EKOLOGI ADMINISTRASI

Manfaat Ekologi Administrasi dalam Upaya Pengentasan

Kemiskinan

Di ajukan sebagai take home UTS

Dosen Pembimbing

Dr. Mochamad Makmur, MS

Di susun oleh :

Nama : Mokhammad Chalifal Amri

NIM : 125030100111169

Kelas : F

ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari

berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan

menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom

membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup,

pendapatan, dan distribusi pendapatan. Para sosiolog

megkajinya dengan menggunakan istilah kelas, stratifikasi,dan

marjinalitas. Sedangkan, para pemerhati masalah-masalah sosial

lebih memperhatikan konsep tingkat hidup yakni melihat tingkat

pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan

kondisi sosial masyarakat secara umum. Namun, sampai saat ini

belum ada definisi yang baku tentang kemiskinan. Hal ini

menunjukkan bahwa masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan

pemecahannya tidak mudah.

Menurut para ahli seperti Andre Bayo Ala (1981),

kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan

mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan setiap manusia sangat

beragam. Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri

dari dua aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer

merupakan miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta

pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder merupakan miskin

akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Manifestasi dari dimensi kemiskinan ini dalam bentuk

kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak sehat,

pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan

masyarakat yang masih rendah. Dimensi-dimensi kemiskinan ini

saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung,

yang berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu

aspek akan menyebabkan kemunduran atau kemajuan aspek lainnya.

Sebenarnya inti dari kemiskinan adalah manusianya, baik secara

individual maupun secara kolektif. Seperti istilah kemiskinan

pedesaan atau kemiskinan perkotaan yang miskin bukan daerah

perkotaan atau desanya, tetapi yang mengalami kemiskinan

adalah penduduk wilayah tersebut.

Pada negara yang dikategorikan miskin biasanya diikuti

pula dengan kondisi yang terbelakang. Oleh karena itu,

kemiskinan dan keterbelakangan dapat dikatakan  merupakan

suatu keadaan yang selalu bersamaan. Kedua hal tersebut sangat

melemahkan fisik dan mental manusia dan berdampak terhadap

semua sektor. Oleh sebab itu, pembangunan di negara berkembang

bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional saja atau

hanya untuk menambah produksi barang-barang dan jasa, tetapi 

pembangunan harus bertujuan pula untuk membangun manusia

jasmaniah, rohaniah dan mengubah nasib manusia  untuk keluar

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemiskinan secara konseptual dapat dipandang dari

berbagai segi. Pertama, segi subsistem, yaitu penghasilan dan

jerih payah seseorang hanya cukup untuk makan saja, bahkan

tidak cukup pula untuk itu. Kedua, segi ketidakmerataan yang

melihat dari posisi relatif dari setiap golongan menurut

penghasilannya terhadap posisi golongan lain. Ketiga, segi

eksternal yang mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan

terhadap masyarakat di sekelilingnya, yaitu bahwa kemiskinan

yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada

habisnya.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu

kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan

karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya

kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa

kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan

kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada

jaman modern. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi

tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang,

tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika

Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung

tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang

muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal

dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani

yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya

juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang

rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi,

kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah

kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi

tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat

sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar

penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat

telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun,

di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau

seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin. Indonesia

sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai

49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial

Ekonomi Nasional/Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin

tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9

juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali

lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis

ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak

7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan.

Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin

bertambah.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi,

yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah

terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas,

penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan

"buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat

membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai

sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia,

hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar

ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu

terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan. Berbagai

persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak

dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik.

Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan

penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada

terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar

rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari

aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme,

malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik

berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas

dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses

pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:

kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan

kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila

hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak

cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang,

kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin

relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun

masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang

miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau

sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki

tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang

membantunya.

Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata

kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup

minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis

kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara

teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan,

yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk

menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.

Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998,

garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp.

96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan

sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan

uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi

setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah

dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti

sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis

kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka

tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp.

38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp.

27.413 bagi penduduk perdesaan. Banyak pendapat di kalangan

pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan

ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith

melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam,

yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan

kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni

kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan

kemiskinan individu.

Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau

negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan

eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu.

Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya

beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana,

sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu

dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik

atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan?

b. Apa yang dimaksud ekologi administrasi?

c. Bagaimana manfaat ekologi administrasi dalam upaya

pengentasan kemiskinan?

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu,

1.      Guna menambah wawasan dan pengetauan bagi para mahasiswa

mengenai ekologi administrasi dalam penananganan masalah

kemiskinan SDM, SDA.

2.      Dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang bagaimana

proses proses penanganan dan penyelesaian masalah mengenai

kemiskinan, SDM, SDA di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kemiskinan

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah

dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan

arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan.

Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama

menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua

mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga

menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan

berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat

miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan

menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin.

Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan

jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit

demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan

pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus

program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat

miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama

beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang

berkaitan dengan fokus ini seperti :

• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton

• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan

terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan

berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program

yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala

usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.

• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha

mikro

• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan

tertinggal

• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro

• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil

• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan

pemberdayaan dan ketahanan keluarga

• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis

kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan

berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan

perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan

pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program

yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah

perdesaan dan perkotaan

• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis

masyarakat.

d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan

dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses

penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan

prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus

ini antara lain :

• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang

pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah

(MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah

(MTs);

•Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);

• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara

cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial

bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi

penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi

guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh

pemerintah seperti :

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender

(PUG) dan anak (PUA)

• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat

terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

lainnya.

• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam,

dan korban bencana sosial.

• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin

(RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu,

imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan

anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan

pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga

miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).

• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang

memenuhi persyaratan).

2.2 Pengertian Ekologi Administrasi

Ekologi Administrasi Negara adalah Serangkaian proses

yang terorganisir darisuatu aktivitas publik atau kenegaraan

yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui

perbaikan-perbaikanterutama di bidang organisasi, sumber

danmanusia dan keuangan (Fred. W. Riggs).

Pengertian Ekologi Administrasi Negara adalah serangkaian

proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau

kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah

publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang

organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. Dengan demikian

ekologi administrasi publik yaitu suatu ilmu yang mempelajari

adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya

hubungan normatif secara total dan timbal balik antara

pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun

antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan

masyarakatnya. Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan

salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori

organisme.Asumsi teori ini menyatakan bahwa negara atau

pemerintahan itu adalah kodrat danmerupakan satu organisme

yang mempunyai kehidupan tersendiri.Dalam bukunya “politics”

Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah satu masyarakat

paguyuban (perkumpulan) yang paling tinggi diatas masyarakat

paguyuban lainnya.“Dimana negara bersifat kodrat dan memiliki

semua sifat organisme yang terdapat pada mahluk hidup”.

Tingkatan paguyuban menurut Aristoteles yaitu :

1.   keluarga,

2.   kehidupan bermasyarakat secara berkelompok,

3.   kehidupan bernegara.

Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan :

1.   Penyesuaian kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalam

kehidupan bernegara.

2.   Penyesuaian dengan lingkunagannya, baik factor lingkungan

eksternal dan internal.

Disamping penyesuaian kedaulatan tersebut harus ada

keseimbangan diantaranya :

1.   Kelompok masyarakat dengan kelompok lain.

2.   Kehidupan kelompok dengan kehidupan pereorangan (individu)

3.   Hubungan antara individu dengan individu lainnya.

4.   Hubungan antara warga dengan sumber daya dan kekayaan alam

yang tersedia.

5.   Hubungan warga negara perseorangan dan secara bersama dengan

lingkungansosial, budaya, dan lingkungan alam semesta.

Menurut Prof. F.W. Riggs menyebutkan ada 5 hal yang

mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi administasi :

1.   keadaan penduduk,

2.   struktur social,

3.   sistem ekonomi,

4.   ideologi negara, dan

5.   sistem politik

Sedangkan menurut Farrel Weady yang mempengaruhi bekerja suatu

sistem dalam ekologi administrasi yaitu :

1.   keadaan penduduk,

2.   wilayah,

3.   teknologi,

4.   cita-cita dan harapan, dan

5.   kepribadian.

Demikian juga dengan administrasi publik dalam hal

aktivitasnya tidak bisa melepaskan diri dari dari ekologinya

seperti yang dikatakan oleh Ira Sharkansky dalam menjelaskan

pengertoan administrasi publik, melalui kegiatan para

administrator, yang meliputi banyak sekali pekerjaan

pemerintah. Ternyata kegiatan para administrasi tidak dapat

dilukiskan secara seder hana karena sebagian dari mereka

menjalankan tugas rutin, sebagian lagi mengelola pekerjaan

rutin pemerintah dan sebagian lagi terlibat dalam pekerjaan

yang bersifat inovatif. Dengan demikian dapat dikatakan

administrasi publik sebagai arena atau lapangan para

administrator melakukan kegiatan, tugas dan pekerjaan

pemerintah dan administrasi publik berkaitan erat sekali

kebijakan publik.

Selain itu Stahril Edmunds dan John Letey mengatakan

bahwa ekologi administrasi adalah sebuah konsep untuk

mengontrol hubungan manusia dalam hal yang berkaitan tentang

kesehatan biologis, keanekaragaman, dan keseimbangan ekologis

yang akan dipertahankan. Di sisi lain, ekologi administrasi

adalah berkaitan perhatian tentang ke sama kerjaan atau saling

berhubungan antara kegiatan manusia dengan alam. Alam adalah

semua proses biologis yang membuat interrelasi dari organisme

dengan lingkungannya. Keseluruhan dari interaksi antara

organisme dan lingkungannya itu disebut sebagai ekologi, atau

ekosistem. (Stahril Edmunds dan John Letey:1973).

2.3 Manfaat Ekologi Administrasi dalam Upaya Pengentasan

Kemiskinan

Dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia Ekologi Administrasi

mempunyai beberapa cara yang digunakan :

1. Menciptakan SDM yang Berkualitas

Dalam hal pengentasan kemiskinan tentu erat kaitannya

dengan faktor ekologi disekitarnya, salah satunya yaitu sumber

daya manusia atau manusia yang hidup di lingkunagan tersebut.

Kemudian, besarnya dana untuk menangani kemiskinan adalah

merupakan hal yang positif. Dengan dana yang semakin besar,

jumlah penduduk yang bisa dijangkau akan semakin banyak dan

kualitasnya bisa ditingkatkan. Namun, besarnya dana juga mesti

diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani

kemiskinan. Penulis menyebut hal ini dengan penanganan

kemiskinan berbasis sumber daya manusia. Sumber daya manusia

yang berkualitas dalam menangani kemiskinan akan membantu

mempercepat penangan kemiskinan. Hambatan besaran dana

bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan selama sumber daya

manusia yang menanganinya berperan optimal, karena dengan

sumber daya manusia yang berperan optimal, diharapkan

pengaruhnya kepada orang miskin pun juga jauh lebih besar dan

bermanfaat.  

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk

menangani kemiskinan, salah satunya adalah dengan melakukan

rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang

tepat. Jika pemerintah sangat serius untuk menangani

kemiskinan melalui peran aparatur negara, maka sudah

selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur

negara pada posisi yang tepat. Jangan sampai aparatur yang

ditempatkan selama ini ternyata tidak cocok potensinya bekerja

di bagian yang menangani kemiskinan. Pekerjaan menangani

kemiskinan harus dilihat sebagai pekerjaan yang profesional

dan bukan kerja sosial semata.

Pekerjaan menangani kemiskinan memiliki kriteria

tertentu, misalnya saja dilihat dari segi inteligensi, minat

dan kepribadian orang yang akan bekerja di sektor yang terkait

dengan penanganan kemiskinan. Individu yang memiliki minat

sosial yang sedang atau tinggi misalnya, dapat memenuhi

kriteria ini. Sementara individu dengan kepribadian tabah,

senang bergaul bisa memenuhi kriteria. Karakter pekerjaan

perlu dirumuskan terlebih dahulu untuk berbagai posisi

pekerjaan yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Setelah

itu dirumuskan karakter individu yang akan menempati posisi

yang telah ditentukan. Kemudian dilihat kesesuian antara

karakter pekerjaan dengan karakter individu. Jika terjadi

kesesuaian, maka individu bisa menempati posisi yang telah

ditentukan.

Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direkrut

melalui proses rekrutmen yang baik, maka individu tersebut

selanjutnya menjalani pelatihan, pengembangan dan penempatan.

Dengan demikian, sumber daya manusia yang handal telah

dipersiapkan untuk menangani kemiskinan yang merupakan proyek

besar dan membutuhkan kerja keras dan juga berbagai inovasi.

Disamping itu, atas keprofesionalannya dalam bekerja maka para

aparat perlu mendapat gaji dan tunjangan yang baik. Rasulullah

SAW bersabda, “Barang siapa yang loyal kepada kami dalam

pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah; atau tidak memiliki

istri, maka hendaklah dia menikah, atau tidak memiliki

pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu; atau tidak

memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan; dan

barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka

dia korupsi (HR Ahmad dalam Al Musnad, hadits no. 175554,

175556, 175558, HR Abu Dawud dalam As-Sunan,hadits no. 2945).

Hadits Rasulullah tentang upah ini membicarakan upah untuk

mereka yang bekerja di lembaga negara (Jaribah bin Ahmad Al-

Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab) dimana perlu ada

sebuah standar kecukupan untuk mereka agar bisa bekerja

optimal dan amanah.   

Sementara, bagi masyarakat miskin, sebenarnya mereka pun

memiliki potensi. Namun biasanya terkendala dana. Masyarakat

miskin sangat banyak yang melakukan wirausaha, namun

pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

hidup keluarga. Adapun anak-anak mereka, di antaranya ada yang

memiliki kecerdasan tinggi tapi tidak bisa melanjutkan sekolah

karena kendala dana. Untuk anak-anak orang miskin yang

memiliki kecerdasan tinggi, maka pemerintah seharusnya

memberikan beasiswa penuh untuk membiayai pendidikan mereka.

Dengan demikian, orang tua mereka tidak terbebani dengan biaya

pendidikan anaknya. Sementara bagi orang miskin yang anaknya

memiliki kecerdasan rata-rata ataupun di bawah itu, pemerintah

tetap perlu memberi bantuan yang dapat meringankan beban orang

tua.

Sementara bagi orang tua, kemiskinan yang ada pada diri

mereka, meskipun telah berusaha berwirausaha maupun bekerja,

kiranya pemerintah bisa mengadakan semacam asesmen untuk

mengetahui potensi mereka yang bisa dikembangkan. Selama ini

orang miskin banyak yang tidak tahu potensi yang ada dalam

diri mereka, sehingga mereka pun tidak tahu ke arah mana

melakukan pemberdayaan potensi yang dimiliki. Pemerintah

selama ini telah memberikan bantuan kepada orang miskin berupa

bantuan langsung tunai, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan,

bantuan modal usaha dan lainnya. Namun belum memberikan

bantuan berupa pengenalan potensi yang dimiliki orang miskin.

2. Peranan Pemerintah dalam Menerapkan Kebijakan yang Dibuat

Mengenai Pemanfaatan SDA

Kemudian manfaat Ekologi Administrasi yang kedua yaitu

pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dilakukan secara efisien dan

efektif. Tetapi disisi lain, pemanfaatan SDA secara berlebihan

tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan

tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada

akahirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan

semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah

dalam memberikan kebjakan tentang peraturan pengelolaan SDA

menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang

berkelanjutan.

Kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak hanya

ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan

lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar

kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh

masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan

politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada

daerah:

Meletakkan daerah pada posisi penting dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan.

Membangun hubungan interdependensi antar daerah.

Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun

2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup

lebih diprioritaskan di Daerah, maka kebijakan nasional dalam

bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan

program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup. Program itu mencakup :

  Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan

informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas

sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan

evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin

dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya

informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa

infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam

dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

  Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan

Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan

pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan

dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya

alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara

efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah

terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan

akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan

eksploitatif

  Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran

Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan

hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat

pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan

industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah

tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan

sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

  Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata

sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan

hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan

pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.

Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan

didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta

terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

  Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber

Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan

kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai

pengawasan.

Dari penjelasan di atas sebaiknya peran pemerintah tidak hanya

sebagai pembuat kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja,

tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan pemerintah :

  Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan

mendukung serta memberikan dana bagi institusi atai individu

yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya

teknologi Biogas, Biopori, dan minyak biji jarak.

1. Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di

bidang lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga

SDA yang ada, dengan mendorong mereka melakukan

corporate sosial responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung

jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan,

dengan membuat UU perihal kewajiban perusahaan

melakukan CSR.

2. Mengkampayekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan,

seperti buang sampah pada tempatnya, tentunya dengan

memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa pandang

levelitas).

3. Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan

kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut

berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas

lingkungan.

4. Meningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia (SDM) seperti pengetahuan serta keteranpilan

SDM dalam pengelolaan dan pengembagan program CSR.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan

yaitu,

1.      Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi

geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh

faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang

menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang

dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional

(lihat konsideran UU tersebut).

2.      Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk

menangani kemiskinan, salah satunya adalah dengan melakukan

rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang

tepat.

3.     Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek

pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap

kualitas lingkungan hidup yang pada akahirnya akan mengancam

swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia.

3.2 Saran

Adapun saran penulis dalam penulisan makalah ini yaitu,

Dari ketika aspek yaitu Ekologi Geografis, SDM dan SDA yang

paling dominan rawan terjadi konflik yaitu dalam pemanfaatan

SDA. Dimana melihat apa yang terjadi sekarang ini banyak

ketimpangan-ketimapang yang dilakukan oleh pengelolah SDA

tersebut, olehnya pemerintah harus benar-benar memanfaatkan

ekologi administrasi secara konsisten dengan cara membuat

kebijakan itu jangan dijadikan sebagai tameng untuk melindungi

diri hal yang dapat merugikan masyarakat atau rakyat Indonesia

secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Makmu, Mochammad. Ekologi Administrasi Publik, Malang, 2009, hal. 32-

34.

http://id.shvoong.com/business-management/management/1943083-

pemecahan-masalah-dalam-kelompok/