhadap gelombang dari Samudera Hindia.

III - 26

Gambar 3.21. Peta Batimetri di Perairan Pengambengan

#

#

#

#

#

#

#

#

Puana

Tengah

Mandar

Kelapabalian

Tg. Lampu

DESA TEGAL BADENG BARAT

SE

LA

T

BA

LI

5

10

15

208°25'00" S 8°25'00" S

8°2

4'3

0" 8

°24

'30"

8°2

4'0

0" 8

°24

'00"

8°2

3'3

0" 8

°23

'30"

8°2

3'0

0" 8

°23

'00"

8°2

2'3

0" 8

°22

'30"

8°22'00" S 8°22'00" S

114°34'00"

114°34'00"

114°34'30"

114°34'30"

11

4°3

3'3

0"

T

11

4°35

'00

" T1

14°3

5'00

" T

11

4°3

3'3

0"

T

STUDI DED, REVIEW

MASTER PLAN DAN AMDAL

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

PENGAMBENGAN

KAB. JEMBRANA

PROV. BALI

PPN Pengam bengan

300 0 300 600 Meter

Garis K ontur Batim etri (Interval 1 m )

5

PT. Paksigurdha Paramarta

Jakarta

Departemen Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Satker PPN Pengambengan

Garis Pantai

N

EW

S

Skala 1:15.000

PETA INDEKS

KETERANGAN

#Y Ibu K ota K ecam atan

Proyeksi

Grid

: ...............

: ...............

Transverse Mercator

Grid Geografi dan Grid UTM

Ibu K ota K abupaten#Y Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Sungai

Garis P antai

Pem ukiman

Garis K ontur

Jalan

Sum ber :

- P eta Digi tal RBI, B AKOS URTANA L, 2004

- Ci tra Landsat ETM 7, 2002

- Ci tra SP OT 5, 2008

- S urvei Lapangan, 2009

Peta Kontur Batimetri

Gambar :

Sela

t Bal i

P. B A L I

L A U T B A L I

115°40'

115°40'

115°20'

115°20'

115°00'

115°00'

114°40'

114°40'

8°00

'8°0

0'

8°20

'8°2

0'

8°40

'8°4

0'

9°00

'9°0

0'

S A M U D E R A H I N D I A

(K edalam an disurutkan terhadap LW S)

2.84

HAT

MHH W S

MHH W N

MLL W S

MSL

MLL W N

HAT

BM

3.13

2.75

1.98

1.70

1.42

0.49

0.26

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

PPN Pengambengan

III - 27

Gambar 3.22. Peta 3-Dimensi Kontur Batimetri Wilayah Studi

III - 28

b). Pasang-Surut

1). Kondisi Pasang Surut

Data pasang surut berdasarkan hasil pengukuran oleh Searcom

(dengan alat semidigital), dengan interval setiap 1 menit selama 15 hari (28

April – 12 Mei 2016) di PPN Pengambengan yang terletak pada posisi 114o

34’ 12” BT dan 08o 23’ 24” LS dengan waktu tolok GMT +08.00. Data tersebut

kemudian difilter untuk interval setiap 1 jam.

2). Konstanta Harmonik Pasang Surut

Hasil analisis harmonik pasut dengan Metode Admiralty, diperoleh 9

(sembilan) konstanta harmonik utama untuk amplitudo (A) dan beda fase (g°)

pada perairan Pantai Pengambengan sebagaimana disajikan pada Tabel

3.10. Pada tabel tersebut juga disajikan hasil analisis dari Bakosurtanal

(dengan metode analisis Leas Squares). Kedua hasil analisis menunjukkan

konstanta amplitudo yang hampir sama.

Tabel 3.10. Hasil Analisis Harmonik Pasang Surut Perairan Pantai

Pengambengan

Komponen

Pasut So M2 S2 N2 K1 O1 M4 MS4 K2 P1

A (cm)

Admiralty 169.8

9 66.65 38.79 12.47 23.50 14.57 0.48 0.71 10.47 7.75

Leas Squares 168 66.45 32.98 11.79 25.80 14.08 0.26 0.56 8.91 8.52

g ( ° )

Admiralty – 307.10 348.41 281.79 290.66 298.55 97.03 156.27 348.41 290.66

Leas Squares – 279.32 353.19 244.59 296.64 266.55 82.46 176.93 353.19 296.64

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, menunjukkan bahwa amplitudo

komponen pasang surut ganda utama atau komponen semi diurnal tides

akibat pengaruh bulan (M2 dan S2) tersebut lebih besar dibandingkan dengan

komponen pasang surut harian utama atau komponen diurnal tides akibat

pengaruh matahari (K1 dan O1) yakni 66.65 cm dan 38.79 cm berbanding

dengn 23.50 cm dan 14.57 cm (dengan metode admiralty), 66.45 cm dan

32.98 cm berbanding dengn 25.80 cm dan 14.08 cm (dengan metode Leas

Squares). Komponen inilah yang mempengaruhi tipe pasang surut di perairan

ini. Pasang surut di perairan ini merupakan rambatan pasang surut dari

pengaruh Laut Jawa melalui Selat Bali dan sebagian dari Samudera Hindia.

III - 29

3). Tipe Pasang Surut

Berdasarkan nilai konstanta harmonik pasang surut yang didapatkan,

maka diperoleh bilangan Formzahl (F) sebesar 0.36 (dengan metode

admiralty) dan 0.40 (dengan metode Leas Squares), maka berdasarkan

kriteria courtier range nilai tersebut termasuk dalam tipe pasut campuran

condong keharian ganda (mixed tide prevailing semi diurnal) yang

menunjukkan dalam satu hari pengamatan terjadi dua kali air pasang dan dua

kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pola yang sama ditunjukan

dari hasil pengukuran dengan hasil peramalan menggunakan software pasang

surut yang dikembangkan BPPT (1998) baik dari konstanta admiralty maupun

leas squares. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan yang digambarkan oleh

Pariwono (1989) dalam Ongkosongo dan Suyarso (1989) tentang tipe pasut

pada perairan Indonesia bagian timur.

4). Tunggang Air Pasang Surut

Tunggang air pasang surut pada penelitian ini menggunakan datum referensi

terhadap MSL (Mean Sea Level) artinya kedalaman MSL adalah 0 (nol). Pada

Tabel 3.11 disajikan tunggang air pasang surut untuk tipe pasang surut semi

diurnal.

Tabel 3.11. Tunggang Air Pasang Surut Untuk Tipe Pasang Surut Mixed

Tide Prevailing Semi Diurnal Pada Referensi MSL Dan Palem

Pasut.

Karakteristik Pasang Surut

Formula Referensi

(Iwagaki dan Sawaragi 1979; Beer 1997 dalam Baharuddin 2006)

MSL (cm) Palem Pasut

(cm)

HAT = LAT + 2(K1+O1+S2+M2) 143.51 313.40

MHHWS = LAT + 2*(S2+M2) + (K1+O1) 105.44 275.33

MHHWN = LAT + O1 + K1+ 2*M2 27.86 197.75

MSL 169.89

MLLWN = LAT + K1 + O1+ 2*S2 -27.86 142.03

MLLWS = LAT + K1 + O1 -105.44 48.71

LAT = MSL – AK1 – AO1 – AS2 – AM2 -143.51 26.38

Tidal Range = MHHWS – MLLWS 226.62

III - 30

Nilai tunggang air pasang surut pasang purnama (spring tide), pada air

tinggi rata-rata pasang (MHHWS) sebesar 275.33 cm atau sebesar 105.44 cm

di atas MSL dan air rendah pada rata-rata surut (MLLWS) adalah 48.71 cm

atau –105.44 cm di bawah MSL. Untuk nilai tunggang air pasang surut pada

saat pasang perbani (neap tide), air tinggi rata-rata pasang (MHHWN)

sebesar 197.75 cm atau sebesar 27.86 cm di atas MSL sedang untuk air

rendah pada rata-rata surut (MLLWN) sebesar 142.03 cm atau –27.86 cm di

bawah MSL. Untuk nilai Air tinggi tertinggi pada pasang besar (HAT) adalah

313.40 cm atau 143.51 di atas MSL dan nilai air rendah terendah pada surut

besar (LAT) adalah 26.38 cm atau –143.51 di bawah MSL. Untuk nilai

tunggang pasut antara MHHWS dan MLLWS (tidal range) adalah 226.62 cm.

c).Pola dan Kecepatan Arus Pasang Surut Berdasarkan Model

Pola dan kecepatan arus pasang surut ini di analisis berdasarkan model

SMS (Surface Modeling System). Model SMS menggunakan persamaan

kontinuitas dan persamaan momentum dengan perata-rataan kedalaman

dalam memodelkan pola dan kecepatan arus pasut. Penyelesaian persamaan

tersebut menggunakan pendekatan metode beda hingga (finite difference).

Input data yang digunakan adalah data dari hasil pengukuran pasang surut

selama 15 hari (28 April – 12 Mei 2016) dan input data batimetri. Dari hasil

model tersebut diperoleh empat bentuk pola arus pasang surut yakni peta pola

arus pasang surut saat pasang tertinggi, pola arus pasang surut saat menuju

pasang, pola arus pasang surut saat surut terendah, dan pola arus pasang

surut saat menuju surut.(Gambar 3.23-2.26)

Saat menuju pasang, kecepatan arus pasut tidak jauh berbeda dengan

saat menuju surut yakni 0.221 m/s dan 0.230 m/s. Demikian halnya dengan

saat pasang maksimum 0.023 m/s dan 0.029 m/s pada saat surut minimum.

Perbedaan terjadi pada pola arus, yang menunjukkan bahwa saat pasang,

arus memasuki daerah pantai, sedangkan surut, arus meninggalkan pantai,

selain itu pengaruh adanya pertemuan massa air dari Selat Bali dan massa air

dari Samudera Pasifik sangat mempengaruhi pola arus di lokasi studi.

III - 31

Gambar 3.23. Peta Pola Arus Pasang Surut Saat Pasang Tertinggi

Posisi Pasut

Kecepatan Arus (m/s)

Maksimum : 0.023 Minimum : 0.000 Rata-rata : 0.009

0.23 m/s

III - 32

Gambar 3.24 Peta Pola Arus Pasang Surut Saat Menuju Pasang

Posisi Pasut

Kecepatan Arus (m/s)

Maksimum : 0.221 Minimum : 0.000 Rata-rata : 0.058

0.23 m/s

III - 33

Gambar 3.25. Peta Pola Arus Pasang Surut Saat Surut Maksimum

Posisi Pasut

Kecepatan Arus (m/s)

Maksimum : 0.029 Minimum : 0.000 Rata-rata : 0.015

0.23 m/s

III - 34

Gambar 3.26. Peta Pola Arus Pasang Surut Saat Menuju Surut

Posisi Pasut

Kecepatan Arus (m/s)

Maksimum : 0.230 Minimum : 0.000 Rata-rata : 0.064

0.23 m/s

III - 35

d).Kondisi Gelombang

Prediksi parameter gelombang dengan menggunakan metode SMB

(Sverdrup Munk Bretschneider), metode ini berdasarkan pertumbuhan energi

gelombang dengan mentransformasikan data angin dari pengukuran di darat

menjadi angin laut. Berdasarkan hasil analisis data angin maksimum bulanan

yang dapat membangkitkan gelombang pada wilayah studi adalah dari timur,

tenggara, selatan, barat daya dan barat sedangkan dari arah lain tidak

digunakan, oleh karena angin tersebut dianggap dari darat yang tidak dapat

membangkitkan gelombang.

Pada musim peralihan I arah gelombang yang terbentuk sudah dominan

dari arah selatan (51.61%) dengan tinggi dan periode gelombang berkisar

pada interval 1.3 m – 2.4 m dan 5.8 s – 7.1 s. Tinggi dan periode gelombang

maksimum terjadi dari arah tenggara yakni 3.9 m dan 8.7 s yang merupakan

gelombang badai. Pada musim timur gelombang sudah berubah arah dan

lebih bervariasi dengan arah tenggara terbanyak (43.33%), tinggi dan periode

gelombang berkisar pada interval 1.3 m – 2.3 m dan 6.0 s – 7.3 s.

Pada musim peralihan II gelombang kembali berubah arah dari arah

selatan (46.15) dengan tinggi dan periode gelombang berkisar pada interval

1.1 – 2.0 m dan 5.5 s – 6.7 s. Tinggi dan periode gelombang tertinggi terjadi

dari arah tenggara yakni 2.3 m dan 7.3.

Dari hasil prediksi gelombang menunjukkan bahwa setiap musim

parameter gelombang yang terbentuk terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan faktor yang mempengaruhi dan membangkitkan

gelombang seperti kecepatan angin, durasi, arah angin, dan fetch (CHL

2016). Angin yang berhembus di atas permukaan laut menimbulkan tegangan

pada permukaan laut, dimana semakin lama angin bertiup, semakin besar

pula energi yang dapat membangkitkan gelombang.

Perbedaan faktor tegangan angin (UA) dan panjang fetch (Feff)

mempengaruhi tinggi dan periode gelombang signifikan (Hmo dan Ts). Dari

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa faktor tegangan angin yang diperoleh dari

koreksi kecepatan angin darat menjadi angin laut dari kelima arah angin

maupun panjang fetch perbedaanya cukup besar, terutama dari arah tenggara

dan selatan yang cukup terbuka (berhadapan langsung dengan Samudera

Hindia, sedangkan ketiga arah lainnya dihalangi oleh Pulau Jawa dan

sebagian Pulau Bali. Hal ini disebabakan karena faktor tegangan angin dan

panjang fetch membatasi waktu yang diperlukan gelombang untuk terbentuk

akibat energi yang ditransfer angin juga terpengaruh, sehingga faktor

tegangan angin berpengaruh terhadap tinggi, periode dan durasi pertumbuhan

gelombang (CERC 1984). Hal ini terlihat pada semua arah disetiap musim.

III - 36

Panjang gelombang (Lo) di laut dalam hanya dipengaruhi oleh periode

gelombang, dimana semakin besar periodenya maka kecepatan dan panjang

gelombangnya juga besar, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.12. Gelombang

yang merambat dari laut dalam (deep water) menuju pantai mengalami

perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses transformasi seperti refraksi

dan shoaling karena pengaruh perubahan kedalaman laut, difraksi, dan

refleksi. Berkurangnya kedalaman laut menyebabkan semakin berkurangnya

panjang dan kecepatan gelombang serta bertambahnya tinggi gelombang.

Pada saat kelancipan gelombang (steepnes) mencapai batas maksimum,

gelombang akan pecah dengan membentuk sudut tertentu terhadap garis

pantai.

Tabel 3.12. Hasil Analisis Parameter Gelombang Setiap Musim Selama Tahun 2006-2016

Musim Arah F

(m) UA

(m/s) Hmo (m)

T (s)

Lo (m)

Hb (m)

db (m)

Jumlah (%)

Barat

E 42711 7.2-14.8 0.8-1.6 4.2-5.4 27.5-44.8 0.78-1.54 0.98-1.94 6.90

SE 126227 9.5 1.7 6.6 68.5 1.97 2.5 3.45

S 97441 7.7-19.8 1.2-3.2 5.7-7.8 50.3-94.0 1.42-3.40 1.79-4.31 37.93

SW 22842 8.3-11.7 0.6-0.9 3.6-4.0 20.1-25.2 0.70-0.96 0.89-1.22 13.79

W 22313 7.2-24.4 0.5-1.9 3.4-5.1 17.9-40.5 0.60-1.89 0.76-2.40 37.93

Peralihan I

E 42711 9.5-18.3 1.0-1.9 4.6-5.7 33.2-51.5 1.01-1.87 1.28-2.37 6.45

SE 126227 10.1-21.4 1.8-3.9 6.8-8.7 71.2-117.7 2.08-4.20 2.62-5.32 16.13

S 97441 8.3-14.8 1.3-2.4 5.8-7.1 52.9-77.6 1.52-2.60 1.92-3.29 51.61

W 22313 6.5-12.8 0.5-1.0 3.3-4.1 16.8-26.3 0.55-1.03 0.70-1.31 19.35

NW 17503 10.1-16.6 0.7-1.1 3.5-4.1 19.1-26.7 0.66-1.06 0.84-1.35 6.45

Timur

E 42711 10.1-13.3 1.1-1.4 4.7-5.2 34.6-41.6 1.07-1.39 1.35-1.75 23.33

SE 126227 7.2-12.8 1.3-2.3 6.0-7.3 56.7-83.5 1.51-2.59 1.91-3.28 43.33

S 97441 11.2-12.8 1.8-2.0 6.4-6.7 64.2-70.2 1.99-2.26 2.52-2.86 13.33

W 22313 9.5-12.8 0.7-1.0 3.7-4.1 21.6-26.3 0.78-1.03 0.99-1.31 20.00

Peralihan II

E 42711 11.2 1.2 4.9 37.0 1.18 1.5 3.85

SE 126227 8.9-12.8 1.6-2.3 6.5-7.3 65.7-83.5 1.86-2.59 2.34-3.28 42.31

S 97441 7.2-12.8 1.1-2.0 5.5-6.7 47.7-70.2 1.32-2.26 1.66-2.86 46.15

SW 22842 10.6 0.8 3.9 23.6 0.88 1.1 3.85

W 22313 7.2 0.5 3.4 17.9 0.60 0.8 3.85

Sumber : Hasil Analisis (2016)

Berdasarkan bentuk pantai dan arah angin yang dapat membangkitkan

gelombang pada lokasi studi, maka pola transformasi disesuaikan dengan

kondisi tersebut. Pola transformasi ini dihasilkan dari model RCPWave. Hasil

setiap transformasi dan kontur puncak gelombang dari arah timur, tenggara,

selatan, barat daya, barat dan barat laut, sebagaimana disajikan pada

Gambar 3.27-2.32 Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pantai dengan

bentuk kontur kedalaman gabungan antara submarine ridge (kontur yang

menjorok ke luar) dan submarine canyon (kontur yang menjorok ke dalam)

III - 37

terlihat adanya perubahan garis ortogonal gelombang yakni garis yang tegak

lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah perambatan

gelombang yang membelok dan berusaha untuk tegak lurus dengan garis

kontur, sedangkan garis puncak gelombang berusaha sejajar dengan garis

kontur saat menuju perairan yang lebih dangkal (proses refraksi).

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kecepatan rambat

gelombang, dimana perubahan cepat rambat gelombang terjadi di sepanjang

garis puncak gelombang yang bergerak dengan membentuk sudut terhadap

kontur, karena bagian dari gelombang di laut dalam bergerak lebih cepat dari

pada bagian laut yang lebih dangkal. Perubahan tersebut menyebabkan

puncak gelombang membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur

kedalaman. Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap tinggi

gelombang, dengan menganggap periode konstan, tinggi gelombang mula-

mula menurun di perairan transisi dan dangkal namun di perairan yang sangat

dangkal tinggi gelombang membesar sampai terjadi pecah (Latief 1994).

Proses ini dikenal sebagai shoaling yakni proses pembesaran tinggi

gelombang karena pendangkalan kedalaman.

Akibat pola refraksi dan shoaling, gelombang akan lebih kecil dari

gelombang laut dalam, hal ini terutama gelombang yang berasal dari timur. Di

mana, karena bentuk garis pantai di lokasi studi merupakan pantai yang

menghadap barat daya, menyebabkan arah gelombang dari timur akan

membelok menuju pantai. Dari pembelokkan arah gelombang tersebut, maka

ketinggian gelombangnya akan menurun akibat kecepatan dan panjang

gelombang berkurang.

Bentuk batimetri yang tidak teratur, di mana banyak terdapat gundukan

pasir (sand dune) yang menonjol ke permukaan menyebabkan gelombang

pecah sudah terjadi sebelum sampai ke pantai. Kekuatan energi gelombang

pada saat gelombang pecah tersebut sangat besar dan hal tersebut yang

dapat menyebabkan terbentuknya pola longshore current maupun rip current

yang dapat menggerakan sedimen sesuai dengan sudut gelombang yang

terbentuk. Sehingga menyebabkan adanya proses sedimentasi dan abrasi.

Konvergensi (penguncupan gelombang) umumnya terjadi pada garis

kontur/pantai yang menjorok ke luar maupun daerah sund dune dan

breakwater sedangkan divergensi (penyebaran gelombang) terjadi pada garis

kontur/pantai yang menjorok ke dalam (daerah teluk). Daerah yang mengalami

konvergensi umumnya menyebabkan tinggi gelombang pecah yang lebih

besar (vektor gelombang dalam gambar lebih besar) jika dibandingkan dengan

daerah divergensi (vektor gelombangnya terlihat lebih kecil).

Perairan Pengambengan merupakan daerah yang relatif cukup terbuka

dari serangan gelombang laut dalam. Berdasarkan hasil analisis di atas,

III - 38

menunjukkan bahwa bentuk dan tata letak konstruksi maupun pelindung

(breakwater) PPN Pengambengan yang akan dikembangkan harus

memperhatikan faktor serangan gelombang tersebut. Hal ini akan sangat

berpengaruh baik pada saat konstruksi maupun saat berlangsungnya

kegiatan. Karena berdasarkan studi lapangan menunjukkan bahwa kondisi

breakwater sebelumnya telah mengalami kerusakan terutama pada

daerah/sisi bagian tenggara, telah mengalami abrasi yakni dimana tata letak

batuannya sudah terbongkar karena hantaman gelombang.

III - 39

Gambar 3.27. Peta Pola Refraksi Gelombang Dari Arah Timur Di Perairan Pengambengan

Kab. Jembrana

114.56 114.57 114.58 114.59 114.6

-8.44

-8.43

-8.42

-8.41

-8.4

-8.39

-8.38

-8.37

-8.36

Tinggi Gelombang (m)

Arah Transformasi

Gelombang Timur

0 0.01 0.02

Tg. Lampu

Kelapabalian

Mandar

KAB. JEMBRANA

Tengah

Anyar

Desa Tegal Badeng Barat

Desa Pengambengan

Munduk

Ketapang

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

00.51.5

III - 40

Gambar 3.28 Peta Pola Refraksi Gelombang Dari Arah Tenggara Di Perairan Pengambengan

Kabupaten Jembrana

114.56 114.57 114.58 114.59 114.6

-8.44

-8.43

-8.42

-8.41

-8.4

-8.39

-8.38

-8.37

-8.36

Tinggi Gelombang (m)

Arah Transformasi

Gelombang Tenggara

0 0.01 0.02

Tg. Lampu

Kelapabalian

Mandar

KAB. JEMBRANA

Tengah

Anyar

Desa Tegal Badeng Barat

Desa Pengambengan

Munduk

Ketapang

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

00.52

III - 41

Gambar 3.29 Peta pola refraksi gelombang dari arah selatan di perairan Pengambengan Kabupaten Jembrana

114.56 114.57 114.58 114.59 114.6

-8.44

-8.43

-8.42

-8.41

-8.4

-8.39

-8.38

-8.37

-8.36

Tinggi Gelombang (m)

Arah Transformasi

Gelombang Selatan

0 0.01 0.02

Tg. Lampu

Kelapabalian

Mandar

KAB. JEMBRANA

Tengah

Anyar

Desa Tegal Badeng Barat

Desa Pengambengan

Munduk

Ketapang

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

00.52

III - 42

Gambar 3.30. Peta Pola Refraksi Gelombang Dari Arah Barat Daya Di Perairan

Pengambengan Kab. Jembrana

114.56 114.57 114.58 114.59 114.6

-8.44

-8.43

-8.42

-8.41

-8.4

-8.39

-8.38

-8.37

-8.36

Tinggi Gelombang (m)

Arah Transformasi

Gelombang Barat Daya

0 0.01 0.02

Tg. Lampu

Kelapabalian

Mandar

KAB. JEMBRANA

Tengah

Anyar

Desa Tegal Badeng Barat

Desa Pengambengan

Munduk

Ketapang

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

00.52

III - 43

Gambar 3.31. Peta Pola Refraksi Gelombang Dari Arah Barat Di Perairan Pengambengan Kab.Jembrana

114.56 114.57 114.58 114.59 114.6

-8.44

-8.43

-8.42

-8.41

-8.4

-8.39

-8.38

-8.37

-8.36

Tinggi Gelombang (m)

Arah Transformasi

Gelombang Barat

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

00.52

0 0.01 0.02

Tg. Lampu

Kelapabalian

Mandar

KAB. JEMBRANA

Tengah

Anyar

Desa Tegal Badeng Barat

Desa Pengambengan

Munduk

Ketapang

III - 44

Gambar 3.32. Peta Pola Refraksi Gelombang Dari Arah Barat Laut Di Perairan Pengambengan Kab. Jembrana

114.56 114.57 114.58 114.59 114.6

-8.44

-8.43

-8.42

-8.41

-8.4

-8.39

-8.38

-8.37

-8.36

Tinggi Gelombang (m)

Arah Transformasi

Gelombang Barat Laut

0 0.01 0.02

Tg. Lampu

Kelapabalian

Mandar

KAB. JEMBRANA

Tengah

Anyar

Desa Tegal Badeng Barat

Desa Pengambengan

Munduk

Ketapang

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

00.51.5

III - 45

B. Komponen Lingkungan Biologi

1).Flora

Vegetasi darat kebanyakan merupakan tanaman pelindung dan budidaya.

Tanaman budidaya terdapat disebelah Utara Kali Yasa, yaitu berupa padi,

sedangkan tanaman yang paling banyak diusahakan adalah pisang. Jenis-jenis

tanaman yang ditemukan di daerah studi disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Tanaman yang Terdapat di Sekitar PPN Pengambengan

NO JENIS TANAMAN KELIMPAHAN

1 Mangifera indica L. (mangga) +

2 Andropogon citratus L. (sereh) ++

3 Anona muricata L. (sirsak) ++

4 Anona squamosa L. (srikaya) +

5 Artocarpus communis G. (sukun) +

6 Artocarpus integra Meri (nangka) ++

7 Bambusa spendrocalamus L (bambu) +

8 Cocos nucifera (kelapa) +++

9 Ficus benjamina L. (beringin) +

10 Ipomoea crassicaulis (kangkung) ++

11 Leuaena glauca Auct. (petai cina) ++

12 Morinda citrifolia L. (pace) +

13 Musa paradisiaca L. (pisang) +++

14 Psidium aquim L. (jambu air) ++

15 Psidium guajava L. (jambu batu) +

16 Plumeria acuminata WT (semboja) +

17 Saccharum officinarum L. (gelagah) +

18 Tamarindus indicus L. (asem) +

19 Oryza sativa (padi) +

20 Sesbania grandiflora Pers. (turi) ++

21 Terminalia katapa L. (ketapang) +++ Sumber : Hasil Pengamatan,2017

Keterangan : + = < 5 individu; ++ = > 5 s.d. 10 individu; +++ = > 10 individu

b. Fauna

1).Burung

Dari berbagai informasi yang diperoleh terdapat beberapa jenis burung di

daerah studi, yaitu : burung Trocokan (Pycnonotus goiavier), burung Gereja

(Passer montanus), Prenjak (Pirinia sp.), Pipit (Lonchura sp.), Sriti (Hirundo

III - 46

sp.), Kutilang (Pycnonotus aurigaster), Tekukur (Streptopelia chinensis) dan

puyuh (Amaauorornis phoenicurus).

2).Hewan Ternak

Hewan lain yang dimaksud adalah hewan ternak yang dipelihara oleh

masyarakat di sekitar PPN Pengambengan. Hewan ternak yang banyak

dimiliki oleh masyarakat adalah ayam,kambing, bebek, dan sapi.

c.Biota Perairan

1).Benthos

Benthos merupakan organisme yang bersifat menempel atau hidup di

dasar perairan dan cenderung menetap. Benthos memiliki peranan sebagai

konsumen dalam rantai makanan, baik secara langsung (plankton feeder)

maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil analisa terhdap biota bentik di lima stasiun pada

periaran pantai PPN Pengambengan maka diperoleh biota bentik dari kelas

Polychaeta (Heteromastus Sp, Scoloplos Sp, Cirratulus Sp) dan dari Kelas

Pelecypoda (Donax Sp). Keberadaan dari biota bentik tersebut tidak tersebar

secara merata pada setiap stasiun tetapi di temukan terkonsentrasi pada

stasiun tertentu serta hanya didominasi oleh spesies tertentu pula, lihat (Tabel

3.14). Kondisi ini diduga berkaitan dengan tekstur dan kandungan sedimen

yang cocok dan masih mampu ditoleransi oleh untuk masing-masing biota.

Tabel 3.14. Biota Bentik di Perairan PPN Pengambengan

No Organisme Jumlah (Individu/liter)

St 1 St 2 St 3

I. Polycaeta 1 Heteromastus Sp - - 55

2 Scoloplos Sp - 45 -

3 Cirratulus Sp - - 68

II. Pelecypoda

1 Donax Sp 62 - -

Jumlah Taksa 1 1 2

Kepadatan 62 45 123

Indeks Keragaman 0 0 0,92

Indeks Keseragaman - - 0,92

Indeks Dominansi 1,00 1,00 0,69

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Nilai indeks diversitas (keragaman) rata-rata di tiap-tiap stasiun

pengamatan berkisar antara 0-0,92, terlihat kecenderungan mengalami

tekanan ekologis dan penurunan kualitas perairan, serta ketidak stabilan

III - 47

komunitas bentos yang tercermin dari nilai indek keseragaman yang rendah

yaitu pada stasiun 3 (0,92) sementara pada stasiun 1, dan 2 tidak ditemukan.

Hal ini diduga karena adanya pengaruh dari buangan limbah. Sementara nilai

indeks dominansi di setiap stasiun pengamatan berkisar antara 0,69-1. Dari

hasil ini, secara umum terlihat adanya spesies tertentu yang mendominansi,

(Lee et al., 1978). Pengamatan terhadap bentos diperairan sangat diperlukan

karena digunakan sebagai salah satu indikator pencemraan di suatu perairan.

2).Ikan

Lokasi di sekitar PPN Pengambengan berada di kawasan perairan laut

yang menjadi tempat hidup biota air seperti ikan. Mata pencaharian

masyarakat di Desa Pengambengan dan Desa Tegal Badeng Barat sebagian

besar sebagai nelayan. Aktivitas perikanan yang dilakukan adalah perikanan

pantai yang berkembang seperti jenis perikanan tangkap dan jenis perikanan

budidaya air tawar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para

nelayan, jenis ikan yang biasa didapatkan di perairan Pengambengan adalah

:

Tabel 3.15. Jenis Ikan Air Tawar Yang Terdapat di Sekitar PPN Pengambengan

NO JENIS IKAN NAMA LATIN KELIMPAHAN

1 Betik Anabas testudines ++

2 Gabus Ophiocephalus striatus ++

3 Bloso Stigmatogobius sp +

4 Nila Oreochromis niloticus ++

5 Belanak Mugil dussumieri ++

6 Sidat Anguila sp. +

7 Lele Clarias batrachus ++

8 Sepat Trichogaster trichoterus +++

9 Kating Cyprinidae +

10 Wader Rasbora sp. +

11 Ikan Seribu Lebistes sp. +++ Sumber: Hasil Observasi,2017 Keterangan : + = < 5 individu; ++ = > 5 s.d. 10 individu; +++ = > 10 individu

III - 48

Tabel 3.16. Jenis Komoditas Utama Ikan Laut di Wilayah Studi

NO JENIS IKAN NAMA LATIN KELIMPAHAN

1 Lemuru Sardinella longiceps), +++

2 Tongkol Euthynus Sp) ++

3 Layang Deapterus spp.), ++

4 Kerapu Epinephelus spp) +

5 Kuwe Caranx spp.) +

6 Kakap merah Lutjanus spp.) ++ Sumber : Hasil Observasi,2017 Keterangan : + = < 5 individu; ++ = > 5 s.d. 10 individu; +++ = > 10 individu

C.Komponen Lingkungan Sosial, Ekonomi,Budaya dan Kesmas.

Kabupaten Jembrana adalah satu dari 9 Kabupaten dan Kota yang ada

di Propinsi Bali, terletak di belahan barat Pulau Bali, membentang dari arah

barat ke timur pada 8009'30" - 8028'02" LS dan 114025'53" – 114056'38" BT.

Luas wilayah Kabupaten Jembrana 841.800 km², atau 14,96 % dari luas

wilayah Pulau Bali dengan panjang garis pantai 76 km. Keadaan topografinya

adalah dataran rendah sampai perbukitan dengan ketinggian wilayah 7 – 25

m dari permukaan laut dan 100 – 200 m dari permukaan laut. Di sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Tabanan, sebelah selatan Samudera Hindia, dan di sebelah barat

berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur.

Secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu

Kecamatan Melaya dengan luas 197,19 km², Kecamatan Negara dengan luas

wilayah 126,6 Km², Kecamatan Mendoyo dengan luas wilayah 294,49 km²,

Kecamatan Pekutatan dengan luas wilayah 129,65 km² dan Kecamatan

Jembrana dengan luas wilayah 93,87 km².

Berdasarkan pelingkupan batas sosial dan batas administrasi kegiatan

pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan,

maka lokasi yang perlu di telaah dalam kaitan dengan aspek sosial ekonomi,

sosial budaya dan kesehatan masyarakat adalah wilayah Kecamatan Negara,

khususnya Desa Tegal Badeng Barat dan Desa Pengambengan. Kecamatan

Negara terdiri atas 12 wilayah desa yaitu Cupel, Tegal Badeng Barat, Tegal

Badeng Timur, Pengambengan, Loloan Barat, Lelateng, Banjar Tengah,

Baluk, Banyubiru, Kaliakah, Berangbang dan Baler Bale Agung. Luas wilayah

Kecamatan Negara 126,50 km2, yang peruntukannya sebagian besar lahan

pertanian dan hutan. Selain di Desa pengambengan, peruntukan lahan untuk

tambak ada juga di Desa Lelateng.

Desa Tegal Badeng Barat mempunyai tiga banjar yaitu Banjar Anyar,

Puana dan Tengah. Sementara Desa Pengambengan terdiri atas lima banjar

III - 49

yaitu Banjar Kelapa Balian, Munduk, Ketapang Muara, Ketapang dan

Kombading. Lokasi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

adalah di Banjar Dinas Kelapa Balian Desa Pengambengan Kecamatan

Negara Kabupaten Jembrana Propinsi Bali.

Tabel 3.17. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Negara

No

Desa Luas (Km2)

Penggunaan Lahan (ha)

Sawah Tegala

n

Perkebu

nan Hutan

Pekara ngan

Tambak

Lainnya

1 Cupel 6,40 1,5 160,0 290,0 140,0 48,5

2 Tegal Badeng Barat

4,02 71,0 103,0 121,0 73,0 34,0

3 Tegal Badeng Timur

6,01 110,0 151,0 151,0 127,0 62,0

4 Pengambengn 10,30 51,5 281,0 368,0 153,0 51,5 125,0

5 Loloan Barat 1,47 68,0 79,0

6 Lelateng 6,29 197,5 106,0 72,0 160,0 53,5 40,0

7 Banjar Tengah 4,98 205,0 293,0

8 Baluk 10,55 160,0 254,0 373,0 240,0 28,0

9 Banyubiru 9,39 230,0 139,0 184,0 220,0 166,0

10 Kaliakah

17,99 363,0 175,0 613,0 308,0 67,0

11 Berangbang

39,13 177,0 313,0 536,0 2.60

0 172,0 115,0

12 Baler Bale Agung

9,97 193,0 197,0 192,0 200,

0 202,0 13,0

Kecamatan Negara

126,50

1.827,5

1.879 2.900 2.80

0 2.068 105,5 1.070

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

1) Sosial Ekonomi

a).Aktivitas Ekonomi

Aktivitas perekonomian di wilayah studi sudah berjalan dengan baik.

Hal ini ditandai dengan adanya sarana dan prasarana, serta komunikasi yang

cukup baik. Di wilayah studi terdapat banyak pedagang, warung, took dan kios

yang menyediakan kebutuhan primer penduduk. Pasar yang ada di

Kecamatan Negara terdiri dari jenis pasar umum yang berlokasi di Desa

Lelateng (1 buah), Banjar Tengah (2 buah) dan Baler Bale Agung (1 buah).

TPI terdapat 1 buah yang berlokasi di Desa Pengambengan, dan kelompok

toko yang tersebar di beberapa desa seperti di Desa Loloan Barat (1 buah),

Banjar Tengah (2 buah), Desa Lelateng (2 buah) dan Baler Bale Agung (1

buah). Sarana perekonomian di Desa Tegal Badeng Barat hanya berupa LPD

dan koperasi, warung dan pedagang.

III - 50

Tabel 3.18. Fasilitas Perekonomian di Wilayah Studi Tahun 2015

No Sarana Pengambengan Tegal

Badeng Barat

Kecamatan Negara

1 Pasar 1 11

2 Toko/Kios/ 293

3 Pedagang 289 62 2424

4 Warung 223 61 1102

5 Hotel/penginapan 21

6 Bank 1 7

7 KUD 1 2

8 Non KUD 1 14

9 Restotan 6

10 LPD 1 9

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka,2016

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Negara sebagian besar

bersumber (49%) dari pertanian dalam arti luas seperti tanaman pangan,

peternakan, perikanan dan perkebunan, sedangkan sisanya terdistribusi

bersumber dari pemerintahan dan jasa, perdagangan, industry dan lainnya.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat di Desa Tegal Badeng Barat,

sebagian besar menekuni perkebunan (47%), selanjutnya penduduk yang

kerja di industry (pengalengan ikan), petani tanaman pangan dan lainnya.

Sementara penduduk di Desa Pengambengan sebagian besar bersumber dari

sektor perikanan (65%), peternakan, perdagangan dan lainnya.

Tabel 3.19. Sumber Mata Pencaharian Utama Penduduk Menurut Sektornya

di Wilayah Studi Tahun 2015

No Sumber Mata

Pencaharian Penduduk

Pengambengan Tegal Badeng Barat

Kecamatan Negara

1 Tanaman pangan 95 208 10518

2 Peternakan 997 115 2834

3 Perikanan 4325 122 7557

4 Perkebunan 143 1219 6889

5 Perdagangan 281 206 8665

6 Industri 491 450 3493

7 Pertambangan dan penggalian

152

8 Listrik dan air minum 3 80

9 Perbankan/lembaga keuangan

8 7

476

10 Pemerintahan dan jasa 298 265 14767

11 Angkutan dan komunikasi 42 9 863

Jumlah 6683 2601 56294

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

III - 51

b). Pendapatan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi tahun 2017, dengan

menggunakan harga yang berlaku diketahui bahwa rata-rata pendapatan

rumah tangga penduduk di wilayah studi dalam sebulan terakhir (Bulan Mei

2017) sebesar Rp 1.560.900,-dengan kisaran Rp 650.000,- - Rp 5.000.000,-.

Pendapatan rumah tangga terbesar berasal dari PNS, diikuti Polri/TNI,

nelayan, dan pedagang. Kondisi ini menggambarkan bahwa bagi masyarakat

yang mempunyai anggota keluarga sebagai pegawai negeri sipil ( PNS),

memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dari masyarakat lainnya. Hal ini

tampak dari kondisi rumahnya, pemilik dari aset-aset produktif dan aset rumah

tangga yang lainnya. Karena sangat wajar bila masyarakat, khususnya

kalangan muda yang terpelajar memiliki keinginan yang besar untuk menjadi

PNS. Selain itu mereka menganggap bahwa dengan menjadi PNS dapat

meningkatkan status sosial di masyarakat. Sumber pendapatan rumah tangga

terbesar kedua setelah PNS adalah pegawai Swasta, diikuti tukang kayu,

tukang batu, jasa lainnya, dan pedagang .

Masih kecilnya pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian

(petani) dan perikanan (nelayan) disebabkan karena masih rendahnya

penguasaan aset dan iptek, serta keterbatasan modal yang dimilikinya. Rata-

rata pemilik lahan pertanian relatif kecil yaitu 0,25 ha/kepala keluarga

responden. Sementara itu rata-rata luas pemilikan rumah 32 m2.

Ditinjau dari aspek pendapatan rumahtangga, daerah studi tersebut

tidak termasuk dalam kategori desa tertinggal, sedangkan ditinjau dari segi

aksesibilitas desa tersebut tidak termasuk desa terpencil. Hal ini disebabkan

karena kondisi jalannya yang cukup baik dan jarak antara satu desa dengan

desa lainnya relatif dekat. Alat tranportsi yang banyak digunakan masyarakat

adalah sepeda motor dan mobil pribadi. Fasilitas listrik, sarana air bersih cukup

baik, namun tempat pembuangan sampah yang memadai belum ada.

Hasil analisis terhadap semua responden dengan menggunakan

harga yang berlaku, diketahui bahwa selama sebulan terakhir (Mei 2017) rata-

rata pengeluaran rumahtangga di wilayah studi untuk tujuan konsumtif setiap

bulannya sebesar Rp 1.024.392,-. Pengeluaran rumahtangga tersebut masih

didominasi oleh kelompok bahan makanan dan minuman, sedangkan sisanya

terdistribusi untuk bahan non makanan dan minuman. Berdasarkan hasil

wawancara responden menunjukan bahwa jenis pengeluaran pada kelompok

bahan makanan dan minuman yang besar pengeluaran untuk sebulan terakhir

III - 52

(Mei 2017) adalah pembelian daging/ikan/telur, pembelian beras, sayuran dan

bumbu-bumbuan, dan lain sebagainya. Secara agregatif pengeluaran untuk

kelompok makanan dan minuman cukup besar hal ini disebabkan karengan

pengeluaran untuk kebutuhan ini merupakan kebutuhan cukup besar. Hal ini

disebabkan karena pengeluaran untuk kebutuhan ini merupakan kebutuhan

utama yang harus di penuhi oleh anggota rumah tangga .

c).Pendapatan Domestik Bruto

Hakekat pembangunan nasional secara keseluruhan adalah

pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan kepada pembangunan di

bidang sosial, ekonomi dan budaya, serta Hankamnas. Sasaran

pembangunan jangka panjang diarahkan kepada kegiatan ekonomi secara

menyeluruh dengan sasaran kepada sektor pertanian dan industri secara

seimbang mengarah kepada kebutuhan pokok masyarakat. Dengan adanya

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah

telah memberikan kewenangan secara menyeluruh kepada daerah untuk

mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Kewenangan tersebut dalam

rangka menggali atau mengelola sumberdaya alam yang ada di daerah.

Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah masalah skill dan sumberdaya

manusia yang tersedia. Dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha, nampak

bahwa wilayah Kabupetan Jembrana masih bersifat agraris. Jumlah PDRB

dan persentase setiap sektor di Kabupetan Jembrana dapat dilihat pada Tabel

3.20 berikut.

III - 53

Tabel 3.20. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga

Berlaku di Kabupaten Jembrana

No Lapangan Usaha PDRB

2013 2014 2015

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,22 20,51 20,76

2. Pertambangan dan Penggalian 1,07 1,02 0,91

3. Industri Pengolahan 4,90 4,91 4,93

4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,10 0,11

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,10 0,09 0,09

6. Konstruksi 10,35 9,56 9,49

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda

9,90 9,87 9,92

8. Transportasi dan Pergudangan 15,98 17,06 16,89

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,83 14,71 14,75

10. Informasi dan Komunikasi 5,59 5,33 5,26

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,21 3,20 3,22

12. Real Estate 5,27 5,21 5,14

13. Jasa Perusahaan 0,71 0,71 0,73

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

2,61 2,58 2,54

15. Jasa Pendidikan 1,94 1,94 1,95

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,89 1,88 1,97

17. Jasa Lainnya 1,34 1,33 1,33

PDRB 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana, 2016

2) Sosial Budaya

a) Dinamika Sosial dan Budaya

Proses adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya akan

melahirkan suatu kebudayaan yang secara terus menerus akan tumbuh dan

berkembang. Adat-istiadat yang berlaku pada desa-desa di Bali umumnya erat

kaitannya dengan tradisi yang diwarisi dari leluhurnya serta agama yang

dianut oleh masyarakat, yaitu Agama Hindu. Demikian halnya yang terjadi di

tengah masyarakat Desa Tegal Badeng Barat dimana sebagian besar

penduduknya memeluk agama Hindhu (59%).

Masyarakat masih memegang teguh kepercayaan yang berdasarkan

ajaran Agama Hindhu. Tradisi yang masih terlihat adalah upacara yang

berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Namun warga Desa

Pengambengan dimana 98,36% penduduknya beragama Islam, system

III - 54

kepercayaan tradisional masih di pertahankan oleh sebagian besar

masyarakat di lokasi studi dan sampai saat ini masih kuat berbaur dengan

unsur Agama Islam.

Masyarakat masih kuat memegang adat istiadat dan budaya terutama

yang berkaitan dengan adat perkawinan, sunatan, pengajian, weridan (arisan

sambil mengaji), dan lain sebagainya. Sesuai dengan pekerjannya sebagai

nelayan, masyarakat pesisir seperti masyarakat yang ada di Desa

Pengambengan masih tetap melakukan acara puji syukur atas tangkapan ikan

yang berlimpah. Acara Petik Laut di lakukan tiap tahun. Saat acara Petik Laut

nelayan akan membawa hasil bumi seperti buah, sayur, dan sesajian untuk di

rarung ke laut sambil menucapkan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki

yang di terimanya. Saat acara ini akan di adakan beberapa loma seperti lomba

balapan skoci, tarik tambang, makan kerupuk dan lain sebagainya.

Salah satu nilai budaya yang masih tetap dipertahankan selain uraian

di atas baik di Desa Tegal Badeng Barat maupun di Desa Pengambengan

adalah nilai budaya gotong royong dan konsep yang menganggap penting

tenggang rasa terhadap sesama. Kegiatan gotong royong yang sering

dilakukan oleh masyarakat di wilayah studi adalah pembangunan rumah

ibadah, termasuk pembuatan pura (bagi umat Hindhu), kebersihan

lingkungan, perbaikan rumah. Pada hari raya keagamaan, masyarakat saling

mengunjungi keluarga dan berziarah ke makam keluarga atau leluhur. Bagi

masyarakat setempat gotong-royong dalam hidup bermasyarakat dan sikap

tenggang rasa penting untuk menanggulangi tekanan masalah dalam

kehidupan sehar-hari.

Pelestarian adat di wilayah studi masih tetap dilakukan (Tabel 3.21).

Walaupun beberapa adat mulai jarang di lakukan, itu di disebabkan karena

tingkat ekonomi yang tidak mendukung. Tabel berikut disajikan pendapat

responden tentang pelestarian aktivitas sosial budaya di wilayah studi.

Tabel 3.21 Pendapat Responden tentang Pelestarian Aktivitas Sosial Budaya

Pelestarian Aktivitas Sosial Budaya Jumlah

Responden %

Masih tetap dilakukan/dilestarikan 39 78

Mulai jarang dilakukan 11 22

Jumlah 50 100 Sumber : Data primer diolah, 2017

Salah satu nilai budaya yang masih tetap dipertahankan selain uraian

di atas baik di Desa Tegal Badeng Barat maupun di Desa Pengambengan

adalah nilai budaya gotong royong dan konsep yang menganggap penting

tenggang rasa terhadap sesama. Kegiatan gotong royong yang sering

dilakukan oleh masyarakat di wilayah studi adalah pembangunan rumah

III - 55

ibadah, termasuk pembuatan pura (bagi umat Hindhu), kebersihan

lingkungan, perbaikan rumah. Pada hari raya keagamaan, masyarakat saling

mengunjungi keluarga dan berziarah ke makam keluarga atau leluhur. Bagi

masyarakat setempat gotong-royong dalam hidup bermasyarakat dan sikap

tenggang rasa penting untuk menaggulangi tekanan masalah dalam

kehidupan sehar-hari.

Tabel 3.22 berikut disajikan jenis kegiatan gotong yang sering

dilakukan di wilayah studi dalam setahun terakhir.

Tabel 3.22. Pendapat Responden tentang Jenis Kegiatan Gotong Royong yang Sering

Dilakukan di Wilayah Studi

No Aktivitas Gotong Royong Jumlah responden %

1. Kerjabakti kebersihan lingkungan 39 59

2. Memperbaiki rumah 3 5

3 Hajatan 13 20

4 Arisan 6 9

5 Kegiatan siskambling 5 8

Jumlah 66 100 Sumber: Data Primer diolah , 2017

Terhadap orang luar, penduduk setempat menyatakan dapat

berintegrasi dengan baik. Hasil kajian menunjukan bahwa mereka

menyatakan tidak keberatan menerima suku lain untuk berinteraksi dengan

mereka. Tingginya intensitas interaksi mempercepat terjadinya pembaruan

sosial.

Jenis tempat ibadah yang ada di wilayah studi sudah cukup memadai

untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk melakukan

persembahyangan. Jumlah dan jenis tempat ibadah yang ada di wilayah studi

disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.23. Jumlah tempat Ibadah yang Ada di Wilayah Studi

No Jenis Jumlah

Desa

Pengambengan

Desa Tegal

Badeng Barat

Jumlah

Masjid/Mushola 33 12 45

Pura 2 2 4

Sumber: Kecamatan Nrgara Dalam Angka, 2016

Pura yang berlokasi di Desa Pengambengan terdapat dua jenis yaitu

Pura Segara dan Pura Jati. Pengempon kedua pura tersebut, tidak saja umat

Hindhu yang berdomisi di Desa pengambengan, juga umat yang berasal dari

luar desa Pengambengan diantaranya Desa Tegal Badeng Barat, Desa Tegal

III - 56

Badeng Timur, Desa Baluk. Jenis pura yang ada di wilayah studi baik yang

ada di Desa Pengambengan maupun di Desa Tegal Badeng Barat serta hari

“Odalannya” di sajikan pada Tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24.Jenis Pura di Wilayah Studi

No Desa Nama Pura Hari Odalan Pengempon

1 Pengambengan

Pura Segara Saniscara Pon,

wuku Dungulan

Desa Tegal Badeng Barat,

Desa Tegal Badeng Timur,

Desa Baluk, Desa

Pengambengan

Pura Jati Soma pon,

wuku Sinta

(Soma Ribek)

Desa Tegal Badeng Barat,

Desa Tegal Badeng Timur,

Desa Banjar Tengah, Desa

Lateng, Desa

Pengambengan

2 Tegal Badeng

Barat

Pura Dalem Purnama Karo Desa Tegal Badeng Barat

Pura Puseh Purnama

Kedasa

Desa Tegal Badeng Barat

b).Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Negara cendrung mengalami

peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 76.852 jiwa menjadi 81.550 jiwa pada

tahun 2015 atau sebanyak 6%. Demikian juga kepadatan penduduk di

Kecamatan Negara pada tahun 2011 sekitar 608/km2 meningkat menjadi

645/km2 pada tahun 2015. Pertambahan jumlah tersebut disebabkan oleh

adanya kelahiran, migrasi dan sebagainya. Selain itu juga disebabkan

perkembangan pembangunan yang pesat di wilayah ini. Keadaan ini yang

mendorong penduduk dari luar mencari kerja, di samping mengembangkan

usaha di wilayah ini.

III - 57

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka,2016

Gambar 3.33 Jumlah Penduduk Kecamatan Negara Tahun 2011-2015

Jumlah penduduk Kecamatan Negara tahun 2015 sebanyak 81.550

jiwa menyebar pada tiap-tiap desa, dimana di Desa Baler Bale Agung

mempunyai jumlah penduduk paling banyak (11.268 jiwa) dan Desa Loloan

Barat mempunyai jumlah penduduk paling sedikit (3.818 jiwa). Desa

Pengambengan dengan jumlah penduduk 11.142 jiwa terletak di urutan

kedua kalau dilihat dari jumlah penduduknya. Walaupun Desa Loloan Barat

mempunyai jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Negara, namun

desa ini merupakan daerah terpadat, dengan kepadatan penduduk 2.597

jiwa/km2. Kepadatan penduduk terrendah adalah Desa Berambang,

karena sebagian besar lahan merupakan hutan (66%).

74000

75000

76000

77000

78000

79000

80000

81000

82000

7685277300

80200

80850

81550

Jum

lah

Pen

du

du

k

Tahun 2011-2015

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2015

III - 58

Tabel 3.25. Luas Tanah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

Dirinci Per Desa

No Desa Luas (Km2)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

1 Cupel 6,40 4.183 654

2 Tegal Badeng Barat

4,02 4.908 1.221

3 Tegal Badeng Timur

6,01 3.972 661

4 Pengambengn 10,30 11.142 1.082

5 Loloan Barat 1,47 3.818 2.597

6 Lelateng 6,29 8.873 1.411

7 Banjar Tengah 4,98 4.254 854

8 Baluk 10,55 6.786 643

9 Banyubiru 9,39 7.386 787

10 Kaliakah 17,99 8.108 451

11 Berangbang 39,13 6.852 175

12 Baler Bale Agung 9,97 11.268 1130

Kecamatan Negara

126,50 81.550 645

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

Pada Tabel 3.26 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Desa

Pengambengan tergolong sangat padat dan Kecamatan Negara secara

keseluruhan lebih kecil kepadatan penduduknya. Hal ini di sebabkan karena

sebagian dari wilayahnya terdiri dari hutan Negara.

Padatnya penduduk di Desa Pengambengan disebabkan oleh

tingginya amgka kelahiran, banyak usia kawin muda, tingkat kesadaran

penduduk akan keluarga berencana (KB) masih kurang, dan adanya

anggapan sebagian masyarakat bahwa banyak anak banyak membawa

rezeki. Selain itu masyarakatnya sangat terbuka yang menyebabkan banyak

penduduk dari daerah lain yang mencari nafkah di wilayah ini.

Pada tahun 2015 penduduk yang lahir (203 jiwa) lebih tinggi dari pada

jumlah penduduk yang meninggal (85 jiwa). Demikian juga penduduk

kecendrungannya hamper mirip dengan penambahan penduduk kibat kelahirn

diman penduduk yang datang (125 jiwa) lebih banyak dari jumlah penduduk

yang pergi (120 jiwa). Salah satu alasan masyarakat luar datang ke Desa

Pengambengan adalah adanya indutri perikanan dan pelabuhan yang

semakin lama semakin dikembangkan dan di tingkatkan kualitasnya.

III - 59

Tabel 3.26. Keadaan Demografi/Kependudukan di Desa Pengambengan dan

Desa Tegal Badeng Barat Kecamatan Negara.

No Parameter

Kependudukan

Pengambengan Tegal Badeng Barat

Kecamatan Negara

1 Luas Wilayah (Km2) 10,30 4,02 126,50

2 Jumlah Penduduk 11142 4908 81550

Laki-Laki 5563 2470 40940

Wanita 5579 2438 40590

3 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

1082 1221 645

4 Jumlah Rumahtangga (RT) 3574 1598 25547

5 Besar Keluarga (Jiwa/RT) 3 3 3

6 Rasio jenis kelamin (Sex Ratio/SR)

100 101 101

7 Rasio beban tanggungan 50 51 46

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

Jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga di daerah studi masih

tergolong ukuran kecil, yaitu rata-rata 3 jiwa/RT. Hal ini dapat dilihat dari

besarnya angka keluarga yang dihitung dari rata-rata jumlah anggota keluarga

pada setiap rumah tangga. Sementara rasio jenis kelamin menunjukkan

bahwa sex ratio untuk desa dan kecamatan studi masing-masing 100, 101 dan

101. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat 100 penduduk pria

di Desa Pengambengan dan setiap 100 penduduk wanita di Desa Tegal

Badeng Barat dan wanita di Kecamatan Negara terdapat 101 penduduk pria.

Rasio beban tanggungan di hitung dari jumlah anak-anak dan manusia usia

lanjut yang harus di tanggung oleh setiap 100 orang dewasa. Beban

tanggungan penduduk produktif di Kecamatan Negara (46) paling kecil jika di

bandingkan dengan beban tanggungan di Desa Pengambengan dan Desa

Tegal Badeng Barat.

c).Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk di Kecamatan Negara, menunjukkan bahwa

jumlah penduduk perempuan lebih sedikit (49,77%) jika di bandingkan dengan

jumlah penduduk laki-laki (50,23%) pada tahun 2015. Komposisi penduduk

menurut umur disebut pula struktur umur penduduk. Bila dalam suatu daerah

jumlah penduduknya yang berumur di bawah umur 15 tahun lebih dari 35

persen, dan jumlah penduduk yang berumur di atas 65 tahun kurang dari tiga

persen, maka wilayah tersebut dikatakan mempunyai struktur penduduk

muda. Sebaliknya suatu daerah dikatakan berstruktur umur tua, apabila

kelompok penduduk berumur kurang dari 15 tahun berjumlah kurang dari 35

persen dan penduduk yang berumur lebih dari 64 tahun sekitar 15 persen.

III - 60

Berdasarkan indikator tersebut, maka struktur umur penduduk di Kecamatan

Negara pada tahun 2015 termasuk berstruktur penduduk dewasa. Dari

komposisi umur penduduk juga dapat dibedakan antara kelompok umur

penduduk yang produktif dan kelompok umur penduduk yang tidak produktif

secara ekonomis. Bila kelompok umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok

penduduk yang belum produktif, dan penduduk umur 64 tahun ke atas

dianggap penduduk yang sudah tidak produktif lagi, maka rasio

ketergantungan (dependency ratio) dapat dihitung. Rasio ketergatungan

adalah perbandingan antara besarnya penduduk yang tidak produktif dengan

penduduk yang produktif. Dari tabel berikut diperoleh rasio ketergantungan di

Kecamatan Negara sebesar 46%. Ini artinya bahwa setiap 100 orang

penduduk produktif di daerah ini akan menanggung sekitar 46 orang

penduduk dalam usia tidak produktif. Sementara beban tanggungan

penduduk produktif di Desa Pengambengan lebih kecil yaitu hanya 50%, yang

berarti bahwa setiapp 100 penduduk produktif di pengambengan hanya

mennggung 50 penduduk yang tidak produktif. Sementara angka

ketergantungan di Desa Tegal Badeng paling tinggi dibandingkan dengan

desa pengambengan dan Kecamatan Negara yaitu 51%.

Tabel 3.27. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok Umur

Jumlah penduduk

Desa Pengambengan

Tegal Badeng Barat

Kecamatan Negara

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

0-14 3.205 29 1390 28 22.340 27

15-64 7.448 67 3257 67 55.961 69

>64 489 4 261 5 3.249 4

Total 11.142 100 4908 100 81.550 100

Angka Ketergantungan 50% 51% 46%

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

d). Pendidikan Penduduk

Keadaan pendidikan di daerah studi di paparkan melalui sarana

pendidikan yang ada. Fasilitas pendidikan di wilayah Kecamaan Negara

tersedia cukup memadai mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI

(Madrasah Ibtidayah), SMP dan SMA/SMK. Keberadaan sarana pendidikan

tersebut dapat menampung semua usia sekolah yang ada di wilayh studi.

Tranportasi ked an dari fasilitas pendidikan, khususnya SMP dan SMA/SMK

cukup lncar. Umumnya siswa SMP dan SMA/SMK pulang-pergi tiap hari dari

III - 61

rumah mereka. Jenis kendaraan umu yang digunakan adalah angkutan

pedesaan/bemo, sepeda motor dan sepeda.

Beberapa desa yang mempunyi sarana pendidikan lengkap dari TK,

SMP sampai SMA diantaranya Desa Baluk, Banyubiru dan Kaliakah. Tidak

satupun desa di Kecamatan Negara menyediakan Akademi/Universitas.

Biasanya mereka melanjutkan studi ke perguruan tinggi di ibu kota

kabupaten/kota di Bali atau luar Bali.

Tabel 3.28. Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatannya Dirinci Per Desa

Tahun 2015

No Desa TK/PAUD SD/MI SMP SMA/SMK

1 Cupel 1 3 1 1

2 Tegal Badeng Barat

2 3

3 Tegal Badeng Timur

1 2

4 Pengambengn 6 5

5 Loloan Barat 2 2 1

6 Lelateng 4 4 1

7 Banjar Tengah 1 3 3

8 Baluk 5 5 1 1

9 Banyubiru 8 8 2 2

10 Kaliakah 4 5 1 1

11 Berangbang 1 5 1

12 Baler Bale Agung 3 6 3

Kecamatan Negara 38 51 8 11

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

Minat penduduk penduduk untuk bersekolah di wilayah studi cukup

tinggi. Jumlah murid yang sedang duduk di bangku sekolah TK tahun 2015

berjumlah 1.552 orang, SD 8.682 orang SMP 3.458 orang dan SMA sebanyak

3.385 orang (Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016).

Tingkat pendidikan penduduk di wilayah studi sebagian besar (33%)

tamat SD/sederajad, Belum sekolah 30%, belum tamat SD 13%, SMP dan

SMA masing-masing 115 dan yang tamat perguruan tinggi hanya berjumlah

2%. Dengan demikian secara keseluruhan tingkat pendidikan di wilayah studi

termasuk katagori masih rendah. Tinggi rendahnya kualitas penduduk suatu

wilayah banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan, dengan pendidikan yang

tinggi akan mempertinggi juga keterbukaan anggota masyarakat terhadap ide-

ide pembangunan. Oleh karena itu pendidikan mempunyai peran yang sangat

strategis dalam proses pembangunan, untuk memberikan gambaran

mengenai tingkat pendidikan di wilayah studi disajikan pada table berikut.

Demikian juga tingkat pendidikan yang di tamatkan oleh penduduk di dua desa

yaitu Desa Tegal Badeng Barat dan Pengambengan tidak jauh berbeda

dengan keadaan yang terlihat di Kecamatan Negara. Sebagian besar

III - 62

penduduk (42%) Desa Pengambengan hanya tamat SD, dan 40% untuk Desa

Tegal Badeng Barat.

Tabel 3.29. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan di Wilayah Studi Tahun 2015

Pendidikan

Jumlah penduduk

Desa Pengambengan

Tegal Badeng Barat

Kecamatan Negara

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Belum sekolah 2831 26 1651 34 24284 30

Belum tamat SD 1271 12 697 14 10886 13

Tamat SD 4609 42 1934 40 26634 33

Tamat SMP 1452 13 175 4 8953 11

Tamat SMA 856 8 354 7 8861 11

Tamat Akademi/ Universitas 33 0 13 0 1233 2

Total 11052 100 4824 100 80851 100

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

e).Agama

Komposisi penduduk Kecamatan Negara seperti yang terlihat pada

Tabel 3.25 di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya

memeluk agama Hindhu (52,56%), di susul oleh jumlah penduduk yang

beragama Islam (43,06%). Demikian juga keadaannya di Desa Tegal Badeng

Barat, dimana sebagian besar penduduknya (59%) memeluk Agama Hindhu.

Sangat berbeda keadaanya dengan komposisi masyarakat pesisir seperti

Desa Pengambengan dimana jumlah penduduk yang beragama Islam yang

paling banyak (98,36%). Kegiatan beribadah di Desa Pengambengan

terutama umat Muslim sangat di dukung oleh keberadaan jumlah masjid yang

memadai yaitu sebanyak 33 buah. Disini juga ada dua buah pura yaitu Pura

Segara dan Pura Jati. Sementara di Desa Tegal Badeng Barat terdapt Tri

Kahyangan yaitu Pura Dalem,Pura Desa dan Pura Segara.

Tabel 3.30. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Wilayah Studi Tahun 2015

No Agama Pengambengan Tegal

Badeng Barat

Kecamatan Negara

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Islam 10.959 98,36 1898 39 35.118 43,06

2 Hindhu 156 1,40 2883 59 42.863 52,56

3 Budha 3 0,03 54 1 822 1,01

4 Kristen Protestan 10 0,09 34 1 1.107 1,36

5 Kristen Katolik 14 0,13 39 1 1.640 2,01

Jumlah 11.142 100 4908 100 81.550

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

III - 63

3).Persepsi Masyarakat

Hasil wawancara dengan responden (warga dan tokoh masyarakat)

diketahui bahwa masyarakat di lokasi studi relatif terbuka dan mudah

menerima serta siap beradaptasi dengan para pendatang dari daerah lain,

asalkan para pendatang tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan

norma agama, kesusilaan, adat, dan norma lain yang ada pada masyarakat

setempat.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (68%)

sudah mengetahui rencana pengembangan Pelabuhan Pengambengan, dan

sisanya 32% belum mengetahui rencana tersebut. Sebagian besar (86%)

responden menyetujui pengembangan tersebut, dan sisanya 14%

mengatakan terserah pemerintah/biasa saja. Umumnya mereka memperoleh

informasi tersebut dari pegawai di PPN Pengambengan, teman, nelayan dan

lain sebagainya. Menurut masyarakat keberadaan pengembangan PPN

Pengambengan tidak akan menimbulkan masalah dan gangguan yang berarti

asalkan pengelolaan dan peruntukan didialogkan dengan masyarakat di

daerah lebih intensif, terutama masyarakat yang belum pernah mendengar

mengenai keberadaan rencana pengembangan tersebut.

Tabel 3.31. Pendapat Responden

Sumber: Data Primer, 2017

No Pengetahuan dan Sikap Responden

Terhadap Rencana Proyek Jumlah Responden (Jiwa) %

1 Pengetahuan terhadap rencana proyek:

a. Tahu rencana proyek 34 68

b. Tidak tahu rencana proyek 16 32

Jumlah 50 100

2 Sumber informasi tentang rencana proyek:

a. Teman 10 29

b. Masyarakat 4 12

c. PPN Pengambengan 12 35

d. Nelayan 6 18

e. Sosialisasi 1 3

f. Tetangga 1 3

Jumlah 34 100

3 Sikap responden terhadap rencana proyek:

a. Setuju 43 86

b. Tidak Setuju 0 0

c. Biasa saja/terserah pemerintah

7 14

d. Tidak berpendapat 0 0

Jumlah 50 100

III - 64

Data tentang harapan dan keinginan masyarakat dengan adanya

pengembangan PPN Pengambengan disajikan pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32. Harapan dan Saran Masyarakat di Wilayah Studi

No. Harapan dan Saran Masyarakat Jumlah pendapat

%

1 Membuka Lapangan Pekerjan 9 12

2 Membantu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 11 14

3 Memajukan Daerah 2 3

4 Mengurangi Pengangguran 2 3

5 Meningkatkan SDM 3 4

6 Pelabuhan Lebih Bagus Dan Bersih 3 4

7 Semakin Ramai Pelabuhannya 1 1

8 Menggunakan Tenaga Kerja Lokal 7 9

9 Agar Jangan Merugikan Nelayan Kecil 2 3

10 Memudahkan Nelayan Bekerja 9 12

11 Pembangunan Proyek Di Percepat 2 3

12 Menambah Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 5 7

13 Bongkar Muat Ikan Lebih Mudah 11 14

14 Tambat Labuh Perahu Mudah 8 11

15 Pemerataan Ekonomi Di Bali 1 1

Jumlah 76 100 Sumber: Data Primer, 2017

Tabel 3.32 menunjukkan bahwa secara umum memperlihatkan

harapan masyarakat di wilayah studi agar pengembangan PPN

Pengambengan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat baik melalui

peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan,

mengurangi pengangguran, pemerataan ekonomi Bali, dan menambah

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Disamping itu harapan masyarakat

lainnya adalah agar pengembangan PPN Pengambengan bisa

mempermudah kerja nelayan baik saat bongkar muat ikan maupun tambat

labuh perahu dan tidak merugikan nelayan kecil. Masyarakat menyarankan

agar tenaga kerja lokal di utamakan sepanjang kualifikasinya memenuhi

standar yang diinginkan, sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan

pekerjaan.

Hasil survey juga memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat dengan

adanya keberadan PPN Pengambengan membawa dampak positif bagi

daerah sekitarnya berkaitan dengan kesempatan kerja, peningkatan kegiatan

ekonomi, dan membantu membangun daerah dan sekitarnya menjadi maju

dan ramai melalui kegiatan masuk keluarnya kapal ikan ke pelabuhan. Selain

memberi dampak positif kegiatan pelabuhan tersebut juga dapat mernberikan

dampak negatif terutama pencemaran air yang di akibatkan oleh tetesan

III - 65

minyak, bangkai perahu, sampah dan lain sebagainya, munculnya penyakit

sosial dan kriminalitas, serta timbulnya kecemburuan sosial. Persepsi

masyarakat terhadap pengembangan PPN Pengambengan disajikan pada

Tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33. Persepsi Masyarakat

No. Persepsi Masyarakat Jumlah

Responden %

1. Dampak Positif

a. Memberi kesempatan kerja

b. Meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan

masyarakat sekitarnya

c. Membantu membangun daerah dan sekitarnya

menjadi maju dan ramai melalui masuk keluarnya

kapal ikan

11

29

10

22

58

20

Jumlah 50 100

2. Dampak Negatif

a. Pencemaran lingkungan terutama pencemaran air

laut di seputar pelabuhan.

b. Timbulnya kriminalitas dan penyakit sosial

c. Timbulnya kecemburuan sosial (hanya orang

tertentu yang dapat kerja di pelabuhan)

10

1

7

56

6

38

Jumlah 18 100

Sumber: Data primer diolah, 2017

4).Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal yang

menentukan kualitas sumberdaya manusia. Untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat di sekitar wilayah studi disediakan berbagai macam

sumberdaya. Sarana kesehatan yang ada terlihat pada Tabel 3.29 di bawah,

dimana di daerah Tegal Badeng Barat belum tersedia klinik, dokter praktek

maupun rumah sakit. Biasanya penduduk yang tidak bisa di obati di

puskesmas pembantu, akan pergi ke klinik yang ada di daerah terdekat dari

desanya atau berobat ke ibu kota kabupaten.

a). Kesehatan Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan di wilayah studi

ditunjukkan melalui tingkat fasilitas sanitasi lingkungan pemukiman, disamping

pola perilaku masyarakat setempat. Fasilitas sanitasi yang dimaksud adalah

sarana penunjang bagi keperluan MCK seperti sumur, kamar mandi dan WC

III - 66

umum. Melalui faktor lingkungan, seseorang yang keadaan fisik dan daya

tahan tubuhnya terhadap penyakit kurang, akan mudah terserang penyakit.

Tingkat kesehatan dapat tergantung dari beberapa faktor, antara lain: sumber

air untuk keperluan hidup sehari-hari, kebersihan lingkungan, serta

ketersediaan fasilitas. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor

lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat, diantaranya dengan menyediakan dan memperbaiki kualitas

sumberdaya kesehatan yang meliputi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,

puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poliklinik dan lainnya. Di wilayah

studi, belum tersedia rumah sakit, namun fasilitas ini ada di ibu kota kabupaten

atau propinsi. Adapun tenaga paramedis yang tersebar di wilayah studi

diantaranya dokter, bidan, perawat, dukun dan tukang pijat.

Tabel 3.34. Banyaknya Sarana Kesehatan dan Paramedis Tahun 2015

No Sarana

kesehatan/paramedis

Pengambengan Tegal Badeng Barat

Kecamatan Negara

1 Poliklinik/polindes 1 6

Puskesmas dan Puskesmas pembantu

1 1 8

2 Posyandu 8 72

3 Dokter 2 22

4 Bidan 2 3 40

5 Perawat 3 1 37

6 Tukang pijat/lainnya 5 2 33

7 Dukun 3 12

Sumber: Kecamatan Negara Dalam Angka, 2016

Jika ada anggota keluarga yang sakit, maka ada empat alternatif

tempat berobat, yaitu ke dokter praktek,poliklinik, puskesmas/puskesmas

pembantu, bidan/mantri kesehatan. Keputusan penentuan tempat berobat

sangat dipengaruhi oleh penghasilan keluarga, jarak tempat berobat, dan

derajat kegentingannya. Program kesehatan masyarakat di wilayah studi juga

mencakup kegiatan penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan

lewat posyandu, dan pembentukan kelompok pemerhati kesehatan ibu dan

anak. Secara berkala para bidan dan puskesmas dan puskesmas pembantu

melayani imunisasi TT dan polio bagi kesehatan ibu dan anak serta pemberian

vitamin A setiap tahunnya. Demikian juga dengan program keluarga

berencana (KB) para bidan melayaninya dengan berbagai alat kontrasepsi.

III - 67

b).Jenis Penyakit Utama

Hasil pengamatan awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat

pada saat kegiatan sosialisasi didapatkan bahwa penyakit yang sering diderita

oleh anggota masyarakat di lokasi studi adalah: ISPA, batuk/flu,

panas/demam, sesak napas atas, diare, sakit mata, dan gatal-gatal.

Beberapa kasus penyakit yang berat seperti kanker juga diderita oleh

beberapa warga masyarakat dan menjadi momok yang ditakutkan oleh warga.

c).Tempat Pembuangan Sampah

Semakin membaiknya kondisi fisik bangunan rumah penduduk, juga

diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah

rumahtangga. Masyarakat di wilayah studi membuang sampah pada lubang

yang ada di sekitar rumahnya dan dibakar bila sudah kering, sedangkan

sisanya membuang sampah di lokasi penampungan sampah sementara yang

secara berkala akan diambil dan dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA).

3.2. Pembahasan Dampak Lingkungan

3.2.1. Keterkaitan Antara Komponen Kegiatan

3.2.1.1. Tahap Pra Konstruksi

Kegiatan PPN Pengambengan sudah berjalan sejak tahun 1976/1977,

sehingga tidak ada dampak yang diuraikan akibat keterkaitan antara

komponen kegiatan dengan komponen lingkungan.

3.2.1.2. Tahap Konstruksi

Kegiatan PPN Pengambengan sudah berjalan sejak tahun 1976/1977.

Beberapa kegiatan konstruksi sudah secara bertahap dilakukan seperti

pembangunan breakwater, jetty,jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak

ada dampak yang diuraikan akibat keterkaitan antara komponen kegiatan

dengan komponen lingkungan. Dampak yang timbul sudah terjadi pada tahap

konstruksi yang sudah selesai.

Keterkaitan dampak pada tahap pra konstruksi,tahap konstruksi dan

tahap operasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.

III - 68

Tahap Pra Konstruksi

Tahap Konstruksi

Tahap Operasional

Penerimaan Tenaga Kegiatan Kapal Ikan Pelelangan Ikan Pemeliharaan Pelabuhan

Kesempatan Kerja Kualitas Udara

Kualitas AirPendapatan Masyarakat

Limbah/Sampah

Sedimentasi

Sanitasi LingkunganBiota Perairan

Persepsi Masyarakat

Gambar 3.34 .Bagan Alir Keterkaitan Dampak Kegiatan

III - 69

3.2.1.3. Tahap Operasional

Kegiatan Perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak dibangunnya

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 1976/1977. Secara bertahap

PPN Pengambengan semakin banyak memiliki sarana dan prasarana

pelabuhan perikanan. Tahap operasional PPN Pengambengan terdiri atas (1)

Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja, (2) Kegiatan Kapal Ikan, (3) Kegiatan

Pelelangan Ikan, (4) dan Pemeliharaan Pelabuhan.

1). Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja

a.Jenis Dampak: Kesempatan Kerja

Kegiatan operasional PPN Pengambengan memerlukan beberapa

tenaga kerja untuk pegawai di kantor PPN Pengambengan yang statusnya

adalah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selain itu, beberapa

aktivitas operasional lainnya yang termasuk kegiatan non pemerintahan, juga

membutuhkan tenaga kerja. Dampak yang terjadi adalah tersedianya

lowongan pekerjaan bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan

kesempatan kerja.

b.Jenis Dampak: Pendapatan Masyarakat

Selain terbukanya kesempatan kerja, pengembangan PPN

Pengambengan juga memperbesar peluang bagi masyarakat sekitar

membuka usaha warung makan, warung kelontong, logistik nelayan dan

sebagainya untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, tenaga kerja bongkar

muat (TKBM) dan awak kendaraan pengangkut ikan yang semakin

meningkat. Diperkirakan kehadiran nelayan, TKBM, dan awak kendaraan

angkutan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas kapal

ikan di PPN Pengambengan. Dampak terjadinya peningkatan pendapatan

masyarakat sekaligus akan menimbulkan persepsi masyarakat yang positif

terhadap kegiatan di PPN Pengambengan.

c.Jenis Dampak: Persepsi Masyarakat

Kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk operasional PPN

Pengambengan akan menimbulkan potensi adanya persepsi masyarakat

yang negatif terkait siapa-siapa saja yang akan diterima. Adanya persepsi

masyarakat yang beranggapan bahwa masyarakat sekitar harus diberikan

perioritas penerimaan tenaga kerja di PPN Pengambengan sudah

disampaikan pada saat kegiatan konsultasi publik. Sehingga persepsi

masyarakat perlu dijadikan dampak yang harus dikelola dan dipantau.

Evaluasi perubahan yang telah dilakukan terkait penerimaan tenaga kerja

adalah adanya perubahan jenis dan jumlah lowongan pekerjaan yang

bertambah setiap tahun sesuai dengan berbagai penambahan fasilitas di PPN

III - 70

Pengambengan. Aspek ketaatan hukum atas dampak lingkungan yang telah

terjadi dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Upaya penanggulangan dampak dampak yang

sudah dilakukan adalah dengan keterbukaan informasi dalam penerimaan

tenaga kerja. Hasilnya adalah belum ada keluhan yang disampaikan secara

tertulis terkait aspek ketenagakerjaan di PPN Pengambengan.

2).Kegiatan Kapal Ikan

Kegiatan kapal ikan meliputi kegiatan kedatangan kapal, tambat kapal,

labuh kapal dan berangkat/ bertolak serta perbaikan bagi kapal-kapal yang

membutuhkan.

a. Jenis Dampak : Kualitas Udara

Dampak perubahan kualitas udara terutama adanya bau akibat limbah

ikan yang banyak terbuang dari aktivitas kedatangan kapal ikan di

pelabuhan.Penggunaan bahan bakar minyak untuk aktivitas kapal akan

meningkatkan polutan ke udara.

b. Jenis Dampak : Kualitas Air

Dampak perubahan kualitas air laut berasal dari aktivitas penggunaan

bahan bakar minyak untuk operasional kapal ikan yang kemungkinan tercecer

pada saat akan digunakan. Adanya material sisa potongan ikan yang

terbuang ke laut akan menjadikan kualitas air mengalami perubahan. Adanya

bangkai kapal yang dibiarkan begitu saja dibiarkan mengotori kawasan

pelabuhan. Selain itu, aktivitas pemeliharaan kapal seperti kegiatan

perbaikan,cat,dan penambahan asesori diperkirakan menghasilkan polutan

yang masuk ke dalam air.

c.Jenis Dampak: Timbulan Limbah/Sampah

Aktivitas kegiatan kapal ikan memberikan dampak langsung berupa

adanya timbulan limbah dan sampah yang berasal dari kegiatan di kapal. Pada

saat kapal masih berada di areal pelabuhan, seringkali awak kapal yang tidak

disiplin membuang limbah begitu saja sehingga mengotoiri areal pelabuhan.

d.Jenis Dampak: Gangguan Biota Perairan

Aktivitas kapal ikan diperkirakan juga dapat menimbulkan dampak kepada

gangguan biota perairan. Dampak tersebut tidak langsung berasal dari

kegiatan kapal, tetapi akibat penurunan kualitas air laut akibat

limbah/sampah yang semakin banyak. Kualitas air laut yang menurun

menyebabkan gangguan kehidupan biota perairan.

III - 71

Evaluasi perubahan dampak dan upaya penanggulangan dampak pada

kegiatan kapal semakin meningkat setiap tahun karena aktivitas di PPN

Pengambengan juga semakin besar. Dengan semakin lengkapnya fasilitas

yang ada, maka dampak yang terjadi skalanya juga akan semakin besar.

Aspek ketaatan hukum yang dilakukan adalah dengan mengacu pada

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan

Perikanan.

3).Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan adalah kegiatan pembongkaran ikan-ikan hasil

tangkapan nelayan/kapal ikan yang dilakukan di dermaga bongkar.

Pembongkaran ikan dilakukan dengan memindahkan ikan-ikan yang ada di

palka kapal ke keranjang-keranjang dan kemudian dibawa oleh TKBM (tenaga

kerja bongkar muat) ke TPI untuk dilelang. Lamanya pembongkaran ini sangat

tergantung pada jumlah muatan kapal. Jumlah TKBM yang diperlukan untuk

satu pembongkaran kapal berkisar antara 8 – 12 orang. Selama

pembongkaran, awak kapal dan petugas pelabuhan melakukan penghitungan

jumah ikan yang dibongkar.

a). Jenis Dampak : Kualitas Air

Dampak perubahan kualitas air laut diakibatkan adanya ceceran

limbah akibat aktivitas pendaratan ikan maupun pemindahan ikan dari kapal

ke keranjang untuk ditimbang.

b). Jenis Dampak : Timbulan Limbah/Sampah

Dampak timbulan sampah diakibatkan aktivitas pendaratan ikan

yang menghasilkan sampah berupa potongan ikan yang tidak terpakai

maupun pembungkus ikan yang tudak terpakai.

Evaluasi perubahan dampak dan upaya penanggulangan dampak pada

kegiatan pendaratan ikan mengalami berbagai penyempurnaan. Aspek

ketaatan hukum yang dilakukan adalah dengan mengacu pada Undang-

Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.

4).Pelelangan Ikan

a). Jenis Dampak : Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Dampak peningkatan pendapatan masyarakat diakibatkan adanya

aktivitas pelelang ikan yang melibatkan masyarakat. Ikan yang dilelang

kemudian dijual lagi oleh masyarakat kepada pebeli lainnya sehingga

III - 72

masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan ikan

tersebut.

b).Jenis Dampak : Perubahan Kualitas Air

Dampak perubahan kualitas air diakibatkan ceceran potongan ikan

maupun limbah cair yang timbul pada saat aktivitas pelelngan ikan. Selama

pelelangan lantai TPI biasanya banyak terdapat ceceran-ceceran potongan

tubuh ikan atau darah ikan sehingga diperlukan pembilasan terhadap lantai

TPI secara berkala. Setiap kali pembilasan diperlukan lebih kurang 0,5 – 1

m3, air hasil pembilasan ini dialirkan ke drainase yang ada.

c.).Jenis Dampak: Timbulan Limbah/Sampah

Aktivitas pelelangan ikan akan menimbulkan limbah dan sampah yang

berasal dari ikan-ikan yang tidak terjual. Limbah berupa cairan maupun

padatan dan sampah plastik pembungkus sering dibiarkan berceceran di

sekitar kegiatan pelelangan ikan.

d).Jenis Dampak: Sanitasi Lingkungan

Aktivitas pelelangan ikan yang melibatkan banyak orang dengan

interaksinya yang melibatkankan keberadaan ikan-ikan mengakibatkan

terjadinya penurunan kualitas sanitasi lingkungan.

Evaluasi perubahan dampak dan upaya penanggulangan dampak pada

kegiatan pelelangan ikan sudah dilakukan perbaikan dala implementasinya.

Aspek ketaatan hukum yang dilakukan adalah dengan mengacu pada

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan

Perikanan.

5). Kegiatan Pemeliharaan Pelabuhan

Kegiatan pemeliharaan fasilitas pelabuhan meliputi,antara lain:

pengontrolan laju sedimentasi, pengontrolan pencemaran laut, sungai/kali,

limbah darat dan limbah pelabuhan, domestik dari aktivitas pelabuhan.

Kegiatan pemeliharaan termasuk penyempurnaan fasilitas yang rusak karena

habis umur teknisnya, baik dalam bentuk rehabilitasi atau bangun baru.

a). Jenis Dampak : Sedimentasi

Sedimentasi yang terjadi sebagai akibat adanya bangunan untuk

aktivitas pelabuhan. Bangunan groin yang menjorok ke tengah laut

III - 73

menimbulkan halangan bagi sedimen yang datang dari aliran sungai sehingga

mengalami sedimentasi. Sedimentasi juga terjadi di kolam pelabuhan

sehingga kolam menjadi semakin dangkal.

b). Jenis Dampak: Kualitas Air

Perubahan kualitas air laut diakibatkan aktivitas pemeliharaan fasilitas

pelabuhan yang mengakibatkan adanya kekeruhan atau masukan material ke

dalam perairan.

Evaluasi perubahan dampak dan upaya penanggulangan dampak pada

kegiatan pemeliharaan pelabuhan terus dilakukan perbaikan. Aspek ketaatan

hukum yang dilakukan adalah dengan mengacu pada Undang-Undang No 45

Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.

3.2.2. Hasil Kajian Evaluasi Dampak Hasil kajian evaluasi dampak yang terjadi dari aktivitas di PPN Pengambengan Jembrana dapat diuraikan dalam Tabel 3.35 berikut.

III - 74

Tabel 3.35 Kajian Evaluasi Dampak Yang Terjadi

No Sumber Dampak

Jenis Dampak

Sifat Dampak

Efektivitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Usulan

Pengelolaan Lingkungan

Pemantauan Lingkungan

1 Penerimaan Tenaga Kerja

Kesempatan Kerja

+ Pada saat konsultasi publik masih diharapkan penerimaan kerja dari masyarakat setempat. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum efektif.

Memberikan perioritas kepada masyarakat setempat

Observasi, Wawancara

Pendapatan masyarakat

+ Pendapatan masyarakat masih memungkinkan untuk ditingkatkan apabila fasilitas dan pelayanan pelabuhan di tingkatkan mutunya. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum efektif.

Meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan pelabuhan

Observasi, Wawancara

Persepsi Masyarakat

+/- Masyarakat yang diterima sebagai karyawan merasakan manfaat sehingga menimbulkan persepsi positif. Namun yang belum diterima memberikan persepsi negatif. Efektivitas pengelolaan dan pemnatauan lingkungan perlu diefektifkan. Lama pembongkaran ikan, muatan termasuk juga sistem pengaturan sehingga tidak saling serobot Sarana parkir kendaraan pengangkut hasil ikan perlu dibangun sistem transportasi terutama limbah minyak ikan

Menyusun kesepakatan dengan aparat desa dan kecamatan terkait penerimaan tenaga kerja

Observasi, Wawancara

2 Kegiatan Kapal Ikan

Kualitas Udara

- Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu pada PP 41/1999 dan PerGub Bali No 16/2016

Pengukuran, Analisis Laboratorium

III - 75

No Sumber Dampak

Jenis Dampak

Sifat Dampak

Efektivitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Usulan

Pengelolaan Lingkungan

Pemantauan Lingkungan

Kualitas Air - Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu KepMenLH No 51/2004, PP No 82/2011,pergub Bali No 16/2016

Pengukuran, Analisis Laboratorium

Limbah/ Sampah

Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu UU No 18/2008 PerGub bali No 16/2016

Observasi, Wawancara

Biota Perairan

- Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.Sedang

Melakukan pengolahan limbah dan sampah agar tidak masuk ke badan air

Observasi, Wawancara

3 Pendaratan Ikan

Kualitas Air - Harus ada perbaikan terhadap alur kapal/perahu sehingga saat masuk dan tambatan (pembongkaran muatan ikan) dan bisa dipakai dan dimengerti oleh nelayan Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu KepMenLH No 51/2004, PP No 82/2011,pergub Bali No 16/2016

Pengukuran, Analisis Laboratorium

Limbah/ Sampah

- Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan

Mengacu UU No 18/2008 PerGub bali No 16/2016

Observasi, Wawancara

III - 76

No Sumber Dampak

Jenis Dampak

Sifat Dampak

Efektivitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Usulan

Pengelolaan Lingkungan

Pemantauan Lingkungan

program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

4 Pelelangan Ikan

Pendapatan Masyarakat

+ Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat (Community Development)

Observasi, Wawancara

Kualitas Air - Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu KepMenLH No 51/2004, PP No 82/2011,pergub Bali No 16/2016

Pengukuran, Analisis Laboratorium

Limbah/ Sampah

- Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu UU No 18/2008 PerGub bali No 16/2016

Observasi, Wawancara

Sanitasi Lingkungan

- Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Melakukan prosedur sanitasi lingkungan yang terpadu

Pengukuran, Analisis Laboratorium

5 Pemeliharaan Pelabuhan

Sedimentasi - Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Melakukan pemeliharaan rutin dengan pengerukan dan penataan kawasan

Observasi, Wawancara

III - 77

No Sumber Dampak

Jenis Dampak

Sifat Dampak

Efektivitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Usulan

Pengelolaan Lingkungan

Pemantauan Lingkungan

Kualitas Air - Belum ada program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sehingga perlu ditambahkan sebagai usulan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Mengacu KepMenLH No 51/2004, PP No 82/2011,pergub Bali No 16/2016

Pengukuran, Analisis Laboratorium

Keterangan : + = positif; - = negatif

III - 78

3.3.Kajian Evaluasi Dampak

Kajian evaluasi dampak dilakukan dalam rangka menentukan

(kuantifikasi) seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan

pemantauan lingkungan yang harus dilakukan untuk setiap dampak yang

terjadi.

Tabel 3.36 Evaluasi Dampak

No Jenis Dampak Sumber

Dampak

Hasil Evaluasi Dampak

1 Kesempatan

Kerja

Penerimaan

Tenaga Kerja

Jumlah pegawai operasional saat ini 84 orang. Dengan adanya pengembangan pelabuhan akan diperlukan tambahan pegawai operasional PPN pengambengan. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

2 Persepsi

Masyarakat

Penerimaan

Tenaga Kerja

Dalam konsultasi publik ada masyarakat yang memberikan pendapat negatif dan keras terhadap beberapa permasalahan yang dianggap bersumber dari pelabuhan. Opini seperti itu perlu ditangani dengan baik. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

3 Pendapatan

Masyarakat

Penerimaan

Tenaga Kerja

Pelelangan Ikan

Perkembangan pelabuhan di masa depan akan meningkatkan pelayanan kepelabuhan. Akan ada tambahan pendapatan yang dihasilkan. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

4 Kualitas Udara Kegiatan Kapal

Ikan

Akan terjadi peningkatan emisi gas buang dari aktivitas kapal yang semakin banyak di masa depan. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

5 Kualitas Air Kegiatan Kapal

Ikan

Pendaratan

Ikan

Pelelangan Ikan

Pemeliharaan

Pelabuhan

Polutan yang masuk ke perairan akan semakin banyak akibat perkembangan aktivitas dan jumlah kapal. Polutan yang masuk akan semakin bervariasi dan penyebarannya akan semakin luas. Dampak perlu dikelola dan dipantau

6 Limbah/

Sampah

Kegiatan Kapal

Ikan

Pendaratan

Ikan

Pelelangan Ikan

Limbah yang ditimbulkan akibat aktivitas kapal semakin banyak di masa yang akan datang karena fasilitas dan pelayanan pelabuhan semakin bervariasi. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

7 Sanitasi

Lingkungan

Pelelangan Ikan Adanya limbah dan sampah akan mendatangkan vektor penyakit seperti tikus,kecoa dan serangga lainnya.

III - 79

No Jenis Dampak Sumber

Dampak

Hasil Evaluasi Dampak

Limbah cair yang dihasilkan aktivitas pelelangan ikan cepat mengalami pembusukan. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

8 Biota Perairan Kegiatan Kapal

Ikan

Gangguan biota perairan diakibatkan kualitas air yang semakin buruk karena masuknya limbah/sampah ke kolam pelabuhan. Berbagai polutan tersebut terakumulasi sehingga mengganggu kehidupan biota perairan. Dampak perlu dikeloa dan dipantau

9 Sedimentasi Pemeliharaan

Pelabuhan

Keberadaan sedimen dari perairan sungai dan daerah laut sekitar pelabuhan mengakibatkan proses sedimentasi berlangsung terus menerus. Pemeliharaan pelabuhan harus rutin melakukan pengerukan dan penataan kawasan perairan Dampak perlu dikeloa dan dipantau

3.4.Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Berdasarkan hasil evaluasi dampak, maka perlu dilakukan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan untuk menurunkan akibat dari dampak negatif

serta meningkatkan dampak positif. Arahan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup yang dilakukan untuk dampak yang terjadi pada kegiatan

operasional PPN Pengambengan Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Jenis Dampak : Kesempatan Kerja

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1) Memprioritaskan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi rekanan

atau berusaha di PPN Pengambengan seperti rekanan dalam

pengadaan logistik kantor, logistik pelabuhan maupun logistik kapal

ikan.

2) Melakukan kerjasama dengan aparat Desa Pengambengan untuk

koordinasi dengan masyarakat setempat terhadap peluang usaha yang

dapat dimanfaatkan, seperti menata keberadaan warung-warung di

sekitar PPN Pengambengan.

III - 80

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara terhadap kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup yang dilakukan.

3.4.2.Jenis Dampak : Persepsi Masyarakat

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1) Dalam perekrutan tenaga kerja yang tidak memerlukan ketrampilan

khusus diwajibkan memprioritaskan calon tenaga kerja dari masyarakat

setempat. Tenaga kerja lokal yang terserap diperkirakan dapat

mencapai 75 %. Hal ini dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang

disiapkan oleh PPN Pengambengan .

2) Pada musim barat banyak nelayan yang tidak melaut sehingga

menuntut untuk dapat bekerja di PPN Pengambengan. Maka untuk itu

pekerja lokal dibentuk sub-sub kelompok untuk memudahkan

pengkoordinasian, pengawasan dan pembagian kerja.

3) Melakukan pelatihan singkat kepada tenaga kerja lokal maupun

pendatang tentang job description, garis kerja dan pertanggung

jawaban.

4) Mewajibkan kepada pihak ketiga yang diperkerjakan oleh PPN

Pengambengan agar melengkapi tenaga kerja dengan peralatan

keselamatan kerja.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Melakukan observasi dan wawancara terhadap kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup yang dilakukan.

2) Memantau kesepakatan yang telah dibuat terkait penerimaan tenaga

kerja.

3.4.3.Jenis Dampak:Pendapatan Masyarakat

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1) Mewadahi terbentuknya organisasi TKBM yang dapat berupa koperasi

atau kelompok TKBM sehingga dapat ditentukan tingkah upah untuk

setiap kali pembongkaran muatan kapal (pendaratan ikan),

2) Pembayaran upah kepada tenaga kerja sesuai dengan jadwal dan

minimal sesuai dengan UMR Kabupaten Jembrana.

3) Mengutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar untuk

berusaha di PPN Pengambengan seperti dalam penyediaan jasa

III - 81

transportasi pengangkutan ikan hasil pelelangan, pemenuhan logistik

kapal dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan manusia yang

beraktifitas di PPN Pengambengan.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara terhadap kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup yang dilakukan.

3.4.4.Jenis Dampak :Kualitas Udara

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1) Menerapkan peraturan yang mewajibkan setiap usaha yang melakukan

kegiatan pengolahan ikan membuat instalasi pengolahan air limbah

(IPAL) masing-masing.

2) Melakukan penghijauan di sekeliling lahan PPN Pengambengan

dengan pohon-pohon dan tanaman. Kondisi lahan di PPN

Pengambengan yang sebagian besar berupa pasir dan berangin

kencang dapat menyulitkan tumbuhnya tanaman, untuk itu diperlukan

pembuatan atau penyiapan media tumbuh bagi pohon atau tanaman

yang akan di tanam. Media tumbuh dapat dibuat dengan membuat bak-

bak berisi tanah dengan ketebalan 1 – 1, 5 m.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan pengukuran sampel lapangan, observasi dan wawancara

terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

3.4.5.Jenis Dampak :Kualitas Air

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1) Menyediakan drum tempat penampungan oli/minyak sisa dari kapal

sehingga tidak mencemari lingkungan.

2) Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) untuk

menampung sampah padat yang dihasilkan oleh kegiatan kapal ikan.

3) Mengurus dan membuat TPS Limbah B-3 sesuai peraturan yang

berlaku untuk penampungan sementara limbah B-3.

4) Menyediakan fasilitas MCK yang dilengkapi septic tank dengan sistem

rembesan.

III - 82

5) Membuat dan memelihara instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk

mengelola limbah cair terutama hasil pembilasan lantai TPI.

6) Mewajibkan kepada industri pengolahan ikan (fish processing) dan

industri penanganan ikan (fish handling) untuk membuat IPAL tersendiri

yang disesuaikan dengan kegiatan industri masing-masing.

7) Menyediakan sarana penampungan limbah (reception facilities) di areal

PPN Pengambengan mengacu pada Peraturan Menteri negara

Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah

Pelabuhan. Perlu juga diacu Marpol 73/78 terutama Annex I, dan Annex

II. Reception Facilities (RF) terdiri dari unit pengumpul limbah

cair/padat yang dapat berupa gerobak dorong, untuk limbah cair

berminyak gerobak dorong berbentuk tertutup atau dapat berupa drum-

drum bekas yang ditempatkan digerobak dorong, untuk sampah padat

dapat berupa tempat-tempat sampah plastik. Unit penampung

(storage) untuk limbah cair adalah tangki kapasitas 10 m3, sedangkan

untuk sampah dapat berupa TPS yang dibuat dari beton atau pasangan

batu bata.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan pengukuran sampel lapangan, observasi dan wawancara

terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

3.4.6.Jenis Dampak:Timbulan Limbah/ Sampah

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1) Mengoperasikan sistem 3 R dalam pengelolaan sampah

2) Menyiapkan tempat sampah yang memadai di setiap kawasan yang

banyak menghasilkan sampah.

3) Menyiapkan fasilitas untuk pembuatan kompos dari sampah organik

4) Menyiapkan instalasi pengolah sampah anorganik

5) Memberikan kesempatan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam

pemanfaatan kompos yang dihasilkan

6) Berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait yang memiliki

kewenangan di pengelolaan sampah.

7) Mengikuti ketentuan peraturan perundangan terkait pengolahan

sampah.

8) Bekerjasama dengan lembaga/pihak ketiga yang memiliki izin

pengolahan sampah.

III - 83

9) Membuat TPS Limbah B-3 dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang

memiliki izin pengolahan limbah B-3.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara terhadap kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup yang dilakukan.

3.4.7. Jenis Dampak : Sanitasi Lingkungan

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Menyiapkan klinik kesehatan dengan tenaga dokter dan pranata

kesehatan lainnya

2) Melakukan penyemprotan desinfektan, fogging, dan lainnya secara

rutin.

3) Menyebarkan bubuk abate pada daerah air yang tergenang

4) Melakukan pengolahan sampah secara baik dan benar

5) Membuat sarana MCK yang memadai bagi karyawan.

6) Pembuatan TPS Limbah B-3 sesuai peraturan yang berlaku dan

penanganan limbah B-3 sesuai PP 101 /2014

7) Melaksanakan program kebersihan secara rutin.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara terhadap kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup yang dilakukan.

3.2.4.8. Jenis Dampak : Biota Perairan

a.Arahan pengelolaan Lingkungan

1) Melakukan pengolahan limbah yang masuk kedalam perairan

sehingga effluennya sesuai baku mutu lingkungan

2) Bekerjasama dengan balai konservasi sumberdaya alam (BKSDA)

untuk melindungi biota perairan yang dilindungi.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan pengukuran sampel lapangan, observasi dan wawancara

terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

3.4.9.Jenis Dampak:Sedimentasi

a.Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

III - 84

1) Sedimentasi yang terjadi di alur pelayaran yang mungkin dapat

membahayakan kapal-kapal yang keluar masuk PPN Pengambengan

dikelola dengan melakukan pengerukan (maintenance dredging)

secara berkala. Untuk menentukan perlu tidaknya pengerukan maka

dilakukan pengukuran kedalaman perairan secara berkala atau bila

terdapat laporan dari awak kapal tentang kedalaman alur telah

meyulitkan kapal untuk berolah gerak;

2) Pada garis pantai yang maju ke arah laut akibat sedimentasi akan

terjadi pertambahan luas lahan daratan di sekitar PPN Pengambengan.

Berdasarkan peraturan, pertambahan lahan ini tergolong dalam tanah

timbul maka harus dibuatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sedangkan pada areal yang mengalami abrasi dikelola dengan

penguatan pantai berupa groin-groin.

b.Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan pengukuran sampel lapangan, observasi dan wawancara

terhadp.kegiatan peneolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

III - 85

IV- 1

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.1.1.1 Jenis Dampak : Kesempatan Kerja

a. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja. Selain

terbukanya kesempatan kerja, operasional PPN Pengambengan juga

memperbesar peluang bagi masyarakat sekitar membuka usaha warung

makan, warung kelontong, logistik nelayan dan sebagainya untuk memenuhi

kebutuhan para nelayan, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan awak

kendaraan pengangkut ikan yang semakin meningkat.

Diperkirakan kehadiran nelayan, TKBM, dan awak kendaraan angkutan

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kapal ikan. Adanya peluang

berusaha/peningkatan perekonomian lokal akan sangat memberikan manfaat

bagi masyarakat. akan melibatkan cukup banyak masyarakat sekitar.

b. Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan terhadap dampak adalah

jumlah masyarakat atau kelompok masyarakat yang menjadi rekanan atau

mendapat manfaat dari operasional PPN Pengambengan atau berusaha di

areal PPN Pengambengan dan sekitarnya sebesar > 75%.

c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Tujuan rencana pengelolaan lingkungan adalah mengoptimalkan manfaat

ekonomi yang dapat diperoleh oleh masyarakat sekitar akibat operasional

PPN Pengambengan.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Memprioritaskan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi rekanan

atau berusaha dan mendapatkan manfaat ekonomi di PPN

Pengambengan.

2) Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Pengambengan dan

Tegal Badeng Barat untuk memberikan informasi kepada masyarakat

setempat terhadap peluang usaha yang dapat dimanfaatkan, seperti

warung-warung, usaha jasa dan bisnis lainnya di sekitar PPN

Pengambengan.

IV- 2

3) Memberikan informasi tentang kebutuhan kerja bagi operasional PPN

Pengambengan sehingga masyarakat bisa mengikuti proses

penerimaan pegawai yang tersedia.

e. Lokasi Pengelolaan

Lokasi pengelolaan pada masyarakat Desa Pengambengan,Tegal Badeng

Barat dan sekitarnya.

f. Periode Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan selama periode operasional pelabuhan.

g. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan adalah tanggung jawab dari PPN Pengambengan.

h. Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan oleh PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana,

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait ( Khususnya

di bidang ketenagakerjaan dan usaha perdagangan).

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan

Kementerian Lingkungan Hidup RI.

4.1.1.2.Jenis Dampak:Persepsi Masyarakat

a. Sumber Dampak

Peluang kesempatan kerja terbentuk oleh kegiatan penerimaan tenaga

kerja operasional dan usaha-usaha lainnya di PPN Pengambengan

b. Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan terhadap dampak adalah adanya

persepsi masyarakat yang positif sebanyak >90 % dari jumlah responden.

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan rencana pengelolaan lingkungan adalah mengoptimalkan manfaat dari

operasional PPN Pengambengan yang dapat diperoleh masyarakat sekitar.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Dalam perekrutan tenaga kerja yang tidak memerlukan ketrampilan

khusus, seperti tenaga administrasi, petugas kebersihan, satpam,

pengawas kapal, dan tugas lapangan lainnya diwajibkan

IV- 3

memprioritaskan calon tenaga kerja dari masyarakat setempat. Tenaga

kerja lokal yang terserap diperkirakan dapat mencapai 75 %. Hal ini

dituangkan dalam surat kesepakatan PPN Pengambengan yang

diketahui oleh pemerintahan di Desa Pengambengan dan Desa Tegal

Badeng Barat.

2) Pada musim barat banyak nelayan yang tidak melaut sehingga menuntut

untuk dapat bekerja di PPN Pengambengan. Maka untuk itu pekerja

lokal dibentuk sub-sub kelompok untuk memudahkan pengkoordinasian,

pengawasan dan pembagian kerja.

3) Melakukan pelatihan singkat kepada tenaga kerja lokal maupun

pendatang tentang job description, garis kerja dan pertanggung jawaban.

4) Mewajibkan kepada pelaksana pekerjaan di PPN Pengambengan agar

melengkapi tenaga kerja dengan peralatan keselamatan kerja berupa

sepatu, weir pack, helm serta ear plug untuk yang bekerja di daerah

bising dan masker bagi yang bekerja di tempat yang berdebu.

5) Perlu dibangun Pelinggih Dewa Baruna sebagai Dewa Laut yang bisa

menjadi ikon di PPN Pengambengan agar persepsi masyarakat menjadi

lebih positif.

e. Lokasi Pengelolaan

Lokasi pengelolaan dampak kesempatan kerja pada penerimaan tenaga kerja

adalah di Desa Pengambengan ,dan Desa Tegal Badeng Barat Kecamatan

Negara, Kabupaten Jembrana.

f. Periode Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan dilaksanakan pada saat penerimaan tenaga kerja.

g. Biaya Pengelolaan Lingkungan

Biaya pengelolaan merupakan tanggung jawab dari PPN Pengambengan

yang dibebankan biaya operasional PPN Pengambengan.

h. Pelaksanaan Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan oleh otoritas PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait

(khususnya di bidang ketenagakerjaan).

3).Pelaporan

IV- 4

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

4.1.1.3.Jenis Dampak: Pendapatan Masyarakat

a. Sumber Dampak

Sumber dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja dan pelelangan ikan.

b. Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan terhadap dampak adalah tingkat upah

yang diterima oleh para perkerja terutama TKBM (tenaga kerja bongkar muat)

dan tingkat pendapatan yang didapat oleh masyarakat atau kelompok

masyarakat yang berperan dalam operasional PPN Pengambengan sama

atau lebih tinggi dari UMR regional.

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah untuk memaksimalkan dampak positif yang dapat

diterima oleh masyarakat sekitar.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan dilakukan :

1) Mewadahi terbentuknya organisasi TKBM yang dapat berupa koperasi

atau kelompok TKBM sehingga dapat ditentukan tingkah upah untuk

setiap kali pembongkaran muatan kapal (pendaratan ikan),

2) Pembayaran upah kepada tenaga kerja sesuai dengan jadwal dan

minimal sesuai dengan UMR Kabupaten Jembrana.

3) Mengutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar untuk

berusaha di PPN Pengambengan seperti dalam penyediaan jasa

transportasi pengangkutan ikan hasil pelelangan, pemenuhan logistik

kapal dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan manusia yang

beraktifitas di PPN Pengambengan.

e. Lokasi Pengelolaan

Pengelolaan lingkungan dilakukan di areal PPN Pengambengan dan Desa

Pengambengan.

f. Periode Pengelolaan

Pengelolaan pendapatan masyarakat dilakukan selama kegiatan operasi PPN

Pengambengan.

g. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan tanggung jawab PPN Pengambengan yang

dibebankan sebagai biaya rutin operasional PPN Pengambengan.

IV- 5

h. Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pelaksana pengelolaan pada tahap operasi adalah PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan

Kementerian Lingkungan Hidup RI.

4.1.1.4.Jenis Dampak: Kualitas Udara

a. Sumber Dampak

Sumber dampak ditimbulkan oleh kegiatan kapal ikan. Polutan udara berasal

dari hasil oksidasi limbah ikan dan kegiatan perikanan di sekitar PPN

Pengambengan terutama oleh kegiatan industri pengolahan ikan yang berada

di kawasan PPN Pengambengan.

b. Indikator Keberhasil Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan terhadap dampak adalah adalah tingkat

atau kadar parameter kualitas udara yang dibawah baku mutu lingkungan (Per

Gub Bali No 16/2016).

c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Tujuan rencana pengelolaan lingkungan adalah mencegah atau

meminimalisasi pencemaran udara.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah :

1) Menerapkan peraturan yang mewajibkan setiap usaha yang melakukan

kegiatan pengolahan ikan melakukan pengukuran emisi gas buang

agar sesuai dengan baku mutu lingkungan (Per Gub Bali No 16/2016).

2) Melakukan penghijauan di sekeliling lahan PPN Pengambengan

dengan pohon-pohon dan tanaman. Kondisi lahan di PPN

Pengambengan yang sebagian besar berupa pasir dan berangin

kencang dapat menyulitkan tumbuhnya tanaman, untuk itu diperlukan

pembuatan atau penyiapan media tumbuh bagi pohon atau tanaman

yang akan di tanam. Media tumbuh dapat dibuat dengan membuat bak-

bak berisi tanah dengan ketebalan 1 – 1, 5 m.

IV- 6

e. Lokasi Pengelolaan

Lokasi pengelolaan berada pada areal PPN Pengambengan dan sekitarnya.

f. Periode Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan pada periode operasional PPN Pengambengan.

g. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan beban operasional PPN Pengambengan.

h. Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pengelolaan dilakukan oleh PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

4.1.1.5.Jenis Dampak: Kualitas Air

a. Sumber Dampak

Sumber dampak penurunan kualitas air adalah kegiatan kapal ikan,

pendaratan ikan, pelelangan ikan, dan pemeliharaan pelabuhan. Polutan air

di sekitar perairan PPN Pengambengan adalah berasal dari aktifitas kapal-

kapal ikan/nelayan yang menghasilkan limbah padat dan limbah cair, buangan

limbah dari industri pengolahan ikan serta limbah rumah tangga. Limbah padat

dapat berupa potongan/sisa-sisa tubuh ikan, sedangkan limbah cair dapat

berupa ceceran darah ikan, lendir ikan/ubur-ubur, limbah cair berminyak yang

terdapat di palka kapal dan oli bekas.

b. Indikator Kdeberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan terhadap dampak adalah Kepmen LH no

51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Pelabuhan dan Per Gub Bali No

16/2016.

c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Tujuan rencana pengelolaan lingkungan adalah mencegah dan

meminimumkan dampak penurunan kualitas air.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah :

IV- 7

1) Menyediakan drum tempat penampungan oli/minyak sisa dari kapal

sehingga tidak mencemari lingkungan.

2) Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) untuk

menampung sampah padat yang dihasilkan oleh kegiatan kapal ikan.

3) Menyediakan fasilitas MCK yang dilengkapi septic tank dengan sistem

rembesan.

4) Membuat dan memelihara instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk

mengelola limbah cair terutama hasil pembilasan lantai TPI.

5) Mewajibkan kepada industri pengolahan ikan (fish processing) dan

industri penanganan ikan (fish handling) untuk membuat IPAL tersendiri

yang disesuaikan dengan kegiatan industri masing-masing.

6) Menyediakan sarana penampungan limbah (reception facilities) di areal

PPN Pengambengan mengacu pada Marpol 73/78 terutama Annex I,

dan Annex II. Reception Facilities (RF) terdiri dari unit pengumpul

limbah cair/padat yang dapat berupa gerobak dorong, untuk limbah cair

berminyak gerobak dorong berbentuk tertutup atau dapat berupa drum-

drum bekas yang ditempatkan digerobak dorong, untuk sampah padat

dapat berupa tempat-tempat sampah plastik. Unit penampung

(storage) untuk limbah cair adalah tangki kapasitas 10 m3, sedangkan

untuk sampah dapat berupa TPS yang dibuat dari beton atau pasangan

batu bata.

e. Lokasi Pengelolaan

Lokasi rencana pengelolaan lingkungan pada perairan sekitar PPN

Pengambengan, seperti:

1) Kolam pelabuhan dan area labuh;

2) Alur pelayaran;

3) Dermaga;

4) Fasilitas pengolahan limbah;

5) Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

f. Periode Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan selama beroperasinya PPN Pengambengan.

g. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan bagian dari operasional PPN Pengambengan.

h. Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan oleh PPN pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

IV- 8

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

4.1.1.6.Jenis Dampak:Timbulan Limbah/Sampah

a. Sumber Dampak

Sumber dampak peningkatan timbulan limbah/sampah kegiatan kapal

ikan, pendaratan ikan, dan pelelangan ikan. Produksi limbah/sampah di PPN

Pengambengan adalah berasal dari aktifitas kapal-kapal ikan/nelayan yang

menghasilkan limbah padat dari industri pengolahan ikan serta limbah rumah

tangga. Limbah padat dapat berupa potongan/sisa-sisa tubuh ikan,

sedangkan limbah cair dapat berupa ceceran darah ikan, lendir ikan/ubur-

ubur, limbah cair berminyak yang terdapat di palka kapal dan oli bekas.

b. Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan adalah dapat memenuhi ketentuan dalam

UU No 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan..

c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Tujuan rencana pengelolaan lingkungan adalah mencegah dan

meminimumkan dampak peningkatan timbulan sampah.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah :

1) Mengoperasikan sistem 3 R dalam pengelolaan sampah

2) Menyiapkan tempat sampah yang memadai di setiap kawasan yang

banyak menghasilkan sampah.

3) Menyiapkan fasilitas untuk pembuatan kompos dari sampah organik

4) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang memiliki izin dalam

pengolahan sampah anorganik sehingga dapat mengurangi

pencemaran yang terjadi di kawasan pelabuhan.

5) Memberikan kesempatan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam

pemanfaatan kompos yang dihasilkan

6) Berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait yang memiliki

kewenangan di pengelolaan sampah.

IV- 9

7) Mengikuti ketentuan peraturan perundangan terkait pengolahan

sampah.

8) Bekerjasama dengan lembaga/pihak ketiga yang memiliki izin

pengolahan sampah.

9) Membuat TPS Limbah B-3 dan kerjasama dengan lembaga pengolah

limbah B-3 yang memiliki perizinan lengkap.

e. Lokasi Pengelolaan

Lokasi rencana pengelolaan lingkungan di areal PPN Pengambengan,

seperti:

f. Periode Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan selama beroperasinya PPN Pengambengan.

g. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan bagian dari operasional PPN Pengambengan.

h. Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan oleh PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

4.1.1.7.Jenis Dampak:Perubahan Kualitas Sanitasi Lingkungan

a.Sumber Dampak

Sumber dampak kegiatan pelelangan ikan di PPN Pengambengan.

b.Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan adalah tidak ada verktor penyakit yang

berkeliaran. Lingkungan yang bersih,nyaman dan aman.

c.Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Tujuan rencana pengelolaan lingkungan adalah menciptakan kualitas sanitasi

lingkungan yang baik dan prima.

d.Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

IV- 10

Pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah :

1) Mengoperasikan klinik kesehatan lengkap dengan dokter dan

paramedis lainnya.

2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada pegawai dan

pelaku usaha di pelabuhan serta para nelayan dan masyarakat lainnya.

3) Menyiapkan program sanitasi lingkungan yang bisa diadopsi

masyarakat sekitar.

e.Lokasi Pengelolaan

Lokasi rencana pengelolaan lingkungan di areal PPN Pengambengan,

seperti:

f.Periode Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan selama beroperasinya PPN Pengambengan.

g.Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan bagian dari operasional PPN Pengambengan.

h.Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pengelolaan dilaksanakan oleh PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

4.1.1.8.Jenis Dampak: Gangguan Kehidupan Biota Perairan

a. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah kegiatan kapal ikan yang banyak beraktivitas di

kolam pelabuhan dan perairan laut Pengambengan.

b. Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan terhadap dampak adalah terjaganya

keragaman jenis dan kelimpahan jenis biota perairan di perairan laut

Pengambengan.

IV- 11

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah :

1. Menjaga keragaman jenis biota perairan

2. Meminimumkan dampak yang mengganggu biota perairan.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan dilakukan:

1) Menjaga agar limbah cair yang dibuang ke laut sudah sesuai dengan baku

mutu lingkungan.

2) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal ikan secara ketat agar

tidak mengotori perairan laut dengan limbah/sampah yang mengganggu

kehidupan biota perairan.

e. Lokasi Pengelolaan

Pengelolaan lingkungan dilakukan di perairan depan PPN Pengambengan.

f. Periode Pengelolaan

Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional PPN Pengambengan.

g. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan biaya pengembangan PPN Pengambengan

yang termasuk biaya Proyek Pengembangan PPN Pengambengan pada

tahap pengembangan, sedangkan pada tahap operasi (pasca

pengembangan) biaya pengelolaan dibebankan sebagai biaya operasional

PPN Pengambengan.

h. Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pelaksana pengelolaan adalah otoritas PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali,

4.1.1.9.Jenis Dampak: Sedimentasi

a.Sumber Dampak

Sumber dampak adalah kegiatan pemeliharaan pelabuhan. Fasilitas PPN

Pengambengan seperti groin dan bangunan breakwater yang dapat

menahan dan menghalangi gelombang dan arus laut menimbulkan juga

IV- 12

dampak berupa sedimentasi. Selanjutnya perubahan pada gelombang

menyebabkan perubahan pola arus dan garis pantai. Untuk kegiatan

kepelabuhanan, perubahan terhadap pola arus dan gelombang di luar kolam

pelabuhan tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan, namun terhadap pola

sedimentasi dan perubahan garis pantai sangat berpengaruh terhadap

kegiatan kepelabuhanan terutama terhadap keselamatan dan keamanan

kapal-kapal yang keluar masuk PPN Pengambengan.

b.Indikator Keberhasilan Pengelolaan

Indikator keberhasilan pengelolaan terhadap dampak adalah terjaganya

kedalaman kolam dan alur masuk serta perubahan garis pantai di sekitar

pelabuhan.

c.Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah :

1) Menjaga kedalaman kolam dan alur masuk kapal ;

2) Meminimumkan adanya dampak abrasi pantai.

d.Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan dilakukan:

1) Sedimentasi yang terjadi di alur pelayaran yang mungkin dapat

membahayakan kapal-kapal yang keluar masuk PPN Pengambengan

dikelola dengan melakukan pengerukan (maintenance dredging)

secara berkala. Untuk menentukan perlu tidaknya pengerukan maka

dilakukan pengukuran kedalaman perairan secara berkala atau bila

terdapat laporan dari awak kapal tentang kedalaman alur telah

meyulitkan kapal untuk berolah gerak;

2) Pada garis pantai yang maju ke arah laut akibat sedimentasi akan

terjadi pertambahan luas lahan daratan di sekitar PPN Pengambengan.

Berdasarkan peraturan, pertambahan lahan ini tergolong dalam tanah

timbul maka harus dibuatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sedangkan pada areal yang mengalami abrasi dikelola dengan

penguatan pantai berupa groin-groin.

3) Perlu kerjasama (diusulkan) program pengelolaan terhadap abrasi

yang terjadi dengan instansi teknis terkait seperti Balai Wilayah Sungai

Bali-Penida Kementerian PU RI agar dapat mengurangi abrasi pantai

di wilayah Pengambengan dan sekitarnya.Sedangkan sarana lainnya

seperti jalan masuk dapat diusulkan melalui program Dinas PU.

e.Lokasi Pengelolaan

Pengelolaan lingkungan dilakukan di perairan depan PPN Pengambengan.

IV- 13

f.Periode Pengelolaan

Pengelolaan sedimentasi dilakukan selama kegiatan pembangunan

breakwater dan dilanjutkan terus selama operasional PPN Pengambengan.

g.Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan dibebankan sebagai biaya operasional PPN

Pengambengan.

h.Institusi Pengelolaan

1).Pelaksana Pengelolaan

Pelaksana pengelolaan adalah otoritas PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pengelolaan

Pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Instansi Teknis Terkait.

3).Pelaporan

Laporan pelaksanaan pengelolaan ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali,

4.2.SARAN

4.2.1. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

4.2.1.1 Jenis Dampak :Kesempatan Kerja

a. Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah tingkat penyerapan tenaga kerja

di lingkungan operasional PPN Pengambengan.

b. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja di PPN

Pengambengan.

c. Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau

1) Persentase tenaga kerja yang berasal dari Desa Pengambengan,Desa

Tegal Badeng Barat dan sekitarnya;

2) Peluang berusaha yang tersedia terutama untuk masyarakat lokal.

d. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan rencana pemantauan lingkungan adalah memantau pelaksanaan

perekrutan tenaga kerja yang memprioritaskan masyarakat setempat dan

mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul akibat rekrutmen

tenaga kerja.

IV- 14

e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Metode pemantauan kesempatan kerja dilakukan dengan metode

survey/wawancara dan observasi. Data-data tentang tenaga kerja dapat

dikumpulkan dari bagian personalia PPN Pengambengan. Metode analisis

kesempatan kerja adalah dengan cara menghitung peningkatan jumlah

tenaga kerja lokal yang terserap dalam tahap operasional PPN

Pengambengan.

2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan tenaga kerja adalah kantor atau bagian personalia

kantor PPN Pengambengan.

f. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan pada saat perekrutan tenaga kerja pada tahap

operasional PPN Pengambengan, dengan kekerapan tiga bulan sekali.

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Pelaksana Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh kantor PPN Pengambengan.

2) Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Bali dan Kantor Desa Pengambengan dan Tegal Badeng Barat.

3) Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.2.Jenis Dampak:Persepsi Masyarakat

a. Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah persepsi masyarakat di dan

sekitar PPN Pengambengan.

b. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat di

sekitar PPN Pengambengan.

c. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau adalah sikap dam opini

masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja pada tahap operasional.

IV- 15

d. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan

Tujuan pemantauan lingkungan adalah untuk mengetahui sikap dan opini

masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja dan aktivitas operasional PPN

Pengambengan.

e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan lingkungan dilakukan dengan metode observasi dan

survei/wawancara.

2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan pada masyarakat Desa Pengambengan dan Desa

Tegal Bandeng Barat dan sekitarnya.

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan selama periode operasional pelabuhan dengan

kekerapan sekali dalam setahun.

f. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Pelaksana Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh kantor PPN Pengambengan.

2) Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Kantor Desa

Pengambengan.

3) Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.3.Jenis Dampak :Pendapatan Masyarakat

a.Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah pendapatan masyarakat di dan

sekitar PPN Pengambengan.

b.Sumber Dampak

Sumber dampak adalah aktivitas operasional PPN Pengambengan.

c.Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau adalah tingkat pendapatan

masyarakat yang berusaha maupun yang bekerja sebagai tenaga kerja pada

tahap operasional.

IV- 16

d.Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan

Tujuan pemantauan lingkungan adalah untuk mengetahui besarnya manfaat

secara ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar PPN

Pengambengan.

e.Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan lingkungan dilakukan dengan metode observasi dan survei.

Observasi dilakukan dengan pengamatan lapangan, sedangkan survei

dilakukan dengan mewawancarai (interview) masyarakat setempat

mengenai peningkatan pendapatannya akibat bekerja dan berusaha di

lingkungan operasional PPN Pengambengan.

2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan pada masyarakat Desa Pengambengan dan

sekitarnya.

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan selama periode operasional pelabuhan dengan

kekerapan sekali dalam setahun.

f.Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Pelaksana Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh kantor PPN Pengambengan.

2) Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Kantor Desa

Pengambengan.

3)Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.4.Jenis Dampak:Kualitas Udara

a. Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah kualitas udara di sekitar tapak

kegiatan PPN Pengambengan.

b. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah hasil oksidasi dari limbah yang menghasilkan bau

khas ikan busuk dan aktivitas pelabuhan lainnya.

IV- 17

c. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau adalah penurunan kualitas

udara mengacu pada baku mutu lingkungan (PerGub Bali No 16/2016).

d. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan pemantauan adalah memantau efektifitas pelaksanaan

pengelolaan lingkungan dalam mencegah/meminimumkan timbulnya

dampak kebauan.

e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Metode pemantauan kualitas udara dilakukan dengan metode sampling

mengggunakan peralatan sampling kualitas udara.

2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan adalah pada areal PPN Pengambengan.

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Waktu pemantauan setiap 6 bulan selama tahap operasi.

f. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Pelaksana Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh kantor PPN Pengambengan.

2).Pengawas pemantauan

Pengawas pemantauan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Kantor Desa

Pengambengan.

3).Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.5.Jenis Dampak:Kualitas Air

a. Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah kualitas air laut di sekitar PPN

Pengambengan. Parameter yang menjadi indikator dampak adalah BOD,

COD, kekeruhan, TSS, minyak dan lemak.

b. Sumber Dampak

Sumber dampak terhadap kualitas air laut adalah kegiatan kapal, pendaratan

ikan dan masuknya limbah ke perairan.

IV- 18

c. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter yang dipantau adalah PP No.19/1999 tentang Pengendalian

Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Kepmen LH no 51/2004, Per Gub

Bali No 16/2016. Baku mutu tersebut adalah kekeruhan < 30 mg/l, TSS < 80

mg/l, BOD < 45 mg/l, COD < 80 mg/l, minyak dan lemak < 5 mg/l.

d. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan pemantauan dampak penurunan kualitas air laut adalah untuk

melihat tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan.

e. Metode Pemantauan

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan kualitas air laut dilakukan dengan metode sampling.

Sampling dilakukan dengan mengambil contoh air laut dengan tata cara

sesuai SNI. Contoh air yang telah diberi perlakuan dan pengawetan segera

dianalisis parameter yang telah ditentukan. Metode analisis contoh air

disesuaikan dengan KEPMEN. KLH No.51/2004.

Metode analisis contoh air disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1. Metode Analisis Contoh Air

No Parameter Satuan Analisis Keterangan

1. pH - pH meter atau lakmus In situ

2. Minyak mg/l Analisis dengan Metode Ekstraksi Freon

Laboratorium

3. BOD5 mg/l Diinkubasi pada suhu 200C selama 5 hari,diukur nilai DO5-nya

Laboratorium

4. COD mg/l Titrimetrik dengan indikator K2Cr2O7

Laboratorium

5. Suhu 0C Pemuaian In Situ

6. Lapisan Minyak - Visual In Situ

7. Kekeruhan mg/l Nefelometrik Laboratorium

8. TSS/TDS mg/l Gravimetrik Laboratorium Sumber: Kep.Men. KLH No.51/2004

IV- 19

2.Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi rencana pemantauan lingkungan pada perairan sekitar PPN

Pengambengan, dengan jumlah titik sampling adalah 3 titik yang mewakili

kualitas air laut di kolam pelabuhan ( 08o 23.098 LS – 114o 34.467 BT);

perairan di dekat bangunan breakwater (08o 24,055 LS – 114o 33.326 BT),

dan di perairan laut Pengambengan (08o 24.066 LS – 114o 33.654 BT).

3.Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan sekali dalam tiga bulan sesuai dengan

perkembangan musim selama periode operasi PPN Pengambengan.

f. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1). Pelaksana Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh kantor PPN Pengambengan.

2). Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan Kementerian

Lingkungan Hidup.

3). Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.6.Jenis Dampak:Timbulan Limbah/Sampah

a. Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah jumlah dan jenis

limbah/sampah yang dihasilkan pada tahap operasional PPN

Pengambengan.

b. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah operasional PPN Pengambengan

c. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau meliputi lokasi timbulan

limbah/sampah,jumlah dan jenis limbah/sampah.

IV- 20

d. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan pemantauan adalah untuk mengevaluasi program pengelolaan

limbah dan persampahan di PPN Pengambengan.

e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan dilakukan dengan metode survei dan observasi.

2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup;

Pemantauan dilakukan di areal PPN Pengambengan;

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan;

Pemantauan dilakukan selama kegiatan operasional PPN

Pengambengan.

f. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Pelaksana Pemantauan

Pelaksana pemantauan adalah staf PPN pengambengan. Anggaran biaya

pemantauan dibebankan sebagai biaya operasional PPN Pengambengan.

2) Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

3) Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali.

4.2.7.Jenis Dampak:Sanitasi Lingkungan

a. Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah kualitas sanitasi lingkungan

di PPN Pengambengan.

b. Sumber Dampak

Sumber dampak adalah operasional PPN pengambengan.

c. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau adalah keberadaan vektor

penyakit, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, keandalan fasilitas

kesehatan.

d. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan pemantauan adalah untuk mengevaluasi kualitas sanitasi

lingkungan PPN Pengambengan.

IV- 21

e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1).Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan dilakukan dengan metode survei dan observasi kualitas

sanitasi lingkungan.

2).Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup;

Pemantauan dilakukan di PPN Pengambengan dan kawasan sekitarnya;

3).Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan;

Pemantauan dilakukan secara rutin setiap enam bulan.

f. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1) Pelaksana Pemantauan

Pelaksana pemantauan adalah PPN Pengambengan, sedangkan biaya

pemantauan dibebankan sebagai biaya operasional PPN Pengambengan.

2) Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta dan instansi teknis

terkait.

3) Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.8.Jenis Dampak:Gangguan Kehidupan Biota Perairan

a.Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah biota perairan di perairan

Pengambengan.

b.Sumber Dampak

Sumber dampak adalah operasional PPN Pengambengan.

c.Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau keberadaan biota perairan

(benthos, ikan, dan plankton)

d.Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan pemantauan adalah untuk mengetahui kondisi kehidupan biota

perairan di perairan Pengambengan.

e.Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1).Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan dilakukan dengan metode survei dan pengukuran

keragaman jenis biota perairan;

2).Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup;

IV- 22

Lokasi rencana pemantauan lingkungan pada perairan sekitar PPN

Pengambengan, dengan jumlah titik sampling adalah 3 titik yang mewakili

kondisi di kolam pelabuhan ( 08o 23.098 LS – 114o 34.467 BT); perairan

di dekat bangunan breakwater (08o 24,055 LS – 114o 33.326 BT), dan di

perairan laut Pengambengan (08o 24.066 LS – 114o 33.654 BT).

3).Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan;

Pemantauan dilakukan secara rutin setiap enam bulan.

f.Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1).Pelaksana Pemantauan

Pelaksana pemantauan adalah PPN Pengambengan, sedangkan biaya

pemantauan dibebankan sebagai biaya operasional PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta dan instansi teknis

terkait.

3).Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

4.2.9.Jenis Dampak:Sedimentasi

a.Dampak yang Dipantau

Komponen lingkungan yang dipantau adalah tingkat sedimentasi di

kawasan pantai Pengambengan.

b.Sumber Dampak

Sumber dampak adalah fasilitas pelabuhan di PPN pengambengan.

c.Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau

Parameter lingkungan hidup yang dipantau dari proses yang terjadi yaitu

dilihat pada tingkat sedimentasi dan perubahan garis pantai.

d.Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Tujuan pemantauan adalah untuk mengevaluasi perilaku sedimentasi di

kawasan perairan pantai Pengambengan.

e.Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

1).Metode pengumpulan dan analisis data

Pemantauan dilakukan dengan metode survei yaitu dengan melakukan

pengukuran kedalaman perairan. Pemantauan terhadap perubahan garis

IV- 23

pantai dilakukan dengan membuat patok sebagai titik ikat yang kemudian

digunakan sebagai dasar atau acuan dari perubahan garis pantai;

2).Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup;

Pemantauan dilakukan di perairan depan operasional PPN

Pengambengan;

3).Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan;

Pemantauan dilakukan secara rutin setiap enam bulan.

f.Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

1).Pelaksana Pemantauan

Pelaksana pemantauan adalah PPN Pengambengan, sedangkan biaya

pemantauan dibebankan sebagai biaya operasional PPN Pengambengan.

2).Pengawas Pemantauan

Pengawas pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta dan instansi teknis

terkait.

3).Pelaporan Pemantauan

Pelaporan Pemantauan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jembrana, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan Kementerian

Lingkungan Hidup RI.

1

DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik, Kabupaten Jembrana Dalam Angka Tahun 2016.

Biro Pusat Statistik, Kecamatan Negara dalam Angka Tahun 2016

Canter L.W. 1996 Enviromental Impact Assessment. Mc. Graw Hill Inc. New York.

Husin, Y.A. 1987. Dampak Terhadap Kualitas Air. BKLH-MISETA

IPB. Bogor.

Kementerian Pekerjaan Umum RI, Zona Gempa di Indonesia Tahun 2010.

Koentjaraningrat. 2002. Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Krebs, C.J. 1989. Ecological Methodology. Harper & Row

Publishing. New York. Lee, J. 1985. The Environment, Public Health and Human Ecology;

Consideration for Economic Development. World Bank Publ, John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.

McNeely, R.N. V.P. Neimanis and L. Dwyer. 1979 Water Quality

Sourcebook, A Guide toWater Quality. Directorate, Water Quality Branch, Otawa, Canada.

Munir, Moch. 1996. Geologi dan Mineralogi Tanah. Pustaka Jaya. Jakarta. Odum, E.P. 1971. Fundamentals of Ecology. Third Edition. WB Sounder

Company, Phladelphia, London, Toronto. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan

Arsitektur Bangunan Gedung.

2

Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016, tentang Baku Mutu Lingkungan

dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang syrat-syarat

dan Pengawasan Kualitas Air

Peraturan Menteri Negara LH Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Purbo-Hadiwidjojo, M.M., H. Samodra, dan T.C. Amin 1998. Peta Geologi

Lembar Bali, Nusatenggara. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Geologi. Bandung

Shannon, C.E. & W. Weaner. 1963. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illionis Press.

Stern. A.C., R.W. Bouble D.L. Fok. 1984. Fundamental of Air Pollution.

Second Edition. Academic Press Inc. New York. Sumarwoto, O. 1990. Analisis Dampak Lingkungan. Gajah Mada

University Press, Yogyakarta. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup