Pemilik Usaha/redaktur:

Alamsyah CahayusufAlamat:Jl. Palmerah Selatan No. 22 Jakarta Pusat, 10270NPWP:71.302.653.2-077.000

Infokontak:HP: 0812 1238 2169Email:kabarsenayan@yahoo.com

Lembaga Pemberdayaan dan PengembanganPotensi MasyarakatAkta Notaris: No. 33/13 Pebruari 2008SKT No: 220/93/IV/KESBANG/2008NPWP No: 02.872.333.6-808.000

Kontributor Daerah:

1. Ansarullah, Wilayah Sulawesi Selatan

2. Nurlaili Ramdhani, Wilayah Nusa Tenggara,

3. H. Ahmad S, Wilayah Kalimantan

Catatan: Isi Majallah ini adalah otentifikasi dari media online kabarsenayan.com, kontributor serta sumber terpercaya lainnya.

TEORI DAN PRAKTEK PERMODELAN BIO-EKONOMI DALAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Oleh: Prof. Dr. Mangara Tambunan

Saya mengucapkan Selamat kepada Saudari DR. Nimmi Zulbainarni yang telah

menerbitkan buku Teori dan Praktik dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap edisi

Revisi diterbitkan oleh IPB Press pada tahun 2012.

Buku ini terdiri dari 9 chapter yang pada dasarnya berisikan Pemodelan Bio

Ekonomi Perikanan, Kebijakan Perikanan dan Implementasi Model Bio Ekonomi

yang tadinya dikembangan dari single species (dari Master Thesis) kemudian

dikembangkan menjadi Multi Species pada Disertasi PhD. Buku ini pada dasarnya

adalah pengembangan Thesis dan Disertasi Saudara DR. Nimmi Zulbainarni. Pada

dasarnya buku ini sangat berguna bagi akademisi dan juga pada pengambil

kebijakan Ekonomi Perikanan. Permasa-lahan Perikanan yang utama adalah adanya

masalah overfishing yang bersifat tidak sustainable di

Perairan Laut Indonesia akibatnya sangat mungkin

sudah melebihi Maximum Sustainable Yield (MSY)

sehingga mendorong Penulis mencoba memahami

permasalahan perikanan Indonesia apakah sudah

overfishing secara bio-logi atau masih under

exploitation (hal 4-6). Ti-dak berhenti pada uji empiris

juga mempelajari implikasi kebijakan eksploitasi

perikanan di Indonesia.

Di dalam masyarakat Perikanan banyak laporan yang

mengatakan bahwa kondisi Perairan Indo-nesia telah

habis dikuras oleh nelayan asing dan juga nelayan

dalam negeri sehingga kemung-kinan besar bahwa

memang Perairan Indonesia telah mengalami

overfishing. Apa yang dilaku-kan oleh Pemerintah

selama ini adalah mem-batasi jumlah perijinan dan

jumlah dan lokasi kapal dst, tetapi kita tidak

mengetahui secara persis apakah perairan Indonesia

sudah under-fishing atau over exploitation.

Dalam hal ini kita tidak mengetahui sebenarnya titik

MSY didalam Kurva Yield Effort dan isi buku ini

adalah sebuah exercise Bio Modelling yang telah

dikembangkan dan diterapkan di Indonesia.

Ada 2 jenis model yang dipakai:1.Model Statis dan

2.Model Dinamis ini dengan mengin-troduksi dimensi

Waktu (T) pada Model yang diuraikan di hal 30-33.

Buku ini mengembangkan Model Logistik Dinamis

pada Kurva Logistik Ikan Tangkap dengan meng-

gunakan prinsip Maksimisasi man-faat dan eksploitasi

sumber daya Perikanan menurut satuan waktu.

Model Bio Ekonomi Species terbagi menjadi 2:

Tunggal dan Multi Species. Model Single Species

umumnya berorientasi pada satu jenis ikan (stok) saja

sehingga hasil model bisa bersifat bias terhadap ikan

jenis lain. Kelemahan utama yaitu kurang realistisnya -

Model Tunggal karena kondisi Single Species yang

mewakili Sektor Perikanan keseluruhan. Kelemahan

lain adalah sukarnya kita memberikan saran rencana

penangkapan jangka panjang tentang sumber daya

Perikanan. Mengingat kelemahan ini maka dibangun

Model Multi Species untuk menjawab masalah ini dan

model ini lebih realistis karena memasukkan faktor

jenis ikan yang lebih banyak. Sedangkan salah satu

kelemahan model Multi Species adanya kemungkinan

hubungan predator sesama ikan. Walaupun demikian

mo-del Multi Species jauh lebih realistis sehingga kita

dapat lebih memperoleh hasil titik optimum (Ekonomi-

Biologi) atas penangkapan atau pe-nangkapan masih di

titik dibawah MSY dan su-dah barang tentu hasil

estimasi lebih dipercayai.

Dalam buku ini terlihat hasilnya menunjukkan bahwa

dengan menggunakan Model Multi Species perikanan

kita masih dibawah titik MSY sedangkan jadi

disimpulkan belum dalam kondisi Over Fishing.

Hasil dari buku ini merupakan rintisan bagus yang

dapat dikembangkan kearah penggunanan Bio Ekonomi

dengan Pengelolaan Multi Species didalam Multi

Region sehingga sifat Ekologi Perikanan yang sangat

mungkin heterogen di tiap Wilayah semakin realistis

dimasukkan di dalam Model.

Sentral Tesis dari Model Biologi Perikanan adalah

bagaimana pengukuran yang lebih akurat tentang stok

ikan yang tersedia. DR Nimmi da-lam versi revisi

membuat stok perikanan ini se-bagai suatu Natural

Capital dimana stok ikan itu terutama induknya harus

dipertahankan sede-mikian rupa supaya terus menerus

dapat mem-produksi ikan dengan tingkatan eksploitas

di bawah atau persis di titik MSY dalam me-menuhi

kebutuhan konsumsi penduduk.

Pengukuran stok ikan ini sangatlah penting di ketahui -

oleh pengambil kebijakan perikanan tangkap di

Indonesia sehingga dapat dihin-darkan over eksploitasi

perikanan yang meng-habiskan stok ikan.

Beruntung hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikan

Plagis seperti Lemuru di Selat Bali kelihatannya belum

mengalami over fishing se-cara biology dan ekonomi.

Artinya stok ikan dapat dieksploitasi lebih besar lagi.

Dalam dimensi kebijakan dalam “Open Access” agar

“Tragedy of the Common” tidak terjadi ada baiknya

Indonesia menggunakan model Biologi Ekonomi

perikanan agar bisa mem-perkirakan kapan kita over

Exploited dan Under Exploited. Masalah ini tidak

cukup hanya mem-batasi kapal kapal tangkap perikanan

di Indonesia akan tetapi kita harus dilengkapi dengan

kerangka kerja didukung data data dasar sifat

perpindahan/perjalanan ikan.

Petunjuk utama soal overfishing di berbagai daerah

selama ini kita mengandalkan data ne-layan dengan

tingkat tangkapan menu-run/meningkat sebagai

indicator utama menun-jukkan kelangkaan ikan di

lautan. Sehingga kita harus tahu perikanan per region

dengan pola perjalanan ikan dari waktu ke waktu baik

jenis dan jumlahnya.

Kita berharap research untuk meningkatkan pe-

nangkapan ikan yang sustainable di bidang Per-ikanan

masih perlu ditingkatkan.

Profil penulis bukuDr. Nimmi Zulbainarni lahir di Kuok, Kampar, Riau, 25 Juni 1974. Sarjana Perikanan Jurusan Sosial EkonomiPerikanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1997. Program Master Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN), IPBtahun 2002. Penulis mengikuti Program Beasiswa Non-Gelar Pertukaran Mahasiswa Jangka Pendek tahun 2003 diUniversitas Kagoshima, Jepang. Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN), IPB tahun 2011. Penulismenjadi dosen IPB sejak tahun 1999 sebagai staf pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan (SEI), FakultasPerikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Institut Pertanian Bogor sampai dengan tahun 2005. Saat ini penulis sebagaistaf pengajar Bagian Teknologi Penangkapan Ikan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP),FPIK-IPB.Penulis juga menjadi pengajar mata kuliah ekonomi sumberdaya perikanan di Pascasarjana Sekolah TinggiPerikanan (STP), Jakarta sejak tahun 2012 dan pernah mengajar dengan mata kuliah yang sama di UniversitasIndonesia (UI), Depok. Penulis aktif di kegiatan, kelembagaan, dan forum nasional. Saat ini penulis menjabatsebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Ketua Focus GroupPengembangan Ekonomi Maritim Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Wakil KetuaKomisi Tetap Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Departemen Industri Budidaya Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Indonesia, Dewan Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), serta Kepala Sub Direktorat (Kasubdit)Rekrutment, Evaluasi, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di IPB.Selain itu, penulis juga aktif sebagai tenaga ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan KebijakanFiskal Kementerian Keuangan, terlibat di berbagai forum sebagai narasumber dan moderator. Penulis aktif sebagainarasumber di media cetak maupun media elektronik. Penulis juga aktif di forum dan kelembagaan regionalmaupun internasional sebagai anggota Asian Fisheries Society (AFS), menghadiri The 2013 Annual BESTTunaMeeting, di Wageningen, Belanda. Sebagai Delegasi Republik Indonesia pada The 10th Regular Session of theCommission, Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), 2013 di Cairns, Australia membahastentang tingkat kepatuhan Indonesia pada pelaksanaan Conservation and Management Measures WCPFC sertapengelolaan perikanan tuna di Samudra Pasifik Bagian Barat dan Tengah.

Organisasi Terkemuka Penggunaan

Lahan Berkelanjutan dan Konser-

vasi Berkolaborasi untuk Memper-

jelas Peran Kritis yang Dapat Di

mainkan oleh Pengelolaan Lanskap

Terpadu dalam Memajukan Pem-

bangunan Berkelanjutan

World Wide Fund for Nature, Eco

Agriculture Partners, The Nature

Conservancy, IDH – The Suis-

tainable Trade Initi-ative dan Global

Canopy Programme mempublikasi-

kan Buku Kecil Lanskap Berkelan-

jutan.

Lanskap berkelanjutan harus men-

jadi komponen penting supaya

rezim iklim dan pembangunan in-

ternasional baru dapat menjadi

efektif. Sebuah ‘Buku Kecil’ baru

diterbitkan oleh Global Canopy

Prog-ramme dan pakar terkemuka

lainnya termasuk World Wide Fund

for Nature (WWF), EcoAgriculture

Partners, The Nature Conservancy

(TNC) dan IDH – The Sustainable

Trade Initiative mengidentifikasi

isu-isu kritis yang harus para

pemangku kepentingan (pemerin-

tah, perusahaan, sektor keuangan

dan masyarakat sipil) tangani untuk

memas-tikan pelaksanaan ‘pengelo-

laan lanskap terpadu’ yang efektif.

Pendekatan ini mem-berikan suatu

cara yang terorganisasi bagi be-

ragam peng-guna sumber daya alam

bersama di suatu wilayah yang

besar demi mengejar tujuan mereka

sendiri tanpa merusak nilai sumber

daya tersebut bagi orang lain.

Dengan menggabungkan bukti dari

25 studi kasus dan survei dari

ratusan inisiatif lanskap terpadu

percontohan, Buku Kecil Lanskap

Berkelanjutan (Little Sustainable

Landscapes Book) menyoroti secara

detail bagaimana pengelolaan lans-

kap terpadu dapat membantu mas-

yarakat, wilayah dan negara mem-

buat kemajuan signifikan dalam -

mencapai tujuan iklim dan

pembangunan berkelanjutan me-

reka. Publikasi ini adalah yang

terbaru dalam seri Buku Kecil

Global Cano-py Programme dan

dapat diunduh di sini situs:

http://globalcanopy.org/sustainablel

andscapes.

Andrew Mitchell, Direktur Ek-

sekutif Global Canopy Programme,

menyambut peluncur-an buku baru

ini, menyatakan ‘Pertanian,

kehutanan, dan bentuk lainnya dari

tata guna lahan berkontribusi

sebesar 10-15% dari emisi gas

rumah kaca tahunan. Mengingat

kebutuhan kritis untuk menstabilkan

emi-si gas rumah kaca, pelak-

sanaan pengelolaan lanskap terpadu

sebagai bagian dari pengajuan

Kontribusi Nasional Terhadap

Penurunan Emisi Global (INDCs)

suatu negara dapat memberikan

manfaat mi-tigasi dan adaptasi yang

nifikan.’

Ia melanjutkan dengan menyatakan

‘Kecuali negara-negara menangani

penggunaan lahan, pertanian, dan

kehutanan se-cara holistik, mereka

berisiko kritis mengancam

ketahanan air, pangan, energi,

kesehatan dan tujuan pembangunan

ber-kelanjutan lainnya.’

Buku ini memperjelas apa arti

pengelolaan lanskap terpadu, dan

menyediakan suatu peta jalan

pelaksanaan. Para penyusun

berpendapat bahwa mena-ngani

tarik-ulur dan sinergi di antara para

pemangku kepen-tingan kunci dan

mengadopsi sebuah pendekatan

kolaboratif dapat mewujudkan

lanskap berkelanjutan jangka

panjang.

“Kita melihat dalam kasus-kasus di

seluruh dunia bahwa ketika orang-

orang yang ber-gantung pada

sumber daya alam umum

berkumpul ber-sama untuk

merencanakan ke-giatan tata guna

lahan, mereka dapat melihat secara

lebih jelas bagaimana berbagai

bagian dari lanskap bergantung

pada satu sama lain, dan bagaimana

jasa ekosistem mengalir di se-luruh

lanskap,” kata Sara Scherr, Presiden

EcoAgriculture Partners dan salah

satu pe-nyusun dari buku ini.

“Ketika hal itu terjadi, akan jauh

lebih mudah untuk merancang so-

lusi yang menguntungkan semua

orang, dan untuk memilih opsi

pembangunan yang menopang sum-

ber daya alam yang kita andalkan

untuk nilai-nilai produksi pangan,

energi, kesehatan, kecantikan dan

rohani.”

Rekomendasi buku ini berfokus

pada cara menerapkan pengelolaan

lanskap terpadu ke tiap lanskap di

seluruh du-nia. Secara khusus, para

pe-nyusun menawarkan lima re-

komendasi luas, dengan lang-kah-

langkah aksi spesifik yang terdapat

di dalamnya:

1.Mengadopsi pengelolaan lanskap

terpadu sebagai sarana kunci demi

mewujudkan ke-majuan menuju

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

di skala pusat dan daerah.

2.Memberdayakan para pemangku

kepentingan lokal untuk merancang

solusi lanskap berkelanjutan yang

memenuhi prioritas dan konteks

unik mereka.

3.Mengembangkan strategi lanskap

yang berkontribusi pada ekonomi

hijau yang inklusif.

4.Memanfaatkan berbagai sumber

keuangan demi men-capai tujuan

lanskap.

5.Meningkatkan kapasitas dan

memfasilitasi pembelajaran di

antara para pemangku kepen-tingan

kunci untuk hasil yang lebih baik

dalam pengelolaan lanskap terpadu.

"Di dalam kerangka kerja na-sional

yang koheren adalah penting bagi

kita untuk menerapkan perencanaan

kita di tingkat yurisdiksi dan

lanskap,” kata Marco Lambertini,

Direk-tur Jenderal WWF Inter-

national. “Ini adalah tingkat di

mana ekonomi bertemu ling-

kungan. Di mana orang-orang

menjalani kehidupan mereka dan

mengupayakan mata pen-caharian

mereka. Di mana hutan dibakar atau

dibiarkan berdiri. Ini adalah apa

yang luput dari kita saat ini dan

sangat kita butuhkan. Ini adalah

yang semestinya menjadi fokus dari

upaya bersama kita. Pelaksanaan

perencanaan tata guna la-han

terpadu yang bersifat holistik di

tingkat lanskap yang saat ini men-

jadi kendala utama bagi keber-

hasilan dan merupakan pendekatan

yang akan membantu menutup

kesenja-ngan yang masih terlalu

lebar antara komitmen dan kon-

servasi hutan yang nyata.”

Buku Kecil ini bertujuan untuk

menyajikan informasi yang je-las,

ringkas dan meyakinkan tentang

isu-isu kunci di dalam negosiasi

kebijakan interna-sional. Global

Canopy Prog-ramme telah merilis

enam pub-likasi di mana proyek

andalan ini; Buku Kecil Lanskap

Ber-kelanjutan (Little Sustainable

Landscapes Book) akan men-jadi

yang ketujuh.

Untuk informasi lebih lanjut tentang

Seri Buku Kecil kun-jungi situs:

http://globalcanopy.org/publications

Judul: Masyarakat Ekonomi

ASEAN dan Ekonomi Politik Indo-

nesia

Jumlah Halaman: 159 + v; III

Bagian; 12 Bab

Penulis: Prof. Dr. Edy Suandi

Hamid, M.Ec

Penerbit: EKONISIA, UII

Yogyakara

PEMBAHAS: FX. SUGIYANTO

•Apresiasi dan penghargaan untuk

Prof Edy; saya sangat tahu sungguh

tidak mudah bagi seorang yang

sangat sibuk, telah berhasil mener-

bitkan buku yang bukan hanya di-

tulis dengan gaya yang mudah di-

pahami melainkan ju-ga karena

isu-isu dan dituangkan dalam buku

tersebut aktual, relevan dan substansial dalam kontek perkembangan

ekonomi Indonesia terkini.

Buku ini dimulai dari pembahasan isu pokok yang sangat actual dan

relevan: Masyarakat Ekonomi ASEAN, dibagian I yang terdiri dari 6 bab.

Dalam bagian ini, penulis mampu mengerucutkan isu ekonomi pada era

MEA; dari tantangan, problem yang dihadapi, strategi yang perlu ditempuh

hingga peluang yang mungkin diraih oleh masyarakat

Indonesia pada era tersebut.

Daya saing menjadi kata kunci untuk dapat meme-

nangkan persaingan sebagai konsekuensi liberaslisasi

pada tingkat ASEAN pada forum MEA tersebut. Sa-

yang memang; sebagaimana diungkapkan oleh penulis,

kita agak terlambat merespons MEA tersebut. Maka, di-

ingatkan ja-ngan terlalu terlambat untuk merespon agar

kita tidak kehilangan kepercayaan diri. Ini garis inti da-

ri pembahasan dalam Bab-1.

“The Most Powerful Weapon is Education”. Itulah kira-

kira inti tulisan pada bab-2. Pe-ningkatan produktivitas

merupakan unsure terpenting dalam meningkatkan daya

saing tersebut dan pendidikan menjadi senjata ter-

penting untuk mendorong tumbuh dan meningkatnya

produktivitas SDM. Poin penting dikemukakan penulis

pada bab ini; bukan hanya jenjang pendidikan formal

saja melainkan soft-skill adalah motor penggerak pro-

duktivitas tersebut. Dunia industry mempunyai pe-

nilaian yang sangat me-narik terkait kebutuhan akan

soft-skill tersebut. Dari sisi dunia pendidikan, tentu

elemen - elemen soft-skill ini akan sangat membantu

dunia pendidikan untuk merancang arah dan arsitektur

pendidikan di era persaingan bebas kedepan.

Peluang Indonesia sangat terbuka untuk memenangkan

era persaingan pada forum MEA ini, mengingat saat ini

Indonesia ditengarai sedang memasuki periode “Bonus

Demografi” yang oleh penulis disebut sebagai generasi

emas. Namun sekali lagi, penulis mengingatkan, bonus

demografi hanyalah potensi yang hanya akan menjadi

riil jika ia dimanfaatkan atau mampu mengelola secara

optimal. Ini inti pembahasan pada Bab-3.

Isu pasar jasa; yang memang menjadi salah satu isu

penting pada era MEA dikupas penulis pada bab-4;

khususnya terkait dengan eksistensi perguruan tinggi.

PT mempunyai peran yang sangat strategi dalam era

MEA ini, selain ber-peran menyosialisasi MEA; PT

bertang-gungjawab menyiapan SDM yang berstandar

sesuai kesepatan dalam MEA.

Bab 5 dan Bab 6 membahas peluang Indonesia pada era

MEA dari sudaut pandang sektor UMKM dan Ekonomi

Islam. Khusus dari sudut pandang Ekonomi Islam;

dengan mempertimbangkan jumlah penduduk ASEAN

yang dalam jumlah penduduk islamnya cukup besar;

baik dalam industry produk-produk yang harus halal,

juga pasar keuangan yang potensial.

Bagian II yang memuat 3 bab penulis memfokuskan

pemabhasan mengenai ekonomi etik.

Dimulai dengan pokok bahasan tentang prinsip-prinsip

ekonomi kerakyatan, bab ini mena-warkan topic diskusi

tentang pengertian, ciri-ciri dan indicator ekonomi

kerakyatan; yang sebenarnya telah terjadi diskurs cu-

kup panjang.

Tawaran ini tentu merupakan sudut pandang penulis

terkait dengan perspektif etis ekonomi dalam praktik

maupun prinsip-prinsipnya yang akan dapat memper-

kaya pandangan pembaca mengenai aspek filosofis,

idelogis dan etis prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi.

Telaah etis atas ekonomi Indonesia dengan focus per-

soalan kemiskinan dibahas pada bab 8. Penulis tentu

dengan sadar memilih topic ke-miskinan ini karena ke-

miskinan merupakan isu aktual dan esensial dalam

perekonomian Indonesia. Catatan penting dikemukakan

oleh penulis, bahwa kemiskinan harus juga dipandang

dari perspektif self-helf.

Bagian III yang memuat dua bab memfokuskan

pembahasan darisudut pandang ekonomi politik.

Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. Berdiskusi dengan Aktifis Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Timur

Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. Berdiskusi Aparat pemerintah Desa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Soppeng

Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. Berdialog dengan Kalangan Buidayawan dan Tokoh Politik di Kabupaten Maros.

Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. Berdialog dengan Kalangan Buidayawan dan Mahasiswa di Kabupaten Wajo.

Senator Dr. H. Ajiep Padindang, SE. MM. anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – MPR RI dari Propinsi

Sulawesi Selatan, mengisi kegiatan reses dengan mengadakan dialog di akhir 2015 dan mengadakan kunjungan

kerja di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan.

DISKUSI BUDAYA DI KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KABUPATEN MAROS DENGAN UNSUR PESERTA MAHASISWA DAN KELOMPOK SENI DAN BUDAYA SE KABUPATEN MAROS

RESES DI KABUPATEN ENREKANG BERSAMA JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DI KABUPATEN BONE KECAMATAN PATIMPENG DALAM ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW

RESES DI KOTA PAREPARE YANG DIKEMAS DALAM BENTUK DISKUSI BERSAMA AKTIFI PEMUDA

RESES DI KABUPATEN TANA TORAJA BERSAMAANGGOTA DPRD KABUPATEN DAN PIMPINAN SKPDTERKAIT

RESES DI KABUPATEN TORAJA UTARA DENGANMENGUNJUNGI PUSAT-PUSAT KEGIATAN ADAT DANBUDAYA DAN BERDIALOG DENGAN PEMUKA ADAT

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan

fatwa terhadap ajaran kelompok gafatar (gerakan fajar

nusantara) sebagai ajaran sesat dan menyesatkan.

Merujuk pada ajaran mereka yang disebutkan sebagai

penggabungan dari Islam, Nasrani dan Yahudi. Seiring

dengan itu, para pengikut kelompok ini telah

dikembalikan ke daerah asal mereka yang telah berada

di Kalimantan Barat selama beberapa waktu.

Keberadaan kelompok ini menjadi bahan pemberitaan,

terutama dengan pengakuan adanya nabi dan hilangnya

beberapa warga dari beberapa daerah.

Senator Antung Fatmawati, anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) – MPR RI dari Propinsi

Kalimantan Selatan, turut memberikan pandangannya:

“Kalau mereka mengaku agama baru, harus tunjukkan

kitab sucinya. Harus jelaskan wahyu yang diterima.

Kalau tidak, mungkin itu aliran kepercayaan. Tetapi,

harus diketahui bahwa aliran kepercayaan itupun

memiliki pedoman dalam melaksanakan ajarannya”.

“ Dan kalau mereka di wilayah Republik Indonesia,

maka pemerintahan yang diakui adalah berdasarkan

Pancasila dan UUD yang telah diamandemen. Jadi

apapun kelompoknya, harus mematuhi dasar negara

dan UUD kita”.

Senator Antung Fatmawati adalah anggota Komite I

DPD RI yang membidangi: Pemerintah daerah;

Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata

ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Senator Antung Fatmawati sangat peduli dengan

pemerataan pembangunan dalam wadah NKRI. Dalam

beberapa kali rapat Komite I tentang pemerataan

pembangunan dan pemerintahan, Senator Antung

Fatmawati selalu menyerukan perbaikan tata kelola

pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk

seluruh wilayah dan rakyat Indonesia. Bahkan dalam

rapat tentang otonomi khusus Papua, Senator Antung

Fatmawati menyerukan agar tidak ada lagi kelompok

yang mengganggu jalannya pemerintahan dan

mengharapkan agar otonomi khusus Papua dilanjutkan

dan Propinsi lain juga diberikan anggaran yang

memadai untuk mempercepat laju pembangunan.

Akan halnya kejadian pembakaran tempat tinggal

pengikut gafatar, Senator Antung Fatmawati

memandang dengan bijak: “Sebenarnya itu tidak boleh

dilakukan, karena merugikan mereka. Apalagi mungkin

mereka hanya ikut-ikutan. Dan tindakan seperti ini, bisa

luput dari aparat kita sehingga tidak bisa dicegah. Tapi

kita syukuri karena tidak menimbulkan korban jiwa”.

Untuk itu, Senator Antung Fatmawati mewanti-wanti

warga masyarakat terhadap ajakan terhadap kelompok

tertentu.

“ Warga masyarakat jangan mudah terbujuk untuk suatu

kelompok tertentu. Harus tahu pengesahan pemerintah

(dasar hukum), jangan pula terpancing dengan janji

fasilitas yang diberikan. Misalnya, diberikan lahan

garapan untuk bertani atau berkebun. Seperti di wilayah

Kalimantan Selatan, ada lokasi yang kosong, tapi itu ada

pemiliknya, dari pihak swasta. Harus ada bukti bahwa

lahan itu dari pemerintah. Misalnya program

transmigrasi. Program ini dikelola oleh kementerian.

Jadi ada petunjuk dan persetujuan dari pemerintah.”

Senator Antung Fatmawati kemudian mencontohkan

peran serta anggota DPD-MPR RI dalam memberikan

pembinaan kebangsaan pada warga masyarakat,

Pembinaan itu dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi 4

Pilar. Dalam agenda kegiatan yang telah dilakukan oleh

Senator Antung fatmawati di Propinsi Kalimantan

Selatan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kelompok

masyarakat dan berbagai kalangan.

“ Dalam pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar, selain

pembinaan kebangsaan, disertakan pula pemuka agama,

atau da’i yang juga memberikan pemahaman keagamaan

sehingga masyarakat mendapat pencerahan rohani.”

tambah Senator Antung Fatmawati.

Di akhir perbincangan, Senator Antung Fatmawati

mengharapkan penegakan hukum yang adil bagi

kelompok dimaksud.

“ Terhadap pengikutnya yang menyimpang, disamping

hukuman penjara, mereka juga harus diberi pembinaan

untuk kembali ke agama yang sebenarnya dan diberikan

pemahaman kebangsaan. Sedangkan mereka yang ikut-

ikutan, tidak semestinya diberi hukuman seperti koruptor

atau pencuri. Tetapi mereka diberikan pembinaan

keagamaan, akhlak dan pembinaan mental untuk

kelangsungan hidupnya.”

Sosialisasi 4 pilar MPR RI

oleh Senator SHALEH MUHAMAD ALDJUFRI, Lc., M.A,

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – MPR RI dari

Propinsi Sulawesi Tengah

Anggota MPR-DPD RI dari Sulawesi Tengah

melaksanakan tugas pengabdiannya dengan menggelar

kegiatan Sosialisasi 4 Pilar sebagai manifestasi

tanggung jawab Anggota MPR untuk membangun

daerah agar seluruh penyelenggaraan Pemerintah dan

pembangunan di daerah dilaksanakan dengan

mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana

terdapat pada Pancasila, UUD Negara Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Adalah SHALEH

MUHAMAD AL DJUFRI, Lc., M.A, anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) – MPR RI yang baru

dilantik mengadakan kegiatan ini dengan

menggandeng Himpunan Pemuda Alkhairaat di Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bertempat di Madrasah Alkhairaat Bayoge Palu, tang-

gal 21 November 2015, Senator SHALEH

MUHAMAD ALDJUFRI, Lc., M.A, menjelaskan ten-

tang tugas dan kewajiban anggota MPR RI, meng-

uraikan pokok pikiran dalam 4 Pilar, yaitu: Me-

ningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat

terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR; serta

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

se-luruh penyelenggaraan Pemerintah dan masyarakat

me-mahami serta menerapkan nilai-nilai luhur Bangsa

da-lam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi 4 Pilar MPR tersebut, juga menghadirkan

narasumber, yaitu Alwi M. Aldjufri.

Pada sesi tanya jawab, peserta yang berjumlah sekitar

150 orang antusias mengajukan pertanyaan, mengenai:

pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila, perbandingan

ideology dan kehidupan gotong royong dalam mas-

yarakat Pancasila. Dan peran aktif pemuda dan maha-

siswa dalam pembangunan.

Senator Marhany Victor Poli Pua,

anggota Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) –MPR RI dari Propinsi

Sulawesi Utara memberikan ko-

mentar tentang kenaikan harga da-

ging sapi dan ayam yang meng-

alami kenaikan harga.

“Kenaikannya sampai Rp150 ribu.

Ini perlu dikaji, kenaikan ini mem-

beratkan rakyat dan tidak meng-

untungkan petani peternak. Kalau

kenaikan harga daging sapi mem-

bawa imbas pada kenaikan kese-

jahteraan peternak, ini agak baik,

meskipun disisi lain perlu dikaji

kenaikan itu membawa resiko ke-

naikan harga makanan di restoran.

Kalau harga daging naik, maka da-

ya beli masyarakat untuk meng-

konsumsi daging jadi berkurang.

Maka yang terjadi, beban ekonomi

masyarakat lebih tinggi. DPD sudah

rapat dengan dirjen peternakan

kementerian pertanian dan Komite

II telah memberikan rekomendasi”,

Lalu Senator Marhani melanjutkan:

“Sebenarnya tidak ada alasan ke-

naikan harga, karena sudah ada

subsidi angkutan untuk pengang-

kutan ternak dari NTT ke Pulau

Jawa. Hanya saja, ternyata kapal

ternak itu efektif hanya waktu per-

tama. Tahap berikutnya kosong. Pe-

ternak tidak mau mengangkut sapi

karena alasan rugi. Harga di NTT

dan harga di Jawa sama, padahal

peternak masih menanggung seba-

gian biaya angkut”.

“Di Indonesia ini, mestinya dibuat

sentra produksi sapi. Misalnya di

Sulawesi Utara, ada wilayah yang

bisa menjadi Tapos-nya Sulawesi.

Itu bisa dikembangkan menjadi

daerah penghasil. Khususnya ka-

wasan timur. Di Sumatra juga demi-

kian, jadi kapal ternak tidak

diperlukan lagi. Ini bisa memini-

malisir pemenuhan kebutuhan ang-

kutan daging di Seluruh Indonesia”.

Berikut uraian keprihatinan Senator

Marhani yang disampaikan dalam

wawancara di ruang tamu DPD

Sulawesi Utara beberapa waktu

lalu: “DPD prihatin terhadap kenai-

kan harga daging yang sebenarnya

bisa dikendalikan. Ini masih dite-

lusuri, apakah ada unsur “mafia”

dalam kegiatan ini. Apakah itu be-

lum bisa diatasi oleh pemerintah.”

“Kemudian, kita masih ada kuota

impor sapi. Impor sapi itu masih

besar. Ini harus dikaji lebih jauh,

agar kita bisa swasembada sapi.

Akan halnya harga daging sapi yang

murah di Malaysia, diperkirakan itu

daging kerbau, karena impornya

dari India. Hewan sapi di India ti-

dak disembelih untuk dimakan, te-

tapi hewan ini dihargai dan dihor-

mati sesuai ajaran di sana.

Mestinya kenaikan harga itu tidak

terjadi, karena harga BBM turun,

jadi aneh. Pemerintah harus mene-

lusuri kejadian ini.

Kalau ada “mafia” yang menye-

babkan kenaikan harga. Negara ti-

dak boleh kalah oleh permainan se-

perti itu. Jadi ada yang harus di-

perbaiki dalam manajemen pema-

saran pangan kita. “Mafia” pangan

itu tidak kelihatan seperti kartel

lain.

Pemerintah harus membuat sistem

supaya peternak bisa memenuhi ke-

butuhan daging sapi secara na-

sional, data produksi sapi untuk na-

sional, data produksi sapi untuk di-

pasarkan dan kebutuhan daging re-

gional dan nasional serta penentuan

rantai produksi yang baik untuk

menjaga stabilitas pasokan dan

harga.

Sistem kita harus didorong untuk

adanya sentra produksi sapi. Semua

wilayah Indonesia, sapi bisa hidup.

Kita punya sapi lokal. Kita bisa

belajar teknologi untuk melipat-

gandakan produksi sapi. Kalau im-

por sapi lebih besar, maka kita rugi.

Kalau manajemen kita bagus, itu

disertai dengan penindakan tegas

dari aparat apabila terjadi penyim-

pangan dalam pengadaan pangan”.

Senator Marhani Victor Poly Pua

adalah wakil dari Propinsi Sulawesi

Utara periode lalu dan masuk men-

jadi anggota pada pergantian antar

waktu beberapa waktu lalu.

Seusai mengikuti rapat kerja Komite III Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri

Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Rabu 27 Januari

2016 Senator dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, anggota

DPD-MPR RI dari Propinsi Sulawesi Tengah terlibat

perbincangan yang serius dengan beberapa pejabat dari

Kemeterian Kesehatan.

Sehari kemudian, Senator dr. Delis JH, MARS,

berkenan memberikan uraian tentang penolakannya

terhadap “program layanan dokter primer” yang

dicanangkan pemerintah.

” Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan dokter lainnya

menolak program layanan dokter primer, yaitu program

pemerintah dalam pendidikan kesehatan yang dianggap

setara dokter spresialis. Program ini bertentangan

dengan UU Kedokteran, karena dalam profesi dokter

hanya dikenal 2 profesi, yaitu dokter umum dan dokter

spesialis. Dan pengangkatan dokter spesialis dilakukan

oleh kologium lewat muktamar IDI”. kata Senator dr.

Delis JH, MARS.

” Jadi bukan pemerintah atau menteri kesehatan yang

menentukan dokter spesialis. Penolakan terhadap

program ini menjadi salah satu rekomendasi dari

Muktamar IDI yang ke 29 yang lalu: “Bahwasanya

Muktamar IDI Ke-29 yang dihadiri oleh perwakilan

dokter seluruh Indonesia secara mufakat menolak

konsep pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP),”

Lebih jauh, Senator dr. Delis JH, MARS menjelaskan:

“Alasan pemerintah tidak jelas. Kalau dikatakan untuk

peningkayan kompetensi dokter, itu sudah ada. Dokter

umum itu mendapat serfikat dari kologium, sehingga

berhak melakukan layanan kedokteran secara primer.

Jadi tidak perlu menempuh pendidikan lain. apalagi uji

kompetensi dengan biaya mahal. Argumentasi

kemenkes bahwa ini untuk peningkatan kemampuan

dokter, padahal selama ini kalangan dokter telah

menempuh pendidikan itu. Program ini lebih banyak

menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat, bukan

hal klinis. Sementara spesialis itu sifatnya klinis.”

Selama ini, pemerintah menuntut tanggung jawab dan

profesi tenaga dokter dan paramedis yang lain, tanpa

peningkatan kesejahetraan. Padahal, dalam

melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,

tenaga dokter dan paramedia lainnya melakukan hal

yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia,

yaitu:

⦁ Profesi medis bertanggung jawab untuk kemanusiaan,

menyangkut kesehatan masyarakat di semua tingkatan.

⦁ Waktu kerja paramedis 24 jam, apalagi yang di

pedesaan dan pelosok tanah air, seperti bidan desa,

doktrr PTT. Mereka memberikan pelayanan kapanpun

dibutuhkan oleh warga tanpa mengenal hari libur.

⦁ Beban kerja paramedis menyangkut fisik dan psikis.

Ini menyangkut nyawa manusia beserta keluarga pasien

dan harapan masyarakat.

⦁ Resiko pekerjaan yang bisa terjadi menyangkut

nyawa pasien, ketularan penyakit darr pasien dan akibat

hukum yang bisa timbul, dengan sebutan malpraktek.

Jumlah tenaga medis sekitar 300 rb harusnya bisa di

cover dgn political will pemerintah.

“Saya menolak program itu. Sepanjang tujuannnya

tidak jelas, program ini tidak pantas diterapkan. Jadi

harus ada tujuan yang jelas, apa manfaatnya bagi

kalangan medis, apa benefitnya bagi masyarakat dan

tenaga profesional kedokteran.” tegas Senator dr. Delis

Julkarson Hehi, MARS.

Dan kalangan dokter sudah menolak program ini. Kalau

kemenkes memaksakan program tersebut, kalangan

dokter akan melakukan aksi nasional, sebagai bentuk

penolakan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senator dr. Delis

Julkarson Hehi MARS, Anggota Dewan Per-

wakilan Daerah (DPD) - MPR RI diadakan pa-

da hari Sabtu, 14 November 2015. Kegiatan ini

dilaksanakan bertempat di Gedung Serbaguna

Kabupaten Morowali, yang dimulai pukul 18.00

– 20.00 wita.

Rapat Dengar Pendapat ini, dihadiri 150 orang

dari berbagai perwakilan kelompok masyarakat

seperti PNS, tenaga pendidik, tenaga kesehatan,

pemuda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama

atau rohaniwan.

Senator dr Delis J. Hehi, MARS dalam pema-

paran pengantarnya mengemukakan bahwa se-

bagai seorang anggota DPD RI perwakilan dari

Propinsi Sulawesi Tengah, dirinya ber-

kewajiban untuk menyerap dan memper-

juangkan aspirasi masyarakat di Sulawesi

Tengah, secara khusus yang ada di Kabupaten

Morowali ini. Apalagi hal itu untuk kepentingan

masyarakat dan kemajuan daerah yang

diwakilinya.

Memang diakui bahwa kewenangan DPD RI

sebagai sebuah lembaga negara belum mak-

simal seperti yang dimiliki saudaranya yakni

DPR RI. Namun hal itu bukan menjadi alasan

dan penghalang bagi dirinya selaku Senator asal

Sulawesi Tengah untuk berjuang dan berusaha

bagi kemajuan daerahnya.

Sebagai Anggota DPD RI di bidang tugas

Komite III, Senator dr. Delis Julkarson Hehi

MARS sangat konseren dengan permasalahan

tentang pendidikan, kesehatan, agama, budaya,

dan kesejahteraan sosial. Dengan fungsi-fungsi

yang melekat sebagai seorang Senator seperti

fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran dan

representasi, diupayakan untuk seoptimal

mungkin melakukan keempat fungsi itu secara -

maksimal.

Sumbang saran yang berkembang dalam RDP

kali ini, disampaikan oleh tokoh masyarakat

seputar infrastruktur dan sarana dan prasarana

jalan. Bahwa Kabupaten Morowali yang berdiri

tahun 1999, harus mengejar ketertingggalannya

dengan membangun infrastruktur jalan yang

memamdai agar maju atau setara dengan daerah

lain yang telah maju dan berkembang.

Masukan dari tenaga kesehatan dan tenaga

pendidikan lebih banyak seputar kesejahteraan

bagi mereka yang bekerja dengan status ho-

norer dan sukarela. Agar pemerintah pusat dan

daerah memperhatikan kesejahteraan mereka

dengan kebijakan prioritas pengangkatan se-

bagai CPNS mengingat lama pengabdian dan

daerah pelayanannya yang jauh di pedalaman -

dan pelosok.

Pada kesempatan lain tokoh agama menyam-

paikan agar suasana kerukunan dan perdamaian

tetap dijaga bahkan ditingkatkan kualitasnya.

Agar proses pembangunan di Kabupaten Moro-

wali bisa berlangsung, harus diciptakan suasana

hidup kerukunan antar umat beragama yang

harmonis. Demikian pula dengan perhatian pe-

merintah pada bantuan pembangunan dan pe-

meliharaan rumah ibadah.

Sedangkan para pemuda memberikan saran dan

masukan agar DPD RI dapat memperjuangkan

nasib pemuda lokal dengan masuknya industri

sawit dan tambang agar lebih memprioritaskan

putra daerah atau minimal memberikan kuota

lowongan kerja sebagai imbal balik tanah yang

terpakai oleh perusahaan tersebut.

Demonstrasi tenaga honorer K2 ini hari ini (10

Pebruari 2016) mendapat perhatian serius dari Senator

dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) – MPR RI dari Propinsi

Sulawesi Tengah. Sebagai anggota Komite III DPD RI

yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat,

seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, Senator dr.

Delis JH, MARS turut mengawal aksi ribuan tenaga

honorer yang memadati kawasan Monas, Jakarta.

“ Pemerintah harus menuntaskan persoalan tenaga

honorer.” Kata Senator dr. Delis JH, MARS dengan

tegas.

“ Pemerintah harus mengangkat mereka sebagai PNS.”

Terkait masalah di hulu menyangkut pendataan,

Senator dr. Delis JH, MARS, memberikan tanggapan:

“ Soal pendataan, pemerintah bisa melakukan verifikasi

dan validasi data secara akurat dan kemudian

memproses pengangkatan sebagai PNS secara bertahap

berdasarkan prioritas kebutuhan, usia tenaga honorer

dan lama bertugas. Selama ini proses belajar mengajar

di daerah terpencil bisa berjalan karena tenaga honorer,

pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas bisa berjalan

lancar karena ada tenaga honorer. Demikian juga di

kantor-kantor lain, seperti tenaga polisi pamong praja.

Dan mereka bersedia melakukan itu dengan honor 150

ribu sampai 400 ribu.”

“ Sangat tidak manusiawi, karena itu, pemerintah harus

menghargai komitmen dan dedikasi para tenaga

honorer tersebut.”

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menimpa

semua tenaga honorer.

“ Kasihan, begitu banyak tenaga honorer yang sudah

mengabdi belasan bahkan puluhan tahun dengan

bayaran yang sangat tidak manusiawi, tapi akhirnya

nasib mereka tidak jelas. Kata Senator dr. Delis JH,

MARS dengan penuh keprihatinan.

“Kalau masalah payung hukumnya, maka pemerintah

atau Presiden bisa mengeluarkan peraturan atau

keputusan sebagai dasar hukum. Kalau masalah dana,

dalam rapat dengan MenPan dan menkeu dgn komisi 2,

sudah disepakati untuk mengalokasikan anggaran pada

rapat tahun lalu. Jadi ini tinggal political will

pemerintah.”

“Jujur, saya sangat menyesalkan perkataan ahok kepada

warga dengan menyebut “maling”, Demikian jawaban

Senator Fahira Idris pesan singkat, menyangkut kondisi

anak seorang warga yang di bully oleh teman-temannya

akibat perkataan Ahok, Basuki Tahaja Purnama,

Gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. “Apalagi,

ucapan itu ditujukan kepada warga yang mencari

kejelasan tentang KJP”.

Senator Fahira Idris adalah anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD)-MPR RI dari DKI Jakarta. Saat ini,

Senator Fahira Idris adalah Wakil Ketua Komite III

DPD RI. Komite ini adalah mitra beberapa bidang kerja

pemerintah, antara lain, Bidang Pendidikan,

Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan. Senator

Fahira Idris termasuk pencetus “Jakarta Layak Anak”

dan Ketua Umum Gerakan Umum Nasional Anti Miras

(Genam).

“Memimpin itu merupakan seni berkomunikasi, seni

mendengar. Jadi seorang Gubernur yang memmimpin

satu propinsi haruslah banyak mendengar. Apalagi di

DKI Jakarta, jangan merasa diri paling benar, dan yang

lain salah.”

“Jadi pemimpin di Jakarta tidaklah cukup hanya berani

dan tegas, tetapi juga siap pasang badan terhadap

berbagai persoalan yang dihadapai warganya.

Bukannya menyalahkan pihak lain, apalagi warga yang

ingin mengadu”.

Kasus ini sekarang sudah diadukan ke Polda Metro

Jaya, dan mendapat perhatian dari Komnas

Perlindungan Anak.

Menjelang masa sidang II tahun

2016, anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) – MPR RI dari

Propinsi Kalimantan Timur (dan

Kalimantan Utara), H. Muhammad

Idris S, melakukan kegiatan reses di

Kalimantan Timur. Senator H.

Muhammad Idris S membuka agen-

da awal tahunnya dengan melak-

sanakan perjalanan reses selama 4

hari di Daerah Otonomi Baru

(DOB) Kutai Utara. Turut bersama

dalam kunjungan ini adalah anggota

Komis II DPR RI daerah pemilihan

Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi

dan Hetifah. Rombongan ini men-

dapat dukungan dari Bupati Kutai

Utara untuk meninjau langsung

DOB Kutai Utara.

Senator H. Muhammad Idris S

adalah Anggota komite I Dewan

Perwakilan Daerah, dengan lingkup

tugas di bidang otonomi daerah, hu-

bungan pusat dan daerah serta antar

daerah, pembentukan, pemekaran

dan penggabungan daerah, pemuki-

man dan kependudukan, pertananah

dan tata ruang, serta politik hukum

dan hak azasi manusia.

Diawali dengan melakukan perte-

muan bersama Bupati Kutai Timur

Ardiansyah Sulaiman, Senator H.

Muhammad Idris S bersama Tim

Komite Pembentukan Kutai Utara,

melanjutkan perjalanan menuju ke-

camatan Kongbeng dengan waktu

tempuh selama hampir empat jam.

Kecamatan Kongbeng merupakan

pemekaran dari kecamatan Muara

Wahau.

Di hari kedua, beserta tim pemben-

tukan Kutai Utara, Senator H.

Muhammad Idris S ikut menengok

kecamatan Telen, disambut dengan

tarian dayak Nyifan Nyura’ Haqai

atau tari penyambut tamu. Di

hadapan sekitar 500-an warga suku

Dayak pedalaman dan suku lainnya.

Camat Telen, Thamrin mengatakan

sedikitnya lahan seluas 200 hektar

di Telen akan dihibahkan untuk

daerah perkantoran kabupaten Kutai

Utara.

Perjalanan dari satu kecamatan ke

kecamatan lainnya harus melintasi

perkebunan kelapa sawit. Bahkan

harus melintasi jalan berlumpur.

Beruntung cuaca hari itu sangat

terik.

Berdasarkan data statistik

Kalimantantan Timur Dalam Angka

2015, Kabupaten Kutai Timur

memproduksi kelapa sawit paling

banyak diantara 10 kabupaten/ kota

lainnya di kalimantan Timur. Pada

tahun 2014, separuh hasil produsi

kelapa sawit Kalimanatan Timur

dihasilkan dari Kutai Timur. Total

produksi kelapa sawit Kalimantan

Timur pada 2014 sebanyak 9-juta

Di Kecamatan Muara Bengkal DOB Kutai Utara

Di Kecamatan Batu ampar

ton lebih. Ironisnya, ketika berada di kecamatan Batu

Ampar setelah tiga jam menempuh perjalanan,

diketahui bahwa hanya ada satu sekolah menengah

pertama dan menengah atas. Beberapa siswa mengaku,

untuk bisa mencapai sekolah, mereka berangkat ketika

hari masih gelap, dan tiba disekolah setelah menempuh

waktu perjalan hampir satu setengah jam lamanya

dengan berjalan kaki.

Di Kecamatan Batu Ampar, rombongan Senator H.

Muhammad Idris S Idris disambut sekitar lima ratusan

warga sekitar, termasuk pelajar. Mereka berkumpul di

bekas area perkebunan kayu untuk bahan dasar kertas,

milik PT Kiani Lestari. Sebagai bagian dari persiapan

pembentukan DOB Kutai Utara, tim pemekaran telah

mempersiapkan lokasi perkantoraan sebagai salah satu

calon Ibu Kota Kabupaten. Sedangkan Bupati Kutai

Utara nantinya akan menempati rumah dan kantor

bekas pimpinan PT Kiani Lestari.

Perjalanan di hari ketiga, Senator H. Muhammad Idris

S menyinggahi kecamatan berusia satu abad lebih di

Kutai Timur, yaitu kecamatan Muara Ancalong dengan

luas sekitar 3.500 km persegi. Mata pencaharian warga

yang berpenduduk sekitar 14-ribu lebih ini adalah .

petani kelapa sawit dan nelayan ikan sungai

Didampingi oleh staf ahlinya, Laila hajarul Aswadina,

Senator H. Muhammad Idris S bersama rombongan

pembentukan DOB Kutai Utara mengkahiri perjalanan

dinasnya di kecamatan Muara Bengkal. Pada acara

puncak, rombongan kembali disambut oleh puluhan

pelajar yang menampilkan tarian dan kesenian

daerahnya. Kecamatan Muara Bengkal adalah salah

satu calon ibukota DOB Kutai Utara. Dengan diselingi

tepuk tangan dan teriakan yel-yel penuh semangat,

disetiap kesempatan rombongan juga ikut meneriakkan

yel-yel “ Kutai Utara harga mati!”

Bersama dengan anggota Komisi II DPR RI, Senator H.

Muhammad Idris S menyatakan dukungan penuh atas

pembentukan DOB Kutai utara sebagai upaya untuk

menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat adat Kutai dan Dayak pedalaman

menegaskan belum merasakan pembangunan

diaerahnya, padahal sudah 70 tahun Indonesia

Merdeka, salah satunya karen begitu luasnya provinsi

Kalimantan Timur jika dibandingkan provinsi lain di

Indonesia.

Di Kecamatan Long Mesangat Di Kecamatan Telen

Di Kecamatan Muara Wahau Di Kecamatan Kongben

Agenda pembangunan yang menghadirkan Negara

dalam mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 tidak-

lah nyata. Ambisi prioritas sasaran pembangunan nasio-

nal di bidang infrastruktur terbukti secara telanjang

dipertontonkan di depan mata. Faktanya, arah kebijakan

yang digulirkan dalam menjalankan program pemba-

ngunan tersebut menyimpang dari yang direncanakan

dalam RPJMN 2015 – 2019. Hal ini terbukti pada

proyek sarana dan prasarana kereta berkecepatan tinggi

( High Speed Train ) dari Jakarta ke Bandung.

Proyek sarana dan prasarana kereta berkecepatan tinggi

ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia

dengan Pemerintah China. Ditindaklanjuti dengan

membentuk perusahaan konsorsium antara beberapa

perusahaan ke dua negara, yaitu PT. Kereta Cepat

Indonesia China ( PT.KCIC). Sedangkan sumber dana

pembanguan proyek berasal dari pinjaman ke China

Development Bank (CDB).

Secara teknis sarana jalur kereta ini ini akan

membentang sejauh 140, 9 KM.Jalur trasenya bermula

di Kota Jakarta Timur kemudian melalui Kota Bekasi,

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten

Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi,

Kota Bandung, dan berakhir di Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan proyek ini akan berada di 4 Kota

dan 5 Kabupaten.

Merujuk pada lintas wilayah dari proyek tersebut su-

dah dipastikan berdampak besar pada menurunnya

kualitas lingkungan hidup dan layanan alam . WALHI

Jawa Barat memastikan proyek tersebut akan meng-

ancam hilangnya ruang kelola masyarakat, seperti

sawah, kebun, dan permukiman. Selain itu kondisi

sungai-sungai yang akan dilalui jalur kereta juga

sangat rentan tercemar dan rusak.

Lebih dari itu, apa yang terjadi ke depan adalah alih

fungsi lahan yang semakin membabi buta sebagai

dampak turunan dari proyek tersebut. Sarana properti,

permukiman elit, apartemen mewah, kawasan per-

tumbuhan industri akan tumbuh subur. Hal ini di-

pastikan akan merubah rona lingkungan bentang alam.

Beban daya dukung dan daya tampung lingkungan di

sepanjang dan sekitar perlintasan kereta berkecepatan

tinggi ini akan semakin bertambah.

Laju kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang kelola

rakyat semakin yakin dengan dikeluarkannya Perpres

No.107 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyeleng-

garaan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Antara

Jakarta dan Bandung. Tindak lanjutnya proses kajian

AMDAL yang dipercepat dan berpaling dari UU PPLH

32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan.

WALHI Jawa Barat mengkaji banyak kekurangan yang

ada dalam dokumen AMDAL proyek tersebut. Be-

berapa data tidak konsisten bahkan tidak valid. Tidak

ada kepastian lokasi akhir jalur trase. Sebagai contoh

terungkap saat Kepala Desa Tegalluar Kab.Bandung

menyampaikan keluhan di sidang AMDAL , Selasa

(19/01/2016) yang menyatakan dirinya tidak me-

ngetahui daerahnya akan menjadi stasiun akhir .

Selain itu data panjang lintasan jalur trase yang

berubah-ubah. Sosialisasi yang kurang dan terbukti

pada saat sidang AMDAL beberapa perwakilan warga

yang diundang menyatakan tidak tahu akan proyek

tersebut. Belum lagi kebutuhan energi listrik yang

sangat besar untuk menggerakan kereta berkecepatan

tinggi ini, yaitu sebesar 9 MW – 10MW dan tentunya

akan memicu peningkatan emisi karbon. Karena

konsumsi energi Indonesia masih mengandalkan pada

energi fosil, diantaranya yaitu batu bara.

Lebih dari itu yang fatal adalah WALHI Jawa Barat

menemukan dokumen AMDAL tersebut tidak mencan-

tumkan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten dan

Kota yang terkena proyek. Selain izin-izin yang belum

terlampir pada dokumen tersebut, beberapa di

antaranya Izin Lokasi, Izin Pemanfatan Sungai, serta

kesepakatan kesanggupan pengadaan listrik oleh PLN.

Berdasarkan fakta dan hasil paparan singkat tersebut

sudah jelas bahwa :

1.Pemerintah pusat secara angkuh telah dengan sengaja

mengesampingkan pengelolaan dan perlindungan ling-

kungan hidup, serta abai terhadap penegakkan hukum

lingkungan hidup.

2.Pemerintah pusat mengabaikan mandat UU No.32

Tahun 2009 tentang PPLH.

3.Pemerintah pusat mengabaikan mandat PP No.27

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

4.Presiden lagi-lagi menunjukkan keangkuhannya

dengan menerbitkan Perpres No.107 tahun 2015.

5.Perpres No.107 Tahun 2015 tidak konsisten dan

dibuat dengan terburu-buru.

6.Pemerintah pusat mengabaikan dan tidak konsisten

terhadap RPJMN yang telah dirancangnya sendiri.

7.Pemerintah pusat tidak konsisten terhadap komitmen

pengurangan emisi karbon.

8.Ada indikasi kepentingan investor dan negara asing

dalam proyek kereta berkecepatan tinggi ini.

Oleh karena itu WALHI Jawa Barat dengan ini

menyatakan sikap agar pemerintah pusat menghentikan

dan membatalkan proyek kereta berkecepatan tinggi

karena tidak ada kepentingannya terhadap publik dan

hanya mengancam lingkungan hidup. WALHI Jawa

Barat juga mendesak Perpres No. 107 Tahun 2015 agar

dicabut karena hanya mempercepat laju kerusakan

lingkungan hidup dan layanan alam.

Direktur Walhi Jawa Barat

Dadan Ramdan

Sedikitnya 200 juta anak perem-

puan dan wanita yang hidup di 30

negara saat ini telah menjalani prak-

tik mutilasi kelamin perempuan

(Female Genital Mutilation/FGM),

yang di Indonesia dikenal dengan

istilah sunat perempuan, berdasar-

kan laporan statistik yang dirilis

menjelang Hari Internasional Tole-

ransi Nol terhadap Mutilasi Kela-

min Perempuan atau FGM/C.

Female Genital Mutilation/Cutting:

A Global Concern mencatat bahwa

separuh anak perempuan dan wanita

mengalami praktik ini di tiga negara

– Mesir, Ethiopia dan Indonesia –

dan mengacu kepada studi-studi le-

bih kecil serta observasi yang mem-

berikan bukti bahwa FGM adalah

se-buah isu hak asasi manusia glo-

bal yang berdampak kepada anak

perempuan dan wanita di setiap ba-

gian dunia.

Mutilasi kelamin perempuan meru-

juk kepada sejumlah prosedur. Ter-

lepas dari apa pun bentuk yang di-

praktikkan, FGM adalah pelang-

garan terhadap hak anak.

“Mutilasi kelamin perempuan ber -

beda di berbagai wilayah dan bu-

daya, dan beberapa bentuk meli-

batkan risiko yang membahayakan

hidup. Dalam setiap kasus, FGM

melanggar hak anak perempuan dan

wanita. Kita semua –pemerintah,

profesional kesehatan, pemuka mas-

yarakat, orang tua dan keluarga- ha-

rus mempercepat upaya untuk me-

ngakhiri praktik ini,” kata Deputi

Direktur Eksekutif UNICEF Geeta

Rao Gupta.

Berdasarkan data, anak-anak

perempuan berusia 14 tahun dan

lebih muda mewakili 44 juta orang

yang telah mengalami satu bentuk

FGM, dengan prevalensi FGM ter-

berbeda di berbagai wilayah dan

budaya, dan beberapa bentuk

melibatkan risiko yang memba-

hayakan hidup. Dalam setiap kasus,

FGM melanggar hak anak

perempuan dan wanita. Kita semua

–pemerintah, profesional kesehatan,

pemuka masyarakat, orang tua dan

keluarga- harus mempercepat upaya

untuk mengakhiri praktik ini,” kata

Deputi Direktur Eksekutif UNICEF

Geeta Rao Gupta.

Berdasarkan data, anak-anak

perempuan berusia 14 tahun dan

lebih muda mewakili 44 juta orang

yang telah mengalami satu bentuk

FGM, dengan prevalensi FGM ter-

tinggi di kelompok umur ini berada

di Gambia dengan 56 persen, Mau-

ritania 54 persen dan Indonesia di-

mana sekitar separuh anak perem-

puan berusia 11 tahun dan lebih mu-

da telah menjalani praktik ini. Ne-

gara-negara dengan prevalensi ter-

tinggi di kalangan anak perempuan

dan wanita berusia 15 hingga 49

tahun adalah Somalia dengan 98

persen, Guinea 97 persen dan

Djibouti 93 persen.

Di kebanyakan negara mayoritas

anak perempuan disunat sebelum

berusia lima tahun.

Angka global dalam laporan

statistik FGM meliputi hampir 70

juta lebih banyak anak perempuan

dan wanita dibandingkan dengan

perkiraan pada tahun 2014. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan populasi

di beberapa negara dan data

representatif nasional yang dikum-

pulkan oleh Pemerintah Indonesia.

Seiring dengan semakin banyaknya

data tentang FGM yang dapat

diakses, perkiraan jumlah total anak

perempuan dan wanita yang telah

menjalani praktik ini pun ber-

menjalani praktik ini pun ber-

tambah. Pada 2016, tiga negara me-

miliki data representatif nasional

tentang praktik ini.

“Menentukan besarnya FGM meru-

pakan hal yang penting untuk me-

ngakhiri praktik ini. Ketika peme-

rintah mengumpulkan dan mempub-

likasikan statistik nasional tentang

FGM mereka dapat lebih mema-

hami bobot isu ini dan mem-

percepat upaya untuk melindungi

hak jutaan anak perempuan dan wanita,” kata Rao

Gupta.

Momentum untuk membahas FGM terus tumbuh.

Prevalensi FGM di antara anak perempuan berusia 15

hingga 19 tahun terus menurun, 41 poin persen di

Liberia, 31 di Burkina Faso, 30 di Kenya dan 27 di

Mesir dalam 30 tahun terakhir.

Sejak 2008, lebih dari 15.000 komunitas dan sub-distrik

di 20 ne-gara secara publik telah mendeklarasikan

bahwa mereka mengabai-kan FGM, termasuk lebih dari

2.000 komunitas tahun lalu. Lima negara telah me-

netapkan undang-undang yang menjadikan praktik itu

sebuah tindakan kriminal.

Data juga mengindikasikan adanya ketidaksetujuan

yang luas terhadap praktik itu karena mayoritas pen-

duduk di negara-negara dimana FGM terjadi berpenda -

dapat hal itu harus dihentikan. Mereka yang tidak

setuju meliputi hampir dua pér-tiga anak lelaki dan

kaum pria.

Namun angka kemajuan kese-luruhan itu tidak cukup

untuk me-nyamai pertumbuhan populasi. Jika tren saat

ini terus berlanjut maka jumlah anak perempuan dan

wanita yang menjadi subyek FGM akan meningkat

signifikan dalam 15 tahun mendatang.

UNICEF, dengan UNFPA, bersama memimpin

program global terbesar menuju eliminasi FGM.

UNICEF bekerja di semua lini dengan pe-merintah,

komunitas, pemuka agama dan mitra-mitra lain untuk

mengakhiri praktik ini.

Dengan dimasukkannya target untuk menghapus FGM

pada 2030 dalam Tujuan Pembangunan Ber-

kelanjutan, komitmen komunitas internasional untuk

mengakhiri FGM kini semakin kuat.

Konferensi untuk membahas

Prinsip-Prinsip Hak Anak dan

Dunia Usaha untuk memperkuat

perlindungan anak di tempat kerja,

pasar dan masyarakat

UNICEF Indonesia, pemerintah,

organisasi masyarakat madani dan

pelaku bisnis hari ini duduk

bersama untuk membahas dampak

dari praktik-praktik bisnis terhadap

perwujudan hak anak di Indonesia.

“Semua perusahaan, baik bisnis ke-

luarga skala kecil maupun perusa-

haan multinasional skala besar

berkontribusi terhadap kesejah-

teraan anak melalui penciptaan la-

pangan kerja bagi keluarga mereka

atau juga melalui inisiatif-inisiatif

yang bersifat filantropi. Namun di

sisi lain, praktik bisnis juga dapat

berdampak kurang positif terhadap

anak-anak,” ujar Gunilla Olsson,

Kepala Perwakilan UNICEF Indo-

nesia, ketika membuka konferensi

yang membahas upaya-upaya peng-

uatan terhadap perlindungan hak

anak dalam dunia usaha.

“UNICEF mengimbau pelaku dunia

usaha untuk memastikan bahwa ak-

tivitas dan operasional bisnis

mereka tidak membahayakan anak-

anak. Kebijakan-kebijakan peme-

rintah juga harus memberikan lan-

dasan hukum yang mendukung

bisnis dalam hal ini, termasuk me-

mastikan perlindungan anak dari

kemungkinan-kemungkinan pelang-

garan haknya sebagai dampak dari

kegiatan bisnis”, tegas Gunilla.

“Sepuluh Prinsip Hak Anak dan -

Dunia Usaha yang telah di-kem-

bangkan oleh UNICEF dan para

mitra dari Save the Children dan

Global Compact memberikan pan-

duan komprehensif bagi bisnis un-

tuk menghormati dan mendukung

hak-hak anak di dunia usaha, pasar

dan masyarakat. Kami berharap

bahwa prinsip-prinsip ini bisa di-

masukkan dalam kerangka nasional

dan Rencana Aksi tentang Bisnis

dan Hak Asasi Manusia,” kata

Gunilla.

Konferensi di Erasmus Huis Jakarta

ini, diselenggarakan oleh UNICEF

dan Indonesia Business Council for

Sustainable Development (IBCSD),

dengan menghadirkan pembicara-

pembicara dari Kementerian Pem-

berdayaan Perempuan dan Per-

lindungan Anak, Kementerian

Hukum dan HAM serta Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia.

“Satu per tiga populasi dunia adalah

anak-anak, mereka adalah calon pe-

mimpin di masa depan, pekerja dan

pelanggan dari perusahaan. Demi

tercapainya pembangunan berkelan-

jutan, hal ini harus menjadi prioritas

dalam upaya-upaya untuk menjaga

kesinambungan bisnis. Prinsip-

Prinsip Hak Anak dan Dunia Usaha

atau Children’s Rights and Business

Principles adalah panduan bagi para

pelaku bisnis yang bersedia bekerja

lebih keras untuk memastikan masa

depan dunia usaha yang lebih baik.

IBCSD sangat mendukung inisiatif

UNICEF ini dan mengimbau pelaku

bisnis untuk menyelaraskannya de-

ngan aktivitas bisnis sehari-hari,”

kata Shinta W Kamdani, Presiden

dari IBCSD.

Para perwakilan dari dunia usaha

termasuk dari Asosiasi Perusahaan

Sayang Anak Indonesia (APSAI)

berbagi tentang praktik-praktik bis-

nis mereka yang sangat meng-

akomodasi hak-hak dan kebutuhan

anak. Salah satunya dengan menye-

diakan ruang laktasi bagi karyawan

perempuan yang menyusui.

Sementara pembicara dari Ke-

menterian Hukum dan HAM serta

Komnas HAM membahas bagai-

mana hak-hak anak dapat diref-

leksikan dengan lebih nyata dalam

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RANHAM) dan juga da-

lam proses pembuatan Rencana

Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak

Asasi Manusia (RAN Bisnis &

HAM).

“Salah satu pilar dari UN Guiding

Principles menyebutkan tanggung

jawab negara untuk menghormati,

melindungi dan memenuhi Hak

Asasi Manusia. Namun, pihak-pi-

hak lain di luar negara (non-state

actor) - dalam hal ini para pelaku

bisnis - juga memiliki tanggung ja-

wab untuk menghormati HAM da-

lam setiap operasional dan praktik

bisnisnya, karena proses bisnis me-

miliki dampak, baik langsung mau-

pun tidak langsung kepada masya-

rakat. Oleh karena itu, sangat

penting untuk meningkatkan pema-

haman dan komitmen para pe-

mangku kepentingan, terutama di

antara pelaku bisnis, untuk saling

mendukung dan melindungi Hak

Asasi Manusia termasuk Hak

Anak,” kata Mualimin Abdi, Direk-

tur Jendral HAM dari Kementerian

Hukum dan HAM.

Sementara itu Komnas HAM yakin

bahwa Rencana Aksi Nasional un-

tuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia

dan Bisnis (RAN Bisnis & HAM)

sangat dibutuhkan untuk memini-

malisir dampak negatif operasional

bisnis terhadap hak asasi manusia

dan lingkungan, serta akan mem-

perjelas tanggung jawab perusahaan

terhadap pembangunan di Indo-

nesia.

”Komnas HAM memberikan per-

hatian khusus pada isu Bisnis dan

HAM karena tingginya pengaduan

masyarakat terkait pelanggaran

HAM oleh korporasi. Sebagai ins-

titusi yang bertanggung jawab un-

tuk mediasi dan pemantauan, juga

sejalan dengan UN Guiding Prin-

ciples, kami menindaklanjuti peng-

aduan masyarakat melalui pem-

buatan RAN Bisnis & HAM yang

juga kami konsultasikan dengan

berbagai lembaga advokasi mas-

yarakat dan pemangku kepentingan

lainnya seperti bisnis, BUMN dan

konsultan di beberapa wilayah.

Kami percaya RAN Bisnis & HAM

sangat dibutuhkan untuk melin-

dungi mereka yang terdampak oleh

proses bisnis, termasuk anak-anak”

kata Nur Kholis Ketua Komnas

HAM.

Prinsip-Prinsip Hak Anak dan

Dunia Usaha (CRBP) diluncurkan

secara global pada Maret 2012 oleh

UNICEF, Save the Children dan

Global Compact Network. Di

Indonesia, ketiga mitra tersebut

meluncurkan CRBP pada 2013, de-

ngan dukungan dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan ---

Perlindungan Anak. Sejumlah pe-

rusahaan yang tergabung dalam

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak

Indonesia (APSAI) telah melakukan

evaluasi operasional bisnis mereka

terkait dampak bagi hak anak.

“UNICEF berharap akan ada lebih

banyak perusahaan yang melak-

sanakan inisiatif ini dan meninjau

kembali kegiatan bisnis mereka

sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hak

Anak dan Dunia Usaha. Tanggung

jawab sosial perusahaan dengan

fokus terhadap hak-hak anak

melampaui investasi filantropis

akan memperkuat aspek berke-

lanjutan perusahaan, reputasi dan

manajemen risiko yang pada ak-

hirnya membangun lingkungan

bisnis yang stabil, inklusif dan

berkelanjutan. Pada akhirnya hal ini

akan menguntungkan perusahaan,”

kata Gunilla.

Kendati tingkat pengangguran menurun di sejumlah

negara maju, analisis terbaru memperlihatkan bahwa

krisis ketenagakerjaan global belum berakhir, terutama

pada perekonomian yang sudah berkembang (emerging

economies).

Berlanjutnya tingkat pengangguran yang tinggi di

seluruh dunia dan kronisnya pekerjaan rentan di banyak

negara sudah berkembang dan berkembang masih

sangat mempengaruhi dunia kerja, demikian laporan

terbaru ILO mengingatkan.

Angka terakhir untuk pengangguran pada 2015 diper-

kirakan mencapai 197,1 juta dan pada 2016 perkiraan

tersebut meningkat hingga 2,3 juta mencapai 199,4.

Tambahan sekitar 1,1 juta pengangguran diperkirakan

meningkatkan jumlah penghitungan global pada 2017,

menurut Laporan ILO berjudul World Employment and

Social Outlook – Trends 2016 (WESO).

“Perlambatan yang berarti dalam perekonomian di

negara-negara sudah berkembang ditambah dengan

penurunan tajam dalam harga-harga komoditas mem-

berikan dampak yang dramatis terhadap dunia kerja, ”

kata Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder.

“Banyak pekerja perempuan dan laki-laki yang harus

menerima pekerjaan berupah rendah baik di negara-

negara sudah berkembang maupun berkembang dan

juga semakin meningkat di negara-negara maju.

Kendati terjadi penurunan pengangguran di sejumlah

negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat, masih

terlalu banyak orang yang menganggur. Kita harus

melakukan aksi segera untuk mendorong peluang kerja

yang layak atau kita menghadapi risiko tensi sosial

yang semakin besar,” ia menambahkan.

Pada 2015, jumlah pengangguran global berkisar 197,1

juta– 27 juta lebih tinggi dibandingkan tingkat pra-

krisis tahun 2007.

Perekonomian sudah berkembang paling terkena

dampak

Tingkat pengangguran di negara-negara maju menurun

dari 7,1 persen pada 2014 menjadi 6,7 persen pada

2015. Dalam banyak kasus, kemajuan ini sayangnya

tidak memadai untuk menghapuskan kesenjangan

pekerjaan yang muncul sebagai akibat krisis keuangan

global.

Selanjutnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini melemah

di negara-negara sudah berkembang dan berkembang,

khususnya di Brasil, Cina dan negara-negara penghasil

minyak.

“Lingkungan perekonomian yang tidak stabil yang

tercermin pada aliran modal yang rentan, masih tidak

berfungsinya pasar-pasar keuangan dan kurangnya

permintaan global terus berpengaruh pada perusahaan

dan investasi serta penciptaan lapangan kerja,”

Raymond Torres, Direktur Departemen Penelitian ILO

menjelaskan.

“Untuk itu, para pembuat kebijakan harus lebih

terfokus pada penguatan kebijakan-kebijakan

ketenagakerjaan dan penanggulangan ketimpangan

yang sangat besar. Banyak bukti yang memperlihatkan

pasar kerja dan kebijakan sosial yang dikembangkan

secara baik sangat penting dalam mendorong

pertumbuhan perekonomian dan menyikapi krisis

ketenagakerjaan dan hampir delapan tahun setelah

terjadinya krisis global, penguatan pendekatan

kebijakan sangatlah diperlukan,” Torres menambahkan.

Penulis WESO juga mendokumentasikan fakta bahwa

kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan utama.

Meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan, tingkat

penurunan pekerja miskin di negara-negara

berkembang melambat dan pekerjaan rentan masih

mencapai lebih dari 46 persen dari jumlah pekerjan

secara global, yang berdampak pada hampir 1,5 milyar

orang.

Pekerjaa rentan terbilang tinggi khususnya di

perekonomian sudah berkembang dan berkembang,

mencapai antara setengah dan tiga perempat populasi

pekerja di kelompok-kelompok negara tersebut, dengan

tertinggi di Asia Selatan (74 persen) dan Afrika sub-

Sahara (70 persen).

Menanggulangi pekerjaan informal

Sementara itu, laporan memperlihatkan bahwa

pekerjaan informal – sebagai persentase pekerjaan non-

pertanian – melampaui 50 persen di setengah negara-

negara berkembang dan sudah berkembang dengan data

perbandingan. Di satu pertiga dari negara-negara ini,

hal ini berdampak pada lebih 65 persen pekerja.

Para ahli jelaskan modelkoeksistensi historis, kontemporerkepada perwakilan Palestina, Israel

Pada hari kedua dan terakhir Kon-

ferensi Internasional tentang Perma-

salahan Yerusalem, para ahli dalam

rapat pleno tentang model koek-

sistensi historis dan kontemporer

mengulas masa lalu dan masa kini

Yerusalem serta memberikan gagas-

an untuk masa depan.

Menachem Klein, seorang dosen

dan penulis yang berbasis di Ramat

Gan, menjelaskan keadaan Yeru-

salem sebelum perang tahun 1948

memecah kota itu. Terdapat sebuah

konsep yang kuat, namun salah,

tentang bagaimana Yerusalem telah

terpecah berdasarkan kelompok

etnis sebelum perang. Faktanya,

penduduk Yerusalem berbicara

banyak bahasa, dan kaum Arab dan

Yahudi hidup berdampingan di

tempat yang dulunya merupakan

kota kosmopolitan itu.

Beliau menyebutkan bahwa pada

tahun-tahun sebelum perang, pendu-

duk Yerusalem hidup dengan damai

dan saling menghormati, tanpa ada-

nya “penghalang mental” yang

memisahkan wilayah Muslim dan

Yahudi di, mana hambatan bahasa

dan budaya tidak menimbulkan ba-

nyak permasalahan. Penduduk yang

menyambangi wilayah kaum “yang

lain” menyebutkan bahwa di sana

mereka merasa seperti di rumah.Wa-

laupun kita tidak dapat kembali ke

masa lalu, sebut beliau, kita dapat

belajar dari sejarah keinklusifan

sosial Yerusalem. Masa lalu se-

jatinya perlu dipelajari untuk

membentuk masa depan bersama.

Azyumardi Azra, rektor Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, mengatakan bahwa sejarah

koeksistensi damai antar agama di

Indonesia mencakup jaminan per-

lindungan jiwa dan harta benda. Ar-

tinya, prinsip-prinsip dasar hak asasi

manusia telah diakui di Indonesia

jauh sebelum PBB menetapkan Per-

nyataan Umum tentang Hak-Hak

Asasi Manusia.

Menurut beliau, ke depannya kita

perlu mengarusutamakan kemode-

ratan agama agar kelompok moderat

dapat memainkan peran yang lebih

besar dalam mewujudkan perda-

maian. Dialog perlu lebih diting-

katkan, pertama-tama antar Muslim

dan antar Yahudi, kemudian antar

kelompok agama. Para pemuka

agama juga perlu memperkuat dia-

log untuk mengembangkan rasa sa-

ling menghormati dan menghargai

demi mewujudkan perdamaian di

Yerusalem. Dialog antar agama me-

miliki kegunaan yang sangat luas,

termasuk sebagai sistem peringatan

dini untuk mencegah konflik, dan

model koeksistensi damai Indonesia

telah memperlihatkan keberhasilan.

Kalangan intelektual dan LSM ha-

rus ikut terlibat pula untuk men-

dorong dan memajukan proses per-

damaian.

Wendy Pullan, Kepala Departemen

Arsitektur Universitas Cambridge,

berkata bahwa situasi terkini me-

nunjukkan perpecahan di Yerusalem

“sudah terlalu parah” dan bahwa

komunitas internasional tidak hanya

perlu menggunakan strategi lang-

sung, melainkan juga mulai me-

mikirkan rencana jangka panjang

untuk masa depan. Pembersihan et-

nis merupakan sebuah realita dan

rakyat Palestina membutuhkan ban-

tuan sekarang juga.

Beliau menandaskan bahwa meng-

gabungkan Yerusalem kembali tidak

akan mudah mengingat situasi di

lapangan saat ini. Seraya mene-

gaskan bahwa kota yang terpecah

belah tidak akan berkembang,

Beliau berujar bahwa tembok dan

perbatasan tidak banyak membe-

rikan keuntungan jangka panjang

meskipun mungkin terlihat men-j

janjikan saat berlangsungnya kon-flik berat. Pada

dasarnya ruang publik memang berisiko, tetapi me-

rupakan hal yang sangat penting untuk Yerusalem

dan karena itu perlu dipertahankan. Kerusuhan yang

saat ini terjadi di Yerusalem dan kekeraskepalaan

Israel berarti hanya ada sedikit harapan untuk

menciptakan ruang bersama itu. Namun, menurut

beliau mewu-judkan kota bersama bukanlah tidak

mungkin. Beliau juga menyampai -

paikan kekhawatiran bahwa dengan kondisi yang ada

saat ini, memecah Yerusalem akan merugikan rakyat

Palestina yang tinggal di sana.

Setelah diskusi interaktif dengan para ahli, pidato

penutupan disampaikan oleh Hasan Kleib, Direktur

Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia; Riyad Mansour, Peninjau Tetap

Negara Palestina untuk PBB; dan Desra Percaya,

Wakil Ketua Komite Palestina PBB (Committee on

the Exercise of the Inalienable Rights of the

Palestinian People) dari Indonesia.

Konferensi Internasional tentang Permasalahan

Yerusalem diselenggarakan oleh Komite Palestina

PBB bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama

Islam dan didukung oleh pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 16 Desember, CEIRPP akan mengadakan

Forum Masyarakat Sipil PBB bertajuk “Aksi masyarakat

sipil dalam mendukung keadilan dan menghentikan

pendudukan di Palestina”.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – MPR RI dari Propinsi Bengkulu melakukan pemberdayaan

masyarakat dengan terjun langsung ke wilayah pemilihannya. Usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan

pembinaan, disertai lahan dan dana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Beberapa program yang telah

dilakukan, adalah pembinaan pada petani peternak, budidaya jagung, jeruk, serta membuka kursus Bahasa Inggris

tanpa dipungut biaya dan menyiapkan ambulans gratis untuk warga.

Program usaha peternakan rakyat di Desa Pekalongan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahyang

Program usaha peternakan rakyat di Desa Pekalongan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahyang

PengembanProgram usaha peternakan rakyat di Desa Pekalongan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahyang , Bengkulu

Program Pengembangan Jeruk Rimau Gergah Lebong di Kabupaten Rejang Lebong

Program pengembangan jagung unggul Supra I (salah satu temuan dosen universitas bengkulu)

Program pengembangan bahasa inggris di seluruh kabupaten

Pemberian Beasiswa berprestasi di SMP Kreatif Curup, Rejang Lebong

Bakti Sosial di Kecamatan Kampung Melayu Kotamadya Bengkulu

Bakti sosial di Kecamatan Kampung Melayu Kotamadya Bengkulu

Pemerintah telah mengeluarkan ke-

bijakan untuk menyiapkan kapal

khusus pengangkut ternak dengan

PP No 20 Tahun 2010 tentang Ang-

kutan Perairan dimana kapal laut

dapat digunakan untuk mengangkut

hewan ternak, kemudian Permen-

hub No PM 182 tentang Tarif Muat-

an untuk kegiatan subsidi pengope-

rasian kapal ternak yang menugas-

kan PT. Pelni sebagai operator

ternak.

Namun pada pelaksanaannya, kapal

pengangkut ternak sapi dari NTT

tidak optimal. Hal ini dikarenakan

pada 2 kali pengangkutan, kapal

kembali dalam keadaan kosong. Se-

dangkan pada pengangkutan I oleh

KM Camara Nusantara yang ditar-

getkan mengangkut 500 ekor sapi,

tetapi hanya mengangkut 353 ekor

sapi.

Dalam hal penyediaan kapal angkut

ternak ini, pemerintah memberikan

subsidi Rp 8 Milyar dalam 4 bulan.

Setiap ekor sapi disubsidi Rp

500.000,- sehingga biaya angkut

yang semula Rp 1,8 juta menjadi Rp

1,3 juta.

1.Tujuan pemerintah mengadakan

kapal ternak adalah untuk me-

motong mata rantai biaya tinggi

terutama sektor transportasi. De-

ngan target dapat menurunkan harga

sapi di pasaran, hingga Rp 75 rb/kg

belum berhasil. Hal ini disebabkan:

-Sapi yang disediakan oleh kapal

ternak hanya sebesar 1% dari ke-

butuhan pasar konsumen sehingga

sama sekali tidak mampu menurun-

kan harga daging sapi.

-Pemberian subsidi pemerintah un-

tuk kapal ternak ibarat melukis di

awan tidak bermanfaat apa-apa,

inefisien dan inefektif. Subsidi itu

bersumber dari uang rakyat maka

setiap penggunaannya harus ber-

manfaat buat rakyat. Subsidi untuk

kapal ternak kenyataannya tidak

bermanfaat bagi rakyat.

-Jika pemerintah tetap menyediakan

kapal ternak, maka orientasinya

adalah bisnis komersial, tidak boleh

ada subsidi.

2.Sebaiknya pemerintah membuat

kebijakan yang mendekatkan sentra

produsen dan konsumen sehingga

mengurangi biaya transportasi. Per-

mintaan daging sapi terbesar di wi-

layah jabodetabek, sekitar 65%. Se-

harusnya pemerintah membangun

sentra-sentra produksi peternakan

sapi di Provinsi Banten, Jawa Barat

dan sekitarnya.. Masih banyak

hamparan tanah luas, dan masih

banyak peternak yang membutuh-

kan bantuan pemerintah. Lebih baik

subsidi untuk biaya angkut dire-

lokasinkan untuk mensubsidi pe-

ternak rakyat melalui pendam-

pingan dan penyuluhan dari

pemerintah.

3.Pemerintah menugaskan BUMN

bahan pangan untuk fokus pada

pembibitan, budidaya dan peng-

gemukan sapi. 95% sapi di negeri

ini adalah milik rakyat petani

ternak. Para petani memiliki 1-4

sapi yang digunakan sebagai tabu-

ngan keluarga dengan jadwal pen-

jualan yang tidak bergantung pada

pemerintah.

BUMN ini dapat memberdayakan

BUMD dan membangun konsep pe-

ternakan inti plasma yang melibat-

kan rakyat peternak sehingga ke-

depan pemerintah dapat berfungsi

untuk mengendalikan pasokan dan

harga.

4.Pemerintah harus serius mening-

katkan jumlah populasi dan mutu

genetik sapi, serta meningkatkan

pendapatan petani peternak. Hal

yang harus dilakukan adalah:

-Mencegah pemotongan hewan be-

tina produktif di RPH atau diluar

kebijakan yang tidak merugikan

petani ternak. Misalnya sapi itu di-

beli pemerintah melalui dinas atau

memberikan insentif kepada petani

ternak yang memiliki sapi induk

bunting/melahirkan.

-Melakukan impor sapi indukan

produktif untuk menambah jumlah

populasi dan perbaikan mutu ge-

netik melalui teknologi budidaya

yang sederhana dan tepat guna.

-Memberikan pendampingan dan

penyukuhan secara efektif kepada

petani ternak, baik dari tata laksana,

pakan atau penyakit hewan se-

hingga dapat meningkat produk-

tifitasnya.

5.Pemerintah harus menjadikan

Indonesia sebagai eksportir pangan

dunia, khususnya sapi dan daging.

Potensi ini sangat terbuka lebar.

Tinggal keseriusan pemerintah un-

tuk merealisasikan cita-cita itu se-

suai Nawacitanya Presiden Jokowi.

Laporan Situasi Kependu-dukan

Dunia 2015 dari UNFPA menetap-

kan agenda transformasi untuk

bantuan kemanusiaan guna mening-

katkan dukungan bagi jutaan orang

yang terabaikan

Kebutuhan kesehatan perempuan

dan remaja terlalu sering diabaikan

dalam bantuan ke-manusiaan untuk

bencana alam dan konflik di seluruh

dunia, tulis sebuah laporan baru

yang dirilis oleh UNFPA, United

Nations Population Fund.

Laporan Situasi Kependudu-kan

Dunia, 2015, "Perlindu-ngan dari

Terpaan Bencana," menyoroti

betapa pentingnya pelayanan

kesehatan seksual dan reproduksi

bagi kesehatan dan kelangsungan

hidup pe-rempuan dan remaja yang

se-ring terabaikan pada saat yang

paling dibutuhkan”.

Dari 100 juta orang membutuhkan

bantuan kemanusiaan di seluruh

dunia saat ini, sekitar 26 juta adalah

perempuan dan remaja perempuan

yang sedang mengandung atau me-

nyusui, laporan tahunan tersebut

menunjukkan.

"Untuk perempuan hamil yang akan

melahirkan, atau remaja perempuan

yang selamat dari kekerasan

seksual, upaya penyelamatan jiwa

sama pen-tingnya seperti air,

makanan dan tempat tinggal," jelas

Di-rektur Eksekutif UNFPA, Dr.

Babatunde Osotimehin. "Kese-

hatan dan hak-hak perempuan dan

remaja tidak boleh di-perlakukan

hanya setelah ter-ingat dalam

bantuan kemanusiaan."

Menurut data resmi dari Badan

Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) selama tahun 2015 ini

(hingga Agustus), terdapat 1.219

bencana di seluruh Indonesia.

Diper-kirakan bahwa selama keada-

an darurat, 25 persen dari pen-

duduk yang terkena bencana adalah

perempuan usia reproduksi. Pada

periode tertentu, diperkirakan 4%

dari penduduk yang terkena dampak

bencana adalah pe-rempuan hamil,

dan 15-20 persen dari perempuan

hamil tersebut akan mengalami

komplikasi kebidananan.

"Perempuan dan remaja pe-

rempuan lebih rentan terhadap

kekerasan seksual, kehamilan yang

tidak diinginkan dan in-feksi

menular seksual tanpa adanya

perlindungan dari ke-luarga dan

masyarakat," kata Martha Santoso

Ismail, Wakil Kepala Perwakilan

UNFPA di Indonesia, mengutip

laporan tersebut yang diluncurkan

di Yogyakarta, Senin.

Surya Chandra Surapaty, Kepala

Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN),

menam-bahkan bahwa itu adalah

pen-ting bagi perempuan memiliki

hak mengakses kebutuhan dasar

untuk melahirkan yang aman,

pelayanan keluarga be-rencana dan

kesehatan reproduksi, tanpa melihat

pada situasi apapun, baik normal

maupun bencana.

Dengan begitu banyak konflik dan

bencana di dunia saat ini, UNFPA

telah meningkatkan komitment

untuk memberikan pelayanan dalam

bencana. Se-mentara UNFPA telah

mem-berikan bantuan di 38 negara

yang terkena bencana tahun ini,

laporan tersebut mengung-kapkan

bahwa ada kekurangan untuk

melindungi semua orang yang

membutuhkannya. Pada 2015,

UNFPA menerima kurang dari

setengah dana dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan kesehatan

seksual dan reproduksi esensial

perempuan dan remaja.

Pada tahun 2014, PBB masih

kekurangan dana sebesar $7.5

milyar dari $19.5 milyar untuk

memenuhi kebutuhan saat ben-cana

di seluruh dunia. Situasi ni

membahayakan kesehatan dan

kehidupan jutaan orang.

Karena permintaan untuk ban-tuan

kemanusiaan yang mele-bihi

ketersediaan sumber daya

pendekatan baru diperlukan, dengan

penekanan pada pen-cegahan dan

kesiapsiagaan, serta membangun

ketahanan bangsa, masyarakat,

lembaga dan individu, laporan

tersebut menyimpulkan.

***

UNFPA, United Nations Population

Fund, adalah badan utama PBB

untuk menginginkan dunia di mana

setiap kehamilan diinginkan, setiap

persalinan aman, dan potensi setiap

orang muda terpenuhi.

Tuhan memang luar biasa sempurna. Ia men-ciptakan

alam dan segala kebaikannya untuk manusia dan segala

makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Juga untuk

penyakit satu ini. Saat divonis dokter jika ia harus

menjalani operasi pengangkatan kantong empedu,

orang ini mengalami mukjizat setelah meminum air

kelapa obat.

Beberapa waktu lalu, salah seseorang sahabatku tiba-

tiba ambruk serta dinyatakan menderita batu empedu

kronis yang telah sedemikian be-sarnya hingga batuan

dalam empedunya itu menghalangi serta menutupi jalur

suplai em-pedu untuk menolong pencernaan dalam

lambungnya.

Menurut dokter yang menanganinya tak ada jalan lain

selain melakukan operasi peng-angkatan kantong

empedu yang dengan kata lain ia akan tidak lagi

mempunyai kantung em-pedu di organ hatinya.

Tetapi beberapa hari saat sebelum operasi

pengangkatan kantung empedu itu di lakukan, salah

seseorang kerabatnya membawakan 3 buah kelapa

hijau "serabut merah" atau kelapa obat yang memiliki

ukuran besar, atau umum dikenali dengan ciri sabut

bagian dalamnya berwarna merah keunguan bila ujung

kulit atas buah kelapa itu sedikit dikupas. Buah kelapa

seperti ini memanglah agak jarang tetapi rupanya juga

tak terlalu susah didapat lantaran banyak penjual kelapa

muda yang dapat menyediakannya tentu dengan harga

yang lebih tinggi dari kelapa biasa.

Untuk mengolahnya juga tak terlampau susah yakni

bagian pangkalnya sedikit dikupas serta dilubangi,

lantas sedikit airnya dikurangi supaya tak tumpah bila

di bakar di atas kompor sampai airnya mendidih.

Sesudah air kelapanya mendidih dengan terlihat banyak

gelembung udara serta uap yang keluar dari air kelapa

itu jadi matikan api serta biarlah beberapa waktu

supaya dingin apabila telah dingin selekasnya di

minum hingga habis dengan memakai sedotan atau

dapat pula dituang dalam gelas.

Tiga butir kelapa hijau "serabut merah" itu lah yg

dikonsumsi oleh sahabatku dalam tiga hari, di mana

saat meminumnya yang paling baik yaitu pada malam

hari saat sebelum tidur. Alhasil pada beberapa hari lalu

saat sahabatku melakukan USG akhir guna kepentingan

operasi yg bakal segera di

lakukan, batu empedu yang akan di keluarkan dari

badannya itu telah hilang sama sekali cuma tersisa

sedikit pasiryg akan segera hilang dalam beberapa hari.

Pada akhirnya prosedur operasi juga dibatalkan serta

sahabatku itu sehat kembali seperti sedia kala.

Demikian tulisan ini saya bikin dengan merujuk dari

pengalaman sahabatku supaya jadi faedah, lantaran

prosedur pengangkatan kan-tung empedu menurut saya

tak menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya.

Di mana permasalahan yang sebenarnya sesungguhnya

ada dalam organ hati yang oleh lantaran aspek ada

sedikit kerusakan pada organ hati dan gaya hidup serta

pola makan yg tidak sehat, jadi organ hati

menghasilkan kimia tertentu pada cairan empedu yang

bila mengendap bisa membuat batuan dalam kantung

persediaan empedu.

Bila kantung empedunya dibuang, memang di pastikan

tidak akan ada lagi terbentuk batuan di sana lantaran

memang telah tidak ada lagi cairan empedu yang di

tampung. Tetapi tiap-tiap tetes produksi empedu yang

dihasilkan oleh organ hati bakal segera di tumpahkan

kedalam lambung hingga banyak kita jumpai seorang

yang pernah melakukan pengangkatan kantung empedu

alami obesitas serta berat badan berlebihan hingga di

perlukan beragam jenis obat di selama hidupnya untuk

selalu menjaga kesehatannya supaya tidak

menghadirkan permasalahan masalah kesehatan yang

baru. Demikian mudah-mudahan berguna.

Sumber: Facebook Djoko Soehardijarko

http://warungkopi.okezone.com/thread/456974/dahsyat

-cairan-ini-bisa-hancurkan-batu-empedu?ref=yfp

Hepatitis A merupakan salah satu

penyakit yang dapat me-nyerang

organ hati dan di se-babkan oleh

infeksi virus. Jum-lah pengidap

penyakit ini di dunia diperkirakan

mencapai 1,4 juta jiwa pada tiap

tahun-nya. Sementara di Asia Teng-

gara sendiri, kasus hepatitis A akut

menyerang sekitar 400.000 orang

per tahun de-ngan angka kematian

hingga 800 jiwa. Sebagian besar

pen-derita hepatitis A adalah anak-

anak.

Gejala awal yang dapat muncul

meliputi demam, mual, mun-tah,

nyeri pada sendi dan otot, serta

diare. Ketika organ hati sudah mulai

terserang, ada be-berapa gejala lain

yang akan muncul, yaitu urine

berwarna gelap, tinja berwarna

pucat, sa-kit kuning dan gatal-gatal.

Se-lain itu, daerah perut bagian ka-

nan atas juga akan terasa sakit

terutama jika ditekan.

Tetapi tidak semua pengidap

mengalami gejala hepatitis A.

Karena itu, penyakit ini kadang sulit

untuk disadari. Hanya satu dari 10

penderita hepatitis A di bawah umur

enam tahun yang mengalami sakit

kuning. Se-dangkan pada remaja dan

orang dewasa, penyakit ini biasanya

menyebabkan gejala yang lebih -

parah dan sekitar tujuh dari 10 akan

mengalami sakit kuning.

Gejala Hepatitis A

Gejala awal yang dapat muncul

meliputi pusing, mual-mual,

muntah, sakit tenggorokan, diare,

kehilangan nafsu makan, kelelahan

dan nyeri pada otot serta sendi.

Ketika organ hati Anda mulai

terserang, ada beberapa gejala yang

akan muncul, yaitu urin berwarna

gelap, tinja berwarna kuning pucat,

sakit kuning serta pembengkakan

hati yang terasa sakit jika perut

kanan atas ditekan.

Tidak semua pengidap hepatitis A

akan menunjukkan gejala. Karena

itu, penyakit ini ka-dang sulit

disadari. Masa se-jak masuknya

virus sampai muncul gejala hepatitis

A membutuhkan sekitar 14-40 hari.

Tetapi masa inkubasi yang dialami

sebagian besar pengidap penyakit ini

sekitar tiga minggu.

Pengidap hepatitis A anak-anak di

bawah usia 6 tahun cenderung tidak

menunjuk-kan gejala. Hanya satu

dari 10 yang mengalami sakit

kuning. Sedangkan pada re-maja dan

orang dewasa, pe-nyakit ini biasanya

menye-babkan gejala yang lebih pa-

rah dan sekitar tujuh di antara 10

akan mengalami sakit kuning.

Penyebab Hepatitis A

Penyebab penyakit ini adalah virus

hepatitis A yang dapat menyebar

dengan sangat mu-dah. Sebagian

besar kasus hepatitis A di

Indonesia dise-babkan oleh

konsumsi maka-nan yang telah

terkontaminasi oleh tinja penderita

hepatitis A akibat kebersihan yang

kurang terjaga. Maka penting bagi

kita, terutama anak-anak, untuk

selalu teratur mencuci tangan dan

tidak jajan di tempat yang keber-

sihannya diragukan.

Beberapa faktor risiko yang dapat

meningkatkan penyebaran virus

ini meliputi:

Sanitasi yang buruk, Kurang-nya

ketersediaan air bersih, Meng-

konsumsi makanan mentah, Kon-

tak langsung dengan pengidap, mi-

salnya karena hidup serumah, Me-

makai dan berbagi jarum suntik,

Berhubungan seks dengan peng-

idap, terutama seks anal, Pria yang

berhubungan seks dengan sesama

jenis dan Bekerja di area yang

berhubungan dengan kotoran,

misalnya selokan.

Pengobatan Hepatitis A

Langkah utama diagnosis he-

patitis A yang disarankan ada-lah

pemeriksaan darah. Indikasi bah-

wa Anda mengidap he-patitis A

adalah jika hasil tes darah Anda

menunjukkan adanya reaksi positif

antibodi yang diproduksi oleh

sistem kekebalan tubuh saat

melawan virus ini.

Jika positif mengidap penyakit ini,

dokter akan memeriksa kondisi

hati Anda melalui tes darah

penunjang yang disebut evaluasi

fungsi organ hati dan USG.

Penyakit ini tidak memiliki

langkah penanganan khusus.

PENYAKIT HEPATITIS A

Pemulihannya hanya bergantung

pada sistem kekebalan tubuh yang

melenyapkan virus dengan

sendirinya. Langkah pengobatan

hepatitis A bertujuan meringankan

gejala-gejala yang dialami. Langkah

pengobatannya meliputi:

Banyak beristirahat. Pengidap

hepatitis A pasti akan meng-alami

kelelahan, terutama pada awal

infeksi.

Mengatasi mual-mual dan muntah,

misalnya dengan menghindari

makanan berle-mak dan makan

dengan porsi sedikit. Jika gejala ini

tidak berkurang, dokter biasanya

menganjurkan konsumsi obat anti

muntah seperti metoclo-pramide.

Obat ini tersedia da-lam bentuk

tablet, kapsul, ser-buk serta lewat

suntikan.

Jangan mengkonsumsi minum-an

keras atau obat-obatan yang

berdampak pada hati agar or-gan

hati Anda juga bisa ber-istirahat.

Jika ada obat-obatan tertentu yang

harus Anda gu-nakan, diskusikanlah

dosis atau jenis obat yang aman de-

ngan dokter.

Komplikasi Hepatitis A

Berbeda dengan hepatitis B dan C,

infeksi hepatitis A umumnya tidak

menyebabkan penyakit hati jangka

panjang (kronis) dan jarang yang

ber-akibat fatal. Tapi beberapa ke-

lompok seperti manula, orang

dengan penyakit kronis seperti

diabetes, orang dengan sistem

kekebalan tubuh yang menu-run

seperti penderita HIV dan orang

yang telah menderita penyakit hati

sebelum ter-infeksi hepatitis A lebih

rentan untuk mengalami

komplikasi.

Berikut adalah komplikasi yang

bisa terjadi:

Risiko Mengalami Gagal Hati

Komplikasi ini terjadi ketika fungsi

hati menurun drastis. Gagal hati

dapat menye-babkan pengidapnya

mengalami sakit kuning, mual dan

muntah-muntah. Perubahan fisik

juga akan terjadi, misalnya rambut

rontok, mudah lebam dan berdarah

seperti mimisan serta munculnya

penumpukan cair-an pada perut dan

kaki. Pen-derita gagal hati juga

menjadi lebih rentan terhadap

infeksi.

Walau jarang terjadi, risiko gagal

hati tetap harus diwaspadai karena

perkembangan kondisi pengidapnya

perlu terus dipan-tau oleh dokter

spesialis hati.

Risiko Kambuhnya Infeksi

Infeksi hepatitis A terkadang dapat

datang kembali. Kam-buhnya

hepatitis A bisa terjadi lebih dari

satu kali setelah in-feksi pertama.

Risiko Mengalami Kolestasis

Kolestasis biasanya terjadi pa-da

pengidap hepatitis A yang berusia

lebih tua. Kondisi ini dapat sembuh

dengan sendi-rinya tanpa

pengobatan khu-sus. Komplikasi ini

terjadi ke-tika cairan empedu

menumpuk di dalam hati. Gejala-

gejalanya meliputi penurunan berat

ba-dan, demam, sakit kuning yang

tidak kunjung sembuh dan diare.

Pencegahan Hepatitis A

Pencegahan hepatitis A yang utama

adalah de-ngan menjaga kebersihan.

Hal ini dapat di-lakukan dengan

langkah mudah seperti:

Selalu mencuci tangan dengan

sabun dan air bersih, contohnya

sebelum makan, sebelum

meng-olah makanan dan

setelah ke toilet.

Jangan berbagi barang-barang

pribadi seperti sikat gigi atau

handuk.

Jangan saling meminjamkan

peralatan makan.

Selalu memasak makanan

sampai matang dan merebus air

sampai mendidih.

Hindari jajan di pedagang kaki

lima yang kebersihannya

kurang terjaga.

Hindari konsumsi makanan

mentah yang berasal dari

perairan yang terkontaminasi,

misalnya tiram.

(Sumber:

http://www.alodokter.com/hepatitis-

a/)

RAKER KKP BANDARA SOETTA DENGAN KOMITE III DPD RI

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

mengadakan rapat dengan Jajaran Kantor Kesehatan

Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta (Bandara

Soetta) membahas soal RUU Kekarantinaan

Kesehatan, dan langkah-langkah antisipatif berbagai

penyakit yang menjadi warning organisasi kesehatan

dunia.

“Kita harus segera mengambil langkah-langkah

antisipatif, mengingat Bandara Soetta memiliki arus

lalu-lintas warga Internasional yang cukup tinggi.

Termasuk bandara Internasional di berbagai provinsi

lainnya,” kata dr. Oenedo Gumarang, M.PHM, Kepala

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas 1 Bandara

Soekarno Hatta (Soeta) seusai rapat tersebut. Tindakan

preventif ini dilakukan, karena tak hanya

mengantisipasi peredaran virus Zika. Akan tetapi juga

untuk virus DBD (demam berdarah dengue) di

karenakan kedua virus itu sama-sama disebarkan lewat

nyamuk.

“Untuk itu dalam pelaksanaan teknis, KKP bekerjasama

dengan pihak airline di Bandara Soetta. Terutama

mendeteksi semua penumpang pesawat, dari Negara

yang diindikasikan sebagai asal penyakit Mers

sebelumnya, seperti dari Arab Saudi. Jika ada

penumpang yang diketahui terjangkit penyakit, maka

kami langsung diberitahukan pihak airline. Terutama

dari Arab Saudi, yang diketahui sebagai asal

terjangkitnya penyakit Mers,” jelasnya.

“Upaya antisipasi lainnya tetap dilakukan secara dini,

berupa pembersihan rutin, lanjut dr. Oenedo, “Kita

selalu ada pembersihan rutin untuk mencegah

penyebaran jentik-jentik nyamuk di seluruh area

Bandara Soekarno-Hatta. Pembersihan itu dilakukan

rutin per minggu. Berbagai tempat yang dianggap

sebagai sarang jentik di area bandara terus

dibersihkan,”

Akan halnya RUU Kekarantinaan Kesehatan yang

dibahas dengan Komite III DPD RI, dr. Oenedo

berharap RUU tersebut: “Kita sih berharap, tahun 2016

ini RUU Kekarantinaan Kesehatan sudah disahkan DPR

menjadi UU. Sehingga dapat segera diimplementasikan

di berbagai bandara”.

JAKARTA (wartamerdeka) – Berkembangnya pengaruh

penyebaran virus Zika belakangan ini, membuat

beberapa Negara harus segera mengantisipasinya,

termasuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Organisasi Kesehatan Global

(WHO) sebelumnya menyatakan, virus Zika diduga

kuat menyebabkan lonjakan jumlah bayi cacat di

Amerika Selatan, sebagai kondisi darurat kesehatan

internasional. Sebagai Negara yang perlintasan antar

warga Internasionalnya cukup tinggi, Indonesia rentan

dengan penyebaran virus Zika.

Sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah

memanggil Menteri Kesehatan RI, untuk segera

mengambil langkah-langkah antisipatif.

“Yang kami ketahui, Bapak Presiden Jokowi sudah

memanggil Ibu Menteri Kesehatan, pada tanggal 3

Februari lalu di Istana Negara. Selanjutnya, kami dari

KKP akan rapat dengan Ibu Menteri besok Jumat, untuk

mendengarkan instruksi pelaksanaannya,” ujar dr.

Oenedo Gumarang, M.PHM, Kepala Kantor Kesehatan

Pelabuhan (KKP) kelas 1 Bandara Soekarno Hatta

(Soeta), saat dihubungi Kamis (04/02/2016) di

kantornya.