10
DAFTAR PUSTAKA Abu Fida’ Abdur Rafi’, 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)”, Republika, Jakarta. A.I.N. Kramer ST, 1997, “Kamus Kantong Inggris Indonesia”, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta Ahsin Thohari, 2010, Desain konstitusional Komisi Yudisail dalam system ketatanegaraan Indonesia”, jurnal legislasi Indonesia, vol. VII, No. 1 Maret 2010, Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara (selanjutnya disebut Andi Hamzah II)”, Sinar Grafika, Jakarta. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi”, Ghalia Indonesia, Jakarta. Asep Dedi Suwasta, 2011, “Tafsir Hukum Positif Indonesia”, Alia Publishing, Bandung. Bambang Sutiyono, 2006, “Metode Penemuan Hukum, Upaya mewujudkan Hukum yang pasti dan berkeadilan”, UII Pres, Yogyakarta. Bagir Manan, “Restrukturisasi Badan Peradilan”, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX, No.239 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, “Beberapa Permasalahan Hukum Tata Negara Indonesia”, Alumni, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA.pdf - eprints

Embed Size (px)

Citation preview

DAFTAR PUSTAKA

Abu Fida’ Abdur Rafi’, 2006, “Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun

Nafs (Penyucian Jiwa)”, Republika, Jakarta.

A.I.N. Kramer ST, 1997, “Kamus Kantong Inggris Indonesia”, Ichtiar Baru Van

Hoeve, Jakarta

Ahsin Thohari, 2010, “Desain konstitusional Komisi Yudisail dalam system

ketatanegaraan Indonesia”, jurnal legislasi Indonesia, vol. VII, No. 1

Maret 2010,

Andi Hamzah, 2005, “Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai

Negara (selanjutnya disebut Andi Hamzah II)”, Sinar Grafika,

Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, “Hukum Pidana Dasar Aturan

Umum Hukum Pidana Kodifikasi”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Asep Dedi Suwasta, 2011, “Tafsir Hukum Positif Indonesia”, Alia Publishing,

Bandung.

Bambang Sutiyono, 2006, “Metode Penemuan Hukum, Upaya mewujudkan

Hukum yang pasti dan berkeadilan”, UII Pres, Yogyakarta.

Bagir Manan, “Restrukturisasi Badan Peradilan”, Majalah Hukum Varia

Peradilan, Tahun XX, No.239

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, “Beberapa Permasalahan Hukum

Tata Negara Indonesia”, Alumni, Bandung.

Bernard L. Tanya et. All, 2010 “Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas

Ruang dan Generasi”, Genta Publising, Yogyakarta

B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, “Hukum Tata Negara Indonesia”, Penerbit

Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dahlan Sinaga, 2015, “Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara

Pidana dalam Negara Hukum Pancasila”, Nusa Media, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, “Kamus Besar Bahasa

Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta

Duski Ibrahim, 2006, “Perumusan Fikih Anti Korupsi”, Gama Media,

Yogyakarta.

Didi Nazmi Yunas, 1992, “Konsepsi Negara Hukum”, Angkasa Raya Padang,

Padang.

Erwin Adiabakti, 2014, “Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa

Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak

Asasi Manusia (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, Artikel Ilmiah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.p

Eman Suparman, “Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, Makalah

tanpa tahun, Hlm. 1.

Ermansjah Djaja, 2008, “Memberantas Korupsi Bersama KPK”, Sinar Grafika,

Jakarta

--------------------, 2006, “Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-

IV/2006”, Sinar Grafika, Jakarta Timur

E. Utrecht, 1998, “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”, Ichtiar,

Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia

dan Penterapannya”, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Frank Cross dalam Bagir Manan, 2013, “Ancaman pidana terhadap hakim

ketika ketika menjalankan fungsi yudisialnya”, varia peradilan

nomor 327, Februari 2013.

Hamid Basyaib, 2004, “Penyebaran Korupsi Luar Biasa, dalam jurnal

Resonansi, Edisi Khusus Akhir Tahun 2003 dan awal Tahun 2004”,

Sinar Grafika, Jakarta

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2004 “Hukum Pembuktian Dalam Perkara

Pidana”, Mandar Maju, Bandung

Hotniar Siringoringo, 2005 “Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi”,

Graha Ilmu, Yogyakarta

Heri Junaedi, 2006, “Agama Melawan Budaya Korupsi”, Gama Media ,

Yogyakarta .

Indroharto, 1993, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, Buku II”, Liberty, Yogyakarta.

Jeremy Pope, 2008, “strategi memberantas Korupsi”, Transparncy International

Indonesia dan Transparancy International, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, “Kamus Inggris Indonesia”,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Juniver Girsang, 2012 “Penyalagunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum

Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, JG Publising, Jakarta

KPK, 2016 “Hukuman Koruptor Terlalu Ringan, Korupsi Kejahatan Luar

Biasa”, Jakarta

Lawrence M. Friedman, 1976, “Law and Society An Introduction”, Prentice Hall

Inc, New Jersey.

Lilik Mulyadi, 2000, “Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap

Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)”, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung.

-----------------, 2007, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis,

Praktik dan Masalahnya”, P.T. Alumni, Bandung.

-----------------, 2007, “Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan

Praktek Peradilan”, Mandar Maju, Jakarta

-----------------, 2007 “Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan

Permasalahannya”, Alumni, Bandung

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2001, “Dasar-Dasar Filsafat dan Teori

Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lon L. Fuller, 1969, “The Morality of law, Revised Ed, New Haven”, Yale

Universty Press.

Locke, 1993 “Two Triatises of Government, New Edition”, Everyman, London

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2010 “Panduan Pemasyarkatan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(sesuai

dengan urutan Bab, Pasal dan ayat)”, Sekretaris Jenderal MPR RI,

Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2003, “Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI,

Jakarta, Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan LeIP”, the Asia

Fondation USAID dan Kemitraan, Jakarta.

--------------------------, 2004, “Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi”, Pusdiklat

Mahkamah Agung RI, Jakarta

Munir Fuadi, 209, “Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)”, Refika

Aditama, Bandung

Mohammad Arifin, 1993, “Friedman L, Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis

atasi Teori-Teori Hukum (susunann I), judul asli Legal Theory”, PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, “Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia”, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2005 “Pembahasan dan Peenrapan KUHAP”. Sinar

Grafika, Jakarta

----------------------, 2008 “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Mohamad Shoim, 2009, “Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan

Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota

Semarang)”, Pusat penelitian IAIN Walisongo Semarang

Mas Ahmad Santosa, dalam Malik, perspektif fungsi pengawasan Komisi

Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

005/PUU-IV/2006 Jurnal Hukum Vol. 1No. 2 Desember 2007,

Universitas Bung Hatta.

Mochtar Kususmaatmadja, 2005,”Pembinaan Hukum Dalam Rangka

Pembangunan Nasioonal”, Bina Cipta, Bandung.

M. Lawreance Friedman, 1975, “The Legal System, A Social Science

Perspective”, Russel Sage Foundation, New York.

Muladi, 1990, “Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang”,

Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro Semarang.

Muslich, 2004, “Etika Bisnis Islami”, Ekonisia – F. E. UII, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, “Pembinaan Hukum dalam Rangka

Pembangunan Nasional”, Lembaga Penelitian Hukum dan

Kriminologi Universitas Padjadjaran, Binacipta, Bandung.

Nanda Agung Dewantara, 1987, “Masalah Kebebasan Hakim Dalam

Menangani Suatu Perkara Pidana”, Aksara Persada Indonesia,

Jakarta.

Otje Salman dan Edy Damian (ed), 2006, “Konsep-Konsep Hukum dalam

Pembangunan, Cetakan Kedua”, PT Alumni, Bandung.

Paulus Efendi Lotulung, kebebasan hakim dalam system penegakan hukum,

makalah dalam seminar Pembagunan Hukum Nasional VIII, tema

penegakan hukum dalam era pembagunan berkelanjutan, BPHN,

Denpasar 14-16 Juli 2003).

Philippe Nonet dan Philip Salznick, 1978, “Law and Society in Transition:

Toward Responsive Law”, Harper Colophon Books, New York.

R. Wiyono, 1994, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Sinar

Grafika, Jakarta.

Renai, 2005, “Korupsi Birokrasi dan Penegakan Hukum”, Sinar Grafika,

Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2012, “Teori Hukum Integratif”, Genta Publishing,

Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2009, “Perbandingan Hukum Pidana Konterporer”,

Fikahati Aneska, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2004, “Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan

Aspek Intemasional”, Mandar Maju, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1995 “Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi”,

Bandung, Mandar Maju

Satjipto Raharjo, 1980 “Hukum dan Masyarakat”, Angkasa, Bandung

-------------------, 2001, “Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, Jakarta.

-------------------, 2006, “Hukum Dalam Jagat Ketertiban”, Uki Pres, Jakarta

-------------------, 2009, “Membedah Hukum Progresif”, Penerbit Buku Kompas,

Jakarta

-------------------, 2009 “Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis”, Genta

Publishhing, Yogyakarta

Suteki, 2015 “Masa Depan Hukum Progresif”, Thafa Media, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1981, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Pres, Jakarta

Suyatno, 2005, “Kolusi, Korupsi dan Nepotisme”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Sudarto, 1981, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Alumni, Bandung.

Sri Sumarwani, 2012, “Sejarah Perundang-undangan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Sebelum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

sampai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001”, UNDIP

Pres, Semarang.

Sunaryati Hartono, FG., 1969, ”Apakah The Rule Of Law Itu?”, Alumni,

Bandung.

Soetanto Soepiandhy, 2005, “Gerakan Indonesia Patut”, Mingguan Opini

Kolom Suara Sejati, Jakarta, Edisi 10 Tahun I tanggal 18-16 September 2005.

T. Mulya Lubis, 1994, “Hak Asasi Manusia dan Dilema Politik Hukum di

Indonesia Pada Masa Orde Baru 1996-1990”, YLHBI, Jakarta.

Theo Huijbers, 1990, “Filsafat Hukum”, Kanisius, Yogyakarta.

Tim Prima Pena, 2015 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Gita Media Press,

Jakarta

Topo Santoso, 2011, “Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembenahan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good

Governance”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta

Turiman, 2005 “Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Raharjo dalam

Paradigma”Thawaf” (Sebuah Kontlempasi Bagaimana

mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/ Grounded Theory

Meng-Indonesia)”, Sinar Grafika, Jakarta

Tim Redaksi Pustaka Justisiil, 2010, “Kompilasi Perundangan Anti Korupsi,

Cetakan pertama”, Pustaka Justisiil, Jakarta.

Umar Sholahudin, 2008, “Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan

Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif”,

Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyadi. 2004 “Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa

dan Praktisi”. Mandar Maju. Bandung

Zainudin Ali, 2009, “Metode penelitian hokum”, Sinar Grafika, cetakan pertama,

Jakarta

Zakiah, 2007, “Pembangunan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dan

Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Equality, Volume 12 No.2

Surat Kabar

Media Indonesia, “Koruptor Dihukum Ringan, 12 Desember 20016, Halaman 1,

Kolom 5

Makalah

Barda Nawawi Arief, “Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang

Merdeka”,