View
805
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Materi presentasi Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) - Jakarta, 1 November 2012. Situs: http://id-igf.or.id
Citation preview
INDONESIA INTERNET GOVERNANCE FORUM :
INTERNET AND RIGHT TO INFORMATION
Boni Pudjianto, PhD.
Kasubdit Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jakarta, 1 November 2012
Interaction Layers
2
Mosque E-AlQuran
Keterbukaan Informasi
UU No. 14 tahun 2008
Pasal 3
Undangundang ini bertujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat; 3. mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik, 4. mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
5. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
Informasi Publik vs Informasi privat
Terbuka Tertutup
Dikecua-
likan
Diijinkan
Terbuka
INFORMASI PRIVAT INFORMASI PUBLIK UU KIP: Informasi Publik adalah informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Apa bedanya?
RUANG LINGKUP Pasal 14 UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Kearsipan
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
• Pengumpulan
• Pendokumen-
tasian
• Penyimpanan
• Masa retensi
• Cakupan
• Kedalaman
informasi
• Pengambilan
Keputusan
• Tata cara
penyampaian
UU Keterbukaan Informasi Publik
• Format
• Media
Content Process Infrastructure
Portal layanan publik
6
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN
DIUMUMKAN
TERSEDIA
SECARA
BERKALA
SECARA
SERTA MERTA
SETIAP SAAT
ALASAN
JANGKA WAKTU
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
DAFTAR
INFORMASI
PUBLIK
Infrastructure • Telecommunication infrastructures need to be upgraded to
introduce convergence application. Upgrading could be done by expanding capacity of access and backbone in saveral cities.
Content and application • Supporting growth of local content and application development;
Challenges: To upgrade Infrastructure and update Regulation
• UU ITE No 11/2008 dan Revisi UU ITE (in progress)
• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
• RUU Konvergensi - Revisi UU Telekomunikasi No 36/1999,
• RUU Revisi UU Penyiaran 32/2002 Regulation for IPTV license, Digital Broadcasting have been started in Indonesia, etc
• PP PSTE (Certification Authority, Nama domain, Sertifikat keandalan, Sistem elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, agen elektronik)
• Inpres No 3 tahun 2003 : E-Government
• etc
Tantangan :
Convergence Law
• Portal layanan publik
• Palapa Ring
Tantangan 1 :
Infrastructure
Km 2006 + palapa ring
SUMATERA 4225 4155
JAWA 13574.8 -
NTT 480.00 750
KALIMANTAN 1275.2 2345
SULAWESI 1239 2410
MALUKU 0 785
PAPUA 4.8 1680
TOTAL 20799 12125
BARAT 19694.7 6960
TIMUR 1104.05 5165
• Aplikasi layanan publik : e-procurement, NSW, e-KTP (e-Identity), e-learning, e-health, etc.
• Interoperabilitas data antar institusi dan sistem aplikasi
• Tersedianya aplikasi pemerintahan (e-Gov) dan dunia usaha (e-Biz) yang handal, murah dan teruji
• Trust+ , Nawala project for safe and secure internet
• etc
Challenges 2 :
Content and Application
TERIMA KASIH
www.kominfo.go.id
Recommended