Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1

Disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Rapat Koordinasi One Data One Map Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

Derawan, 8 September, 2015

Aplikasi One Map Policy dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kementerian PPN/Bappenas

Kerangka Presentasi

Definisi OMPPeran OMP dalam mendukung penataan ruangPermasalahan dan pencapaian OMP (2014)Roadmap OMP

Kendala pencapaian target OMP

Penutup

2

Kementerian PPN/Bappenas

Definisi1. UU 4/2011: Informasi Geospasial:

Pasal 3: UU ini bertujuan untuk: …(c) mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

2. Perpres 27/2014: Jaringan Informasi Geospasial Nasional:• Informasi Geospasial (IG) …dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

• …pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan Data Geospasial (DG); pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan DG dan IG; dan penggunaan IG.

• Jaringan Informasi Geospasial adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.

• Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.

One map policy

One standard

One geodatabas

e

One geoportal

One reference system

3

Kementerian PPN/Bappenas

Peran: Integrasi Data Geospasial dalam Penataan Ruang

Datase t Region al

Datase t Sektor al

Konsep Pengembangan

Wilayah

Kebijakan Sektoral

Kebijakan Regional

Penataan Ruang

Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian

4

Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kab/Kota

PerencanaanPola

Ruang

Struktur Ruang

Permen PU No.15/2009 tentang Penyusunan RTRW ProvinsiPeta yang dibutuhkan untuk menyusun RTRW:a.peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:250.000 sebagai peta dasar

b.citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan

c.peta batas wilayah administrasi

d.peta batas kawasan hutan

e.peta-peta masukan untuk analisis kebencanaan

f.peta-peta masukan untuk identifikasi potensi sumberdaya alam.

Data dan Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun RTRW yaitu data: a. kependudukanb. sarana dan prasarana

wilayahc. pertumbuhan ekonomi

wilayahd. kemampuan keuangan

pembangunan daerahe. kelembagaan

pembangunan daerahf. kebijakan penataan

ruang terkait (RTRW provinsi yang sebelumnya, RTRW Nasional dan RTR Pulau terkait)

g. kebijakan pembangunan sektoral

h. peraturan perundang-undangan terkait.Dihasilkan oleh

berbagai instansi dengan standar yang

berbeda5

Kementerian PPN/Bappenas

Pemanfaatan Ruang Perencanaan Tata Ruang

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kab/Kota

Pemanfaatan

Peta Pola Ruang

Peta Struktur Ruang

Mengacu

Indikasi Program Pola Ruang

Indikasi Program Struktur Ruang

Integrasi Data

GeospasialSampai dengan saat ini, data spasial hasil perencanaan belum seluruhnya terkumpul di dalam

satu database nasional 6

Kementerian PPN/Bappenas

Pemanfaatan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kab/Kota

Pengendalian Analisis

Peta Eksisti

ng

Peta Rencana Tata Ruang

Pemantauan Evaluasi

Pemantauan: Membandingkan pelaksanaan pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana tata ruang

Evaluasi: Mengarahkan kembali kondisi eksisting dengan rencana tata ruang

Sesuai/tidak sesuai dengan RTRDiperlukan database hasil

analisis dalam satu sistem yang terintegrasi: • hasil analisis dapat

digunakan oleh berbagai pihak,

• pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara realtime dari pusat ke daerah dan sebaliknya

7

Kementerian PPN/Bappenas

Kondisi ideal penunjang PRKondisi ideal:

sistem Informasi Geospasial

Terintegrasi dikump

ulk

an

dikumpulk

an

dikumpulk

an

dikumpulkan

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

Kondisi saat ini:K/L/Pemda membuat data dan informasinya masing-masing sehingga terjadi:• Pulau-pulau informasi• Duplikasi informasi• Duplikasi alokasi sumberdaya

• Sulit untuk menciptakan pertambahan nilai informasi secara terintegrasi dalam satu sistemSumber: Badan Informasi Geospasial, 2015

8

Kementerian PPN/Bappenas

Ringkasan permasalahan OMP

• K/L/Pemda menggunakan peta masing-masing;

• Beban biaya tinggi bagi masing-masing K/L/Pemda dan bagi nasional.

Institusional

• Masing-masing K/L/Pemda memiiki format, struktur data dan skala peta yang berbeda-beda;

• Tidak menerapkan standar nasional.

Teknis

• Pemecahan masalah dilakukan secara ad-hoc, sesuai kebutuhan mendesak;

• Tidak ada upaya terstruktur untuk membenahi keragaman peta;

• Sulit mengambil keputusan bersama.

Koordinasi

Sumber: Kemenko Perekonomian, 20159

Kementerian PPN/Bappenas

Identifikasi permasalahan (2009-2010 di 8 provinsi*)

delineasi pola ruang/zonasi yang tumpang tindih melibatkan lebih dari 1 tematik di ruang yang sama

6 juta hektar tumpang tindih lahan/area, misalnya antara kawasan hutan dengan kawasan pertambangan, kawasan hutan dengan perkebunan.sejumlah lokasi proyek infrastruktur terletak pada zona terlarang, misalnya berada pada kawasan hutan lindung, garis sepadan pantai, lahan pertanian abadi (LP2B), kawasan lindung.

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2015

*8 provinsi: Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kelimantan Selatan, dan Kalimantan Timur

10

Kementerian PPN/Bappenas

Konflik pemanfaatan ruang di berbagai sektor:1.Kehutanan2.Pertambangan3.Pertanian/Perkebunan4.Transmigrasi 5.Hak dan Status Tanah (BPN)

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

(X

%[

PA LUJA M B I

M E D A N

AM B O N

PA D A N G

M A N A D O

KU P A N G

SE R A N G

M A M U JU

SO R O N G

KE N D A R I

SO F IF I

M A TA R A M

BA N D U N G

BE N G K U LU

M A K A SS A R

JA Y A P U R A

SU R A B A Y A

SE M A R A N G

D E N P A S A R

PA LE M B A N G

PE K A N BA R U

SA M A R IN D A

PO N TIA N A K G O R O N TA LO

YO G Y A K A R TA

BA N D A AC E H

BA N JA R M A S IN

PA LA N G K A R A YAPA N G K AL P IN A N G

BA N D A R LA M P U N G

TA N JU N G P IN A N G

JA K A R TA

Terhadap P erkebunan N egara (PN ), Skala 100 G angguan

Terhadap P erkebunan B esar Sw asta (PBS), Skala 50 G angguan

PERKEBUNAN

KAWASAN HUTAN vs KAWASAN NON HUTAN1

2 KONFLIK PERTAMBANGAN

3

TRANSMIGRASI

HAK DAN STATUS TANAH (BPN)

4

5

Sumber: Hasil Analisis Tim Teknis Stocktaking BKPRN, 2009

11

Kementerian PPN/Bappenas

Upaya penanganan masalah (sampai dengan 2014)

Pelaksanaan stocktaking di 8 provinsi (2009-2010):• memetakan konflik dan melakukan sinkronisasi pemanfaatan ruang dan potensi pemanfaatan lahan per sektor

Penerapan Inpres No. 10/2011*:• sinkronisasi data spasial antara perizinan bidang kehutanan, HGU/Hak Pakai, hutan alam primer, dan lahan gambut sebelum dilanjutkan proses perizinan baru

• Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada 13 Mei 2014 (PPIB versi VI) *Inpres No.10/2011 tentang Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan

alam primer dan lahan gambut

Sumber: Kemenko Perekonomian, 201512

Kementerian PPN/Bappenas

Hasil analisis menggunakan peta yang dihasilkan berbagai K/L/PemdaKalimantan Tengah

(2009) Hasil analisis:Kawasan Hutan vs Kawasan Perkebunan: 4 juta hektar(dlm proses perolehan dan sudah bersertifikat HGU)

Kawasan Hutan Produksi (HP) yang sudah diajukan proses HGU untuk Kawasan Perkebunan: 2 juta hektar.

Kawasan Hutan (HPT, HP dan HPK) terdapat Kawasan Perkebunan yang sudah bersertifikat HGU: 340.868 hektar

Sumber: Hasil Analisis Tim Teknis Stocktaking BKPRN, 2009

Dengan OMP: •Analisis dapat dilakukan lebih cepat;

•Konflik pemanfaatan ruang dapat dicegah sejak pemberian izin yang terintegrasi dalam satu peta.

13

Kementerian PPN/Bappenas

20152017

2018 Paralel

2018Parale

l

>2019Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelesaikan Peta Dasar RBI berskala 1: 50.000 untuk Kalimantan

K/L/Pemda menyelesaikan pemetaan informasi tematik pada Peta Dasar RBI 1: 50.000

Penyelesaian masalah proyek strategis menggunakankompilasi informasi tematik pada peta dasar RBI 1:50.000

Sinkronisasi data pemanfaatan ruang (yang berstatus) danpotensi pemanfaatan lahan pada peta RBI 1: 50.000

Roadmap OMP (2015-2019)

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2015

OMP untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan nas/prov/kab

1 2 3 4 OMPFinalisasi RBI 1:50.00

0

Pemetaan

Informasi

Tematik

Sinkronisasi Peta Tematik

Fasilitasi Debottlenecking

Peran pentin

g Pemda

Pemanfaatan data oleh Pemda

14

Kementerian PPN/Bappenas

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2015

Rincian Roadmap OMPKelompok A: Peta Status(K/L/Pemprov)Regulasi Pengguna Ruang1. SK Penetapan

Kawasan Hutan (tata Batas)

2. IUPHHK3. Hak Atas

Tanah (HGU, dll)

4. RZWP3K5. KEK6. Kawasan

Industri7. IUP/KP8. Rencana

Wilayah Pertahanan

Dokumen Rencana Tata Ruang 9. Perda RTRW

Kab/Kota10.Perda RTRW

Provinsi11.Perpres RTR

KSNPerijinan Daerah12. Ijin Lokasi13. Hak Ulayat

Kelompok B: Peta Potensi (K/L)Infrastruktur dan Utilitas1. Pelabuhan2. Bandar Udara3. Jaringan Jalan dan Kereta Api4. Utility network (pipa gas, air

minum, SUTET)5. Pembangkit Listrik6. Persampahan7. Bendungan dan IrigasiPotensi Kawasan8. Kawasan Bentang Alam Karst

(KBAK)9. Potensi Minerba dan migas (WKP)10.Lahan Baku Sawah11.Penggunaan Lahan12.Rawan Bencana Geologi13.Kependudukan14.Satuan Ruang Kawasan Cagar

BudayaData Lingkungan 15.Curah Hujan16.DAS17.Struktur Geologi/ Jenis Batuan18.Air Tanah19.Jenis, dan Struktur Tanah20.Tutupan lahan21.Lingkungan Laut

Kompilasi peta

tematik (status dan potensi) diatas peta RBI 1: 50.000OMP sebagai dasar pengambilan keputusan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan nasional dan daerah

Peta RBI Skala 1:50.000

2015

2017

2019

KOMPIL

ASI

SINK

RONI

SASI/P

ENYELE

SAIAN

KONFLI

K ANTA

R DATA

Peran

pemprov

15

Kementerian PPN/Bappenas

Pengembangan Simpul Jaringan Menuju OMP

Pengembangan IGdi 600an simpul

jaringanDukungan penyediaan:• Anggaran• Protokol nasional pendukung keamanan server IG

Penyediaan perangkat keras dan lunak di setiap simpul untuk

integrasi peta tematik

Pelatihan SDM di setiap simpul untuk integrasi peta tematik ke dalam simpul OMP

Penyediaan peta dasar dengan skala ketelitian 1:25.000/1:50.000

dan citra satelit resolusi 1m – 10m

16

Kementerian PPN/Bappenas

Kendala OMP untuk PR (2015)

1• Pendanaan dan kualitas SDM kurang untuk penyeragaman IGT K/L/Pemda

2• IGD (RBI 2003) belum dimutakhirkan dan skala kecil (1: 250.000)

3• IGT masih perlu dikoreksi, diperbarui, didetailkan skalanya ke skala 1:50.000

4• IGT batas administrasi belum seragam, belum mengakomodasi data pemekaran wilayah terkini dan masih bias darat

5• Provinsi/kab/kota belum seluruhnya menyusun RTRW dan RDTR sehingga IGT penataan ruang belum lengkap.

17

Kementerian PPN/Bappenas

Penutup, peran provinsi:

Penyediaan SDM;

Pemutakhiran dan perbaikan kualitas IGT lingkup provinsi ke skala 1:50.000 atau lebih besar;

Penyediaan perangkat keras dan lunak untuk mendukung simpul nasional dengan tingkat keamanan sesuai protokol yang akan disusun;

Memberikan masukan untuk konsep OMP;

Uji coba dan berbagi pengetahuan pemantauan dan evaluasi rencana secara sistematik dan realtime.

18

Kementerian PPN/Bappenas

Terima kasihSitus BKPRN: www.bkprn.orgSitus TRP: www.trp.or.idPortal TRP:

www.tataruangpertanahan.com

Pustaka virtual TRP: www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan

Milis TRP:http://groups.google.com/d/

forum/tata-ruang-dan pertanahan

Portal Geospasial: portal.ina-sdi.or.id

Email: trp@bappenas.go.id

19