SE MPU 2013 03 Billing Rate Konsultan

  • Published on
    30-May-2015

  • View
    13.986

  • Download
    5

DESCRIPTION

Di Maret 2013 Kementrian Pekerjaan Umum melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. No 03/SE/M/2013 telah menerbitkan Pedoman Biling Rate Tenaga Ahli Konsultan 2013, meng-update Surat Edaran sebelumnya No. 22-SE-M-12-2007.

Transcript

  • 1. (t4 I. TIEI{TERI PEKERJAAN UMUM . REPUBLIK INDONESIA Kepacla Yth: Para I'ejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekedaan Umum di JAKARTA SURAT EDARA!T No 03 lsElvrlzo'3 TEITTANG PEDODTAIT BESARAIT BHYA LAI{GSUIVG PERSONIL / REMUI{ERASI DAL/IM PERIIITULGAil ITARGA PERXTRAAI{ SE[DrRr (rrPsl JASA KOIITSULTAITSI DI LII{(}KT'ITGAIV KEMEIir TERIAIT PEKTR^'AAIT UMUM UMUM Peran Perusahaan .la$a Konsrrltansi Nasiorral dipandang cukup strategis dalam upa.ya meningkalknn dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. I)alam rangka pcmbinaan untuk mendorong terwujudnya peningkntnn prolbsionnlisme Tenaga Ahli dan pemsahaan Jasa Konsultansi yang trcnla.yn saing dan ntemberi apresiasi yang layak maka dipandang perlu menclnpknn pxrrlontan l]csartrn Biaya Langsung Personil dalam penyusunan I larga lbrkiruan Scndiri (HPS)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk peke{uun .lnsa Konsultansi cli lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Biaya Langsurrg I'erronil/llenrunerasi tenaga ahli merupakan komponen utama dalam pen.yusunan HI'S/FIAB, namun sampai saat ini masih belum ada standar besnnrn gn.ii dasnr tenngn nhli dan besaran biaya langsung personil yang rucmfidai. Retnunerasi yang memadai diharapkan dapat menarik dnn mernperlnhnnknn lennga ahli .yang qualified. PDI|ODNflAII 1. tsin.ya l-*rngsung I'r:rsonil/Rcmuncrnsi 'lbnngn nhfi aclalah biaya yang dikeluarkan untuk mcmbiayai tcnag,a attli, 2. Besaran Biaya Langsung Personil/Reluulrerasi Tenaga AhU dihitung berdasarkan GaJi Dasar Tenaga Ahli .yang mengacu pada standar kebutuhan hidup Layak (KHL) dan adil. 3. Gaji Dasar adalah gaji terendah yang seharusnya diperoleh Tenaga Ahli Jasa Konsultansi. 4. Indeks Biaya l,angsung Personil Per Frovinsi adelah koefisien ya:r:g mencerminkan disparitas harga antar Provinsi. 5. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). u.
2. 4. 5. DASAR PEMBTIVTUKAII l. Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor lfl'l'ahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (kmbaran Negara Republik lnclonr:sia 1'ahun 1999 Nomor' 54, Tambahan kmbaran Negara Republik lndont:sia Nontor 3833); '). Peral.uran Pemerintah Republik Indonesia Norhor 2li'l'ahttn 2O0O tenlnng tJsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lcmbnran Negara Republik lrrrlonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan k:ml)ar{rn Negnra ttepublik Ind