View
1.442
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Citation preview
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG dan PERATURAN ZONASI
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1
Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :Imam S. ErnawiImam S. Ernawi
Direktur Jenderal Penataan RuangDirektur Jenderal Penataan RuangKementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan Umum
Pendahuluan
Peraturan Tentang Peran Masyarakat
(PP No.68 Tahun 2010)
Proses Penyusunan RDTR
Peran Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penutup
OUTLINE
2
3
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
4
• UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 :(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
• PP No.68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP 68 Tahun 2010
• Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasukmasyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingannonpemerintah lain dalam penataan ruang.
• Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukanmasyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang.
• Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme,dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalamperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang.
5
DEFINISI
• RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota (UU No.26 tahun 2007 penjelasan pasal 14 ayat3).
• RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilaisebagai kawasan yang perlu percepatan pembangunan,pengendalian pembangunan, mitigasi bencana, dan lainya.
• RDTR mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagianatau seluruh kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa unitlingkungan perencanaan, yang telah terbangunan ataupun yangakan dibangun.
• RDTR mempunyai skala perencanaan 1: 5000 atau lebih besarsesuai dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukanperencanaannya.
• RDTR merupakan salah satu pedoman pembangunan daerahyang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah(Perda)
6
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
7
PERATURAN TENTANG PERAN MASYARAKAT (PP NO.68 TAHUN 2010)
Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakatdi bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;1. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab
dalam penataan ruang;2. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang
transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan
kebijakan bidang penataan ruang.
8
TUJUAN PENGATURAN BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT
9
Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentukdan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Berdasarkan UU No 26/2007, Pasal 65 ayat (2)
PERENCANAAN TATA RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
LINGKUP PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
10
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP NO.68/2010)
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
masukan dalampenyusunan sampaidengan penetapan RTR kerjasama dengan
pemerintah, pemda dansesama masyarakat
Masukan kebijakanpemanfaatan ruang Kerjasama stakehodersMemanfaatkan ruang sesuai
dengan kearifan lokal Peningkatan efisiensi,
efektivitas dan keserasiandalam pemanfaatan ruangMenjaga kepentingan Hankam
dan LH Investasi pemanfaatan ruang
Masukan terkait arahanperaturan zonasi, perizinan,insentif/disinsentif dan sanksiMemantau dan mengawasi
pelaksanaan RTR Pelaporan kepada
instansi/pejabat berwenangatas dugaan penyimpangan Pengajuan keberatan terhadap
keputusan pejabat yang tidaksesuai dengan RTR
penyampaian masukanmelalui mediakomunikasi/forumpertemuan kerjasama dalam
perencanaan tata ruang
penyampaian masukankebijakan melalui mediakomunikasi/forum pertemuan kerjasama dalam pemanfaatan
tata ruang Pemanfaatan ruang sesuai
dengan RTR Penataan izin pemanfaatan
ruang
penyampaian masukan terkaitpengendalian pemanfaatanruang kepada pejabatberwenangMemantau dan mengawasi
pelaksanaan RTRMelaporkan dugaan
penyimpangan
BENTUK PERAN
MASYARAKAT
TATA CARA PERAN
MASYARAKAT
• Masyarakat/kelompok masyarakat difungsikansebagai bagian dari BKPRD Kabupaten/Kota;
• Masyarakat memperoleh kedudukan sebagaimitra kerja pemerintah kabupaten/kota dalampenyusunan RDTR;
• Masyarakat memberikan input mengenaiaspirasinya berkenaan dengan rencanapengembangan kabupaten/kota.
11
MEKANISME PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR (PP NO.68/2010)
12
PROSES PENYUSUNAN RDTR
Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR
1
Peta Pola Ruang Berfungsi sebagai Peta Zonasi bagi Zoning Map
Wilayah Perencanaan dari RDTR disebut sebagai BagianWilayah Perkotaan (BWP)
2
3
PROSES PENYUSUNAN RDTR
13
Muatan Peraturan ZonasiStandar TeknisMateri Wajib :1. Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang3. Ketentuan Tata Bangunan4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal5. Ketentuan PelaksanaanMateri Pilihan (ada bila dibutuhkan):6. Ketentuan Tambahan7. Ketentuan Khusus8. Standar Teknis9. Ketentuan Pengaturan Zonasi
Apabila RDTR telah disahkan sebagai Perda sebelum disahkannyaPedoman ini, maka Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai Perdatersendiri dan muatannya meliputi Zoning Map dan Zoning Text
Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas:1. Prosedur penyusunan RDTR 2. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text untuk wilayah
perencanaan (apabila RDTR dan PZ disatukan)3. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text dan Zoning Map
(apabila RDTR tidak disusun atau lebih dahulu ditetapkan sebagai Perda)
5
6
4
14
Lanjutan
MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
1. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan(BWP)
2. Rencana Pola Ruang3. Rencana Jaringan Prasarana4. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan
Penanganannya5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang6. Peraturan Zonasi
15
PENYUSUNAN PERATURAN ZONASIPENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI PENETAPANPENETAPAN
Tahap Pra Persiapan
Tahap Persiapan
Tahap Pengumpulan
Data/Informasi
Tahap Analisis danPerumusan Ketentuan
Teknis
PenyusunanRaperda RDTR
dan PZ (termasuk
persetujuansubstansi olehMenteri PU)
Pembahasandan Penetapan
Raperda
1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten/kota;2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun
pengendaliannya;3. Bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah
dikembangkan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;4. Bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari wilayah kabupaten/kota, misalnya
mengusulkan pembatasan lingkungan peruntukan;5. Bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan
terbatas dan pemanfaatan bersyarat;6. Pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan);7. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli;8. Ketentuan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota; 9. Dan lain-lain.
KeterlibatanMasyarakat
ALUR PROSES PENYUSUNAN RDTR DAN PZ
16
17
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan
tata ruang berupa :
a. Masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah
pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam
perencanaan tata ruang.
BENTUK PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
18
1.Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tataruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan mengenai arahpengembangan, potensi dan masalah, rumusankonsepsi/rancangan rencana tata ruang melaluimedia komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peranmasyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri. Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ
TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
19
PELIBATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR
20
Masyarakat yang menjadi pemangkukepentingan dalam penyusunan RDTRmeliputi:a. orang perseorangan atau kelompok
orang;b. organisasi masyarakat tingkat
kabupaten/kota yang sedangmelakukan penyusunan RDTR;
c. perwakilan organisasi masyarakatkabupaten/kota yang berdekatansecara sistemik (memiliki hubunganinteraksi langsung) dengan daerahyang sedang disusun RDTRnya; dan
d. perwakilan organisasi masyarakatkabupaten/kota dari daerah yangsedang disusun RDTRnya.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR
21
Hak masyarakat meliputi:i. berperan serta dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang,
khususnya masukan terkait penyusunan RDTR;
ii. memberikan pendapat, saran, masukan dan penentuan tujuan-tujuan arah pengendalian, pembatasan, dan kelonggaran aturan,serta dalam penetapan RDTR;
iii.memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telahditetapkan;
iv.mengajukan inisiatif untuk melakukan penyusunan dan/ataumengevaluasi dan/atau meninjau kembali dan/atau mengubahRDTR;
v. memberikan pendapat, saran, masukan, data/informasi danpenentuan potensi dan masalah perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22
HAK MASYARAKAT
vi. memberikan kontribusi dalam perumusan aturan-aturan dalampemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
vii.mengetahui secara terbuka produk RDTR pada setiap bagianwilayah perkotaan yang bersangkutan;
viii.melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenangdalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggarankegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR yang telahditetapkan;
ix. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuaidengan RDTR;
x. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
xi. mengetahui dan memberi masukan terhadap ketentuan dankebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kotayang bersangkutan. 23
……(Lanjutan)
Kewajiban masyarakat meliputi:
i. memelihara kualitas pemanfaatan ruang;
ii. mendudukkan kepentingan publik/umum lebih tinggidari pada kepentingan pribadi atau kelompok;
iii.memberikan informasi, data, keterangan hanya yang benar, jelas dan jujur dalam setiap tahapan prosespenyusunan RDTR
iv. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam prosespenyusunan RDTR
24
KEWAJIBAN MASYARAKAT
Jenis peran masyarakat meliputi:
i. pemberian masukan dalam penentuan arahpengembangan wilayah kabupaten/kota;
ii. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalahpembangunan, baik itu pelaksanaan maupunpengendaliannya;
iii.bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaanlahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayahkabupaten/kota yang bersangkutan;
iv.bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dariwilayah kabupaten/kota, misalnya mengusulkanpembatasan lingkungan peruntukan;
25
JENIS PERAN SERTA MASYARAKAT
v. bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan terbatas danpemanfaatan bersyarat;
vi. pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan);
vii. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan ataubantuan tenaga ahli; dan
viii.ketentuan lain sesuai dengan kebijakan pemerintahkabupaten/kota.
26
……(Lanjutan)
Pelibatan peran mayarakat dalam penyusunan RDTR dilakukan pada tahapan:
1. Pada tahap persiapan, pemerintah telahmelibatkan masyarakat secara pasif denganpemberitaan mengenai informasi penataanruang
2. Pada tahap pengumpulan data, peranmasyarakat /atau organisasi masyarakatakan lebih aktif dalam bentuk:
• pemberian data dan informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya;
• pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan;
• pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana tata ruang; dan
• identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.
27
3. Pada tahap perumusan konsepsi RDTR
Masyarakat terlibat secara aktif danbersifat dialogis/komunikasi dua arah.Dialog dilakukan antara lain melaluikonsultasi publik, workshop, FGD,seminar, dan bentuk komunikasi duaarah lainnya.
28
UraianKegiatan
KONSEP PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RDTR
PersiapanpenyusunanRDTR kota (termasuk
review RDTR kotasebelumnya)
Pengumpulandan
kompilasidata
PerumusanKonsep RDTR kota
Naskahakademik
Konseppengembangan
Naskahteknis
NaskahRaperda
Pengolahandan
analisisdata
Proses pelibatan masyarakat secara
pasif dengan pemberitaan &
pemberian informasi
penataan ruang
Proses pelibatan masyarakat secara
aktif , melalui: pengumpulan
kuesioner, kotak aduan,
wawancara; dsb
Proses pelibatan masyarakat secara
dua arah.Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD,
seminar, dan bentuk komunikasi dua arah
lainnya.
Pembahasan
PROSES PENYUSUNAN PROSES PEMBAHASAN
Proses pelibatan
masyarakat dalam bentuk
pengajuan usulan,
keberatan, dan sanggahan terhadap raperda
29
• Pelibatan masyarakat dalam menyusun RDTR dan PZ telah sesuaidengan ketentuan dalam PP No.68 tahun 2010
• Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ dilakukanpada seluruh tahapan mulai dari persiapan penyusunan hinggapenetapan perda RDTR dan PZ
• Peran masyarakat terkait RDTR dan PZ tidak hanya dilakukanpada proses perencanaan tetapi hingga proses pemanfaatanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
• Pedoman penyusunan RDTR telah mengakomodir secara lengkappelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
PENUTUP
30
TERIMA KASIH
31
Recommended