View
223
Download
5
Category
Preview:
Citation preview
CATATAN AKHIR TAHUN
KANTOR YLBHI LBH PEKANBARU TAHUN 2012
I. Pendahuluan
Bahwa setiap tahun Lbh Pekanbaru mengeluarkan catatan akhir tahun kantor diuntuk
mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana catatan kerja-kerja bantuan hukum dapat
berjalan.
Pada tahun 2012 ini dari beberapa catatan kerja-kerja yang telah dilakukan Lembaga
Bantuan Hukum Pekanbaru diantaranya adalah :
Pertama :
Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru masih tetap konsisten dalam penanganan
isu-isu hak Ekosob berupa advokasi masyarakat berkaitan dengan konflik
kehutanan di Semenanjung Kampar .
Kedua :
Selain itu dalam isu buruh juga kantor melakukan Advokasi dan
pendampingan dalam sidang Buruh melawan PT Hali burton dan PT Hutayan
Grouf (Pekanbaru) dan kasus Buruh yang terjadi di Dumai,Pekanbaru .
Ketiga :
Dalam hal pemantauan proses persidangan kantor Lbh Pekanbaru juga aktif
dalam isu Pemberantasan Korupsi.
Dan dari 10 perkara yang masuk pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
selama kurun waktu tahun 2011 semua pelaku terbukti dan tidak ada satupun
yang dilepaskan maupun dibebaskan.selain itu program Posko Pemantauan
Peradilan Riau juga melakukan kegiatan Advokasi atas peradilan Bersih dalam
kurun waktu satu tahun ditahun 2012.
Dan dapat dilihat bahwa ditahun 2012 kasus korupsi dominan terjadi di Riau
dari beberapa kasus korupsi tersebut juga langsung
ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hal itu dapat dilihat Kasus
Korupsi di Tahun 2012 yang masuk di Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang
langsung ditangani oleh KPK diantaranya :
1. Kasus Kehutanan antaranya kasus Mantan Bupati Siak Arwin
yang terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi Kehutanan
dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara , Kasus Kepala Dinas
Kehutanan Riau Asral Rahman,Suhada Tasman, Burhanuddin
dan lain-lain
2. Kasus Pon Riau dilakukan oleh Dprd Riau Faisal Aswan dari
Golkar, Turihan Ansari dari PDIP, Taupan Andoso Yakin dari
Pan, Ahmad Dunir dari PKB dan lain-lain Selain itu juga banyak
kasus Korupsi didaerah kabupaten yang tidak ditangani oleh Kpk akan
tetapi ditangani oleh JPU diantaranya :
1. Kasus Korupsi APBD Inhu yang melibatkan mantan Bupati Inhu.
2. Kasus Genset di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten
Bengkalis.
3. Kasus Korupsi Perkebunan di Pelalawan dan Teluk Kuantan yang
melibatkan mantan Kadishut Provinsi Riau Suhada Tasman.
4. Kasus Korupsi Pengadaan sepatu anak sekolah di Kabupaten
Kampar.
5. Kasus Korupsi di BUMD Bengkalis dalam pengadaan kapal dan
lain-lain.
2
Tahun ini adalah tahun saatnya kasus tumpah ruah korupsi di Riau dari
sekian tahun banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Riau data-data ini
belum seberapa akan tetapi patut diapresiasi memuncaknya penanganan
kasus-kasus korupsi ditahun 2012 ini bukan tanpa proses karena sedari
tahun 2006 koalisi Ngo telah melakukan Kampanye Korupsi di Riau
termasuk kantor LBH Pekanbaru. Kedepan kantor Lbh Pekanbaru tetap
mendorong upaya pemberantasan korupsi bekerja sama dengan koalisi
Ngo Riau, serta bekerjasama dengan Komisi Yudisial dan Posko Pemantau
Peradilan Riau.
Keempat :
Dalam hal pelayanan public lbh pekanbaru bekerjasama dengan
Ombusman Republik Indonesia mensosialisasikan pentingnya ombudsman
daerah untuk memastikan pelayanan public di Riau berjalan baik
transfaran dan bebas dari Korupsi yang dalam tahun 2012 ini akan
didirikan di Riau dan telah terjaring Ombusman didaerah Riau dan akan
epektif pada bulan Januari 2012.
Untuk mendorong isu keterbukaan Impormasi Publik Dalam LBH
Pekanbaru juga bergabung dengan Koalisi Keterbukaan Informasi Publik
untuk Rakyat (Koki Rakyat) yang dedeklarasikan pada tanggal 3 Oktober
2012 di aula kantor RRI Pekanbaru. hal ini dilakukan oleh lbh pekanbaru
sebagai upaya advokasi masyarakat dalam keterbukaan Infomasi public
sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kegiatan deklarasi ini juga
mendorong terbentuknya Komisi Impormasi Publik Riau yang sampai
laporan kantor ini dibuat pemerintah Riau belum mendirikan komisi
keterbukaan imformasi publik.
3
Kelima :
Isu Gender dalam konteks mainstreaming juga menjadi isu yang tetap
menjadi mainstreaming ditahun 2012 dengan melakukan diskusi dan kerja
bersama dengan organisasi perempuan riau seperti Rumpun perempuan
dan anak Riau (Rupari) dan institute social economic change (ISEC) yang
berkonsentrasi dalam isu-isu perempuan.
II.Catatan Kasus
a. Laporan Konsultasi
Pada tahun 2012 tercatat sekitar 18 kasus yang telah masuk dikantor LBH Pekanbaru.
Diantara kasus-kasus tersebut yang adalah :
Data Base Kasus
Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru
Tahun 2012
No Tanggal Kasus Identitas pihak dan
Kronologis kasus
Keterangan
1 9 Januari 2012 Perdata
(Penceraian)
Ivon Sitompul lahir
di Pematang Siantar
14 Desember 1973
pekerjaan : PNS
Agama : Katholik
jenis kelamin :
Perempuan
Pendidikan S2 upn
Veteran Jurusan
Manejemen SDM
Dalam tahap
konsultasi
4
beralamat : Jln
Merbabu Tangkerang
Timur Pekanbaru hp
085365673843
Kronologis Kasus
Pelapor telah
menikah selama 11
Tahun dan hendak
melakukan
penceraian karena
suaminya sangat
Tempramen.
2 19 Januari 2012 Perdata (hutang-
piutang)
Ibu Helmi lahir di
pekanbaru 12
Desember 1966
pekerjaan Buruh
lepas agama Islam
alamat : Jln Cipta
Karya No.12
Pekanbaru hp :
085374758924
Kronologis Kasus
Pengadu pernah
bekerjasama dalam
Kasus hanya
berkonsultasi
5
hal peminjaman Uang
akan tetapi sampai
pada batas waktu
yang ditentukan
ternyata tidak
dibayarkan oleh
Herman
3. 14 Februari 2012 Pidana
(Penggelapan)
Ibu Ummi Jaminatun
lahir : Nganjuk 24
Oktober 1969
pekerjaan Ibu Rumah
Tangga agama Islam
alamat : Jln Lily
Pekanbaru hp :
085274415082
Kronologis Kasus
Penggelapan yang
dialami pelapor
terjadi di Polsek
Payung Sekaki
Pekanbaru
Kasus hanya
berkonsultasi
4. 1 Maret 2012 Perdata (PHI) Syafri, pekerjaan
Wirasawata,agama
Konsultasi
6
islam,alamat : Jln
Batu Mengaum Desa
Kuranji Kecamatan
Sungai Beringin
Rengat
Kronologis
Di Phk oleh
Perusahaan
Hukum
5. 2 Maret 2012 Perdata Ridwan, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat :
Jln Garuda Sakti
Simpang Baru Perum
Cendra wasih Block
C1
Kronologis
Tanah Pelapor
diserobot oleh PTPN
V Pekanbaru Jln
Rambutan Pekanbaru
Konsultasi
Hukum
6. 3 April 2012 Perdata
(Perceraian)
Ibu Nevi, Alamat :
Jln Durian Gang
Pepaya I no. 6
Pekanbaru
Kronologis
Sengketa Gono Gini
Konsultasi
Hukum
7. 6 Juni 2012 Pidana Saidul Akhwan dan Konsultasi
7
Tiarti beralamat di
Jln Todak Pekanbaru
Kronologis
Suami pelapor
dituduh melakukan
penganiayaan
dan
didampingi
secara hukum
8. 18 Juni 2012 Pidana Amri beralamat Jln
Pangeran Hidayat
No. 99 Pekanbaru
Kronologis
Istri pelapor menikah
lagi dan melakukan
penggelapan
Konsultasi
Hukum
9. 18 Juni 2012 Perdata Yuni berlamat dijln
Pepaya Gang Buntu
No.3 Pekanbaru
Kronologis
Pelapor mengadukan
persoalan warisan
Keluarga
Konsultasi
Hukum
10
.
18 Juni 2012 Perdata
(phi)
Miswanto beralamat
Jln Subrantas A 17
Pekanbaru
Kronologis
Pelapor di PHK
sepihak oleh
Konsultasi
Hukum
8
perusahaan PT inder
Delta Tbk pada 20
Februari 2012 tanpa
mendapat pesangon
11
.
5 Juli 2012 Pidana Nurhayati beralamat
Jln Utama gg. Kakap
2 Rt 03 Rw 05
Kelurahan Sri
Meranti Rumbai
Pekanbaru
Kronologis
Pelapor didakwa
melakukan
penganiayaan
Konsultasi
Hukum
12 10 September
2012
Pidana Bahari berlamat di
Desa Teluk Binjai
Kabupaten Pelalawan
Kronologis
Perwakilan
masyarakat teluk
binjai menjadi korban
penggelapan
Koperasi Surya
Binjai lahan
masyarakat dijual
Konsultasi
dan
didampingi
oleh kantor
Lbh
Pekanbaru
9
oleh Koperasi kepada
perusahaan PT
Selaras Abadi Utama
(PT SAU) , dan telah
melaporkan ke Polres
Pelalawan
13
.
18 September
2012
Pidana Iskandar berlamat di
Pelalawan Riau
Kronologis
Pelapor merupakan
korban pemukulan
yang dilakukan oleh
Oknum Polisi dari
Polres Pelalawan saat
menonton Pon Riau
cabang Karate di
Pelalawan saat itu
terjadi demontrasi
dan polisi main
tangkap orang dan
melakukan
pemukulan kepada
korban yang keluar
stadion untuk
mengambil kunci
sepeda motor, akan
Konsultasi
dan
didampingi
oleh kantor
Lbh
Pekanbaru
10
tetapi polisi salah
alamat
14
.
26 September
2012
Perdata (PHI) Hot Marurat
Sipahutar lahir di
Tarutung tanggal 7
Oktober 1966,
pekerjaan Karyawan
Swasta alamat Siak
Raya Rt.013 Rw.005
Desa Sungai
Mempura Kecamatan
Mempura, Kabupaten
Siak
Kronologis
Kasus Phk berkaitan
dengan pesangon
yang belum
dibayarkan oleh
perusahaan PT Siak
Raya Timber
Konsultasi
hokum dan
didampingi
15 11 Oktober 2012 Pidana Pengadu Amri Jln
Pangeran Hidayat
Pekanbaru
Melaporkan tindak
pidan di Polresta
Konsultasi
11
Pekanbaru
16 22 Oktober 2012 Pidana Pengadu Boy Indra
Jln Banda Aceh
Tangkerang Utara
Pekanbaru
Mengadukan perihal
terjadi pemalsuan
surat identitas
perkawinan
Konsultasi
17 13 November
2012
Pidana Pengadu Ira Jln
Pepaya No, 3
Pekanbaru
mengadukan perihal
keluarganya yang
ditangkap polisi
karena pencurian
Konsultasi
18 20 November
2012
Hak EKOSOB Pengadu Masyarakat
Pedagang kalki lima
pekanbaru digusur
oleh pemerintah Kota
Pekanbaru
Konsultasi
Catatan :
Kurang banyaknya kasus yang masuk dikantor Lbh Pekanbaru ditahun 2012
disebabkan oleh karena :
1. Sosialisasi dan kampanye kantor Lbh Pekanbaru sejak tahun 2010 dengan
memberikan pendidikan Hukum ditengah masyarakat, melakukan pertemuan
12
baik secara formal dan informal, menyebarkan buku panduan hokum Acara
Pidana, berimplikasi kemandirian masyarakat sehingga banyak dari mereka
yang kasusnya telah didampingi LBH Pekanbaru memberikan ilmunya
kemasyarakat yang sehingga masyarakat banyak yang secara mandiri
menghadapi masalah hukumnya
2. Oleh sebab karena hal itu ditahun 2012 ini kantor Lbh Pekanbaru banyak
mengadakan kegiatan-kegiatan advokasi public berkaitan dengan peradilan
bersih mafia peradilan dan keterbukan informasi public hal ini dapat dilihat
dari daftar kegiatan kantor lbh Pekanbaru di tahun 2012 diatas.
III. Catatan Kondisi Ham di Riau
1. Konflik kehutanan
Konflik ini mendominasi di Riau dalam hal ini Terjadi Di Pelalawan di
Hutan Semenanjung Kampar antara Masyarakat dengan perusahaan PT
Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) yang dalam Advokasi Kantor Lbh
Pekanbaru telah mendampingi masyarakat melakukan gugatan PMH pada
bulan Oktober 2011 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang
telah melakukan perbuatan melawan Hukum mengeluarkan IZIN IUPHHT
bagi perusahaan PT RAPP dengan nomor surat keputusan : 327/IX/2009
tahun 2009 dan Lbh menjadi kuasa Hukum masyarakat menggugat Menhut
dengan Gugatan Citizen Lawsuit akan tetapi sangat disayangkan gugatan
ini tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan alasan
tidak berwenang karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru sejauh ini bersama Koalisi mempersiapkan untuk
melakukan upaya hukum lanjutan.
Selain di Pelalawan konflik ini juga terjadi di Kepulauan Meranti Selat
Panjang antara masyarakat dengan PT RAPP yang telah menimbulkan
13
korban Jiwa dalam catatan Lbh Masih ada peluang konflik sekitar 240
Konflik lahan berdasarkan catatan akhir tahun lsm Scale up tahun 2011 .
2. Kebebasan Beragama
Selain itu Isu Kebebasan Beragama juga sempat mewarnai public Riau
ditahun 2011 seperti halnya pengusiran Paksa oleh ormas FPI kepada
Warga Negara Jamaah Ahmadiyah di Pekanbaru yang dalam hal ini
didampingi oleh Kantor LBH Pekanbaru dan telah melakukan Advokasi
bersama Mahasiswa Unri dan beberapa Pers Mahasiswa selain itu LBH
Pekanbaru mendesak kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk
memberikan Jaminan Keamanan dan perlindungan bagi warga Negara
yang ada di Pekanbaru, Pembakaran Gereja-gereja yang sempat terjadi
ditahun ini setelah dilakukan Investigasi pada kasus ini pembakaran gereja
lebih banyak disebabkan oleh karena pengaruh Politik Pilkada seperti Di
Kabupaten Kuansing Riau hingga akhir tahun persoalan ini tidak sampai
meluas.ditahun 2012 agak berkurang oleh sebab karena :
1. Inclusivitas budaya melayu Riau yang terbuka senantiasa toleran atas
budaya yang masuk disamping itu dalam menghadapi kasus
Ahmadiyah Lbh Pekanbaru bekerja epektif dalam mengadvokasi kasus
Ahmadiyah hingga tidak berdampak meluas.
2. Kesadaran akan kebersamaan hidup tidak mengedepankan perbedaan
agama dan peluang kebebasan berkeyakinan masih kondusif akan
tetapi ditahun 2012 kasus kekerasan Geng Motor dan tawuran pelajar
sejauh ini masih sangat rawan terjadi dalam masalah Lbh Pekanbaru
berpendapat hal tersebut kurang cepat nya afarat kepolisian dalam
menghadapi konflik yang terjadi tersebut.
IV. Catatan Bantuan Hukum mengenai Layanan bantuan Hukum
14
Rekapitulasi Layanan Bantuan Hukum
Klasifikasi kasus Jumlah kasus 2012 Jumlah penerima manfaat
PIDANA 10 100
PERDATA/PHI 4 18
HAK SIPOL/HAM 2 1000
HAK EKOSOB 1 250
PEREMPUAN DAN
ANAK
1 4
JUMLAH 18 1362
V. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan catatan tersebut diatas maka didapat kesimpulan :
1. Bahwa pada tahun 2012 ini kondisi perburuhan yang ada di Riau masih
konsisten banyak terjadi konflik buruh dan pengusaha belum memperhatikan a
kesejahteraan buruh, Dinas tenaga kerja belum maksimal memantau
perusahaan untuk menerapkan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2013 di
setiap perusahaan yang ada di Riau.
2. Bahwa konflik lahan dan lingkungan juga masih terjadi di Riau karena masih
belum jelasnya tata aturan dan kepastian hukum dan keberpihakan negara
kepada rakyat dan saat ini negara hanya menganakemaskan pemilik modal
( perusahaan )
3. Bahwa Konflik kebebasan beragama juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Negara/pemerintah Riau semestinya tetap obyektif dan tidak berpihak dalam
penanganan kasus kebebeasan beragama dan pemerintah daerah seharusnya
15
tidak mencampuri urusan agama karena urusan itu merupakan kewenangan
urusan pusat.
4. Bahwa kasus korupsi juga semakin dominan ditahun 2012 yang melibatkan
pejabat Riau
5. Bahwa dengan terbentuknya Ombusman RI didaerah Riau dan Komisi
Impormasi publik sudah sepatutnya pelayanan publik dan akses impormasi
publik dapat lebih baik dan transparan.
Rekomendasi
Berdasarkan Kesimpulan dari catatan akhir tahun 2012 kantor LBH Pekanbaru
diperlukan Rekomnedasi sebagai mana berikut :
1. Bahwa Dinas tenaga Kerja Provinsi Riau perlu turun kelapangan dan
memastikan bahwa pekerja/buruh diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh perusahaan
2. Bahwa diperlukan political will pemerintah untuk menyelesaikan kasus
kehutanan dan lahan masyarakat dengan serius
3. Bahwa dalam pemberantasan korupsi perlu mendapatkan dukungan dari
masyarakat dalam pemantauan agar para koruptor dapat diproses sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa diperlukan dukungan masyarakat secara luas atas keberadaan
Ombusman RI dan Komisi Impormasi Publik Riau.
Penutup
Demikian catatan akhir tahun ini dibuat atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pekanbaru 31 Desember 2012
SURYADI, S.H.
16
DIREKTUR YLBHI LBH Pekanbaru
17
Recommended