Upload
alen-pepa
View
126
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Intensive Course Human Resources Development
Management
Industrial Relations in Indonesia
Delivered by :Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MMDr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM
Industrial RelationsIndustrial Relations
Untuk Kesejahteraan Karyawan Untuk Kesejahteraan Karyawan & &
Industrial PeaceIndustrial Peace
3
Overview on Industrail Relations today
o Sejak reformasi, IR bergeser dari kedudukannya semula.
o Kebebasan dalam berbagai aspek.o UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja, Multi
Unions System. o Conflict Management : Antara kepentingan
pengusaha dan kepentingan karyawan.o UU 13/2003 Ketenagakerjaan dan UU 2/2004
PPHI.
5
Pengertian
Suatu hubungan yang terbentuk antarapelaku proses produksi barang atau jasa
yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yangdidasarkan atas nilai-nilai dan merupakan
manisfestasi dari keseluruhan sila-silaPancasila dan UUD 1945
6
Human Resources Management & Industrial Relations Management
• HRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan kerja antara karyawan sebagai individu dengan perusahaan.
• IRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan kerja antara kelompok karyawan dengan perusahaan.
7
Tujuan
Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu masyarakat adil makmur, melalui penciptaan ketenangan kerja dan usaha, ketertiban dan rasaaman serta kegairahan kerja.
8
Azas-azas
Azas mufakat Azas usaha bersama dan kekeluargaan
o Azas demokrasio Azas adil dan meratao Azas peri kehidupan dalam
keseimbangano Azas kesadaran hukum
Azas kepercayaan pada diri sendiri
9
Dua Azas Yang Sangat Penting
Dalam pelaksanaan HIP, dua azas yangsangat penting adalah :
• Azas kekeluargaan dan gotong royong• Azas musyawarah dan mufakat
10
3 Azas Kerjasama
Sebagai manisfestasi dari kedua azas ituHIP mendasarkan diri pada 3 azas kerjasama :• Sebagai teman seperjuangan.• Distribusi hasil usaha secara adil dan layak,
serasi dan sesuai dengan prestasi kerja.• Sama-sama bertanggung jawab.
11
Ciri-ciri
• Bekerja adalah pengabdian kepada Tuhan, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
• Pekerja dianggap sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya
• Mengutamakan kepentingan bersama, yaitu keselarasan usaha.
• Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat (kepentingan).
• Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
12
Sikap
• Sikap sosial, mengutamakan dan mencerminkan kesatuan dan persatuan nasional, tenggang rasa, gotong royong, terbuka, bantu-membantu.
• Sikap mental, dimana para pelaku dianggap sebagai teman seperjuangan, saling hormat menghormati, mengerti kedudukan dan peranannya, serta memahami hak dan kewajiban keseluruhan proses produksi.
13
Sarana
• Lembaga kerjasama Bipartit• Lembaga kerjasama Tripartit.• Perjanjian Kerja Bersama (KKB)• Perundang-undangan ketenagakerjaan• Lembaga P4D, P4P Setelah Januari 2005 :
PPHI • Pendidikan dan penyuluhan HIP• Organisasi ketenagakerjaan• Kelembagaan lainnya
14
Lembaga Kerjasama Bipartit
• Lembaga kerjasama Bipartit• Unsur Wakil Management & Wakil Karyawan• Sebagai forum komunikasi• Menghasilkan rekomendasi kepada
Management• Tidak mengambil keputusan, tapi hanya
memberikan saran-saran.• Dapat bekerjasama dengan lembaga lain
diluar perusahaan.• Lebih konsentrasi kepada kesempatan
pengembangan SDM.
15
Lembaga Kerjasama Tripartit.
• Terdiri dari : Dept. / Dinas Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja dan Assosiasi Pengusaha (APINDO).
• Belakangan jarang kedengaran kegiatan lembaga ini.
• Bersifat nasional dan ada juga ditingkat daerah.
16
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
• Hasil rundingan antara Management dan PUK Serikat Pekerja.
• Sebagai pengganti Peraturan Perusahaan.• Berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang.• Sebagai kejelasan penjabaran hak dan
kewajiban dari masing-masing Pihak.• Outline PKB digariskan oleh Depnaker.• Haruslah berfungsi sebagai dokumen legal
yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.
• Kedua belah pihak harus konsekwen dengan isinya.
17
Perundang-undangan ketenagakerjaan
• Undang-undang• Kepmen
18
Lembaga P4D, P4P
• Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah / Pusat.
• Panitia Daerah / Panitia Pusat• Labor Court dalam bentuk lain di Indonesia.• Ada 3 unsur Tripartit didalamnya :
• Dinas Tenaga Kerja• APINDO• SPSI
• Keputusan mengikat.• Veto Menteri
19
Pengadilan PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial)
• Berdasarkan UU 02/2004• Berada di Pengadilan Tinggi.• Melalui lembaga / sistim :
• Bipartite Body• Mediator• Consiliator • Arbitrator
20
Pendidikan dan penyuluhan HIP
• Kursus HIP (Hubungan Industrial Pancasila), yang kemudian diganti dengan HII (Hubungan Industrial Indonesia).
• IWLTKP (Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Perusahaan), kemudian diganti dengan DPKK (Dana Pendidikan Keterampilan Kerja) – merupakan dana yang harus dibayar oleh Tenaga Kerja Asing setiap tahun.
• Kerjasama DEPNAKER, APINDO & SPSI.
21
Organisasi ketenagakerjaan
• SPTP (Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan)• Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP)• SPSI• FPSI• Federasi & Confederasi
22
Serikat Pekerja & Tujuannya
Menciptakan kehidupan dan penghidupan perburuhan yang selaras dan serasi dengan jalan membela dan mempertahankan kepentingan kaum Buruh menuju kearah terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi.
Meningkatkan kesejahteraan kaum Buruh serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja penghidupan yang layak sesusai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.
23
Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit
Mewujudkan ketenangan kerja, menegakkan disiplin dan menciptakan ketenangan kerja.
Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengembangannya serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja sebagai partner didalam perusahaan.
24
Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit (Lanjutan)
Menampung, menanggapi dan memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan serta menghidari secara dini kemungkinan timbulnya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang menyangkut kepentingan bersama.
Menunjang terciptanya disiplin dan gairah kerja. Menegakkan eksistensi dan peranan lembaga-
lembaga yang berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan.
25
Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit
Bersifat kolektif Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretaris yang semuanya merangkap sebagai anggota, dan tiga orang anggota.
Jabatan Ketua dijabat secara tetap dan periodik. Pengurus dipilih secara musyawarah dan
mufakat oleh dan dari anggota. Pengurus menetapkan jadwal serta waktu rapat
dan acara sidang.
26
Ruang Lingkup & Mekanisme Kerja Bipartit
Waktu, acara dan materi sidang dapat diusulkan oleh pengusaha, Serikat Pekerja atau oleh LKS Bipartit sendiri.
Merupakan lembaga tersendiri dan bekerjasama dengan P2K3 atau SPSI.
Hubungan dengan lembaga lain bersifat kordinatif. konsulatitif dan komunikatif.
Tidak mengambil alih tugas-tugas Serikat Pekerja ataupun Management perusahaan.
Hasil konsultasi dan komunikasi hanya merupakan saran, rekomendasi dan memorandum bagi Management dan pekerja secara intern.
27
Kewenangan Bipartit
Saran merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak mengikat.
Rekomendasi merupakan kesepakatan bersama yang mempunyai bobot yang urgent untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan.
Memorandum merupakan hasil kesepakatan yang sudah pernah diajukan kepada kedua belah pihak atau ketentuan-ketentuan lain yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak tetapi belum terealisir atau dilaksanakan.
28
Visi Karyawan Terhadap Perusahaan
Mengerti tujuan perusahaan Mengerti tugas pokok & fungsi jabatan (job
function) Mengerti tanggung jawab dan job masing-
masing Mengerti peranan dalam organisasi
perusahaan Mengerti mengenai kewajiban & hak
29
Misi & Tanggung Jawab Perusahaan
Mencari keuntungan / laba Tanggung jawab kepada pemegang saham Memenuhi kewajiban kepada pemerintah
(pajak, devisa, pad) Penyerapan tenaga kerja Meningkatkan kesejahteraan karyawan Tanggung jawab kepada lingkungan dan
masyarakat.
30
Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (1)
1. Adanya pelatihan yang memadai2. Penghargaan untuk suatu pekerjaan yang
dilaksanakan dengan baik3. Lingkungan kerja yang sesuai4. Fasilitas dan bahan-bahan yang memadai5. Dukungan supervisor6. Management yang partisipatif7. Pengawasan yang konsisten8. Prioritas pekerjaan yang jelas
31
Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (2)
9. Tekanan pekerjaan minimal10. Evaluasi yang terus menerus atas tugas-tugas
pekerjaan11. Kepemimpinan yang cakap dan
berpengetahuan luas12. Lingkungan fisik yang menyenangkan13. Kesempatan untuk ber-inisiatif dan bereaksi14. Kepercayaan15. Pemakaian saran-saran yang membangun
32
Usaha Alternative Meningkatkan Produktivitas
Jam kerja dikurangi Cuti lebih panjang Kenaikan gaji Profit sharing (bonus) Olah raga & rekreasi Pelatihan :
– Human relations– Kepekaan– Leadership
Analisa kerja, perencanaan & pengendalian
Semoga Bermanfaat Bagi Pekerjaan
& Karir Anda