Otonomi daerah

OTONOMI DAERAHCB Kewarganegaraan

Kelompok 5

Jihan Safira Noza (2001563901)

Leonardo Cavien (2001541056)

Nicolas Antonio (2001537134)

Nur Fitryani (2001562634)

Novi Christiany (2001543093)

Syarihan U Alhabsyi (2001589320)

Video

otonomi daerah :

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

Desentralisasi

Berdasarkan bentuk Berdasarkan diskresi

Desentralisasi administrasi Dekosentrasi

Desentralisasi politik Delegasi

Desentralisasi keuangan Devolusi

Desentralisasi ekonomi Transfer tanggung jawab

• keterbukaan politik, partisipasi dan toleransi• Meningkatkan representasi politik kelompok sosial• lebih dekat dengan warga masyarakat• Meningkatkan kreativitas, inovasi kebutuhan publik dan kualitas

pembangunan wilayah• Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat

• Manfaat otonomi daerah

• beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan / kondisi lokal

• Mendorong berkembangnya bentuk kerja sama • Mendorong keterlibatan berbagai aktor, dalam

implementasi kebijakan publik

Dr. Rik Van Berkel

Otonomi daerah di indonesia

Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Berkedudukan sebagai Ibu kota NKRI

2. Daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota NKRI dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

3. Berperan sebagai Ibu kota NKRI yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.

Kerangka Konstitusi

Menurut undang udang no.22/1999

secara normatif drpd adalah satu-satunya representif masyarakat karena di pilih langsung oleh rakyat

semua basis kekuasaan drpd adalah sesuai dengan pilihan rakyat

Secara fungsional posisi DRPD dan kepala daerah sama.

Kekuasaan anatara legislatif dan eksekutif menjadi setara dengan adanya desentralisasi.

Tujuan otonomi daerah

1. Memberikan kekuasaan legislatif untuk menginisiasi dan menyebarluaskan uu dan pp, menyetujui anggaran, dan menciptakan institusi demokrasi baru

2. Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta menyediakan pelayan bagi mereka sendiri

3. Otonomi daerah dapat menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan warga tidak dikorbankan

Praktek Otonomi Daerah

Para peneliti memusatkan perhatian kepada DPRD dan Kepala Daerah.

Arellano Collongan, otonomi daerah telah melahirkan praktek kekuasaan yang akuntabel, transparan dan responsif.

Menurut John Pierson, eksklusi sosial tidak kondusif untuk melahirkan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan adil bagi masyarakat.

Menurut penelitian John F McCarthy, bahwa terjadi kolusi dalam penyusunan RAPBD dengan imbalan proyek bernilai jutaan rupiah. Lalu beliau meperkirakan 60 anggota DPRD terlibat dalam kecurangan di usaha kayu untuk menguntungkan diri sendiri.

• Penelitian dari Myrna Eibdhoven di Mentawai menunjukan bahwa banyak politikus lokal mendirikan perusahaan kontraktor mereka sendiri agar mereka bisa ikut menikmati uang yang dialokasi untuk proyek pembangunan. Lalu praktek kolusif juga terjadi dalam prosedur seleksi pegawai negeri sipil.

Kesimpulan• Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya

kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah.

• Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.

Dampak positif otonomi daerah adalah setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing karena daerah tersebut mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu agar pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.