bupati musi banyuasin - Peraturan BPK

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASINNOMOR It. TAHUN 2021

TENTANG

TATACARAPEMBAGIAN, PENETAPANRINCIANDAN PETUNJUK TEKNIS

KEGIATANPENGELOLAANDANADESA SUMBER ANGGARAN

PENDAPATANDAN BELANJA NEGARATAHUN 2021

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan BeIanja Negara, BupatijWaIikota menetapkan

Dana Desa untuk setiap Desa di wiIayahnya, dengan

ketentuan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan

BupatijWaIikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perIu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis

Kegiatan PengeIoIaan Dana Desa Sumber Anggaran

Pendapatan dan BeIanja Negara Tahun 2021 di Kabupaten

Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat " dan Kotapraja di Sumatera SeIatan

(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan

Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

RepubIik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan PeIaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara RepubIik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana teIah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

RepubIik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeIanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan BeIanja Negara (Lembaran Negara

RepubIik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ten tang Pedoman PengeIoIaan Keuangan Daerah sebagaimana

teIah diu bah beberapa kaIi, terakhir dengan Peraturan Menteri

DaIam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubah an Kedua

2

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012

ten tang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);


tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pl'llatihan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 787);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

teIah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan NQmQr

50 /PMK.07 /2017 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1970);


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah

Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik


14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2020 Nomor 1035);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik


3

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 19 Tabun 2020 tentang Perubaban

terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab

Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 18 Tabun 2019 tentang

Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tabun 2020 ten tang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 1633);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja~a

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pedoman

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 1455);

19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020

ten tang Tata KeJja, Honorarium, dan bantuan Biaya

Operasional Tenaga Pendamping Profesional;

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tabun 2017 ten tang Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerab

Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2017 Nomor 8);

21 Peraturan Daerab Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tabun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);

22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan

Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 72 Tabun 2017 tentang Perubaban Peraturan

Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tabun 2017 Nomor 72);

23. Peraturan Bupati Nomor 95 Tabun 2020 tentang Pedoman dan

Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerab

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 95);

24. Peraturan Bupati Nomor 99 Tabun 2020 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tabun Anggaran 2021 (Berita

Daerab Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2020 Nomor 99);

4

Memperhatikan

Menetepakan

25. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 ten tang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor ).

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

188.34/5170/AJ tanggal 17 September 2020 ten tang

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman

Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa;

2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 ten tang Percepatan

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG CARA PEMBAGIAN,

PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN

PENGELOLAAN DANA DESA SUMBER ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJANEGARATAHUN2021.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas PMD

Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang

5

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya

disingkat APBNadalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun 202 I;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya

disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan denganPeraturan Desa;

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat;

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Musi

Banyuasin;

11. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD

adalah BPDdalam Kabupaten Musi Banyuasin;

12. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin;

13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin;

14. Bendahara Desa adalah Bendahara Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin merupakan perangkat desa yang ditunjuk

oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka

6 f

pelaksanaan APBDes;

15. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa

adalah BUMDesa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya

disingkat KPMD adalah KPMD dalam Kabupaten MusiBanyuasin;

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandesa terse but;

18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan

keuangan desa;

19. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama

lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa

dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)jLembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan

diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran

Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasionaI.

21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

22. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan pada desa

yang memiliki kinerja baik level nasional dengan parameter

yang telah ditetapkan oleh pusat berdasarkan pada variable

pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa,

capaian output Dana Desa dan capaian outcome Dana Desa.

23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk

miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografls

Desa setiap KabupatenjKota.

7 f

25.

24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat

IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan

geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga

prasarana fisik secara relatif antar daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut

IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat

kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel

ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,transportasi, dan komunikasi.

26. Petunjuk Teknis Kegiatan adalah acuan dalam pelaksanaan

kegiatan penggunaan dana desa yang ber,mrnber dari Af'BN.

27. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan pada desa

yang memiliki kinerja baik level nasional dengan parameter

yang telah ditetapkan oleh pusat berdasarkan pada variabl~



28. A10kasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk Desa. jumlah penduduk

miskin, luas wi/ayah Desa, dan indeks kesulitan geografis

Desa setiap Kabupaten/Kota.

29. Indeks Kemahalan KonstTuksi yang se1anjutnya di••ingkat


geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga

prasarana fisik secara relatif antar daerah.

30. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang se!anjutnya disebut

IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat


ketersediaan

31. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin;

32. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin;

33. Bendahara Desa adalah Bendahara Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin merupakan perangkat desa yang ditunjuk

oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan.

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka

8 f

pelaksanaan APBDes;

34. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa

adalah BUMDesa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

35. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya

disingkat KPMD adalah KPMD dalam Kabupaten MusiBanyuasin;

36. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandesa tersebut;

37. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pcngawa:mnkeuangan desa;

38. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama

lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa

dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

39. Alokasi Dasar adalah a10kasi minimal Dana Desa yang akan

diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran

Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

40. Alokasi Aftrmasi adalah a10kasi yang dihitung dengan

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

41. Alokasi KineIja adalah a10kasi yang diberikan pada desa

yang memiliki kineIja baik level nasional dengan parameter

yang telah ditetapkan oleh pusat berdasarkan pada variable



42. Alokasi Formula adalah a10kasi yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk

miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis

Desa setiap Kabupaten.

9

43. Indeks Kemahalan Konstruksi yang seIanjutnya disingkat


geografis yang diniIai berdasarkan tingkat kemahaIan harga

prasarana fisik secara reIatif antar daerah.

44. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang seIanjutnya disebut

IKG Desa adaIah angka yang mencerminkan tingkat


ketersediaan peIayanan dasar, kondisi infrastruktur,transportasi, dan komunikasi.

45. Sustainable Development Goals Desa seIanjutnya disingkat

SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan De:.a tanpa

kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,

Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli

pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa beIjejaring dan

Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan.

46. Corona ViTUs Disease 2019 yang selanjutnya disingakat

Covid-19 adalah penyakit infeksi :saluran pernapa=n akibat

dari Severe Acute Respiratory Syndrome ViTUS Corona-2

(SARS-CoV-2)yang telah menjadi pandemi global ditetapkan

sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Corona ViTUSDisease 2019 (Covid-19)

sebagai Bencana Nasional.

47. SILPAadalah selih lebih kurang antar realisasi pendapatan

LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dalam APBNselama satu periode pelaporan.

Pasal2

(I) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman dalam pelaksanaan pembagian penetapan rincian

dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan Dana Desa di

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

meningkatkan kedayagunaan Dana Desa dalam rangka

mendorong kemampuan keuangan Desa guna membiayai

10

program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan

pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa di Kabupaten Musi Banyuasin TahunAnggaran 2021.

Pasal3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, antara lain:

a. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa

b. Mekanisme dan tahapan penyaluran Dana Desa

c. Prioritas penggunaan Dana Desa

d. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

e. Publikasi dan pelaporan

f. Pengelola keuangan Desa dan pembinaan

BAB II

TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRlNCIANDANADESA

Pasal 4(1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yang

bersumber dari APBN Tahun 2021 di Kabupaten Musi

Banyuasin, dihitung dengan cara :

DD PerDesa

Alokasi Dasar

= AD Desa + AA Desa + AK Desa + AFDesa

= 65% Pagu Dana Desa Nasional

/ Jumlah Desa Nasional

=Alokasi Afirmasi =

Alokasi KineIja

Alokasi Formula =

1%perdesa

3%perdesa

31% (AF Kab/Kota x [(10% x Rasio JP) +(40% x Rasio JPM) + (20% x Rasia LW) +(30% x Rasio !KG)]

=

=

=

=

Alokasi DasarAlokasi AfirmasiJumlah PenduduKJumlahPenduduk MiskinLuas Wi/ayahAlokasi KineIjaAlokasi FormulaIndeks Kesulitan GeografisIndeks KemahalanDesa TertinggalDesa Sangat Tertinggal

====

=

=

Keterangan :ADAAJpJPMLWAKAFIKGIKKKontruksi DT =DST

11 f

(2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber

dari indeks desa membangun yang diterbitkan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

(3) Datajumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian

Sosial.

(4) Data jumlah penduduk dan luas wilayah bersumber dari

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(5) lndeks tingkat kesulitan geografis atau IKG dan lndeks

Kemahalan Kontruksi atau IKK setiap Desa ditetapkan

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang statistik.

(6) Penetapan rincian dana desa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini

sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang tidak

terpisahkan dari peraturan inL

BABIII

MEKANISMEDANTAHAPANPENYALURANDANADESA

Pasal5

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKDmelaluai RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan me1alui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan

Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat

kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;

(4) Penyaluran Dana Desa dalam kondisi reguler dilakukan

secara bertahap:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT

Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling

12 f

cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa bulan kesatu

sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan

Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampaidengan bulan kelima;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa

bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh palingcepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan

Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampaidengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap


Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua

belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling

cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan

paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2

(dua) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap


Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh

paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa BLTDesa bulan kesatu sampai

13

dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari

untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing

bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai denganbulan ketujuh; dan

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40%(empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap


Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua

belas paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling

cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan

paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas,

serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan

kedua belas.

(6) Desa Mandiri Sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan

setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementrian Desa PDTT

dalam Indeks Desa Membangun.

BABIV

PRIORITASPENGGUNAANDANADESA

Pasa16

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh

Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud disusun berdasarkan prinsip:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kebhinekaan;

d. keseimbangan alam; dan

e. kepentingan nasional.

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan

percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

14 I

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Oesa;b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Oesa;

dan

c. adaptasi kebiasaan baru Oesa.

Pasal 7

(1) Penggunaan Oana Oesa untuk pemulihan ekonomi nasional

sesuai kewenangan Oesa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian

SOGs Oesa:

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan

usaha milik Oesa/badan usaha milik Oesa bersama

untuk pertumbuhan ekonomi Oesa merata;

b. penyediaan listrik Oesa untuk mewujudkan Oesa

berenergi bersih dan terbarukan; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang

diutamakan dikelola badan usaha milik Oesa/badan

usaha milik Oesa bersama untuk mewujudkan

konsumsi dan produksi Oesa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Oana Oesa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Oesa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian

SOGs Oesa:

a. pendataan Oesa, pemetaan potensi dan sumber daya,

dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

sebagai upaya memperluas kemitraan untuk

pembangunan Oesa;

b. pengembangan Oesa wisata untuk pertumbuhan

ekonomi Oesa merata;

C. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stuntingdi Oesa untuk mewujudkan Oesa tanpa ke1aparan; dan

d. Oesa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan

perempuan Oesa, Oesa damai berkeadilan, serta

mewujudkan kelembagaan Oesa dinamis dan budaya

Oesa adaptif.

(3) Penggunaan Oana Oesa untuk adaptasi kebiasaan baru

Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c

15 !

dipnantaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui DesaAman COVID-19;dan

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BantuanLangsung Tunai Dana Desa.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

PENETAPANPRIORITASPENGGUNAANDANADESA

Pasal8

(1) Penetapan Priantas Penggunaan Dana Desa dibahas dan

disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

menghasilkan kesepakatan mengenai Priantas Penggunaan

Dana Desa yang dituangkan dalam benta acara.

(3) Benta acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

pedaman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan

Desa yang mengatur mengenai RKPDesa.

(4) Dalam penetapan Priantas Penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pedaman umum pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal9

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui

swakelala dengan mendayagunakan sumber daya lakalDesa.

(2) Swakelala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan

menggunakan pala Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dialakasikan untuk upah pekeIja paling

sedikit 50% (lima puluh persen) dan dana kegiatan Padat

16 !

Karya Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai

pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui

swakelola oleh Desa atau badan kerja sarna antar-Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja sarna antar-Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan


Pasa! 10

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola

sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara keJja sarna an tar desa dan/atau

kerja sarna desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai


(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasarna antara desa

dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau

kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasa! 11

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud padaayat

(I) dilakukan dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan

penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan;

c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan

dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa; dan;

d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas

Penggunaan Dana Desa;

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan

masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa.

17 I

Pasal12

(1) Prioritas Penggunaan D D '.ana esa menJadl bagian dari RKPDesa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan

b. aspirasi masyarakat Desa.

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) menjadi pedomandalam penyusunan APBDesa.

BAB VI

PUBLIKASIDANPELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil musyawarah desa; dan

b. data Desa, peta potensi dan sumber dayapembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP

Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen

APBDes.

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi

kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal14

(I) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan

di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik

18 !

sebagaimana dimaksud pada ayat

Permusyawaratan Desa menyampaikan

dan/atau tertulis.

(1) Badan

teguran lisan

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasa! 15

melalui

Prioritaslaporan penetapan

kepada Menteri

menyampaikan

Dana Desa

(1) Kepala Desa

Penggunaan

Kernenterian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikml

dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem

informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sete1ah RKP Desa

ditetapkan.

BABVII

PENGELOLAANKEUANGANDESA

PasalI6

Pengelolaan keuangan desa dike10la sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat

pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material

yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes

tidak dapat dilakukan sebe1um rancangan peraturan desa

ten tang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan

19 f

(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasa! 18

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

Tahap I, Tahap 11 dan Tahap III kepada Bupati untuk

penyaluran yang tiga tahap. Untuk penyaluran yang dua

tahap maka laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap

I dan Tahap 11.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu ke empat Bulan Juni tahun

anggaran beIjalan;

b. Tahap 11paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun

anggaran beIjalan, untuk penyaluran tiga tahap; Untuk

penyaluran yang dua tahap paling lambat Bulan Februari

tahun berikutnya.

c. Tahap 111paling lambat minggu pertama bulan Februari

tahun anggaran berikutnya, untuk penyaluran 3 tahap.

Pasal 19

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala

desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan

realisasi penggunaan tahap sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan

disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi

penggunaan sebelumnya.

BAS V11I

PEMBINAAN

Pasa! 20

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,

pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

20 f

secara beIjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dalarn hal ini Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau carnat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dibantu oleh Tenaga Pendarnping Profesional dan pihak

ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX

MEKANISMEPERALIHAN

Pasal21

(1) Apabila terdapat sisa belanja Dana Desa pada tahun

anggaran sebelumnya, maka uang tersebut harus

disetorkan ke kas Desa dan dianggarkan dalam APBDesa

tahun berikutnya untuk dipergunakan kembali sesuai

dengan hasil keputusan musyawarah Desa.

(2) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalarn hal di

temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkanSiLPAtidak wajar.

(3) SiLPADana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30%

(tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima desa.

(4) Bupati melakukan penundaan penyaluran Dana Desa bila

terdapat Sisa Dana Desa di RKDlebih dari 30% (tiga puluh

persen);

BABX

PETUNJUKTEKNISKEGIATAN

Pasal22

Petunjuk Teknis Kegiatan sebagai panduan untuk pelaksanaan

kegiatan Dana Desa dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana

terlampir pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

21

BAB XI

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian

Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di

Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal 2.0 Januari 2021

~BUPATI MUSl BANYUASINf

\.H. DODI REZAALEX NOERDIN

Ditetapkan di Sekayupada tanggal 21 Januari 2021

TARIS DAERAHKABUPATENANYUASIN,

H. P YADI

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2021 NOMOR ..I.~

22

':J:::c!:s $~t';IIt:"l:'=:!:S' I: el: = t ee~8=l:t., ~'r Iece(l::l: Iil~~l;:f~::t::::W;;; -:;=;;::;:::;:6." ~ ••.• w •• ~~

'"II~II~I~~I~11~liiilililllilllIlf! HHHHIIII Ii Iii ii i i ii!H!H!l1l ," ! II ! ! I !I " 1111,!! ,,,,, II ! l! II q !H!!!!H IliiiiiiiiiiiiiiiIli"j '!tt'I!!t'i1f1'f!ii!iiii!lll fI iIf I i{i , , ,Hi!i ii f ' f If .IHI! ' i f"!ll!,.l, 'fl'! IflllllffIl' Jlft' t!IH~n 1I'I!qPlf'l Ifl! ! ,

• I••"w ~ •• ~ www ~ ~www •••• ~ ••••••••••• w •• w •••••• w ~ •• w. ~ _~ ~~ww •• w_w.w ••• ~ w •• w ~ •• w __ .ww ••••••• _

1:::1::: rt::" ""'11:: t, '1IItr"''',,,,rr,:r,, : r: I:::,::1:::";::: :;::1:;:1:f::I:;::r:: t;::t.::l: Iiii i i~i~iiiiiii; i;1~i;~iSiii iIi i; i iii i i~iiii iii ~ii~is Si iii;iii i~!ii I1111111 111111111 II II 1111 II I 11111111111111111 I 1111 11111 I

Iii II iII i111II illllllllill II II 1111ll~~i ~I;II i!i~!I~IE= ~"':i!~I~!i!~ i 'IiiiilHHHiillUllfH I!ln. rII

i i

i iIi i

iiii

i

fIIfIIIIII

lifi!t !1!'ii!!fS!!i!!!i. 5!li!:~i!i;5~ii~~ ~ii is!::''In, 'I' lSl"!'!'l"l' l'I'll'li'11lnn P' "<1iil!ii iilillllliilidd d illi i i illi iii iii!

II IrrI

If! I!, l-i'IIIIII••iI! IIi1'1-ll"!I!II!!II

•• !:. if; t:!: e:!: S 11'1' r ~ t l!!" Ol::l";/. l/.:l ~ = all: •,

t! iii:;: i s: i:: E E Ii:i E:':5:;; 55 E 5 51:: e:;:;::;: Ii: E E =5 iii! i 5i iii! ~Ii

I! ! ! !! ! ! ! II! ! ! ! ! If iiiIi iIf Ii iiiI I I If H iiiiififffffl!!IIIIIII!I!I!!!I!!!!!!! IIi II II W lill ill 11111 II 1111 11111 III I I i II I I II I I I I if II I f III I I I I •

j iiI} Wilt!!! HI 'IIIqfJPlllti Iiff! IIII HHIIIl{JH l' I'nil if 011HH~PfH,li'jfli!lflf!n llli'ri1(! I f I J II. jlll/i'llfll,{',!' I I• I

, I•ww w •• ~ www ~ w ~w" ~ ww •• w w ••••• ~w __ •••••••• w~ •• ~ •• ~ w ~ w.~_w_ww w •• ~ •• w •• W w. Ww ••••• w •••• W w •••••••••• ~ ~ •••

!~!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!~!!iIii~i~ii~!~iiiIiiiii~!!iiiiiiIi!!!iiiIr@ it ~ it it l/ it it it it i@itir;;::@ it ~ i ;;::;1;;::;1 it;; it% it it it l/ it it;:ll itj

!i1i1i1i1 I iI I I ill lilUliil!

iii Ii II i II iii iii Iiii iii II iiii III! IIIII 1U1i1lj!11I1I11I11I1I!lIillililliW. III

.•••.•••••. ~ww ~ .•••••.•• ~ ••.•••• ~ •••••.••.••.••••••• ll ••.••••.•.•...•..•..•••..• •••••• ..••.••..••• ~ •• ~. ~<l ••• 15 •••••••••••••• '6 ..••• _ ••. ~ •• ~ •••••..•, II

; • IIi~~i~!~~~~~~i;e .1: iiiii~~i;i~;~~i~i i~~~~'i!!iiiPH!:! iIP i~i!i;Iii n~~Ii~iii;. I

Iili I,~il~,1,ln";;l;,, 1'!'!!'i!,!.I,! 'i' "1'1-1.1- -I -. '---,'-' -I -!~~t::.:l;:" i ..•-=:: ••.•• e _ %'-ll_::I: •• :: ;I; 1: ..•t ...!:

lII:::.::.~e.:t:.: •. s,sc •. t.l:i!jl:s':ci~~.t,se ~.t;II;~~.e.t •.• tJ~"il:.J!; :.tt _j"::'z:'.t .t.tt.:!t.tJ.tJ:="=~ J Iil"I-'lil'ijil' P'!-l n- "'j! p~ilE-E~_", P'I'E -"q'!pEd!!l'II";' !~I'" I ~w 'C'" -l- ••••.• 'ld ••• lj'ld, !1 51, i. -'''''-1 !!d.L ,,1,_. "_,,;,ds-II.,,!._; 11~ •. t::~;:::l:S;:': ..•~ Elf., ~~e~:::~;t;;:lIIl:~i ~~

II, I; E L:: ;: ;jli i E ~ =: ~ :- id: i B :: ~ a i 'n:: E E i ~::C !! :!:! is: lit I: i:!: l: ~ ~ it t ~ ie:::1 ii::; S, 1: i:: eSi, E t i 2 t:'l:::'; i ~

III I II 1 , IIi i :::e iil

!Ii! ~~iii iIi ~i~= !i z e ~ a i i~i i :i Lii !i~i 5 ! n-n'liE"'iiii'iI'PI;''''liiiiil,,'1lIi ~_I: •• _._ •••. ~ ••• t:rt= ..•..•..• <'I ••

ii!Ii ii!iIIiHI !i~IIiii! iii IIi !! Ii!!i Ii!Iii iii iHiHi! III iii! !!i i!i'ii!iii! (II"Ii"!'-''''!l' "lin, ,IEin-il! II d "ili l' -' -- Ii' 1'., II II::!iJ •• 11 ;::=,~i!: l:!i~~"il'~r:ii;jl ..•:3l .,:;E :::::::,"if!E~ t:!~$l:~!:; !i~~ii~i!:!;;l!~I"i~il..;:

III n il II I !II iHI 1111111111 ill!II iII n limll II II!H iiiW II!!! I! III11.1i,!' I.• :::::iOlI: et;:I!~IE .. ":3illz!, Ol~l:: ~ I:!,,$ ...~

,II! t. e Cl i;: 'f~ ~i E:: ii 5 i; l;: f =!!i! E E A ~!~&! ~ i r.! 5:: e=I!.,i~~i5l:i5~i~E;=EE~E;l!i.iii!Bii:iS::i! (I

iji Ii lin i! i!! i! i!1I!iiiiIPI' Ii;p, iliI~i!;Ii!!~!ii.! ~!iI!'; Ii~i! i!! iifi iii' III,_Iq n",.l'p', '-i," I In! 1 - • 'Hi .u ••lI!n, .d-l'll-!!!,;," I~i!::~=::r!Ei'i,:i ::!w;EE;:==::S-.:-~ ::.::::: ::: ::~ ;::cz!.: w_I: ......!.:~ w.::r ~=I.:e:: It w_=~~:

!itIi!;!! !ii!i!i' j! iii i j !iIii'IiIi i!!iiii iii i8iii Iij iIIIi!q i!iiiiiP;iin i•I!L '111'1 q'!i!~lilpp~nd!l'l"ii ''' ••-i'l_ - ,- -., 1,_~1 -III- 'II!, .. -I:-~ .. 1-'::11 Ii:"i-w_w:: _i! ~':;: ... ::_ .. ~ I_t ~ .• i 1:::' .• r: .• ~a:;;t .• _::*2C=~ .• '$'::;,:~j _ .. ;tel_~ •. ;:~'l;;: :::: •. !t~ E E E :;: :;: ~ I: :: J ; t = ~ E ~ i I: i::Z ;:: :; :: I ~ :=!i.= i.% ; J !.•p: :: "'!"r"p~"!;!"'!'E'!"E'"'i''' ip 11'"1--1" "'q-'"l I - "i ' I r "I" • -" , '" I ' -, _._- "'-II • -'-IHiI _- i" - ,! "- !l_, I i-ill_l!-I~ !', l,-j EQnijq'; ! !11j ~j !i i ! , •• ; !I!Iii, !I,!,i I!•!!,!! I~!::i ;J!S=f!0l1~~:H;::~~!3 i ii!IIEE;:~ ~ •. Iin i i IiI!; i ••;; ! it is ; i ;!PIiii! iii' !i ;;im , i ;!!I P •ii! P !! i ipi. !iii! i! !! I- f1if- ",. -"i'I"-""'jl-' '--I Ipl qq.,!! - Ij '! lI'l I -, !"!'11 ( f.•~~.•• ~ .• Il!I::~ •. "111;': •. iii!. I! ,; 11.__I.!! HU_llI ,Inn, lEi ! • 'd.d" _So_, Id_l _,I

I!!!i! PIIiiii i!un nIIi II'q H!!!! ii!!i! Ii Ii Ii~iIiii! P! iii ililHPiIip! I!db,,!,>!,!'!'!;!!,!, Ii I; ,!llil.l nl,ill,d!!,,;Eldl!d!dnnll ! n

I

~

L

if

II

IiII1

,;.::: l: ::i:li~ ~J I! ~!i!ii~i;.i :!~3ii~i!i 51!~i ;;;~::;5i==::iiiEii EEl: !1iiEiE"::::E:ii i i;i Ei EEIII !l1I111I1111J lliJ illlllllll Hit {H~H{HHP1I11 iii 111111111111111 IIIf{ f{ f{ H f{ H H 111111111111111' Illl 1I1l11l1l11 , I

P fli H fi IIf IiII iIIf! Illl! Iiif i!!q if iIi II IIiHIiIP H HIqiIII iIfI:l' IIIiif Ijlllf'fil II I"fU'Hp!1 i P I 'jll!!' Iff 'Hf If I ll~ P Ii' I, r

• I•~ ~ •••• w •••••••••• _woo & •••••• _ •••••••••••••••••••••• _ ••• w_ •••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••• _ •••••••••••••• w w ••••••

~!!~!!tEE!!!!!3!!! t l!t!!!!!t!~!!!t! t!! !!!!!!! e!::~~!!E~!!!!!~!! ~!!!!!!!! E!!! f

,iiii;;s iG iiiii;iiI;ii;iiiiiIIiiiii:i~it xii iii;l i~~:t i i x IIiiiiiiiii i t ~i i ~ii E ii ~ f

11111111 111111111 1111111111111 II

1IIIIi I111111'i liillll! Ilillli!'!I!II! I i J ; f ~ E ~ ~ ! f Ii! I ;: i;;:E !;q ; ;;l ~ ~ ;: ; ~ !i i E ;;l i ; 'Ii I II 1I111lHnlnlUIIHl!dn. I

•• <5w ••••••••••••••••••• i;; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _0'"" _oo ••••• ;; Ei _oo" S"' •••••••..•••••••.••••••..••.••••.••, II

, ; , • II! • !I i 1

•.:'~Jjl~!:~~ ~!:J:'::t.1-;;":iat: •.~J::a,~::.e::'it;:: l:r. J: ~ f ;:i;:t ,: .t •. ~ .t ~ ~ t I:r. t !I: ~i.e:, J: ~ t; f ~ :: :: t ~ .t i I,.,,, l"'.i'" i"" <i'r!lll 'P == ;jl!j!.ilnq' jP!pq l,nl-pl.i(- !q'q"lpL'i'l !"-if ; I ,. -I"hod:: =::~ r.:;eD:lf~ E~~~!::;$:;l ~l!lii;:!~~~11 !_it iii~?i~~Il:~e!e::I;5.Si!~ ...~~I@!=_2•.r.ca~I:!:JJ: I:~Js::f"fJ:f~::.t$; •.::J:::!ls::::~;:,,:::: I:tl:;:J,e::.t::J:$;~J::: J::: .t.i;;;;i.t 1:£:::'.=1::: .• : JlEq'; <,'::.I,!', i-= -," i! Iii IH!5' I';, = •. ~ •. :::. il;:'- •..• s ti ~il "I :iI ": ="::I~:I'i !-I ',-, '-'I!" ,--, ,- '-'1 ,- ,i~~~~~!!!;E5i!~i.:~~~I~~~~_ii Ei:!l:~!iiI ... _II: ••• ! .. ;; .,5 IJ "t: ..._." lIli",_ ,.,_.d,I".~.~_. I.•.,

!J, Is; ::~:;:.se::l1:= I:I:.•:i_I:::ll :~Eiief5iitri;:,=5'Sii:il l~; E ~ i; i;i e:!: ~8 Eii i z;' e::::~;::to ii i it:!: i SE 'i to i

I! i I I I I , !i i i i i

, I!t id i !5 I == ~ I ~ !i !~~€ S ~ i !~~~!i~E S 5 i i E i i ;;liil';il"iiiSiii!"ilil.I'I"liP'" i..• IS ••..•••..• c _.... Il: S t: •.•.• •• " I' :t

iiIi i i!iii!!!iiIihii !!Iini!Ii! !IPi! iHii!IiIIiIim IIi iIiiii! ii!Iii! n!i, ,,'-1I1'-'--lIpl -I-'ll -_En,' I . - -'nin'" !I'''. IIi. h_i'- I- -I' IIi .. d;! ..:i ~ :: 1:~.•aJ: "J!i .. ! ~~=:t i 'h:J:=:::~;; ii!~~ :':~::C:l ti~ 1i!i::li~ i

III I!! I! iII1111Ii II!1111111111 IIlinnniq! if P I'n!! IIiiiIIpIi iIIIIilin' r-,li -1-'1 ' -ui I i.1 ~._l,!.!.( ..'::~_ .• :IIll;;::; ••• $ ••••.• _:I: ill ~';: •.••.•. t:r~

j II~ ~ '!'.: ? e f .:d: i c 't I:~ l E , ~ : t ;: i 5 l ii '! I!!::!' i S 8 ? ! i Iir :: e i l! EI IS, EiIi 1.~I!SifE~:i!; i't~SfiiS!!~S~~ ,,'ii!!Iim i! i! II Pi! Ii i! IH! iniH! I!i!In!P Ii q IInnP BiH!iii lUi liB ii' IIIlii-;!!i!!!!!!!I!!!,!I, '"III"'l!E'!! nE,!'" 1"_,.,l""".,i,,il.,_,L I_1:.•.__ ~~ .•~ .... __ 1'.. ~~_ .t:ll •.~ ..

IiIiii IiiIiInInij i iii! iqqiiPI" Ii!! I!n i!ni!Iin!i,iii np! nndqi! I~-i 'il,,,-- -! iH!',!-' P" hl"_d,_~",,, "L""".!h!_d_.l" n,l'ili'll!ill'-!'IiIE/ El!l!i1l1,I..•. _ .. I: :II... .-t:.;iI ~ •••.•••• _ ••

if,!

I~

I

I,

I, ~:: :: ::~:ii;III ! I

II HI f f } f

ijllll' Uppnt III I• I

I•~~_w~ •• ......,

! ! ! ! I!!!!~~~ r;siiGs; ; ~ ~ 'i1111lUll! ill! 'II I I. I

• II. .•. ~... .. .. .. .. ..

~ • fIi

~ r:: ~ ~ Ii~~i:~ I: loo ~ !I' • !i!ls! h f' SI: $ ; ••

"'P f II ~ • J.: Jl- • 1: c i;~i!i1 !inn .C£!E

!J, I-;: •. 3 :: ;: = ! ..::Ii

!j1I

! , , !~ e :: i,

III I

! , Ii.';;! !~i~i_ :s ~ _

!liji iim. p'i!lli! ~ :! t ~ II•• I: ~ •••• LIH

liHp~PH,IilL! i d!• ,Ii-I"- ;e!i! ,I:$ •• _ :r

iii!Wi!L!i(i" qWill . JIE,dillPH', I'-'! '--j- -~Ii. i !EI~~'

C • ,: :: := '''1'' I

nn! i~i~i:I-:: I: • L..i!ii I"p i~iiii!l,if, !

I fnldPld!:: c ~ i ::

lim jHili, Inil ,i~nir:: ~ ~ 'f. .t~~!:;.~ /Ie!~ii PFIi' 'I~!~si IL!"i' i 'nri! 111=,!,!nli!!inn~~;!!!n!!, IiWi Plln::f e •

llini'i

i i! i Ii!H' I!!nl!n; II

~i!:! ~J~;!I~ Inm &Et!!!111111

1 l(,i !I!: :: ! ! i ' , I' g n! ii , IIi II I

••I I• I

!

IIIIffI I ,

I II

I , I I

•• :: t I: I; r::: t: :: :; ::

Ii! H

I \Ii111l I i IiI 11I1I1 !l P rI Iilil pIPI i I I, fliP ,fll'

II ! t' , I , iI II

~ ; £ t i i;g;:i ; f ; ~H, dlH I In

I,

~~~~<c

•• ~c",.::!;:c

'"-~g2'"~,.

~zg'"oZ

Documents

bupati musi banyuasin - Peraturan BPK