View
146
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/01/05/membandingkan-jaminan-kesehatan-nasional-dengan-obamacare#.Us95yPRDvMU
Citation preview
SENIN | 6 Januari 2014/4 Rabiul Awal 1435 H www.pelitaonline.com - pertama dan penting No. 12.776 Tahun XXXIX Harga Eceran Rp3.000,-/Langganan Rp60.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Layanan Pelanggan
(021) 8370 6765 (021) 8378 7120 AP
Tantangan bagiBPJS Kesehatan
B anyak pertanyaan di sekitar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setelah keduanya dideklarasikan Presiden tanggal 31 Desember yang lalu. Padahal, keduanya telah banyak diinformasikan melalui berbagai iklan yang cukup gencar di berbagai media, khususnya Televisi. Ternyata itu pun belum cukup.
Sebenarnya wajar apabila di awal pelaksanaan timbul berbagai pertanyaan hingga ke salahpahaman. Selain sekadar masalah teknis penyelenggaraan JKN, juga perundangan turunan UU No 40/2004 yang mungkin belum sinkron dengan UU Nomor 40/2004. Inilah tantangan yang harus dihadapi BPJS Kesehatan. Meskipun PT (Pesero) Askes sudah mempersiapkan diri sebagai BPJS, berbagai pihak terkait masih merasa belum memperoleh informasi yang cukup. Termasuk DPR, yang bertugas mengawasi jalannya JKN dan BPJS. Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, di depan acara diskusi sebuah TV swasta, pekan yang lalu, mengatakan, berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan belum sampai ke DPR. Karena itu, pada tingkat pertama, yang terpenting adalah bagaimana berbagai perundangan turunan UU SJSN dan UU BPJS bisa secepatnya diketahui masyarakat, sehingga bila diperlukan dapat dikoreksi. Sebagai contoh, pencabutan Perpres terkait Jaminan Kesehatan Paripurna bagi pejabat negara, sebelum ketentuan itu dilaksanakan. Siapa tahu masih akan ada lagi Perpres dan Perpem yang tidak sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS? DPR, dalam hal ini, wajib mencermati berbagai Perpres dan Permen turunan UU SJSN dan UU BPJS.
Selanjutnya, satu hal yang penting, pada akhirnya adalah kemampuan BPJS Kesehatan di dalam memberikan Jaminan Kesehatan sesuai dana yang tersedia. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi, bagaimana BPJS Kesehatan bisa eksis? Pengalaman PT Askes, ketika bangkrut pada tahun 1970an, mungkin dapat dijadikan pelajaran berharga. Sebab, pada setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terjadinya kemubaziran, pemakaian yang berlebih (over utilization), tidak perlu (unnecessary utili-zation) bahkan penyalahgunaan (abuse) merupakan kejadian yang sering terjadi. Bagaimana dengan sistem pelayanan dan pembayaran pelayanan kesehatan yang diterapkan BPJS Kesehatan?
Inilah yang perlu memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, DPR dan Pemerintah, apakah sistem pelayanan dan pembayaran JKN yang diterapkan sudah mampu mencegah terjadinya kemubaziran itu. Dalam waktu dekat, hal ini dapat kita saksikan. Kurun waktu satu atau dua tahun mendatang, “test case” kinerja BPJS Kesehatan, apakah mampu eksis atau sebaliknya. Masalah ini perlu kita antisipasi sejak awal.
Namun, implementasi SJSN sudah tidak dapat mundur lagi. Berbagai kendala yang mungkin akan dihadapi harus dapat dicarikan jalan keluar. Keterbukaan sangat penting. Termasuk tindak koreksi, apabila diperlukan, sebagaimana Perpres Jaminan Kesehatan Paripurna bagi para pejabat yang dibatalkan sebelum diberlakukan, sampai BPJS Kesehatan bisa menemukan sistem yang mantap. Untuk itu, peran segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan, sesuai dengan peran yang bisa diembannya masing–masing. Kelangsungan hidup penyelengaraan JKN ada di tangan kita bersama, termasuk sebagai peserta. Kritik –kritik yang konstruktif dalam hal ini sangat diharapkan, agar BPJS Kesehatan dapat tetap eksis dan mampu memberi pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. n
ASSALAMUALAIKUM
Repotnya Pejabat Keseleo LidahKeseleo lidah bisa me
nimpa siapa saja. Tak terkecuali politisi. Secara umum, berbeda
dengan warga biasa, keseleoa lidah politisi tentu menyangkut masalah serius.
Itu yang terjadi dengan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam sebuah acara live talkshow di salah satu stasiun radio, Sabtu (4/1/2014). Elite Partai Golkar itu mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan tutup usia pada 2014.
“Pak SBY kan akan tutup usia di 2014. Eh, maksudnya tutup buku, usia pemerintahannya akan berakhir di 2014,” kata Priyo. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo yang duduk persis di sebelahnya langsung tertawa seraya langsung memberikan komentar. “Ini slip of tongue
yang paling parah,” katanya. Tak ingin berlama
lama larut dalam kekikukannya, Priyo langsung menyambung dengan pernyataannya, pemerintahan SBYWapres Boediono akan berakhir pada 2014. Sesuai undangundang, Presiden SBY tak diperkenankan mencalonkan diri kembali.
Insiden keseleo lidah sudah banyak terjadi pada pe
jabat Indonesia sebelumnya. Mantan Ketua
MPR almarhum Taufiq Kiemas beberapa kali keseleo lidah. Itu terjadi saat membacakan naskah Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monu
men Pan
casila Sakti, Jakarta, Jumat (1/10/2010).
Saat itu, setidaknya melakukan kesalahan empat kali. “Bahwa perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia...” ucap Taufiq putus-putus.
Padahal, semestinya “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia....”
Kesalahan terjadi lagi saat ia membacakan sila ketiga Pancasila. “Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat...” katanya. Padahal, sila ketiga seharusnya adalah “Persatuan Indonesia”.
Saat membaca sila kelima kembali terjadi kesalahan. “Ke
Awal Tahun 2014 merupakan tahun yang memberi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat. Harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin besar, dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 24 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UdangUndang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan mulai bekerja tahun 2014.
Harapan ini tentu merupakan hadiah tahun baru dari pemerintahan SBYBoediono, kepada masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya. Berdasarakan protap peyelenggaraannya, BPJS ini terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan B P J S K e t enagaker jaan. BPJS K e s e h a t a n
akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan di mana program ini akan segera dimulai pada tahun 2014. Pelaksanaan BPJS tahun 2014 didukung pendanaan dari pemerintah, sebesar Rp26 triliun, dianggarkan di RAPBN 2014. De
ngan demikian, anggaran tersebut digunakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp16.07 triliun bagi 86,4 juta masyarakat miskin, sedangkan sisanya bagi PNS, TNI dan Polri.
Di lain, sisi hal yang sama terjadi pada masyarkat Amerika Serikat, dengan mulai berlakunya ObamaCare. Obamacare adalah Undang Undang Layanan Kesehatan yang lolos di Konggres Amerika dan ditandatangani oleh Presiden Obama
editorial Membandingkan Jaminan Kesehatan Nasional dengan ObamaCare
HIKMAHPenawar pada
Sayap Lalat“Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata bahwa Rasulullah per-nah bersabda: “Apabila seekor lalat masuk ke dalam minuman salah seorang kalian, maka celupkanlah ia, sebab pada salah satu sayapnya terdapat penakit dan pada sayap lainnya ada obat penawarnya, maka dari itu celupkan semuanya.”
(HR Abu Daud)
Halaman 11
Halaman 11
Halaman 11
Halaman 11
JADWAL SALATSenin, 6 Januari 2014
Dzuhur 11.59Ashar 15.26Maghrib 18.14Isya 19.29
Selasa, 7 Januari 2014Subuh 04.21
Jadwal berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
6 Januari1941 - Franklin Delano Roosevelt menyampaikan Four Freedoms Speech (Pidato Empat Kebebasan) dalam State of the Union Address.
HARI LAHIR: Hendarman Supandji, Jaksa Agung Indonesia sejak 9 Mei 2007 hingga 24 September 2010 (1947); Rowan Atkinson, pemeran Mr. Bean (1955); Ardina Rasti, Aktris Indonesia (1986).
HukumKPK Harus Tangkap Koruptor Kakap
HALAMAN 5
EkonomiPebisnis HarusAntisipasi Tahun Politik
HALAMAN 2
KesraJangan Jadikan Isu Agama sebagai Pintu Masuk Konflik
HALAMAN 6
PolitikKenaikan Harga LPGDicurigai Bermotif Politik
HALAMAN 3
SURAT DARIAMERIKA SERIKATDr Taruna Ikrar, PhD *
* Staf Akademik, University of Cali-fornia, Amerika Serikat, dan Wakil Ke tua Ikatan Imuwan Indonesia Internasional
OBAMACARE
Konvensi Partai Demokrat
Mekanisme Baru Mencari Pemimpin Nasional
PENCANANGAN HARI KERUKUNAN NASIONAL - Menteri Agama Suryadharma, Wamenag Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat berpegangan bersama Tokoh-Tokoh Lintas Agama dalam Pencanangan 3 Januari sebagai Hari Kerukunan Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu pagi. Gerak jalan ini diikuti sekitar 100.000 masyarakat. npinmas/dm
Presiden Minta Kaji Ulang Kenaikan Harga Elpiji 12 KgJakarta, Pelita
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pertamina (Persero) untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg).
“Proses Peninjauan kembali atau kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kg, saya harapkan tetap melalui prosedur dan mekanisme yang diatur undangundang. Saya meminta Pertamina dan menteri terkait yang diamanahkan undangundang untuk menyelesaikan peninjauan kembali itu dalam waktu satu hari, satu kali 24 jam,” kata Presiden usai memimpin sidang kabinet terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (5/1).
Rapat dilangsungkan sekitar setengah jam setelah Presiden mendarat di Bandara Halim seusai melakukan kunjungan kerja di Surabaya.
Dalam rapat tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan diikuti sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Kemudian Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tampak pula Di
rektur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Presiden mengatakan, Minggu (5/1) malam para pejabat terkait melakukan pembahasan peninjauan tersebut, kemudian Senin (6/1) pagi dikonsultasikan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Selanjutnya, pada siang harinya disampaikan kepada masyarakat.
“Malam ini (Minggu malam, Red), mereka sudah bekerja, esok (Senin pagi, Red) konsultasi dengan BPK, siang harinya korporat atau Pertamina sudah selesai melakukan peninjauan dan kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat,
RABU | 5 Januari 2011/30 Muharram 1432 H www.harianpelita.com No. 11.877 Tahun XXXVI Harga Eceran Rp3.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
HOTLINE HARIAN PELITA: Langganan dan Iklan Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706781 Redaksi: Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706771
Assalamualaikum
METROPOLITANHarga Cabai Tembus Rp100.000/Kg
11POLHUKAMSuara Partai Islam Diprediksi Anjlok di 2014
03EKONOMIPenerimaan Pajak 2010 Gagal Capai Target
02
Pelita Hati Hal itu dikemu-kakan para mantan atlet nasional yang dipimpin Ketua Umum Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Icuk Su-giarto kepada wartawan, di Jakar-ta, Selasa (4/1).
“Pemerintah har-us bertindak tegas untuk menenga-hi kekisruhan ini. Persoalan ini tak
bisa dibiarkan berlarut-larut dima-na semua pihak saling mengklaim sebagai pihak yang paling benar,”
ujar Icuk Sugiarto yang mantan pebulutangkis nasional.
Di hadapan para wartawan, Icuk hadir sebagai pembicara di-dampingi beberapa mantan atlet nasional lainnya seperti Donald Wailan Walalangi (tenis), Purno-mo (atletik), Sutan Harhara dan Ricky Yacobi (sepakbola), Joko Su-priyanto (bulutangkis), Hengky Si-latang (tinju), dan Hadi Wiharja (angkat besi).
Icuk mengatakan, hadirnya
Jakarta, PelitaPemerintah diminta bertindak tegas terhadap ke
kisruhan yang tengah melanda persepakbolaan nasional guna menyelamatkan kepentingan atlet dan citra olahraga Indonesia umumnya.
(Bersambung ke hal 15)
Rezeki Tanpa Batas dari Allah(Mereka mengerjakan yang demikian itu --bertasbih kepada Allah-Red) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehen-daki-Nya tanpa batas. (QS An Nuur: 38)
Rabu, 4 Januari 2011Dzuhur 11.58Ashar 15.24Maghrib 18.12Isya 19.23
Kamis, 5 Januari 2011Subuh 04.29
Jadwal berlaku untuk wilayahDKI Jakarta dan sekitarnya
Jakarta, PelitaMenkumham Patrialis Akbar,
Selasa (4/1), mengaku kaget men-emukan data terkait dugaan ke-pergian Gayus Tambunan ke Sin-gapura. Nama Gayus memang ti-dak ada dalam data perjalanan, tapi nama samaran Gayus saat pergi ke Bali yakni Sonny Lakso-no diketahui pergi ke Kuala Lum-pur, Malaysia, dan Macau.
Pihak Menkumham, menurut Patrialis, sedang menyelidiki mo-dus operandi penggunaan paspor yang dilakukan Imigrasi Jakarta Timur, tempat paspor itu dibuat. Apalagi yang dipakai adalah pa-spor nomor tertentu yang dise-diakan untuk seseorang yang ber-nama Margareta yang berumur 5 tahun.
Di paspor itu, dipajang foto Son-ny Laksono yang tidak lain ber-tampang Gayus yang pakai wig saat menonton tennis di Bali awal November 2010. Nama Sonny Lak-
sono adalah nama yang dipakai Gayus saat berkunjung ke Bali.
“Pada 24 September tertulis dia ke Macau dengan menggunakan Mandala Airlines. Lalu kembali tanggal 26 pakai Garuda, kalau ti-dak salah. Lalu tanggal 30 Septem-ber paspor itu ke KL (Kuala Lum-pur),” kata Patrialis di Jakarta.
Meski tertulis lokasi tujuan ke-berangkatan, namun menurut Patrialis, berdasarkan catatan Im-igrasi, tidak diketahui bagaima-na nama Sonny Laksono itu bisa kembali ke Tanah-Air.
“Belum diketahui bagaimana kembalinya ke sini. Saya perintah-kan tim periksa lagi lebih intensif,” tegas Patrialis.
Tertulis Pergi ke Kuala Lumpur dan Macau
Menkumham: Paspor “Sonny Laksono” Pakai Foto Gayus Berwig
(Bersambung ke hal 15)
(Bersambung ke hal 15)
KERETA TABRAK RUMAH — Ratusan warga melihat rumah yang hancur akibat tertabrak Kereta Api Gajayana di kelurahan Ciptomulyo, Malang, Jawa Timur, Selasa (4/1). Akibat kecelakaan yang menghancurkan 4 rumah tersebut 1 orang balita tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. n ant/ari bs
(Bersambung ke hal 15)
Taufiq: PDIP Ingin Capres-Cawapres MudaJakarta, Pelita
Ketua MPR yang juga politisi senior PDIP, Taufiq Kiemas menuturkan, Ke-tua Umum DPP PDI Per-juangan Megawati Soe-karnoputri tidak akan maju Pilpres 2014. PDIP tengah mempersiapkan ka-der muda, berumur antara 40-50 tahun.
Kepada wartawan di Ge-dung DPR, Jakarta, Se-lasa (4/1), Taufiq menye-but pada tahun 2014 nan-ti Megawati Soekarnoputri sudah berusia 67 tahun, sehingga tidak akan men-calonkan lagi.
“Kalau saya rasa Ibu Mega tahun 2014 sudah 67 tahun, saya rasa kita su-dah regenerasi lah. Dengan kata lain Ibu Mega nggak nyalon lagi, saya rasa ke tokoh muda,” kata Taufiq.
Taufiq kemudian men-
egaskan kembali keingi-nannya membina komuni-kasi yang lebih baik dengan Partai Demokrat. Menurut-nya komunikasi yang baik ini bisa berujung pada ke-bersamaan di Pilpres 2014. “Saya rasa Demokrat juga punya tokoh muda kalau kita bicara capres,” pa-parnya.
PDIP, lanjut Taufiq, siap mendukung siapapun ca-pres yang akan diaju-kan oleh Partai Demokrat. Dengan semangat kebersa-maan PDIP akan memberi-kan cawapres ke Partai De-mokrat pada saatnya nanti. “Saya kira siapa pun cap-res, mau Bu Ani atau siapa silakan ya,” katanya.
Berbeda dengan Taufiq, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak
Pemerintah Diminta Tegas Atasi Kekisruhan PSSI-LPI
di Kendaridi MalangHubungi : A. YaniKuntabaswhara VIII No.2 Polehan, Telp.0818 576 417, 0813 8573 0379
INDONESIA, ditargetkan akan menjadi 10 negara terbesar di-bidang ekonomi pada tahun 2025. Pada tahun itu, GDP akan mencapai sekitar 3,7 sampai 4,7 triliun dolar AS dengan pendapatan/kapita sebesar sekitar 12.800-16.160 dolar AS/tahun. Dengan kondisi perekonomian seperti itu, Indonesia akan menjadi 10 negara terbesar dibidang ekonomi pada ta-hun 2025 dan enam terbesar pada tahun 2050. Kondisi eko-
nomi seperti itu, akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 sampai 8 persen/tahun. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mewujudkan kondisi itu, Indonesia akan menerapkan kebijakan ekonomi yang terbuka dengan tetap mempertahankan peran negara. Sekarang, yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mencapai kon-disi seperti itu, atau “road to....” , jalan mencapai tujuan itu. Demikian berita/kado tahun baru bagi kita semua, sebagai hasil sidang Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Bogor, di akhir tahun itu.
Angka–angka yang disampaikan di atas, pada hemat kita, bukan suatu kemustahilan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia yang dikaruniai sumber daya alam yang besar pula. Syarat untuk menjadi negara besar sesungguhnya sangat terbuka. Mestinya, Indonesia harus menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat, apabila mengingat jumlah penduduk dan kekayaan sumber daya alamnya. Kalau pada tahun 2050 baru menca-pai negara terbesar keenam, sesungguhnya masih kurang ambisius.
Di pihak lain, mestinya juga perlu ditargetkan kualitas hidup manu-sia Indonesia. Apakah dengan target kuantitatif sebagaimana di atas, juga akan berdampak pencapaian target kualitatif. Misalnya apakah kualitas hidup manusia Indonesia, yang diwujudkan dengan “Humane Development Index”-nya (HDI) juga akan meningkat. Sejauh ini, kual-itas hidup manusia Indonesia masih sangat tertinggal, yang tentunya mengindikasikan, bahwa kondisi ekonomi kita belum memberi dam-pak yang besar pada HDI.
Karena itu, penyusunan “road to...”-nya sangat penting. Apakah tar-get kuantitatif sebagaimana dikemukakan di atas mengabaikan target kualitatif, akan terlihat dari “the road to ....”-nya. Kalau target kuantitaif di atas mengabaikan target kualitatif, berarti peningkatan PDB sebe-sar di atas tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini berarti akan terjadi kesenjangan masyarakat yang semakin be-sar. ““Gini coeffisiensi“ akan besar, sebagaimana di negara–negara den-gan ekonomi pasar bebas/kapitalis. Kalau hal ini terjadi, arah pemban-gunan ekonomi sudah tentu tidak sesuai dengan Sila kelima Pancasila, bahwa tujuan buat apa kita berbangsa dan bernegara adalah mewu-judkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
Apa yang disampaikan di atas, terkait dengan rencana jangka pan-jang dan masa depan Indonesia. Tentu akan lebih baik, seandainya masa depan Indonesia itu juga menjadi perhatian DPR, DPD, dan juga MPR, ketika Indonesia tidak memiliki lagi GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagaimana masa yang lalu. Namun, hal itu tidak berarti DPR/DPD, dan MPR bisa mengabaikan masa depan bangsa ini. Harapan kita, “the road to...”-nya akan sesuai dengan tujuan buat apa negara ini didirikan, yaitu Sila kelima Pancasila. Inilah yang ingin kita titipkan pada KEN, pemer-intah, dan MPR. n
Masa Depan Indonesia
INI peristiwa yang sangat lucu dan boleh jadi hanya terjadi di Indonesia. Saking lucunya kita pat-ut tertawa terbahak-bahak hua ha ha ha. Minggu lalu di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Bojonegoro, Jawa Timur, ada joki narapidana alias Napi palsu. Jadi sekarang ini bukan hanya ada nabi palsu, tapi juga napi palsu. Kisahnya, ada orang yang diputus-kan oleh pengadilan untuk masuk bui karena ga-gal melunasi utangnya. Tapi hebatnya dia kemudi-
an membayar orang lain Rp10 juta untuk menggantikannya masuk penjara. Kasus itu terbongkar karena ada pengunjung LP yang berniat menemui napi asli, tapi yang menemuinya kok napi joki. Terus terang saya angkat topi kepada si napi asli karena ide untuk membayar joki sungguh ide yang brilian yang patut diapresiasi oleh kita semua ten-tunya sambil nyengir karena geli. Sayangnya si napi asli rupanya lupa memberitahu teman-temannya tentang akal bulusnya itu sehingga ada temannya yang tentu dengan niat baik ingin menjeguknya di LP dan terbongkarlah kasus itu.
Saya bilang, itu ide cemerlang karena rasanya belum pernah terjadi di manapun di dunia. Kalau kisah napi siluman yang masuk LP siang hari, tapi tidur di rumah di malam hari; itu sih sudah biasa. Atau, kisah napi yang menyulap selnya menjadi seperti hotel bintang lima, juga su-dah biasa dijumpai. Tapi membayar joki untuk menjadi napi memang baru sekali ini saya dengar. Si joki tentu tidak bisa disalahkan begitu saja karena dia menggunakan alasan kebutuhan ekonomi. Begitu pula si napi asli tidak boleh langsung disalahkan karena orang kepepet pasti muncul akal bulusnya untuk menghindari hukuman. Yang harus diusut adalah petugas kejaksaan, polisi, dan petugas LP yang bersangkutan.
Kasus napi palsu tadi makin membuka mata kita betapa bobroknya manajemen lembaga hukum kita. Dari talkshow tentang kasus itu di TV terkuak bahwa dalam berkas penyerahan napi ke LP tidak dicantum-kan foto si napi. Jadi petugas penerima napi baru di LP tidak tahu den-gan jelas wajah calon penghuni LP-nya. Kita boleh bertanya seberapa mahalnya sih ongkos membuat foto napi di berkas penyerahan? Atau, jika kita berburuk sangka jangan-jangan penggunaan joki tadi dilaku-kan atas dasar kongkalikong si napi asli dengan para petugas yang ber-sangkutan. Jika dugaan ini benar, wah tampaknya semua lini mulai dari proses penangkapan seseorang, proses pengadilan dan pemenjaraan narapidana dipenuhi dengan kongkalikong. Pantaslah semua terdakwa korupsi senyam-senyum saja di depan pengadilan tanpa ada rasa ta-kut dan rasa bersalah. Mereka tahu bahwa hukum bisa dibeli. Di neg-eri di mana pengadilan bisa dibeli, kesalahan bisa diubah menjadi ke-benaran dan orang tidak bisa lagi membedakan mana yang salah dan yang benar. Kasihan sekali Indonesia. (Amir Santoso)
Narapidana Palsu
BAGI Menteri Dalam Negeri Jer-man Thomas de Maizière, anca-man teror dari kalangan teror-is adalah bentuk perang psikolo-gis yang seharusnya juga dilawan dengan serangan psikologis. Itu-lah alasannya mengapa dia sem-pat memberikan peringatan kepa-da publik Jerman tentang akan adanya serangan teror, meski pun serangan itu tidak terjadi di dalam negeri.
Kepada Majalah Der Spiegel, Thomas de Maizière juga me-maparkan banyak hal tentang pentingnya kerahasiaan negara dan betapa jengkelnya dia mem-baca laporan WikiLeaks. Namun Maizière tidak melihat WikiLeaks sebagai ancaman bagi Jerman.
Berikut petikan wawancara yang dilakukan pada akhir Desember 2010 lalu.
Apakah Anda melihat seran-gan bom bunuh diri di Stockholm seb-agai sebuah per-tanda adanya gelombang teror yang Anda kha-w a t i r -
kan telah merambah Eropa?Tidak, tidak ada kaitannya den-
gan peringatan adanya serangan teror yang kami terima dalam be-berapa bulan terakhir. Namun di dalam perdebatan publik yang luas peristiwa tersebut selalu di-kaitkan dengan jaringan teroris global. Inilah yang menjadi per-masalahan di sini.
Anda ingin menyatakan bahwa perdebatan
publik di Jerman setelah peringatan akan adanya teror pada 17 November lalu adalah sebuah kesalahan?
Tidak demikian, namun kemungki-nan adanya kon-sekuensi nega-tif selama hampir
Menjengkelkan, Tapi Bukan Ancaman
Thomas de Maizièren der spiegel
Gayus Tambunan
14Baca juga halaman
Menpora: Jangan Ada Diskriminasi
di Olahraga
2011_01_04 HAL 01.indd 1 1/4/2011 10:20:26 PM
Jakarta, Pelita Setelah empat bulan ber
jalan, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat
ternyata tak seperti dituduhkan ber
bagai kalangan.
Tudingan konvensi berjalan tanpa greget, kurang ada gaung, dan rendah apresiasi dari masyarakat relatif tidak terbukti.
Justru masyarakat bawah, baik kader partai maupun bukan, sangat antusias dengan mekanisme penjaringan capres yang belum pernah ada di Indonesia ini. Blusukan ke11 peserta konvensi dari SeptemberDesember 2013 dalam memperkenalkan visi, misi, dan programnya mendapat animo luar biasa dari masyarakat yang disambangi para peserta.
Ketua Komite Konvensi Muhammad Maftuh Basyuni menyampaikan hal ini kepada Harian Pelita, di Sekretariat
Komite, Jakarta, Minggu (5/1).“Se lama in i k i ta t idak
kekurangan uang. Kalau selama ini dinilai tidak ada gaungnya, karena semua peserta itu kan sendirisendiri blusukan ke daerah, dengan caranya sendiri juga. Waktu kami ke Yogyakarta, saya dapat laporan dari masyarakat sudah banyak yang blusukan ke sana. Masyarakat juga antusias. Di akar rumput itu sangat terasa gaungnya konvensi, hanya saja tidak diangkat media,” kata mantan Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu I ini.
Ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI (2004) ini juga me
ngatakan, bila animo dan perhatian masyarakat yang bukan kader Partai Demokrat saja begitu tingginya, apalagi apresiasi dan dukungan dari kader dan pengurus Partai Demokrat di Daerah. Semua kader, dan pengurus, katanya, saling bahumembahu, mengawal, dan menyukseskan sosialisasi semua peserta konvensi.
“Apalagi animo kader Demokrat, itu sangat cukup bagus. Sebelas peserta konvensi itu dikawal, didukung, dan dibantu oleh kepengurusan di daerah. Seperti dalam mobilisasi massa dan lainnya,” ujar Maftuh.
Tingginya apresiasi dan ani
mo masyarakat ini, kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman ini, karena konvensi capres Partai Demokrat merupakan mekanisme baru yang belum pernah dilakukan oleh partai mana pun di Indonesia.
Dengan sifat yang semiterbuka, konvensi capres Partai Demokrat membuka peluang bagi tokohtokoh potensial di partai maupun nonpartai yang tidak memegang jabatan ketua umum partai untuk menjadi capres.
“Selama ini kan yang menjadi capres didominasi oleh mereka yang ketua umum partai saja. Sementara tokoh lainnya yang lebih memiliki kemampuan ti
dak pernah ada kesempatan untuk, setidaknya ikut berkompetisi terpilih menjadi capres,” ucap Maftuh.
Mekanisme penjaringan calon pemimpin seperti ini, kata mantan Kepala Urusan Rumah Tangga Istana Kepresidenan era Presiden Soeharto ini, berharap jadi model bagi partai lainnya dalam menjaring capresnya.
“Sehingga seorang calon presiden itu sudah melalui pro ses pematangan yang panjang. Kalau tidak ada konvensi seperti ini, saya yakin, orang seperti Anies Baswedan, atau yang bukan ketua umum partai bisa
Recommended