LOGO

PERAN PEMBINAAN PELATIHAN DAN

PRODUKTIVITAS DALAM

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Disampaikan pada :

Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian, Workshop Indeks

Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun

2014

Oleh :

Ir. Khairul Anwar, MMDirektur Jenderal Pembinaan Pelatihan danProduktivitasKementerian Ketenagakerjaan

Outlines

Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas

Ketenagakerjaan Indonesia :

Tantangan dan Peluang

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Kebijakan Prioritas

Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS(Permenakertrans No. 12/MEN/VIII/2010)

Tugas

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan

produktivitas.

Fungsi

a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi

kompetensi dan program pelatihan, lembaga

dan sarana pelatihan kerja, Instruktur dan

Tenaga Pelatihan, Pemagangan, dan

Produktivitas, dan Kewirausahaan;

... Lanjutan

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi

kompetensi dan program pelatihan, lembaga dan

sarana pelatihan kerja, Instruktur dan Tenaga

Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas, dan

Kewirausahaan;

c. Penyusunan norma, standard, prosedur dan

kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan

program pelatihan, lembaga dan sarana pelatihan

kerja, Instruktur dan Tenaga Pelatihan,

Pemagangan, dan Produktivitas, dan

Kewirausahaan;

... Lanjutan

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang

standardisasi kompetensi dan program pelatihan,

lembaga dan sarana pelatihan kerja, Instruktur dan

Tenaga Pelatihan, Pemagangan, dan

Produktivitas, dan Kewirausahaan;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Pendidikan dan

Pelatihan

KETERKAITAN PELATIHAN DENGAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

Meningkatkan

Kualitas Manusia

Indoneisa

Meningkatkan

Kesejahteraan

Rakyat

Indonesia

a. Berkurangnya penduduk miskin

b. Berkurangnya pengangguran

Kebutuhan

Pasar Kerja /

Industri

Tujuan Pembangunan

Nasional

Ketenagakerjaan Indonesia :

Tantangan dan Peluang

SEMAKIN DERASNYA ALIRAN BEBAS :

MODAL dan

investasiINFORMASI

MANUSIA

SEMAKIN DERASNYA ALIRAN BEBAS :

MODAL dan

investasiINFORMASI

MANUSIA

Tantangan GLOBALISASI

BARANGDAN JASA

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

4 PILAR AEC

High

competitiveness

Single market and

production base

Equitable

growth

Economic integration

to the global economy

Sebagai pasar tunggal dan

berbasis produksi tunggal yang

didukung dengan aliran bebas:

-Barang

-Jasa

-Investasi

-Tenaga Kerja terdidik

-Aliran modal

• Dunia terintegrasi dan borderless

(dilingkungan asean : AEC 2015)

• Berkualitas tinggi yang akan menang

(bukan hanya di pasar barang dan jasa,

tetapi juga di pasar tenaga kerja)

• Penduduk Indonesia paling banyak

berada pada usia

produktif (bonus demografi)

• Pertumbuhan ekonomi dan

dominasi ekonomi Indonesia di

ASEAN meningkat

PELUANG

TA

NTA

NG

AN

PROFIL SDM INDONESIA 2014

< SD : 3,04 %SMTP : 7,15 %SMTA : 9,55 %SMK : 11,24 %Diploma I/II/III : 6,14 %Universitas : 5,65 %

ANGKATAN KERJA

121,87 jt

BEKERJA114,63 jt

PENGANGGUR TERBUKA7,2 jt [5,94 %]

Pertanian : 38,97 jt

Industri :15,26 jt

Konstruksi : 7,28

Perdagangan : 24,83

Transportasi, Pergudangan

dan Komunikasi : 5,11 jt

Keuangan : 3,03 jt

Js.Kemasyarakatan : 18,42

Lainnya (pertambangan,

Listrik, gas dan air) : 1,73 jt

SD ke bawah : 53,96 jt

SMP : 20,35 jt

SMA : 18,58 jt

SMK : 10,52

Diploma I/II/III : 2,96 jt

Universitas : 8,26 jt

STATUS PEKERJAAN UTAMA

Berusaha Sendiri : 20,49 Jt

Berusaha dibantu buruh tdk tetap

: 19,27 Jt

Berusaha dibantu buruh tetap

: 4,18 Jt

Buruh/karyawan : 42,38 Jt

Pekerja bebas di pertanian :

5,09 Jt

Pekerja bebas di non pertanian

: 6,41 Jt

Pekerja keluarga/tdk dibayar :

16,81 Jt

Skills UpGrading, Training &

Sertifikasi

Training,Sertifikasi &

Penempatan (3in1)

PROFIL SDM INDONESIA 2014

SUMBER : BPS, Berita Resmi Statistik Agustus 2014

Peningkatan Kompetensi dan

Produktivitas Tenaga Kerja

PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI KUNCI PENINGKATAN

DAYA SAING NASIONAL

ANCAMAN PELUANGDAYA SAING

PRODUKTIVITAS

& KUALITAS

PENGEMBANGAN SDM

BERBASIS KOMPETENSI

KOMPETENSI &

PROFESIONALISME

SDM

PENGANGGURAN

& KEMISKINAN

PERTUMBUHAN

&

KESEJAHTERAAN

GLOBALISASIWTO AFTA

APEC

DIKLATBANG

KARIR

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SDM

KEBUTUHAN INDUSTRI/

PENGGUNA

LEMBAGA

DIKLAT

Standar

Kompetensi

Kerja

PELATIHAN

BERBASIS

KOMPETEN

SI (PBK)

SERTIFIKASI

KOMPETENSI

LEMBAGA

SERTIFIKASI

SE L EKS I

PROGRAM

DIKLAT

BERBASIS

KOMPETENSI

Sarana/PrasaranaInstrukturBiaya

LEMBAGA DIKLAT PROFESI

UJ K

AKREDITASI

KKNI

SKKNI

TENAGA KERJA

INDONESIA

LULUSAN

LEMBAGA KOORDINASI

DIKLAT PROFESI

SERTIFI-

KASI

NAKER

PENGALAMAN

BNSP

LSP

STD. INT & KHS

SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL

D U D I

SMP

SM

A

D1

D2

D3

S1D4

S2

S3

Sp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S K L SKKNI

KKNI

MULTI JALUR PENINGKATAN KUALITAS SDM

Perpres. No. 8 Thn. 2012

Peningkatan kualitas

SDM dapat ditempuh

melalui : Pendidikan;

Pelatihan & Pengalaman

Kerja; Dunia Profesi dan

atau Belajar Sendiri

• Dengan KKNI, kualitas

dan kompetensi tenaga

kerja dari berbagai jalur

akan mendapat

pengakuan yang sama

yang dibuktikan dengan

sertifikat kompetensi

setelah melalui uji

kompetensi

1

2

3

4

5

7

8

9

6

AHLI

TEKNISI/

ANALIS

OPERATOR

S2

S1

S3

SMA

PROFESI

SPESIALIS

S2(A)

S3(A)

S1(A)/DIV

SMK

DIII

DII

DI

JALUR PEMBELAJARAN BERBASIS PADA

PENDIDIKAN KOMPETENSI

JALUR PEMBELAJARAN BERBASIS PADA PENDIDIDKAN

AKADEMIS

SLTP19

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan secara

sistematis dan terus menerus serta konsisten, melalui: Jalur

pendidikan formal; Jalur pelatihan kerja; dan Jalur

pengembangan karier

Peningkatan jumlah dan rasio tenaga kerja indonesia yang

kompeten dan profesional

Peningkatan relevansi, kapasitas dan kredibilitas lembaga diklat

kompetensi dan lembaga sertifikasi kompetensi

Peningkatan jangkauan dan akses layanan diklat berbasis

kompetensi dan sertifikasi kompetensi secara mudah dan murah

Peningkatan pengakuan/rekognisi sertifikasi kompetensi di pasar

kerja dalam dan luar negeri

ARAH PEMBANGUNAN KOMPETENSI TENAGA

KERJA INDONESIA

PENGATURAN

PEMBERDAYAAN

PENGAWASAN

PEMBINAAN YANG DILAKUKAN

PEMERINTAH

PUSAT

PEMERINTAH

PROVINSI

PEMERINTAH

KAB/KOTA

LEMBAGA DIKLAT

LEMBAGA SERTIFIKASI

INDUSTRI/PENGGUNA

Grafik Sebaran Lembaga Pelatihan Berdasarkan Provinsi dan Bidang

0

100

200

300

400

500

600

0 0 0 8 0 2 019 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 4 0 5 2 1 0

58 5177

69

829 43

316

494

303

46

96

3970

248

76

27 25 3821

39 29 29 16

201

33 3929

10082

11195

07

0 10

0

15 5

1

0

13

5

8

3

0

0

0

0

00

3

70

015

0

17

2 10

3

0

1 38

Ketransmigrasian Ketenagakerjaan Produktivitas

Grafik Sebaran Jumlah Instruktur/Bidang/ProvinsiProduktivitas = 69 orang

Tenaga Kerja = 2.721 orang

Transmigrasi = 154 orang

0

20

40

60

80

100

120

140

7 4 - 6 2 - 3 1 0

PERINGKAT BLK BERDASARKAN KETERSEDIAAN INSTRUKTUR DAN

PERALATAN PELATIHANJU

MLA

H B

LKJU

MLA

H B

LKJU

MLA

H B

LK

14

UPTP

R II R III R IV

55

77

117

13

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 0 0 0 1 0 2 0 6

144 14272

064

19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71

659

321

6883

228205

286

142

62

130

1103

938

131

976

255250

194122

186

69

195 251116

162300

42

30

29

3246

6913

LPKS BLKLN

Grafik Sebaran LPKS dan BLKLN/Provinsi BLKLN = 456 LPKS = 7.764

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS

YANG AKAN DILAKSANAKAN

1. Fokus menciptakan lembaga pelatihan kerja

yang representatif bagi para angkatan kerja

baru maupun korban pemutusan hubungan

kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang

layak dan remuneratif sehingga lembaga kerja

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan

pendiriannya.

2. Menciptakan lembaga sertifikasi profesi (LSP)

yang mampu melayani permintaan sertifikasi

berbagai profesi.

3. Pengembangan Standar kompetensi yang

mengacu pada kebutuhan industri (pasar

dalam negeri dan luar negeri).

4. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang

menghasilkan kualifikasi sesuai kebutuhan

industri.

5. Melakukan Sertifikasi kompetensi bagi Instruktur,

luaran diklat dan tenaga kerja pengalaman.

6. Meningkatkan koordinasi untuk pengembangan

dan penerapan SKKNI dengan sektor/kementerian

teknis, asosiasi lembaga diklat dan perusahaan.

7. Mengadakan MRA dengan negara mitra bisnis.

8. Melakukan audit secara menyeluruh terhadap

Lembaga Latihan.

9. Mengembangkan kerjasama dengan pihak industri.

10.Terus mendorong peningkatan pelaksanaan

pemagangan Dalam dan Luar Negeri baik kuantitas

maupun Kualitas.

11.Mengintesifkan Gerakan Produktivitas Nasional dalam

upaya mendorong Kesadaran, Penerapan dan

Pemeliharaan - peningkatan Produktivitas.

12.Optimalisasi Peran Lembaga Produktivitas Nasional

(LPN)

Rencana Revitalisasi BLK Tahun 2015 (36 lokasi)

NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA

A C E H

1 BLKI BANDA ACEH

2 BLK Maritim Kota Sabang

SUMATERA UTARA

3 BBLKI MEDAN

4 BLK Lubuk Pakam

SUMATERA BARAT

5 BLKI PADANG

6 BLK Payakumbuh

7 BLK Sungai Dareh/Dharmasraya

R I A U

8 BLKI Pekanbaru

KEPULAUAN RIAU

9 BLK Tanjung Pinang

LAMPUNG

10 BLK Metro

BANGKA BELITUNG

11 BLK Belitung (baru)

NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA

BANTEN

12 BBLKI SERANG

13 BLKI Prov. Banten / Tangerang Selatan

JAWA BARAT

14 BBPLKDN BANDUNG

15 BBPLKLN CEVEST BEKASI

JAWA TENGAH

16 BBLKI SURAKARTA

17 BLKI SEMARANG

JAWA TIMUR

18 UPT PK BLKI Surabaya

D.I. YOGYAKARTA

19 BLK Kulon Progo

KALIMANTAN BARAT

20 ULKI Pontianak

21 BLK Entikong / Sanggau

KALIMANTAN TIMUR

22 BLKI SAMARINDA

23 BLK Balikpapan

KALIMANTAN UTARA

24 BLK Nunukan

KALIMANTAN TENGAH

25 BLK Palangkaraya

26 BLK Buntok

NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN SELATAN

27 BLK Banjar Baru/BLK Prov. Kalsel

SULAWESI SELATAN

28 BLKI MAKASSAR

29 BLK Pangkep (baru)

SULAWESI TENGGARA

30 BLKI Kendari

31 BLK Kolaka

NUSA TENGGARA TIMUR

32 BLK Kupang

M A L U K U

33 BLKI Ambon

MALUKU UTARA

34 BLKI TERNATE

PAPUA

35 BLKI Prov. Papua

PAPUA BARAT

36 BLKI SORONG

Rencana Reorientasi BLK menjadi BLKK

BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD

KABUPATEN/KOTA

Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)

BPPD / BBPP BLK

23 20

A C E H

BLKI BANDA ACEH 1

BPPD Banda Aceh 1

SUMATERA UTARA

BBLKI MEDAN 1

BPPD Medan 1

SUMATERA BARAT

BLKI PADANG 1

BPPD Provinsi Sumatera Barat 1

SUMATERA SELATAN

BPPD Sumatera Selatan 1

BENGKULU

BPPD Bengkulu 1

LAMPUNG

BPPD Provinsi Lampung 1

BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD

KABUPATEN/KOTA

Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)

BPPD / BBPP BLK

BBLKI SERANG 1

DKI JAKARTA

BPPD Provinsi DKI Jakarta 1

JAWA BARAT

BBPLKDN BANDUNG 1

BBPLKLN CEVEST BEKASI 1

BB Peningkatan Produktivitas 1

JAWA TENGAH

BBLKI SURAKARTA 1

BLKI SEMARANG 1

BPPTK Prov.Jawa Tengah 1

JAWA TIMUR

BPTK Prov. Jawa Timur 1

D.I. YOGYAKARTA

BLK dan Pengembangan

Produktivitas Yogyakarta1

KALIMANTAN BARAT

UPPD Prov Kalimantan Barat 1

KALIMANTAN TIMUR

BLKI SAMARINDA 1

UPTD PPD Prov. Kalimantan Timur 1

BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD

KABUPATEN/KOTA

Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)

BPPD / BBPP BLK

KALIMANTAN TENGAH

BPP PTKT Prov Kalimantan

Tengah 1

KALIMANTAN SELATAN

BPPD Prov Kalimantan Selatan 1

SULAWESI UTARA

BPPD Prov Sulawesi Utara 1

SULAWESI TENGAH

BPPD Prov Sulawesi Tengah 1

BLK Palu 1

SULAWESI SELATAN

BLKI MAKASSAR 1

BPPTK Prov Sulawesi Selatan 1

SULAWESI TENGGARA

BLKI Kendari 1

BPP Prov Sulawesi Tenggara 1

BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD

KABUPATEN/KOTA

Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)

BPPD / BBPP BLK

SULAWESI BARAT

BPPD Sulawesi Barat 1

BLK Majene 1

BALI

BLKIP Denpasar 1

NUSA TENGGARA BARAT

BPPD Prov. NTB 1

BLKI Mataram 1

NUSA TENGGARA TIMUR

UPT PPT Prov. NTT 1

BLK Kupang 1

M A L U K U

BLKI Ambon 1

MALUKU UTARA

BLKI TERNATE 1

PAPUA

BPPTK Prov. Papua 1

BLKI Prov. Papua 1

PAPUA BARAT

BLKI SORONG 1

Rencana Revitalisasi BLK UPTD

untuk Pelatihan TKI (40 lokasi)

NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA

SUMATERA UTARA

1 BLK Stabat/Langkat

JAWA BARAT

2 UPTD BLK Karawang

3 UPTD LLK UKM Subang

4 BLK Cirebon

5 BLK Purwakarta

6 UPTD BLK Kuningan

7 Badan Diklat Sukabumi

8 BLK Indramayu

9 BLK Ciamis

10 BLTKLN Bandung

NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA

JAWA TENGAH

11 BLKLN Jawa Tengah

12 BLK Kota Pekalongan

13 BLK Magelang

14 UPTD BLK UKM Wonosobo

15 LLK UKM Pati

16 BLK Cilacap

17 BLK Kendal

18 BLK Kabupaten Banyumas

19 BLK Brebes

20 Badan Diklat dan Litbang Kab. Sragen

JAWA TIMUR

21 UPT LK Jember

22 UPT LK Kediri

23 UPT LK Pertanian Wonojati

24 UPT LK Ponorogo

25 UPT LK Madiun

26 UPT LK Tulung Agung

D.I. YOGYAKARTA

27 BLK Kulon Progo

NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN BARAT

28 BLK Entikong / Sanggau

KALIMANTAN TIMUR

29 BLK Balikpapan

KALIMANTAN UTARA

30 BLK Nunukan

SULAWESI TENGAH

31 BLK Palu

SULAWESI SELATAN

32 UPTD PK Parepare

33 BLK Pinrang

34 BLK Gowa

NUSA TENGGARA BARAT

35 BLKI Mataram

36 BLK Selong

37 BLK Bima

38 BLK Lombok Tengah/Praya

NUSA TENGGARA TIMUR

39 BLK Kupang

40 BLK Ende

LOGO

Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas