View
95
Download
5
Category
Preview:
Citation preview
SOSIALISASISOSIALISASIUNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO. NO.
20/201120/2011TENTANGTENTANG RUMAH SUSUNRUMAH SUSUN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT RUMAH SUSUNPekanbaru, 29 Juli 2015
DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TERKAIT PROGRAM
PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH (PPSR)
SISTEMATIKA ISI
I . Latar Belakang Rumah Susun di Perkotaan
II . Definisi Rumah Susun sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011
Tentang Rumah Susun
III. Program Rumah Susun 2014-2019
IV.Program Sejuta Rumah terkait dengan Rumah Susun
V . Penyelenggaraan Rumah Susun
VI . Kewajiban Pelaku Pembangunan
VII.Lampiran
1. Kawasan Kumuh Perkotaan MeningkatI . LATAR BELAKANG RUMAH SUSUN WAJIB DI PERKOTAANI . LATAR BELAKANG RUMAH SUSUN WAJIB DI PERKOTAAN
2. Perlu Kontribusi Kawasan Terpadu (City within city) Rusun Umum/ Rusun Khusus (Eliminir Kesenjangan)
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah tergusur ke kawasan kumuh atau
pinggiran kota
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H Ayat (1):
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
“Rumah Susun” UU No 20 /2011 Rumah Susun,:Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
III. TARGET PROGRAM DIREKTORAT RUMAH SUSUN
8
PENYEDIAAN RUMAH SUSUN
TARGET TAHUNTOTAL SATUAN
2015 2016 2017 2018 2019
Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan Penyediaan Rumah Susun
7 7 7 7 7 35 Dokumen
Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun 20.500 159.500 180.000 120.000 70.000 550.000 Unit
Jumlah Rumah Susun Terpelihara 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000 Unit
Jumlah Rumah Susun yang Direvitalisasi 7.800 1.500 1.500 1.500 1.500 13.800 Unit
Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 12 Bulan Layanan
Arah Kebijakan dan Strategi melalui pembangunan infrastruktur/prasarana dasar dengan cara mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat:1.Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. ......dst2.Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan ……dst3.Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR ……dst4.Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.5.Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).6.…
MBR603.516
unit
NON MBR396.484
unit
TOTAL 1.000.000
PEMERINTAH98.300 UNIT
PERUMNAS36.016 UNIT
REI230.000 UNIT
APERSI155.000 UNIT
ASPERI18.000 UNIT
BPJS-T35.400 UNIT
PEMDA30.000 UNIT
REI250.000 UNIT
MASYARAKAT146.484 UNIT
1. RUSUNAWA2. PENINGKATAN
KUALITAS3. PEMBANGUNAN
BARU4. RUMAH KHUSUS
1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK
1. RUSUNAWA2. RUMAH TAPAK
1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK
1. NELAYAN2. BURUH/PEKERJA3. PNS4. TNI/POLRI
1. UMUM2. BURUH/PEKERJA3. PNS
1. PNS2. BURUH / PEKERJA3. UMUM
1. UMUM / KOMERSIAL
SEWA
MILIK
SEWA & MILIK
MILIK
IV. Target Program Sejuta Rumah 2015
9
Rumah SusunV.1 Jenis Rusun:
Rumah SusunUmum
Rumah SusunKhusus
Rumah SusunNegara
Rumah SusunKomersil
UntukMasyarakat
Berpenghasilan Rendah
UntukKebutuhan
Khusus
UntukPenunjang
Pelaks. Tugas / Pegawai Negeri
UntukMendapatkan Keuntungan
V.3. Fungsi Rusun:Rumah Susun
Hunian Campuran
Sewa BeliMilik Sewa
V.2. Penguasaan:
Pinjam pakai
Kemudahan Pemerintah Kemudahan Pemerintah
V.4. Pemasaran dan Jual Beli Satuan Rumah Susun:
BOLEH MEMASARKANSatuan Rumah Susun
Sebelum pembangunan
Syarat:1.Kepastian peruntukan ruang;2.Kepastian hak atas tanah;3.Kepastian status penguasaan rumah susun;4.Perizinan pembangunan, dan;5.Jaminan atas pembangunan dari lembaga penjaminan.
PPJB(Perjanjian Pengikatan Jual Beli)
Syarat:1.Status kepemilikan tanah;2.Pemilikan IMB;3.Ketersediaan PSU;4.Keterbangunan 20 %;5.Hal yang diperjanjikan
Pembangunan Selesai
Akta Jual Beli (AJB)
Sertifikat Laik Fungsi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun/SKBG (Sertf. Kepemilikan Bangunan Gedung)
1. SHMSRSSertifikat Hak Milik Satuan Rusun
Hak Milik Sarusun Hak Bersama atas:- Bagian bersama- Benda bersama- Tanah bersama
&
Dihitung berdasar NPPNilai Perbandingan Proporsional
SHMSRS, terdiri atas:1.Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak atas tanah negara;2.Gambar denah lantai3.Pertelaan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama
Rumah susun dibangun di atas tanah Hak Milik, HGB, Hak Pakai atas tanah negara, HGB atau Hak Pakai di atas HPL
2. SKBG SarusunSertifikat Kepemilikan Bangunan GedungRusun di atas tanah Negara/ Daerah atau Wakaf
Dengan cara SEWA
SKBG Sarusun, terdiri atas:1.Salinan buku bangunan gedung;2.Salinan Surat Perjanjian Sewa tanah3.Gambar Denah Lantai;4.Pertelaan Bagian bersama dan Benda Bersama
JaminanHAK TANGGUNGAN
JaminanFIDUSIA
V.5. DUA MODEL KEPEMILIKAN Sarusun (Satuan Rumah Susun):
Pemanfaatan Sarusun
sesuai fungsi
Sarusun Umum
Kemudahan Pemerintah
Milik Sewa
Pengalihan Kepemilikan dengan:1.Pewarisan;2.Perikatan Kepemilikan setelah 20 Tahun;3.Pindah Tempat tinggal
KepadaBADAN PELAKSANA
Sarusun Negara
SewaSewa Beli Pinjam pakai
V.6. Pemanfaatan Satuan Rumah Susun:
Kegiatan Pengelolaan
Operasional
Pemeliharaan Perawatan
PENGELOLABERBADAN HUKUM
KECUALIRUSUN UMUM SEWA
RUSUN KHUSUSRUSUN NEGARA
Bagian Bersama
BendaBersama
Tanah Bersama
DAFTAR PEMDA
IZIN USAHA
Biaya Pengelolaan DapatDISUBSIDI PEMERINTAH
Perseorangan danBadan Hukum
Kerjasama
Rumah SusunUmum Milik
Rumah SusunKomersil
PELAKU PEMBANGUN
AN
Mengelola(masa transisi)
1 TAHUN
PPPSRSPPPSRSR = Perhimpunan Pemilik &Penghuni Sarusun
V.7. Pengelolaan:
Jenis Rumah Susun dan PPPSRSR: 1. Single Building/ Tower:
Sarusun Umum
SaranaKomersil
SarusunKomersil
2. Multi Building/ Tower:
SarusunUmum
Seluruh unitkomersil
Seluruh Unit komersil
1 PPPSRS
3 PPPSRS ?
2 PPPSRS
20 % dari total lantai rusun komersial untuk rusun umum
SERTIPIKAT HMSRS
Terdiri dari :√ Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur√ Gambar Denah√ Pertelaan (NPP)√ Akta Pemisahan√ Izin Layak Huni
16
BUKU TANAH HMSRSPENDAFTARAN PERTAMA
a ) HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN h ) NAMA PEMEGANG HAKa ) HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN h ) NAMA PEMEGANG HAK NomorNomor Desa / Kel.Desa / Kel.
b ) NAMA LOKASIb ) NAMA LOKASI I ) PENDAFTARANI ) PENDAFTARAN
.........tanggal ...................tanggal .......... Kepala KAntor PertanahanKepala KAntor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tk. IIKabupaten / Kotamadya Daerah Tk. II
( ) ( )
c ) HAK ATAS TANAH BERSAMAc ) HAK ATAS TANAH BERSAMA HakHak NomorNomor BerakhirBerakhir Surat Ukur No.Surat Ukur No. TanggalTanggal
d ) IJIN LAYAK HUNId ) IJIN LAYAK HUNI TanggalTanggal NomorNomor
j ) PENERBITAN SERTIPIKATj ) PENERBITAN SERTIPIKAT
. ........tanggal ........... ........tanggal .......... Kepala KAntor PertanahanKepala KAntor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tk. IIKabupaten / Kotamadya Daerah Tk. II
( ) ( )
e ) AKTA PEMISAHANe ) AKTA PEMISAHAN TanggalTanggal NomorNomor DibuatDibuat DisahkanDisahkan OlehOleh TanggalTanggal NomorNomor
f ) NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONALf ) NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL K ) PENUNJUK : Warkah No.K ) PENUNJUK : Warkah No.
g) GAMBAR DENAHg) GAMBAR DENAH TanggalTanggal NomorNomor Luas / typeLuas / type
L ) CATATANL ) CATATAN
17
PERTELAAN
Berikan kepastian status kepemilikan antara SHM sarusun atau SKBG sarusun merupakan sesuatu yang harus dijelaskan kepada calon pembeli, berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh pemerintah daerah tersebut.
Pertelaan, harus ditunjukkan sebelum pembangunan dilaksanakan
PERTELAAN RUMAH SUSUNGAMBAR DAN URAIAN PERTELAAN :
a. Pemilikan Bersamab. Pemilikan Perseoranganc. Hak Kepemilikan Perseorangan terhadap
Pemilikan Bersama (NPP) Merupakan Lampiran Akte Pemisahan Nilai Perbandingan Proporsional
. Hak
. Kewajiban
. Nilai (roya partial)MENGHITUNG NPP, berdasarkan :
- Nilai jual pertama (developer)- Luas SRS
SRSn∑ NPP = 100 % NPPn = X 100% = X %
∑ SRS
NPP dituangkan dalam Akte Pemisahan19
NPPAdalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya
hak pemilik sarusun Kewajiban atas biaya
AKTA PEMISAHANAKTA PEMISAHAN ADALAH :1) - Bukti pemisahan Rumah Susun atas Satuan
Rumah Susun mengandung bagian bersama,benda bersama, dan tanah bersama
- Gambar dan uraian dengan batas-batas dalam arah vertikal dan horisontal serta pertelaan dan nilai
perbandingan Proporsional (NPP) masing-masing SRS2) Dasar pemecahan Hak Tanah Bersama menjadi sejumlah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun3) Surat Permohonan Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun untuk memisahkan Hak atas Rumah Susun atas Hak atas Satuan-satuan Rumah Susun.
21
23
LAMPIRAN
DIREKTORAT RUMAH SUSUNDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NILAI PERBANDINGAN PROPOSIONAL (NPP)
1) HAK : HAK PEMILIK SARUSUN TERHADAP HAK ATAS TANAH, BENDA BERSAMA DAN BAGIAN BERSAMA
2) KEWAJIBAN : BEBAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKA KEPEMILIKAN BERSAMA (TANAH, BENDA DAN BAGIAN)
3) NILAI : MENENTUKAN BESARNYA BAGIAN PINJAMAN TERHADAP MASING-MASING HM SARUSUN DAN ROYA PARSIAL
24
PERTELAAN RUMAH SUSUN
HGBRS
GAMBAR
URAIAN
PERSEORANGAN
SRS (n)
NPP
(n)
HAK BERSAMA
-BAGIAN
-BENDA
-TANAH
JENIS HAK HMSRS = HGB (TANAH BERSAMA)
AKTE PEMISAHAN HMSRS
(n)
25
HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN
HGB
TANAH RSJENIS HAK
HGB
HMSRS
(n)TANAH BENDA BAGIAN
HAK PERSEORANGAN SATUAN RUMAH SUSUN RUANG (HORZ + VERT)
26
PROSES PELAKSANAANSERTIPIKASI RUMAH SUSUN
IJIN LOKASIPENGADAAN PEROLEHAN
TANAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
PERSYARATAN TEKNIS
IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN
PERTELAANSERTIPIKAT
HM/HGB/HPPENGESAHAN PERTELAAN
AKTA PPAT
PERHIMPUNAN
PENGHUNI SERTIPIKAT HMSRS
An.Perorangan
IJIN LAYAK
HUNI
SERTIPIKAT
HMSRS AN DEVELOPERAKTA
PEMISAHAN
27
PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN
a)Perseorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah bersamanya
b)Pemilik Satuan rumah susun memiliki & memakai : -Bagian bersama -Benda bersama - Tanah bersamayang kesemuanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satuan rumah susun
NPP ( Hak & Kewajiban )
28
Recommended