View
249
Download
17
Category
Preview:
Citation preview
SKRIPSI
MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR
1962-2008:
ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA
Diajukan dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum)
'--------_.........Universitas Islam Negerl
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Oleh:
i "gl.
'i". !,,""kk lasifikasi
, ';;':'~''''''.''''ll'''''''~''''''''''''''''--
; .cr..O..;..l:7- ~ .
::~:~:=:~:::=:.:.::?:?(Nurmala sari
105022000849
JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR
1962-2008:
ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA
Skripsi [- P-~-~N-P-~-~-~-~-~-~-JA-N~-V~-!-~-•.~-,~-·-'·1
Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Untuk memenuhi syarat-syarat mencapai
Gelar SaJjana Humaniora (S Hum)
Oleh:
Nurmala sari
NIM: 105022000849
Dibawah Bimbingan
Pembimbing
~,---Awalia Rahma, MA
NIP: 19710621 200112 2 001
JURUSANSEJARAHDANPERADABANISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULAH
JAKARTA
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PAseA
KEMERDEKAAN MYANMAR 1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN
HAK BERAGAMA telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 26 November 2009.
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Humaniora (S.Hum) pada program studi Sejarah dan Peradaban Islam.
Jakarta, 26 November 2009
Sidang Munaqosyah
Kd"'~;rMo'ru~
DI·s. H.M. DI Misbah, MANIP: 19591222199103 1003
Anggota
Penguji Merangkap Anggota
Prof. D' Budi Sulistiono M HumNIP: 19541010198803 1 001
Sekel1aris Merangkap Anggota
User Abdul Matin SAg, MA,MANIP: 19680807 199803 1 002
Pembimbing Merangkap Anggota
~..-/
Awalia Rahma, MANIP: 19710621 200112 2 001
ABSTRAK
Nurmala sariMuslim Rohingya dan HAM pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008:Analisis Pelanggaran Hak Beragama
Penelitian mengenai sej arah Islam di Asia Tenggara telah banyakdilakukan oleh para sejarawan baik lokal maupun tentunya sejarawan asing. Akantetapi yang secara spesifik membahas umat Islam di Myanmar, khususnya etnisRohingya, masih jarang ditemukan. Banyaknya perlakuan diskriminasi yangdikemudian hari mengarah pada pelangaran hak beragama oleh pemerintahsetempat yang kian gencar direalisasikan pasca kemerdekaan 1948 dan memuncakkhususnya pasca angkatan bersenjata Myanmar dibawah pimpinan jendral Ne Winmerebut kekuasaan tahun 1962 dengan kebijakan "anti-[slamnya"nya, muslimRohingya yang merupakan kumpulan minoritas muslim terbesar di Myanmaryang bermukim di Arakan Utara atau selatan Myanmar, dianiaya dan segala akseskehidupan termasuk dalam hal ini berbagai atribut keagamaan terkait merekadibatasi dan dimusnahkan guna mengeluarkan mereka dari akar budaya bangsa.
Pada dasarnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kondisiumat Islam di Myanmar pasca kemerdekaan (1948), khususnya komunitasRohingya, pasca angkatan bersenjata Myanmar mengambil alih kekuasaan (1962),dan ingin mengetahui sejauh mana kekuatan junta millter Myanmar di ranahinternasional, dan peranan ASEAN dalam menyikapi berbagai isu kemanusiaanyang hingga kini masih tems berlangsung di negara tersebut, termasuk perlakuandislaiminasi yang berujung pada pelanggaran hak beragarna muslim Rohingyaoleh pemerintah setempat.
Melalui tinjauan pustaka dan website terkait yang disertai wawancaradengan Tri Agus S. Siswowihatjo selaku Campaign Manager Koalisi MasyarakatSipil untuk Burma (KMSuB), diketahui bahwa kekuatan junta militer Myanmardiranah internasional terletak pada India, Rusia, khususnya Cina yang masih setiamendukung junta, dengan latar belakang murni ekonomi. Selain itu, keteguhanASEAN dengan prinsip non interference nya dan masih setia menggandengMyanmar dalam lingkup regional, walaupun berbagai kritikan dilancarkanlembaga tersebut terkait berbagai pelanggaran HAM di negara ini (Myanmar),menjadi bukti nyata ketidak tegasan dan atau ketidakmampuan ASEAN dalammenyelesaikan berbagai isu pelanggaran HAM yang berkepanjatlgan di kawasanini terutama di Myanmar, yang disebut-sebut sebagai negara paling tidakdemolaatis di Asia Tenggara.
11
KATAPENGANTAR
Dengan ucapan Alhamdulillahirabbilalamin sebagai rasa terima kasih dan
puji syukur kepada Allah S.W.T., Tuhannya manusia, yang mengetahui apa-apa
yang ada di langit dan di bumi, yang nyata maupun tersembunyi, baik dalam
keadaan terang benderang maupun gelap gulita, slaipsi sederhana dengan judul
"MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN
MYANMAR 1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA"
ini dapat terselesaikan.
Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada pembawa cahaya
penerang Rasulullah SAW besmia keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita
mendapat syafaat di akhirat kelak.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang harns penulis hadapi.
Namun demikian, berkat Rahmat dan Bimbingan-Nya serta bantuan yang
berharga dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dise!iai niat yang suci,
maka penulis ingin mengucap banyak terimakasih yang tiada terhingga kepada:
I. Dr. H. Abd. Chair, selah! Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif
Hidayatullah
2. Dra. Hj Tati Hmiimah, MA, selaku pembantu Dekan Bid. Akademik
Fakultas Adan dan Humaniora UIN SyarifHidayatullah
111
3. Drs. H.M. Ma'aruf Misbah, MA dan Usep Abdul Matin Sag, MA,MA
selaku ketua dan sekertaris jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas
Adab dan Humaniora UIN SyarifHidayatullah
4. Ibu Awalia Rahma, MA selaku dosen pembimbing yang membimbing
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktunya selama
membimbing penulis dengan segala kesabaran, saran-saran, dan
semangatnya.
5. Kepada segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
selama menjalani kuliah di UIN Syarif Hidayatullah.
6. Segenap pengelola dan staf perpustakaan Utama dan fakultas Adab dan
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya
(FIB) Universitas Indonesia, Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI),
yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mengadakan studi
kepustakaan.
7. Ayahanda Gozali dan Ibunda Mulyati, kakalc dan adik tersayang, serta
seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa.
Sungguh kasih mu tak terbalaskan.
8. Terimakasih kepada bapak Tri AgllS S. Siswowihmjo, yang bersedia
meluangkan waktunya untuk menjawab persoalan terkait objek penelitian.
9. Bang Tion selaku pemilik dan pengelola toko buku gerak-gerik, yang
senantiasa memberikan info buku terbaru terkait objek penelitian.
IV
10. Ka Setyadi Sulaeman, dan ka Fahmi Irfani, yang senantiasa memberikan
masukan-masukan tambahan terkait penelitian dan memotivasi kepada
penulis.
II. Kepada sahabat-sahabat tersayang, Nikma Arini, Elda Wediana, Benny
Saputra, tempat ku berkeluh kesah, terimakasih atas segala perhatian.
12. Emy Kalsum, Ibnu Wicaksono, Ahmad Jufri, dan semua teman-teman yang
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya.
13. Rekan-rekan kelas SPI angkatan 2005, terimakasih atas terjalinnya makna
persahabatan ini.
14. Seseorang yang sangat spesial, yang selalu setia menemani dalam segala
kesusahan maupun senang. Terima kasih atas kebaikannya selama ini.
Salah satu tujuan dari disusunnya karya tulis ini adalah untuk
memenuhi sebagian persyaratan dalal11 l11encapai jenjang sarjana pada Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sel110ga l11el11enuhi persyaratan
yang dil11aksud.
Penulis penyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sel11purna, oleh
karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstmktif untuk perbaikan
dikemudian hari. Akhir kata penulis sampaikan semoga karya tulis ini dapat
bermanfaat. Amin.
Ciputat, 03 September 2009
Penulis
v
DAFTARISI
ABSTRAK .
KATA PENGANTAR II
DAFTAR lSI v
BAB I PENDAHULUAN
A. LataI' Belakang penelitian ..
B. Kerangka Teori Penelitian 5
C. Batasan dan Perumusan Masalah 6
D. Tuj uan dan Manfaat Penelitian 8
E. Metode dan Teknik Penulisan 9
F. Survey Kepustakaan II
G. Sistematika Penulisan 12
BAB II MYANMAR
A. Profil singkat negara Myanmar 14
B. Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya secara umum 17
B.I Bidang Politik 18
B.2 Bidang Ekonomi 2 I
B.3 Bidang Sosial 22
BA Bidang Agama 23
C. Fonnasi awal politik Budha-isasi pemerintah Myanmar dan
pengaruhnya terhadap non- Budhis 24
D.. Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Muslim 27
vi
BAB III HAK AZASI MANUSIA (KEBEBASAN BERAGAMA)
A. Konteks PBB 34
B. ASEAN 38
C. Myanmar 42
BAB IV PELANGGARAN HAK BERAGAMA MASYARAKAT MUSLIM
ROHINGYA
A.. Sekilas tentang Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Myanmar 45
B. Kondisi Umat Islam di Myanmar pra-kemerdekaan 52
C. Muslim Rohingya dan Pelanggaran Hak Beragama 55
D. Respon Dunia dan Peran ASEAN terhadap Pelanggaran Hak
Beragama Muslim Rohingya 68
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 78
B. Saran 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ABMU
AFPEL
AICHR
ALA
ALF
ALP
ARIF
AS
ASEAN
BBM
BMC
BSPP
CCDAC
HLP
MSF
NCGUB
HRDU
NLD
PBB
RNA
RPF
DAFTAR SINGKATAN
: Aliansi Burma Muslim Union
: Anti Facisct People Freedom League
: ASEAN Inter-governmental Commission on Htmlan Rights
: Arakan Liberation Army
: Arakan Liberation Front
: Arakan Liberation Patty
: Arakan Rohingya Islamic Front
: Amerika Serikat
: Association of Southeast Asian Nations
: Bahan Bakar Minyak
: Burma Muslim Congres
: Burmesee Socialist Program Party
: Central Commite of Drug Abuse Control
: High Level Patlel
: Medecins Sans Frontieres
: National Coalition Govermentt of Union of Burma
: Human Rights Documentation Unit
: National Language for democracy
: Perserikatan Bangsa-Bangsa
: Rohingya National Allience
: Rohingya Patriotic Front
RSO
SPDC
SLORC
TOR
UE
UNHCR
: Rohingya Solidarity Organization
: State Peace and Development Council
: State Law and Order Restoration Council
: Terms of Reference
: Uni Eropa
: United Nations High Commissioner for Refugees
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Perang Dunia II (1939-1945) di Eropa, merupakan salah satu pristiwa
besar yang mengguncang peradaban dunia, di samping beberapa revolusi besar
yang te1ah teljadi di belahan lain sepelii: pemberontakan besar (1640-1660),
revolusi kejayaan (1668) di 1nggris, revolusi Amerika (sekitar tahun 1601-1766),
revolusi Perancis (1787-1799), revolusi Rusia (1917-1918) serta revo1usi Cina
(1911-1948).
Dalam konteks ini, hak - hak asasi manusia diinjak - injak, merupakan
dampak akibat berbagai peristiwa tersebut, khususnya pasca Perang Dunia II yang
dampaknya dapat dirasakan tidak hanya bagi para kontestan perang (Amerika dan
Uni Soviet), tapi juga pada negara - negara yang secara geografis jauh dari lokasi
peperangan, mengakibatkan timbulnya keinginan dari negara - negara yang
tergabung dalal11 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk l11erumuskan hak
hak asasi manusia dalal11 suatu naskah internasionaL Usaha ini dikukuhkan pada
tahun 1948 dengan diterimanya Universal Declaration ofHuman Rigths.
Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia l11erupakan tonggak penting l1l11at manusia dalam menjunjung
tinggi dan menghorl11ati ha1c asasinya, yang dalam peljalanan sejarah sering
terinjak -injak, terutama oleh mereka yang berkuasa. Deklarasi ini menjanjikan
dunia lebih bailc
2
Ancaman tindak kekerasan terhadap kebebasan beragama yang
merupakan wujud lain dari pelanggaran hak beragama, bukan saja secara konkrit,
empiris historis telah dan memang terjadi, akan tetapi nampak pula terus berulang
tezjadi.
Dalam konteks Myanmar, wujud nyata dari ancaman tindak kekerasan
terhadap kebebasan beragama, pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum
Burma/Myanmar memperoleh kemerdekaannya dari Inggris (1948). Hal tersebut
nampak terlihat pada sejarah awal penderitaan Muslim Rohingya yang belmula
ketika orang - orang ultranasionalis Burma menduduki Arakan pada tahun 1784,
dimana pada saat itu muslim Rohingya mengalami penindasan dan penghancuran
dari pemerintahan Burma. I
Walaupun penghancuran Muslim Rohingya oleh pemerintah Burma
tersebut mulai redup dan sempat terhenti ketika Inggris menduduki Burma (1822-
1948) karena pemerintah Burma pada masa ini lebih memfokuskan diri pada
usaha mencapai kemerdekaan, namun penghancuran dan pengusiran Muslim
Rohingya kembali teljadi dan mulai terorganisir pada tahun-tahun pasca
kemerdekaan 1948,2 dan memuncak khususnya setelah angkatan bersenjata
Burma / Myanmar di masa kepemimpinan jendral Ne Win mengambil alih
kekuasaan pada tahun 1962, yaitu ketika pemerintahan menetapkan kebijakan
'Imam Nugraha dan Rizal Panggabean, Muslim Rohingya yang Terjajah di NegeriSendiri. Republika, 20 April 1997.
20erakan penidasan yang dilakllkan oleh pihak pemerinlah pada masa ini, bermula ketikapenduduk Islam Arakan menolak wilayah Arakan digabllngkan kedalam wilayah Burma selepas
3
"Anti-Islam" terhadap Muslim Rohingya3 selaku komunitas Muslim terbesar di
Myanmar kala itu, yang dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Muslim Rohingya
bukan penduduk asli Myanmar. Kendati dalam catatan sejarah berbicara lain.
Orang - orang Budha datang ke wilayah Arakan pada tahun 1784,
yaitu tiga abad setelah seluruh Arakan menjadi Muslim dan menjadi bagian dari
kesultanan Bengal (1430)4 Bahwa Rohingya merupakan bagian dari bangsa
Myanmar, diakui oleh mantan Perdana Mentri Myanmar U Nu pada tahun 1954.
"Rohingya", kata U Nu, adalah penduduk asIi etnis Myanmar seperti juga etnis
Shan. Kachin dan Karen,,5
Melalui kampanye "Imigran Ilegal"-nya6 yang mulai diproklamirkan
pada tahun 1978, yang secm'a sengaja di tunjukan untuk muslim Rohingya
dengan tujuan mengeluarkm1 mereka dari akar budaya bangsa, pemerintah
Myanmar atau State Law and Order Restoration Council (SLORC)7 dalam ofensif-
nya antara lain menghancurkan masjid dan menggantinya dengan pagoda,
membakar al-Quran dan desa kaum muslim, selia tak kurang dari 125.000 orang
Islam dipaksa masuk agama Budha8 oleh pemerintah, walaupun secm'a umum
pemerintah Burma sebenarnya mencanangkan kebijakan kebebasan kepada
penduduknya dalam menjalankan agama mereka masing - masing.
31111am Nugraha dan Rizal Panggabean."Agenda Panjang Muslim Rohingya. Republika, 20 Apri 1997.5Ibid,'Ibid,'Dibentuk pada tahun 1988 oleh junta militer sebagai upaya mematahkan gerakan anti
pemerintah militer yang kala itu kian marak di Myanmar. Tahun 1997 SLORC mengubah namamenjadi SPDC (State Peace and Development Council), namun pergantian nama itu sedikitpuntidak merubah kebijakan pemerintah terhadap Muslim Rohingya selahl komunitas Muslim
4
Banyaknya diskriminasi dan perlakuan bumk yang pada akhirnya
mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Burma! junta
Militer Myanmar terhadap minoritas di negaranya, khususnya Muslim Rohingya
yang paling teraniaya hingga kini, dan disebut-sebut sebagai salah satu etnis
paling teraniaya di dunia, tapi sekaligus juga dilupakan, menjadikan Myanmar
masuk dalam katagori negara yang paling tidak demokratis dan tertutup di dunia.
Tri Agus S Siswowiharjo9 dalam pernyataan pers KMSuB Nomor:
01/Feb/2009 mengungkapkan "Junta militer di sana sangat kejam terhadap
rakyat yang menuntut demola'asi dan etnis minoritas yang menuntut otonomi.
Junta militer Burma menguasai semua akses politik dan ekonomi di negeri itu.
Sehingga masyarakat minoritas seperti Karen, Kareni, Chin dan Mon yang
menuntut keadilan dan otonomi ditindas oleh rezim di Rangon (Yangon). Etnis
Rohingya yang mendiami Arakan State lebih menderita dibanding etnis minoritas
lainnya di Burma. Partai pemenang pemilu 27 Mei 1990, Liga Nasional untuk
Demokrasi (NLD) tak diperbolehkan membuat pemerintahan, bahkan para
pemimpinnya termasuk Aung San Suu Kyi ditahan hingga puluhan tahun ".10
Beliitik tolak dari pemikiran minimnya perhatian baik itu dari kalangan
sejarawan, pemerhati HAM dan respon dunia internasional khususnya ASEAN,
maka penulis mel11ilih karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "MUSLIM
ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR: 1962-2008:
ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA"
'Tri Agus S. Siswowiharjo adalah Campaign manager KoaJisi Masyarakat SipiJ untukBurma (KMSuB) di Indonesia.
IOTri Agus S. Siswowiharjo, Selamatkan Manusia Perahu Etnis RohinR)'a Burma Dari
5
B. Kerangka Teori Penelitian
Dalam penelitian ini, konsep penting yang akan dipergunakan sebagai
kerangka pemikiran dan teori yang secara fungsional akan menjelaskan tentang
keseluruhan isi skripsi ini adalah konsep tentang HAM. Terdapat definisi HAM
yang diberikan oleh beberapa lembaga dan tokoh yang mengamati secara khusus
masalah HAM.
Dalam situs resminya, PBB telah menetapkan bahwa "Human rights
are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of
residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other
status" II (Hak asasi adalah hak dalam diri setiap manusia, apapun kebangsaanya,
tel11pat kedial11annya, jenis kelal11in, kebangsaan atau asal SUktl, warna, agama,
bahasa, ataupun statusnya),
Jan Materson dalam ABC Teaching Human Rights l11erul11uskan HAM
dengan pengertian "Human Rights could be generally defined as Those rights
which are inherent in our nature and without which can not life as Human being"
(hak - hak yang melekat pada setiap l11anusia, yang tanpa hak - hak tersebut
manusia l11ustahil dapat hidup sebagai l11anusia).12
Dari dua konsep tentang HAM tersebut, dalal11 penelitian ini dengan
mengikuti tab'if kebebasan dalal11 perspektif HAM, maIm pelanggaran HAM yang
penulis l11aksud adalah pelanggaran atas kebebasan dasar (Fundamental
Freedom), yang menunjukkan suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secal'a
llhttp://www.un.org/rightl . Diakses pada 17 Marel2009I2Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakal Madani. Jakarta: PUSLIT
6
mutlak bagi pemeliharan dan perlindungan atas martabat manusia dalam suatu
negara sebagai suatu jenis perlindungan paling minim yang dapat diterima,
dimana kehidupan spiritual atau kebebasan berfikir, berkesadaran, berkeyakinan
dan beragama dipandang mutlak tercantum didalamnya.
Konsep tersebut penulis gunakan untuk menjelaskan mengenm
Pelanggaran Hak Beragama minoritas Muslim Rohingya. Pelanggaran ini telah
teljadi jauh sebelum Burma mencapai kemerdekaannya dari Inggris (1948) dan
makin gencar direalisasikan serta terorganisir pasca kemerdekaan (1948),
khususnya ketika militer sayap kiri pimpinan Jendral Ne Win merebut kekuasaan
pada tahun 1962, baik itu dalam perspektif sosiologis maupun dalam dokumen
historis.
C. Batasan dan Perumusan Masalah
Meninjau luasnya cakupan permasalahan, maIm dalam hal ini penulis
membatasi masalah pada kasus pelanggaran hak beragama minoritas Muslim
Myanmar yang tinggal di wilayah Arakan Utara yang dikenal dengan kaum
Muslim Rohingya, khususnya pasca kemerdekaan tahun 1962-2008. Hal tersebut
dikarenakan jumlah Muslim yang tinggal di Arakan Utara jauh lebih besar jika
dibandingkan dengan komunitas Muslim di wilayah lain di Myanmar seperti
Swebo, Yangoon, dan Mandalay, dm·i total populasi penduduk Myanmar]3 yang
mayoritas beragama Budha. Menurut laporan I-Iuman Right Watch Asia
(September 1996) menyebutkan daerah - daerah muslim di Myanmar khususnya
Arakan atau Rakhine sekarang, terkenal sebagai daerah dengan tingkat
7
kriminalitas yang tinggi, termasuk diantaranya adalah korban penganiayaan oleh
Junta Militer Myanmar. 14
Konteks waktu (1962-2008) penulis khususkan karena sejak tahun
1962 itulah, yaitu ketika U Nu selaku Perdana Mentri Myanmar pertama yang
berasal dari kalangan sipil dikudeta oleh militer yang dipimpin oleh jendral Ne
Win, berbagai pelanggaran HAM minoritas, khususnya Muslim Rohingya mulai
terorganisir dan makin gencar direalisasikan hingga kini.
Mengacu pada lingkup diatas, kajian 1111 difokuskan pada
permasalahan di bidang sosial-politik. Karenanya, pertanyaan - pertanyaan pokok
yang 111endasari pelacakan peristiwa dan penj abarmmya sebagai berikut:
I. Bagaimana situasi dan kondisi yang dialami umat IslaIl1 di Burma!
Myanmar pasca kemerdekaan 1948, khususnya ketika angkatan bersenjata
Burma mengambil alih kekuasaan tahun 1962-2008?
2. Kebijakan seperti apa yang ditetapkan pemerintah Burma! Myanmar
terhadap umat Islam, khususnya umat Islam Rohingya pasca angkatan
bersenjata menganlbil alih kekuasaan tahun 1962?
3. Bagaimana peran dan atau posisi ASEAN dalmll menangani berbagai isu
pelanggaran HAM yang berkembang di Myanmar, khususnya pelanggaran
hak beragama Muslim Rohingya setelah Myanmar masuk dalam lingkup
ASEAN pada tahun 19977
4. Mengapa teljadi pelanggaran hak asasi tersebut?
8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi
Muslim di Myanmar pasca kemerdekaan 1948, khususnya pasca angkatan
bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan tahun 1962 yang dalam pengamatan
penulis menjadi batasan tahun masa awal memuncaknya berbagai pelanggaran
HAM minoritas Muslim di Myanmar khususnya Muslim Rohingya seCal'a
terorganisisr oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini bertujuan pula menemukan
sebuah jawaban tentang sejauh mana peran dan atau kapasitas ASEAN sebagai
sebuah lembaga yang khusus menangani masalah - masalah yang terjadi
dikawasan Asia Tenggara menyikapi isu tersebut.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
I. Menambah wawasan intelektual khususnya wawasan kesejarahan, terkait
sejarah Islam di Asia Tenggara khususnya Myanmar pasca angkatan
bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan tahun 1962-2008.
2. Mengungkapkan sebuah fakta tentang kondisi yang dialami minoritas Muslim
di Myanmar khususnya Rohingya pasca allgkatan bersenjata Burma
mengambil alih kekuasaan tahun 1962-2008.
3. Mengungkapkan sejauh mana peranan ASEAN menyikapi kondisi yang
dialami minoritas Muslim di Myanmar khususnya Rohingya pasca Myanmar
masuk dalam lingkup ASEAN pada tahun 1997
4. Mengugkapkan sebab yang melatar belakangi telj adinya berbagai pelallggaran
hak asasi manusia di Myanmar, khususnya pelanggaran hak beragama
terhadap muslim Rohingya.
9
5. Menyumbang hasil karya penelitian bagi urN Syarif Hidayatullah pada
umumnya dan fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah dan Peradaban
Islam khususnya.
E. Metode dan Telrnik Penulisan
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
DeskriptijAnalitis, yang dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan dan atau
menggambarkan suatu peristiwa atau kondisi yang dialami minoritas umat Islam
di Myanmar khususnya Rohingya, dan menganalisa data serta fakta guna
mendapatkan implikasi atas berbagai macam tindakan dan atau usaha peliahanan
kelompok minoritas Rohingya terhadap peristiwa yang menjadi objek kajian.
Teknik Book Survey penulis gunakan sebagai langkah awal
pengumpulan datal sumber terkait tema yang akan dibahas dengan menggunakan
beberapa sumber pustaka baik primer maupun sekunder, sepelii buku-buku,
jurnal, artikel dan atau berita dari koran - koran. Walaupun terdapat hambatan
dalam pengumpulan data baik primer maupun sekunder,15 hal tersebut tidaklah
memberikan dampak pesimis bagi penulis untuk melaksanakan research.
Adapun, tahap-tahap yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data.
Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode library Research (penelitian kepustakaan), yaitu
ISData-data yang terdapat dalam kelompok Jurnal dan Artikel pada daftar pustaka, penulisasumsikan sebagai data primer atau utama dalam oenelitan. sedangkan data dalam kelomook hukn.
10
dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menelaah buku
buku dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.
Dalam usaha mendapatkan data dengan metode ini, penulis melakukan
kunjungan ke beberapa perpustakaan dan website terkait, serta wawancara.
Perpustakaan yang dituju antara lain: Perpustakaan Umum dan Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu
Budaya (FlB) Universitas Indonesia, Perpustakaan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPl), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
(PNRI), ataupun tempat-tempat lain yang dapat penulis manfaatkan untuk
mencari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.
Adapun wawancara, penulis lakukan dengan Tri Agus S.
Siswowiharjo selaku aktivis Koalisi Masyarakat sipil untuk Burma (KMSuB)
di Indonesia. Barn setelah itu, data-data dihimpun dan diseleksi guna
elijadikasn sebagai rnjukan utama elalam upaya penulis meneleskripsikan
tentang tema yang telah penulis angkat.
2. Pengolahan Data.
Setelah data-data eliperoleh, maIm tahap selanjutnya adalah
mengklasifikasikan elata-data berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini. Data-data tekstual seperti buku, majalah, artikel-artikel atau
berita elari koran-koran yang telah didapatkan, kemudian diolah serta
elimasukkan sebagai elata penunjang untuk tema yang sedang dibahas.
3. Analisa Data
11
Setelah dilakukan klasifikasi data, tahap selanjutnya yang penulis
lakukan adalah melakukan analisa yang bersifat kualitatif, dalam artian
penulis akan menguraikan data-data historis tersebut dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konteks dimana perstiwa tersebut
teljadi. Pendekatan sejarah digunakan untuk mendeskripsikan kronologi
peristiwa yang tel:jadi pada masa pasca-Kemerdekaan. Sedangkan pendekatan
sosial-politik dalam hal ini, digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses
yang melatarbelakangi teljadinya pelanggaran hak beragama minoritas
Muslim Rohingya pasca-kemerdekaan yang teljadi pada tahun 1962-2008
Adapun buku "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan
Disertasi) UIN Syari( Hidayatullah Jakarta", terbitan CeQDA 2007, menjadi
buku acuan yang penulis gunakan untuk membantu dalam hal teknik penulisan
skripsi ini.
F. Survey Kepustakaan
Penelitian mengenai Sejarah Islam di Asia Tenggara telah banyak
dilakukan oleh para sejarawan baik lokal maupun tentunya sejarawan Asing.
Akan tetapi yang secara spesifik membahas tentang sejarah dan kondisi umat
Islam di Myanmar masih jarang ditemukan. Buku D.G E Hall, Sejarah Asia
Tenggara l6 walaupun menjelaskan Burma atau Myanmar pra-Islam sampai Islam
tiba di daerah tersebut sekitar abad ke-7, namun tidak menjelaskan lebih lanjut
kondisi umat Islam. Begitu juga buku "Pembangunan dan Kebangkitan Islam di
Asia Tenggara" editor Saiful Muzani, dimana artikel terkait ditulis oleh Omar
12
Farouk l7 yang walaupun menghadirkan kondisi umat Islam Burma atau Myanmar
sebelum dan pasca kemerdekaan 1948, tetapi buku tersebut tidak secm'a
komprehensif menjelaskan kondisi umat Islam di negara itu, khususnya Muslim
Rohingya selaku komunitas Muslim terbesar di Myanmar. Buku ini justru lebih
sebagai buku yang hanya mendeskripsikan kondisi umat Islam di Myanmar secm'a
umum yang lebih menonjolkan peran serta mereka dalam pembangunan sebelum
Burma dijajah Inggris (1822) melalui penguasaan atas Arakan, serta lebih banyak
membahas kondisi umat Islam di Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia.
Sejauh pengamatan penulis, hanya buku "Minoriti Muslim Gambaran
dan Harapan menjelang Abad-21" editor Wan Kamal Mujani l8 yang mencoba
mendeskripsikan dan mengungkap prihal kondisi dan perkembangan umat Islam
di Myanmar, sebelum dan pasca kemerdekaan 1948. Bagaimana bentuk
diskriminasi dan atau tindakan usaha pemusnahan Muslim yang dilakukan
pemerintah sebelum dan pasca kemerdekaan, khususnya pasca angkatan
bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan (1962), dipaparkan secara
komprehensif dalam buku ini.
Secm'a umum, skripsi ini mencoba menguatkan data-data yang telah
ada namun minim publikasi, dan berusaha mellyajikall data-data terbaru terkait
muslim di Myanmar khususllya Rohillgya.
I7Karya ini merupakan kumpulan artikel yang terhimpun dalam studi dan penelitianmengenai masalah - masalah umat Islam Asia Tenggara (ASEAN) yang diupayakan dalamsemangat menghadirkan keobjektifan akademis, pengetahuan dan kebenaran universal, atasbanyaknya masalah yang dihadapi kaum Muslim Asia Tenggara.
18Karya ini merupakan kumpulan artikel yang memfokuskan pada prihal minoriti Muslim
13
G. Sistematik Penulisan
Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, diantaranya:
Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
kerangka teori penelitian, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, metode dan teknik penulisan, survey kepustakaan serta sistematika
penulisan.
Bab II akan menggambarkan profile singkat negara Myanmar,
kebijakan pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya secara umum (dalam bidang
politik, agama, sosial dan ekonomi), dan kebijakan pemerintah Myanmar terhadap
minoritas Muslim.
Bab III akan membahas secara spesifik mengenai kebebasan beragama
dalam konteks PBB, ASEAN, dan Myanmar
Bab IV akan membahas Myanmar dan masyarakat Muslim Rohingya.
Sekilas tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Myanmar, kondisi
umat Islam Myanmar pra-kemerdekaan, Muslim Rohingya dan pelanggaran hak
sipil beragama, dan respon masyarakat internasional serta peran ASEAN terhadap
pelanggaran hak beragama Muslim Rohingya.
Bab V merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan pembahasan
yang telah diterangkan di atas.
BABII
MYANMAR
A. Profil singkat Negara Myanmar
Myanmar adalah sebuah negara yang memperoleh kemerdekaan dari
Britania Raya (Inggris) pada tanggal 4 januari 1948. Dahulu disebut dengan
Burma! "Burma Bersatu". Didirikan pada tahun 1948 sebagai sebuah republik
Independent dengan Sao Shwe Thaile sebagai presiden peliamanya dan U Nu
sebagai Perdana Mentri pertama. Pergantian nama ini (dari Burma-Myanmar)
mulai diberlakukan pada 18 Juni tahun 1989, yaitu satu tahun pasca lengsernya
jendral Ne Win dari tampuk kekuasaanl1ya sebagai perdana Mentri kedua
pengganti U Nu, dan digantikan oleh jendral Saw Maung, yang sama halnya
dengan Ne Win berasal dari kalangan Militer.
Terdapat dua tujuan utama pergantian nama negara ini, peliama: sebagai
penekanan bahwa negara telah terbebas dari penjajah Inggris, kedua: sebagai
upaya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan etnis yang tersebar
dinegeri itu. Yang terakhir ini sebagaimana diungkap oleh Menlu U Ohn Gyaw,
bahwa kata "Burma" itu sesungguhnya merupakan nama salah satu suku bangsa
kami, sedangkan "Myanmar" dalam bahasa kami bermii seluruh Negara kita. 19
Berlokasi paling ujung Barat di wilayah Asia Tenggara, dan
merupakan negara terluas kedua di Asia Tenggara yang terbentang hampir 1500
mil dari utara hingga selatan. Myanmar lebih besar dari Vietnam, tapi lebih kecil
15
jika dibandingkan dengan keseluruhan kepulauan Indonesia.20 Letak geografis
yang berbatasan langsung dengan lima negara tetangga yakni, dengan Cina di
sebelah Utara; Laos di sebelah Timur; Thailand di sebelah Tenggara; Banglades
di sebelah Barat; India di sebelah Barat Laut; sebelah selatan berhadapan dengan
laut Andaman; dan sebelah Barat Dayanya menghadap ke Teluk Bengal,
menjadikan Myanmar sebagai salah satu negara dengan letak geografis yang amat
strategis bagi lalu lintas internasionaI. Area geografis yang menentukan bagi
Myanmar ini dapat dilacak dari Perjanjian Panglong.
Memiliki luas wilayah 678.500 km persegi, dengan area perairan yang
hanya 3,06% (wilayah pesisir selatan yang berhadapan dengan laut Andaman dan
Barat Daya Teluk Bengal).21 Jumlah penduduknya pada tahun 2005/2006
diperkirakan mencapai 55,396 juta jiwa, yang mana 27,540 atau 49,71 % adalah
laki-Iaki, dan 27,856 atau 50,29% adalah wanita,22 populasi ini terdiri dari
sejumlah kelompok etnis yang berbeda-beda, baik dalam bahasa, agama, ataupun
mobilitas sosialnya. 2/3 dari total populasi terdiri dari etnis Burma, dan 1/3
sisanya dari etnis minoritas.
Terdapat sekitar 135 kelompok etnis yang tersebar di Myanmar,
dengan lebih dari seratus bahasa dan dialek yang berbeda. Sulitnya memperoleh
daftar terkait nama dan jumlah etnis yang tersebar, ditunjang gambaran yang
2°The Roots, Fruits and Dreams qfAll Muslim in iVlyanmar. Al1ikel ini diakses pada 15Maret 2008, dari http://www.rohingva.jp/pdf. h.I-2
21Awani Irewati, Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. Dalam Jurnal PenelitianPo/ilik. ~?I.4, No.1, 2007. h.7
16
diberikan pemerintah yang umumnya menolak etnis minoritas tertentu,
mengakibatkan hanya beberapa etnis saja yang terlacak.
Berikut tabel yang menunjukan kelompok etnis terbesar yang
tersebar di Myanmar:23
Nama Agama Bahasa Perkiraan PopulasiAkha Animinsme Belum diketahui 100.000
Burman Budha Burma 29.000Chin Kristen&Animinme Belum diketahui 750.000-1.500.000China Budha &Tao Belum diketahui 400,000Danu Budha Belum diketahui 70.000-100.000Indian Islam & Hindu Belum diketahui 800.000Kachin Kristen& Animisme Belum diketahui 500.000-1.500.000Karen Budha& Kristen Belum diketahui 2.650.000-7.000.000
KalTeni Kristen& Animisme Memiliki 100.000-200.000kemiripan
dengan bahasaBurma
Kayan Kristen& Animisme Memilki 60.000-100.000kemiripan
dengan bahasaBurma
Kokang Budha& Tao Belum diketahui 70.000-100.000Lahu Animisme& Kristen Behun diketahui 170.000-250.000Mon Budha Belum diketahui 1.100.000- 4.000.000Naga Animisme& kristen Belum diketahui 70.000-100.000
Palaung Budha Belum diketahui 300.000-400.000Pao Budha Belum diketahui 580.000- 700.000
Rankine Budha Belum diketahui 1.750.000- 2.500.000Rohingya Islam Urdu 690.000-1.400.000
Shan Budha Shan/ memiliki 2.220.000- 4000.000kemiripan
dengan bahasaLaos danThailand
Tavoyan Budha Belum diketahui 500.000Wa Animisme Belum diketahui 90.000- 300.0000
Data dlOlah dan lapO! an fntell7aslOl1al AnI/-Slaven (1994)
17
Selain itu, terdapat pula dua kelompok etnis lain yang merupakan campuran dari
Burma-Eurasia24 yang berasimilasi dengan kelompok Bmma maupun India.
Agama Budha ditetapkan sebagai agama resmi negara.25 Ibukota
negara terletak di Rangoon26 yang pada tanggal 7 November 2005 dipindah ke
Pyinmana. 27 Mata uang yang digunakan Kyat.
B. Kebijakan pemerintah Myanmar secant umum
Terkait kebijakan pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya, pada
dasarnya mengacu pada konstitusi 1974, yang merupakan dasar dari sistem
perundang-undangan Myanmar.
Dikudetanya pemerintahan sipil di bawah pimpinan perdana Mentri U
Nu oleh kekuatan militer dibawah pimpinan Jendral Ne Win,28 menentukan arah
baru konstitusi Myanmar yang sejak pasca kemerdekaan 1948 menganut sistem
Bikameral29 berdasarkan konstitusi 1947. Pada masa ini (1948-1960)
pemerintahan ditetapkan secm'a demokratis berdasarkan perwakilan rakyat,
"'Kelompok ini mulai meninggalkan Myanmar sejak teljadinya kudeta militer tahun 1962di bawah pimpinanjendral Ne-Win. Myanmar dan Matinya penegakan Demokrasi. h.7
"Penetapan ini mulai diberlakukan pasea kemerdekaan 1948 oleh Perdana Mentripertama Myanmar U Nu dengan landasan bahwa agama Budha merupakan agama yang dianutoleh mayoritas penduduk.
26Tahun 2005, pemerintah Junta mengubah nama Rangoon menjadi Yangon.27py inmana merupakan kota keeil yang hampir menyerupai bunker, dan tergolong kota
yang sibuk sel1a padat penduduk. Terletak digaris/jalur kereta api antara Mandalay dan Rangoon.Tidak begitu jelas sebab pemindahan wilayah ibu kota ini, namun nampaknya dilatarbelakangioIeh kekhawatirall Myanmar akan serangan tentara asing dimasa mendatang akibat keadaannegaranya yang dinilai tidak demokratis. Shafiah Fifi Muhibat, Asean dan Masalah Myanmar,dalam anal isis CSIS, vol.35, No.2. 2006. h.134
"Selain memiliki latar belakang fasis dalam pendidikan tentara pendudukan Jepang, NeWin adalah tentara yang setelah mengunjungi RRC, lalu terkagum-kagum dengan system politiknegara tersebut yang otoriter. Tri Agus S. SiwowihaJ:io, dalam makalahnya, Mengapa JuniaMiliter Burma Bisa Berlahan lama dipan?l!:un? Pemerimaha. h.4
18
dengan model pemerintahan yang demokrasi liberal, serta politik luarnegri yang
netral, dimana kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat serta berpolitik sangat
terbuka [uas tanpa tekanan dan rasa takut.
Secara umum, konstitusi 1974 merupakan respon dari berbagai
kebijakan yang dibuat Ne Win pasca kudeta militer 1962 yang dianggap tidak
sesuai lagi dengan kondisi Myanmar. Kebijakan Ne Win pada masa ini (1962)
lebih mengarahkan Myanmar menjadi Negara Sosialis (Burmese Way Socialism).
System satu partai politik Burmesee Socialist Program Party (BSppio yang
merupakan gabungan dari Budhism, Marxism, Xenophobia, Nasionalist dan
MegalomaniaJt diciptakan pada masa ini guna mencapai tujuan tersebut, dimana
pola kekuasaan yang dibentuk lebih bersifat tirani.
B.l Bidang PoUlik
Dalam bidang politik, sejak awal pemberlakuannya, konstitusi 1974
telah melebur tiga lembaga pemerintah yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif
dibawah People's Assembly, yang dalam hal ini kemudian dianggap rakyat
sebagai bentuk kesewenang-wenangan Junta Militer terhadap kebebasan sipil, dan
penghapusan hak - hak sipil dalam pemerintahan.J2
Dalam konstitusi 1974, pemisahan dan kemerdekaan dalam peradilan
tidak di perkenankan dan sistem satu partai masih diberlakukan. Artikel 11
30Pada masa pemberlakuan system 5atu partai ini, ekonomi Myanmar ambruk walaupunpemerintah menasionalisasikan beberapa perusahaan asing dan swasta, negara menuju padakebangrutan. Jan Donkers & Minka Nijhuis, Burma Behind the Mask. h. 58. Jihat pula Sang MerahPutih di Tanah Pagoda... h. 67
"Jan Donkers & Minim Nijhuis, Burma behind the Mask. Burma Centrum Netherland.
19
negara menyebutkan "Burma Socialist Programme Party" (BSpp),33 sebagai satu
partai politik yang akan memimpin negara.
Di bawah konstitusi 1974, peraturan sistem satu partai hanya dapat
diubah mela1ui 75 % suara dari Pyithu Hluttaw (legislatife). Lebih dari 50 % suara
memilih pemilu dalam referendum tersebut.
Konstitusi 1974 sempat dinyatakan tidak berlaku lagi pada masa
pemerintahan jendral Saw Maung yang ditunjuk dewan jendral menggantikan Ne
Win pasca terjadinya pemberontakan yang muncul dalam bentuk demonstrasi
tahun 198834 yang dikenal dengan 'The 8888 Uprissing ,35 sebagai wujud
kekecewaan rakyat yang telah mencapai puncaknya.36
Menaggapi kondisi tersebut, pemerintah kemudian membentuk Dewan
Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara atau State Law and Order Restoration
Council (SLORC) pada tanggal 18 September 1988, sebagai upaya membendung
maraknya demonstrasi anti-pemerintah militer, dan menyelenggarakan pemilu
dengan multipartai pada 27 mei 1990, sebagai usaha membendung pemberontakan
yang dimungkinkan akan teljadi.
Sayangnya, kemenangan mutlak oposisi yaitu Liga Nasional untuk
Demokrasi (the National Languagefor democracy/ NLD) pimpinan Aung san Suu
33Constillllional Developments in Burma and Malaysia. Asia Views. Tempo, February 24March 2, 2009. h.15
34pemberontakan menentang pemerintah yang dianggap gagal ini berlangsung selama 1bulan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Tragedy ini merupakan momentum sejal'ah politikterpenting dan terbesar yang pernah teljadi di Myanmar. Sang Merah Putih ditanah Pagoda., h.71
35penyebutan nama dan atau isti1ah ini dilatal'belakangi oleh konteks waktu. Tragedi initerjadi pada langgal 8 Agustus 1988.
,"
20
Kyi37 yang memenangi 80 % suara ditolak oleh pemerintah.38 Pemerintah di
bawah kendali militer tetap menjalankan roda pemerintahan dan memimpin
negara. Hingga taraf ini, SLORC menagkapi para anggota parlement terpilih dan
memenjarakan mereka, mengisolasi Aung San Suu Kyi dan menahmmya
dirumah39 hingga kini, serta memberangus semua gerakan pro-demokrasi baik
dikampus maupun diluar kampus. Kebebasan pers, berkumpul dml berpendapat
bagi masyarakat Myanmar dibatasi pada masa ini.
Sebagai ungkapan bukti bahwa pemerintah Myanmar bersifat transisi,
yang dengan landasan ini seolah ingin menunjukan kepada dunia bahwa suatu saat
Myanmar secara beltahap akan mentransfonnasikan bentuknya menjadi sebuah
pemerintahan yang demokratis, SLORC kemudian berganti nama menjadi SPDC
(State Peace and Development Council) pada tanggal15 November 1997.40
Pada masa-masa ini, SPDC tetap menjalankan kebijakan sebelumnya,
yaitu berusaha keras menciptakan citra dengan membebaskan tahatlan politik
yang dianggap tidak membahayakan keamanan nasional dan berjanji tidak akan
memegang kekuasaan negara dalam jangka waktu lama, atau dengan kata lain,
kekuasaan akan diserahkan kepada sipil setelah konstitusi baru terbentuk.
37Aung San Suu Kyi adalah ikon demokrasi di Myanmar yang memperoleh nobelperdamaian pada I Nobel Peace Prize pada 1992, merupakan anak dari tokoh nasionalis Aung Sanpada zaman pendudukan Inggris.
33Berbagai alasan dilontarkan pemerintah guna menolak hasil pemilu ini. Antara lain,pertama, pemilu hanyalah sebagai sarana atau ajang perolehan suara untuk mengetahui pembuatankonstitusi baru, dan bukan sebagai ajang untuk mentransformasikan kekuasaan. Kedua, menurutketentuan yang ada, seorang calon (dalam hal ini Aung San Suu Kyi) yang bersuamikan orangasing dan lama bermukim eli luar negeri, tielak dapat mengikuti pemilu; dan ketiga, pada saat inibelum ada konsitusi yang mengatur peralihan kekuasaan.
39Walaupun sempat dibebaskan sebagai tahanan rumah atas desakan dunia internasional,pada 1995. namun pada tahun 2000 ia kembali ditangkap meski dua tahun kemudian dibebaskankembali, dan pada 30 Mei 2003 status tahanan rumahnya dikembalikan, ketika ia dan parapengikutnya melakukan konvoi ke Depayin. Peristiwa yang terakhir ini dikenaI dengan " Depayin
21
B.2 Bidang Ekonomi
Sebelum militer mengambil alih kekuasaan sejak 1962, tingkat
kesejahteraan Myanmar di Asia berada di bawah Jepang, antara lain karena
Myanmar menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Namun pasca 1962
yaitu ketika militer mulai menguasai Myanmar, perekonomian Myanmar ambruk,
nilai mata uang jatuh dan banyak tabungan masyarakat di bank dihapus.
Walaupun tergo1ong negara yang sebenamya menyimpan kekayaan
alam41 yang tak kalah pentingjika dibandingkan dengan negara lain di dunia, dan
ASEAN khususnya, namun perekonomian Myanmar secara umum nampak
kurang maju dan masih jauh tertinggal.
Adanya embargo yang masih berlangsung dari negara - negara Barat
sejak tahun 1996 hingga kini, yaitu tidak adanya investasi barn, bantuan ekonomi,
dan mundurnya investasi yang telah ada, ditunjang dengan berbagai pembatasan
kegiatan perdagangan internasional dibawah kendali kuat Junta Militer,
mengakibatkan perdagangan luar negeri Myanmar tidak maksimal dan berdampak
pada terbatasnya penerimaan devisa negara.
Sikap Saw Maung42 yang lebih terbuka terhadap bantuan asing,
pengurangan kontrol serta mendorongan masuknya investasi asing yang mulai
dijalankan sebagai upaya mereformasi bidang ekonomi yang sempat hancur pada
masa pemerintahan Ne Win, sempat menghantarkan perekonomian Myanmar
membaik diawal kepemimpinannya.
4lBeras, kayu, opium, gas a1am, dan bebatuan yang berharga seperti giok dan rubi, yangdisamping kandungan minyak di sekitar laut Andaman, menjadi andalan utama Myanmar dalamsektor perdagangan internasional.
22
Pasca Saw Maung, Myanmar mengalami sejumlah tekanan dari luar
dan dalam negeri, diantaranya adalah pemerintah dengan Central Commite of
Drug Abuse Control (CCDAC) menetapkan rencana 15 tahun pada 7 Oktober
1998, untuk menghapusan opium43 dengan tujuan menghancurkan secara
l11enyeluruh pertumbuhan, produksi, dan penyalahgunaan obat bius di seluruh
negeri dalam waktu 15 tahun atas desakan Amerika Serikat (AS).
Keputusan menaikan harga bahan bakar l11inyak (BBM) sebesar 500
persen pada tanggal 15 Agustus 2007, dimana bensin, maupun solar naik dua kali
lipat dan harga gas kompresi -yang digunakan sebagai bahan bakar bus-bus di
Myanmar naik lima kali lipat.44 Disambut dengan demonstrasi besar-besaran di
Myanmar yang kemudian mendapat dukungan pula dari para biksu Budha.
Kenaikan harga ini benar-benar mel11ukul rakyat Myanmar, sebab harga dan tarif
transportasi publik terpaksa naik.
8.3 Bidang Sosial
Dalam bidang sosial dan budaya, dengan mengacu pada konstitusi
1974, pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan sosial dengan membentuk
Four social Objectives yaitu meningkatkan l110ralitas seluruh bangsa,
meningkatkan kebanggaan dan integritas bangsa, l11el11elihara dan menjaga
wansan budaya dan karakteristik bangsa, serta l11eningkatkan kesehatan,
kemal11puan dan standar pendidikan seluruh bangsa, dengan menaruh perhatian
'UOpium merupakan komoditas terbesar Myanmar dalam sector perdaganganinternasional, yang mulai ditanam dan dibudiyakan pacta masa colonial Inggris. Usahapenghapusan ini dilatarbelakangi oJeh keIja 5ama al1tara pemerintah Myanmar dan AS pacta tahun1974 lIntlik menghentikan jalur peredaran heroin seharga US$ 19 miliar kenegara-negara Bara!dan AS,.
23
penuh terhadap sektor pendidikan dan kesehatan,45 dan memperkenalkan proyek-
proyek terpadu, satu diantaranya ialah membangun kembali istana-istana ktmo
dari jaman kerajaan, pendirian patung-patung raja selia menjamin pendidikan
bahasa etnis berkembang di Myanmar, walaupun dalam prakteknya banyak terjadi
pelanggaran46 terhadap ketentuan tersebut dan pemerintah tetap tidak memberikan
ruang untuk memelihara identitas budaya etnis minoritas.47
Guru dan biarawan ditangkap pada tahun 1991 sebagai usaha
menghalau penggunaan bahasa Mon. Di Myiktyina,48 pembelajaran khusus bagi
Kachin muda di liburan musim panas mereka untuk belajar bahasa mereka
ditutup. Sejak militer berkuasa tahun 1962, perkembangan surat kabar / harian
umum yang menggunakan bahasa etnik minoritas tidak lebih dari duabelas, dan
sejak tahun 1988, tak satupun dari keduabelas harian yang menggunakan bahasa
minoritas yang berkembang diijinkan beraktifitas oleh pemerintah.49 Pemerintah
menindak tegas siapapun dan dengan cara apapun yang menyatakan identitas
etnik mereka dengan tulisan.
B.4 Bidang Agama
Pemerintah Myanmar secara umum mencanangkan kebijakan untuk
memberi kebebasan kepada penduduknya dalam menjalankan agama mereka
masing - masing. Hal ini sebagaimana tercantum dalam undang - undang
450alam bidang pendidikan, pemerintah berusaha mengaktitkan dan membangul1 sekolahsekolah UITIUl11 maupun kejul"uan. Sementara dalam bidang kesehatan, telah dibangull ;berbagaisamna dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan lain-lain, disamping meningkatkanmutu tenaga medis memberikan penyuJuhan mengenai pencegahan dan penaggulangan penyakitTBC, HIVI AIDS dan Malaria. Sang Merah ?utih Di tanah pagoda., h. 84-85
46Selain melumpuhkan jaringan internet, pemerintahpull merusak kabel bawah air untukmenghentikan jaringan interernet. Pasca tereeksposnya berbagai pelanggaran HAM di Myanmar.
47 Jan Donkers & Minka Nijhuis. h. 119
24
Myanmar pasal 12 dan 147 yang menyebutkan bahwa pemerintah menJamm
kesetaraan dalam hukum tanpa melihat soal ras, agama, status, maupun jenis
kelamin,5o walaupun dalam prakteknya tetap ketat mengontrol dan menguasai
kehidupan beragama.
Selama kekuasaan berada ditangan militer, pemerintah dalam ofensif
nya menghancurkan tempat - tempat ibadah non-Budha. Masjid dan gereja yang
diganti dengan pagoda, menjadi sasaran utama pemerintah karena Kristen dan
Islam merupakan minoritas terbesar yang tersebar di Myanmar. Namun
diskriminasi paling parah teljadi terhadap Muslim Rohingya di wilayah Rakhine.
Pemerintah memperkenalkan dan kemudian menetapkan wilayah
terlarang bagi Muslim Myanmar khususnya pada tahun 1991. Pada masa ini, AI
Quran dan desa kaum Muslim yang terletak di wilayah yang menjadi titik
kediaman Ulnat Islam seperti Yagoon, Swebo, Mandalai dan Rakhine dirusak dan
atau dibakar oleh tentara, tanah mereka dirampas dan diperuntukan bagi
pemukiman baru Budha51
C. Formasi awal politik Budha-isasi pemerintah Myanmar dan
pengaruhnya terhadap non Budhis
Myanmar pada masa pra-Islam, merupakan kerajaan yang telah
merdeka sejak sekitar abad 266 SM hingga tahun 1782 M sebelum berada
dibawah pemerintahan Burma, yang sama halnya dengan negri-negri di Asia
Tenggara lainnya yang telah didominasi agama Hindu dan Budha yang dibawa
50Riza Sihbudi, problematik Minoritas Muslim di Asia Tenp;p;ara: Kasus Mora. Pattani
25
oleh orang-orang India melalui jalur perdagangan, Myanmar memiliki sejarah
yang cukup panjang.
Dominasi agama Budha di Myanmar dapat diketahui dari adanya para
pedagang dari Cina yang telah melalui daerah ini. Hal ini dapat terlihat dari
sumber Cina yang menyebutkan rute jalan tua yang dilintasi melalui jalur darat,
antara Cina dan Barat, yang kemudian menyebrangi daerah bagian utara negri ini
(Myanmar). Petunjuk pertama pemakaiannya adalah tahun 128 SM, yaitu ketika
Chang Chi'en menaklukan negri Cina dari propinsi Seachuan, di Bactria.
Langkah-Iangkah diambil untuk menghubungkannya dan pada tahun 69 SM Cina
menemukan perpectum Yung Chang menyebrangi Mekong dengan markas
besarnya di Timur Salween, kira-kira 60 Mil dari perbatasan Myanmar sekarang.
Terkait formasi awal politik Budha-isasi pemerintah Myanmar
terhadap rakyatnya, pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan penerapan
kebijakan pemerintah Kolonial Inggris di Myanmar. Kebijakan pemerintah
kolonial yang seCaI'a umum memberikan keleluasaan kepada masyarakat
Myanmar yang sejak awal perkembangannya memang telah didominasi agama
Budha, untuk mengekspresikan kehendak hidupnya, termasuk dalam hal ini
kebebasan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, yang pada akhirnya
walaupun masih terasa asing, masyarakat Myanmar pada masa ini dapat
menikmati kehidupan yang damai.
Dalam konteks ini, pendidikan modern yang dinikmati oleh
masyarakat, seCal'a bertahap tanpa disadari telah merubah pola menjadi perpektif
26
generalisasi keagarnaan (Budha) murni menjadi basis keangkitan paradigma barn,
dan berujung pada pembentukan berbagai organisasi kebangkitan agama Budha.52
Walaupun sejak masa pemerintahan U Nu eksistensi agama Budha
telah diakui secm'a permanen, namun sejak militer berkuasa 1962, ambisi untuk
melakukan asimilasi seluruh rakyat Myanmar kian gencar direalisasikan dengan
penetapan kebijakan 'Burmaisasi' yang bertujuan mengontrol dan memperlemah
identitas etnis minoritas yang berkembang, dan berusaha menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk menjadi Budha seutuhnya.
Tradisi rakyat Myanmar yang sangat mempercayai adanya hubungan
erat antara keagungan dan kekuasaan dengan ajaran Budha. Sebelum tahun 1885,
dalam l1lasa kerajaan, raja dipandang sebagai pembela agama, dan gelar tersebut
l1lerupakan legitimasi yang diperolehnya sebagai pemimpin kerajaan. 53 Hal ini
mengakibatkan pemerintah militer aktif melaksanakan pendekatan keagamaaan
l1lelalui para biksu, dengan membangun dan merehabilitasi pagoda di seluruh
wilayah Myanmar, serta l1lerangkul kaum oposan dengan memberikan konsensi
politik apabila bersedia berkerjasal1la.
Sikap eksklusif pemerintalJ Myanmar terhadap masyarakat Myanmar
yang beragama Budha, mengakibatkan sentiment etnis dan konflik agmna lcian
marak di Myanmar.
52Se~~tar t~hu~ 1897, organisasi keagamaan Sanana Naggaha Association di bentuk.
27
D. Kebijakan pemel'intah Myanmar terhadap Muslim
Dalam sejarah Myanmar telah tercatat, bahwa hubungan anatara
pemerintah pusat dengan etnis minoritas khususnya Muslim adalah hubungan
antara pemegang otoritas dengan pemberontak. Paling tidak, demikianlah posisi
yang diambil pemerintah Myanmar terhadap umat Islam khususnya Rohingya.
Hingga kebijakan yang dibuat pun terhadap kelompok yang satu ini adalah
kebijakan memadamkan pemberontakan yang cenderung merugikan dalam segala
bidang.
Terkait kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Islam, penetapan
yang dibuat adalah kebijakan "Anti-Islam" khususnya terhadap Muslim
Rohingya54 selahl komunitas Muslim terbesar di Myanmar.
Melalui kampanye "Imigran Ilegal"_nya55 yang mulai diproklamirkan
pada tahun 1978, yang bertujuan mengeluarkan orang - orang Islam khususnya
Rohingya dari akar budaya bangsa, pemerintah Myanmar (SLORC) dalam ofensif
nya antara lain menghancurkan masj id dan menggantinya dengan pagoda,
membakar Al-quran dan desa kaum muslim, tak kurang dari 125.000 orang Islam
di paksa masuk agama Budha56 oleh pemerintah, dipaksa memakan daging babi,
memperkosa wanita-wanita Islam, mengusir orang - orang Islam dari tempat
tinggal mereka dan melarangnya kembali. 57
Lebih memprihatinkan lagi, ketika junta militer melancarkan apa yang
disebut Operasi Raja Naga (Nagamin) pada tahun tersebut (1978) untuk
54Imam Nugraha dan RizaI Panggabean. !I1uslim Rohingyayang terjajah di Negrisendi,.i. Republika, 20 April 1997
"Ibid.,v...
28
_J
membatasi ruang gerak suku Rohingya dalam bidang politik, ekonomi dan
b - <8se agall1ya:
Di bawah undang-undang Myanmar tahun 1982 tentang warganegara,
masyarakat Islam Myanmar umumnya dan Rohingya khususnya, diperlakuakan
sebagai warga kelas dua yang hak kewarganegaraannya dikurangi bahkan
dihilangkan_ 59 Dengan tidak diperkenankan memiliki kartu identitas (KTP), segala
akses yang berhubungan dengan hak-hak warganegara seperti memperoleh
pekeljaan, ijin peljalanan, peluang berdagang, memperoleh pendidikan hingga
l11enikah bagi l11asyarakat Islam di Myanmar dibatasi dan atau dipersulit60
Dalal11 bidang ekonol11i, penetapan pajak oleh pemerintah yang
dikhususnya bagi l11asyarakat Islam Myanmar khususnya Rohingya, adalah
penetapan pajak yang dihitung dari persentase tanah yang dimiliki oleh petani,
bukan dari hasil panen_ Perhitungan ini dirasa merugikan petani Muslim
khususnya Rohingya yang sebagian besar l11el11iliki tanah yang tidak SUbUL
Namun del11ikian, pel11erintah tetap l11el11berlakukan pajak padi tersebut
berdasarkan luas tanah, hingga banyak petani rohingya tidak mal11pu
l11el11bayarnya_
Sejak tahun 1992, l11asyarakat Rohingya l11endapat kewajiban pajak
banL Seluruh bentuk usaha dipajaki oleh pemerintah. Setiap keluarga Rohingya di
Arakan Utara harus l11embayar pajak cabe di pasar dengan harga 500 kyat dan
"Tajuk Rencana, Mimpi Buruk Gelombang Pengungsi_ Kompas, 31 Januari 2009"Riza SillbudL 11_ 90ODDalam banyak kasus, ijin peljalanan hanya diberikan untuk 12 jam saja dan hanya pada
kasus terlenlU, searang muslim diberikan ij in sampai bisa menginap_ Untuk perialanan iarak iaull
29
"menjualnya" ke pihak pemerintah dengan harga yang telah ditentukan
pemerintah, yaitu 100 kyat. Mereka juga hams membayar flee bila ingin mencari
ikan di sungai atau memotong bambu di hutan. Pajak juga diterapkan kepada
petani ternak. Pemilik sapi hams membayar 80 kyat setahun, sedangkan kambing
dikenakan 30 kyat setahun. Masyarakat Rohingya juga hams membayar ijin
bepergian dari kampungya ke kampung berikutnya atau kepasar untuk menjual
hasil produksi mereka, dan tak jarang ketika sampai dipasar, militer seringkali
datang dan mengambil apa yang mereka inginkan tanpa mau membayar. Selain itu
masyarakat Rohingya pun dipaksa membantu pembangunan pagoda Budha tanpa
pengecualian61 Penetapan pajak oleh pemerintah yang seringkali tidak popular
dikalangan masyarakat pada umumnya,62 mengakibatkan kemiskinan dan
kelaparan yang tergolong parah diderita kelompok Muslim di Myanmar.
Tekanan lain yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok muslim
diantaranya diberlakukannnya draf undang - undang perkawinan yang disodorkan
oleh mentri kehakiman sejak tahun 1949, isinya menjamin hak wanita muslim
untuk bercerai jika: I) keberadaan suaminya tidak diketahui, 2) jika suami
melepaskan tanggung jawabnya selama 6 bulan, 3) sejak perkawinan suami
menderita impotensi, gila selama satu tahun, atau lebih, menderita kusta, dan 4)
suami melakukan kekerasan fisik,63 yang dinilai kaum Muslim Myanmar
61 Riza Sihbudi. h. 9162Sejak Juli tahun 2000, pemerintah mewajibkan kepada semua penduduk Islam di
Myanmar untuk membayar pajak setiap pohon buah pinang sebesar 2500 kyat pertahun dan setiappohon kelapa 500 kyat pertahun. Penduduk Rohingya pun diminta membayar pajak konstruksi danperbaikan rumah tinggal mereka sendiri, dimana rLImah beratapkan sen.g dibebani paiak tinggi.
30
bertujuan mengakhiri perkawinan bagi setiap wanita Muslim dan melanggar
syariat.
Penyebaran pamplet yang berisi propaganda anti muslim yang
disebarkan SLORC guna memecah belah komunitas Islam-Budha, yang umumnya
berisi ajakan kepada seluruh masyarakat Budha Myanmar untuk melawan
ekspansi Muslim dan menuduh orang-orang Muslim ingin menguasai seluruh
daerah Myanmar sebagaimana terjadi di Malaysia dan Indonesia melalui dakwah
Islam yang tersebar dimana-mana, pada akhirnya mengakibatkan pertentangan
dan ben,jung pada perasaan anti Muslim pula dari kalangan masyarakat non-
Muslim di berbagai wilayah di Myanmar. Sebagai contoh, Maret 1997, Muslim
diserang oleh para biksu Budha di berbagai tempat di Myanmar termasuk di dua
kota Ranggon dan Mandalay.64 Para biksu mengobrak abrik dan merusak masjid
disertai perampasan kekayaan orang Islanl. Akibatnya, lebih dari 20.000 muslim
Myanmar yang tinggal di Karen dan Mon mengungsi ke perbatasan Thailand.
64Tidak begitu jelas alasan penyerangan ini, Hamlin beberapa sumber menyebutkanpenyerangan ini dipicu oleh rtlmor ballWa seorang gadis kecil dari keluarga Budha diperkosa olehseorang pemuda Muslim. Versi lain menyebutkan masalah justru berawal ketika pihak militeringin merenovasi pagoda Mahamuni di Mandalav. taoi ketika nekeriaan dinvatabm S~l~"lli
BAB III
HAK AZASI MANUSIA
(KEBEBASAN BERAGAMA)
Kendati ide mutakhir hak asaSl manUSla (HAM) dibentuk semasa
Perang Dunia II, namun pengeltian bam tentang konsep tersebut masih tetap
menggunakan sejumlah gagasan umum tentang kebebasan, keadilan, dan hak-hak
individu. Gagasan bahwa hukum kodrat atau hukum dari Tuhan mengikat semua
orang dan mengharuskan adanya perlakuan yang layak dimana hal tersebut erat
terkait dengan gagasan mengenai hak kodrati di dalam tulisan-tulisan para
teroretisi seperti Locke dan Jefferson maupun di dalam deklarasi hak seperti
Deklarasi Hak Manusia dan Hak Warga Negara (Declaration ofthe Rights afMan
and the Citizen) di Perancis dan Pernyataan Hak Asasi Manusia di Amerika
Serikat (Bill of Rights) masih dominan mewarnai konsep HAM masa kini.
Implikasinya, semua orang dimasa kini dapat mengatakan bahwa gagasan hak
asasi manusia yang ada saat ini hanya mempakan pengembangan konsep tersebut.
Di dalam ranah hak asasi manusia (HAM), dikenal istilah hak asasi
manusia dasar (Basic Human Rights), yaitu hak asasi manusia yang umumnya
dianggap amat perlu untuk memberikan keutamaan atau prioritas dalam hukum
dan kebijakan, baik ditingkat nasional maupun internasional. Hak-hak itu adalah
hak yang memastikan kebutuhan primer, material dan non material dari manusia
untuk bisa mengarahkannya menuju keberadaan (manusia) yang bermartabat.
32
Meskipun tidak ada daftar hak yang diterima secara umum tentang hak
yang bersifat dasar ini, akan tetapi termasuk didalamnya adalah hak untuk hidup,
hak atas makan, papan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan
kebebasan beragama (termasuk kebebasan berkeyakinan).
HAM sebagaimana yang dipahami dalam dokumen-dokumen hak asasi
manusia yang muncul pada abad ke -20 seperti Delarasi universal, mempunyai
sejumlah ciri yang menonjol. Pertama, dimaksudkan agar kita dan atau seluruh
umat manusia diseluruh negara tidak kehilangan gagasan yang telah tegas
menyebutkan bahwa hale asasi manusia adalah hale. Walaupun makna istilah ini
tidak begitu jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah
norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat
wajib.
Kedua, hak-hak tersebut dianggap bersifat universal, dalam artian
dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini
menunjukkan secm'a tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin,
agama, kedudukan sosial, dan kewargmlCgaraan tidak relevan untuk di persoalkan
apakah seseorang memiliki dan atau tidak memiliki hak asasi manusia, selain itu
hal inipun menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di selumh
dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku dimasa sekarang
adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak sempa itu
telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak
bel'f!Gntuni! pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem
33
hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belurn merupakan
hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis
sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan
hukumnya.
Keempat, hak asasi mamlSla dipandang sebagai norma-norma yang
penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi
manusia cukup lmat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk
diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan,
dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi
manUSla. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun
menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa
beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia yang
dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai
prima facie rights.
Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewqjiban bagi individu
maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang
berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan,
atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana
pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari
orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk
mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak
orang terkait.
34
Kebebasan beragama yang dalam hal ini terrnasuk dalam pasal 18
deklarasi universal, I mengimplikasikan bahwa setiap manusia dimuka bumi ini
tanpa terkecuali, bebas menentukan dan atau menyatakan agama atau kepercayaan
mereka berdasarkan hati nuraninya masing-masing, beribadat dan mentaatinya,
baik sendiri maupun bersama-sal11a dengan orang lain, di muka umum l11aupun
secara individu.
Berikut perspektif HAM dalam konteks PBB, ASEAN dan Myanmar,
khususnya terkait dengan kebebasan beragama yang sekaligus menjadi fokus
bahasan penulis.
A. Konteks PBB
Sebagaimana yang telah penulis singgung dalam kerangka teori
penelitian, bahwa secm·a historis konsep HAM muncul sepanjang abad ke-17 dan
ke-18 di Inggris dan Perancis, dan l11ulai dideklarasikan secm·a universal oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember tahun 1948 yang
l11erupakan implikasi dari banyaknya tindak pembunuhan dan kerusahan dahsyat
selama Perang Dunia II
Terkait konsep HAM dalal11 konteks Perserikatan Bangsa - Bangsa
(PBB), pada dasarnya telah di l11uat dalal11 draf paling awal sejak organisasi ini
dibentuk. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) telah mel11uat ketentuml
35
tentang hak asaSl manusJa yang harus dianut oleh negara manapun yang
bergabung di dalam organisasi ini?
Seiring banyaknya kesulitan yang ditimbulkan akibat pemberlakuan
ketentuan piagam ini, dimana negara - negara yang tergabung dalam organisasi
turut mencemaskan prospek kedaulatan mereka, yang dikemudian hari
mengakibatkan banyak negara bersedia untuk "mengembangkan" hak asaSl
manusia namun tidak bersedia "melindungi" hak tersebut, maka diputuskanlah
untuk memasukkan acuan tentang hak asasi manusia di dalam Piagam PBB (UN
Charter).
Sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia dibentuk
oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights) bentukan PBB.
Dalam piagam ini, "keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan
martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antaI'a laki-Iaki dan perempuan
serta antara negara besar dan negara kecil" ditegaskaI1 kembali. Para
penandatangannya mengikrarkan diri untuk "melakukan aksi bersama dan terpisah
dalam kelja sama dengan Organisasi ini "untuk memperjuangkan" penghargaan
universal bagi, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia selia kebebasan-
2Untuk sebuah tinjauan sejarah tentang Universal Declaration of Human Rights dansebuah garis besar ten tang isu-isu pokok yang diperdebatkan sebelum pemberlakuannya, lihatLouis B. Sohn, "A Sh0l1 History of Ihe United Nations Documents on Human Rights," di dalamCommission to Study the Organization of Peace, The United Nations and Human Rights:Eighteenth Report of the Commission (Dobbs Fery, New York: Transnational Publishers, 1968),h.43-56, dicetak ulang dalam Louis B.Sohn dan Thomas Beurgcnthal, ed. 1nternasional protectionof human rights (Indianapolis: bobs Merril, 1973), 50S. simak juga John P. Humphrey, humanRights and the United Nation: A Great Adventure (Dobbs Ferry, New York Transnasional
36
kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, Jel11S
kelamin, bahasa atau agama."
Dua puluh satu pasal peliama dalam Deklarasi tersebut menampilkan
hak-hak yang sama dengan yang terdapat di dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia
(Bill ofRights) yang termaktub di dalam Konstitusi Amerika Serikat sebagaimana
yang telah diperbarui saat ini. Hak-hak sipil dan politik yang mendominasi
deklarasi tersebut meliputi hak atas perlindungan yang sama dan tidak pandang
bulu, perlindungan hukum dalam proses peradilan, privasi dan integritas pribadi,
serta partisipasi politik.
Pasal 22 sampai 27 mengemukakan hak atas tunjangan ekonomi dan
sosial seperti jaminan sosial yang merupakan suatu standar bagi kehidupan yang
layak -- dan pendidikan. Hak-hak ini menegaskan bahwa, sesungguhnya, semua
orang mempunyai hak atas pelayanan-pelayanan kesejahteraan dari negara.
Kebebasan beragama selain tercantum didalam Universal Declaration
of Human Rights, tercantum pula didalam dokumen-dokumen histories tentang
HAM, khususnya dalam Right of Man Fance (1789), Bill of Rights USA (1791)
dan Internasional Bill ofRights (1966)3 Pasal 2 Universal Declaration of Human
Rights menyatakan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan
yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut, tanpa perkecualian apapun seperli
ras, warna kulil, jenis kelamin, bahasa, agama politik alau pendapal yang
37
berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran
ataupun kedudukan lain.4
Dalam ranah ini, inti normatife dari kebebasan beragama atau
berkeyakinan terbagi dalam delapan analisir,5 yakni; (i) kebebasan internal, yaitu
bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir berkesadaran dan
beragama, termasuk memeluk, menerima, memelihara atau mengubah agama atau
kepercayaannya;
(ii) kebebasan eksternal, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak atas
kebebasan, baik individual maupun kelompok dalmn komunitas, dalam ranah
pribadi ataupun publik, untuk mewujudkan agmna dan kepercayaamlya dalam
pengaj aran ataupun praktik ibadah;
(iii) tanpa paksaan, yaitu bahwa tak seorang pun dapat dipaksa, yang
dapat merusak atau melemahkan kebebasannya untuk memeluk atau menerima
agama atu kepercayaan yang menjadi pilihannya;
(iv) tidak dis!a'iminat!{, yaitu bahwa negara berkewajiban untuk
melindungi dan memastikan semua individu dalam wilayah kewenangannya hak
atas kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa membedakan ras, warna kulit
jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, secm'a
nasional atau diwilayah asal, kepemilikan atau status lainnya;
(v) hak orang tua atau wali; yaitu bahwa negara berkewajiban
menghormati kebebasan orang tua atau wali yang absah untuk menjamin
pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan sendiri,
38
dan memberikan perlindungan atas hak setiap anak atas kebebasan beragama atau
berkeyakiann searah dengan perubahan kemampuan pada diri sang anak;
(vi) kebebasan lembaga atau status hukum, yaitu baha satu segi yang
teramat penting dari kebebasan beragama atau berkeyakiann adalah kebebasan
bagi komunitas keagamaan untuk memiliki kedudukan hak kelembagaan guna
mengaktualisasikan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai komunitas;
(vii) ba/as dari pemba/asan yang diperbolehkan atas kebebasan
eksternal, yaitu bahwa kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau
keyakinan seseorang bisa dilakukan hanya pada pembatasan yang dirumuskan
oleh undang-undang dan yang perlu bagi perlindungan atas kemanan, ketertiban,
kesehatan atau moral public; dan (viii) si{at yang tak dapat ditangguhkan, dalam
hal ini, negara sama sekali tidak diperbolehkan menangguhkan hak atas
kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahkan pada masa darurat publik
sekalipun.
B. ASEAN
Perhatian ASEAN terhadap isu HAM pada dasarnya telah berlangsung
cukup lama. Munculnya berbagai isu baru era pasca Perang Dingin, dimana
masalah HAM menjadi salah satu permasalan yang sangat vital, menjadi pijakan
awal ASEAN mengeluarkan Join communique of the 26/17 ASEAN Ministerial
Meeting, 6 dalam merespon isu ini.
'Dalam komullike bersama ini dinyatakall bahwa ASEAN akan mempertimbangkannpmlwntnbm 111Pbmi!':me repional vanQ sesuai demmn hak asasi manusia. Moment ini berlangsung
39
Walaupun pada dasarnya konsep HAM dalam konteks ASEAN sejalan
dengan apa yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights
dimana hak individu menjadi proiritas utama, namun perbedaan dan atau
beragamnya sej arah bangsa, budaya serta orientasi politik diantara negara anggota
ASEAN, yang dalam perkembangannya mengalami perluasan yaitu dari 6 negara
menjadi 10 negara/ l11engakibatkan perbedaan persepsi yang berujung pada
sulitnya membuat konsensus bersal11a terkait konsep HAM di kawasan ini. Hal ini
sebagaimana diungkapkan Carolina Hernandez "Perbedaan nilai dan faktor
relativisme budaya menjadikan perbedaan persepsi tentang HAM diantara negara
- negara anggota ASEAN kian tajam,,8
Implikasinya, beberapa negara di kawasan ini menerapkan konsep
HAM yang bersifat tidak sepenuhnya relative, dalam artian, nilai-nilai Asia9 yang
idealnya digunakan untuk lebih l11empererat persaudaraan dikalangan masyarakat
negara anggota, seringkali dijadikan strategi untuk melestarikan berbagai
ketidakadilan semena-mena, dimana kekuasan tak jarang dijadikan sebagai
alatnya.
7lndonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Filipine dan Brunei Darusalam, merupakannegara inti, sementara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam - CLMV merupakan anggota bamdalal11 organisasi tersebut.
8Anak Agung Banyu Perwita, Myanmar, ASEAN dan Negara-negara ekstra regianal.h.156
9Keleltiban dan disiplin, hornal kepada pihak yang lebih tua, tanggung jawab terhadapkeluarga, kerja keras, kolektifisne, dan kesederhanaan (modesty), menjadi beberapa contoh darinilai-nilai ini yang sering kali ditonjol-lonjolkan dan dianggap bahkan lebih unggul dari nilai-nilaiBaral. senerti orientasi kenada kesenangan diri. individualisme. sikap tak acuh terhadap otoritas.
40
Dari segi ini, Hak Asasi sebagaimana di tetapkan dalam Universal
Declaration ofHuman Rights dipandang hanya sebagai suatu produk yang berasal
dari dunia Barat dan didukung oleh suatu kelas sosial tertentu.
Kecenderungan persepsi bahwa HAM dalam konteks Asia khususnya
Asia Tenggara lebih dipandang sebagai hegell10ni dan dOll1inasi budaya Barat,
pada kahirnya menell1patkan HAM pada katagori das sollen dan bukan das sein.
Apa yang dirumuskan dalam Declaration of Human Rigts pertall1a-tama patutiah
dipandang sebagai cita-cita ideal yang wajib dipenuhi dan dijalankan oleh
ll1asyarakat yang beradab dan bukanlah kenyataan empiris yang sudah ada dan
dapat diamati dalall1 kehidupan setiap hari.
Fakta bahwa protret HAM di kawasan 1111 ll1asih kurang
menggembirakan, dimana sejull1lah pelanggaran HAM berkatagori berat masih
berlaku di beberapa negara anggota, dan menjadi perll1asalahan yang selalu
"dihindari" oleh para pemimpin ASEAN karena sensitifitasnya yang tinggi,
mengakibatkan organisasi ini tidak ll1emiliki ll1ekanisme HAM secara regional.
Sejarah ll1encatat, kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, ll1erupakan
satu satunya kawasan di dunia yang tidak memiliki system atau mekanisme HAM
secaJ"a regional. lO Karenanya, tuntutan akan pembentukan badan HAM ASEAN
yang dipandang semua pihak sangat penting untuk segera memperbaiki kondisi
HAM di kawasan ini dan lebih kJmsus lagi harapan sejumlah pihak untuk segera
terselesaikannya pennasalahan HAM di beberapa negara anggota ASEAN,
terutama Myanmar, ldan gencar disuarakan masyarakat internasional.
41
Perkembangan selanjutnya berkenaan dengan isu HAM dalam tubuh
ASEAN adalah disepakatinya draf ASEAN Charter pada KTT ASEAN ke-II di
kuala Lumpur Malaysia Desember 2005 yang dalam masa selanjutnya menjadi
kerangka hukum dan institusional ASEAN. Draf ini menyatakan akan mendorong
"Demokrasi, hak asasi manusia dan kewajiban terhadap hal itu, transparansi, tata
pemerintahan yang baik dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis" di
kawasan Asia Tenggara. 11
Prinsip non-interfensi 12 yang selama ini menjadi icon utama dan seolah
menjadi momok yang menyebabkan terhambatnya proses demokratisasi di Asia
Tenggara mulai diterapkan secm'a lebih fleksibel pada pasca disepakatinya
ASEAN Charter tersebut. Keterbukaan bagi keterlibatan yang lebih besar dan
kooperatif melalui mekanisme yang disepakati bersama terhadap isu-isu
domokratik dengan implikasi regional yang jelas dan yang menyangkut isu
kemanusiaan seperti pelanggaran HAM berat dan krisis kemanusiaan, mulai
dijadikan sebagai langkah awal terbentuknya komisi HAM ASEAN yang
kemudian disahkan pada akhir tahun 200S 13 guna meningkatkan keamanan di
kawasan Asia Tenggara.
Dalam perkembangannya berikutnya, Kekecewaan atas masih di
bawah standarnya badan HAM ASEAN yang akan dibentuk, diutarakan bukan
llIbid,. 11.15612Prinsip ini menegaskan bahwa negara anggota ASEAN tidak memiliki wewenang untuk
mencampuri setiap permasalahan negara anggota lainnya. Setiap perkara domestik yang munculdalam suatu negara anggota hanya menjadi urusan dalam negri terkait.
13Terdaoat tiga oiJar utama vang dicantumkan dalam piagam ASEAN ini vaitu (I) paUtik
42
hanya oleh para penggiat HAM ASEAN, melainkan juga oleh Menteri Luar
Negeri Rl Hassan Wirajuda.
Selain nama yang disepakati untuk badan itu terdengar "ganjil", yaitu
Komisi Antarpemerintah ASEAN dalam Hak-hak Asasi Manusia atau ASEAN
Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR), kerangka acuan atau
Terms of Reference (TOR) yang sudah disiapkan High Level Panel (HLP) pun
tidak cukup seimbang antara fungsi-fungsi atau mandat badan HAM ASEAN,
khususnya dari sisi pemajuan HAM dan perlindungan HAM. 14 TOR yang hanya
terdiri dari sembilan poin pokok itu dinilai terlalu sederhana dan terlalu lemah
untuk dijadikan acuan dalam pembentukan sebuah badan HAM ASEAN. Fakta ini
sekali lagi menggambarkan betapa sesungguhnya banyak negara anggota ASEAN
l11asih enggan menerima kehadiran sebuah badan HAM regional yang ideal.
C. Myanmm'
Sedikit berbeda dengan konsep I-lAM universal, HAM dalam konteks
Myanmar lebih cenderung hanya pada kebebasan dalal11 bidang atau sektor
ekonomi. Dalam artian, pemerintah Myanmar lebih mengutamakan kesejahteraan
masyarakatnya dalal11 bidang ekol1omi ketimbang hak lainnya yang tercantum
"Dari 14 pain yang tercantum dalam pain 4 TOR AICHR, mengenai mandat dan fungsifungsi, tidak terdapat satu pun pain yang membahas secara khusus dan detail terkait perJindunganHAM, seperti keharusan menyingkronkan peraturan perundangan sehingga selaras denganperlindungan I-lAM, keharusan menyampaikan laporan periodik mengenai perJindungan HAMyang mendapat perJindungan luas, apalagi mendorong keterbukaan negara-negara anggotaASEAN untuk menerima misi pemantau HAM dari ASEAN sebagai Iembaga atau badan-badanHAM yang sudah ada dibeberapa negara anggota ASEAN. Rakaryan Sukarjaputra, Badan HAM
43
dalam Universal Declaration of Human Rights dimana hak individu menjadi
prioritas.
Hal tersebut sebagaimana diungkap Myarunar, yang dalam
menanggapi tuduhan akan banyaknya kekejaman yang seCal'a sistematis dilakukan
pemerintah pada masyarakatnya tennasuk pada kelompok minoritas yang muslim
Rohingya, mengungkapkan, "Myanmar melihat permasalahn ini secara berbada,
hak-hak mmyarakat lebih diutamakan ketimbang hak individu yang lantang
disuarakan negara-negara barat, karenanya prioritas utama yang diberikan
kepada rakyat adalah keamanan terhadap hidup, harta milik, pekerjaan dan
tempat tinggal yang layak, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yang
apabila kebutuhan mendasar tersebut telah terpenuhi, maka hak asasi manusia
akan lebih maju dan akan mudah pula membangun institusi yang kokoh, sehingga
tidak ada lagi demo/a'asi yang semu". 15
Dalam implementasinya, hal itu pun dilanggar dengan tidak
memberikan akses kehidupan dan ekonomi bagi komunitas muslim termasuk
Rohingya di Arakan Utara, yang dalam hal ini berimplikasi pula pada teljadinya
berbagai penggaran hak komunitas terkait dimana pelanggaran hak beragamapun
termasuk didalamnya.
Sebagai salah satu negara yang menandatangani Universal Declaration
ofHuman Rights, Myanmar mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk
melaksanakan kewajiban memenuhi hak kebebasan beragama dan hak - hak lain
yang tercantum dalam piagam PBB tersebut. Konstitusi Myanmar tahun 1974
44
khususnya dalam pasal 12 dan 147 secm'a tegas telah mencantumkan jaminan
kesetaraan dalam hukum tanpa melihat soal ras, agama, status maupun jenis
kelamin, yang hal ini secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa negara
memberi dan atau menjamin kebebasan kepada penduduknya dalmn menjalankan
agama mereka masing - masing. Dengan demikian, kebebasan beragama di
Myanmar pun telah menjadi hak kans/ilusianal dari setiap warga negara Myanmar
yang dalam hal ini kebebasan beragama bagi minoritas Muslim khususnya
Rohingya masuk didalamnya.
Berikut tabel yang menunjukan skala perbandingan HAM menurut
PBB, ASEAN dan Myanmar, khususnya terkait dengan kondisi Muslim Rohingya
di Arakan Utara Myanmar
Institusino Jenis HAM
UN ASEAN Myanm3l'
I Agama -J -J X
2 Hakhidup -J -J X
0 Ekonomi -J -J -JJ
4 Sosial dan politik -J -J X
BABIV
PELANGGARAN HAl( BERAGAMA
MASYARAKAT MUSLIM ROHINGYA
A. Sekilas tentang Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Myanmar
Penduduk Islam di Myanmar merupakan kumpulan minoritas Muslim
terbesar di Asia Tenggara,16 yang sama halnya dengan kumpulan minoritas
Muslim di wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Thailand Selatan dan Philipina
Selatan, sering kali mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah setempat
yang notabene non-Muslim.
Terdapat beberapa versi terkait proses masuknya Islam di Myanmar,
hal tersebut dikarenakan 'Myanmar' sejak awal telah terbagi kedalam beberapa
kerajaan. 17 Versi pertama menyebutkan, agama Islam telah tiba di Myanmar
khususnya wilayah Arakan sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M. Melalui
para pedagang Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Hanafial8 ke wilayah
Akyab ibukota Arakan melalui jalur laut untuk berniaga dan berdakwah.
lOWan Kamal Mujani (ed). lv1inoriti Muslim Gambaran dan Harapan Menjelang abad ke21. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002. h.55
"Selama 8 abad pel1ama, Burma/ Myanmar dipersatukan oleh tiga dinasti, (I) Pagan; (2)Taungoo: (3) Konbaung. The Roots, Fruits and Dreams ofAll Muslim in Myanmar. Artikel inidiakses pada 15 Maret 2008, dari !It!n://www.rohingya.jp/pdf. h.4
I8Diceritakan bahwa ketika orang - orang Arab yang dipimpin oleh Muhammad binHanalia datang ke Burma/Myanmar, Arakan sedang dikuasai oleh sekelompok kanibal yangdipimpin oleh Ratu Kaiyapuri. Ketika rombomgan Muhammad bin Hanalia datang danmenyebarkan agama Islam, Ratu Kaiyapuri ikut memeluk Islam. Mereka menikah dikemudianhari, dan dakwah Islam pun tersebar luas di Arakan. Data tersebut diperoleh dari catatan Arabyang ditulis oleh Syah Sarid Khan yang berjudul "Hanifa 0 Kaiyapuri" pada abad ke-16.Menurut catatan tersebut Muhammad bin Hanafia tiba di Arakan dengan rombongannya setelahteriadi oerang Karbala. Muhammed Ashraf Alam. A SharI Historical Backround Of Arakan.
46
Dikatakan dalam sumber lainnya, bahwa orang - orang Muslim datang
ke Burma / Myanmar pada abad ke -9, dan diperkirakan berasal dari Bengal /
Bangladesh dengan tujuan awal berdagang di daerah Arakan. Walaupum letak
geografis Burma / Myanmar tidak tepat berada di pusat jalur antara Timur
Tengah, India dan Cina, namun mereka (para pelancong yang berasal dari tiga
daerah terkait) sering kali singgah di jalur maritim. Para pelancong Muslim Persia
dan juga Arab, selain menyebut bagian Burma selatan dalam catatan mereka,
merekapun menceritakan dan atau menggambarkan lalu lintas perdagangan yang
pesat telah berlangsung melalui pantai India, Burma, Semenanjung Melayu, dan
Sri Lanka. 19 Tidak banyak sumber yang menceritakan prihal kehidupan Muslim
didaerah ini.
Secara umum, terdapat empat katagori kelompok Muslim yang
berlainan di Myanmar, yang memiliki sejarah dan perkembangannya masing
masmg. Muslim Burma (Zerdabee), Muslim India (kala Pathe), Muslim Cina
(Panthays), dan Muslim Arakan (Rohingya).
Muslim Burma (Zerdabee) merupakan generasi yang lahir dari
perkawinan campur antara para pelancong asal Timur Tengah pencari suaka
dengan wanita pribumi Burma clan atau wanita dari kalangan etnis minoritas cli
Burma. Kelompok ini dapat dirunut asal usulnya hingga abaci ke-13 dan ke-14,
yaitu ketika nenek moyang mereka datang ke wilayah ini sebagai pedagang,
tukang sepatu dan profesi lainnya serta mengabdi kepada Alaung Paya (raja
Burma/ Myanmar) ketika itu. Zerclabee merupakan pencluduk asli Myanmar, yaitu
19Moshe Vegar. between Intezra/ion and Secession: The Muslim Communities Of The
47
dari segi tempat lahir, bahasa dan juga bangsa. Dari sudut penampilan, kelakuan
dan adat, mereka tidak dapat dibedakan dengan penduduk Myanmar keturunan
Burma yang beragama Budha20 Zerdabee mengadopsi nama-nama Burma,
meskipun mereka menggunakan nama Muslim yang biasa mereka pakai di
wilayah mereka dalam konteks tertentu. Secm'a politis, kelompok ini cenderung
memiliki perasaan dan sikap positif terhadap negara dan siap mengidentifikasi diri
mereka dengan kebanyakan rakyat Burma! Myanmm·. Sementara bila dilihat dari
sudut ekonomi, Zerdabee sebagian besar adalah petani yang hal tetrsebut sejalan
dengan pola ekonomi nasional21
Muslim India (Kala Pathe, merupakan komunitas Muslim yang datang
ke Myanmar sekitar abad ke-19, yaitu pada saat Burma! Myanmar dalam
administrasi India oleh Inggris pasca perang Aglo- Burma (1824-1826).
Kebutuhan akan peketja dan atau buruh murah yang melimpah pada masa ini
yang telah diprogramkan pemerintah guna memenuhi dan atau mempennudah
peketjaan mereka, dimanfaatkan pula oleh Muslim India untuk mencari suaka
guna mencari penghidupan yang lebih baik, sebagaimana saudara-saudara mereka
yang beragama Hindu yang telah lebih dulu hijrah ke Burma sebagai pegawai
pemerintahan, buruh, tukang, polisi, pembuat sepatu, tentara dan juga sebagai
pedagang.
Dari segi budaya, Muslim keturunan India cenderung menghindari
penggunaan nama Islam, mereka masih mengabadikan adat, agama dan
"Wan Kamal Mujani (ed). Minorili Muslim Gambaran dan Harapan Merljetang abad ke2t.h.58
48
kebudayaan asal mereka di India. Dari segi ekonomi, Kala Pathe dikenal sebagai
pedagang yang tangguh, mungkin karena alasan inilah, mereka menjadi kelompok
yang paling menderita ketika sosialisme diterapkan militer secara kaku pada
periode pasca 1962. Peranan mereka yang amat lmat dibidang ekonomi
dihancurkan oleh penguasa sosialis yang melarang perdagangan bebas, membatasi
arus perdagangan internasional, menekan import, dan memberlakukan uang ketat.
Muslim Cina (Pan/hays),22 merupakan komunitas Islam yang datang
dari Yunan23 beserta kabilah dan ciri khas mereka,24 melalui jalur Yuanan-Ava
(Mandalay) jalur Theinni dan Thibaw (Hsipaw) di Utara Shan, jalur dari Yunan
melalui Kengtung, Lao dan negara Siamese ke Moulmein dan Rangoon.25
Panthays dikenal sebagai kumpulan peniaga atau penjaja barang-
barang dan pemandu caravan yang tergolong mahir, hingga ke kawasan-kawasan
yang jauh dari penempatan mereka seperti Rangoon dan Moulmein. Hal inilah
kemudian yang menyebabkan kehidupan mereka cenderung nomaden atau
'floating polulation' .26
"Dalam bahasa Burma 'Panthays' artinya suci/bersih. Identik dengan kata Shan 'Pang-she'.
23Tidak diketahui dengan past; kapan komunitas ini pel1ama kali tiba di Burma/Myanmar.Beberapa sumber hanya menyebutkan hubungan perdagangan antara Yunan dan Burma tclahtcrjadi sejak sebclum zaman dinasti atau periode Konbaung di Myanmar.
240piuITI, Jilin, kain sutra, teh, kacang kulit, alat-alat logam, besi kasal', artikel pakaianjadi, buuh-buahan dan makanan yang diawetkan, serta jenis~jenis daging yang dikeringkan,merupakan ciri khas yang mcreka bawa dan kemudian dibudidayakan di Myanmar hingga kini.The Roots, Fruits and Dreams ofA/I Muslim in Myanmar. hAO
"Ibid.. h.39
49
Muslim Arakan (Rohingya).27 Merupakan generasi atan ketunman
yang lahir dari perkawinan campur antara para pedagang Arabs, Moors, Moghuls,
Persia, dan Bengladesh dengan wanita - wanita lokal sejak awal persebaran
mereka di Burma I Myanmar pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M.
Kumpulan masyarakat Islam ini umumnya menetap di wilayah Arakan yang
berbatasan dengan Bangladesh.
Secm'a fisik, bahasa dan budaya, mereka lebih mirip orang Bengali,
yang bermukim di Asia Selatan, khususnya Bangladesh,28 berkulit coklat tua atau
coklat gelap, dan merupakan penganut Islam yang taat. Sebagian besar dari
mereka menumbuhkan janggut dan para wanitanya menggunakan jilbab. Rumab-
rumah mereka dikelilingi oleh dinding- dinding bambu yang tinggi. Masjid dan
madrasah tersebar luas di setiap desa di Arakan. Ulama dalam lingkungan Muslim
Rohingya memiliki peranan yang sangat penting, Id1Ususnya masalah hukum
dalam keluarga29 Watak asIi mereka aclalah sabaI' dan tawakal dalam menghadapi
cobaan. Selain itu mereka juga terkenal pintar selia percaya diri.
Kehidupan mereka yang dipenuhi dengan diskriminasi sosial dan
serangan yang dilancarkan pemerintah khususnya pasca 1962, pada akhirnya
berdampak pula pada minimnya jumlah pelajm' muslim Rohingya. Pendidikan
27Sejak awal sejarah pembentukannya sebagai sebuah negara independent yang selaintelah tcrkenal sebagai tempat singgah sekaligus berdagang bagi para pelaut Arab, Moor, Turki,Monghuls, Asia Tengah dan Bengal, Arakan dinamakan 'Rohang' dan masyarakatnya dinamakan'Rohingya '. Merupakan kala jamak dari 'Al-Rukn', berasal dad bahasa Arab yang berarti tiangtiang. Kala tersebut mencirikan kelslaman dari Etnis Rohingya. Muhammed Ashraf Alam. A ShOl'lHis/orical Backround Ofarakan. h.1
"Rohinf!Va vane Kini di Abaikan. Kampas, 30 Januari 2009
50
tingkat dasar apalagi tingkat tinggi, tidak mudah mereka dapatkan di Arakan
ataupun kota lain di seluruh myanmar.
Walaupun terdapat beberapa sukarelawan yang mengajar di sekolah -
sekolah agama di Arakan, namun berbagai larangan dan minimnya dana yang
dimiliki para sukarelawan tersebut, mengakibatkan mereka kesulitan memberikan
fasilitas pendidikan yang layak bagi para pelajar muslim Rohingya. Hal inilah
yang kemudian menjadi sebab utama mereka tidak bisa menciptakan pemuda-
pemuda Rohingya yang berpendidikan di Arakan untuk membantu menyelesaikan
permasalah komllnitas mereka30
Secara ekonomi, penduduk Rohingya hidup dengan bercocok tanam,
walaupun terdapat sebagian yang lainnya dari mereka bekerja sebagai nelayan,
pedagang, pengrajin tangan, dan tllkang kayu.31 Banyaknya diskriminasi yang
dilil11pahkan pel11erintah terhadap kelol11pok ini khllsllsnya pasca tahun 1962,
mengakibatkan penduduk Rohingya mulai kehilangan tanah dan menjadi
tunawisma.
Selain lahan perkebunan mereka diambil oleh masyarakat Budha yang
sengaja di datangkan pemerintah dari luar Arakan, penetapan pajak yang tinggi
dan berbagai macam aturan32 terhadap hasil pertanian dan pengambilalihan tanah,
membuat mereka hidup dibawah garis kemiskinan, mengalami kelaparan, dan
JONurul Islam, Facls AboUl The Rohingya muslim OfArakan. Diakses pada 27 November2009, dari Http://www.rohingva.com/rohiiSummaJyhtm
3l Azizah, Pemberontakan Separafis A1uyslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma/948-1988. h.53
32Aturan baru yang ditetapkan emerintah terhadap Rohingya menyebutkan, petani, buruhpemotong kayu dan bambu, serta pekelja agrobisnis, diharuskan menjual hasil produk merekakepada agen yang telah ditentukan pemerintah dalam harga yang telah ditentukan pula. MayarakatRohinQva dilaranQ meniual hasil nroduk mereka kenada orang atau nihak lain di luar agen yang
51
tersebarnya berbagai macam penyakit seperti TuBerculosis (TB), Malaria dan
demam berdarah.
Dikuasainya Arakan oleh Burma! Myanmar pada tahun 1784 yang
sejak saat ini mulai dilancarkan usaha pemusnahan Muslim Rohingya33 dan telah
tersebar luas di wilayah tersebut, yang kemudian memuncak pada pasca 1962
yaitu ketika militer berkuasa, dil11ana pada l11asa ini secara sistematis hak politik
l11ereka dicabut, pegawai-pegawai pel11erintah yang sebelul11nya l11asih diduduki
oleh Muslim Rohingya diganti oleh orang-orang Budha Arakan, l11engakibatkan
seCal'a politis l11ereka atau Rohingya cenderung bersikap beliolak belakang
dengan pemerintah.
Pemberlakukan lal'angan pembentukan perserikatan dan l11elarang
munculnya gerakan yang mempertanyakan tentang hak-hak buruh oleh
pemerintah disertai sikap kasal' dan tak berperikemanusiaan, yang tak jarang
menyebabkan sakit dan kematian, merupakan hal yang lekat dengan keseharian
mereka apabila l11elanggar dan berusaha melawan ketetapan yang telah dibuat
'l k 34plla penguasa.
Diperkirakan, pemerintah Myanmar telah me1akukan paling tidak 13
operasl bersenjata melawan Rohingya semenjak tahun 1948, mereka melucuti
senjata, menutup sekolah agal11a, dan l11el11bakar l11asjid, Pada tahun 1975, sekitar
33Pcngikisan secara besar-besaran terhadap Muslim Rohingya pacta masa ini di awaliidengan membakar masjid dan madrasah-madrasah yang telah tersebar luas di Arakan danmcnggantinya dengan pagoda. Tidak begitu .iclas alasan penghancuran Muslim oleh pemerintahBUlma yang notabene Budha pada masa ini. Nanlllll beberapa sumber mnenyebutkan, indikasikekhawatiran Burma akan populasi Muslim yang kian cepat dan pesat dari tahun-ketahunnyadisertai [aktor ekonomi yang amat mengulltungkan di wilayah Arakan begitu besar mclatarhpl~bmai nf':l'i<;:tiw~ ini
52
Pt~:~f';~~=-\15.000 penduduk Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh
untuk menghindari penganiayaan. Pada tahun 1978, operasi militer masif yang
dikenal dengan nama operasi Naga Min, memaksa sekitar 200.000 Rohingya
untuk keluar dari Myanmar. Operasi tersebut meliputi relokasi paksa Muslim
disertai pemerkosaan, pemaksaan dan penggusuran Masjid.
B. Kondisi Umat Islam di Myanmar pra-kemerdekaan
Terkait kondisi umat Islam di Myanmar pada masa pra-kemerdekaan,
meskipun jumlah mereka tergolong kecil yaitu hanya berkisar 5-10 % dari total
populasi masyarakat Myanmar,35 namun peran dan perkembangan mereka pada
masa ini amat cemerlang.
Pada era tradisional, sejarah Myanmar mencatat keberadaan orang
Arab di masa pemerintahan raja Anawarta (1044-1077) yang bekerja sebagai
penunggang kuda kerajaan adalah seOl'ang Muslim. Pengganti Anawarta, yaitu
Raja Sawlu (1077-1088) dididik oleh seorang guru Muslim berkebangsaan Arab
dan mengangkat anak sang guru, Yunan Khan, sebagai gubernur kota Ussa, yang
sekarang bernama Pegu.36
Sej ak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke -18, kerajaan
Burma/Myanmar memasukan kaum Muslim dalam unit pegawai kerajaan sebagai
pasukan altilevi dan pasukan penembak. Selama pemerintahan raja Min (1846-
35Jumlah ini diperoleh berdasarkan sensus resmi Myanmar tahun 2005, pemerintahmpnp.f~nl{!;m illmll1h !(()mllnit:::l<::. MlI'dim vnnp terc:;ehar eli Mvanmar tak lebih dari 3-4% dari total
53
1853), seorang muslim diangkat menjadi gubernur Amarapura, ibukota kerajaan
pada waktu itu.
Oi wilayah Arakan, mungkin karena faktor kedekatan geografis
dengan India, teljalin hubungan dip1omatik, politik, perdagangan, budaya, dan
idividu antara kerajaan Arakan dengan India. Pengaruh Muslim sangat Imat dan
nyata dikawasan ini, hingga mampu menumbuhkan suatu jaringan dagang yang
lebih luas di Mayanmar pada masanya.
Pada periode kolonial terutama pada pada masa pendudukan Inggris
(1824-1948), kehidupan Muslim di Myanmar jauh lebih baik ketimbang pasca
kemerdekaan. Imigran Kala Pathe (Muslim asal India) dan Muslim asal
Bangladesh (Rohingya) yang datang ke Myanmar dalam jumlah besar pada masa
ini turut mempengaruhi pola kemasyarakatan penduduk setempat yang dalam hal
ini orang-orang Burma dengan masyarakat Muslim.
Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan digantikannya para
pemlmpm Burma yang berasal dari orang-orang pribumi, menumbuhkan
kebangkitan etnik, budaya dan kebanggaan keagamaan dikalangan kaum Muslim.
Posisi mereka yang cukup menguntungkan dibidang ekonomi37 memungkinkan
mereka mengambil alih perkembangan - perkembangan organisasi - organisasi
yang menguntungkan mereka. Implikasinya, perkumpulan - perkumpulan dan
komunitas-komunitas menjamur dikalangan Muslim.
Masjid-masjid baru didirikan dan lembaga-Iembaga pendidikan Islam
dipromosikan secara antusias. Burma! Myanmar pada masa ini bagi para imigran
}7n~bm nl·::tKtp:knv::I tin:1k ~cl:1 hidanQ" nerekonomian dan deoat1emen dalam
54
Muslim terutama Kala Pathe, nampak merupakan perluasan dari wilayah India
yang juga dijajah Inggris. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan dalam
pelajaran agama dikalangan kaum Muslim, meskipun Tamil dan Bengali juga
digunakan oleh kelompok - kelompok tertentu.
Kesusastraan Islam yang dilatarbelakangi kebudayaan India tersebar
luas dikalangan Muslim38 S~jak awal pembentukan hingga tersebarnya, mayoritas
muslim di Myanmar beraliran Sunni yang bermazhab Hanafi. Dengan kata lain,
kebangkitan Islam di Myanmar terjadi pada era dan atau masa ini, dimana
masyarakatnya khususnya Muslim dan Budha hidup berdampingan dalam satu
keselarasan di Myanmar.
Di wilayah Arakan, kaum Muslim Rohingya pada masa ini banyak
yang berprofesi sebagai pengawal kerajaan dan pegawai keamanan Inggris yang
terawal. Banyak diantara mereka pada masa ini yang diberi kesempatan mendapat
pendidikan tinggi, dan memperoleh jabatan-jabatan dalam kerajaan, Bank, dan
. . d 39agensl-agensl per agangan.
Menjelang 1930-an, banyak orang Islam Myanmar keturunan Burma
melibatkan diri dalam komponen kemerdekaan. U Razak selaku salah satu
Muslim keturunan Burma mampu memimpin persatuan pelajar Universitas
Rangoon guna menganjurkan uqjuk rasa anti penjajah. Walaupun ia sempat
ditahan oleh pemerintah Inggris, namun pada 1945 Burma Muslim Congres
(BMC) yang berada dibawah kepemimpina11l1ya telah menyertai Anti-Facisct
38S7Iiflll MlIzanL Pemham!unan dan Kebanekitan Islam di Asia TeJ1f!fZara. h.36
55
People Freedom League (AFPEL) dibawah pimpinan Aung Sann, dan merupakan
. . . I I d k 40orgamsasl utama yang mempelJuang <an cemer e aan.
Hingga masa awal pasca kemerdekaan, yaitu semasa pemerintahan
Perdana Mentri U Nu (1948-1956, 1957-1958, dan 1960-1962) di Myanmar,
banyak tokoh Rohingya berperan dalam pemerintahan. Sultan Mahmood menjadi
mentri politik dan kemudian mantri kesehatan, beberapa nama lainnya pun
dikabinet dan parlemen41
C. Muslim Rohingya dan Pelanggaran flak Beragama
Pengalaman pahit atas ketidakadilan sosial budaya yang meliputi
perlakuan atas agama, suku dan posisi Rohingya sebagai kelompok minoritas
selama bertahun-tahun, dimana pemerintah Myanmar dalam hal ini
memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kelompok agama tertentu,
bahkan melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap aktivitas gerakan
terkait, mengakibatkan kelompok ini kian terkikis dari akar budaya bangsa
Myanmar.
Surat kabar .fung terbitan Karachi (Pakistan) edisi 13 Juli 1975 seCaI'a
terperinci telah membeberkan nasib dan atau kondisi umat Islam di Myanmar
khususnya kondisi Rohingya. Bagaimana kesulitan, penderitaan dan pengorbanan
yang mereka alami di Burma/MYaIlmar selama ini untuk mempertahankan
eksistensi hidup dan agama Islam yang mereka anut.42
"Ibid., h.6141 Rnhin01JfJ lJnJW Kin; di Ahnik(JJ1_
56
Selama 33 tahun terakhir ini (terhitung dari 1975 ke belakang) 122.750
orang Islam Rohingya di bunuh, 140.000 kitab suci AI-Quran dan kitab-kitab
keagamaan lainnya telah dibakar, dan menurut pamphlet yang diterbitkan
organisasi Islam di Burma, sejak tahun 1942-1974, tak kurang dari 300 desa kaum
Muslim dibakar, 731 masjid dan rumah-rumah ibadat dibumi-hanguskan, dan
125.000 orang Islam dipaksa masuk agama Budha oleh pemerintah, modal
keuangan 2 juta dolar untuk tanah dan kekayaan kaum Muslim lainnya
dimusnahkan.
Sekitar 400.000 orang Budha dipangil dari Bangladesh dan ditempatkan di
Arakan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, lebih dari 3000 orang
diculik tanpa sebab yang pasti dan 10.700 orang hilang tidak tentu nasibnya.
Kaum Muslim tidak diperkenankan menunaikan ibadah haji, surat kabar dan pers
Islam ditutup, pegawai-pegawai yang beragama Islam tidak diperkenankan untuk
melakukan sembahyang jumat pada hari-hari jumat dan pelarangan-pelarangan
lainnya yang memang dikhusukan untuk penganut Islam.43
Selain menghancurkan ratusan masjid dan madrasah, AI-Qur'an yang
dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara, kitab-kitab tentang
Islam juga terkadang di sita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus makanan.
Lebih dari itu, pihak junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai
ibadah, seperti ibadah haji, merayakan hari idul Fitri dan Adha serta ibadah
I . 44amnya.
43 Ibid,.44c:+" .... ,,; ;.... ; hot',,1"nrr t", .. i<>rli rhm <.:'ph\1o~j rMMnn <;:PTinaknli nih::!k illntn memanfaatkan
57
Laporan diperoleh dari National Coalition Goverment of Union of Burma
(NCGUB) dan Human Rights Documentation Unit (HRDU), teljadi penyerangan
dan pembakaran masjid, sekolah-sekolah Islam yang diseliai penggusuran empat
ribu muslim dari empat desa di Arakan (Kya, Ein, Seik, dan Kyi), membunuh dua
lab-laid muslim dengan sadis di Kyo Ta, dan meIebur tujuh masjid di Dooplaya.45
Dari Sittwe (pusat kota Arakan) diIaporkan, seIain menghancurkan
masjid yang telah di buat pada tahun 2000 dan 200 I seCal'a sistematis, pemerintah
pun memaksa Muslim di Arakan untuk membangun pagoda di wiIayah tersebut,46
sebagai jaminan tidak akan dibangun kembali masjid di wiIayah terkait.
Menurut pendapat Yegar yang dikutip oleh Riza Sihbudi dalam
Roblematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Morro, Pattani dan
Rohingya, menyebutkan bahwa, "Munculnya pelientangan antm'a pemerintah dan
masyarakat Burma! Myanmar dengm1 kelompok Muslim minoritas termasuk
Rohingya, pada intinya adalah sebagai akibat dari perbedaan karakteristik yang
tidak bisa disatukan antara adat kebiasaan orang Burma dengan budaya IsIam,,47
Budaya "perbedaan antar suku" pada masa kependudukan Inggris
yang kemudian dipelihara secara laten oleh pemerintah SPDC, diseliai dominasi
komnnitas Burma (Tibeto- Burmans)-yang menjelma daIam struktnr
pemerintahan-atas minoritas lain, takjarang menimbuIkan problem bagi rancang
BiksLI, pihak junta justru mendukung aksi tersebut. Lihat lebih lanjut da1am "Agenda PanjangMuslim Rohingya", Republika, 20 April 1997. alau dalam !::!1!Jl://www.burmacamRaign.urg.uk/diakses pada 4 Maret. 2009.
4sRiza sihbudi. h.6646Rianne ten Veen, Myanmar Muslims:The oppressed of the Oppressed Islamic Human
Rights Commission. Oktober, 2005 .. h.10; lihat pula Human Rigthts Watch/Asia, Cracdowl1 011
Rurmese muslim .lulv 2002 .. h.I-2.
58
kehidupan masyarakat Myanmar secm'a umum. Bahkan sebagiml kelompok etnis
yang mewakili beberapa daerah di Mynamar, dalam sejm'ahnya pernah terlibat
dalam sebuah aksi pemberontakan menentang dominasi tersebut.
Tahun 1949 Etnis Karens berupaya melepaskan diri dan untuk selanjutnya
membentuk negara tersendiri. Namun, pelbagai tantangan yang hadir-termasuk
ketika seorang wakil etnis Karens notabene terpilih sebagai presiden Burma
membuat gerakan ini hilang dengan sendirinya. Pun demikian yang dijalankan
oleh komunitas Arakan. Alhasil, ketegangan etnik yang meningkatkan
pemberontakan dari kelompok separatis, terlihat menjadi sebuah permasalahan
utama bagi Myanmar yang faktanya, sangat sulit terselesaikan hingga kini.
Termasuk dalam konteks ini adalah konflik yang berlangsung antara etnis Burma
(representasi pemerintah) di satu sisi dan dengan muslim Rohingya (etnis Arakan)
di sisi lain.48
Merbaknya ketidakadilan pihak pemerintah terhadap muslim Rohingya
dalam semua sendi kehidupan mereka, pada akhirnya mengakibatkan Rohingya
terbagi dalam dua kelompok besar.
Kelompok pertama yaitu mereka yang masih kuat bertahan dengan
kondisi dalam negeri yang telah nyata menolak dan secm'a terorganisir
berkeinginan mengeluarkan mereka dari akar budaya bangsa, membentuk
berbagai organisasi pel:iuangan seperti Andcan Liberation Party (ALP) / Arakan
Liberation Army (ALA); Arakan League For Democracy; Arakan Liberation
Front (ALF); Arakan Rohingya Patriotic Front (ARlO); Rohingya Patriotic
48Terkait berbaQai konflik etnis tersebut Jillat Josef Silverstein. Burma. dalam. George
59
Front (RPF); National United Front ()! Arakan (NUFA); Mujahadin, Rohingya
Solidarity Organization (RSO)l Rohingya Army; Arakan Rohingya Islamic Front
(ARIF); Rohingya National Allience (RNA),49 dengan segala keterbatasan sarana
dan prasarana yang dimiliki, menjadi bukti nyata perlawanan mereka atas
pemerintah,
Prof. Muhammad Zakaria selaktl komandan Mujahidin Arakan dari faksi
RSO yang sekaligus menjadi tokoh panutan paling utama bagi muslim Rohingya
yang masih kukuh bertahan dalam negeri, dan paling vokal menyuarakan
pertentangan terhadap rezim berkuasa di Myanmar mengakui, banyaknya
kesulitan besar yang dihadapi saat kondisi mengharuskan mereka untuk berperang
dengan rezim penguasa neger\' Minimnya senjata dan peralatan yang dimiliki
yang jumlah dan kualitasnya tielak sembaneling elengan yang elimiliki rezim
penguasa, menjadi sebab paling utama kesulitan tersebut. Namun walaupun
del11ikian, lebih lanjut ia l11engungkapkan, keyakinan akan pertolongan Allah yang
disertai kesabaran hati elan eloalah yang l11enghaelirkan sikap optimis mereka llntllk
menyerang dan berperang dengan rezil11 pengllasa.50
Dalal11 sejarah Myanmar tercatat, pernah terjadi 3 gempuran besar eli
Arakan yang dialamatkan kepaela pemerintah SPDC. Gempuran peliama
elilakllkan oleh RNA eli elesa Takchaung paela 17 Februari 1996, elan berhasil
menewaskan tujllh tentara Myanmar serta l11elllkai beberapa yang lainnya. Sehari
kel11udian, 18 Februari 1996, RNA l11enYllsllp ke Wayladallng, 35 mil Utara
49James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations:Ethnic and National GroupAround the World. Vol. 1 A-C. Greenwood Publishing Grollo. 2002. h.214
60
Maungdaw dan berhasil membunuh 30 tentara Myanmar termasuk Mayor Nyut
Shwe dari NaSaKa (pasukan Keamanan Myanmar) dan melukai komandan
Brigade 233, mayor Neing Win51 Puncak dari gempuran ini teljadi pada 16 april
1996, yaitu ketika tiga kekuatan yang bepengaruh di Arakan, Rohingya Solidarity
Organization (RSO); Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF); dan Rohingya
National Allience (RNA) bergabung untuk melawan hegemoni pemerintah. Dalam
gempuran gabungan ini, berhasil menewaskan dan melukai puluhan tentara junta
(Tatmadaw) sekaligus membuat mereka panik52
Walaupun pembentukan organisasi pembebasan Islam Arakan dapatlah
dikatakan tidak berarti, karena ketiadaan organisasi yang solid diantara organisasi
peljuangan Islam yang satu dengan yang lainnya, ditunjang dengan hambatan
ekonol11i dan akses di bidang-bidang kehidupan lain, yang sering kali di
indikasikan sebagai faktor penyebab gagalnya peljuangan tersebut. Namun tak
dapat dipungkiri, perlawanan terhadap hegel110ni pemerintah Myanmar ini, pada
akhirnya l11enimbulkan kekhawatiran sekaligus ketakutan pihak pemerintah akan
terulangnya kembali aksi yang sama.
Sampai titik ini, orang-orang yang dicurigai menjadi anggota oraganisasi
terlarang sering kali dibunuh tanpa proses pemeriksaan atau pengadilan. Kurang
lebih 180 tokoh intelektual Rohingya sedang dalam tahanan SPDC dan nasibnya
tidak diketahui, mereka belum dipidana secara spesifik, anggota keluargapun
tidak di ijinkan l11enjenguk. 53
61
Karenanya, hubungan yang ditimbulkan antara pemerintah pusat dengan
kelompok etnis minoritas seperti Karen, Mon, Wa, Kachin, dan Shan, telwasuk
dalam hal ini umat Islam Rohingya adalah hubungan antara pemegang otoritas
dengan pemberontak atau "counter-Insurgency", yang dalam perkembangannya
tidak hanya diterapkan terhadap kelompok etnis yang memberontak, namun
diterapkan pula pada kelompok pro-demokrasi yang anti-pemerintah.
Sementara bagi Rohingya yang sudah tidak kuasa menahan berbagai
tindakan represif pemerintah terhadap kelompok mereka, mengungsi ataupun
mencari suaka ke berbagai negara menjadi pilihan rasional yang dijalani.
Tercatat, lebih dari 250.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh
selama dekade 1990 dengan a1asan menghindari penganiayaan oleh mi1iter.
Laporan Human Rights Watch Asia tahun 1996 yang beljudu1 "Akhir sebuah
eksodus Muslim Rohingya" menyebutkan, bahwa selama periode 34 tahun
kekuasaan junta Militer Myanmar (1962-1996) teljadi dua ka1i eksodus pengungsi
-4Rohingya secm-a besar-besaran ke Bangladesh,' dengan tuduhan murni
pelanggaran HAM di segala sendi kehidupml. Lebih 1anjut disebutkan jum1ah
tersebut diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya jika
pemerintah Myanmar tidak segera merubah sikap dan perlakuan mereka terhadap
minoritas ini.
Maraknya penganiayaan militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya
yang tak kunjung merecla, mengakibatkan terus bertambahnya jum1ah pengungsi
62
Rohingya di Bangladesh dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara termasuk
Indonesia pada tahun - tahun berikutnya.
UNHCR selaht lembaga yang menagani masalah pengungsi di dunia, pada
tahun 2003 mencatat, terdapat 235.000 pengungsi muslim asal Arakan Utara
bagian Selatan Myanmar yang terdapat di dua camp pengungsian di Cox's Bazar-
Bangladesh, yaitu Kutupalong dan Nayapara. Lebih lanjut disebutkan, komunitas
pengungsi ini telah tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2000. 55
Dalam dua pekan terakhir di bulan Oktober tahun 2004, lebih dari 15.000
warga muslim Myanmar yang mayoritas berasal dari suku Rohingya mengungsi
ke Cox's Bazar- Bangladesh guna menghindari penganiayaan oleh rezim militer
Myanmar. 56
Akhir tahun 2005, UNHCR di Malaysia mendaftar sekitar 22,475 (50,4%)
pengungsi asal Myanmar, dimana 11,277 dari mereka adalah Rohingya,
pengungsi asal Arakan Utara bagian selatan Myanmar.57
Sekitar 1000 orang pengungsi Rohingya yang dalam perkembangannya
disebut sebagai manusia perahu, terdampar di pantai Thailand pada Desember
'82008,' dan sebanyak 391 pengungsi Rohingya diselamatkan pihak Indonesia
55Rianne ten Veen and Islamic Human Rights Commission. Myanmar's Muslims TheOppressed ofthe Oppressed. Great Britain, 2005. hiS
56Lebih lanjut terkait kesaksian para pengungsi dan alasan mereka mengungsi, HhatRianto Muslim Myanmar Lori ke Bangladesh (kompas, 5 November 2004) dan Pengungsi Muslimtak mau kembali ke Myanmar (Republika, 26 luli 1997)
57 Lebih jauh mengenai data para pengungsi asal Myanmar tahun 1995-2005, lihat BurmaIssues & Concerns: The Security Dimentions (ALTSEAN BURMA, Vol 4) h.35
58Walaupun pihak Thailand menolak para pengungsi ini namun kehadiran mereka dipantai Thailand cukup menyedot perhatian media internasional yang meyayangkan sikap Thailandmennenortase seba~:dan dari mereka ke lallt dan 126 sisanva ditahan oihak keamanan Thailand
63
ketika terdampar di perairan Pulau Subang (Aceh) pada awal bulan Januari
Dalam kerangka sosiologis, resistensi (pertentangan) dengan cara
melarikan diri atau mengungsi ke berbagai negeri sebagaimana yang dilakukan
muslim Rohingya ini, dapatlah dipahami sebagai usaha pelarian kelompok
minoritas tertindas yang bertujuan tidak hanya melepaskan diri dari keras dan
kasarnya sikap penguasa terhadap mereka, namun dapat pula difahami sebagai
usaha pemeberitahuan kepada dunia luar atau masyarakat internasional bahwa di
negara tempat mereka tinggal sedang terdapat kejahatan terhadap nilai-nilai dan
prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Letaknya yang amat strategis bagi jalur perdagangan internasional, yaitu
bersebalahan dengan Teluk Bengali dan di kelilingi oleh pegunungan Yoma,
dibatasi langsung dengan India di sebelah utara, negara bagian Chin di timur laut,
distrik Magwe dan Pegu di Timur, distrik Irrawady di selatan dan Bangladesh di
bagian barat laut,60 yang mengakibatkan Arakan menjadi "jembatan penghubung"
antara Asia Selatan dan Asia Tenggara, disertai kandungan hidrokarbon yang
bagus di wilayah inipun karena memiliki kedekatan dengan blok eksplorasi air-
dangkal (shallaw-water), tak dapat dipungkiri menjadi serpihan benang merah
yang memicu tragedi pelanggaran HAM berat muslim Rohingya sebagai
komunitas yang mendominasi wilayah tersebut.
59Perlu Dukungan IHoral bagi Manusia Perahu Rohingya. Antara News. Diakses pada 23Februari 2009 dari Http://\vww.antaranews.ac.id
"United States Bureau of Citizenshio and Immigration Services. Burma fMvanmar7:
64
Ambisi pemerintah Myanmar yang ingin memasukan wilayah ini kedalam
teritorial mereka secara keseluruhan, berbanding terbalik dengan keenganan
Arakan masuk dalam teritorial negara itu. Beberapa sumber mengindikasikan,
keinginan Arakan memisahkan diri dari kekuasaan Myanmar dan membentuk
kerajaan Islam atau mengembalikan kejayaan Islam di Arakan sebelum Myanmar
l11enginvasi Arakan tahun 1784, disertai trauma sejarah Rohingya akan perlakuan
diskriminatif pemerintah terhadap kelompok mereka, menjadi sebab utama
keengganan ini. Alhasil perebutan wilayah antara pemerintah dan muslim
Rohingya pun kerap teljadi, dan pada akhimya l11enimbulkan jurang perbedaan
diantara keduanya kian tajam.
Selain itu, kekhawatiran pemerintah akan populasi Rohingya yang terus
l11eningkat dari tahun ke tahunnya, l11enj adi semacam bara yang turnt menyulut
kebencian pemerintah kepada Rohingya semakin l11enguat.
Pal11flet propaganda anti Islal11pun diserbarluaskan pemerintah l11yanmar
dengan l11engatasnal11akan Front Pelajar Demokratik Seluruh Burma (ABSDF)-
mengajak kepada seluruh umat Budha untuk melawan ekspansi muslim
Rohingya-- tergambar dari isi pamflet tersebut, orang - orang Islam melalui
beragam aktivitas dakwahnya-termasuk melalui taktik berdarah (maltir
Syuhada), berupaya menguasal seluruh daerah di Myanmar seraya
menghancurkan komunitas Budha secara umum sepelti yang terjadi di Indonesia
dan Malaysia. Karenanya, sebuah kewajiban bagi segenap Budha di Myanmar
untuk mempeltahankan agama, budaya, sejarah dan ciri-ciri nasionalnya,
65
menguatkan solidaritas, memboikot seluruh toko muslim, serta tidak berhubungan
, I d I' 61SOSla engan mus 1m,
Alhasil, seruan dalam pamflet tersebut pada akhirnya mengakibatkan
sentimen anti-Islam di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil beragama Budha
lcian marak tidak hanya di Arakan namun di seluruh wilayah di Myanmar.
Dalam konteks ini, ASEAN selaku lembaga regional yang masih kukuh
menerapkan prinsip Non-Intelference dan tetap teguh mengandeng Myanmar
dalam lingkup regional meskipun berbagai kritikan kerap dialamatkan lembaga ini
pada negara Myanmar,--- sumber daya alam yang terkandung di bumi Myanmar
seperti kandungan minyak disekitar laut Andaman, gas, opium, dan berbagai jenis
bebatuan berharga seperti giok, rubi, safir, mutiara dan batu merah, yang terdapat
di area sekitar 125 mil persegi pegunungan mogok, yang sangat menguntungkan
perekonomian Myanmar, karena disamping manambah pasokan devisa negara,
perdagangan internasional ini terbukti mampu menopang roda ekonomi dalam
negen meskipun negara dalam keadaan gencarnya embargo pihak asing, di
indikasikan sebagai sebab ekstern yang teramat kuat bagi Myanmar
melanggengkan dan secm'a tidak langsung melegalkan pelanggaran HAM di
negaranya,
Dari sekian banyak negara besar dunia-- Cina dan India menempati urutan
teratas daftar negara yang memberi keuntungan yang sangat besar bagi Myamllar
dari segi perdagangan internasional ini,
66
Selain bekerjasama dengan petroCina untuk menyuplay 6,5 triliun kaki
kubik gas dari ladang minyak Shwe Block A di Teluk Bengal selama lebih dari 30
tahun yang terdaftar sebagai anak cabang usaha China National Petroleum
Corporation, menyediakan persenjataan, bantuan berbagai infrasruktur dan
dukungan diplomatik penuh China di ranah PBB,62 biro statistik Myanmar
mengemukakan, pada pameran batu berharga (22 Juni-4 Juli 2009) junta militer
berhasil meraup keuntungan sebesar 209 juta euro.63 Menurut sumber Association
Press, sebagian besar pembeli berasal dari Cina. Nyaris 5.500 batu giok diborong
mereka. "Meski ada sanksi dan krisis ekonomi (dunia), 72% giok yang
diperdagangkan di pameran tersebut terjual".64
Dalam konteks ini, mantan ibu negara AS, Laura Bush, sebagaimana
dikutip dalam wawancara teraldlir yang dilaporkan oleh Wall Street Journal,
melihat China dalam hal 1111 memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan perekonomian dan menyangga pemerintahan yang gagal bagi
Myanmar. 65
Menteri minyak India "Murli Deora", pada tahun 2007 menjanjikan
investasi India senilai $150 juta untuk eksplorasi gas. Perusahan eksplorasi gas
milik India-Oil and Natural Gas COlP (ONGC), dan rekannya Myanmar Oil and
Gas Enterpricse, telah menandatangani kontrak pembagian produksi atas
62Rizkisaputro "Krisis Myanmar dan Kepentingan Negara-Negara Besar-Sebuah TanyaJawab". Diakses pacta 14 Mei 2009, dari http://rizkisaputro.wordpress.col11. 11.7.
63Jerome E Wilrawan "AS Perpanjang Sanksi Myanmar". Media Indonesia, 30 juli 2009.(,J .. , ••
67
pengembangan tiga block eksplorasi air-dalam (deep water) di pantai Barat
Myanmar, Rankhine (Arakan)66
Selain China dan India, Total dan Petronas- perusahaan dari Perancis
dan Malaysia, saat ini terdaftar pula sebagai perusahaan yang memiliki proyek
pemompaan gas melalui pipa dari Myanmar ke Thailand, yang mampu menyedot
bejibun output gas Myamnar. Otoritas Belgia,-saat membuka kembali kasus
pengungsi asal Myanmar, menuduh kedua perusahaan minyak ini telah terlibat
dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. 67
'Dirty List' sebagai kelompok penekan Burma Campaign, pada tahun
1995 mencatat,-- terdapat 37 perusahaan global yang diakui Myanmar secara
langsung maupun tidak, telah membantu mendanai kediktatoran militer Myanmar.
Perusahaan - perusahaan milik Inggris sepelii salah satunya Rolls-Royce
telah mengeluarkan $1,4 Miliar dalam usaha mereka di Myanmar selama lebih
dari 10 tahun,-- pun demikian yang di lakukan Lioyd OfLondon (Asosiasi yang
terdiri dari 170 sindikat asuransi dan asuransi ulang dibidang perkapalan) telah
diklaim pihak Burma Campaign sebagai asuransi perusahaan- perusahaan yang
terdapat di Myanmar seperti Yagoon Airways.68 Tak hanya itu, 'Dirty List' pun
lebih lanjut menyebutkan, tur-tur ke Myanmar pun yang secm'a berkala terus
ditawarkan pihak Abercrombi & Kent (A&K) cabang Myanmar di AS pada tahun
2004-2005,69 dan menambah panjang daftar jumlah investasi di Myanmar.
66Lebihjauh terkait kerjasama ini, lihal. Rizkisaputro "Krisis Myanmar dan KepentinganNegara-Negara Besar- Sebuah Tanya Jawab". h.6
"Ihid.. h.9
68
Berikut, daftar sektor, jumlah proyek dan nominal investasi modal Asing
di Maynmar pada tahun 200 1,70 yang sangat berpengaruh bagi kelanggengan dan
kelegalan pelanggaran HAM di negara tersebut oleh pemerintah setempat.
Jumlah JumlahNo Sektor Proyek Investasi
I Manufaktur 100 1.417.1002 Real Estate 18 1.025.140" Minyak & Gas 29 938.140~
4 Hotel & Pariwisata 14 491.2165 Pertambangan 39 359.4066 Transportasi II 280.9727 Industrial Estate 3 193.1138 Perikanan 7 44.4049 Konstruksi 2 37.767r--IO Pertanian 3 31661II Lain-lain 6 23.868
Total 232 4.843.018Sumber dlperoleh dan: Central Statistical OrganltatlOl1, Yagon.
Dalam perkembangannya, daftar di atas mengalami transformasi sektor,--
Minyak & Gas dalam tahun-tahun berikutnya menempati urutan pertama. Hal ini
sejalan dengan terjadinya krisis minyak dunia.
D. Respon Dunia dan Pemn ASEAN terhadap Pelanggaran Hak
Beragama Muslim Rohingya
Sebelum peristiwa penindasan dan pembantaian gerakan pro-
demokrasi oleh Junta Militer yang berlangsung tahun 1988-1991, respon yang
diberikan dunia internasional terhadap persoalan dan kondisi di Myanmar,
khususnya kondisi umat Islam yang telah nyata mengalami berbagai penindasan
dan usaha penghancuran Junta Militer dapatlah dikatakan tidak berarti.
69
Masyarakat internasional seolah masih berdiam diri dan memandang persoalan
tersebut semata-mata urusan dalam negri Myanmar.
Sebelum 1988, Amerika Serikat praktis hanya memandang berbagai
penindasan yang telah dilakukan pihak pemerintah Myanmar khususnya terhadap
Muslim Rohingya secm'a sebelah mata. 7I
Pemberian hadiah nobel perdamaian 1991 kepada Aung San Suu Kyi
semakin membuka mata masyarakat internasional terhadap persoalan dan kondisi
di Myanmar. Masyarakat internasional pada era ini umumnya berusaha menekan
Myanmar agar menerapkan hak-hak minoritas di Myanmar termasuk Rohingyan
yang dianggap etnis non- Myanmar oleh penguasa setempat (walaupun dalam
catatan sejarah berbicara lain) dan menghentikan penindasan serta pelecehan
terhadap kalangan oposisi.
Perlakuan buruk Junta Militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya
yang beraldlir pada pengusiran mereka, sempat menjadi sorotan masyarakat
internasional pada tahun 1992. Sejak bulan februari tahun tersebut dan terus
berlanjut hingga dibulan bulan berikutnya. Puluhan ribu Muslim Rohingya
tel'paksa melarikan diri ke Bangladesh. Para pengungsi dan badan - badan
internasional melaporkan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan pihak
7lSebelah mata yang dimaksud dalam hal ini adalah Amerika Serikat hanya terfokus padausaha pembasmian ladang candu dan larangan ekspor lada. la (AS) memasok ratusan juta dolar,puluhan helikopter dan pesawat angkut, alat-alat pembasmi tanaman opium, serta peralatan lainkepada tentara Myanmar. Kepentingan AS dalam membatasi masuknya narkotika Myanmar kedalam negrinya jauh lebih besar ketimbang mengurusi berbagai perlakuan buruk Junta Myanmarpada rakyatnya khususnya pada komunitas Islam, mengingat tentara Myanmar pada masa iniadalah partner badan-badan anti narkotika pemerintah AS. ASEAN dan Minori/as Muslim diBurma. Republika, 20 April 1997.
72W:lhmnlln (l::Ilrl!ll h~J ini nf':mf':rlnt:'lh Mvrmm~r tiriflk menPflkni "Rnhinovrl" _<::f':h~HJ:li f':tni<:::
70
penguasa, mulai dari kelja paksa, membangun jalan, jembatan, dan perkampungan
militer, perampokan harta benda rakyat, sampai perkosaan terhadap wanita
Rohingya dibawah ancaman senjata,73 telah menjadi pemandangan umum di
Arakan, khususnya Arakan Utara yang didominasi Muslim Rohingya.
Mingguan The Economist edisi 29 Maret 1997 misalnya, menyebutkan
bahwa serangan terencana terhadap kaum Muslim di Myanmar jauh lebih
berbahaya dibandingkan penggaran HAM lainnya yang dilakukan pemerintah
Myamnar74 Disebutkan bahwa sejak militer berkuasa 1988, rapor HAM negara
ini terus menurun khususnya terkait dengan perlakuan diskriminasi pemerintah
terhadap kelompok Muslim di Arakan Utara.
Penetapan wilayah khusus bagi Myanmar pun telah mulai ditetapkan
sejak Maret 1997,--- dan sebagai akbibat dari cacatan buruk HAM mereka yang
tak kunjung mereda, PBB kemudian memberlakukan Resolusi 2003112 16 April
2004 dan 200.336 / 21 April 2004,--- dan menyatakan "masalah pengungsian
Rohingya dan minoritas Myanmar lainnya ke berbagai negara di dunia khususnya
wilayah Asia Tenggara,--- yang merupakan salah satu dampak dari buruknya
perlakuan pemerintah terhadap kelompok mereka--- sebagai salah satu tantangan
utama. Lebih lanjut dalam laporan tahun 2003 untuk Asia Tenggara tersebut
UNHCR menyebutkan lebih dari 19,700 Muslim Rohingya mengungsi ke
Bangladesh sepanjang tahun itU. 75
"Rizal Panggabean, Agenda Panjang Muslim Rohingya. ,74Thi"
71
Fakta bahwa mimpi buruk masih akan terus membayangi kehidupan
Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar akibat diabaikannya tekanan dan
isolasi dunia internasional pasca di tetapkannya Resolusi,--- dimana pemerintah
Myanmarpun sampai titik ini masih mengabaikan tuntutan dan hak-hak rakyatnya,
mengakibatkan pengungsi Rohingya dan minoritas lainnya terus membanjiri
wilayah - wilayah lain di dunia khususnya Asia Tenggara dan Asia Selatan
sebagai tentangga terdekat Myanmar dari segi geografis.
Terdamparnya lebih dari 1000 orang pengungsi Rohingya di pantai
Thailand pada Desember 2008, dan 391 Rohingya di Sabang dan Idirayeuk pantai
Aceh- Indonesia pada awal tahun 2009 lalu, kembali menguak kekejaman sikap
dan perlakuan pemerintah Myanmar terhadap komunitas ini yang sempat
tenggelam dari pemberitaan media, dan menjadi sorotan masyarakat Internasional.
Komandan Operasi Keamanan Internal Thailand di Propinsi Ranong--
Kolonel Manat Kongpang menuturkan kepada kantor berita AP, AFP, Reuters,
dan FRO, "mereka di temukan dalam perahu yang rusak mesinnya dan mengalami
luka-luka akibat pukulan dan luka bakar", lebih lanjut di katakan, "mereka
mengaku telah di pukuli saat perahu mereka di cegat tentara Myanmar".76
Kantor berita AP dan Bangkok post menyebutkan, berdasarkan
informasi yang mereka terima dari Angkatan Laut Indonesia yang tidak
disebutkan namanya menuturkan, "mereka (Rohingya) berjumlah kurang lebih
72
200 orang, ditemukan dalam kondisi letih di sebuah kapal motor tanpa bendera,
dan diperkirakan telah satu minggu terkatung - katung di Iaut. 77
Pada masa kali ini, respon dan dukungan tak tertuga membludak dari
berbagai kalangan di dunia internasional tak terkecuali Indonesia sebagai salah
satu tempat terdal11parnya Rohingya.
Ormas Islam Indonesia yang l11engklaim bernama Jamaah Hijbullah
mendatangi Kedutaan Besar Myanmar di jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, satu
l11inggu setelah pemberitaan terdal11parnya muslim Rohingya di Aceh,--- untuk
memprotes perlakuan negara tersebut terhadap etnis Rohingya. Menuntut
orgal1lSaSI ASEAN mengeluarkan kebijakan untuk menekan pemerintahan
Myanmar, mendesak pemerintah Indonesia mau mengulurkan bantuan
kemanusiaan yang layak bagi para pengungsi Rohingya. 78
Federasi Dewan Islam Australia (AFICE), selain berharap pemerintah
RI tidak l11endeportase pengungsi Rohingya ke negara asal mereka- Myanmar,---
pun berharap Indonesia bersedia menal11pung mereka untuk sementara waktu
sal11pai ada penyelesaian terbaik atas masalah tersut79
Gerakan Pemuda Muslim Malaysia (ABIM), secara berkala memohon
kepada PBB dan Organisasi Konferensi Islam untuk menekan Myanmar dan
meminta junta membangun kembali masjid yang telah mereka hancurkan.
Selain menjatuhkan lat'angan visa berkunjung ke Amerika Serikat (AS),
untuk lebih dari 30 anggota junta Militer Myanmar beserta keluarganya dan orang
77lbid.,780rmas 1slam Prates Kedubes A1ycmmar Soa! Pengungsi Rohingya. Antara News,
diakses Dada tane:e:a123 Februari 2009. dari htto://www.antaranews.ac.id
73
- orang yang bertanggung jawab atas berlanjutnya serangan - serangan terhadap
warga sipil tidak berdosa dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya,SO
pemerintah AS pun melalui Deplu nya memperpanjang larangan impor ke
Myanmar,sl sebagai respon atas berlanjutnya kekerasan yang dilakukan rezim
pemerintah ini terhadap kelompok etnis yang berkembang di negaranya, termasuk
dalam hal ini muslim Rohingya.
Anggota Kongres AS Joseph Crowley, selahl pengaju rancangan
undang- undang perpanJangan masa sanksi terhadap Mya11l11ar di Dewan
Perwakilan Rakyat, menegaskan aksi junta militer Myanmar harus dihentikan.
"kita harus menghadapi junta militer Myanmar yang saat ini berkuasa dengan
tinju besi. Mereka harus disadarkan bahwa ada konsekuensi untuk setiap tindakan
mereka"82
"ASEAN Way"S3 yang terdiri dari tiga pilar utama, yakni Prinsip non-
interference; pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; dan minimalis selia
informalitas dalam mekanisme institusionalisasi, yang hingga titik ini masih di
terapkan ASEAN,--- pun terhadap penanganan kasus maraknya pengungsian
Rohingya ke berbagai negara abbat diskriminasi yang berujung pada pelanggaran
Hak beragama minoritas tersebut oleh pemerintahnya yaitu Myanmar, seolab
80Larangan Visa Bagi Junta lvlyanmar, Suara Pembaharuan, 29 september 2007.3lJerome E Wirawan, AS perpanjang Sanksi Myanmar. Media Indonesia, 30 jllii 2009,"Ibid,."Beberapa dokllmen penting ASEAN yang menllnjllkan ASEAN Way dapat dilihat di
Declarasi Bangkok 1967 dimana keljasama Regional didasarkan pada semangat kesamaan(ecuality) dan kemitraan (partnership), deklarasi ZOPEAN 1971 dimana negara - negara ASEANmengaklli hak bagi setiap negara untuk terbebas dari campur tangan pihak Illar. Somon S.C Tay,Tp.';:I1s. P Fst:mic;;hw. HrlCH So.'msfro_ eo,,_ Reinw:mtinf7 ASF;AN (Sinl?:anore: TSRAS Press. 20o:n h_
74
menjadi momok yang mengecewakan masyarakat Intemasioal khususnya
masyarakat muslim internasional terhadap lembaga regional tersebut.
SecaJ'a umum, terdapat empat kebijakan utama ASEAN terhadap
Myanmar, dan ini berlaku pula perkembangan minoritas di negara tersebut
termasuk dalam hal ini minoritas muslim Rohingya. Pertama: pnnslp non-
interlerence yang diakui banyak kalangan merupakan prmslp yang paling
kontrofersial dalam tubuh ASEAN karena dianggap sebagai penghambat
perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional. Prinsip ini menyebutkaJl
segala isu domestik negara anggota di wilayah ini (ASEAN), menjadi urusan
domestik negara terkait. Pihak luar tidak diperkenankan mencampurinya.
Kedua: Constructive engagement. 84 Kebijakan ini mengandung
prinsip, berbagai persoalan politik dan ekonomi domestik Myanmar diselesaikan
dengan tidak menghukum Myanmar dan atau tidak mengucilkan rezim terkait
(Junta Militer dan SLORC I SPDC), akan tetapi melalui peningkatan kerjasama
ekonomi dan politik, dengan harapan junta Militer lambat laun akan menerapkan
politik demokratis seiring dengan pemberian hasil pembangunan kepada
rakyatnya. 85
Ketiga: Flexibel engagement. Kebijakan ini berusaha mengubah gaya
komunikasi dan diplomasi dilingkunagan ASEAN yang slama ini menekankan
diplomasi tertutup menjadi komunikasi yang lebih jujur dan terbuka, dengan
s.1pada dasarnya kebijakan ini pertama kali diterapkan Thailand pacta 1991. yangdidasarkan pacta iSt! perbatasan tradisional yang dimiliki Thailand dan Myanmar ketimbang isurlp.mokr:1~i vanp- rlimllirkan neP'llrll-nemlrn R{lmt kllllSllsnVfl Amerikfl Serikllt chm Ifni Fronfl
75
acuan apabila terdapat isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral, regional
dan ekstra regional, maIm prinsip non-inter!ence dapat diabaikan. 86
Keempat: Enhaced Interaction, yang merupakan solusi ASEAN untuk
tetap mempertahankan ASEAN Way. Kendati kenyataannya kebijakan ini tetap
memungkinkan negara-negara anggota untuk saling mengomentari dan
mengkritik negara anggota lainnya, namun secara umum, kebijakan ini tetap
melanjutkan quit diplomacy yang selama ini dianut ASEAN dan tetap berupaya
untuk mempertahankan prinsip non-inter(ence yang selama ini telah dipraktekan
ASEAN.87
Kegagalan membawa angin demokratisasi dan perubahan politik yang
telah nyata terlihat di Myanmar akibat pemberlakuan kebijakan-kebijakan
tersebut, pada akhirnya membuat posisi ASEAN dalam hal ini cukup dilematis.
Disatu pihak, ASEAN tidak ingin mencampuri dan menyakiti sesama anggotanya,
namun dilain pihak, citra politik ASEAN semakin meredup dimata masyarakat
internasional. Selain itu, tidak sedikit pula elemen masyarakat di lingkungan
ASEAN sendiri yang melihat semakin berkurangnya signifikansi organisasi
regional ini. Bahkan dalam kasus ini ASEAN seolah telah menjadi Sandera politik
Myanmar.
Walaupun harian The Jakarta Pool8 telah melaporkan, bahwa untuk
pertama kalinya dalam 38 tahun sejarah pembentukan ASEAN, organisasi
SOdalam hal ini campur tangan anggota ASEAN lainnya terhadap umsan domestik negaraanggota lainnya dimungkinkan dan bersifat terbuka dalam mengkritik isu-isu internal negaraanggota.
87Anale Agung Banyu Perwita, Kapasi/as ASEAN datam Penyelesaian Konjlik In/ernal dilvlvanmrw n<1!am Analisis rSlS: Mv::m111<1r. ASFAN chm Np-P"(1r(1-n~j:mr(1 F.b::tr(1 Rf':O'inn::ll Vnl i.e;
76
dikawasan Asia Tenggara ini melancarkan kritikan terbuka kepada salah satu
anggotanya 'Myanmar' berkenaan catatan buruk HAM nya terutama perlakuan
pemerintah terhadap komunitas Muslim Rohingya, namun dalam peljalanannya
tidaklah mudah bagi ASEAN melepas secm'a keseluruhan prinsip non-interfence
yang selama ini seolah menjadi momok dikalangan masyarakat internasional.
Karena faktanya, prinsip 'Constructive engagement' yang diharapkan
mampu membawa citra baik ASEAN dimata masyarakat internasional, tidak
banyak merubah kondisi HAM di Myanmar. Hal tersebut sebagaimana di ungkap
Mentri Luar Negri Hasan Wirayudha disela-sela pertemuan para mentri luar negri
ASEAN di Hua Hin Thailand pada 27 februari 2009 bahwa badan HAM ASEAN
dimana prinsipnya mengacu pada kebijakan 'Constructive engagement' masih
terbilang lemah khususnya dalam menangani Myanmar dan etnis Rohingya.89
Walupun kini Surin Pitsuan yang notabene beragama Islam dan
dibesarkan di lingkungan keluarga yang cukup agan1is diangkat sebagai sekmi3l'is
jendral (sekjen) ASEAN pada 2008 lalu, namun hal tersebut nyatanya tidak
banyak merubah kondisi minoritas muslim di Asia Tenggara termasuk dalam hal
ini muslim Rohingya di Selatan Myanmar, yang tak jarang mengalami berbagai
tindak diskriminasi oleh pemerintah dan berujung pada pelanggaran hak
beragama.
Terkait peranan Surin Pitsuan selaku sekjen ASEAN menyikapi
tragedi muslim Rohingya ini, Tri Agus S. Siswowiharjo selaku Compaign
Manager Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma (KMSuB) mengungkapkan "Saya
77
rasa tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini, karena pada dasarnya, sekjen
tidak memiliki otoritas da1am pembuatan kebijakan suatu negara anggotanya, ia
hanya sebagai koordinator pertemuan - peltemuan penting yang dilakukan para
kepala negara anggota. ,,90
Pernyataan diatas nampak se1aras dengan pernyataan Surin terkait
pengungsi Rohingya yang marak kemba1i di awa1 tahun 2009 lalu, sete1ah hampir
12 tahun (terhitung dari tahun 1997) tenggelam da1am publikasi. Da1am
peltel11Uan para mentri luar negeri ASEAN di Hua Hin-Thailand (27 februari
2009), ia l11enegaskan "para l11en1u ASEAN menugaskan Sekjen ASEAN untuk
membantu l11engklarifikasi dan l11el11berikan data statistik l11engenai data para
pengungsi Rohingya tersebut. Data ini di perlukan untuk semakin mempennudah
pembahasan pada pertemuan Bali Process mendatang. Kita berharap semua
dimensi perl11asalahan pengungsi itu bisa didiskusikan di sana. Karena
perl11asalam pengungsi ini adalah masalah kemanusiaan.91
90Wawancara langsung dengan Tri Agus S. Siswowiharjo. Depok, Cave Zoe, 29 Januari')OOQ nkl 11_14 WIR
BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari paparan bab-bab yang telah tersebut diatas, pada akhirnya penulis
menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi
teljadinya pelanggaran hak beragama Muslim Rohingya di Myanmar yang hingga
kini masih terus berlangsung.
I. faktor intern/ dalam negeri.
Pertama, agama dan budaya, yang sulit di persatukan antara pemerintah
dan mayoritas masyarakat Myanmar yang notabene Budha dengan komunitas
Islam Rohingya yang taat dari segi agama, khususnya pasca kemerdekaan 1962
hingga kini; kedua, Geopolitis. Arakan yang dalam hal ini berperan sebagai
jembatan penghubung antara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain itu, dekatnya
wilayah ini dengan blok eksplorasi air-dangkal (shallow-watel~ yang diyakini
memiliki potensi hidrokarbon yang bagus, mengakibatkan ambisi pemerintah
SPDC memasukan Arakan dalam teritorial Myanmar begitu kuat. Hal ini
berbanding terbalik dengan keengganan Arakan dimasukan dalam teriorial
Myanmar, hingga usaha untuk melepaskan diri dari hegemoni Myanmar kian
gencar direalisasikan Rohingya dengan membentuk dan melaksanakan aksi
pemberontakan. Indikasi tujuan utama keengganan ini adalah keinginan
membentuk dan atau mengembalikan kejayaan Islam di Myanmar sebelum Burma
menvenmp Artlk~n tFlhlln 17R4' rhm kp:tia~ Snrinl nnlitilr ,,~itll np .... !ltn'Uo.:t o::lnfTlEo.:t
79
kelahiran kanm Rohingya yang sejak awal persebarannya di selatan Myanmar,
mengakibatkan ketakutan yang sangat dari pihak pemerintah akan dikuasainya
Myanmar oleh orang - orang Islam. Pamflet propaganda anti Islam pun
diserbarkan pemerintah guna memecah belah komunitas Muslim dengan Budha
dan membendung ekspansi Muslim di Myanmar. Implikasinya, deman Islamfobia
menyebar di seatero Myanmar, tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga
dari kalangan sipil non-Islam. Dengan kata lain, pemerintah dalam hal ini
melaksanakan politik adu domba yang berlandaskan agama sebagai salah satu
usaha mengeluarkan Rohingya dari bumi Mayanmar.
2. faktor ekstern/luar negeri.
Selain letak Myanmar yang teramat strategis khususnya bagi Cina, yaitu
memberikan akses ke teluk Bengal dan kemudian bermuara di selat Malaka,
berbagai kepentingan ekonominya, maupun dari negara - negara besar dunia
seperti India, dan Rusia akan sumber daya alam yang terkandung di bumi
Myanmar seperti kandungan minyak disekitar laut Andaman, gas, opium, dan
berbagai jenis bebatuan berharga seperti giok, rubi, safir, mutiara, dan batu merah,
yang sangat menguntungkan perekonomian Myanmar, menjadi sebab ekstern
yang teramat Imat bagi kelanggengan pelanggaran HAM di negara ini. Karena
disamping manambah pasokan devisa negara, perdagangan internasional ini
terbukti mampu menopang roda ekonomi dalam negeri Myanmar, meskipun
dalam keadaan gencarnya embargo pihak asing.
Selain itu, ASEAN selahl lembaga regional yang masih kukuh
nlenerankan nrinsin nnn- interfprenr:e nV::L ihm t?tHn mp.ll0GHni!pna MVHnnUl1' !:-lt~l1
80
tidak mengucilkamlya dalam lingkup regional, walaupun berbagai kritikan
dilancarkan terkait berbagai pelanggaran HAM mereka terhadap rakyatnya, yang
dari sini, kemudian berdarnpak pada asumsi 'arnan' bagi Myamnar dalam
melanggengkan tindakan semena-mena mereka, diyakini sebagai sebab ekstern
lain yang melatarbelakangi langgengnya pelanggaran HAM di Myanmar,
termasuk dalam hal ini pelanggaran hak beragama muslim Roghingya di Arakan
Utara.
Selama masih ada negara lcuat yang membela dalam hal ini Cina, India,
dan Rusia, internal Junta masih kukuh bersatu, dan ASEAN masih teguh dengan
prinsip non interfensi nya, demokrasi dan HAM masih merupakan barang haram
di Myanmar. Walaupun media masa dan wartawan mampu membuka mata dunia,
namun hal itu belum cukup untuk menggulingkan dan mengubah Myamnar
menjadi negara demokratis. Implikasinya, menjadi sangat sulit untuk menembus
wilayah intern negara ini, dan pada akhirnya mengakibatkan minimpula peran
serta masyarakat internasional termasuk dalam hal ini peran serta PBB dalam
upaya rekonsiliasi di negara tersebut menjadi sangat nyata.
Terkuaknya beragam fakta tragis minoritas Rohingya yang mengalami
diskriminasi dan berujung pada pelanggaran hak beragama minoritas terkait oleh
pemerintah setempat, menarnbah panjang sejarah kelam pelanggaran HAM di
Myanmar. Peratman ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Budha
sebagai agama resmi negara, telah sejak lama di tetapkan, yang hal ini pada
akhirnya membuat implementasi hak kebebasan beragama di negara tersebut
81
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, akhirnya penulis mencoba untuk sedikit
menyumbangkan saran sebagai berikut:
Terlepas dari faktor seiman (agamal, dengan terkuaknya beragam fakta
pelanggaran HAM di Myanmar termasuk dalam hal ini pelanggaran hak beragama
muslim Rohingya, yang disebut - sebut sebagai minoritas paling parah mengalami
tinelakan diskriminasi junta militer Myanmar, suelah sepantasnyalah kita 'sebagai
manusia' yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia berusaha elan terus
mendesak negara-negara ASEAN elan komunitas internasional, untuk lebih pro
aktif menelukung masyarakat sipil di Myanmar termasuk Rohingya, guna
persiapan jangka panjang menuju transisi ke arah demokrasi eli negara tersebut.
Desakan ini dapat berupa tuntutan terhadap:
I. Komisi Tinggi HAM, untuk membentuk perwakilan tetap eli Myamnar
guna melakukan perlinelungan dan monitoring yang berkelanjutan dan
komprehensif;
2. SPDC, untuk secepatnya menghentikan kekerasan elengan sasaran
masyarakat sipil dan penghancuran failitas hidup dan beragama mereka,
menghormati komitmen yang elibuatnya elalam hal pelanggaran HAM di
wilayah terkena konflik;
3. Pemerintahan ASEAN, untuk lebih tegas bersikap dalam pembuatan dan
penerapan berbagai kebijakan terhaelap negara yang satu ini (Myanmar),
dan menjamin perlindungan terhaelap pencari suaka dan aktivis dalam
82
Tak lupa, himbauan kepada seluruh masyarakat internasional untuk terus
mendoakan agar isu ini cepat terselesaikan dan berakhir dengan baik. Hal yang
tcrakhir ini sebagaimana dalam Islam disebutkan Rasulallah SAW bersabda "Dari
Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah
shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemungkaran maka
rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maIm rubahlah dengan lisannya,
jika tidak mampu maIm (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah
selemah-lemahnya iman" (HR. Muslim).
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali Kentani, M. Minoritas Muslim di dunia De...vasa Ini. Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2005
Donkers, Jan & MinIm Nijhuis. Burma Behind the Mask. Amsterdam: Burma
Centrum Nederland, 1996
Esposito. John L. "Myanmar" . Ensiklopedi Oxford Dunia Islam. Bandung:
Mizan, 2001
G.E.Hall D. Sejarah Asia Tenggara. Usaha Nasional Surabaya
Harun, Lukman. Potret Dunia Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
Howard, Rhoda E, Penjelajahan Dalih Realitivisme Budaya. Telj. Nugraha
Ka~iasungkana. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2000
Khomenei, S.M Risalah Hak Asasi Manusia, Studi Komparatijantara Pandangan
Islam dan Deklarasi Universal HAM Jakmia: AI-Huda, 2004
Michael, Aris. Freedom For Fear Aung San Suu Kyi. NewYork: Penguin
Books,1995
Mujani, Wan Kamal (ed). Minoriti Muslim Gambaran dan Harapan Menjelang
abad ke-21. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002
Minahan, James. Encyclopedia of the Stateless Nations: :Etnhic and National
Group Around the World. Vol. Greenwood Publishing Group, 2002
Muzani, Saiful (Ed). Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara
Seekins, Donald M. Historical Dictionary of Burma (Myanmar): Historical
Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East, No. 59. Maryland
Toronto: The Scarecrow Press, 2006
Yegar, Moshe. BefVo!een Integration and Secession: The Muslim Communities Of
The Soutern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma /
Myanmar. Lanham, Md: Lesington Book, 2002
Pattnaik, Jyotsna. Childhood in South Asia: a critical look at issues, policies, and
Programs, lAP, 2005
Wong, John. The political Economy OfChina's Changing Relation with southeast
Asia. National Universiti of Singapore: The Macmillan Pres LTD, 1948
Saung, Aye. Catatan - catatan dari Bawah Tanah: Otobiogrqfz
Pemberontakan Burma. Terj. Nurul Agustina. Jakatia: Pustaka LP3ES,
1991
Sihbudi, Riza, Problematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Mora,
Pattani dan Rohingya. Jakatia: PPW LIPI, 2000
Sang Merah Putih di Tanah Pagoda. Kedutaan Besar Republik Indonesia
Yangon. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Yegar, Moshe. The Muslim of Burma: The Crescent in the East, Islam in Asia
major. Curzon Press, 1982
Suwiljadi, Birma. Jakarta: Djambatan, 1952
Veen ten, Rianne and Islamic Human Rights Commission. Myanmar's Muslims
The Oppressed ofthe Oppressed. Great Britain, 2005
Azizah. Pemberontakan SepOl'atis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma
1948-1988. Depok: Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas
Indonesia, 2006
Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta:
PUSLIT lAIN SyarifHidayatullah, 2000
FelY, Dobbs. The United Nations and Human Rights: Eighteenth Report of the
Commission. New York: Transnational Publishers, 1968
Kahin, George McTurnan (ed.), Government and Politics of Southeast Asia, New
York: Cornell University Press, 1959
Louis B. Sohn dan Thomas Beurgenthal, ed. Internasional protection of human
rights. Indianapolis: 1973
John P. Humphrey. Human Rights and the United Nation: A Great Adventure.
New York: Transnasional Publishers, 1984
Pusposaputro, Sarwono. Dalam Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan
Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif. Jakarta :
PT.Gramedia, 1982
Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Soekanto, Socl:iono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PI. Raja Grafindo
persada, 1998
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, cctakan 8,
Oktober, 2002.
Liliweri, Ala. Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat
Multikultur. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam dan Sosial (LKIS),
2005
Burke, Peter, Sejarah dan Teori Ilmu Sosial. Jakarta: Yayasan obor Indonesia,
2003
Abdurrahman, Dudung, Sejarah Peradaban Islam: Dari Klasik Hingga Modern,
Siti Maryam (Ed). Yogyakarta: LESFI, 2002
Jurnal
M.M Billah, Agama Dan Kekerasan Atas Nama Agama: Pemecahan Masalah
Ancaman terhadap Kebebasan Beragama. Penamas, volume XIX nomor
3-Th.2006. Jakarta: 2006.
Burma: Still Waiting. ALTSEAN, Burma. 1st Feb- 30 April '0
Burma Plea. ALTSEAN, Burma. 1sl May- 31 August '01
Burma [MyanmOl]: Information on the Situation of Rohingyas, INS Resource
Information Center, March 28,2001
BURMA: Repreesion, discrimination and ethnic cleansing in Arakan. Fidh, April
2000
Ethnic and Religion Diversity: Myanmar's Unfolding Nemesis. ISEAS, FeblUari
March 2001
Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. Jurnal Penelitian politik, Vol..4,
No. 1,2007
Myanmar, ASEAN dan Negara - Negara Ekstra Regional. Analisis CSIS, Vol. 35.
No.2. Juni 2006
Sosiaiissues In Southeast Asia. Sojourn. Volum 2, No.1. Februari 1987
Journal OfSouths Asia Studies. Volume 29. No.2, September 1999.
Kekerasan Atas Nama Agama. Penamas. Volum XIX, nomor 3, 2006
Amnesty International: Myanmar Briefing Paper No Return to "Normal". AI
Index: ASA 16/037/2007, November 2007
Artikel Harian
Nama Baru Gaya Lama. Tempo, I Juli 1989.
Imam Nugraha, dan Rizal Panggabean. Muslim Rohingya Yang Terjajah Di Negri
Sendiri, Agenda Panjang Muslim Rohingya. Republika, 20 April 1997.
Rizal Panggabean, ASEAN dan Minoritas Muslim Burma. Republika, 20 April
1997
Alan whykes, Jeritan Hati Muslim Myanmar. Republika, 24 Juni 1997.
Pengungsi Muslim Tak Mau ke Myanmar. Republika, 26 JuIi 1997
Bangadesh Akan Pulangkan Pengungsi Muslim Myanmar. Republika, 29 Juli
1997
Bangadesh Berkeras Pulangkan Para Pengungsi Muslim Myanmar. PELITA,29
Juli 1997
Muslim Myanmar Tolak Akhiri Mogok Makan. Republika, 31 Juli 1997
Muslims Must Back Tough Actions Against Myanmar Military Junta. Jakarta
Larangan Visa Bagi Junta Myanmar. Suara Pembaharuan, 29 september 2007
Artidjo Alkostar. Nilai Ham Sebagai Konstitusi Kehidupan. Kompas, 24
Desember 2008
Rohingya yang Kini di Abaikan. Kompas, 30 Janum'i 2009
Constitutional Developments in Burma and Malaysia. Asia Views. Tempo,
February 24-March 2, 2009
Sukm:japutra, Rakaryan. Badan HAM ASEAN Jauh Di bawah Standar. Kompas, 9
Agustus 2009.
Media Online
The Roots..ji·uits And Dreams ofAll The Muslim in Myanmar. Diakses 15 Maret
2008 dari http://www.rohingya.jp/pdf/muslims.pdf
History ofArrival ofIslam in Burma/Myanmar. Diakses pada 15 maret 2008 dari
http://www.wikipedia.org/wiki/Islam in Burma
Alam, Muhammed Ashraf A Short Historical Backround OfArakan. diakses 17
Mei 2008 dari Http://www.arthistoryclub.com/art history/Rohingya
Ormas Islam Prates Kedubes Myanmar Soal Pengungsi Rohingya. Antara News,
diakses pada tanggal 23 Februari 2009, dari http://www.antaranews.ac.id
Perlu Dukungan Moral bagi Manusia Perahu Rohingya. Antara News, diakses
pada 23 Februari 2009 dari Http://www.antaranews.ac.id
Krisis Myanmar Dan Kepentingan Negara-Negara Besar- Sebuah Tanya Jawab.
Diakses pada 13 Maret 2009. dari http://www.rizkisaputro.col11
Government of the Union of Myanmar. Diakses 4 April 2009, dari http://www.
scribd.com/doc/Myanmars-Economic-Development.
Zaw Min I-Hut, Human Rights Abuses and Discrimination On Rohingya. Burmese
Rohingya Association in Japan (BRAJ). diakses 4 April 2009, dari
http://www.scribd.com/doc/I-Iuman-Rights-Abuses-and-Discrimination-on
Rohingyas
Rizkisaputro, Krisis Myanmar dan Kepentingan Negara-Negara Besar-Sebuah
Tanya Jawab diakses 14 Mei 2009. Dari http://rizkisaputro.wordpress.com
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Diakses 14 Mei 2009. Dari http://www
kontras.org/baru/Deldarasi%20Universal%20HAM.pdf
Jillp://www.ilTawaddy.org
United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Burma
[Myanmar): Information on the Situation ofRohingyas, 28 March 2001,
Di akses 08 Maret 2009, dari http://www.unhcr.org/refworld/country.
LAMPlRAN-LAMPIRAN
Myanmar
. . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... , ...... " .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
............ , .... -'".................
'~G'.~•• ';';';'.~.~..~.-..~;".'.~..-.~.~'~'••••.'V','~',,-'.. , - - , .
'::.1 N D I A': .::::.-:: .........................
........... " .... , - .
. .• .•••, ..;.~.. "'.~."""'~.~.~.;·;·'·~~;C" .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
........
........IV"""..-' . , .
............... - _ .................... , .\ ::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,,:,::,:,:,0:,:,:,:,:,:,-i) .:.::::::::0::::00:00:0::::::0::::.0:
K~<;"~\r J) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::y :..... :..:.::...::.:: ... ::.....Myitkyin a /.... ......:.:.::::::::::::::::.:::::::.::::::::::::::::::
" (0 .•••••.......••••....... _ ••••.
" ::::::::::::.C I-l I N A:::::::::~..... (' : :: .'... i· ..:: ' ::: : : ' .
... \ , , .DIVISION ;'-:'"..J .: ::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.•:.::.:.:.:.:.:.:.••:.
OF SAGAING) '-; .::'::':::':':'::::'::::'::':':':':f.-{' <'" .... - .:-:-»>:-:-:-:.:-:-:-:.:-:.:-:-:-:-:-:-:-:.
J ,7II .... _,..... If"'-
BANGIA· :.:: CHIN:' II ,_ ....DFSH •• --- \ 1\ \
'Coxis": STATE". Sagaing'i '!..:Sazaar , ~~-Mandalay
...~.. \ \.( ...._,.... ,-' SHAN:==.~.J... I / ....... .
.'. '- ) I'DIVISION OF STATE~ -\ '--",..: , MANDALAY
'\k> I, 1__ "'-:' t. Taung9yi, S,:::::_-( \ DIVISION , ::-:i' A'0' s:·:·i- Itt\l\fe\s.~ \OF MfGVlfE <' '..:.:.:..:.:.:.:.:.:11==1::...::....::._:.FI~~~~f~E ~\ ) \... _--\'·~'l ":::::::::::::-:-:-:':-:-:':-:'. '.:-::::"'"
''''''-'''''''''''''---''--~_J} \. ! ,...- - ./ 1 \ ••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••, '_~~'-";C'--" ,. _) \, ::::::::::::::::::::::.-::::: ::::,_.._ "~.... 1 \ \-,-, .._.--~ ..,"""".._.__... -~"::->J I " ~- '"- >:.:.>:-:<.~-:.:-:-:::::::::::::.:::::""
..., ~...... . ::-, 'I "\ DIVISION ~ ..
I~~-..-+..-..-.BN--=:::::\) !}OF,SAGO ! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I"'-~>-'- ", Bengal --'-'-~ ,~_.,J j \. /' Bago, 1,/ KAREN::················,·, , ... ", -_ -_. ' «(; - ~-- \ STATE :,:.:.:.:.:.:-::-:.:.::.::-:::.:.:.: :.::.:.
DIVISION OF RA.GOON ~....i :-.;,:::':':':':':':':':':':'::::::":':':":':':':'::''''-'''AYEYARWADY ( i - ". ,-Hpa Han" :7 A ; DIVISION ',:::::::..:-:.:.::::::..:.:.::.:.:.:.:.:.:._-, _-_ ,i.,rpz ..J1B.0F RAGOON" . , ..
~~~~~FTHA'''N"I·······::.::::::A N DAM A N ===:::::::=\ .-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:-:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
[',,;"" Dawei • . ":-:.»>:-: -:. :-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-: .>:-:-:-:-:-
~~~=-~S~~~~o'f¥i:<~1:.:·....·.:.·(.{.~.'.J~..;.·~..~.s..:~.'.~-..n~,...._~ ==..:_=.... _::I~!~YI ':":'.'::':~~";'~~I·····:·::=::=:::::::::.-:::=.:=~~t ../£ ::"G~~::::~""'; ~
Rakhine ! ArakanPersebaran Mnslim
Rohingya
DIVISION OFMAGWE
Jalur Pengungsian Muslim Rohingya
Refugees from Burma in the region Source: TBEe
Desa Rohingya di Arakan Utara yang dibakar pihak penguasa Myanmar
Lemiskinan yang menimpa Rohingya
Wawaneara dengan pa Agus S. Siswowiharjo
Aktivis Koalisi masyarakat sipil untuk Burma (KMSUB)
Kamis, 29 januari 2009
Pld: 11-14 WIB
Cave Zoe - Margonda/ Depok
1. Bagaimana hubungan antara agama dan pemerintah di Mayanmar?
pada dasarnya Junta tidak terlalu percaya pada semua agama dan etnis yang
berkembang di Burma! Myanmar, Budha sebagai agama mayoritas di sana
hanyalah sebagai fonnalitas, hingga akhirnya, diskriminasi tidak hanya terjadi
pada minoritas Muslim khususnya Rohingya, tapi pada semua etnis minoritas
dan agama yang berkembang, bahkan terkadang pada etnis Burma sebagai
mayoritas sekalipun dimana Budha sebagai agamanya. Sebagai contoh kasus
yang terakhir, kita bisa liat perlakuan junta terhadap para biksu Budha yang
beberapa waktu lalu berunjuk rasa menuntut penurunan harga BBM yang
l11engalal11i kenaikan 500%. Pel11erintah Junta lebih mempercayai dukun
ketimbang agan1a. lni bisa terlihat ketika pemerintah memindahkan ibukota ke
daerah hutan karena anjuran dukun.
2. Seperti apa HAM dalam konteks Myanmar?
Prinsip HAM yang dianut Myanmar sal11a dengan pnnslp HAM universal,
hanya saja ketika Myanmar masuk dalal11 lingkup ASEAN pada 1997, kondisi
HAM di ASEAN masih tercatat buruk, karenanya ketika Myanmar mencoba
l11asuk dalam lingkup ASEAN, ya sudah di terima saja.
3. Sekuat apa junta Militer Myanmal' hingga pada akhirnya ASEAN dengan
prinsip "noll illtervesi" seolah - olah tak terlalu peduli dengan berbagai
pelanggaran HAM yang terjadi negara tersebut?
Ya itu tadi, disamping kondisi HAM di beberapa wilayah ASEAN masih
PERPUSTAKAAN UTAMA1I1N SVAHtD JAKARTA i
'-------- J
untuk memperbaiki HAM di sana (Myanmar), dukungan dari China, India dan
Rusia menjadikannya (Junta militer) Imat dalam hal mempertahankan
kesewenang-wenangannya.
4. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik / hal yang telah junta beri!mn,
hingga China, India bahkan Rusia masih setia mendukung junta dalam hal
. .'>Ill\.
Jawabannya karena ke tiga negara itu ingin Sumber Daya Alam (SDA) Burma,
dan junta adalah pasar senjata. Artikel pa Joko Susilo di Jakarta Pos 9 Januari
2009 sudah ketemu?
belum, nanti akan coba saya caI"i.
5. Ditengah gaungan demokrasi yang di plopori Aung San Suu Ky,
bagaimana agenda yang diusnngnya terkait penyelesaian berbagai
pelnggaran HAM yang tengah terjadi pada minoritas Rohingya ini?
Va ada, nanti saya kirim programnya lewat email, sekalian sama beberapa
artikel yang memuat berbagai perlakuan buruk junta terhadap minoritas disana,
walaupun tidak membahas secm"a spesifik perlakuan terhadap minoritas
Rohingya, namun saya rasa cukup untuk memberikan gambaran itu.
6. Setelah Surin Pitsuan yang notabene beragama Islam dan dibesarkan di
Iingknngan kelual"ga yang cukup agamis diangkat sebagai sckjen ASEAN
pada 2008 lalu, menurut bapak bagaimana peluang penyelesaian konflik
dan isu diskriminasi di Asia Tengagra, khususnya terkait dengan kondisi
Muslim Rohingya yang disebut-sebut sebagai komunitas yang paling parah
mengalami tindak diskriminasi di Asia Tengara?
Saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini, walaupun ia notabene
Muslim dan di besarkan dalam lingkungan yang cukup agamis, karena gini,
sekjen itu khan tidak memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan suatu negara
anggotanya, sekjen itu hanya sebagai koordinator pertemuan - pertemuan
Recommended