Sosialisasi juknis update 10 agustus 2015

L/O/G/Owww.themegallery.com

PERKALAN NO.26 TAHUN 2015

Pusat Pembinaan Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG WIDYAISWARA

I. UNSUR UTAMA, terdiri dari:a. Sub Unsur Pendidikanb. Sub Unsur Dikjartih PNSc. Sub Unsur Evaluasi dan Pengembangan Diklatd. Sub Unsur Pengembangan Profesi

II. UNSUR PENUNJANG

UNSUR-UNSUR KEGIATAN WIDYAISWARA

I. SUB UNSUR PENDIDIKAN

(KK.1 s.d. KK. 3)

Mengikuti Pendidikan Formal/Sek

No KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN PENILAIAN

1 Belum pernah diusulkan sebelumnya Besaran angka kredit ijazah terbaru dikurangi besaran angka kredit ijazah sebelumnya yang telah diperhitungkan angka kreditnya:

Contoh :150 – 100 = 50

2 Surat Tugas/izin belajar dari pejabat yang berwenang

3 Fotokopi SK akreditasi perguruan tinggi

4 Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

5 Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan/dilegalisir

6 Relevansi dengan spesialisasi ajar yang diampu

7 Belum pernah memiliki gelar pendidikansekolah dengan jenjang yang sama

KK. 1 dan KK. 2

Mengikuti

Diklat

NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN PENILAIAN

1 Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan (STMK) Widyaiswara

Total JP Diklat dibagi 10 JP dikalikan AK( JP / 10 x AK )

Latihan :1. JP : 20 20/10 x 0,25 =

2 Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK)

3 Fotocopy STTPP/sertifikat Diklat yang dilegalisir pimpinan lembaga Diklat Widyaiswara yang bersangkutan

4 STTPP/Sertifikat Diklat harus dilengkapi kurikulum Diklat.

5 Lamanya program Diklat yang diikuti/Jumlah JP

II. SUB UNSUR DIKJARTIH PNS

(KK.4 s.d. KK. 22)

1. Persiapana. Menyusun bahan Diklat yang terdiri dari:

1) Bahan Ajar (KK 4)2) Bahan Tayang (KK 5)3) Bahan Peraga (KK 6)4) GBPP/RBPMD Dan SAP/RP (KK 7)5) Soal Ujian (KK 8 s.d KK 10)

2. Pelaksanaana. Melaksanakan tatap muka diklat PNS (KK 11 s.d. KK14)b. Melaksanakan tatap muka diklat Non ASN (KK 15)c. Melaksanakan pembimbingan (KK 16)d. Melaksanakan pendampingan OL/ PKL/ Benchmarking (KK 17)e. Melaksanakan pendampingan penulisan KK/ PP (KK 18)f. Memeriksa hasil ujian diklat (KK 19 s.d. KK 21)g. Melakukan coaching pada proses penyelenggaraan diklat (KK 22)

II. Sub Unsur Dikjartih PNS

Menyusun Bahan Ajar

1 Kelengkapan Dokumen berupa bahan ajar Jumlah Bahan Ajar x AK

Contoh :1 BA x 0,60 = 0,6

Catatan :Min. 5 halamanMax. 50 halaman

2 Disusun sesuai dengan kurikulum atau modul yang berlaku/digunakan

3 Teknik penulisan: bahan ajar dengan jumlah kata kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) kata dengan spasi 1,5 atau setara dengan 5 halaman materi.

4 Bahan ajar yang digunakan dalam Team Teaching, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

5 Bahan ajar yang digunakan dalam e-learning, berupa softcopy atau printscreen bahan ajar yang diunggah di website e-learning.

6 Bahan ajar yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif

Menyusun Bahan Tayang

1 Kelengkapan dokumen berupa bahan tayang. Jumlah Bahan Tayang x AK

Contoh :1 BT x 0,60 = 0,6

2 Bukti fisik bahan tayang file presentasi berupa print out (1 halaman paling banyak 6 slide/tayangan).

3 Bukti fisik bahan tayang film/video berupa soft file dalam bentuk flashdisk, CD, DVD, dll.

4 Bahan tayang yang digunakan dalam Team Teaching, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

5 Bahan tayang yang digunakan dalam e-learning, berupa softcopy atau printscreen bahan tayang yang diunggah di website e-learning.

6 Bahan tayang yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif

Menyusun Bahan Peraga

1 Kelengkapan Dokumen meliputi bahan peraga/foto bahan peraga dengan keterangan

Jumlah Bahan Peraga x AK

Contoh :1 BP x 0,60 = 0,6

2 Bahan peraga yang digunakan dalam Team Teaching, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

3 Bahan peraga yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif

GBPP/RBPMD

dan SAP/RP

1 Kelengkapan Dokumen berupa Print out GBPP/RBPMD dan SAP/RP;

Jumlah Bahan GBPP/SAP x AK

Contoh :1 GBPP/SAP x 0,60 = 0,6

2 GBPP/RBPMD dan SAP/RP merupakan satu kesatuan;

3 GBPP/RBPMD dan SAP/RP yang digunakan dalam Team Teaching, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

4 GBPP/RBPMD dan SAP/RP yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK di nilai satu kali

Pre test – Post test

1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi :• Surat Penugasan atau Surat Perintah

Melaksanakan Kegiatan;• SPMK;• Soal pre test dan post test.

Jumlah naskah Soal x AK

Contoh :1 x 0,2 = 0,2

2 Pre test dan post test merupakan satu kesatuan;

3 Soal pre test dan post test yang disusun oleh Tim, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

4 Pre test – post test yang digunakan dalam e-learning, berupa softcopy atau printscreen pre test – post test yang diunggah di website e-learning.

5 Pre test – post test yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif

Komprehensif test

1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi:• Surat Penugasan atau Surat Perintah

Melaksanakan Kegiatan;• SPMK;• Soal Komprehensif test.

Jumlah naskah Soal x AK

Contoh :1 x 0,2 = 0,2

2 Soal komprehensif test yang disusun oleh Tim, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

3 Soal komprehensif test berupa uraian yang mencakup keseluruhan materi Diklat.

4 Komprehensif test yang digunakan dalam e-learning, berupa softcopy atau printscreen komprehensif test yang diunggah di website e-learning.

5 Komprehensif test yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif

Soal Kasus

Melaksanakan Kegiatan;• SPMK;• Soal kasus;

Jumlah naskah Soal kasus x AK

Contoh :5 x 0,4 = 2

2 Soal kasus yang disusun oleh Tim, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.

3 Soal kasus yang digunakan dalam e-learning, berupa softcopy atau printscreen soal kasus yang diunggah di website e-learning.

4 Soal kasus yang sama dan diajukan dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif

KK. 10

Tatap Muka

Diklat PNS

Melaksanakan Kegiatan;• SPMK.

Contoh :

• Ahli Pertama8 JP x 0,02 = 0,16

• Ahli Muda8 JP x 0,04 = 0,32

• Ahli Madya8 JP x 0,06 = 0,48

• Ahli Utama 8 JP x 0,08 = 0,64

2 Bagi kegiatan tatap muka yang sifatnya team teaching maka harus melampirkan: kurikulum Diklat (kompetensi dasar dan indikator keberhasilan untuk tiap mata Diklatnya) yang menyebutkan ketentuan bahwa kegiatan tatap muka harus dilaksanakan secara team teaching.

3 Bagi kegiatan yang sifatnya Diklat jarak jauh dan/atau e-learning, melampirkan: • Kurikulum Diklat yang menyebutkan bahwa

kegiatan tatap muka dilaksanakan secara e-learning.

• Bukti interaksi antara peserta dengan Widyaiswara melalui media online: printscreen halaman muka e-learning dan halaman interaksi

KK. 11 - 14

Tatap Muka

Diklat Non ASN

NO: KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN PENILAIAN

1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi:• Surat Penugasan atau Surat Perintah Melaksanakan

Kegiatan;• SPMK.• Kurikulum Diklat

Contoh :8 JP x 0,02 = 0,16

2 Bagi kegiatan tatap muka yang sifatnya team teaching maka harus melampirkan: kurikulum Diklat (kompetensi dasar dan indikator keberhasilan untuk tiap mata Diklatnya) yang menyebutkan ketentuan bahwa kegiatan tatap muka harus dilaksanakan secara team teaching.

3 Bagi kegiatan yang sifatnya Diklat jarak jauh dan/atau e-learning, melampirkan: • Kurikulum Diklat yang menyebutkan bahwa kegiatan

tatap muka dilaksanakan secara e-learning.• Bukti interaksi antara peserta dengan Widyaiswara

melalui media online: printscreen halaman muka e-learning dan halaman interaksi

KK. 15

Pembimbingan

1 Surat Penugasan atau Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan; Contoh :

8 JP x 0,03 = 0,242 SPMK

3 Kurikulum program Diklat;

4 Laporan kegiatan bimbingan yang berisi informasi mengenai: nama peserta, judul/nama kegiatan, dan tahapan kegiatan yang dilakukan.

KK. 16

Pendampingan

OL/PKL/benchmark

1 Surat Penugasan atau Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan; 0,5 per laporan

pendampingan2 SPMK

3 Kurikulum program Diklat;

4 Laporan kegiatan pendampingan yang berisi informasi mengenai: nama peserta, judul/nama kegiatan, dan tahapan kegiatan yang dilakukan.

KK. 17

Pendampingan

Penulisan Kertas

Kerja/Proyek

Perubahan

1 Surat Penugasan atau Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan; Per kertas kerja

(maksimal 5 KK)

Contoh :5 KK x 0,5 = 2,25

2 SPMK

3 Fotokopi halaman judul Kertas Kerja/Proyek Perubahan dan halaman pengesahan/persetujuan;

4 Kertas kerja/Proyek Perubahan yang dinilai paling banyak 5 (lima) kertas kerja/Proyek Perubahan per angkatan.

KK. 18

Memeriksa Hasil Ujian

DiklatPre test – Post test, Komprehensif test,

dan kasus

1 Surat Penugasan atau Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan; Jumlah Laporan

Contoh :5 x 0,15 = 0,75

2 SPMK

3 Laporan hasil pemeriksaan ujian yang berisi informasi mengenai: nama Diklat, waktu dan tanggal pelaksanaan ujian, nama peserta, dan daftar nilai.

KK. 19 s.d. KK. 21

Coaching

1 SK penunjukan sebagai coach;Jumlah Laporan per program x AK

Contoh :4 program diklat x 2 = 8

2 SPMK;

3 Laporan hasil pelaksanaan coaching yang dilampiri formulir konsultasi peserta atau print out bukti konsultasi lain berbasis IT.

KK. 22

III. SUB UNSUR EVALUASI DAN

PENGEMBANGAN DIKLAT(KK.23 s.d. KK. 27)

1. Evaluasi Diklata. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Instansinya (KK

23)b. Evaluasi Kinerja Widyaiswara (KK 24)

2. Pengembangan Diklata. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (KK 25)b. Penyusunan Kurikulum Diklat (KK 26)c. Penyusunan Modul Diklat (KK 27)

III. Sub Unsur Evaluasi dan Pengembangan Diklat

Evaluasi Penyelengg

araan Diklat

1 SK Tim/ Surat Perintah

Jumlah Laporan per program x AK

Contoh :4 program diklat x 0,4 = 1,6

2 SPMK;

3 Laporan evaluasi yang menggambarkan kesesuaian antara proses perencanaan Diklat dengan penyelenggaraan Diklat meliputi: permasalahan, analisis, alternatif pemecahan, kesimpulan dan saran, serta mencantumkan daftar nama anggota tim dan jabatannya (Widyaiswara dan Non Widyaiswara).

4 Tim Evaluasi Diklat terdiri dari paling banyak 2 (dua) widyaiswara, dengan angka kredit dibagi 2 dengan proporsi yang sama (50:50).

KK. 23

Pengevaluasian Kinerja

Widyaiswara

1 Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Penilai;Jumlah Laporan x AK

2 SPMK;

3 Laporan hasil pemeriksaan DUPAK.

4 Perolehan angka kredit widyaiswara berdasarkan laporan evaluasi kinerja DUPAK per periode evaluasi.

KK. 24

Analisis Kebutuhan

Diklat

1 Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Penilai;Jumlah Laporan x AK

1 x 2,5 = 2,5

2 SPMK;

3 Laporan AKD yang mengikuti standar laporan kegiatan penelitian/kajian ilmiah yang didalamnya memuat antara lain: pendahuluan, tinjauan pustaka (teori dan peraturan perundangan), instrumen AKD, hasil AKD, dan penutup.

KK. 25

Penyusunan

Kurikulum Diklat

1 Surat Keputusan Tim/Surat Perintah;

Jumlah Laporan x AK

1 x 1,5 = 1,5

2 SPMK;

3 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kurikulum, yang dilampiri dengan kurikulum Diklat.

KK. 26

Penyusunan

Modul Diklat

1 Surat Keputusan/Surat Perintah Jumlah Modul AK

Contoh :3 modul x 5 = 15

2 SPMK;3 Modul Diklat (cetak bukan print out atau

Fotokopi) dengan Kata Pengantar dari Pimpinan Lembaga Diklat yang bersangkutan;

4 Kurikulum Diklat yang menjadi dasar penyusunan Modul Diklat.

5 Orisinalitas Modul (bukan hasil plagiat).

6 Modul merupakan bagian dari sebuah program Diklat yang diterbitkan dan belum pernah dibuat oleh instansi yang berwenang membina Diklatnya.

7 Modul disusun paling banyak oleh 2 (dua) orang.

KK. 27

IV. SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

(KK.28 s.d. KK. 41)

A.Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah (KTI) 1. Buku dengan International Standard Book Numbers (ISBN), diterbitkan secara nasional (KK 28)2. Non Buku yaitu artikel/makalah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah, Majalah Ilmiah dan Buku

Proceeding a. Jurnal Ilmiah

1) Jurnal Ilmiah Internasional (KK 29)2) Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi (KK 30)3) Jurnal Ilmiah Nasional tidak terakreditasi (KK 31)

b. Majalah Ilmiah (KK 32)c. Buku Proceeding

1) Buku Proceeding tingkat Internasional (Kode BK 33)2) Buku Proceeding tingkat Nasional (Kode BK 34)3) Buku Proceeding tingkat Instansi (KK 35)

d. Makalah dalam pertemuan Ilmiah 1) Internasional (KK 36)2) Nasional (KK 37)3) Instansi (KK 38)

B. Penemuan Inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten (KK 39)C. Penyusunan Buku Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kediklatan (KK

40)D. Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya (KK 41)

IV. Pengembangan Profesi

NO Ketentuan Umum KTI

1 Memenuhi kaidah-kaidah seperti:• Menganut prinsip asli, perlu, ilmiah, dan konsisten (APIK);• Tata cara penulisan sesuai aturan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);• Sistematika penulisan buku dan non-buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2 Penilaian Angka Kredit untuk KTI hanya diberikan pada terbitan pertama, dan diajukan selambat-lambatnya satu tahun setelah diterbitkan;

3 KTI yang dipublikasikan dalam berbagai media, penilaian hanya diberikan pada satu media publikasi KTI yang memiliki angka kredit tertinggi.

4 KTI dapat dibuat secara perorangan atau paling banyak 2 (dua) orang Widyaiswara, yaitu penulis utama dan penulis pembantu, dengan penghitungan angka kredit: penulis utama 60% dan penulis pembantu 40%;

5 Penulis Utama adalah orang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang topik, pengumpul, pengolah dan penganalisis data, serta bertanggung jawab terhadap isi materi tulisan;

Ketentuan Umum KTI – 1

Penyusunan

Modul Diklat

NO KRITERIA MODUL

6 Penulis Pembantu adalah orang yang membantu penulis utama dalam menuangkan ide kedalam penulisan setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data;

7 KTI untuk orasi ilmiah harus dibuat secara perorangan;

8 KTI yang ditulis lebih dari 2 (dua) orang tidak akan dinilai;

9 KTI dalam bentuk non buku dan makalah dapat diajukan paling banyak 12 (dua belas) tulisan dalam satu tahun;

10 Setiap kegiatan yang termasuk dalam sub unsur Pengembangan Profesi, harus disertai dokumen Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan (SPMK) dari Pimpinan instansi Widyaiswara yang bersangkutan dan persyaratan lainnya untuk masing-masing kegiatan;

11 Bukti fisik KTI harus diserahkan dalam bentuk asli (bukan fotocopy), baik bukti fisik surat-surat maupun produk akhir KTI;

Ketentuan Umum KTI – 2

Menerbitkan Buku

1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan;

Jumlah Buku x AK

Contoh :2 buku x 25= 50

2 Substansi buku harus sesuai dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasi Widyaiswara penulis;

3 Memiliki ukuran kertas minimal B5;4 Jumlah halaman paling sedikit 50 halaman;5 Diterbitkan oleh penerbit anggota Ikatan Penerbit

Indonesia (IKAPI);6 Diterbitkan secara nasional yang dibuktikan dengan surat

pernyataan dari penerbit; 7 KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak 2

(dua) buah dalam 1 ( satu) tahun.8 Apabila berbentuk buku elektronik (electronic book/e-

book), harus memenuhi persyaratan:- Adalah bentuk elektronik dari buku yang telah

diterbitkan oleh anggota IKAPI- Dapat dibaca dengan perangkat lunak (software)

dan/atau perangkat keras/hardware yang umum dipergunakan;

- Dapat diunduh di toko buku online (dicantumkan alamat website).

KK. 28

Jurnal Ilmiah

Internasional

1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; Jumlah Artikel x AK

Contoh :1 artikel x 20 = 20

2 Keaslian bukti fisik Jurnal;

3 Dalam hal jurnal ilmiah online, disertakan fotokopi artikel dan alamat website.

KK. 29

Jurnal Ilmiah

Nasional terakredit

KK. 30

Jurnal Ilmiah

Nasional tidak

terakreditasi

3 Jurnal yang mempunyai ISSN;

KK. 31

Majalah Ilmiah

NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN

PENILAIAN1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; Jumlah

Artikel x AK

Contoh :1 artikel x 2,5 = 2,5

3 Majalah ilmiah yang mempunyai ISSN;

4 Dalam hal majalah ilmiah online, disertakan fotokopi artikel dan alamat website.

KK. 32

Buku Proceedin

1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; • Internasional :1 artikel x 5 = 5

• Nasional :1 artikel x 2,5 = 2,5

• Instansi :1 artikel x 1 = 1

2 Fotokopi: cover buku proceeding, daftar isi buku proceeding, naskah artikel;

3 Jika buku proceeding dalam format digital maka harus diserahkan softcopy yang memuat artikel tersebut;

4 Susunan acara seminar/konferensi.

KK. 33 s.d KK. 35

Menyajikan Makalah

dalam pertemuan

Ilmiah (lokakarya

/simposium

/konferensi/ seminar)

1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; • Internasional :1 makalah x 5 = 5

• Nasional :1 makalah x 2,5 = 2,5

• Instansi :1 makalah x 1 = 1

2 Makalah yang dipaparkan

3 Susunan (run down) acara;

4 Surat undangan menjadi pemakalah/narasumber

KK. 36 s.d KK. 38

Penemuan Inovasi

yang dipatenka

1 Foto atau video inovasi;Jumlah sertifikat paten x AK

Contoh :

1 sertifikat x 20 = 20

2 Deskripsi tentang inovasi yang ditemukan;

3 Copy sertifikat paten yang telah dilegalisir oleh Lembaga paten nasional/internasional.

4 Inovasi yang dihasilkan oleh tim, penilaian angka kredit dibagi sejumlah anggota tim yang terlibat.

KK. 39

Penyusunan

Buku Pedoman

1 SK Tim/Surat Penugasan yang menunjukkan bukti keterlibatan dalam kegiatan; Jumlah Buku

pedoman x AK

Contoh :1 buku x 0,5 = 0,5

2 Bukti fisik dalam bentuk buku pedoman, ketentuan pelaksanaan atau ketentuan teknis di bidang keDiklatan dengan format:1. Tujuan dan sasaran Diklat;2. Persyaratan peserta;3. Daftar mata Diklat yang berisi deskripsi, tujuan

pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi pokok dan sub materi pokok, metode pengajaran, dan waktu Diklat;

4. GBPP/RBPMD dan SAP/RP;5. Tenaga KeDiklatan;6. Metode, sarana dan prasarana;7. Waktu pelaksanaan dan jadwal;8. Evaluasi.

3 Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis paling banyak 1 (satu) dokumen per program per tahun.

KK. 40

Orasi Ilmiah

1 KTI orasi ilmiah yang dipresentasikan adalah KTI yang sudah dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi;

Berita acara x AK

Contoh :1 berita acara x 5 = 52 Pemuatan KTI orasi ilmiah dalam jurnal ilmiah

terakreditasi dilakukan pada saat Widyaiswara yang bersangkutan dalam jabatan Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

3 Ketentuan umum yang dipersyaratkan pada KTI;

4 Jurnal ilmiah terakreditasi yang memuat naskah KTI.

KK. 41

V. UNSUR PENUNJANG (KK.42 s.d. KK. 57)

A. Peran Serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang

kediklatan (KK 42 dan KK 43)

B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi (KK 44 dan KK 45)

C. Pembimbingan kepada Widyaiswara di bawah jenjang jabatannya

(KK 46)

D. Penulisan artikel pada surat kabar (KK 47 s.d 48)

E. Penulisan artikel pada Website (KK 49)

F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (KK 50 s.d KK 52)

G. Perolehan Piagam Kehormatan/Tanda jasa (KK 53 s.d KK 55)

V. Unsur Penunjang

Seminar/Lokakary

a/Konferen

1 Surat undangan/surat penugasan/surat perintah dari pimpinan Lembaga Diklat bagi Widyaiswara yang berperan sebagai narasumber/pembahas/penyaji/ peserta;

Jumlah kegiatan x AK

Contoh :

• Narasumber/pembahas/penyaji/ketua panitia

1 keg x 2 = 2

• Moderator/peserta/anggota panitia

1 keg x 1 = 1

2 Surat keputusan tim bagi Widyaiswara yang berperan sebagai ketua panitia.

3 SPMK;

4 Sertifikat atau fotokopi sertifikat yang dilegalisir oleh pimpinan Lembaga Diklat;

KK. 42 s.d. KK. 43

Keanggotaan

dalam Organisasi Profesi

1 Sebagai pengurus, dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan tentang kepengurusan dalam organisasi profesi yang dilegalisir oleh pimpinan Lembaga Diklat;

Lamanya per tahun x AK

• Pengurus1 tahun x 1 = 1

• Anggota1 tahun x 0,75 = 0,75

2 Sebagai anggota, dibuktikan dengan fotokopi kartu anggota yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pimpinan Lembaga Diklat.

KK. 44 s.d. KK. 45

PembimbinganWI

dibawah jenjang

jabatannya

1 Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pembimbingan paling banyak 10 (sepuluh) kegiatan per tahun;

Laporan pembimbingan x AK

Contoh :10 laporan x 0,25 = 2,5

2 Perolehan angka kredit diberikan berdasarkan jumlah kegiatan/laporan;

3 Kelengkapan dokumen yang meliputi:• Surat penugasan/surat perintah;• SPMK;• Laporan hasil pelaksanaan pembimbingan.

KK. 46

Artikel pada

Surat kabar

1 Dibuktikan dengan lembar depan surat kabar dan lembar halaman yang memuat artikel;

Jumlah artikel x AK

Contoh :• Nasional1 artikel x 3 = 3

• Provinsi/kabupaten/kota

1 artikel x 1,5 = 1,5

2 SPMK.

3 Surat Kabar Nasional: diterbitkan dan didistribusikan secara nasional

4 Surat Kabar Provinsi/Kab/Kota: diterbitkan dan didistribusikan dalam lingkup Prov/Kab/Kota

KK. 47 s.d. KK. 48

Penulisan artikel pada

Website

1 Dibuktikan dengan print out artikel/makalah dan alamat website;

Jumlah artikel x AK

2 SPMK.

KK. 49

Perolehan gelar

kesarjanaan

lainnya

1 Surat tugas/izin belajar dari pejabat yang berwenang;

• Doktor1 ijazah = 15

• Magister1 ijazah = 10

• Sarjana1 ijazah = 5

2 Bagi lulusan dalam negeri: fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;

3 Bagi lulusan luar negeri: fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang disahkan/dilegalisir oleh Kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi;

4 SPMK.

KK. 50 s.d. 52

Perolehan Piagam Kehormat

1 Penghargaan yang diperoleh Widyaiswara terkait dengan jabatan dan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota atas prestasi yang diraih

Contoh :• Penghargaan satya

lencana karya satya30 tahun = 320 tahun = 210 tahun = 1

• Penghargaan pemerintah1 piagam x 1 = 1

• Gelar kehormatan akademis1 gelar x 10 = 10

2 Dibuktikan dengan fotokopi Piagam Penghargaan yang dilegalisir unit kepegawaian instansi Widyaiswara bersangkutan;

3 SPMK

KK. 53 s.d. 57

Ketentuan Lain1. Batas waktu pengusulan kegiatan Widyaiswara untuk dinilai angka

kreditnya paling lama 1 (satu) tahun sejak kegiatan itu dilakukan dan tidak dapat dinilai apabila melampaui batas waktu dimaksud. Ketentuan mengenai batas waktu pengusulan kegiatan akan berlaku mulai bulan April 2016.

2. Sistem penilaian angka kredit yang digunakan bersifat absolut, yaitu menilai kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan persyaratan yang ditentukan, dan apabila tidak memenuhi persyaratan maka dinilai 0 (nol).

3. Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi namun belum melakukan orasi ilmiah, wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Jumlah Angka Kredit pemeliharaan setiap tahun paling rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur pelaksanaan Dikjartih, evaluasi, pengembangan Diklat, dan pengembangan profesi.

Ketentuan Lain - lanjutan4. Pelaksanaan orasi ilmiah dengan KTI yang sudah dimuat dalam jurnal

ilmiah nasional terakreditasi mulai diberlakukan pada bulan Oktober 2016.

5. Widyaiswara Ahli Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib memenuhi Angka Kredit pemeliharaan sebanyak 25 (dua puluh lima) dalam 1 (satu) tahun, dari sub unsur pelaksanaan Dikjartih, evaluasi, pengembangan Diklat, dan pengembangan profesi. Kelebihan atas Angka Kredit yang diperoleh, tidak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya.

6. Hasil Penetapan Angka Kredit dapat dibatalkan oleh pejabat yang menetapkan, apabila di kemudian hari terdapat pembuktian oleh Tim Penilai atas kecurangan dalam usulan angka kredit Widyaiswara.

L/O/G/Owww.themegallery.com

Pusat Pembinaan Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara

Sosialisasi juknis update 10 agustus 2015

Education

BALI - ombudsman.go.id filelaporan pengaduan beserta tindak lanjutnya di masing-masing Kabupaten Kota Melaksanakan sosialisasi juknis yang lebih awal dan lebih banyak kepada masyarakat

mail.kemsos.go.idmail.kemsos.go.id/home/eko.saputra@kemsos.go.id/Publish/Surat... · Sosialisasi Pemutakhiran data PNS melalui Sistem e-PUPNS ... Agustus 2015 mulai pukul 14.00 s.d

EVALUASI KEBERADAAN DAN PENGGUNAAN RUANG … · penghuni rumah susun untuk bermain dan berekreasi, tempat berkumpul/sosialisasi, berolahraga, serta acara-acara tertentu (17 Agustus-an)

JUKLAK JUKNIS TEMAN 17 JUKLAK JUKNIS LANGKAH, JEJAK, TUBUH BUDAYA 26 Juli - 2 Agustus 2019 Sekretariat : Jl. Kemetiran Kidul No.47 PringgokusumanGedong Tengen Sleman, Daerah Istimewa

Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 (Agustus - September) · 29 - 30 Agustus 2018 Hotel Arcadia Mangga Dua Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta Pusat ... Proposal Bimbingan Teknis

07 Sosialisasi KKNI Bag 3 Juknis RPL - luk.staff.ugm.ac.id · Alur Pengusulan Ijin PENGAKUAN TENAGA AHLI SEBAGAI DOSEN melalui mekanismeRPL TERIMA KASIH "This is the beginning of

Sosialisasi Juknis Penilaian Prestasi Kerja Pns

sibea.mawa.uns.ac.idsibea.mawa.uns.ac.id/files/11368 UN27 KM 2018 tanggal 28 Agustus... · SUSUNAN ACARA KEGIATAN SOSIALISASI LAYANAN BIDIKMISI, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN …€¦ · 1. Nama Kegiatan : Sosialisasi Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) 2. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 Agustus 2008, pukul

Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev

SOSIALISASI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR & KOMPREHENSIF...8 Juli –12 Agustus 2020 Ujian Sidang Tugas Akhir & Komprehensif 23 November 2020 Wisuda 2. ... SLIDE PRESENTASI SIDANGTUGAS

PETUNJUK TEKNIS MASYARAKATpamsimas.org/data/download/Juknis Pengadaan Barang... · pengadaan bahan/alat sosialisasi – promosi – advokasi – dan pelatihan di masyarakat yang spesifik

Dinas Pendidikan Kota Semarangdisdik.semarangkota.go.id/v15/content/image/files...Sosialisasi Juknis BOS Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Atas Perubahan Permendikbud Nomor 08 Tahun

Bhn Sosialisasi Perpres 70 2012 28 Agustus

Kebijakan Dana Alokasi Khusus - Sosialisasi Juknis DAK Dikmen 2014

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR 2018bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/PAPARAN SOSIALISASI... · Juknis/Pedoman PELAKSANAAN Penyelenggaraan Diklat Rintisan Pengemb

07 Sosialisasi KKNI Bag 3 Juknis RPL - luk.staff.ugm.ac.id · SMP SMA/ MA/SMK D1 D2 D3 ... akreditasi internasional yang setara, dan masih berlaku pada saat pengusulan ; ... 07 Sosialisasi

07 Sosialisasi KKNI Bag 3 Juknis RPLkkni.kemdikbud.go.id/asset/pdf/sosialisasi_kkni_bag_3_juknis_rpl.pdf · 14/10/2014 3 poinc (RPL PenyetaranDosen) merupakanpolaRPL yang memberikankesempatan

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN sosialisasi... · menyampaikan ruu apbn 16 agustus 2012 badan anggaran dengan pemerintah 17 sept – 19 okt 2012 ... rapat paripurna : pemandangan

lelang.ptpjb.com · melakukan sosialisasi, koordinasi, ... c. Pemasukan Dokumen Penawaran paling lambat hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 Pukul : ... Contoh Surat Pernvataan Minat