Hukum perizinan

HUKUM PERIZINAN

DISUSUN OLEHIKOMATUSSUNIAH, SH., MH

2012

TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH

TINDAKAN NYATA

(FEITELIJKE HANDELING

EN)

TINDAKAN HUKUM

(RECHTS HANDELINGE

N)

TINDAKAN DALAM

LAPANGAN HUKUM PRIVAT

TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM PUBLIK

TINDAKAN NYATA

VAN VOLENHOVEN: SEBAGIAN BESAR YANG DILAKUKAN

PEMERINTAH ADALAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN NAYATA

DAN BERGERAK DI LUAR BIDANG HUKUM . TINDAKAN TERSEBUT DISEBUT BUKAN

TINDAKAN HUKUM MELAINKAN TINDAKAN WAJAR SESUAI

TINDAKAN NYATA DAN TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM

(RECHTSGEVOLG)

CONTOH: SUATU SAAT PEMERINTAH MELAKUKAN

PEMBANGUNAN JEMBATAN. KARENA KURANGNYA RAMBU-RAMBU MAKA

TERJADILAH KECELAKAAN SEHINGGA ADA PIHAK YANG

DIRUGIKAN.ORAN GYANG DIRUGIKAN BISA MENUNTUT

GANTI RUGI KAREN KELALAIAN TERSEBUT. TETAPI GANTI RUGI INI

TIDAK SEJAK AWAL DIPERHITUNGKA OLEH

PEMERINTAH

TINDAKAN HUKUM

TINDAKAN-TINDAKAN

PEMERINTAH YANG

BERAKIBAT HUKUM

ASAS LEGALITAS; KEPATUHAN HUKUM

WARAGA DAN NEGARA

SARANA-SARANA HUKUM

FUNGSI HUKUM MENURUT PRAJUDI

ATMOSUDIRDJO

1. MENERTIBKAN MASYARAKAT2. MENGATUR LALU LINTAS KEHIDUPAN

BERSAMA3. MENCEGAH ATAU MENYELESAIKAN

KONFLIK4. MENEGAKAN KEAMANAN DAN

KETERTIBAN5. MERUBAH TATANAN MASYARAKAT

SEPERLUNYA, BILAMANA PERLU DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN

YANG DIBUTUHKAN6. MENGATUR TATA CARA PENGUBAHAN

ATAU PERUBAHAN KEADAAN

MENIMBULKAN BERUBAH DAN

HILANGNYA HUBUNGAN

HUKUM TERTENTU ANTARA

PEMERINTAH DAN WARGA

MAUPUN SWASTA

PERUBAHAN PEMERINTAH YANG BERKUALIFIKASI YURIDIS

TINDAKAN DALA M LAPANGAN HUKUM

PRIVAT

TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM

PUBLIK

TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM

PRIVAT

BERTINDAK ATAS NAMA

INSTITUSI BUKAN

JABATAN

KEMAMPUAN TIDAK DILIHAT DARI KEWENANGAN TETAPI

KECAKAPAN

UU NO 5/1986:

TINDAKAN PEMERINTAH YANG

MERUPAKAN

TINDAKAN HUKUM

PERDATA TIDAK

TERMASUK PERBUATA

N YANG BISA

DIAJUKAN KEHADAPAN HAKIM

TATA USAHA

NEGARA

TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM PUBLIK

PEMERINTAH MELAKUKAN

PERAN SEBAGAI HUKUM PUBLIK YANG

MENJALANKAN

KEKUASAAN PUBLIK SESUAI

KEWENANGAN

BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG

BERSEGI

SATU

BERSEGI DUA

PERBUATAN INI AKIBAT HUKUMNYA YANG TIMBUL SECARALANGSUNG SEIRING DILAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT OLEH PEMEIRNTAH TANPA MENUNGGU REAKSI DAI PIHAK YANG TERKENA

AKIBAT HUKUMNYA BARU

TIMBUL SESUDAH ADA KATA SEPAKAT

ANTARA PEMERINTAH

DENGAN PIHAK YANG TERKENA

TINDAKAN HUKUM PUBLIK DALAM HAN

PERBUATAN PEMERINTAH

YANG BERSEGI SATU

ATAS DASAR

KEWENAGAN

JABATAN

BESCHIKKING

PERBUATAN PEMERINTAH DALAM

LAPANGAN TATA USAHA NEGARA

ALAT PERLENGKAPAN

NEGARA SEBAGAI PENGUASA

MENETAPKAN PERATURAN & KEPTSAN YANG

MENGIKAT WARGA & BADAN HUKUM

PERDATA

PERBUATAN HUKUM PERDATA DILAKUKAN

ATAS WEWENANG STIMEWA YANG

DIBERIKAN OLEH HUKUM IN ABSTRACTO & UNPERSONAL YANG

LEBIH TINGGI TINGKATANNYA DARI

PADA YANG DIBENTUK OLEH PEMERITAH

ASAS KEWENANGAN HUKUM PEMERINTAHAN

KEWENANGAN LEGISLATIF

POWER PEMERINTAHPENYALAHGUNAAN

KEKUASAAN DI BIDANG

PERUNDANGAN

Prajudi; hendaknya UU mengatur:1. Uu harus menetapkan asas-asas & premis-

premis mana yang tidak bolh dijabarkan lebih jauh

2. Pendelegasian dibatasi secara tegas dengan menetapkan dalam pasal yang bersagkutan

butir atau hal apa yang didelegasikan, menetapkan dalam pasal UU yang

bersangkutan semacam pedoman berupa standar pokok atau kriteria untuk pejabat adm

yang bersangkutan3. Masy dengan uu supaya sebelumnya diadalan

study secukupnya4. Uu menetapka jens dan beratnya sanksi

pelanggaran5. Pelimpahan hanya kepada pejabat pemerintah

atau admisitrsasi6. Uu menetapka badan atau instasi untuk menampung keluhan pengaduan atau gugatan

WEWENANG HUKUM YANG BERUPA

KETETAPAN KEPUTUSAN.

KEPUTUSAN TUN

BERSIFAT PENGATURAN

BERSIFAT PENETAPAN

ABSTRAK, UMUM DAN PRINSIPIL,

BIASANYA DIBERI JUDUL KEPUTUSAN

KONKRET, KHUSUS DAN INDIVIDUAL BASANYA DIBERI

JUDUL SURAT KEPUTUSAN

FREIS ERMESSEN

KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK ATAS INISIATIF SENDIRI

MELAKUKAN PEMBENTUKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG DIARAHKAN PADA SASARAN

INDIVIDUAL UNTUK MENYELESAIKAN HAL-HAL KONKRET

TINDAKAN PEMERINTAH

(BESTUUR HANDELINGEN)

TINDAKAN MATERI

TINDAKAN HUKUM

TINDAKAN HUKUM PRIVAT

TINDAKAN HUKUM PUPLIK

BERBAGAI PIHAK

SEPIHAK

UMUMABSTRAK

INDIVIDUALKONKRET