Hak dan Kewajiban Warga Negara TerhadapHukum

Dosen Pembimbing: Bambang Santoso

Disusun Oleh :

AdeYuniar Irmayanti 2014051938Agus Karyanto 2014055989Bayu Barjah 2014053925Dimas Agung P. 2014055248Herni Noviyana 2014052328Lila Nurchairani 2014054858Muhammad Sidik 2014054869Nurul Nadia Putri 2014055774Rama Rian S. 2014054721Rizka Cahya Indri K. 2014054706Saptana Dasa Kartika 2014055898Syifa Lisani Syahsiah O. 2014052669

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S-1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PAMULANG

Jl.Surya Kencana No.1 Pamulang – Tangerang

Selatan

Telp/Fax: 021.741 2566 – 7470985 | http :

//www.unpam.ac.id

2014

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kami,

sehingga laporan hasil makalah ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan

kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya,

para sahabatnya, dan para pengikut ajarannya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada dosen

pembimbing yang telah memberikan arahan kepada kami,

sehingga laporan hasil makalah ini dapat

terselesaikan.

Demi tersusunnya hasil karya yang lebih baik maka

kami bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat

membangun dari pembaca.

Akhirnya, dengan terselesaikannya makalah ini,

semoga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan

menjadi amal ibadah yang baik bagi kami. Aamiin.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Pamulang, 10 Januari

2015

Penulis

i

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR.............................................iDAFTAR ISI................................................ii

BAB I......................................................1

1.1 LATAR BELAKANG...................................11.2 RUMUSAN MASALAH..................................21.3 TUJUAN PENULISAN.................................2BAB II.....................................................3

2.1 PENGERTIAN HAK, KEWAJIBAN, DAN WARGA NEGARA......32.2 HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA ATAU PEMERINTAH.........72.3 MENGENAI PASAL 27 AYAT 2 UUD 1945................82.4 HUKUM DAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA.............102.5 SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA......................12BAB III...................................................15

3.1 KESIMPULAN......................................153.2 SARAN...........................................16DAFTAR PUSTAKA............................................17

ii

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latar belakang penulisan makalah ini untuk

menjelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu hal

yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik

harus dijalankan dengan seimbang . Hak merupakan segala

sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh

individu sebagai anggota warga negara sejak masih

berada dalam kandungan , sedangkan kewajiban merupakan

suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam

melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna

mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan

pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban

tidak berjalan secara seimbang dalam praktik

kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan yang

akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan

kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat ,

berbangsa , maupun bernegara.

Sedangkan hukum merupakan pedoman bagi suatu

Bangsa/Negara. Dengan adanya hukum menjadi dasar

kehidupan merupakan peran penting, Jika tidak ada hukum

penguasa bebas dan rakyat menderita.

1

Dengan dibuatnya makalah ini semoga bisa menambah

wawasan pembaca mengenai Hak dan Kewajiban Warga

Negara Terhadap Hukum. Juga agar pembaca memahami makna

Hukum di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada makalah dtitujukan untuk

merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada

pembahasan dalam makalah . Ada pun rumusan masalah yang

akan dibahas dalam makalah , sebagai berikut :

a. Pengertian Hak, Kewajiban, dan Warga Negara

b. Siapakah yang berhak menjadi warga Negara

Indonesia

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

d. Makna Hukum dan Sumber Hukum di Indonesia

e. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan

2

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dalam makalah ditujukan untuk

mencari tujuan dari dibahasnya pembahasan atas rumusan

masalah dalam makalah . Ada pun tujuan penulisan

makalah , sebagai berikut :

a. Memahami pengertian akan hak dan kewajiban warga

negara.

b. Memahami siapa – siapa saja yang memiliki hak

menjadi warga negara Indonesia.

c. Mengetahui tentang apa saja yang menjadi Hak dan

Kewajiban sebagai warga Indonesia.

d. Mengerti tentang sumber sumber hukum di indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

3

2.1 PENGERTIAN HAK, KEWAJIBAN, DAN WARGA

NEGARA

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak

untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga

negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada

umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui

pertanggungjawaban atas kewajiban .

Contoh Hak Warga Negara Indonesia :

a) Setiap warga negara berhak mendapatkan

perlindungan hukum.

b) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak.

c) Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama

di mata hukum dan di dalam pemerintahan.

d) Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk

dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-

masing yang dipercayai.

e) Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan

dan pengajaran.

f) Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah

negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan

musuh.

g) Setiap warga negara memiliki hak sama dalam

kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan

pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-

undang yang berlaku.

4

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap

sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk

dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga

negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk

didapat .Kewajiban pada umumnya mengarah pada

suatu keharusan atau kewajiban bagi individu

dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga

negara guna mendapat pengakuan akan hak yang

sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut .

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia :

a) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk

berperan serta dalam membela, mempertahankan

kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.

b)  Setiap warga negara wajib membayar pajak dan

retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah daerah (pemda).

c) Setiap warga negara wajib mentaati serta

menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan

pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan

dengan sebaik-baiknya.

d) Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan

patuh terhadap segala hukum yang berlaku di

wilayah negara Indonesia.

e) Setiap warga negara wajib turut serta dalam

pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa

5

kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih

baik

Kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 :

Membayar pajak.

 Membela pertahanan dan keamanan.

Menghormati hak asasi.

Menjunjung hukum dan pemerintahan.

Ikut serta membela negara.

Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.

Wajib mengikuti pendidikan dasar

Berikut adalah isi dari pasal yang menyatakan HAK dan

KEWAJIBAN warga Negara dalam UUD 1945 :

Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan  dengan undang-

undang  sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat –

syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dgn

undang-undang.

Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan

kedudukan nya didalam hukum dan pemerintahan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

6

Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan dan

sebagainya ditetapkan dgn undang-undang.

Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara

untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2

mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU.

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat

diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui

Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk

menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi

syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh

peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan

mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam

wilayah negara itu.

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (2002) adalah sebuah penduduk sebuah

negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat

kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban

dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Sedangkan menurut Dr. A.S. Hikam (2000), adalah

anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu

sendiri.

Beberapa pengertian tentang warganegara juga

diatur oleh UUD 1945, pasal 26 menyatakan : “ warga

negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain

yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.

7

Pasal 1 UU No. 22/1958, dan UU Np. 12/2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa

warga negara RI adalah orang yang berdasarkan

perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian

dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17

Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.

Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung

dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu

negara. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi

anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan

oleh UU yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum

negara menentukan siapa yang menjadi warga negara,

maka negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di

wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak

kembali sebagaimana diatur pasal 28 E ayat (1) UUD

1945.

Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang

tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikian

menjadi :

a.Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga

negara.

b.Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal

dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa

8

(surat ijin untuk memasuki suatu negara dan

tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat

suatu negara yang dituju) yang diberikan negara

melalui kantor imigrasi.

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi

warga negara, digunakan 2 kriterium,yaitu :

Kriterium kelahiran

Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi

menjadi 2, yaitu:

a.Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau

disebut pula Ius Sanguinis. Di dalam asas ini,

seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara

berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di

manapun ia dilahirkan.

b.Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran

atau Ius Soli. Di dalam asas ini, seseorang

memperoleh kewarganeraannya berdasarkan negara

tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang

tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.

Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan

secara bersama dengan mengutamakan salah satu,

tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara

Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan

terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride)

atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali

(a-patride). Berhubungan dengan itu, maka untuk

9

menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2

stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di

atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.

Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam:

Hak Opsi, ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan

(pelaksanaan stelsel aktif).

Hak Reputasi, ialah hak untuk menolak

kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).

Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu

proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-

syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain

2.2 HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA ATAU PEMERINTAH

Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa

yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau

pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan

kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan

nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD

1945.

1. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi :

a) Menciptakan peraturan dan UU untuk ketertiban dan

keamanan.

b) Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai

hajat hidup orang banyak.

c) Memaksa warga negara taat akan hukum yang

berlaku.

10

2. Kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 :

a) Melindungi wilayah dan warga negara.

b) Memajukan kesejahteraan umum.

c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan perdamaian abadidan keadilan sosial.

e) Menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama

f) Membiayai pendidikan dasar.

g) Menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

h) Memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 %

dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.

i) Memajukan pendidikan dan kebudayaan.

j) Mengembangkan sistem jaminan sosial.

k) Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai

kebudayaan nasional.

l) Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi

negara dan menguasai hidup orang banyak

m) Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi

kemakmuran rakyat.

n) Memelihara fakir miskin.

o) Mengembangkan sistem jaminan sosial.

p) Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan

publik yang layak.

2.3 MENGENAI PASAL 27 AYAT 2 UUD 1945

11

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan

bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara

berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang

layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan

bernegara .

Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang

dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan

digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak .

Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan

dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti :

pangan , sandang , dan papan .

Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya

angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan

kewajiban . Disisi lain , masih terdapat pula hak yang

kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah

dilakukan . Kedua hal tersebut merupakan pemicu

terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan

pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban

yang tak kunjung dilaksanakan .

Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi

dengan kewajiban , pada umumnya disebabkan oleh adanya

sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang

pekerjaan . Sifat malas tersebut dapat menghambat

individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih

produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya

12

penghidupan yang layak , sedangkan kurangnya kemampuan

memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang

menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah

tingkat kehidupan yang lebih layak .

Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanaan

kewajiban yang telah dilakukan , pada umumnya

disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak

pemerintah maupun swasta atas upah yang tidak sesuai

dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan .

Hal tersebut , dapat memicu gejolak masyarakat

atas terjadinya ketimpangan akan hak dengan kewajiban .

Gejolak masyarakat timbul akibat adanya rasa

ketidakpuasan terhadap ketimpangan tersebut yang

menyebabkan timbulnya berbagai demo hingga mogok kerja

. Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak

perlu dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan .

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 “ Tiap - tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan “ . Bunyi ayat pasal tersebut secara

teori telah dijelaskan dalam UUD 1945 , namun secara

praktik belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akan

pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik . Hal

tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat

pengangguran dan warga negara dengan tingkat kehidupan

yang kurang layak . Pengangguran dapat disebabkan oleh

berbagai macam hal , terutama tingkat pendidikan dan

kemampuan . Hal tersebut merupakan pemicu terbesar dari

13

tingginya tingkat pengangguran . Tingginya angka

tingkat pengangguran menyebabkan terjadinya

ketidakefisienan terhadap kegiatan produksi yang

mengakibatkan semakin jauhnya tingkat kehidupan yang

layak bagi warga negara .

Disisi lain , tingkat kehidupan yang kurang layak

dapat disebabkan oleh sifat malas dari warga negara

tersebut yang tidak ingin mencoba merubah tingkat

kehidupannya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya .

Pada umumnya , warga negara demikian terfokus untuk

menunggu uluran tangan dari individu lain maupun

pemerintah , tanpa melakukan suatu usaha sebagai

kewajiban untuk memenuhi hak penghidupan yang layak .

2.4 HUKUM DAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Hukum adalah Aturan – aturan yang mengandung

pertimbangan kesusilaan yang dibuat pemerintah /

penguasa negara guna menjadi pedoman untuk masyarakat.

Unsur Hukum :

Aturan tentang tingkah laku masyarakat

Berisi larangan

Bersifat memaksa

Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara

lain :

Undang-Undang Dasar 1945

14

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan

hukum dasar tertulis yang mengatur masalah

kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan

lainnya.

Ketetapan MPR

Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis

Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang

Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan

istilah menetapkan tersebut maka orang

berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk

oleh MPR disebut Ketetapan MPR.

- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti

undang-undang

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

a. undang-undang dalam arti materiel : peraturan

yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. undang-undang dalam arti formal : keputusan

tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai

sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1)

dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk

oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada

presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan

15

Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-

undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti

tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan

Pemerintah sebelum ada undang-undangnya,

sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku

efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

Keputusan Presiden

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai

salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959

berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang

ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden

untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian

melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan

Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu

bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD

1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang

bersifat khusus (einmalig) adalah untuk

melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat

garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan

Peraturan Pemerintah.

- Peraturan pelaksana lainnya

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya

adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi

Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas

16

berdasarkan dan bersumber pada peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Convention (Konvensi Ketatanegaraan)

Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan

ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang

sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek

ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai

kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang,

karena diterima dan dijalankan, bahkan sering

kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser

peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Traktat

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang

diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati

praktek perjanjian internasional bebrapa negara

ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni

perundingan (negotiation), penandatanganan

(signature), dan pengesahan (ratification).

Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua

tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan

penandatanganan (signature).

  

Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Presiden dan Wakil Presiden

17

3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6. Mahkamah Agung (MA)

2.5 SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam

UUD 1945 beserta Penjelasannya yaitu :

a.Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas

Hukum (rechtsstaat);

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan

belaka (Machtsstaat).

Mengandung arti bahwa negara, termasuk di

dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara

yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan

apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b.Sistem Konstitusional, yang berarti bahwa

pemerintahan berdasar atas sistem Konstitusi

(Hukum Dasar); jadi tidak bersifat kekuasaan

yang tidak terbatas (absolutismus);

Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara

pengendalian pemerintahan dibatasi oleh

ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan

sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan

18

hukum lain yang merupakan produk

konstitusional, seperti garis besar haluan

negara, undang-undang dan sebagainya.

c.Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di

tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan,

bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, MPR

mempunyai tugas dan wewenang yang sangat

menentukan jalnnya negara dan bangsa, yaitu

berupa :

- menetapkan undang-undang dasar;

- menetapkan garis-garis besar dari haluan

negara;

- mengangkat presiden dan wakil presiden

d.Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara

yang tertinggi di bawah MPR;

Penjelasan UUD 1945 menyatakan :

"Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat,

presiden ialah penyelenggara pemerintah negara

yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan

negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di

tangan presiden (concentration of power and

responsibility upon the President". Oleh karena

itu presiden adalah mandataris MPR, presidenlah

yang memegang tanggung jawab atas jalnnya

19

pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan

tanggung jawab itu adalah kepada MPR bukan

kepada badan lain.

e.Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR);

Menurut sistem pemerintahan, presiden tidak

bertanggung jawab kepada DPR tetapi presiden

bekerja sama dengan dewan. Dalam hal pembuatan

undang-undang dan menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara presiden harus

mendapatkan persetujuan DPR.

f.Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri

Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR;

Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri

negara sepenuhnya wewenang presiden. Menteri-

menteri bertanggungjawab kepada presiden.

g.Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas,

karena Kepala Negara harus bertanggung jawab

kepada MPR dan kecuali itu ia harus

memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR;

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan :

"Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan

"diktator", artinya kekuasaan tidak tak

terbatas. Kunci sistem ini bahwa kekuasaan

presiden tidak tak terbatas ditekankan lagi

20

dalam kunci sistem yang ke 2 sistem

Pemerintahan Konstitusional, bukan bersifat

absolut dengan menunjukkan fungsi/peranan DPR

dan fungsi/peranan para menteri, yang dapat

mencegah kemungkinan kemerosotan pemerintahan

di tangan presiden ke arah kekuasaan mutlak

(absolutisme).

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

21

Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan

mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota

warga negara sejak masih berada didalam kandungan ,

sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau

kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran

sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan

akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban

tersebut . Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang

terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus

dijalankan dengan seimbang .

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan

bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara

berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang

layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan

bernegara . Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang

dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan

digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak .

Sedangkan hukum ialah Aturan – aturan yang

mengandung pertimbangan kesusilaan yang dibuat

pemerintah / penguasa negara guna menjadi pedoman untuk

masyarakat.

Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia,

diantaranya UUD 1945; Ketetapan MPR; Peraturan

Pemerintah; Keputusan Presiden; Convention; dan

Traktat. Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945, yaitu

22

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden dan

Wakil Presiden; Dewan Pertimbangan Agung (DPA); Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR); Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK); dan Mahkamah Agung (MA).

3.2 SARAN

Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang

saling terkait , sehingga pelaksanaan hal tersebut

harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi

ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak

masyarakat yang tidak diinginkan .

Hukum yang telah ada di Indonesia seharusnya bisa

diterapkan dengan baik pula. Maka dari itu, sebagai

Warga Negara tentu kita harus mengikuti aturan

tersebut guna menjalankan apa yang telah lembaga Negara

buat yaitu berupa hukum. Dan saran untuk Pemerintah

adalah bersikap tegas kepada siapa saja pelanggar hukum

dengan tidak membeda-bedakan jabatan, harta atau

status.

23

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan

http://ariaaja.wordpress.com/2011/05/11

http://hakkitani.blogspot.com/

http://costoendnow.blogspot.com

http://heriimarun.blogspot.com/

24

Buku panduan Kewarganegaraan

25