Embed Size (px)
Citation preview
Analisis Urusan Kehutanan KKR 2015 – 2016
Urusan kehutanan di kabupaten Kubu Raya terdapat pada SKPD/Instansi yaitu Dinas Perkebunan, kehutanan dan Pertambangan, sehingga dalam satu instansi tersebut menangani 3 bidang.
Pendapatan Daerah KKR 2015 – 2016 dari sektor kehutanan besumber dari Dana Perimbangan yaitu Dana bagi hasil bukan pajak/Sumber daya alam dan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan yang rinciannya adalah sebagai berikut :
Dana Perimbangan Untuk Urusan Kehutanan Di KKR 2015 - 2016
MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Kehutanan 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00
DAK Bidang Kehutanan 2.116.120.000,00 2.116.120.000,00 1.105.210.000,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00
Total 30.738.120.000,00 30.738.120.000,00 29.727.210.000,00
Dari table diatas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan daerah KKR tahun 2015 – 2016 yang bersumber dari dana perimbangan mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada Dana Alokasi Khusus bidang kehutanan yang menurun dari Rp. 2.116.120.000,00 pada APBD Perubahan 2015
menjadi Rp. 1.105.210.000,00 ke APBD Murni 2016 atau mengalami penurunan sebanyak 47,77%.
Asumsi awal adalah penurunan tersebut terjadi karena adanya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam ketentuan UU tersebut bahwa sebagian besar kewenangan kabupaten terkait urusan kehutanan ditingkat kabupaten akan menjadi kewenangan provinsi. Sehingga Pendapatan Daerah untuk urusan kehutanan terutama Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan akan lebih banyak ditempatkan di Provinsi.
Sedangkan alokasi belanja Urusan kehutanan KKR 2015 – 2016 pada Dinas Perkebunan, Kehutanan dan pertambangan adalah sebagai berikut :
Keterangan Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
Total Belanja Disbunhuttam KKR 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00
Belanja Tidak Langsung 9.353.366.487,00 7.361.293.898,00 7.681.461.649,00
Belanja Langsung 6.491.312.900,00 6.566.312.600,00 7.752.788.300,00
Alokasi belanja untuk urusan kehutanan pada Disbunhutam KKR pada Tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan baik pada APBD Murni maupun APBD perubahan. Dapat dilihat pada table diatas, dimana pada APBD Perubahan 2015 terjadi penurunan 12 % dan pada APBD Murni 2016 terjadi penurunan 3 % dari APBD Murni 2015. Jika dilihat dari trend penurunan pada table diatas, dapat diasumsikan bahwa pada APBD Perubahan 2016 akan terjadi penurunan.
Jika dibanding dengan total belanja daerah KKR 2015 – 2016, maka proporsi belanja Disbunhuttam KKR 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :
Keterangan Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
Proporsi Belanja Disbunhutam KKR terhadap Belanja Daerah KKR
1,24 % 1,04 % 1,02 %
Table diatas menunjukan bahwa urusan kehutanan di KKR tahun 2015 – 2016 mendapat alokasi yang sangat kecil dan menurun terhadap total belanja daerah KKR. Hal ini menunjukan bahwa komitmen KKR terhadap urusan kehutanan sangat buruk jika membandingkan dengan kondisi factual kehutanan di KKR.
Jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah urusan kehutanan dari dana perimbangan KKR 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :
Jika membandingkan antara pendapatan daerah pada urusan kehutanan dengan alokasi belanja Urusan kehutanan KKR tahun 2015 – 2016, tidak semua sumber pendapatan tersebut diserahkan untuk menangani urusan kehutanan. Dari grafik diatas menunjukan bahwa pada APBD Murni 2015 hanya 51,55% pendapatan tersebut dialokasikan untuk urusan kehutanan. Sedangkan pada APBD perubahan 2015 menurun menjadi 45,31 %. Pada APBD Murni 2016 51,92 % pendapatan daerah sector kehutanan dialokasikan untuk urusan kehutanan. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan anggaran untuk urusan kehutanan di KKR tahun 2015 – 2016 sangat tidak optimal, jika pada grafik diatas hanya dibandingkan pada belanja total urusan kehutanan. Apalagi jika dibandingkan secara spesifik hanya pada belanja langsung ataupun pada program inti untuk urusan kehutanan. Tentunya masih banyak anggaran dari pendapatan yang bersumber dari urusan kehutanan tidak dioptimalkan. Karena pada dasarnya pada belanja tidak langsung dan program rutin penunjang aparatur pada belanja langsung menggunakan dana alokasi umum (DAU).
Proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan KKR tahun 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
BTL 49% 49% 53%
BL 51% 51% 47%
Dari table diatas menunjukan bahwa berkurangnya komitmen Disbunhutam KKR pada tahun 2016 terhadap urusan kehutanan di KKR. Dimana pada tahun 2015 baik murni maupun perubahan, proporsi belanja langsung lebih tinggi dari belanja tidak langsung. Sedangkan pada APBD murni 2016, proporsi Belanja langsung lebih rendah dari belanja tidak langsung.
Tentunya jika melihat dari kondisi factual dilapangan terkait dengan urusan kehutanan dan juga melihat sumber pendapatan daerah untuk urusan kehutanan, maka belanja langsung akan lebih besar dari belanja tidak langsung.
51,55% 45,31% 51,92% 21,12% 21,36% 26,08%
Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
Perbandingan Belanja Disbunhutam Terhadap Pendapatan Daerah Sumber
Kehutanan
total Belanja Disbunhuttam Belanja Langsung Disbunhuttam
Secara rinci terkait proporsi jenis belanja disbunhuttam KKR 2015 – 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar diatas menunjukan bahwa lebih dari setengah anggaran Disbunhutam KKR 2015 – 2016 diperuntukan untuk belanja pegawai, baik belanja pegawai pada belenja tidak langsung maupun belanja pegawai pada belanja langsung.
Akan tetapi proporsi belanja pegawai tersebut mengalami penurunan baik di APBD Perubahan 2015 maupun APBD Murni 2016. Sedangkan proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal mengalmi peningkatan.
Namun perlu melihat lebih rinci pada jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pada kegiatan apa jasa, peruntukannya dan penerima manfaatnya siapa saja yang mengalami peningkatan. Hal ini untuk melihat apakah kenaikan tersebut terjadi untuk kepentingan aparatur atau kepentingan masyarakat.
Sebagai contoh saja, ditemukan kenaikan anggaran pada program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional sekitar 1305% dengan
jumlah anggaran Rp.22.464.500 pada APBD Murni dan Perubahan 2015 menjadi Rp.315.652.500 pada
APBD Murni 2016 untuk pembeilan 1 unit Mobil Dinas dan 2 Unit Sepeda Motor.
Pada belanja disbunhutam KKR 2015 –2016 terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung tentunya diperuntukan untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung
diperuntukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
Pada belanja langsung dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu belanja aparatur/ penunjang SKPD dan belanja
program inti. Belanja aparatur tentunya diperuntukan untuk kepentingan para pegawai dalam
menunjang kerja pelayanan public. Sedangkan program inti diperuntukan untuk kepentingan program
yang berkaitan dengan penanganan permasalahan kehutanan.
63
,85
%
58
,33
%
57
,49
%
34
,30
%
39
,56
%
38
,58
%
1,8
5%
2,1
1%
3,9
2%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
M 2015 P 2015 M 2016
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Berikut adalah proporsi belanja tidak langsung, belanja Apartur dan belanja program inti pada
Disbunhutam KKR 2015 – 2016.
Dari gambar diatas menunjukan bahwa proporsi untuk belanja program inti pada disbunhutam KKR
tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan baik dari APBD murni 2015 ke APBD perubahan 2015 maupun
ke APBD Murni 2016. Hal ini menunjukan bahwa ada komitmen kea rah yang baik pada disbunhutam
KKR untuk penanganan permasalahan kehutanan di KKR.
Berikut adalah program inti beserta anggarannya yang terdapat pada Disbunhutam KKR Tahun 2015 –
2016 :
No Kegiatan Jumlah Anggaran
Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
1 Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan HT
45.000.000,00 45.000.000,00 100.105.000,00
2
Inventarisasi Pemukiman, Infrastruktur, dan Lahan Garapan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan
60.000.000,00 60.000.000,00 44.792.900,00
3 Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan
65.800.000,00 65.799.700,00 -
4 Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT 40.000.000,00 40.000.000,00 26.329.100,00
5 Pembinaan Teknik, Monitoring dan Rekonsiliasi PNPB
55.000.000,00 55.000.000,00 38.554.500,00
6
Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya
45.000.000,00 45.000.000,00 -
7 Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan Produk Unggulan
45.000.000,00 45.000.000,00 -
8 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pertambangan
50.000.000,00 50.000.000,00 75.059.400,00
9 Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan
- - 18.406.000,00
10 Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan
30.500.000,00 30.500.000,00 47.297.500,00
11 Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan 200.000.000,00 200.000.000,00 34.516.500,00
12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
40.000.000,00 40.000.000,00 15.608.200,00
59
,03
%
6,2
0%
34
,76
%
52
,85
%
7,0
6%
40
,09
%
49
,77
%
5,4
6%
44
,77
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
BTL BL Aparatur BL INTI
M 2015
P 2015
M 2016
13 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.327.625.000,00 2.327.625.000,00 1.216.492.500,00
14 Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis (DBH-DR kehutanan)
- - 3.626.050.000,00
15 Penyidikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Kehutanan
70.000.000,00 70.000.000,00 27.811.100,00
16 Kegiatan Preventif (Sosialisasi, Intelejen, Pulbaket)
55.000.000,00 55.000.000,00 29.164.900,00
17 Operasional Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut
85.000.000,00 85.000.000,00 46.345.000,00
18 Pengadaan dan Pemasangan PLTS 355.260.000,00 355.260.000,00 721.361.600,00
19 Monitoring dan Pemeliharaan Ketenagaan Listrik
40.000.000,00 40.000.000,00 23.307.500,00
20 Studi Kelayakan pada Pembangunan PLTS - - 78.050.000,00
21 Studi Kelayakan Pada Pembangunan PLTS di Batu Ampar
- 75.000.000,00 -
22 RoadMaps Listrik Pedesaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 - 2021
- - 92.050.000,00
23 Penyusunan Database Air Tanah 107.240.000,00 107.240.000,00 77.050.000,00
24 Pembuatan Sumur Bor
62.645.000,00
25
Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya
75.000.000,00 75.000.000,00 40.944.400,00
26 Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan
50.000.000,00 50.000.000,00 -
27 Pembangunan Perkebunan Entrys Karet 300.675.000,00 300.675.000,00 -
28 Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat
74.855.000,00 74.855.000,00 -
29 Penanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 225.921.000,00 225.921.000,00 145.378.000,00
30 Promosi Hasil Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
50.000.000,00 50.000.000,00 -
31 Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
75.000.000,00 75.000.000,00 44.286.500,00
32 Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Unit Pengelolaan Karet
200.000.000,00 200.000.000,00 -
33 Penanaman Karet Unggul 200.000.000,00 200.000.000,00 111.714.000,00
34 Penanaman Kelapa Dalam 140.199.500,00 140.199.500,00 -
35 Penyediaan Bantuan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
200.000.000,00 200.000.000,00 -
36 Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Perkebunan Karet dan Kelapa
- - 100.188.000,00
37 Penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan
50.000.000,00 50.000.000,00 24.680.000,00
38 Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
50.000.000,00 50.000.000,00 41.365.000,00
39 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 100.266.900,00 100.266.900,00 -
Hutan dan Lahan
Total 5.508.342.400,00 5.583.342.100,00 6.909.552.600,00
Dari table diatas terdapat 39 kegiatan dari beberapa program yang dilakukan oleh Disbunhutam KKR di tahu 2015 – 2015, baik pada APBD murni maupun APBD Perubahan. Namun jika dilihat secra rinci dari ke 39 kegiatan tersebut, terdapat 12 kegiatan yang tidak dilakukan kembali pada APBD muni 2016. Terdapat 6 kegiatan baru yang dilakukan pada APBD muni 2016 dan terdapat 21 kegiatan yang tetap dilakukan di tahun 2015 dan 2016.
Secara total jumlah anggaran menunjukan bahwa alokasi anggaran untuk program dan kegiatan inti mengalmi peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Namun jika dilihat dari beberapa kegiatan inti yang tidak dilakukan kembali pada tahun 2016 ada beberapa kegiatan penting yang semestinya tetap dilakukan dan mendapat alokasi anggaran yang cukup tinggi.
Adapun kegiatan yang tidak dilakukan dan semestinya dilakukan dan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup tinggi adalah :
1. Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya;
2. Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan Produk Unggulan; 3. Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan; 4. Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat; 5. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Masalah kebakaran hutan dan lahan semestinya menjadi perhatian yang sangat serius oleh Disbunhutam KKR. Karena mengingat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di KKR. Salah satu kasus bagaimana kondisi kabut asap pada tahun 2015 yang diakibatkan terjadinya pembakaran dan kebakaran hutan dan lahan baik oleh pengusaha atau pemilik konsesi maupun oleh masyarakat. Akan tetapi pemerintah daerah KKR melalui Disbunhutam pada tahun 2016 tidang menganggarakan program dan kegiatan untuk pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan otomatis bahwa apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 Pemda KKR akan kesulitan dalam menaggulanginya.
Akan tetapi pada awal tahun 2016, kabupaten kubu raya mendapatkan penghargaan dalam hal tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Piagam penghargaan yang bernama Bhakti Yudha Brama Jaya diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta yang diterima langsung oleh Bupati Kubu Raya pada hari selasa, 1 maret 2016. (link berita : http://www.pontianakpost.com/pencegahan-kebakaran-lahan-dan-hutan-sabet-penghargaan-mendagri )
Berbanding terbalik dengan komitmen pemda KKR dalam sisi anggaran, di mana Pemda KKR mengalokaiskan anggaran yang sangat minim pada hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan bahakan pada tahun 2016. Pemda KKR melalui Disbunhutam KKR sama sekali tidak mengganggarkan untuk program Pencegahan dan penegndalian Kebakaran huatan dan lahan di Kubu Raya.
Isu kebakaran hutan dan lahan masuk pada program Program rehabilitasi hutan dan lahan apada kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Dimana
pada kegaitan tersebut ada alokasi belanja modal berupa belanja alat – alat besar darat yait mesin pemadam kebakaran dan pelengkapannya sebanyak dua buah denga total anggaran Rp. 111.291.500,00. Terkait dengan program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan deforestasi dan degradasi huta dan lahan di Kubu Raya, terjadi peningkatan dalam jumlah anggaran. Berikut adalah table program, kegaiatan serta anggaran yang di alokasikan Pemda KKR melalui Disbunhutam KKR dalam pencegahan Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Kubu Raya.
No Kegiatan Pencegahan Deforestasi
Hutan dan Lahan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
1 Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan HT 45.000.000,00 45.000.000,00 100.105.000,00
2 Inventarisasi Pemukiman, Infrastruktur, dan Lahan Garapan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan 60.000.000,00 60.000.000,00 44.792.900,00
3 Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan 65.800.000,00 65.799.700,00
4 Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT 40.000.000,00 40.000.000,00 26.329.100,00
5
Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kubu Raya 45.000.000,00 45.000.000,00
6 Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan Produk Unggulan 45.000.000,00 45.000.000,00
7 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.059.400,00
8 Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan 18.406.000,00
9 Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan 30.500.000,00 30.500.000,00 47.297.500,00
10 Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan 200.000.000,00 200.000.000,00 34.516.500,00
11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat 40.000.000,00 40.000.000,00 15.608.200,00
12 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.327.625.000,00 2.327.625.000,00 1.216.492.500,00
13 Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis (DBH-DR kehutanan) 3.626.050.000,00
14 Penyidikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Kehutanan 70.000.000,00 70.000.000,00 27.811.100,00
15 Kegiatan Preventif (Sosialisasi, Intelejen, Pulbaket) 55.000.000,00 55.000.000,00 29.164.900,00
16 Operasional Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut 85.000.000,00 85.000.000,00 46.345.000,00
17 Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya 75.000.000,00 75.000.000,00 40.944.400,00
18 Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan 50.000.000,00 50.000.000,00
19 Pembangunan Perkebunan Entrys Karet 300.675.000,00 300.675.000,00
20 Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat 74.855.000,00 74.855.000,00
21 Penanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 225.921.000,00 225.921.000,00 145.378.000,00
22 Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 75.000.000,00 75.000.000,00 44.286.500,00
23 Penanaman Karet Unggul 200.000.000,00 200.000.000,00 111.714.000,00
24 Penanaman Kelapa Dalam 140.199.500,00 140.199.500,00
25 Penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 24.680.000,00
26 Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 41.365.000,00
27 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 100.266.900,00 100.266.900,00
Total 4.500.842.400,00 4.500.842.100,00 5.716.346.000,00
Pada tahun 2016, Pemda KKR menganggarkan Rp. 3.626.050.000,00 (3,6 Milyar) untuk kegiatan Reboisasi Hutan dan lahan di Kubu Raya. Anggaran tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan yang diberikan oleh Pusat kepada Pemda Kubu Raya.
Jika melihat perbandingan antara belanja disbunhutam dengan belanja pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Kubu Raya maka bisa dilihat pada table di bawah ini :
Perbandingan TB Disbunhuttam dan Belanja Pencegahan
deforestasi MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Total Belanja Disbunhuttam KKR 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00
Belanja pencegahan Deforestasi 4.500.842.400,00 4.500.842.100,00 5.716.346.000,00
Jika dipersentasikan, maka perbandingannya adalah :
Keterangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Belanja pencegahan Deforestasi 28,41% 32,32% 37,04%
Jika dilihat dari kedua table diatas, maka belanja untuk pencegahan degradasi hutan dan lahan di Kubu Raya sangat minim sekali. Pemda KKR melalui Disbunhutam KKR hanya mengalokasi anggaran dibawah 50 % anggaran totoal yang dianggarkan untnuk Disbunhutam KKR. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalmi pengingkatan baik secara proporsi maupun secara jumlah.
