View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
1/22
MATERI TUTORIAL
TRANSLATION IVPERTEMUAN 4Oleh: Meiliza Fitri
UNIVERSITAS TERBUKA
KOREA SELATAN
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
2/22
Module 3: Pemerintahan
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
3/22
Modul 3-4
Aims: Translate Indoneian to En!lih
Preident
Attention:
!Be "are#ul $ith $ord %& $ord translation
'!Tr& to a(oid loss meanin)3!Meanin) trans#erred I the tar)et lan)ua)e
are not restri"ted %& (o"a%ularies* )rammar*and #orms o# the sour"e lan)ua)e
+!Be a$are o# the term re)ister,!-on.t use e(er&da& lan)ua)e/!The translation should %e %ased on
meanin)s in the sour"e lan)ua)e
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
4/22
Part "
PEMERINTAHAN
A#ade$i# Arti#le%Pa!e 3&'(
Preident
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
5/22
Para)ra0h
Memilih Presiden secara Langsung
Bangsa ini belum memiliki pengalamanmemilih presiden secara
langsung, kendatipun usianya sudah 58 tahun. Pengalaman
masyarakat dalam pemilihan langsung sangat terbatas sekali, yaitu
baru dalam pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.
Direct Presidential Election
This nation does not have experience for electing president directly,although its age has been 58 years old. Peoples experience in direct
election is so limited. They only has experience in electing head of
village and village representative council directly.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
6/22
Para)ra0h
Memilih Presiden secara Langsung
Bangsa ini belum memiliki pengalaman memilih presiden secara
langsung, kendatipun usianya sudah 58 tahun. Pengalaman
masyarakat dalam pemilihan langsung sangat terbatas sekali, yaitu
baru dalam pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.
Direct Presidential Election
This nation does not have experience to elect the presidentdirectly, although it has been 58 years left since the independence day.
Peoples experience in direct election is very limited, which is just by
electing village head and village representative body. Even head
regional election such as governor, regent and mayor has never been
done directly by the people.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
7/22
Para)ra0h ' 1a2
Untunglah amandemen ketiga dan keempat UUD1945 telah
menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR.
Aturannya pokoknya telah pula digariskan, mulai dari persyaratan,
pencalonan hingga penetapan pemenang sebagaimana tercantumdalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.
Fortunately, the third and fourth amendment of 1945 Constitution
(UUD 1945) has decreed that Presidential and Vice Presidentialelection is done by people directly, not by Peoples Consultative
Council (MPR) anymore. The main regulation has also been decreed,
starting from requirements, candidacy until winner formulation as
written in Article 6 and 6A of UUD 1945.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
8/22
Para)ra0h ' 1a2
Untunglah amandemen ketiga dan keempat UUD1945 telah
menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR.
Aturannya pokoknya telah pula digariskan, mulai dari persyaratan,
pencalonan hingga penetapan pemenang sebagaimana tercantumdalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.
Fortunately the third and the fourth amandment 1945
Constitution (UUD 1945) has stipulated that president and vicepresident must be elected directly by the people and not anymore by
Peoples Consultative Council (MPR). The main regulation has also
been determined such as requirement, candidacy and the winner
formulation as written in Article 6 and Article 6A of UUD 1945.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
9/22
Para)ra0h ' 1%2
Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat tata cara
penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara
hajatan pemilihan langsung yang pertama pada tanggal 3 Juli 2014
bisa terselenggara dengan baik sesuai amanah konstitusi.
Now, the problem is how to make the procedure of the first direct
presidential and vice presidential election on July 3, 2014 held as wellas the constitutional message.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
10/22
Para)ra0h ' 1%2
Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat tata cara
penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara
hajatan pemilihan langsung yang pertama pada tanggal 3 Juli 20014
bisa terselenggara dengan baik sesuai amanah konstitusi.
The recent issue is how to establish the method of presidential and
vice presidential election process, to enable the first election plan beproperly accomplished on 3 July 2004 according to the constitutional
recommendation.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
11/22
Para)ra0h 3 1a2
Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini tengah dibahas
DPR. Direncanakan bulan Juni 2003 ini DPR telah menetapkan
RUU tersebut menjadi undang-undang, menyusul UU Partai Politik
dan UU Pemilu yang telah ditetapkan lebih dahulu.
The government has arranged bill (RUU) of presidential and vice
presidential election which is being discussed in the House ofRepresentative (DPR) nowadays. It is planed that on June 2003 DPR
will stipulate the bill to become a law (UU), following Law of Political
Party and Law of Election which have been stipulated before.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
12/22
Para)ra0h 3 1a2
Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yangs aat ini tengah dibahas
DPR. Direncanakan bulan Juni 2003 ini DPR telah menetapkan
RUU tersebut menjadi undang-undang, menyusul UU Partai Politik
dan UU Pemilu yang telah ditetapkan lebih dahulu.
The government has made draft bill (RUU) for President and Vice
President Election which is being discussed in Indonesian LegislativeAssembly (DPR) at this moment. By this June 2003 as a plan, DPR
has stipulated the RUU to become legislation, following to the
Political Party and General Election Law that were initially
stipulated.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
13/22
Para)ra0h 3 1%2
Media nasional di Jakarta terus menyoroti pelaksanaan pembahasan
UU Pemilihan Presiden tersebut. Pasal-pasal dengan alot
diperdebatkan dan dikompromikan para anggota dewan meskipun
tidak seramai RUU Pemilu.
National media in Jakarta always monitor the discussion of bill of
presidential election. Some articles are debated and negotiated by
DPRs member hardly, although the debate is not as heavy as thedebate of bill of Election
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
14/22
Para)ra0h 3 1%2
Media nasional di Jakarta terus menyoroti pelaksanaan pembahasan
UU Pemilihan Presiden tersebut. Pasal-pasal dengan alot
diperdebatkan dan dikompromikan para anggota dewan meskipun
tidak seramai RUU Pemilu.
The national media in Jakarta continues to broadcast the process of
the Presidential Election Law discussion. Accordingly, the sections
were argued and compromised severely by the parliament members,but not as severe as RUU General Election.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
15/22
Para)ra0h + 1a2
Pertarungan berbagai kepentingan tampaknya mewarnai
penyusunan RUU Pemilihan Presiden ini. Intinya, sesuai dengan
hukum besi perpolitikan di lembaga legislatif kita, tidak lain adalah
bagaimana membuat aturan pemilihan presiden yang menguntungan
kepentingan golongan yang berkuasa di DPR, bukan demi menjamin
terselenggaranya pemilihan dan diperolehnya presiden yang terbaik
bagi negeri ini.
The competition of many interests seems influencing the
arrangement of the Presidential Election Bill. In summary, based on
political convention in our legislative council, it is how to makeregulation of presidential election giving benefits to some factions who
have power in DPR, not to ensure the election and to get the best
president for this country.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
16/22
Para)ra0h + 1a2
Pertarungan berbagai kepentingan tampaknya mewarnai
penyusunan RUU Pemilihan Presiden ini. Intinya, sesuai dengan
hukum besi perpolitikan di lembaga legislatif kita, tidak lain adalah
bagaimana membuat aturan pemilihan presiden yang menguntungan
kepentingan golongan yang berkuasa di DPR, bukan demi menjamin
terselenggaranya pemilihan dan diperolehnya presiden yang terbaik
bagi negeri ini.
The argument between many peoples interest seemed to dominate
the making of the RUU of presidential election. Mainly; based on the
solid political regulation at the legislative, it was how to produce thepresidential election rule that benefits to the groups interest who
hold power at DPR. The regulation was not made for the sake of the
successful of the election process and obtaining the best president for
this country.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
17/22
Para)ra0h + 1%2
Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan isu-isu hangat
dalam RUU Pemilihan presiden tersebut.
This paper will try to discuss hot issues in that
Presidential Election Bill.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
18/22
Para)ra0h + 1%2
Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan isu-isu hangat
dalam RUU Pemilihan presiden tersebut.
This paper will try to discuss those hot issues in the RUU
of presidential election.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
19/22
Para)ra0h , 1a2
Mengapa Pemilihan President Langsung?
Alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
oleh rakyat, tidak lagi melalui perantaraan MPR, kecuali untuk
melaksanakan perintah konstitusi adalah juga untuk menegakkan
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Why is Direct Presidential Election?
The reasons of presidential and vice presidential election directly by
the people, not through MPR, are to obey the constitutional command
and to establish people sovereignty in the state government system.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
20/22
Para)ra0h , 1a2
Mengapa Pemilihan President Langsung?
Alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
oleh rakyat, tidak lagi melalui perantaraan MPR, keculai untuk
melaksanakan perintah konstitusi adalah juga untuk menegakkan
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Why is Direct Presidential Election Held?
The reason to have direct presidential and vice presidential
election, not via MPR, is to implement the constitutional instruction
and to confirm the people sovereignty in the state government system.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
21/22
Para)ra0h , 1%2
Rakyat diharapkan dengan bebas sesuai aspirasinya menentukan
sendiri presiden pilihannya. Hal itu secara tegas dinyatakan di dalam
konsideran RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa
dalam rangka maewujudkan kedaulatan rakyat di dalam
pemerintahan negara dilaksanakan pemilihan presiden dan wakilpresiden secara langsung oleh rakyat.
People are wished to elect their president by themselves freely based
on their aspirations. It has been written clearly in the consideration ofPresidential and Vice Presidential Election Bill that for realizing
people sovereignty in the state government system, Direct
Presidential and Vice Presidential Election is held.
7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx
22/22
Para)ra0h , 1%2
Rakyat diharapkan dengan bebas sesuai aspirasinya menentukan
sendiri presiden pilihannya. Hal itu secara tegas dinyatakan di dalam
konsideran RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa
dalam rangka maewujudkan kedaulatan rakyat di dalam
pemerintahan negara dilaksanakan pemilihan presiden dan wakilpresiden secara langsung oleh rakyat.
People may choose freely their desired president sincerely. This is
being firmly stated in the preamble of RUU presidential and vicepresidential election. In order to establish the people sovereignty
within the state government, the presidential and vice presidential
election must be done by the people.
Recommended