View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SKRIPSI
IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal
Oleh :
Nama : ELI MUNIRAWANTI
NPM : 2115500020
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019
ii
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ELI MUNIRAWANTI
NPM : 2115500020
Jenjang : Strata Satu (S1)
Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI
SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018
adalah benar – benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian –
bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian
orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait
penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap
keseluruhan SKRIPSI ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan
penuh kesadaran.
Tegal,23 Juli 2019
ELI MUNIRAWANTI
2115500020
iii
IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tegal, 23 Juli 2019
Telah disetujui oleh,
Dosen Pembimbing I
Drs. Djoko suyono, M.Si
NIPY.2451891956
Dosen Pembimbing II
Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974
iv
YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290
PENGESAHAN
IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018
Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Pada hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2019
1. Ketua Dewan Penguji : Dr. Nuridin, SH. MH ( )
NIPY.9351091960
2. Sekertaris Dewan Penguji: Agus Setio Widodo, S.IP, M.S( )
NIPY.16952681974
3. Anggota Dewan Penguji : Drs. Djoko suyono, M.Si ( )
NIPY.2451891956
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY.9351091960
v
MOTTO
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. ( Q.S. Asy Syarah: 5)
“Selalu ada Allah untuk orang yang sabar”. (Q.S. Al-Anfal: 66)
“Janganlah takut untuk berjalan sendiri, karena kita hidup tidak selamanya
bergantung dengan mereka”.
“Education is the most powerful weapon which can you use change the word”.
(Nelson Mandela)
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya di pukul
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenangkan amarah ombak
dan gelombang itu”. (Marcus Aurelius)
“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.
“Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian, saya revisi lagi dan
akhirnya saya menang”. (Penulis)
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka didalam
proses pembuatan dan penyusunnya, maka dari itu peneliti ingin
mempersembahkan karya ilmiah ini untuk :
1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kekuasaan dan perlindungan-Nya, telah
memberikan hidayah dan karomah serta kesehatan dan semangat dalam
menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku, mbak, dan kakang. Mas
Gavin Rafif Athafariz, keponakan satu-satunya yang telah memberi warna
dalam keluarga. Serta keluarga besar D’khasam terimakasih atas dampingan
dan doanya, sehingga saya dapat melewati segala rintangan dan halangan
dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua Dosen dan Dekan FISIP tanpa terkecuali yang sudah menjadi sumber
inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan dan selesainya penelitian ini.
4. Teman – teman dari FISIP maupun dari fakultas lain dari semester bawah
sampai semester atas yang selama ini selalu memberikan dukungan dalam
penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak terkait, yang turut membantu dan mendukung terselesaikannya
skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Yang ku semogakan, terimakasih semangat dan inspirasinya, semoga engkau
menjadi takdir terbaik untukku dan masa depanku.
vii
ABSTRAK
Nama Munirawanti, Eli. NPM 2115500020. 2019. Implementasi Sistem E-
voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang Tahun 2018.Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.
Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Agus Setio
Widodo. M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem e-
voting dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
Tahun 2018 dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta solusi dari
implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang tahun 2018.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif,
yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang
Implementasi Sistem E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018.Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori implementasi menurut George Edward III (1980:10)
Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi sistem e-votingdalam
pemilihan kepala desa di kecamatan Bodeh kabupaten Pemalangberjalan dengan
baik dan lancar. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses pemilihan
kepala desa sistem e-voting yaitu sebagai berikut: a. Komunikasi kepada
masyarakat khususnya pemilih pemula dan lansia yang masih awam dengan
sistem e-voting; b. Adanya perangkat yang mengalami gangguan seperti reader E-
KTP, layar sentuh monitor, dan printer kertas struk
Kata Kunci : Implementasi, E-voting, Pemilihan Kepala Desa
viii
ABSTRACT
Name Munirawanti, Eli. NPM 2115500020. 2019. E-Voting
implementation system of headman election 2018 in Bodeh, Pemalang district. A
thesis, Faculty of Government Science Pancasakti University Tegal. Adviser I:
Drs. Djoko Suyono. M.Si and Adviser II: Agus Setio Widodo. M.Si.
The aim of this study is to acknowledge how does the E-Voting implention
system of headman election 2018 work in Bodeh, Pemalang district and find out
the obstruction factors do exist.
This type of the study is qualitative description which clearly describes
about E-Voting implementation system of headman election 2018 in Bodeh,
Pemalang district. The theory according to George Edward III (1980:10)
The result of this study, describing that the E-Voting implementation
system of headman election 2018 in Bodeh, Pemalang district was successfully
done. However, there were some errors include the system: a. The communication
o the society especially an under age and elderly man, b. The system errors on E-
KTP reader, monitor touch screen, and bill paper printer.
Key word: Implementation, E-Voting, Headman Election.
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT pendengar semua doa, rumah semua
harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Sistem E-voting
Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2018”.
Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
a. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal
yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas
Pancasakti Tegal.
b. Dr. Nuridin, SH. MH., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan
penelitian.
c. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah
membantu dalam kelancaran skripsi ini.
d. Drs. Djoko Suyono, M.Si dan Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., dosen
pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang
sangat bermanfaat kepada peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.
x
e. Dra. Erny Rosyanti, M.Si., dosen wali yang telah memberikan arahan,
bimbingan, dan motivasi selama peneliti melaksanakan studi di Universitas
Pancasakti Tegal.
f. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang
telah membekali ilmu pengetahuan dan membantu terkait dengan administrasi
selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
g. Bapak Bagus Sutopo dari DINPERMADES, yang telah membantu peneliti
dalam melaksanakan penelitian.
h. Panitia pilkades sekaligus Tim Fasilitasi dari Kecamatan Bodeh, yang telah
membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
i. Panitia Pilkades sekaligus Sekretaris Desadan Warga Desa Kebandaran, yang
telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
j. Panitia Pilkades sekaligus Sekretaris Desa dan Warga Desa Babakan, yang
telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
k. Panitia Pilkades sekaligus Sekretaris Desadan Warga Desa Kesesirejo, yang
telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
Tegal, 23 Juli 2019
Penulis
xi
DAFTAR ISI
Halaman Sampul
Halaman Judul ........................................................................................................... i
Pernyataan Penulis .................................................................................................... ii
Lembar Persetujuan Skripsi ....................................................................................... iii
Lembar Pengesahan Skripsi ....................................................................................... iv
Motto .......................................................................................................................... v
Persembahan .............................................................................................................. vi
Abstrak ....................................................................................................................... vii
Kata Pengantar ........................................................................................................... ix
Daftar Isi..................................................................................................................... xi
Daftar Tabel ............................................................................................................... xiii
Daftar Gambar ............................................................................................................ xiv
Daftar Skema .............................................................................................................. xv
Daftar Lampiran ........................................................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
I.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 11
I.3.1 Tujuan ................................................................................... 11
I.3.2 Manfaat penelitian ................................................................ 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Kerangka Teori ............................................................................. 13
II.1.1 Penelitian Terdahulu ............................................................ 13
II.1.2 Konsep Good Governance ................................................... 14
II.1.3 Elektronik Government (e-Government) ............................. 15
II.1.4 Teori Implementasi Sistem E-Voting ................................. 18
A. Penertian Implementasi .......................................................... 18
B. Definisi Sistem ......................................................................... 25
C. Definisi E-voting ..................................................................... 26
D. Model – Model E-voting ......................................................... 30
xii
E. Prinsip – Prinsip Dalam Penerapan E-Voting ......................... 33
F. Alur Penggunaan Penggunaan Pemilihan E-Voting ................ 36
II.1.4 Pemilihan Kepala Desa ........................................................ 37
II.2 Definisi Konsepsional .................................................................... 40
II.3 Pokok – Pokok Penelitian ............................................................. 41
II.4 Alur Pikir ...................................................................................... 43
BAB III METODE PENELITIAN
III.1 Jenis dan Type Penelitian ............................................................... 45
III.2 Jenis dan Sumber Data .................................................................. 47
III.3 Informan Penelitian ........................................................................ 48
III.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 48
III.5 Teknik Analisis Data ...................................................................... 51
III.6 Sistematika Penulisan .................................................................... 54
BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN
IV.1 Profil Kecamatan Bodeh ................................................................ 56
IV.2 Kondisi Demografi ........................................................................ 59
IV.3 Kondisi Pemerintahan ................................................................... 68
IV.4 Kondisi Sosial Ekonomi ............................................................... 74
IV.5 Kondisi Kesehatan ......................................................................... 77
IV.6 Kondisi Sosial Budaya ................................................................... 80
IV.7 Kondisi Sarana dan Prasarana........................................................ 85
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.1 Hasil Penelitian ............................................................................. 88
1. Implementasi sistem e-voting .................................................. 90
2. Perangkat E-voting .................................................................. 111
3. Pilkades Sistem E-voting ......................................................... 128
V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian .................................................. 146
BAB VI PENUTUP
VI.2. Kesimpulan ................................................................................... 152
VI.3. Saran ............................................................................................. 154
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 156
LAMPIRAN .............................................................................................................. 158
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel I. 01 Rekapitulasi perhitungan Suara Desa Kebandaran ............................... 7
Tabel I. 02 Rekapitulasi perhitungan Suara Desa Babakan .................................... 8
Tabel I. 03 Rekapitulasi perhitungan Suara Desa Kesesirejo ................................. 9
Tabel II.01 Tipologi Prosedur E-voting .................................................................. 35
Tabel IV.01 Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Jenisnya per Desa .................. 58
Tabel IV.02 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa ............................ 60
Tabel IV.03 Penduduk MenurutKelompok Umur dan Jenis Kelamin ...................... 61
Tabel IV.04 Jumlah RT dan Rata-Rata Anggotanya ................................................ 62
Tabel IV.05 Luas dan Jumlah Penduduk Desa ......................................................... 63
Tabel IV.06 Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan per Desa ...................... 64
Tabel IV.07 Jumlah Kelahiran Setahun Menurut Jenis Kelamin .............................. 65
Tabel IV.08 Jumlah Kematian Setahun Menurut Jenis Kelamin .............................. 66
Tabel IV.09 Jumlah Penganut Agama per Desa ....................................................... 67
Tabel IV.10 Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa .................... 75
Tabel IV.11 Sarana Prasarana dalam Menunjang Perekonomian ............................. 77
Tabel IV.12 Banyaknya sarana Kesehatan ................................................................ 78
Tabel IV.13 Banyaknya tenaga Kesehatan .............................................................. 79
Tabel IV.14 Sarana yang Terdapat di Kecamatan Bodeh ......................................... 86
Tabel IV.15 Sarana yang Terdapat di Kecamatan Bodeh ......................................... 87
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar IV.01 Peta Administratif Kabupaten Pemalang............................................ 57
xv
DAFTAR SKEMA
Skema II.01 Alur Penggunaan Pemilihan E-Voting ............................................... 36
Skema II.02 Alur Pikir ............................................................................................ 44
Skema III.01 Alur Proses Analisis Data ................................................................... 53
Skema IV.01 Struktur Organisasi Kecamatan Bodeh .............................................. 70
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Wawancara ......................................................................
Lampiran 2 Surat Riset .......................................................................................
Lampiran 3 Foto – Foto Wawancara ..................................................................
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Pemerintah desa mempunyai kedudukan sangat penting, terlebih dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
peraturannya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desadi sebutkan bahwa :
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa
memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di desa. Talizuduhu Ndraha (1985) mengatakan bahwa kepala desa
adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan
mempunyai tanggungjawab yang luas. Kepala desa adalah pemerintahan desa atau
yang disebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tugas kepala desa
disebut dalam pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
2
Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi
syarat. Calon kepala desa yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan
oleh panitia pemilihan sebagai kepala desa dan disahkan oleh Bupati. Masa
jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat
di angkat kembali setelah melalui pemilihan untuk tiga kali masa jabatan
berikutnya. Warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa mempunyai hak pilih
aktif maupun hak pilih pasif, yang di tetapkan sesuai dengan persyaratan yang di
atur oleh undang – undang. Hak pilih aktif yaitu hak untuk memilih kepala desa,
sedangkan hak pilih pasif merupakan hak seseorang untuk mencalonkan diri
dalam pemilihan kepala desa.Pemilihan kepala desa dianggap sebagai arena
demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi
yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one
man one vote (satu orang satu suara). Hal ini di karenakan pemilihan kepala desa
merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada di dalam pemerintahan Indonesia.
Namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan fakta – fakta yang terjadi
di lapangan, selama ini pemilihan kepala desa dalam proses pelaksanannya
banyak ditemukan permasalahan seperti validitas data, minimnya pemahaman
bagi lansia dan tingkat emosional masyarakat yang tinggi untuk memenangkan
salah satu calon kepala desa sehingga menyebabkan konflik antar warga.
Dalam hal ini Radityo (2013:5) mengemukakan permasalahan yang timbul
dalam pemilihan kepala desa selama ini, yaitu banyak terjadi kesalahan pada
validitas data pemilih. Kesalahan ini terjadi karena sistem kependudukan yang
3
masih belum berjalan dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas
menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu.
Keadaan ini bisa di manfaatkan oleh pihak – pihak tertentu untuk meningkatkan
jumlah suara sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut. Disisi lain sistem
konvensional juga sarat akan kecurangan, kecurangan biasanya terjadi dalam
proses perhitungan suara (penggelembungan hasil suara). Dengan seringnya
terjadi masalah dalam penggunaan konvensional dalam proses pemilihan
membuat kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil pemilihan, baik
dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun kepala desa.
Dalam upaya menghadapinya diperlukan suatu dorongan dan kemauan
untuk melakukan adopsi inovasi berupa teknologi yang mampu membawa
pemilihan kepala desa agar terlaksana secara transparan, efektif, efisien, dan
profesional sesuai dengan yang di harapkan selama ini. Salah satu gagasan dalam
pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan
mampu memberikan solusi terhadap masalah pemilihan selama ini yaitu dengan
menggunakan metode elektronik voting atau yang biasa disebut E-voting.
Hadirnya e-voting sebagai metode baru dalam pemilihan umum diharapkan
mampu menjawab semua tantangan dan kelemahan pada pemilihan umum dengan
metode yang lama. Pemberian suara melalui perangkat elektronik (e-voting)
sehingga pilihan pemilih otentik serta mudah dan cepat, selain itu e-voting juga
mampu menghemat biaya pelaksanaan karena dalam penggunaannya e-voting
tidak lagi menggunakan surat suara, cara yang digunakan dalam proses e-voting
adalah mengklik atau menyentuh layar (touch screen) untuk menentukan
pilihannya.
4
Berdasarkan karakteristik atau unsur utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, partisipasi, pengawasan, daya
tanggap, profesionalisme, efektif dan efisien, transparansi, kesetaraan, wawasan
kedepan, dan yang terakhir penegakan hukum. E-voting juga berkaitan erat
dengan e-government. E-government sendiri merupakan sistem teknologi
informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada
masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses
informasi dan layanan yang pemerintah berikankepadanya.
Menurut pakar e-voting Susanne Caarls (2010). Sebuah pemilihan atau
referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan
pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, menghasilkan
data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan menekan
potensi kecurangan (cheating). Adanya sistem e-voting yang kuat dan hasil akurat
tentu akan membuat setiap orang berfikir ulang jika ingin mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstisusi (MK). Bahkan jika dalam proses pelaksanaan e-voting ada
indikasi kecurangan, maka proses penanganannya juga akan lebih cepat, mudah
dan transparan dengan melakukan investigasi maupun audit forensik digital yang
bersifat ilmiah (evotingindonesia.com).
Bersadarkan landasan hukum Undang – undang nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi payung hukum untuk
segala aktifitas dan proses yang menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi, dengan latar belakang bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman,
5
keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan Teknologi
Informasi”.
Bahkan untuk proses sengketa hukum pada pemilu e-voting sesuai pasal 5
Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 bahwa “Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
yang berlaku di Indonesia”.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU/VII/2009 turut
mempertegas penggunaan e-voting dalam pemungutan suara pemilihan sepanjang
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) tidak melanggar asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, b) daerah yang menerapkan metode e-voting
sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun
perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta
persyaratan lain yang diperlukan.
Ketentuan pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan melalui
peralatan pemilihan suara secara elektronik diperkuat dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagai tindak lanjut dari Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU/VII/2009.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pencalonan,
pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa di atur dengan
Peraturan BupatiPemalang Nomor 47 Tahun 2018.
6
Pada tahun 2018 bulan september, kabupaten Pemalang menyelenggarakan
pemilihan kepala desa dengan menerapkan sistem e-voting di 172 desa dari 14
kecamatan secara serentak. Salah satunya ada di kecamatan bodeh dengan jumlah
15 desa. Sistem e-voting dilaksanakan antara lain di desa longkeyang, kesesirejo,
gunungbatu, jatiroyom, parunggalih, payung, jraganan, babakan, kebandaran,
jatingarang, kwasen, karangbrai, bodeh, muncang dan pendowo. Hal ini
merupakan komitmen pemerintah daerah kabupaten pemalang agar proses
pemilhan kepala desa (pilkades) dapat berlangsung cepat dan mudah serta
mengurangi indikasi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak
(pemalangkab.go.id)
Kabupaten pemalang merupakan kabupaten percontohan dalam pemungutan
suara pada pemilihan kepala desa secara elektronik untuk wilayah pulau jawa.
Pemerintah kabupaten pemalang mengatakan bahwa dengan penerapan
pemungutan suara elektronik (e-voting) ini akan menghemat dari segi waktu,
sangat efisien, dan efektif dengan hasil yang lebih akurat.
7
Hasil perhitungan suara Pilkades Desa Kebandaran yang di laksanakan pada
september 2018, telah di tetapkan sebagai berikut:
1. Jumlah DPT : 1.257
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 1.169
3. Jumlah suara sah : 1.168
Tabel I.01
REKAPITULASI PENGHITUGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KABANDARAN
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018
(sumber : Sekretaris Desa Kebandaran 2018)
Bilik I Bilik II Bilik III Bilik IV
1 SUPRIYONO, S.Kar 99 96 244 272 711
2 KUSTONI. BR. S.H 220 275 215 178 888
3 CASDINI 93 97 5 7 202
0 1 0 0 1
412 469 464 457 1.802
Jumlah Suara
NAMA CALON JUMLAHNo
Jumlah Suara Kosong
Jumlah Total
PEROLEHAN SUARA
8
Hasil perhitungan suara Pilkades Desa Babakan yang di laksanakan pada
September 2018, telah di tetapkan sebagai berikut:
1. Jumlah DPT : 2.079
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 1.802
3. Jumlah suara : 1.802
Tabel I.02
REKAPITULASI PENGHITUGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA BABAKAN
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018
(sumber : Sekretaris Desa Babakan 2018)
Bilik I Bilik II Bilik III Bilik IV
1 SUPRIYONO, S.Kar 99 96 244 272 711
2 KUSTONI. BR. S.H 220 275 215 178 888
3 CASDINI 93 97 5 7 202
0 1 0 0 1
412 469 464 457 1.802
Jumlah Suara
NAMA CALON JUMLAHNo
Jumlah Suara Kosong
Jumlah Total
PEROLEHAN SUARA
9
Hasil perhitungan suara Pilkades Desa Kesesirejo yang di laksanakan pada
September 2018, telah di tetapkan sebagai berikut:
1. Jumlah DPT : 5.147
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 3.903
3. Jumlah suara : 3.903
Tabel I.03
REKAPITULASI PENGHITUGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KESESIREJO
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018
(sumber : Sekretaris Desa Kesesirejo 2018)
Namun menurut Sekretaris Desa Kebandaran dalam proses pelaksanaanya
sistem E-voting terdapat beberapa permasalahan seperti gangguan perangkat e-
voting yang terjadi pada saat pemilihan. Gangguan perangkat e-voting tersebut
ialah jika perangkat digunakan terlalu lama maka akan mengakibatkan lambat
dalam proses pemungutan dan masih ada perangkat yang bekerja kurang
I II III IV V VI VII VIII
1 B. ROKHMAN 58 49 32 144 128 168 170 164 913
2 IMAM KODIR 140 147 97 269 167 222 313 321 1.676
3 JAEMAH 202 195 147 150 129 145 170 168 1.306
0 0 1 1 2 0 3 1 8
400 391 277 564 426 535 656 654 3.903
Jumlah Suara
NoNAMA
CALON
PEROLEHAN SUARA
BILIK
Jumlah Suara Kosong
Jumlah Total
JMH
10
maksimal. Sumberdaya manusia yang masih belum tercukupi, apalagi bagi para
lansia sistem teknologi ini masih sangat awam, sehingga dalam proses pemilihan
di bantu oleh tim dari e-voting maupun saksi yang bertugas di lingkup bilik
tersebut, sehingga mengakibatkan antrian panjang bagi para pemilih.
Kemudian di perkuat dengan portal berita inews.id yang menyatakan
bahwa pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting, dalam hal
komunikasi kepada masyarakat, menurut salah satu kades terpilih, Agus Riyadi
mengatakan, pilkades dengan sistem e-voting sejatinya sangat bagus namun harus
ada penyesuaian dan sosialisasi agar semua masyarakat dapat menggunakan hak
pilihnya. “Sistem e-voting ini sangat bagus karena bisa menekan kecurangan.
Tapi, memang perlu disosialisasikan secara benar agar masyarakat paham dan
mau menggunakan hak pilihnya,”
(Sumber : inews.id)
Adapun menurut portal berita Liputan6.com menyebutkan bahwa
pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting dalam pengoperasiannya
terdapat permasalahan. Masalah – masalah yang terjadi di desa-desa kabupaten
pemalang yaitu ada pada perangkat yang error, gambar atau foto calon kades tidak
muncul seluruhnya tetapi hanya sebagian, adanya tinta print out yang habis
sehinnga mengakibatkan masyarakat tidak puas dan ribuan massa yang
mengatasnamakan diri solidaritas calon kepala desa menggeruduk kantor DPRD
pemalang, Rabu, 5 September 2018.(Sumber : Liputan6.com)
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil
judul IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018.
11
I.2 Rumusan Masalah
Menurut Pariata Westra ( 1981 : 263 ) bahwa “ Suatu masalah yang terjadi
apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang
pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil ”. Sedangkan menurut Sutrisno
Hadi ( 1973 : 3 ) “Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa
dan kenapa”.
Secara sederhana, masalah dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana
adanya ketidaksesuaian kehendak dan kenyataan. Masalah dapat di definisikan
sebagai suatu kesulitan yang perlu mendapat pemecahan sehingga manusia
tergerak untuk bisa memecahkannya.
Berdasarkan pengertian masalah tersebut diatas, peneliti mengajukan
beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa
di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja faktor penghambat serta solusi dari implementasi sistem e-voting
dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
I.3.1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Ingin mendeskripsikan implementasi sistem e-voting dalam pemilihan
kepala desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
2. Ingin mendeskripsikan apa saja faktor penghambat serta solusi dari
implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan
12
Bodeh Kabupaten Pemalang.
I.3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalahh sebagai
berikut.
1. Manfaat teoritis :
Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan
referensi ilmu pemerintahan khususnya mengenai pemilihan kepala desa
yang di dukung oleh sistem e-voting sebagai bagian dari perkembangan
teknologi informasi.
2. Manfaat Praktis :
a. Bagi aparatur desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
pedoman memahami implementasi sistem e-voting dalam pemilihan
kepala desa.
b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
pengetahuan dan wawasan di bidang pemerintah serta sebagai
penerapan teori yang dilanjutkan dalam praktik penulisan karya ilmiah
(skripsi).
c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai edukasi
tentang sistem baru yang memungkinkan proses pelaksanaan e-voting
lebih efektif dan efisien.
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan
untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori
dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka
yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca
meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian.
II.1. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan pola pikir yang digunakan sebagai sumber untuk
memecahkan masalah. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan
mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian teori. Teori menurut
Sugiyono (2015 : 81 ) adalah suatu konseptualisasi yang umum dan diperoleh
melalui jalan yang sistematis serta dapat diuji kebenarannya. Menurut Ridwan
(2010 : 30) landasan teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk
menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi
jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan serta penyusunan
instrumen penelitian.
Adapun pengertian teori diatas, peneliti mengajukan teori sebagai berikut :
II.1.1. Penelitian Terdahulu
a. Nanda Sukma Dewi (2016) meneliti tentang Efektivitas Sistem electronic
voting dalam pemilihan kepala desa di desa Pa’jukukang kecamatan
Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitiannya sudah cukup efektif
14
dalam penerapannya, dengan menggunakan indikator pengukuran
efektivitas menurut Richard Steers yaitu Efisiensi, Kepuasan, dan Adaptasi
telah cukup efektif penerapannya.
b. Made Leita Anistiawati (2014) meneliti tentang Implementasi Kebijakan
Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) dalam pemilihan Kepala Desa
(Studi Kasus : Pemilihan kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Takad,
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana). Pelaksanaan pemilhan kepala
desa Desa Mendoyo Dangin Tkad merupakan implementasi penerapan
prinsip Good Governance Dalam pelaksanaan pemilihaan kepala desa
dengan e-voting, tercermin beberapa prinsip atau unsur Good Governance
yang dapat di capai. Dalam kebijakan penggunaan e-voting terdapat
prinsip akuntabilitas,prinsip Transparansi dan Prinsip Efisien.
II.1.2. Konsep Good Governance
Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan pasti memiliki tujuan untuk
mengelola pemerintahannya dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan yang
terbaik bagi masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan
berusaha mengembangkan dirinya kearah yang lebih baik. Konsep Good
Governance merupakan konsep pemerintahan yang bersih dan terkelola dengan
baik. Mustopadidjaya dalam farid ali (2011:163) mengatakan bahwa Good
Governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini. Masyarakat selalu menuntut pemerintah untuk
gencar menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sejalan meningkatkan
pengetahuan masyarakat. Berdasarkan karakteristik atau unsur utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan adalah : 1). Akuntabilitas, pemerintah sebagai
15
pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab kepada publik terhadap kebijakan
yang telah dibuat. Akuntabilitas ini tergantung dari organisasi dan sifat keputusan
yang dibuat. 2). Partisipasi, dalam pengambilan keputusan setiap warga Negara
memiliki hak suara untuk ikut menentukan pilihan. Dalam partisipasi,pilihan yang
diambil warga Negara tidak dapat di atur maupun dipaksa, merka memiliki hak
untuk menetukannya sendiri.3). Pengawasan, dalam penyelenggaraan suatu
pemerintaha pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan
yang bersih. 4). Daya tanggap merupakan peningkatan kepekaan pemerintah
terhadap aspirasi masyarakat. 5). Profesionalisme, merupakan peningkatan kinerja
pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 6).Efektif dan efisien, pemerintah
menjamin penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat
menggunakan sumber daya dengan optimal dan tepat. 7). Transparasi dalam hal
ini pemerintah memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat terhadap
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.8). Kesetaraan, pemerintah memberikan
peluang yang sama kepada masyarakat dalam meningkatkan kesetaraan hidupnya.
9). Wawasan kedepan, mengikutsertakan masyarakat dalam perkembangan dan
kemajuan daerahnya. Membangun visi dan misi yang jelas untuk kemajuan
daerah. 10). Penegakan hukum, mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi
semua pihak dan menjungjung tinggi HAM.
II.1.3. Elektronik Government (e-Government)
Indrajit (2006:1) e-government sering digambarkan atau dideskripsikan
secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Walaupun
sebagai sebuah konsep e-Government memiliki skenario implementasi atau
penerapannya yang berbeda, maka definisi dari e-government pun menjadi
16
beranekaragam.
Dalam konsep e-Government dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu :
a. Government to Citizens
Tipe G-to-C merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu
dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat (rakyat)..
b. Government to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintah adalah membentuk sebuah
lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, entiti
bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari aplikasi e-Government G-
to-B ini adalah : Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan
aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang dibayarkan ke
pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
c. Government to Government
Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah
setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata,
namun lebih jauh e-Government lagi untuk memperlancarkan kerjasama antara
negara dan kerjasama antaraentiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan,
dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan
lain sebagainya. Contoh dari penerapan bertipe G-to-G ini adalah : Hubungan
17
administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-
kedutaan besar atau konsultan jendral akurat yang dibutuhkan oleh para warga
negara asing yang sedang berada di tanah air.
d. Government to Employees
Pada akhirnya penerapan aplikasi e-Government juga diperuntukan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.
Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E
anatara lain : Sistem pembangunan karir pegawai pemerintah yang selain
bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia,
diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi
seluruh karyawan pemerintah.
Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka
terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan
oleh sebuah negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan
kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk
meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah sebuah negara, yang
pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri. Dari ke empat tipe
aplikasi tersebut, e-Voting merupakan aplikasi Government to citizen. Aplikasi ini
memiliki keterbukaan informasi terhadap publik yangmemberikan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
E-Voting berkaitan erat dengan e-government. e-Government sendiri
merupakansistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam
memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa
18
mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan
kepadanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk
memberikan alternatif channel pilihan melalui teknologi informasi (media
internet) ini.
II.1.4. Teori Implementasi Sistem E-voting
A. Pengertian Implementasi
Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
(dalam Wahab, 2004:65) menjelaskan bahwa :
“implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian”
Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi
kebijakan sebagai :
“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan
suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai
pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) dimana
19
mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil
(output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang
diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai berikut :
“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya,
dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah
ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang
kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”
Perlu di catat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang
sangat penting, dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini
proses kebijakan secara keseluruhan dapat di pengaruhi tingkat keberhasilan atau
tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji (1981)
dengan mengatakan bahwa :
“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh
lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan
sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau
tidak diimplementasikan”
Beberapa model studi implementasi yang dikembangkan oleh beberapa ahli:
a. Menurut model Merilee S. Grindle dalam Implementasi as A Political
and Administrative ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi
kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik
dapat diukur dari proces pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu
tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan
20
oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan
tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :
1. Dilihat dari Prosesnya, dengan mempertanyakan apakah
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design)
dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan
melihat dua faktor, yaitu :
a. Impak atau Efeknya pada masyarakat secara individu dan
kelompok.
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok
sasaran dan perubahan yang terjadi.
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan pubik, juga menurut
Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan
itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy seperti : kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan
yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, pelaksana
program, sumber-sumber daya yang digunakan dan Context of
Policy (1980:5) seperti : kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan
strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim
yang berkuasa, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa,
tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.
b. Model proses implementasi. Van Mater dan Van Horn (1975:4)
mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila
perubahan yang dikendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan
21
terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program
dilapangan relatif tinggi. Hal ini bahwa jalan yang menghubungkan
antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable
(variable bebas), yaitu : (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2)
sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan
para pelaksana, (5) komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas
Pelaksana. (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
c. Model proses implementasi yang di kembangkan oleh George Edwards
III (Awang, Azam, 2010:41) mengungkapkan empat faktor dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu :
a) Komunikasi
Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi
apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan
mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan
dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga
setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus
ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia
yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus
tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian
informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para
implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
22
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :
a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana
kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak
membingungkan (tidak ambigu/mendua).
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu
komunikasi haruslah konsisten dan jelas ( untuk diterapkan dan
dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-
ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di
lapangan.
b) Sumberdaya
Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya
yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial.
Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun
kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok
sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi
atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan
dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.
Indikator sumberdaya terdiri dari elemen-elemen yaitu :
a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi
kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang
23
tidak mecukupi, memaai, ataupun tidak kompeten
dibidangnya.
b. Informasi, pertama informasi yang berhubungan dengan cara
melaksanakan kebijakan, kedua informasi mengenai data
kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
c. Wewenang, padda umumnya kewenangan harus bersifat
formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan
merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf
yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi
tanpa adanya fasilitas pendukug (sarana dan prasarana) maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
c) Disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting
ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan
publik. Jika pelaksanaan suatu kebiajakan ingin efektif, maka para
pelaksana kebiajakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan
dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
Disposisi juga menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada
implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki
24
oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor
dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran, sikap ini akan
menurunkan resistensi dari masayarakat dan menumbuhkan rasa
percaya dan kepedulian kelompok terhadap implementor dan
program/kebijakan.
Indikator variabel disposisi :
a. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana
akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap
implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh
pejabat-pejabat tinggi.
b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang
disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para
pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena
itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan
mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat
kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu.
d) Struktur birokrasi, yaitu aspek struktur birokrasi ini mencakup dua
hal penting :
a. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui standar
operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline
program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka
25
kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami
oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya
implementor.
b. Struktur organisasi/pelaksana fragmentasi adalah upaya
penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-
aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. pelaksana pun
sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan
komplek
Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi
satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya
menghambat proses implementasi.
B. Definisi Sistem
Sistem secara etimologis menurut Webster’s New Collagiate terdiri dari
kata “syn” dan “histanai” dari kata Greek, yang berarti to place together
menempatkan bersama.
Webster’s dalam Simatupang (1995:6) memberikan pengertian tentang
sistem sebagai suatu kesatuan (unity) yang kompleks yang dibentuk oleh bagian-
bagian yang berbeda-beda (diverse) yang masing-masing terikat pada (subjected
to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang
sama.
Prajudi, mengatakan sistem adalah suatu jaringan dari beberapa prosedur
yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain berdasarkan pola atau skema yang
bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu urusan ataupun
usaha
26
W.j.s p oerwadarminta sistem adalah sekelompok bagian atau alat dan
sebagainya yang saling bekerja untuk bisa melakukan suatu maksud.
Shrode dan Voich, Jr (1974:122) mendefinisikan sistem adalah kumpulan
unsur-unsur, atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, saling bergantungan dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan kompleks.
Dari semua pengertian diatas dapat di rumuskan kembali bahwa Sistem
adalah sekumpulan objek (objectives) (unsur-unsur atau bagian-bagian) yang
berbeda-beda (diverse) yang saling berhubungan (interrealated), saling bekerja
sama (jointly) dan saling mempengaruhi (independently) satu sama lain serta
terikat pada rencana (planed) yang sama untuk mencapai tujuan (output) tertentu
dalam lingkungan (environment) yang kompleks.
C. Definisi E-Voting
Secara sederhana voting diartikan sebagai tindakan menggunakan hak
untuk memilih dalam sebuah kegiatan pemilihan umum (Darmawan, dkk,
2014:1). Tentu saja, sebuah voting yang dimaksud tersebut selalu berkaitan
dengan pilihan akan memimpin yang menurut seorang pemilih ternasuk yang
paling mewakili mereka (Evans, dalam Darmawan, dkk, 2014:1). Voting atau
penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilihan bertautan erat dengan demokrasi.
Tautan tersebut di dasari oleh setidaknya dua alasan. Pertama, bahwa
voting dalam subuah negara yang demokratis menjadi alat bagi warga negara
untuk menilai para kandidat yang berkompetisi dalam pemilu dan memutuskan
kandidat mana yang akan mereka pilih. Kedua, voting merupakan mekanisme
evaluasi untuk menghukum kalau sebuah pemerintahan yang sedang berjalan
27
kinerja tidak maksimal yang dibarengi dengan memilih kandidat lain luar kandidat
incumbent.
Seiring perkembangan tekhnologi banyak negara yang kini
mempertimbangkan untuk mengenalkan sistem e-voting dengan tujuan
meningkatkan beragam aspek terhadap proses pemilu. Menurut Ikhsan Darmawan
bahwa e-voting secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan hak pilih
dalam sebuah pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi (secara elektronik).
Teknologinya berkembang cepat dan para penyelenggara pemilu, pengamat,
organisasi internasional, vendor dan lembaga standarisasi secara terus menerus
memutakhirkan metodologi dan pendekatan mereka.
Pada umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara
mencoblos atau menandai di kertas surat suara. Akan tetapi, seiring
perkembangan teknologi, terdapat teknik lain, yaitu elektronic voting. Jika definisi
elektronic voting dari (Kurdiana, 2004) menekankan pada aspek pengumpulan
suara, maka sebaliknya dalam pandangan Kersting dan Baldersheim e-voting
menitikberatkan pada aspek penggunaan hak pilih.
Menurut Kersting dan Baldersheim, e-voting dapat diartikan sebagai hak
pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat
elektronik mencakup pendaftaran pemilh secara elektronik, perhitungan suara
secara elektronik dan, belakangan, termasuk salutan untuk memilih dari jarakk
jauh, khususnya internet voting. Definisi lain dikemukakan oleh Centikaya &
Centikaya (2007) yang menyatakan bahwa “e-voting refers to the use of
computers or computerises voting equipment to cast ballots in an election. Yang
artinya, e-voting mengacu pada penggunaan komputer atau mengkomputerisasi
28
alat pemilihan untuk menggunakan suara di dalam sebuah pemilu. Sementara itu,
srcara khusus International IDEA memberikan definisi pemilihan elektronik
dengan memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau
pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendumnya melibatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) sistem
electronic voting (e-voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat
elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara,
memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara,
memelihara dan menghasilkan jejak audit.
Adapun perangkat e-voting terdiri dari :
1. Reader E-KTP
Alat pembaca E-KTP, pemilih cukup menempelkan KTP lalu di verifikasi
pleh sidik jari telunjuk kiri atau kanan nya
2. Laptop verifikasi ktp
digunakan untuk proses verifikasi hasil pembacaan ktp elektronik reader
dengan data DPT pada aplikasi DPT
3. V-Token
Alat ini berfungsi untuk mengaktifkan perangkat e-voting
4. Smart Card Reader (2 unit)
Kemudian V-token dimasukkan ke smarcard reader. Digunakan
unmelakukan pengisian data pada smartcard sehingga dapat digunakan
untuk melakukan pengambilan suara dan digunakan untuk membaca data
smartcard pada saat proses pengambilan suara
29
5. Laptop generator smartcard
Digunakan untuk melakukan pengisian data smartcard melalui smartcard
reader
6. Monitor Layar Sentuh
Menampilkan gambar calon, kemudian memilih dengan cara menyentuh
gambar/nomor salah satu calon
7. Printer Kertas Struk
Alat printer untuk mencetak struk audit dan pemilih mengambil kertas
struk yang berupa kertas barcode, sebagai bukti sudah memilih
(Sumber : Dinpermades Kabupaten Pemalang)
Berikut beberapa kelebihan e-voting, diantaranya :
1. Perhitungan dan tabulasi suara lebih cepat
2. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan
3. Berpotensi meningkatkan partisipsi dan jumlah suara
4. Lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya
semakin meningkat
5. Pencegahan kecuranagn di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi
hasil dengan mengurangi campur tangan manusia
6. Kemungkinan menggunkan layar multibahasa yang dapat melayani
para pemilih dengan lebih baik di bandingkan surat suara
7. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui
penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya
untuk produksi dan distribusi surat suara
Sumber : (Dalam buku Memahami e-voting Darmawan, dkk, 2014:6)
30
Berikut beberapa kelemahan e-voting diantaranya :
1. Kurangnya transparansi
2. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya
3. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem
yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan
4. Meningkatkan biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan e-
voting
5. Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan contohnya
berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, susu dan
kelembaban
6. Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan e-
voting sebagai hasil dari kelemahan-kelemahan diatas.
(Sumber : Dalam buku Memahami e-voting Darmawan, dkk, 2014:10)
D. Medel - Model E-voting
Pada hakikatnya cara pemungutan suara terbagi menjadi dua yaitu,
pertama, cara konvensional dan berbasis kertas. Kedua, e-voting yang berbasis
peralatan elektronik teknologi online. Sistem e-voting yang ada dapat
dikategorikan dalam 4 (empat) tipe, yaitu:
1. Mesin pemungutn suara dengan pencatatan langsung elektronik (
Direct Recording Electronic disingkat DRE). DRE bisa disertai atau
tidak disertai dengan jejak (bukti/hasil) data dokumen ( Voter-Verified
Paper Audit Trail atau disingkat VVPAT). VVPAT merupakan bukti
fisik dari suara yang diberikan. Berdasarkan metode ini, pemilih
31
memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh. Proses
perekaman pemungutan suara disimpan didalam memori di TPS dan
dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun secara offline ke
Panitia ditingkat pusat.
2. Sistem Optical Mark Recognition (OMR). Sistem ini didasarkan pada
mesin pemindai. Mesin pemindai dapat mengenali pilihan pemilih
disurat surat yang dapat dibaca oleh mesin khusus. Dalam metode ini,
selembar kertas diberikan tanda pemilihan dan kemudian direkam dan
dihitung secara elektronik. Proses tersebut yang menyebabkan sistem
ini biasa disebut sebagai e-counting. Sistem ini memiliki kelemahan,
yaitu pencetakan surat surat yang dapat dipindai dengan optik
membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya yang mahal.
Kelemahan lainnya adalah tanda yang melewati batas kontak tanda
suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin
pemindai.
3. Mesin Pencetak Surat Suara (Electronic Ballot Printer disingkat EBP),
perangkat yang sama dengan mesin DRE, menghasilkan kertas yang
dapat dibaca mesin atau koin elektronik yang berisikan pilihan
pemilih. Koin dimasukkan ke pemindai surat suara terpisah yang
melakukan penghitungan suara otomatis.
4. Sistem pemilihan melalui internet atau internet voting. Dalam model
ini, suara diberikan melalui internet ke server pusat penghitungan.
Suara dapat diberikan baik melalui komputer umum atau kios
pemungutan suara di TPS atau dari komputer mana pun yang
32
terkoneksi internet yang dapat diakses pemilih. Sistem ini
membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan yang handal.
Versi lain menyebutkan bahwa e-voting secara garis besar dapat dibagi
menjadi dua jenis, yaitu internet voting dan non-interne voting, internet voting
dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :
1. Intranet poll site voting, pada jenis ini, internet digunakan untuk
mengirim data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada otoritas
penyelenggara pemilu lokal, dan pusat. Jenis voting ini bekerja pada
komputer publik dan sama dengan sistem voting dengan menggunakan
mesin. Koneksi dari TPS kepada kantor pusat penyelengara Pemilu
kebanyakan menggunakan intranet.
2. Kios Voting. Dalam jenis ini, pemilih memiliki kesempatan untuk
menggunakan komputer khusus yang ditempatkan untuk menggunakan
komputer khusus yang ditempatkan di tempat-tempat publik, seperti
perpustakan, sekolah, atau mall. Karena proses pemilihan tidak bisa
dikontrol oleh pihak penyelenggara pemilu, diperlukan instrumen
khusus untuk pengesahan secara elektronik, seperti contohnya tanda
tangan secara digital atau smart card, pemeriksaan sidik jari, dan lain
sebagainya.
3. Internet voting. Adalah penggunaan hak pilih dengan menggunakan
media internet. Dengan internet voting, pemilih dapat menggunakan
hak pilih dirumah sendiri atau juga di tempat bekerja (kantor).
Teknologi internet voting memerlukan program software dan
33
instrumen lainnya, seperti smart card.
Sedangkan yang termasuk ke dalam non-internet voting memerlukan alat
elektronik lainnya, diantaranya mesin voting dan interactive digital television
voting. Selengkapnya mengenai tipologi prosedur e-voting
Tabel II.01
Tipologi prosedur E-Voting
Tingkat kontrol
Infrastruktur oleh Pihak
Otoritas Penyelenggara
Pemilu
Internet Mesin elektronik lain
Tinggi Intranet poll site voting Mesi voting
Sedang Kiosk Voting
Sedang Internet Voting
SMS text voting
Telephone voting
Interactive digital
Television voting
(Sumber : Kersting dan Baldersheim 2004, hlm. 6)
E. Prinsip – Prinsip dalam Penerapan E-Voting
Supaya e-voting dapat ditera[kan dengan efektif dan menghasilkan
penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, disamping
prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan
e-voting harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Eligibility and Authentication (kelayakan dan otentikasi) pemilih hanya
berwenang harus dapat memilih
34
b. Uniqueness (keunikan) pemilih hanya dapat memilih satu
c. Accuracy (ketepatan) sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar
d. Integrity (integritas) orang seharusnya tidak dapat dirubah, ditempa, atau
dihapus tanpa deteksi
e. Reability (keandalan) sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa
kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai
kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total
komunikasi internet
f. Secrety (kerahasiaan) tidak ada yang harus dapat menentukan
bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat
membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi
penjualan orang atau paksaan)
g. Flexibility (keluwesan) peralatan pemilu harus memungkinkan untuk
berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulid di
calon,pertanyaan survei, beberapa bahasa) kompatibel dengan berbagai
platform strandar dan teknologi dan dapat diakses oleh penyandang
cacat.
h. Convenience (kenyamanan) pemilih harus dapat memberikan suara
cepat dengan peralatan minim atau keterampilan.
i. Certifiability (sertifikasi) sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat
terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang
dibutuhkan.
35
j. Transparency (transparansi) pemilih harus mampu memiliki
pengetahuan umum dan pemahaman tentang prosees pemugutan suara.
k. Cast-effectivenes (efektivitas biaya) sistem pemilu harus terjangkau dan
efisien (internet policy institute,2001).
36
Tahap 1
dengan membawa kartuidentitas
khusus menuju terminalverifikasi
TPS, Mendatangi Pemilih
Tahap 2
Pada terminal verifikasi, jika terdaftar sebagai
pemilih akan langsung muncul nama dan foto
pemilih.
Tahap 3
Pemilih menuju terminal pemilihan,
memilih cukup dengan menyentuh foto
kandidat
Tahap 4
Setelah memilih di terminal
pemilihan, nantinya akan muncul
kertas audit sebagai bukti bahwa
sudah memilih
Terminal Penghitungan
F. Alur Penggunaan Pemilihan E-Voting
Skema II.01
Alur Penggunaan Pemilihan E-Voting
Seluruh hasil pemilihan akan langsung
terproses atau terhitung secara otomatis
kedalam komputer / terminal penghitungan.
Tahap 5
Pemilih memasukkan kertas
audit tersebut ke dalam Kotak
Audit yang tersedia.
37
II.1.5. Pemilihan Kepala Desa
UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa
dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan
daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa
secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal
40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat di
laksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk
penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil
dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemilihan kepala desa secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota
dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan
kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan
biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang
sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Sebagai akibat
dilaksanakannya kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak, dalam Undang-
Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan
diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksaakan melalui beberapa
tahapan, yang disebutkan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
tetang pemilihan kepala desa, menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa
38
melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.
Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa
memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan
kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Badan
permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia
pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan
kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh
masyarakat desa.
Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga
negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6
(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tiak secara
berturut-turut.
Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka TunggalIka;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atausederajat;
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saatmendaftar;
39
f. Bersedia dicalonkan menjadi KepalaDesa;
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat
paling kurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran;
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidanapenjara;
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindakpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;
k. Berbadansehat;
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;dan syarat lain yang diatur dalam PeraturanDaerah.
Kemudian pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting diharapkan dapat
mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilihan yang diadakan secara
konvensional. penggunaan cara voting konvensional seringkali ditengarai
memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara voting konvensional menghabiskan
anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode voting konvensional menghabiskan
banyak waktu, sehingga hasil pemilu baru dapat diketahui setelah berhari – hari
lamanya. Ketiga, cara voting yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk
dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.
40
Setidaknya tiga hal di atas itulah yang sering menjadi kendala dalam
proses pemilu yang menggunakan cara voting konvensional Lebih jauh beberapa
manfaat pilkades dengan sisteme-voting di antaranya adalah :
1. Mempercepat perhitungan suara
2. Lebih akuratnya hasil penghitungan suara
3. Menghemat biaya pengiriman suara
4. Menghemat biaya pencetakan kertas suara
5. Kertas suara dapat dibuat dalam beberapa versi bahasa.
(Sumber : (Dalam buku Memahami e-voting Darmawan, dkk, 2014)
Keberadaan tata cara memilih dengan e-votinng tak dapat dipisahkan dari
perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut berjalan beriringan
dengan bergulirnya proses demokratisasi di sebuah negara. Di samping itu, e-
voting juga dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas pertisipasi politik langsung
dalam proses pengambilan kebijakan. E-voting dinilai sebagai metode yang dapat
menutupi kelemahan diatas. E-voting disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat
waktu, dan lebih sedikit kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.
II.2. Definisi Konsepsional
Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” (1981:31)
mengatakan bahwa “Definisi Konsepsional merupakan definisi yang perlu
diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris”
Dengan demikian definisi konsepsional yaitu menggambarkan suatu abstrak
dari hal – hal yang perlu di amati sehingga akan mempermudah penelaahan dan
penjernihan masalah-masalah agar mudah di mengerti, sehingga tidak terjadi
kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian.
41
Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu
penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan
secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian.
Berdasarkan definisi konsepsional diatas, peneliti ajukan beberapa konsep
sebagai berikut :
1. Implementasi
Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh
berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil
yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu
sendiri.
2. E-voting
E-voting pada hakekatnya merupakan pelaksanaan pemungutan suara
yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses
pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan
pengiriman hasil suara.
3. Pemilihan Kepala Desa dengan E-voting
Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi yang
begitu merakyat, pemilihan kepaladesadengan e-voting juga
merupakan inovasi pemkab dalam mengurangi persoalan pilkades
yang sering muncul.
II.3. Pokok – Pokok Penelitian
Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-
konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi
42
petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan
indikator-indikatornya.
Berdasarkan pengertian pokok-pokok penelitian diatas, peneliti ajukan
beberapa pokok–pokok penelitian sebagai berikut :
1. Implementasi sistem E-voting dalam pilkades dengan indikator :
a. Komunikasi
b. Sumber Daya
c. Disposisi/Sikap
d. Struktur Birokrasi
2. Indikator Perangkat E-voting antara lain :
a. Reader KTP
b. V-Token
c. Smart Card Reader
d. Layar Sentuh E-voting
e. Printer Kertas Struk
3. Indikator pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan E-voting antara
lain :
a. Mempercepat perhitungan suara
b. Hasil perhitungan suara lebih akurat
c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
e. Kertas suara dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa
43
II.4. Alur Pikir
Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang
memuat lagkah-langkah atau proses urutan mengenai topik atau tema penelitian.
Peranan penelitian sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian
sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian
agar berjalan dengan sistematis.
Alur pemikiran mengenai implementasi sistem e-voting dalam pemilihan
kepala desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dapat digambarkan
sebagai berikut.
44
Skema II.02
Alur Pikir
Peraturan Bupati Pemalang No 47
Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa
Keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 147/PUU/VII/2009
Masyarakat yang memiliki hak pilih dalam
pilkades
Indikator pelaksanaan pemilihan kepala
desa dengan E-voting
Implementasi sistem e-voting dalam
pemilihan kepala desa
Pemerintah Desa
45
BAB III
METODE PENELITIAN
Menurut Ali, (1995) Metode adalah suatu yang teratur dan terpikir baik -
baik untuk mencapai tujuan atau tatacara yang tersistem untuk memudahkan
pelaksana suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakan suatu
proses dan sesuai rangkaian usaha yang dilakukan secara sistematis guna
mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu. Sedangkan
menurut Surakhmad (2008) metode merupakan cara utama yang dipergunakan
untuk mencapai tujuan, cara utama tersebut disesuaikan dengan situasi penelitian.
Adapun menurut Menurut Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara
umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. kegiatan penelitian ini dimaksudkan
untuk memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu
kebenaran Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut
pemecahan masalah yang berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan
menetukan metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan
dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat.
III.1. Jenis dan Type Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian
kualitatif diangkat dari masalah yang masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif,
karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka
teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga
46
bersifat sementara, dalam kaitannya dengan teori, pada penelitian kualitatif
bersifat menemukan teori.
Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat
eksplanasi,serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya,
Sugiyono (2006) mengelompokkan type penelitian menjadi :
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif)
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam
pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai
gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis.
b. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya
Prof. Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara
variabel yang satu dengan variabel yang lain.
c. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat
membandingkan.
d. Penelitian Asosiatif atau hubungan
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
Berdasarkan ke empat type penelitian diatas, type penelitian yang
digunakan peneliti adalah type penelitian deskriptif, artinya peneliti ingin
47
mendeskripsikan tentang implementasi sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala
Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
III.2. Jenis dan Sumber Data
Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan
jenis dan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut, guna
memperjelas penelitian yang akan dilakukan.
III.2.1 Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya,
melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang
terkait dengan masalah yang diteliti di Kecamatan Bodeh khususnya di
Desa Kebandaran, Desa Babakan, dan Desa Kesesirejo.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
langsung. Data ini diperoleh melalui monografi, laporan-laporan,
dokumen-dokumen, brosur-brosur dan data-data lain yang telah
dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun media massa yang lain
III.2.2 Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :
1. Informan dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD),
masyarakat pemilih.
2. Kantor Desa sebagai instansi yang menyediakan data sekunder yang
dibutuhkan dalam penelitian ini.
48
III.3. Informan Penelitian
Menurut Moleong (2001:91) Informan adalah orang dalam pada latar
penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus banyak
pengalaman tentang latar penelitian. Ia ‘berkewajiban” secara sukarela menjadi
anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.
Dalam penelitian ini bertindak sebagai narasumber berjumlah 10 orang dengan
rincian sebagai berikut:
a. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Kebandaran, Desa Babakan,
Desa Kesesirejo, 3 orang
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dari Kecamatan, 1 orang
c. Masyarakat Pemilih, 6 orang
III.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi
keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan
data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.Jenis sumber data adalah
mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung
(data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).
Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan
untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga
dapatdiperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes,
dkoumentasi dan sebagainya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah :
49
1. Obsevasi, menurutNasution (1988) dalam buku Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2011:226) mengemukakan
bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Marshall, 1995:226)
menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku,
dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan apabila
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-
gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara
langsung di lapangan tentang Implementasi Sistem E-Voting dalam
Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
2. Metode Interview (Wawancara)merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002:231)
dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada
50
responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung
dimaksudkan mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui
responde. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan topik penelitian
untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan
wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip Lexi
J.Moleong (2007:186), antara lain : mengkonstruksi mengenai orang,
kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-
lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai
yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai
yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh
dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan
memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Dalam
penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh
informasi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Masyarakat Pemilih.
3. Kepustakaanadalah mengumpulkan data dengan membaca buku – buku
yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk
melengkapi data yang berbuhungan dengan masalah yang dibahas.
4. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengkaji dokumen-
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang
51
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dalam hal dokumen (Bogdan, 240) menyatakan bahwa hasil penelitian
dari observasi atau wawancara, akan lebih kredible/dapat dipercaya
apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang
telah ada.
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian
agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga
penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-
foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus
penting bagi para pengamat luar.
III.5. Teknik Analisis Data
Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
dalam analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi.
Adapun penjelasan tentang model interaktif yang dikembangkang Miles dan
Huberman (dalam Sugiyono, 2011) sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat mentah
yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.
52
2. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu
dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan
kode pada aspek-aspek tertentu.
Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasaryang muncul dari catatan-catatan tertulis
dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-
menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
3. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard,
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajiansebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data,
seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat
keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan Huberman ( 252)
dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D oleh Prof
53
Sugiyono mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan
(2003:56) sebagai berikut :
Skema III.01
Proses Analisis Data
Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan
kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan Data Penyajian Data
Reduksi Data
Kesimpulan/
Verifikasi
54
III.6. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini memuat Tinjauan Pustaka, dan akan disajikan deskripsi
tentang kerangka teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, konsep good
governance, elektronik government, teori implementasi sistem e-voting,
pemilihan kepala desa, definisi konsep, pokok - pokok penelitian, dan alur
pikir.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini terdiri dari jenis dan type penelitian, sumber dan jenis data,
informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
sistematika penulisan.
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH
Pada bab ini menjelaskan wilayah penelitian yang terdiri dari letak
geografis, kondisi demografi, kondisi pemerintahan, kondisi sosial
ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi sosial budaya dan sarana prasarana.
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan oleh peneliti selama di lapangan.
BAB VI PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
55
BAB IV
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian
penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun
masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil
pada kantor Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
Kecamatan Bodeh adalah sebuah Kecamatan di KabupatenPemalang, Jawa
Tengah, Indonesia. Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 desa. Kantor Kecamatan
Bodeh terletak padaNo 22, Jl. Raya Pendowo – Bodeh, Kabupaten Pemalang
(52362) Jawa Tengah. Saat ini Kecamatan Bodeh dipimpin oleh Drs. Mubarak
Ahmad, MM dengan Sekretaris Camat Umar Aziz, S.Sos.
Visi dan misi Kecamatan Bodeh mengikuti visi misi Kabupaten Pemalang.
a. Visi
Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera,
berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten
Pemalang yang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).
b. Misi
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin
2. Mieningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang
kesehatan, pendidikan dan ekonomi
56
4. Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin
5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara
berkesinambungan
6. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan
berjiwa pelayanan prima
7. Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan
dan potensi lokal
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi
daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi
9. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum
yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum
10. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka
saling menghormati dengan semangat kekeluargaan.
IV.1. Profil Kecamatan Bodeh
Secara Geografis, Kecamatan Bodeh merupakan salah satu dari 14
Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, terdiri dari 19 desa, 63 dusun, 80
RW dan 319 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 61.728 jiwa yang terdiri dari
laki – laki sebanyak 31.535 jiwa dan perempuan sebanyak 30.192. Dan
mempunyai luas wilayah 85,98 Km² terletak pada ketinggian antara 10 – 15 m
diatas permukaan laut dan suhu mencapai 30⁰C. Luas lahan tersebut sebagian
besar digunakan untuk lahan pertanian.
57
Adapunbatas - batas wilayah Kecamatan Bodeh antara lain:
Sebeah Utara : Kecamatan Comal
Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
Sebelah Selatan : Kecamatan Watukumpul
Sebelah Barat : Kecamatan Ampelgading dan Kec. Bantarbolang
Sedangkan untuk jarak ibukota Kecamatan Bodeh dengan Kabupaten
Pemalang kurang lebih 24 Km.
Gambar: IV.01
Peta Administratif Kabupaten Pemalang
( Sumber: sejarah-negara.com )
Kondisi topografi wilayah Bodeh terdiri dari daerah dataran dengan
ketinggian rata-rata 10 – 15 meter diatas permukaan air laut. Pemanfaatan tanah
sebagian besar untuk lahan pertanian, tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-
sayuran. Namun sekarang semakin berkembangnya zaman semakin banyak
58
bangunan – bangunan yang didirikan yang digunakan untuk perumahan / gedung
pekarangan, pertokoan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial
kemasyarakatan.
Tabel: IV.01
Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan Bodeh
Tahun 2017
( Sumber: Kec.Bodeh Dalam Angka 2018 )
Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah keseluruhan lahan yang ada di
wilayah Kecamatan Bodeh yaitu 8.598,56 Ha. Dengan luas penggunaan lahan
sawah paling banyak dipakai oleh masyarakat desa Jatingarang dengan jumlah
331,81 Ha dan paling sedikit dipakai oleh masyarakat desa Parunggalih dengan
Desa/Kelurahan Sawah Bukan sawah Jumlah %
1 2 3 4 5
1. Longkeyang 213,00 263,53 476,53 6
2. Jatingarang 331,81 773,64 1.105,45 13
3. Gunungbatu 159,19 400,79 559,98 7
4. Pasir 141,00 438,77 579,77 7
5. Kwasen 82,40 756,08 838,48 10
6. Jatiroyom 152,47 857,76 1.010,23 12
7. Parunggalih 39,12 1.045,25 1.084,37 13
8. Payung 41,56 302,23 343.79 4
9. Cangak 61,43 338,71 400,14 5
10. Kebandungan 87,56 52,89 140,45 2
11. Kesesirejo 232,76 128,87 361,63 4
12. Babakan 129,16 56,19 185,35 2
13. Karangbrai 201,44 128,18 329,62 4
14. Jraganan 111,18 42,17 153,35 2
15. Kebandaran 56,82 46,46 103,28 1
16. Bodeh 69,76 77,64 147,4 2
17. Muncang 165,11 136,19 301,3 4
18. Kelangdepok 162,48 58,25 220,73 3
19. Pendowo 148,78 107,93 256,71 3
Jumlah 2.587,03 6.011,53 8.598,56 100
No
59
jumlah 39,12Ha. Lalu untuk luas penggunaan lahan bukan sawah paling banyak
dipakai oleh masyarakat desa Parunggalih dengan jumlah 1.045,25 Ha dan paling
sedikit dipakai oleh masyarakat desa Jraganan dengan jumlah 42,17 Ha.
Kemudian untuk luas penggunaan lahan sawah dan bukan sawah paling banyak
dipakai oleh masyarakat desa Jatingarang dengan jumlah 1.105,45Ha atau setara
dengan 13% sedangkan paling sedikit dipakai pada desa Kebandaran dengan
jumlah 103,28 Haatau setara dengan 1%.
IV.2. Kondisi Demografi
Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait
kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dengan tujuan
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan
bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan masa
lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data
yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi demografi ini
meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut
kelompok umur, jumlah rumah tangga, luas jumlah penduduk desa, jumlah
penduduk menurut kewarganegaraan, jumlah kelahiran, jumlah kematian dan
jumlah penganut agama. Berikut ini data jumlah penduduk di Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang :
60
Tabel : IV.02
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan
Bodeh Tahun 2017
Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah (%)1 2 3 4 5
1. Longkeyang 1.775 1.702 3.477 62. Jatingarang 3.587 3.321 6.908 11
3. Gunungbatu 789 815 1.604 3
4. Pasir 1.440 1.270 2.710 4
5. Kwasen 359 339 698 1
6. Jatiroyom 1.661 1.564 3.225 5
7. Parunggalih 501 459 960 2
8. Payung 1.166 1.059 2.225 4
9. Cangak 1.685 1.612 3.297 5
10. Kebandungan 1.205 1.209 2.414 4
11. Kesesirejo 3.620 3.510 7.130 12
12. Babakan 1.423 1.298 2.721 4
13. Karangbrai 2.537 2.416 4.953 8
14. Jraganan 1.146 1.111 2.257 4
15. Kebandaran 811 808 1.619 3
16. Bodeh 781 760 1.541 2
17. Muncang 2.783 2.650 5.433 9
18. Kelangdepok 1.661 1.722 3.383 5
19. Pendowo 2.605 2.568 5.173 8
Jumlah 31.535 30.193 61.728 100
% 51,09 48,91
No
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga
masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh menurut jenis kelamin per desa pada
tahun 2018 berjumlah 61.728 jiwa. Terdiri dari laki –laki berjumlah 31.535 jiwa
atau setara dengan 51,09% dan perempuan berjumlah 30.193 jiwa atau setara
dengan 48,91%. Dengan masyarakat terbanyak terdapat di desa Kesesirejo
berjumlah 7.130 jiwa atau setara dengan 12 % dan tersedikit di desa Kwasen
berjumlah 698 jiwa atau setara dengan 1 %.
61
Tabel: IV.03
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Bodeh Tahun 2017
Kel. Umur Laki - Laki Perempuan Jumlah %
1 2 3 4 5
0 - 4 2.228 2.023 4.251 7
5 - 9 2.488 2.394 4.882 8
10 – 14 2.551 2.355 4.906 8
15 - 19 2.954 2.873 5.827 9
20 - 24 3.150 2.960 6.110 10
25 - 29 3.024 2.883 5.907 10
30 - 34 2.694 2.504 5.198 8
35 - 39 2.490 2.385 4.875 8
40 - 44 1.970 1.970 3.940 6
45 - 49 1.867 1.999 3.866 6
50 - 54 1.881 1.849 3.730 6
55 - 59 1.540 1.482 3.022 5
60 - 64 1.101 1.002 2.103 3
65 - 69 757 650 1.407 2
70 - 74 439 450 889 1
75 + 401 414 815 1
Jumlah 31.535 30.193 61.728 100
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk paling banyak di
Wilayah Kecamatan Bodeh pada tahun 2017 terletak pada usia 20-24 tahun
dengan jumlah keseluruhan 6.110 jiwa setara dengan 10 %. Yang terdiri dari
laki – laki 3.150jiwa atau setara dengan 5,10 % dan perempuan sebanyak 2.960
jiwa atau setara dengan 4,80 %.
62
Tabel : IV.04
Jumlah Rumah Tangga dan Rata – Rata Anggotanya per
Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah rukun tetangga di wilayah
Kecamatan Bodeh pada tahun 2017 yang mencapai 19.412 dengan penduduk yang
keseluruhan berjumlah 61.728 jiwa serta memiliki rata – rata anggota RT setiap
rumah sebanyak 3 orang dan jumlah penduduk terbanyak dalam Rt yaitu terletak
pada desa Kesesirejo dengan jumlah 7.130 jiwa penduduk atau setara dengan 12
%, dan yang paling sedikit terletak pada desa Kwasen dengan jumlah penduduk
698 jiwa atau setara dengan 1 %.
Jumlah Rata –rata
Penduduk anggota RT
1 2 3 4 5
1. Longkeyang 1.142 3.477 6 3
2. Jatingarang 2.187 6.908 11 3
3. Gunungbatu 488 1.604 3 3
4. Pasir 821 2.710 4 3
5. Kwasen 225 698 1 3
6. Jatiroyom 968 3.225 5 3
7. Parunggalih 302 960 2 3
8. Payung 726 2.225 4 3
9. Cangak 1.073 3.297 5 3
10. Kebandungan 741 2.414 4 3
11. Kesesirejo 2.195 7.130 12 3
12. Babakan 831 2.721 4 3
13. Karangbrai 1.581 4.953 8 3
14. Jraganan 736 2.257 4 3
15. Kebandaran 490 1.619 3 3
16. Bodeh 489 1.541 2 3
17. Muncang 1.710 5.433 9 3
18. Kelangdepok 1.096 3.383 5 3
19. Pendowo 1.611 5.173 8 3
Jumlah 19.412 61.728 100 3
NoDesa/Kelurahan Jumlah RT %
63
Tabel : IV.05
Luas dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2017
Desa/Kelurahan (Km²) Penduduk Penduduk/Km² %
1 2 3 4 5
1. Longkeyang 4,77 3.477 729 4
2. Jatingarang 11,05 6.908 625 3
3. Gunungbatu 5,6 1.604 286 1
4. Pasir 5,8 2.710 467 2
5. Kwasen 8,38 698 83 0
6. Jatiroyom 10,1 3.225 319 2
7. Parunggalih 10,84 960 89 0
8. Payung 3,44 2.225 647 3
9. Cangak 4 3.297 824 4
10. Kebandungan 1,4 2.414 1724 9
11. Kesesirejo 3,62 7.130 1970 10
12. Babakan 1,85 2.721 1471 7
13. Karangbrai 3,3 4.953 1501 7
14. Jraganan 1,53 2.257 1475 7
15. Kebandaran 1,03 1.619 1572 8
16. Bodeh 1,47 1.541 1048 5
17. Muncang 3,01 5.433 1805 9
18. Kelangdepok 2,21 3.383 1531 8
19. Pendowo 2,57 5.173 2013 10
Jumlah 85,97 61.728 20.179 100
No
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Pada tabel diatas menjelaskan luas dan kepadatan penduduk di wilayah
Kecamatan Bodeh pada tahun 2017, yang mana luas wilayah keseluruhan
mencapai 85,97 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 61.728 jiwa
dan memiliki kepadatan penduduk mencapai 20.179/km2. Yang mana desa
Pendowo memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dengan jumlah
2.013/km2 atau setara dengan 10 %, dan desa Kwasen yang memiliki kepadatan
penduduk paling sedikit dibanding yang lain dengan jumlah 83/km2 atau setara
dengan 0 %.
64
Tabel : IV.06
Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan per Desa di Kecamatan Bodeh
Tahun 2017
Desa/Kelurahan Jumlah
WNI WNA
1. Longkeyang 3.477 3.477 5,6
2. Jatingarang 6.908 - 6.908 11,2
3. Gunungbatu 1.604 - 1.604 2,6
4. Pasir 2.710 - 2.710 4,4
5. Kwasen 698 - 698 1,1
6. Jatiroyom 3.225 - 3.225 5,2
7. Parunggalih 960 - 960 1,6
8. Payung 2.225 - 2.225 3,6
9. Cangak 3.297 - 3.297 5,3
10. Kebandungan 2.414 - 2.414 3,9
11. Kesesirejo 7.130 - 7.130 11,6
12. Babakan 2.721 - 2.721 4,4
13. Karangbrai 4.953 - 4.953 8
14. Jraganan 2.257 - 2.257 3,7
15. Kebandaran 1.619 - 1.619 2,6
16. Bodeh 1.541 - 1.541 2,5
17. Muncang 5.433 - 5.433 8,8
18. Kelangdepok 3.383 - 3.383 5,5
19. Pendowo 5.173 - 5.173 8,4
Jumlah 61.728 - 61.728 100
NoKewarganegaraan
%
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan masyarakat yang ada
diwilayah Kecamatan Bodeh dari berbagai desa semuanya asli warga negara
Indonesia tanpa terkecuali dengan jumlah 61.728jiwa (100%) pada tahun 2017.
65
Tabel : IV.07
Jumlah Kelahiran setahun Menurut Jenis Kelamin per
Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan data kelahiran pada tahun 2017 di wilayah
Kecamatan Bodeh, yang keseluruhan berjumlah 548jiwa terdiri dari laki – laki
282 jiwa atau setara dengan 51,46 %, dan perempuan berjumlah 266 jiwa atau
setara dengan 48,54 %.
Laki – Laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. Longkeyang 23 17 40 7
2. Jatingarang 63 55 118 22
3. Gunungbatu 8 10 18 3
4. Pasir 2 3 5 1
5. Kwasen 14 6 20 4
6. Jatiroyom 5 4 9 2
7. Parunggalih 1 1 2 0
8. Payung 3 2 5 1
9. Cangak 36 23 59 11
10. Kebandungan 5 12 17 3
11. Kesesirejo 14 12 26 5
12. Babakan 15 9 24 4
13. Karangbrai 25 13 38 7
14. Jraganan 29 37 66 12
15. Kebandaran 4 5 9 2
16. Bodeh 4 7 11 2
17. Muncang 8 9 17 3
18. Kelangdepok 13 23 36 7
19. Pendowo 10 18 28 5
Jumlah 282 266 548 100
% 51,46 48,54
No Desa/Kelurahan
Jumlah Penduduk Yang Lahir
Jumlah %
66
Tabel : IV.08
Jumlah Kematian setahun Menurut Jenis Kelamin per
Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan data kematian pada tahun 2017 di wilayah
Kecamatan Bodeh, yang keseluruhan berjumlah 240 jiwa terdiri dari laki – laki
199 jiwa atau setara dengan 49,58 %, dan perempuan berjumlah 121 jiwa atau
setara dengan 50,42 %.
Laki – Laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. Longkeyang 11 13 24 10
2. Jatingarang 17 14 31 13
3. Gunungbatu 0 2 2 1
4. Pasir 4 3 7 3
5. Kwasen 2 4 6 3
6. Jatiroyom 5 4 9 4
7. Parunggalih 0 1 1 0
8. Payung 3 1 4 2
9. Cangak 15 11 26 11
10. Kebandungan 5 3 8 3
11. Kesesirejo 4 2 6 3
12. Babakan 7 6 13 5
13. Karangbrai 0 0 0 0
14. Jraganan 10 16 26 11
15. Kebandaran 2 3 5 2
16. Bodeh 5 4 9 4
17. Muncang 1 6 7 3
18. Kelangdepok 12 14 26 11
19. Pendowo 16 14 30 13
Jumlah 199 121 240 100
% 49,58 50,42
No Desa/KelurahanJumlah Penduduk Yang Meninggal
Jumlah %
67
Tabel: IV.09
Jumlah Penganut Agama per Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(Sumber : Data Kec Bodeh Dalam Angka 2018)
Dengan melihat tabel pada data diatas menunjukan bahwa sebagian besar
masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh sebagian besar menganut agama
muslim/islam dengan jumlah keseluruhan mencapai 61.666 orang atau setara
dengan 99,9 %. Dan jumlah paling sedikit yaitu masyarakat yang menganut pada
agama Hindhu dengan jumlah 4 orang atau setara dengan 0,006 %.
Islam Protestan Katholik Hindhu Budha Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1. Longkeyang 3.477 - - - - 3477
2. Jatingarang 6.908 - - - - 6908
3. Gunungbatu 1.604 - - - - 1604
4. Pasir 2.710 - - - - 2710
5. Kwasen 698 - - - - 698
6. Parunggalih 3.216 3 6 - - 3225
7. Payung 960 - - - - 960
8. Cangak 2.225 - - - - 2225
9. Jatiroyom 3.293 - 4 - - 3297
10. Kebandungan 2.414 - - - - 2414
11. Kesesirejo 7.126 4 - - - 7130
12. Babakan 2.721 - - - - 2721
13. Kebandaran 4.953 - - - - 4953
14. Karangbrai 2.257 - - - - 2257
15. Jraganan 1.619 - - - - 1619
16. Bodeh 1.527 6 8 - - 1541
17. Muncang 5.413 - 16 4 - 5433
18. Kelangdepok 3.383 - - - - 3383
19. Pendowo 5.162 6 5 - - 5173
Jumlah 61.666 19 39 4 - 61278
% 99,9 0,03 0,06 0,006 0 100
No Desa
Penganut Agama
68
Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius
yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat
hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun ,akur, dan sejahtera antara
masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit
perselisihan.
IV.3. Kondisi Pemerintahan
Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah
Kabupaten atau Kota. Suatu kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa
dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam
melaksanakan tugas-tugasnya dia juga dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa
kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung
jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah atau bisa dikatakan
bahwa organisasi kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu
tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah,
pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah
kecamatan.
Dalam organisasi kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai
bagian-bagian kecamatan yang bisa di lihat di gambar strukur agar mudah untuk
di ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata
Kecamatan, Sehingga mampu memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.
69
Struktur Organisasi juga penting bagi para aparatur, karena dengan adanya
tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam
bekerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat.
Struktur Organisasi (STO) dalam sebuah organisasi juga di maksudkan
untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit – unit bagian
divisi agar meminamilisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam
Struktur Organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para
pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi.
Pentingnya Struktur Organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik
antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
70
Skema : IV.01
Struktur Organisasi Kecamatan Bodeh
CAMAT
Drs. MUBARAK AHMAD, MM
KELOMPOK JAB.
FUNGSIONAL
SEKCAM
UMAR AZIZ, S.Sos
KASUBAG
BINPRO&
KEUANGAN
KASUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
KUSUMA MAHARDIKA,
SE RUDI HARTONO
SUCIPTO, SE WAHID NURDIN
AGUS WITANTO
KASI. PMD KASI. TRAMTIB KASI. TAPEM KASI. PELAYANAN
Dra. SRI SUGIYARTI AGUS KIRYANTO, SH Drs. IMRON HASANI AGUS SUTIYONO, SH
PONCO WIDODO, SH
KURTADI
KARTONO
BUDI MERGININGSIH
SRI WIDATI, S.Sos
RIYANTO
TEGUH WIDODO
ROBIDIN
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat Daerah
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang
Pemerintahan, Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam kerja
kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan mempunyai
fungsi :
71
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penerapan,
penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan
Kecamatan bodeh adalah sebagai berikut :
Camat, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah
kecamatan;
2. Mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas sesuai kebijakan pemerintah daerah;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di
wilayah kecamatan;
Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
72
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
3. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
Kasubag Umum dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
2. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
Kasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Sekretaris Kecamatan, dalam melaksanakan tugas
kepegawaian.
2. Menyusun rencana dan program kerja kasubag kepegawaian, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas dalam memberdayakan
masyarakat desa.
2. Menyiapkan rencana dan program kerja kasi pemberdayaan masyarakat,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
73
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan.
Kasi Ketertiban dan Ketenteraman, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas pembinaan
ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan;
Kasi Pelayanan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas pendapatan
dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Pelayanan Umum, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan.
Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam urusan
pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau
kelurahan;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
74
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan.
IV.4. Kondisi Sosial Ekonomi
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan
kondisi antarwarga. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam
lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan mencakup berbagai aspek
kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang berkuasa dan
ada orang yang tidak berkuasa,
Kondisi yang cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial
seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya
dengan orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang
dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan,
prestasi atau kekuasaan.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kondisi adalah keadaan atau
kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan
masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan
atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan
ekonomi. Hal ini ditentukan oleh banyak hal yang mempengaruhi seperti tingkat
pendidikan, pekerjaan dan penghasilan
75
Tabel : IV.10
Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2017
Buruh Buruh Buruh
Tani Industri Bangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Longkeyang 1706 150 92 86 155 15 0 53
2. Jatingarang 828 970 298 21 93 35 0 154
3. Gunungbatu 180 138 16 0 33 14 0 91
4. Pasir 894 282 175 57 124 81 0 346
5. Kwasen 225 265 12 18 24 15 0 12
6. Parunggalih 902 890 245 0 158 25 0 29
7. Payung 230 225 16 0 27 2 0 0
8. Cangak 436 731 352 0 52 12 0 0
9. Jatiroyom 485 263 130 50 135 8 0 38
10. Kebandungan 221 227 178 77 231 46 0 0
11. Kesesirejo 732 1 297 62 12 215 34 4 314
12. Babakan 354 159 18 0 25 1 0 0
13. Kebandaran 605 873 10 0 216 28 0 65
14. Karangbrai 2 273 662 26 125 175 7 0 52
15. Jraganan 342 218 22 24 25 6 1 25
16. Bodeh 287 569 31 0 169 5 0 20
17. Muncang 940 462 124 247 221 38 0 380
18. Kelangdepok 329 369 125 0 189 15 0 113
19. Pendowo 2 031 1 522 216 88 234 89 6 16
Jumlah 14.000 10.272 2.148 805 2.501 476 11 1.708
% 22,68 16,64 3,48 1,30 4,05 0,77 0,02 2,77
NoDesa
Petani Dagang Angkot Nelayan Lain2
Mata Pencaharian
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
76
Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa wilayah kecamatan Bodeh memiliki
beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakatnya guna memenuhi
kebutuhan hidupnya. Dengan melihat tabel diatas yang paling dominan yaitu
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengn jumlh 14.000 tau setara
dengan 22,68% maupun buruh tani dengan jumlah 10.272 atau setara dengn
16,,64%. Disamping itu sektor pertanian juga telah menjadi produk unggulan bagi
sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh.Dan mata pencaharian
yang paling sedikit di tekuni oleh masyarakat yaitu sebagai nelayan, yang hanya
berjumlah 11 orang atau setara dengan 0,02%.
Dengan memperhatikan keragaman yang di miliki, Maka mobilitas
perekonomian masyarakat wilayah Kecamatan Bodeh dapat di katakan sangat
jauh untuk dikatakan “miskin harta” secara kasat mata dapat dilihat rumah -
rumah yang di huni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima dan
layak pakai.
Suburnya tanah menjadi motivasi utama bagi tumbuh suburnya usaha
agribisnis. Wilayah Kecamatan Bodeh saat ini telah menjadi sasaran penting bagi
pelaku usaha cabai, bawang,buah timun suri, mentimun,semangka dsb untuk bisa
bercocok tanam didaerah tersebut.
77
Tabel IV.11
Sarana Prasarana dalam menunjang perekonomian di Kecamatan Bodeh
Uraian Jumlah Keterangan
1 2 3
1. Pasar Tradisional 2 Kurang Baik
2. Bank Rakyat 1 Baik
3. Kantor Pos 1 Baik
4. SPBU - Tidak Ada
5. Kospin Jasa - Tidak Ada
6. Kantor Pegadaian - Tidak Ada
7. Indomart 2 Baik
8. Alfamart 1 Baik
Jumlah 7
No
(Sumber: Sekretariat Kecamatan Bodeh)
Tabel diatas menunjukan bahwa sarana prasarana dalam menunjang
perekonomian di Kecamatan Bodeh terbilang kurang baik, sebab ada beberapa
prasarana yang kurang seperti SPBU dan Bank lain, serta Pasar yang kondisinya
masih terbilang kurang baik.
IV.5. Kondisi Kesehatan
Kesehatan meupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk
kehamilan dan persalinan. Untuk itu disuatu kecamatan harus memiliki sarana dan
prasarana seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik.
Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan
pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta
78
masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain
puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan
kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
Tabel : IV.12
Banyaknya sarana kesehatan di kecamatan bodeh kabupaten pemalang tahun 2017
Desa/Kelurahan Pukesmas Pukes. Pemb Klinik Jumlah %
1 2 3 4 5 6
1. Longkeyang - - - - 0,00
2. Jatingarang - 1 - 1 16,67
3. Gunungbatu - - - - 0,00
4. Pasir - - - - 0,00
5. Kwasen - - - - 0,00
6. Parunggalih - - - - 0,00
7. Payung - - - - 0,00
8. Cangak - - - - 0,00
9. Jatiroyom 1 - - 1 16,67
10. Kebandungan - - - - 0,00
11. Kesesirejo - 1 - 1 16,67
12. Babakan - - - - 0,00
13. Kebandaran 1 - 1 2 33,33
14. Karangbrai - - - - 0,00
15. Jraganan - - - - 0,00
16. Bodeh - - - - 0,00
17. Muncang - - - - 0,00
18. Kelangdepok - 1 - 1 16,67
19. Pendowo - - - - 0,00
Jumlah 2 3 1 6 100
No
( Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan data banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang tahun 2017, yang keseluruhan berjumlah 2
puskesmas, 3 puskesmas pembantu dan 1 klinik. Dengan sarana kesehatan
79
terbanyak di miliki oleh desa Kebandaran dengan jumlah 2 sarana atau setara
dengan 33,33 %.
Tabel : IV.13
Banyaknya tenaga kesehatan di kecamatan bodeh kabupaten pemalang tahun 2017
Desa Dokter Bidan Bides Para Medis Dukun Bayi Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Longkeyang - - 1 1 2 4 5
2. Jatingarang 1 - 1 - 2 4 5
3. Gunungbatu - - 1 - 2 3 4
4. Pasir - 2 1 1 3 7 9
5. Kwasen - - 1 - 1 2 3
6. Parunggalih - - 1 - 2 3 4
7. Payung - - 1 1 2 4 5
8. Cangak - - 1 1 2 4 5
9. Jatiroyom 1 1 1 1 2 6 8
10. Kebandungan - 1 1 - 2 4 5
11. Kesesirejo 1 2 1 2 4 10 13
12. Babakan - - 1 - 1 2 3
13. Kebandaran 1 1 1 1 2 6 8
14. Karangbrai - - 1 - 1 2 3
15. Jraganan - - 1 - 1 2 3
16. Bodeh - 1 1 1 2 5 6
17. Muncang - - 1 - 1 2 3
18. Kelangdepok - - 1 - 2 3 4
19. Pendowo - - 1 1 2 4 5
Jumlah 4 8 19 10 34 77 100
No
( Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan data banyaknya tenaga kesehatan di Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang tahun 2017, yang keseluruhan berjumlah 77 tenaga
kesehatan. Terdiri dari 4 tenaga dokter, 8 tenaga bidan, 19 tenaga bidan desa, 10
para medis dan 34 dukun bayi. Dengan tenaga kesehatan terbanyak di miliki oleh
desa Kesesirejo dengan jumlah 10 tenaga atau setara dengan 13% dan yang sedikit
dimiliki oleh desa Kwasen, Babakan, Karangbrai, Jraganan, dan Muncang atau
mssing – masing setara dengan 3%.
80
IV.6. Kondisi Sosial Budaya
Masyarakat di sekitar Kecamatan Bodeh adalah pendukung kebudayaan
Jawa. Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan Jawa lainnya,
Mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi,
dengan dialek/dialog “Jawa-Pemalangan” yang termasuk dalam kategori dialek
“Banyumasan”. Dialognya yang khas menjadikan orang Pemalang sering disebut
sebagai “Wong Ngapak”, Karena jika mengucapkan kata-kata tertentu, “bapak”
misalnya, maka pengucapan huruf “k”-nya sangat kental (kentara). Hal ini
berbeda dengan orang Jawa-Yogya dan Jawa-Solo yang pengucapan huruf “k”-
nya “nyaris tak terdengar”.
Selain itu, ada juga yang menyebutnya sebagai “Jawa Kowek” dan “Jawa
Reang”. Bisa jadi, sebutan yang terakhir sangat erat kaitannya dengan suara yang
relatif keras dan irama yang relatif cepat, sehingga memberi kesan berisik (reang).
Hal ini berbeda dengan suara dan irama orang Jawa-Jogya dan Jawa-Solo yang
relatif lembut dan lambat dalam bertutur dan atau bertegur sapa, sehingga terkesan
teduh dan tidak berisik (halus).
Oleh karena itu, masyarakat Pemalang khususnya di sekitar kecamatan
bodeh menyebut bahasa Jawa yang diucapkan oleh orang Yogya dan Solo adalah
bandek, yaitu suatu istilah untuk bahasa Jawa yang halus.
Ada satu hal yang perlu dicatat berkenaan dengan bandek karena ternyata
di bererapa kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Pemalang, seperti:
Bodeh, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami, Masyarakatnya
menggunakan bandek-pekalongan dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Ini
81
artinya, masyarakat yang ada di Kecamatan bodeh dalam berkomuniskasi
menggunakan bandek. Dengan perkataan lain, hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat Pemalang sebagian menggunakan dialek jawa-ngapak (masyarakat
Kecamatan: Moga, Warungpring, Pulosari, Belik,Watukumpul, Bantarbolang,
Randudongkal, Pemalang, dan Taman) dan sebagian jawa-bandek (Bodeh,
Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami).
Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat Pemalang adalah bilateral,
yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui nenek-moyang laki-laki dan
wanita secara serentak. Artinya, yang dianggap sebagai kerabatnya adalah kerabat
dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan, istilah yang digunakan
untuk menyebut atau menyapa kerabatnya antara lain: bapak (istilah untuk
menyebut orang tua laki-laki), sima (istilah untuk menyebut orang tua
perempuan), side lanang (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua laki-
laki ayah dan ibu), side wadon (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua
perempuan ayah dan ibu), lek atau paman (istilah yang digunakan untuk menyebut
adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang digunakan untuk menyebut adik
perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang digunakan untuk menyebut
saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara
tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara muda
baik laki-laki maupun perempuan).
Sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas”. Artinya, tidak hanya
membatasi pada daerah sendiri (indogami-daerah), Tetapi juga membolehkan
orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan, tempat tinggal
82
yang dianut setelah perkawinan adalah matrilokal (pengantin baru tinggal di
rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan).
Di masa lalu seorang pengantin lelaki baru bekerja seperti sediakala ketika
hari perkawinan sudah mencapai hari ketujuh. Selama itu Sang Pengantin hanya
bersih-bersih halaman rumah (pagi dan sore hari). Namun, dewasa ini hal itu
dapat dikatakan tidak dilakukan lagi karena pada umumnya setiap keluarga tidak
mempunyai halaman yang cukup luas. Disamping itu, pepohonan-pepohonan
besar dan rumpun-rumpun bambu telah banyak yang ditebangi dan berganti
menjadi perumahan. Padahal, di tahun 60-an banyak rumah yang halamannya
cukup luas.
Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah yang
memiliki harta benda yang berlimpah dan orang-orang yang pengetahuan
agamanya (Islam) dalam/luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masa
lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren, seperti: Kaliwungu
(Semarang), Kraprak (Yogyakarta), dan Lasem (Jawa Timur). Namun, dewasa ini
yang termasuk dalam status sosial tinggi adalah tidak hanya orang-orang yang
memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal
yang tinggi.Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan
agama, dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja temasuk dalam status
sosial sedang (menengah). Sedangkan, mereka yang tidak atau kurang mampu,
baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal termasuk dalam
status sosial yang rendah, seperti: tukang becak, tukang songgol, dan buruh tani.
(pepeng).
83
Banyaknya lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Bodeh ,dapat di
jadikan parameter awal,bahwa masyarakat di wilayah kecamatan bodeh bersifat
Religius, santun dalam kata-kata dan bijak dalam sikap. Arus informasi sebagai
dampak era globalisasi terbukti telah berhasil mendorong pada peningkatan
kecerdasan masyarakat dari penindasan politis serta berhasil menyentuh rasa
keingin tahuan yang tinggi.
Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki
wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian
masyarakat. Para tokoh masyarakat sangat menghargai kepada upaya-upaya
inovatif bagi perkembangan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa yang Islami.
Kemudian mengenai kebudayaan maupun kesenian, di wilayah kecamatan
bodeh memiliki kebudayaan yang sampai sekarang ini masih di lestarikan di
antaranya adalah :
1. Kuntulan, kesenian ini mulai dikenal masyarakat Pemalang pada sekitarawal
abad 20 yaitu pada saat di tanah air banyak muncul pergerakan
kebangsaan.Tokoh-tokoh masyarakat Pemalang saat itu tak mau ketinggalan ikut
dalam kancahperjuangan nasional. Dibentuklah perkumpulan bela diri, khususnya
pencak silat.Kegiatan bela diri ini ketika itu selalu diiringi rebana dan pukulan
bedugserta dikumandangkan pula doa-doa salawat Nabi sehingga terkesan
sebagaikegiatan kesenian dan keagamaan.
Setelah kemerdekaan kegiatan ini yang kemudian di -kenalkan dengannama
kuntulan tetap berlangsung dan berubah dari alat perjuangan menjadi
84
saranahiburan. Kesenian ini biasanya dipentaskan para acara peringatan hari
besarnasional, hajatan atau pun menyambut tamu resmi. Kesenian kuntulan
tampakmenarik karena memadukan jurus-jurus bela diri yang nampak
artistik,demonstrasi akrobatik dan keindahan musik rebana dan bedug.
Kuntulan merupakan salah satu kesenian tradisional desa Kesesirejo
yang terfokus dalam bela diri. Kuntulan ini dapat dimainkan oleh anak-anak yang
masih duduk dibangku sekolah dasar maupun orang-orang yang telah dewasa.
Seni beladiri ini dimainkan apabila terdapat acara tertentu, misalnya acara
pagelaran seni, peringatan-peringatan di desa, dan lain sebagainya. Kuntulan ini
sangat mirip dengan pencak silat, namun disetiap gerakannya diiringi oleh alunan
musik, sholawat, atau bahkan doa-doa. Pada saat pelatihan yang dilakukan di
Balai Desa Kesesirejo pada tanggal 16 Februari 2019 pemain kuntulan
berseragam memakai pakaian putih serta dilengkapi dengan peci yang juga
berwarna putih.
Pelatihan Seni Budaya Tradisional yang dilakukan di Balai Desa ini
bertujuan untuk tetap melestarikan budaya khas daerahnya kepada masyarakat
terutama generasi muda yang mulai berkurang ketertarikannya terhadap hal-hal
yang berbau tradisional. Antusiasme warga desa Kesesirejo terlihat pada saat
sebelum acara dimulai, masyarakat datang berbondong-bondong ke balai desa
untuk menyaksikan kesenian kuntulan.
2. Kuda Lumping, pelatihan seni budaya tradisional tidak hanya menampilkan
seni bela diri kuntulan saja, namun juga adanya penampilan kesenian kuda
lumping. Kuda lumping ini dimainkan oleh orang dewasa, baik laki-laki maupun
perempuan. Dalam sebuah tim kuda lumping terdapat berbagai macam bagian
85
pekerjaan yang harus dilakukan pemainnya. Misalnya pemain alat musik, penyair,
pemain kuda lumping, pemain barong, serta pemain yang mengenakan riasan.
Kesenian kuda lumping ini juga diiringi musik tradisional dengan syair bahasa
jawa kuno serta sholawat ataupun doa-doa.Jaran kepang atau Kuda Lumping
adalah jenis kesenian tradisional yang umumnya dikenal di masyarakat Jawa
Tengah. Kesenian ini merupakan jenis permainan yang menyertakan unsur magis
karena pada adegan tertentu pemainnya memainkan atraksi yang tidak mungkin
dilakukan manusia biasa seperti adegan makan pecahan kaca. Dari sejumlah
kesenian Jaran Kepang yang ada di Jawa Tengah, Pemalang mungkin memiliki
beberapa kelebihan berupa inovasi seperti adanya adegan cukup unik dimana dua
atau tiga orang pemain dijadikan manusia setengah robot yang bisa duduk atau
berdiri mematung berjam-jam lamanya. Kesenian Jaran Kepang biasanya
dipentaskan pada acara hajatan, upacara hari besar nasional atau pun menyambut
kunjungan tamu resmi.
Kesenian ini juga dilengkapi dengan debus, dimana pemainnya tahan
apabila terkena api ataupun benda-benda yang membahayakan. Pada saat
ditengah-tengah acara terdapat beberapa pemain yang kerasukan dan dapat
disadarkan sesegera mungkin. Kegiatan pelatihan seni budaya tradisional ini rutin
dilakukan di desa Kesesirejo setidaknya setahun sekali.
IV.7. Kondisi Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bodeh
Sarana dan Prasarana penunjang yang terdapat di Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang, sebagai berikut :
86
Tabel: IV.14
Sarana yang terdapat di Kecamatan Bodeh
Uraian Jumlah Keterangan
Mesin Ketik 5 Kurang Baik
Meja 35 Baik
Kursi (aparat & pelayanan) 40 Baik
Almari arsip (dokumen) 5 Baik
Komputer dan printer 7 Kurang Baik (Terbatas)
Mesin fax/ modem 3 Kurang Baik (Terbatas)
Kendaraan Dinas 3 Kurang Baik
Papan tulis 3 Baik
Papan Data/ Monografi 2 Baik
Brankas 2 Baik
Kipas Angin/ AC 4 Kurang Baik (Terbatas)
Telephon Kantor 2 Baik
Televisi 2 Baik
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan sarana yang ada di Kantor
Kecamatan Bodeh sudah memadai namun beberapa ada yang kondisinya kurang
baik seperti kendaraan dinas, komputer, printer dan AC.
87
Tabel. IV.15
Prasarana yang terdapat di Kecamatan bodeh
Uraian Jml Keberadaan Kondisi
Gedung Kantor 2 Ada Kurang Baik (Sempit)
Ruangan Kerja 6 Ada Kurang Baik (Sempit)
Pendopo/ tempat rapat 1 Ada Baik
Mushola 1 Ada Baik
Puskesmas 2 Ada Baik
Lahan Parkir 1 Ada Baik
Penerangan tempat 10 Ada Baik
(Sumber: Data Kec. Bodeh Dalam Angka 2018)
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan prasarana yang ada di Kantor
Kecamatan Bodeh sudah baik serta memadai namun beberapa ada yang
kondisinya kurang baik seperti gedung kantor dan tempat kerja.
88
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul
Implementasi Sistem E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Peneliti memilih informan tidak pada
besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang
yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar
tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi
para pembaca.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi sistem e-voting
dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang dan untuk
mengetahui apa saja faktor penghambat serta solusi dari implementasi sistem e-
voting dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
Pokok-pokok penelitian mengenai implementasi sistem e-voting dalam
pemilihan kepala desa di kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang adalah sebagai
berikut :
1. Implementasi sistem e-voting dalam pilkades dengan unit analisis :
a. Komunikasi
b. Sumber Daya
c. Disposisi/Sikap
d. Struktur Birokrasi
2. Perangkat E-voting dengan unit analisis :
a. Reader KTP
89
b. V-Token
c. Smart Card Reader
d. Layar Sentuh E-voting
e. Printer Kertas Struk
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan E-voting dengan unit
analisis :
a. Mempercepat perhitungan suara
b. Hasil perhitungan suara lebih akurat
c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
e. Kertas suara dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini,
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang
berhubungan dengan implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa
di kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui apa saja faktor
penghambat serta solusi dari implementasi sistem e-voting dalam pemilihan
kepala desa di kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang.
Adapun informan mencakup :
a. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) :
1. Bapak Sunyono Desa Kebandaran
2. Bapak Samhudi Desa Babakan
3. Ibu Ika Desa Kesesirejo
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dari Kecamatan :
1. Bapak Teguh Widodo Kecamatan Bodeh
90
c. Masyarakat Pemilih :
1. Andi dan Dwi Megawati Desa Kebandaran
2. Hudi dan Teguh Desa Babakan
3. Lutfi dan Ariyani Desa Kesesirejo
V.1. Hasil Penelitian
1. Implementasi sitem e-voting dalam pemilihan kepala desa dengan unit
analisis :
a. Komunikasi
Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para
implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana pilkades
dengan aturan yang berlaku terkait e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya sesuai
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Komunikasi ya sesuai, baik antar panitia itu sendiri dan juga karena
langsung terjun ke masyarakat. Ini kan baru ya, terus tentang sosialisasi
tahapan – tahapan dari awal, terus yang paling riskan itu tata cara
penggunaan e-voting nya, itu kemarin yang paling di utamakan. Jadi kami
melakukan komunikasinya per rt, dari rt 1, rt 2 sampai 4 kemudian dusun
1 dan dusun 2
91
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Komunikasinya ya sudah baik mbak, karena panitia melakukannya
mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Sudah sesuai mbak, karena panitia mengikuti dan menerapkan semua
aturan yang berlaku terkait e-voting
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana
pilkades dengan aturan yang berlaku terkait e-voting sudah dilakukan
dengan baik dan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Artinya panitia turun langsung ke masyarakat, melakukan sosialisasi
secara bertahap, selain itu komunikasinya dilakukan per rt hingga dusun,
dan yang paling diutamakan adalah tentang tata cara penggunaan e-voting.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
mekanisme komunikasi yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana
pilkades dalam rangka pelaksanaan e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya setiap mau ada kegiatan apa apa dilaksanakan kita musyawarah,
kegiatan apa gitu kita lakukan rapat dahulu secara langsung, misal
pemilihan juga sebelumnya sudah dilaksanakan percobaan atau yang
disebut itu simulasi pemilihan mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
92
Ya sosialisasi kemudin praktek pemilihan mba
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Ya pertama tentu sosialisasi bersama masyarakat dengan di lanjutkan
praktek melakukan simulasi pemilihan dengan e-voting
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Dengan bimbingan teknis lewat sosialisasi dari kabupaten khususnya
Dinas yang mengampu yaitu Dinpermades kabupaten Pemalang
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa mekanisme komunikasi yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana
pilkades dalam rangka pelaksanaan e-voting sudah dilakukan dengan baik,
diawali dengan dilakukannya bimbingan teknis lewat sosialisasi dari
Dinpermades lalu terjun ke masyarakat kemudian dilanjutkan dengan
praktek simulasi pemilihan dengan sistem e-voting.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
komunikasi antar panitia pelaksana pada pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya lancar berjalan dengan baik mbak malah lebih intens gitu, kita
komunikasinya lebih sering mbak, rapat – rapat gitu apalagi ini kan
program baru bagi panitia maupun masyarakat pemilih itu sendiri jadi
semaksimal mungkin kita coba lakukan yang terbaik sesuai dengan aturan
maupun juklak juknisnya
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
93
Untuk panitia nya sudah baik karena kita sering rapat gitu mbak, kalo ke
masyarakatnya ya itu tentang penggunaan alat e-voting nya,
memperkenalkan alatnya juga menggunakan sejenis audio atau layar
proyektor atau yang disebut simulasi langsung, masyarakat melihat oh
begini ya tatacara penggunaan aplikasi pemilihan e-voting nya, begitu
mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Sudah baik kok mbak, baik semua nya. Tentu misal ada permasalahan ya
panitia melakukan rapat. Otomatis pemerintahan desa ya di libatkan dan
si calon juga pasti di libatkan mbak
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan
Kalo untuk komunikasi kita memang lebih intens dengan rapat-rapat, tak
jarang juga melalui media sosial via WhatsApp Grub
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa komunikasi antar panitia pelaksana pada pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting sudah berjalan dengan baik dan lancar artinya
dilakukan dengan rapat dan whatsApp grub, jika ditemukan permasalahan
maka secara otomatis panitia pelaksana memanggil pemerintah desa dan
para calon kepala desa.
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa saja
hambatan yang ditemukan dalam komunikasi pada pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Semua lancar dan baik sih mbak, malah saya jarang menemukan
hambatan. Bisa di bilang ini tidak ada hambatannya sama sekali mbak
94
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Untuk komunikasinya sih tidak ada hambatan mbak, namun pada saat
pelaksaan pemilihan masyarakat agak sedikit kebingungan karena masih
sangat baru lah ya, Cuman respon nya khususnya 1 untuk pemula yang
kedua berarti lansia. Lansia ya mungkin karna tata cara pemilihan
sebelumnya itu juga bingung baik pilpres pileg dan lain lain. Apalagi ini
kan pilkades e-voting ya, tapi secara aplikasi kalo di praktekan
sebenarnya mudah sih. Setelah melaksanakan pemilihan ini banyak
masyarakat yang bilang bahwa dengan sistem ini itu lebih mudah, seperti
itu mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Sejauh ini pada saat pelaksanaan sih setahu saya tidak ditemukannya
permasalahan maupun hambatan yang berarti mba. Aman dan berjalan
sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat pelaksanaan pilkades
kemarin itu
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Karena sistem e-voting ini baru, untuk panitia sih tidak ada, malah
hambatan itu datang dari masyarakat, masyarakat masih awam dalam hal
teknis maupun peraturan mengenai tata cara pemilihan sistem e-voting,
artinya mereka masih benar – benar baru pertama kali melihat dan
menjalankan sehingga itu menjadi tugas bagi kami agar lebih keras dalam
memperkenalkan ke masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa komunikasi antar panitia pilkades berjalan dengan baik, hambatan
datang dari masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun
peraturan mengenai tata cara pemilihan sistem e-voting, sehingga itu
menjadi tugas panitia agar lebih giat dalam memperkenalkan ke
masyarakat.
95
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
pendekatan komunikasi yang di lakukan panitia kepada masyarakat agar
pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting bisa di pahami dengan
mudah :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaigus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya kan ini sih, dilaksankan sosialisasi kepada masyarakat, musyawarah
desa di dusun kita berarti ke pengajian- pengajian di lakukan komunikasi
sosialisasi tatacara pemilihan itu bagaimana, karena ini kan barang baru
ya jadi se pandai-pandainya panitia lah dalam mengadakan sosialisasi
kepada masyarakat tentang tata cara memilih dengan sistem e-voting
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Awalnya kan sudah diadakan simulasi pemilihan ya mbak namun ya tidak
semua masyarakat menghadiri kegiatan tersebut, nah kemudian kita
perdalam lagi dengan sosialisasi baik tingkat desa, dusun, maupun pada
kegiatan pengajian.
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Dengan sosialisasi sih mbak kita, secara perlahan dan sedikit demi sedikit
karna ini kan masih sangat awam untuk masyarakat di kita jadi se pinter
pinternya panitia maupun perangkat desa dalam mengsosialisasikan nya
mbak
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Dengan sosialisasi baik tingkat desa maupun dusun, membuat banner
poster pengumuman pilkades secara e-voting dan balihopun kita sebar
kesetiap masing – masing desa dengan harapan semakin mereka sering
melihat maka akan mudah mengingatnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan panitia kepada masyarakat
96
agar pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting bisa dipahami dengan
mudah dimulai dari simulasi pemilihan kepala desa dengan sistem e-
voting yang di bantu langsung dari dinpermades, kemudian panitia
mengadakan sosialisasi secara mendalam, baik tingkat desa, dusun
maupun dalam kegiatan pengajian rutin, dan juga dengan membuat alat
bantu seperti banner, poster maupun baliho.
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis komunukasi,
peneliti simpulkan bahwa kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh
panitia pelaksana pilkades dengan aturan yang berlaku terkait e-voting
sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi
di lapangan. Artinya panitia turun langsung ke masyarakat, melakukan
sosialisasi secara bertahap, selain itu komunikasinya dilakukan per rt
hingga dusun, dan yang paling diutamakan adalah tentang tata cara
penggunaan e-voting. Untuk mekanisme komunikasi yang dilaksanakan
oleh panitia pelaksana pilkades sudah dilakukan dengan baik di awali
dengan dilaksankan bimbingan teknis lewat sosialisasi dari dinpermades
lalu terjun ke masyarakat kemudian di lanjutkan dengan praktek simulasi
pemilihan dengan sistem e-voting. komunikasi antar panitia pilkades
berjalan dengan baik, hambatan datang dari masyarakat yang masih awam
dalam hal teknis maupun peraturan mengenai tata cara pemilihan sistem
e-voting, sehingga itu menjadi tugas panitia agar lebih giat dalam
memperkenalkan ke masyarakat. Pendekatan komunikasi yang di lakukan
panitia kepada masyarakat agar pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting bisa di pahami dengan mudah dimulai dari simulasi pemilihan
97
kepala desa dengan sistem e-voting yang di bantu langsung dari
dinpermades, kemudian panitia mengadakan sosialisasi secara mendalam,
baik tingkat desa, dusun maupun dalam kegiatan pengajian rutin, dan juga
dengan membuat alat bantu seperti banner, poster maupun baliho.
b. Sumberdaya
Sumberdaya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya
yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial. Sumberdaya
manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor
yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial
adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.
Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan
pemerintah.
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa yang di
ketahui tentang kriteria tingkat pendidikan SDM yang digunakan dalam
pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Panitia pilkades e-voting minimal berpendidikan SMA atau sederajat,
yang bisa mengoperasikan komputer, tapi kebetulan kan kita di samping
ada panitia juga kan panitia itu sendiri membentuk petugas untuk
pelaksaanaan dan kita yang mengrekrut panitia petugas itu yang bisa
mengoperasikan komputer, jadi kita melaksanakan tugas di lapangan itu
tidak buta komputer jadi ya bisa menguasai lah
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
98
Panitia nya itu kemaren kita mengrekrut itu di luar panitia, jadi khusus
dan itupun harus yang bisa menggunakan komputer, itu yang ditekankan,
tapi kemarin di desa Babakan ya mencari orang – orang khususnya bibit –
bibit muda, terus ada yang senior lah untuk mendampingi di panitia
tersebut
selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Yang jadi panitia minimal pendidikan terakhirnya SMA kemarin mbak,
otomatis juga panitia harus mengerti komputer, semua pelaksana kan
panitia, panitia itu mengrekrut ahli – ahli dalam bidang komputer, begitu
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Panitia pilkades e-voting minimal wajib berpendidikan SMA atau
sederajat mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa kriteria tingkat pendidikan SDM yang digunakan dalam
pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting terendah adalah SMA, di
dalam struktur kepanitiaan juga harus mengerti dan mampu
mengoperasikan komputer. Untuk itu panitia mengrekrut orang – orang
yang ahli dalam bidang komputer, khususnya bibit – bibit muda yang ahli
dalam mengoperasikan komputer dijadikan petugas pelaksana lapangan.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
standart kompetensi SDM pada pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya itu tadi mbak, seperti yang sudah saya paparkan barusan bahwa
sebagai panitia harus mengerti dan mampu mengoperasikan komputer,
mengingat ini semua berjalan dengan alat dan sistem komputer
99
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya sudah sesuai kompetensi mbak, yang di butuhkan sesuai dengan syarat
tentang pilkades e-voting tersebut
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Yang jadi panitia kemarin itu ya sudah sesuai dengan standart kompetensi
mbak, yang terpenting kan mampu mengoperasikan komputer
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Standarnya harus bisa mengerti komputer dan mengerti IT
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa semua desa sudah membentuk kepanitiaan sesuai dengan standart
kompetensi, memenuhi syarat yang di butuhkan untuk pelaksanaan
pilkades dengan sistem e-voting, hal ini dibuktikan dengan direkrutnya
orang – orang maupun dari bibit – bibit muda yang memiliki keahlian di
bidang pengoperasian komputer.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
panitia pelaksana dalam merespon aspirasi masyarakat pada pilkades
dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Nah itu, kita itu serahkan kepada masyarakat itu sendiri, kita tidak
menekan harus memilih ini memilih itu, kita serahkan kepada masyarakat
tersebut. Misal ada orang tua yang tidak mengerti cara menggunakannya
itu berarti kan kita mengundang masing – masing saksi untuk
menyaksikan kemudian menanyakan mau pilih yang mana nanti tetep yang
100
milih ya orang tersebut bukan saksi maupun panitia. Aspirasi tetap kita
terima tapi pilihan tetap berada di tangan pemilih
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
iya berarti panitia menerima aspirasi masyarakat yang memiliki beda
pilihan, itu kami menggunakan petunjuk penggunaan e-voting jadi panitia
memiliki batasan sejauh mana harus melangkah lah jadi tidak harus ini
itu, jadi tetap menerima dan tentu saja membantu mengarahkan cara
memilihih sesuai dengan pilihan nya mereka sendiri
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Respond masyakarat tadinya sih agak canggug, tapi setelah melakukan
pilkades secara e-voting tanggapan masyarakat sangat bagus, la kok
ternyata lebih mudah, gitu katanya mbak
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Dari pihak panitia kan sudah menyediakan sekretariat informasi terkait
pilkades e-voting mbak, yang bisa di akses semua masyarakat pada jam
kerja
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa Panitia pelaksana merespon aspirasi masyarakat dengan baik pada
pilkades dengan sistem e-voting sesuai dengan batasan, selain itu panitia
juga menyediakan sekretariat informasi terkait pilkades e-voting yang bisa
di akses semua masyarakat pada jam kerja.
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
101
Tingkat partisipasi masyarakat nya kalo di sini mengenai pilkades ya
95% keatas, bahkan yang merantau sekalipun pada pulang. Sangat rame
mbak antusias masyarakatnya
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Tingkat partisipasi memang kalo pilkades itu beda dengan yang lain,
kalo pilpres pileg dari dulu itu hanya 60% lebih tapi ini kemaren
pilkades ya kisaran 90% lebih lah mbak, jadi tingkat kehadirannya
masyarakat itu lebih tinggi bahkan yang merantaupun pulang demi
memberikan hak suaranya, apalagi ini pilkadesnya diadakan pada hari
libur
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Tingkat partisipasi kalo pilkades tetap timggi, itu 90% pasti, yang
merantau juga pulang. Tingkat kehadiran ke tps juga tinggi
Selain itu menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades
dari Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Masyarakat sangat antusias dan tertarik dikarenakan hal ini adalah
sistem baru dan tentunya banyak yang penasaran pilkades dengan sistem
e-voting ini
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting sangat tinggi. masyarakat sangat antusias dan tertarik
dikarenakan hal ini adalah sistem baru dan tentunya banyak yang
penasaran dengan pemilihan pilkades sistem e-voting, sehingga tinggkat
partisipasinya mencapai lebih dari 90%.
Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis sumberdaya,
peneliti simpulkan bahwa kriteria tingkat pendidikan SDM yang
digunakan dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting terendah
102
yaitu SMA, di dalam struktur kepanitiaan tersebut panitia juga harus
mengerti dan mampu mengoperasikan komputer, selain itu direkrut orang
– orang yang ahli dalam bidang komputer. Standart kompetensi SDM di
semua desa pada pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting sudah
membentuk kepanitian sesuai dengan standart kompetensi, memenuhi
syarat yang di butuhkan pada pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting, dengan mengrekrut orang – orang maupun dari bibit – bibit muda
yang memiliki keahlian di bidang pengoperasian komputer. Pada
pilkades panitia pelaksana merespon aspirasi masyarakat dengan baik,
dibuktikan dengan panitia menyediakan sekretariat informasi terkait
pilkades e-voting yang bisa di akses semua masyarakat pada jam kerja.
Pada hal tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting sangat tinggi, masyarakat sangat antusias untuk
mengikuti pemilihan dikarenakan hal ini adalah sistem baru dan tentunya
banyak yang penasaran tentang pemilihan pilkades dengan sistem e-
voting, sehingga tinggkat partisipasinya mencapai lebih dari 90%.
c. Disposisi/Sikap
Disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga
dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika
pelaksanaan suatu kebiajakan ingin efektif, maka para pelaksana
kebiajakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi
juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga
dalam praktiknya tidak terjadi biasa.
103
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
sikap panitia pelaksana selama proses pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting berlangsung:
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Sikap panitia dalam melayani ya sesuai dengan aturan mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Sikap panitia, sikapnya itu ya sama kaya masyarakat yang lain, tatacara
ini beda jadi mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terus ingin
tahu bagaimana prosesnya. Jika untuk bekerjanya pada saat
pelaksanaan panitia sangat cepat.
Selanjutnya Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris desa
Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Sikap panitia kemarin itu ya bekerja sesuai dengan juklak juknis yang
ada pada pemerintah daerah pemalang mbak, panitiapun bekerja secara
netral lah ya
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Panitia bekerja dengan tenang dan sigap dalam menjalankan tugasnya
dan tentunya tidak mudah terprofokasi dengan orang yang tidak
bertanggungjawab
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa
sikap panitia pelaksana selama proses pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting berlangsung sangat baik dan mampu bekerja secara
bertanggung jawab sesuai dengan juklak dan juknis tersebut.
104
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
pandangan Bapak mengenai wawasan tiap-tiap panitia pelaksana pilkades
dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Wawasan tiap panitia itu tidak harus mengerti komputer sih, kalo kita
kan kemarin dipilih yang membentuk panitia itu BPD jadi berdasarkan
musyawarah desa, karena musdes itu yang mengundang BPD yang
membentuk juga BPD SK nya juga BPD untuk panitia terebut kecuali
untuk petugas pelaksanaan itu kan SK nya panitia, petugas reader Ktp V
–token dan alat lain nya lagi.karena kalo mengandalkan panitia saja
kurang mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Wawasan tiap panitia ya beda – beda mbak, per individunya ya mungkin
ada yang kurang begitu mengerti, namun kemarin kan ada suatu
pelatihan khusus panitia dari dispermades yang memfasilitasi
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Wawasan tiap panitia ya itu tadi harus bisa dan mengerti komputer
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Panitia memiliki wawasan yang baik terkait e-voting ini mengingat
sudah di gembleng lewat diklat, sosialisasi dan praktek simulasi
pemilihan dari Dinpermades
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa wawasan tiap-tiap panitia pelaksana pilkades dengan sistem e-
voting tiap individunya berbeda, bagi panitia tidak harus mahir dalam
komputer sedangkan bagi petugas pelaksana harus paham dan mampu
105
mengoperasikan komputer, artinya panitia sudah di gembleng lewat
diklat, sosialisasi dan praktek simulasi pemilihan dari Dinpermades.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
sikap antar masyarakat, jika mengetahui memiliki perbedaan pilihan
kepada calon kepala desa :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Untuk sikap masyarakat sih aman aman saja, tidak terjadi konflik
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades
sekaligus sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019
mengatakan :
Sekarang masyarakat sudah belajar perbedaan pendapat, beda pendapat
ya wajar lah manusiawi tapi untuk tingkat gesekannya untuk pilkades itu
sumbunya agak dekat karena berada di satu lingkungan tapi yang jelas
sih tidak sampai anarkis lah. Beda pendapat wajar, ada gesekan gesekan
atau kata-kata yng kurang enak namun tetap kondusif kok mbak
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Sikap masyarakat, itu kan demokrasi wajar ada perbedaan pilihan dalam
masyarakat tapi setelah pesta demokrasi itu selesai ya otomatis sudah
kembali sedia kala, tidak ada permasalahan ataupun konflik di desa yang
berkelanjutan
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Dalam hal beda pilihan kepala desa cenderung fanatik dalam hal dukung
mendukung tapi tidak tejadi konflik yang berarti.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa sikap antar masyarakat jika mengetahui memiliki perbedaan
pilihan kepada calon kepala desa sangat beragam, Ini dikarenakan pesta
106
demokrasi tidak akan lepas dari sebuah perbedaaan pilihan, namun
dengan keberagaman pilihan tersebut masyarakat tetap kondusif dan
tidak terjadi konflik setelah proses pilkades dengan sistem e-voting
berakhir.
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis
disposisi/sikap, peneliti simpulkan bahwa disposisi/sikap panitia
pelaksana selama proses pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting
berlangsung sangat baik dan mampu bekerja secara bertanggung jawab
sesuai dengan juklak dan juknis. Wawasan tiap-tiap panitia pelaksana
pilkades dengan sistem e-voting tiap individu berbeda, bagi panitia tidak
harus mahir dalam komputer sedangkan bagi petugas pelaksana harus
paham dan mampu mengoperasikan komputer. Kemudian untuk sikap
antar masyarakat jika mengetahui memiliki perbedaan pilihan kepada
calon kepala desa sangat beragam, Ini dikarenakan pesta demokrasi tidak
akan lepas dari sebuah perbedaaan pilihan, namun dengan keberagaman
pilihan tersebut masyarakat tetap kondusif dan tidak terjadi konflik
setelah proses pilkades dengan sistem e-voting berakhir.
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan aspek struktur birokrasi yang mencakup
dua hal penting yaitu Mekanisme implementasi program ditetapkan
melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam
guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka
kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh
siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Dan
107
Struktur organisasi/pelaksana fragmentasi adalah upaya penyebaran
tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai
diantara beberapa unit kerja. pelaksana pun sejauh mungkin menghindari
hal yang berbelit, panjang dan komplek.
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana
struktur birokrasi dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Struktur birokrasi kepanitiannya ya itu ketua dari tokoh masyarakat, kalo
sekretaris panitia itu otomatis dari sekretaris desa. Terus kalo anggotanya
bendahara bisa dari bendahara desa atau unsur lain, terus lembaga desa,
tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, tokoh perempuan. Itu kan
persyaratan dari BPD gitu dari tokoh masyarakat tokoh agama karang
tarua dan tokoh perempuan juga di ikut sertakan
Adapun Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Struktur birokrasinya dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh
pemuda dan unsur lain
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Struktur birokrasi itu ada PNS, tokoh mayarakat, terus tokoh pemuda
serta rata - rata kemarin guru mbak.
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Strukturnya melibatkan perangkat desa tentunya, tokoh masyarakat dan
juga tokoh pemuda karang taruna.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
108
voting yaitu ada perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda, tokoh perempuan dan unsur - unsur lain.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah struktur
kepanitiaan sudah efisien :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Sudah sangat efisien karena pemilihan pembentukan panitia di
musyawarahkan desa secara forum tidak asal pilih itu di diskusikan
dengan masyarakat
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Sudah efisien karena kita menggunakan standar perbup,tentang petunjuk
pelaksanaan dengn pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting, jumlah
Panitia menggunakan gasal,sekitar 7 sampai 11 anggota panitia
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Kemarin itu panitia nya saja berjumlah 11 orang, berikut dengan yang
direkrut dalam bidang ahli komputer.
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bpdeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Iya sudah sangat efisien, rata-rata berjumlah 10 orang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa struktur kepanitiaan sudah efisien, sesuai dengan standar perbup,
tentang petunjuk pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting, sekitar 10
anggota panitia.
109
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah siapa saja pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kepanitiannya ya itu ketua dari tokoh masyarakat, sekretaris desa, terus
anggotanya bendahara, lembaga desa, tokoh agama, karang taruna, tokoh
perempuan juga kita libatkan mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Yang terlibat ya itu tadi mba, ada dari perangkat desa, lembaga
kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur – unsur lain
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Itu mba ada PNS, tokoh mayarakat, terus tokoh pemuda serta rata rata
Guru kebanyakan kemarin, tokoh masyarakat, perangkat desa juga tokoh
perempuan
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Ada perngkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting ada perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
perempuan, karang taruna dan unsur - unsur lain.
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis struktur
birokrasi, peneliti simpulkan bahwa birokrasi dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting dalam hal struktur kepanitiaan sudah efisien,
sesuai dengan standar perbup tentang petunjuk pelaksanaan pilkades
110
dengan sistem e-voting. Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pilkades dengan sistem e-voting diantaranya adalah perangkat desa, tokoh
masyarakat, tokoh agama, karang taruna, tokoh perempuan dan unsur -
unsur lain.
Berdasarkan 4 kesimpulan diatas dapat disimpulkan lagi bahwa
untuk unit analisis pertama komunikasi, kesesuaian komunikasi yang
dilakukan oleh panitia pelaksana pilkades dengan aturan yang berlaku
terkait e-voting sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan
fakta yang terjadi di lapangan. Artinya mekanisme komunikasi yang
dilakukan oleh panitia diawali dengan dilaksanakan bimbingan teknis
lewat sosialisasi dari dinpermades lalu terjun langsung ke masyarakat
baik tingkat dusun, per rt hingga ke pengajian rutin dan di lanjutkan
dengan praktek simulasi pemilihan dengan sistem e-voting, komunikasi
antar panitia pilkades berjalan dengan baik, hambatan datang dari
masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun peraturan
mengenai tata cara pemilihan sistem e-voting, sehingga itu menjadi tugas
panitia agar lebih keras dalam memperkenalkan ke masyarakat, agar
mudah dipahami panitia membuat alat bantu seperti baliho, poster dan
banner. Selanjutnya mengenai unit analisis kedua sumberdaya, kriteria
tingkat pendidikan SDM yang digunakan dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting terendah yaitu SMA, panitia harus mengerti dan
mampu mengoperasikan komputer, selain itu direkrut orang – orang yang
ahli maupun bibit – bibit muda yang memiliki keahlian di bidang
pengoperasian komputer. Panitia merespon aspirasi masyarakat dengan
111
baik, dibuktikan dengan disediakan sekretariat informasi terkait pilkades
e-voting yang bisa di akses semua masyarakat pada jam kerja. Partisipasi
masyarakat sangat tinggi mencapai lebih dari 90%, masyarakat sangat
antusias dalam mengikuti pemilihan dikarenakan hal ini adalah sistem
baru pemilihan pilkades e-voting. Selanjutnya mengenai unit analisis
ketiga disposisi/sikap, sikap panitia pelaksana selama proses pilkades
dengan sistem e-voting berlangsung sangat baik dan mampu bekerja
secara bertanggung jawab sesuai dengan juklak dan juknis, sikap antar
masyarakat beragam dalam menganggapi perbedaan pilihan calon kepala
desa, ini dikarenakan pesta demokrasi tidak akan lepas dari sebuah
perbedaaan pilihan, namun dengan keberagaman pilihan tersebut
masyarakat tetap kondusif dan tidak terjadi konflik setelah proses
pilkades dengan sistem e-voting ini berakhir. Selanjutnya mengenai unit
analisis keempat struktur birokrasi, birokrasi dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting kepanitiaannya sudah efisien, sesuai dengan
standar perbup tentang petunjuk pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting. Terkait pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting diantaranya adalah perangkat desa, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unsur - unsur lain.
2. Perangkat E-voting dengan unit analisis :
a. Reader E-KTP
Alat pembaca Ktp, pemilih cukup menempelkan Ktp lalu di verifikasi oleh
sidik jari telunjuk kiri atau kanan nya.
112
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana
ketersediaan alat reader KTP dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ketersediaannya sudah tersedia sebelum pelaksanaan itu alatnya sudah
ada.
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kami yang melaksanakannya, alat dari Pt inti yang memfasilitasi
prasarana e-voting, itu di datangkan kiranya H-3 atau 5 itu kemarin.
Kemarin sudah berjalan baik.
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Sudah memadai dan baik, malah di datangkan sekitar H-7 atau H-3 gitu.
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Memadai semua, itu kan alat baru, desa itukan beli juga itu. Di seluruh
pemalang desa pasti punya satu. Nah setelah kemarin di pake untuk
pilkades e-voting ya sudah selesai di kembalikan ke desa lagi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa ketersediaan alat reader KTP dalam pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting sudah memadai artinya alat di datangkan sekitar H-7
sampai H-3 sebelum pelaksanaan pilkades e-voting.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah kendala apa saja
yang dialami pada proses pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting :
113
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kendalanya kadang kadang gini, misalnya ada pemilih yang sidik jari
yang tidak terbaca, ada juga e-ktp yang rusak jadi tidak terbaca oleh
alat,kemudian NIK nya juga tidak sesuai
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kendalanya ada di listrik mba, itu harus antisipasi, masalahnya kalo mati
kita kan tidak bisa konek di khawatirkan data hilang jadi antisipasinya
kita menggunakan jenset. Nah untuk masalah sidik jari yang tidak terbaca
juga ada mba, kemudian NIK juga
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panita pilkades sekaligus sekretaris
Desa Kesesirejo) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kendalanya saya rasa sama seperti desa desa lain mba, ya itu tidak
terbacanya sidik jari maupun nik nya mba. Itu kemarin yang terjadi disini
Cuma ya hanya beberapa mbak
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Reader ktp kan baca ktp sidik jari dan nik nya, kendalanya ya ada mba
seperti tidak ke detek gitu tapi kan prosentasenya sedikit, dan ada juga
beberapa e-ktp yang sudah rusak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa kendala apa saja yang dialami pada proses pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting hampir ketiga desa sama yaitu ada beberapa sidik
jarinya yang tidak terbaca atau terdetek.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaiamanakah
solusi untuk mengatasi kendala tersebut :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
114
Solusinya iya itu kita tulis NIK nya secara manual, jadi kan pemilih itu
warga desa kita sendiri panitia juga dari warga sendiri jadi kita mengerti
bahwa orang tersebut merupakan warga desa kebandaran jadi bisa
memilih
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Untuk solusi listrik mati kita antisipasi dengan jenset mba, kemudian
untuk sidik jari kan kemarin kami menggunakan 2 metode yang terbaca
dan tidak terbaca tapi kita acuannya di DPT, dan NIK kita tulis
manual.karena panitia juga kan orang sini mba jadi ya mereka pasti tau
untuk dusun 1 dan dusun 2
Selanjutnya Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris
desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Antisipasinya ya pakai nik mba, kita tulis kita cocokan, panitia juga kan
dari warga sini mba. Jadi mereka itu tau bahwa pemilih tersebut
merupakan Dpt di desa kita
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
E-ktp agar diaktifkan terlebih dahulu dan e-ktp yang sudah rusak karena
tidak bisa terdetek bisa disiasati dengan mengetik NIK nya secara manual
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa solusi untuk mengatasi kendala reader Ktp tersebut yaitu dengan
menggunakan Nik, pemasukan nya melalui pengetikan.
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis Reader Ktp,
peneliti simpulkan bahwa ketersediaan alat reader KTP dalam pelaksanaan
pilkades dengan sistem e-voting sudah memadai, artinya alat reader KTP
di datangkan sekitar H-7 sampai H-3 sebelum pelaksanaan pilkades e-
voting dan langsung di ujicoba oleh pendamping dari dinpermades.
115
Namun dalam pelaksanaan di lapangan, alat tersebut mengalami
permasalahan yaitu ada beberapa sidik jari pemilih yang tidak terbaca atau
terdetek, sehingga solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan
menggunakan Nik, dan pemasukannya melalui pengetikan. Panitia juga
berasal dari desa tersebut sehingga paham wajah Dpt wilayahnya.
b. V-Token
Alat ini berfungsi untuk mengaktifkan perangkat e-voting :
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah alat V-
Token yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting sudah
efektif dan efisien :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Iya itu menurut saya sudah efektif dan efisien mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Sesuai standar mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kesesirejo) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Sudah mbak, malah yang banyak kendala itu waktu pelaksanaan mba,
masyarakat nya itu jarang yang bisa
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Ya, sudah bagus. Sangat efektif dan efisien
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa alat V-Token yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-
voting sudah efektif dan efisien sesuai standar.
116
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah kendala apa
yang dialami pada proses pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pemilihan kepala Desa
Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya namanya elektronik ya kadang kadang ada kendala, kadang eror
namanya juga alat mba, tapi kemarin berjalan lancar kok mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Tidak ada kendala mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kesesirejo) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Tidak mbak, kita tidak menememukan suatu kendala
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Bagus semua mbak, tidak ada kendala
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa hampir tidak ada kendala yang dialami pada V-Token dalam
proses pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting, V-token berjalan
dengan baik.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaiamana
solusi untuk mengatasi kendala tersebut :
Menurut Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus sekretaris desa
Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Solusi jika terjadi eror kan sudah ada petugas nya mbak, dari desa kan
ada pendamping dari kabupaten pengampunya gitu berarti yang
menyelesaikan masalah tersebut dari pengampunya itu, dari panitia kan
tidak bisa alat tersebut, Tapi kemarin untuk V–token memang jarang
terjadi masalah mbak
117
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa apa solusi untuk mengatasi kendala V-Token, namun karena tidak
ada kendala jadi tidak ada solusi tetapi jikapun ada atau terjadi error sistem
maka pendamping desa dari kabupaten yang menyelesaikan masalah
tersebut.
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis V-Token,
peneliti simpulkan bahwa alat V-Token yang digunakan pada saat pilkades
dengan sistem e-voting sudah berjalan baik, efektif dan efisien sesuai
dengan standar. Panitia tidak menemukan suatu kendala pada alat V-
Token selama proses pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting.
c. Smart Card Reader
Kemudian V-token dimasukkan ke pembaca smarcard agar menampilkan
satu surat suara elektronik :
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah alat
smart card reader yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-
voting sesuai standar dan berjalan dengan baik :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Iya berjalan dengan baik, untuk pelaksanaan e-voting di desa kebandaran
khususnya, maksimal berjalan dengan baik dan lancar
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Berjalan dengan baik dan lancar bahkan sampai rencananya akan di
gunakan untuk pelayanan masyarakat. Itu sudah ada warning dari
siskudes untuk menggunakan alat tersebut jadi bekas pilkades tetap untuk
pelayanan masyarakat
118
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kesesirejo) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Berjalan baik mbak, sudah sesuai standart
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Iya semua berjalan dengan baik itu kan sudah dari Pt intinya ya mbak
selaku pemegang produk
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa alat smart card reader yang digunakan pada saat pilkades dengan
sistem e-voting sudah sesuai standar dan berjalan dengan baik. Bahkan
dalam rapat siskudes rencananya alat ini akan di gunakan untuk pelayanan
masyarakat.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala
yang ditemukan pada saat alat pembaca kartu tersebut digunakan :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Iya kemarin itu sih tidak ada kendala mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Tidak ada kendala mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kesesirejo) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Tidak mbak, tidak ada kendala
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Tidak ada, kalopun ada ya langsung di tangani oleh pengampu yang
bertugas di lapangan.
119
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa tidak ada kendala yang ditemukan pada saat alat pembaca kartu
tersebut digunakan.
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis Smart card
reader, peneliti simpulkan bahwa alat smart card reader yang digunakan
pada saat pilkades dengan sistem e-voting sudah sesuai standar dan
berjalan dengan baik. Bahkan dalam rapat siskudes rencananya alat ini
akan di gunakan untuk pelayanan masyarakat. Panitia Pilkades dengan
sistem e-voting tidak menemukan kendala apapun pada saat alat smart
card reader tersebut digunakan.
d. Monitor Layar Sentuh
Menampilkan gambar calon, kemudian memilih dengan cara menyentuh
gambar/nomor salah satu calon :
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah layar
sentuh pada monitor yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-
voting berjalan dengan baik :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Hanya saja yang lansia banyak
di bantu
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Layar sentuh dari awal sampai akir berjalan baik mbak, namun untuk
lansia banyak yang kita bantu
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
120
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Baik mbak, kurang baik nya itu yang melakukan pilihan, berarti kebanyak
itu, banyak yang di arahkan. Masyarakat khususnya yg sepuh – sepuh itu
kebanyakan tidak bisa, kendalanya ya Cuma itu mbak
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Berjalan dengan baik semuanya kemarin, namun bagi orang tua banyak
yang dibantu, mengingat ini masih awam untuk mereka semua
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa layar sentuh pada monitor yang digunakan pada saat pilkades
dengan sistem e-voting berjalan dengan baik, permasalahan pada pemilih
khususnya bagi lansia banyak yang di bantu.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah berapa lama
waktu yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa
dengan sistem e-voting ini :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Waktu yang di butuhkan kalo itu misalkan yang masih muda ya cepet tapi
kendala nya kan itu yang orang tua untuk menyelesaikan kan mengundang
masing masing saksi untuk menanyakan bahwa itu telah memilih salah
satu gitu
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Beragam sih mbak, tergantung dari masyarakatnya. Kebanyakan yang
lansia yang membutuhkan waktu lama
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
121
Beragam mbak, itu yang masih muda dan mengerti ya sangat cepat namun
bagi orang tua ya agak lumayan lama mbak
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Oh ya itu, yang orang tua dan tidak bisa baca tulis biasanya kan agak
lama, itupun harus melibatkan misal calon 3 ya berarti 3 saksi untuk
menanyai pemilih yang orang tua tidak bisa baca tulis itu
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat dalam proses
pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting ini tersebut yaitu beragam,
yang masih muda dan mengerti sangat cepat namun bagi orang tua
lumayan lama sehingga perlu di bantu.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apa saja kendala
yang ditemukan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa dengan
sistem e-voting? khususnya untuk masyarakat lansia :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kendalanya ada di pemilih pemula dan lansia mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Banyak kita temui pada lansia mbak yang masih bingung cara memilihnya
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Nah yang saya sebutkan tadi mba, rata – rata yang sudah sepuh itu yang
masih pada bingung sehingga dari pihak panitia pelaksana perlu
membantu
122
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Kendalanya ada pada lansia, rata rata mereka tidak mengerti sehingga
perlu di bantu
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa kendala yang ditemukan masyarakat dalam proses pemilihan kepala
desa dengan sistem e-voting tersebut yaitu ada pada pemilih pemula dan
lansia, masih banyak yang bingung bagaimana cara memilihnya, sehingga
perlu di bantu dan diarahkan oleh panitia.
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaiamakah
solusi untuk mengatasi kendala tersebut :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Iya itu mbak, jika di temui kendala ya solusinya mengundang kedua belah
pihak saksi pendamping
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Iya di bantu saksi mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Iya itu solusinya kita bantu mbak, tapi kan Cuma mengarahkan mau pilih
nomer berapa gitu mbak, terus suruh milih kan ada fotonya disitu. Panitia
juga netral mbak disini
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Iya itu tadi, melibatkan saksi untuk menanyai pemilih lansia tersebut
123
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa solusi untukmengatasi kendala tersebut yaitu dengan di bantu dan
diarahkan oleh panitia kemudian mengundang kedua belah pihak saksi
pendamping untuk melihat nya sehingga tidak terjadi kecurangan.
Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis monitor layar
sentuh, peneliti simpulkan bahwa layar sentuh pada monitor yang
digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting berjalan dengan baik,
Lama waktu yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pemilihan kepala
desa dengan sistem e-voting beragam, untuk kaum muda dan mengerti
tidak butuh waktu lama tapi untuk lansia cukup lama sehingga perlu di
bantu. Kendala yang ditemukan dalam proses pemilihan kepala desa
dengan sistem e-voting yaitu ada pada pemilih pemula dan lansia, masih
banyak yang bingung bagaimana cara memilihnya, sehingga solusi untuk
mengatasi kendala tersebut yaitu dengan dibantu dan diarahkan oleh
panitia kemudian mengundang kedua belah pihak saksi pendamping untuk
melihat nya sehingga tidak terjadi indikasi kecurangan.
e. Printer Kertas Struk
Alat printer untuk mencetak struk audit dan pemilih mengambil kertas
struk yang berupa kertas barcode, sebagai bukti sudah memilih :
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah alat
printer kertas struk yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-
voting berfungsi dengan baik :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
124
Nah kalo yang ini ada kendalanya mbak, tapi bisa kita atasi
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Berfungsi dengan baik, dari awal kita sudah mengecek teknisnya dengan
panitia terus di dampingi dinpermades ya kami persiapkan sebaik
mungkin lah. Hanya ada 1 kendala kemarin mbak
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Kalo ini ada kendala mbak, berati alat ini berjalannya kurang baik
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Berjalan dengan baik, sesuai 1 kali pilihan pasti keluar kertas 1, hanya
saja kemarin ada kertas yang keluar masih kosong mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa apakah alat printer kertas struk yang digunakan pada saat pilkades
dengan sistem e-voting tersebut berfungsi kurang baik, ditemukan kertas
suara yang keluar masih kosong tidak menampilkan hasil dari pilihan.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala
yang ditemukan pada saat proses pencetakan kertas struk :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Kendalanya itu kadang kadang gini, misal pemilih gitu ya memilih nomer
urut 1 atau 2 itu kadang kadang tidak keluar struk mbak, jadi struk yang
keluar ittu kosong
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Ya itu paling kertas struk yang keluar masih kosong mbak, tapi bisa kita
antisipasi dengan cepat
125
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Barcode atau struk nya itu kertasnya masih kosong mbak, tidak
menampilkan hasil pilihan padahal sudah memilih
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Jadi gini, kemarin itu ada beberapa kendala yaitu kertas struk yang keluar
tidak menampilkan hasilnya masih bersih dan kosong
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa kendala yang ditemukan pada saat proses pencetakan kertas struk
tersebut yaitu , ditemukan struk kertas suara yang keluar masih kosong dan
tidak menampilkan hasil dari pilihan.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah solusi seperti apa
untuk mengatasi kendala tersebut :
Menurut Bapak Sunyono selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris Desa Kebandaran) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Nah solusinya ya kita suruh menulis sendiri pakai tangan, bukan panitia
tapi jika pemilih tersebut tidak bisa baca tulis ya panitia yg nulis mbak
Adapun jawaban Bapak Samhudi selaku (Panitia pilkades Desa
Babakan) pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan :
Caranya dengan menulis sendiri pakai tangan, bukan panitia dan di
dampingi para saksi mbak. Bagi yang tidak bisa baca tulis ya kita wakili
oleh panitia
Selanjutnya informan Ibu Ika selaku (Panitia pilkades sekaligus
sekretaris desa Kesesirejo) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Kan itu ada petugasnya ya mba yang dari pemalang, itu katanya tidak apa
apa tidak berpengaruh yang penting kita tulis mbak dan menanyai tadi
sudah memilih yang mana dengan di dampingi saksi tentunya
126
Menurut Bapak Teguh widodo selaku (Panitia pilkades dari
Kecamatan Bodeh) pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan :
Antisipasinya panitia kan mencatat hak pilih tadi yang struk nya tidak
keluar hasil dan di tanyai dengan di dampingi para saksi pastinya
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan panitia
mencatat hak pilih tadi yang struk nya tidak keluar hasil nya kemudian di
tanyakan dengan di dampingi para saksi dari masing-masing calon.
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai unit analisis printer kertas
struk, peneliti simpulkan bahwa alat printer kertas struk yang digunakan
pada saat pilkades dengan sistem e-voting tersebut berfungsi kurang baik,
artinya masih terdapat kendala, kendala yang ditemukan pada saat proses
pencetakan kertas struk yaitu ditemukan struk kertas suara yang keluar
masih kosong sehingga tidak menampilkan hasil dari pilihan. Solusi untuk
mengatasi kendala tersebut yaitu dengan panitia mencatat hak pilih yang
struk nya tidak mengeluarkan hasil pilihan kemudian di tanyakan dengan
di dampingi para saksi dari masing-masing calon.
Berdasarkan 5 kesimpulan diatas, dapat disimpulkan lagi bahwa
untuk unit analisis pertama reader KTP, ketersediaan alat reader KTP
dalam pelaksanaan pilkades sudah memadai, artinya alat reader KTP di
datangkan sekitar H-7 sampai H-3 sebelum pelaksanaan pilkades e-voting
dan langsung di ujicoba oleh pendamping dari dinpermades. Namun dalam
pelaksanaan di lapangan, alat tersebut mengalami permasalahan yaitu ada
beberapa sidik jari pemilih yang tidak terbaca atau terdetek, sehingga
solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menggunakan Nik,
127
dan pemasukannya melalui pengetikan. Panitia juga berasal dari desa
tersebut sehingga paham wajah Dpt wilayahnya. Selanjutnya unit analisis
kedua V-Token, alat V-Token yang digunakan pada saat pilkades dengan
sistem e-voting sudah berjalan baik, efektif dan efisien sesuai dengan
standar. Selanjutnya unit analisis ketiga smart card reader, alat smart card
reader yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting sudah
sesuai standar dan berjalan dengan baik, bahkan dalam rapat siskudes
rencananya alat ini akan di gunakan untuk pelayanan masyarakat.
Selanjutnya unit analisis keempat monitor layar sentuh, layar monitor yang
digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting berjalan baik. namun
kendala yang ditemukan dalam proses pemilihan kepala desa dengan
sistem e-voting yaitu ada pada pemilih pemula dan lansia, masih banyak
yang bingung bagaimana cara memilihnya, sehingga solusi untuk
mengatasi kendala tersebut yaitu dengan dibantu dan diarahkan oleh
panitia kemudian mengundang kedua belah pihak saksi pendamping untuk
melihat nya sehingga tidak terjadi indikasi kecurangan. Yang terakhir unit
analisis printer kertas struk, alat printer kertas struk yang digunakan pada
saat pilkades dengan sistem e-voting tersebut berfungsi kurang baik,
artinya masih terdapat kendala, kendala yang ditemukan pada saat proses
pencetakan kertas struk yaitu ditemukan struk kertas suara yang keluar
masih kosong sehingga tidak menampilkan hasil dari pilihan. Solusinya
yaitu dengan panitia mencatat hak pilih yang struk nya tidak mengeluarkan
hasil pilihan kemudian di tanyakan dengan di dampingi para saksi dari
masing-masing calon.
128
3. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sistem E-voting dengan unit
analisis :
a. Mempercepat Perhitungan Suara
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pilkades
dengan sistem e-voting mampu mempercepat dalam perhitungan suara :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Iya betul itu mbak, sangat mempercepat perhitungan suara dibanding
dengan yang coblosan menggunakan kertas
Adapun jawaban Bapak Hudi warga desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Iya sangat mempercepat mbak di banding dengan yang lain, tapi namanya
juga pemilihan mbak di mata yang kalah ya tetap saja ada yang tidak
puas masalahnya ini baru pertama dan hasilnya langsung ketahuan itupun
dengan elektronik jadi banyak yang menganggap ini rekayasa
Selanjutnya jawaban Bapak Teguh warga desa Babakan pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iya itu saya perhatikan memang sangat mempercepat perhitungan suara
mbak
Kemudian Mbak Aryani selaku warga desa Kesesirejo pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iyo iku cepet mbak, tur gampang
Selain itu informan Dwi Megawati dan Bapak Andi selaku warga
Kebandaran pada tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Nggeh leres, sangat mempercepat mbak
129
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pilkades dengan sistem e-voting mampu mempercepat dalam
perhitungan suara.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
tanggapan masyarakat terhadap pilkades dengan sistem e-voting yang
berjalan begitu cepat dalam proses perhitungan suara :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Masing-masing sih mbak, ada yang biasa saja tapi ada juga yang peduli
khususnya kan tim sukses dari masing-masing calon, karena ini hasilnya
kan bisa dengan cepat ketahuan
Adapun jawaban Bapak Hudi warga desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Iya tanggapannya banyak yang senang mbak,karena cepat
Selanjutnya Bapak Teguh warga desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Beragam mbak, ada yang pro dan ada juga yang kontra
Kemudian informan Mbak Aryani selaku warga desa Kesesirejo
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Tanggapannya positif mbak, kalo untuk waktu sih memang pikades
sekarang sangat cepat sehingga hasilnya cepat kita ketahui pula
Adalagi menurut Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Banyak yang bilang, dengan sistem e-voting ini masyarakat jadi tidak
percaya karena di rasa tidak terbuka, tapi kalo menurut saya sih bagus
aja mbak
130
Selain itu informan Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Saya rasa semakin cepat perhitungannya semakin cepat pula kita ketahui
pemenangnya, sehingga bagus lah menurut saya tapi ya gak tau bagi
masyarakat lain, karena ya objektif lah mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa masyarakat menanggapi pilkades sistem e-voting dengan senang
karena proses perhitungan suara berjalan cepat dan hasilnya dapat
diketahui dengan cepat pula.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan Bagaimana partisipasi
masyarakat pada saat proses perhitungan berlangsung :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Partisipasinya sangat tinggi banyak yang menyaksikan, saya juga dengan
warga lain ikut menyaksikan mbak
Selanjutnya menurut Bapak Hudi desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Partisipasinya sangat bagus positif mbak, baik tingkat kehadiran maupun
yang menyaksikan proses perhitungan, aman dan tertib mbak
Adalagi jawaban dari Bapak Teguh warga desa Babakan pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iya tinggi partisipasinya
Selanjutnya informan Mbak Aryani dan Bapak Andi selaku warga
desa Kesesirejo dan Kebandaran pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iya kemarin sangat tinggi partisipasinya, baik pada saat pemilihan
maupun perhitungan suara saya rasa masyarakat memiliki rasa ingin
131
tahu yang tinggi di banding pemilihan – pemilihan yang lain seperti pileg,
pilpres dll
Selain itu menurut Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Partisipasinya baik, bagus karena pilkades kan pesta rakyat untuk
tingkatan desa ya mbak jadi yang merantaupun pada pulang pada saat
perhitungan suara juga banyak yang menyaksikan dengan tenang dan
tertib
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa partisipasi masyarakat pada saat proses perhitungan berlangsung
sangat tinggi dan masyarakat sangat antusias terbukti dengan banyak yang
menyaksikan prosesnya hingga perhitungan berakhir.
Berdasarkan 3 jawaban di atas, peneliti simpulkan bahwa pilkades
dengan sistem e-voting mampu mempercepat dalam perhitungan suara.
Masyarakat juga menanggapi pilkades sistem e-voting dengan senang dan
positif, artinya dalam proses perhitungan suara berjalan cepat dan hasilnya
dapat diketahui dengan cepat pula. Tingkat partisipasi masyarakat pada
saat proses perhitungan berlangsung sangat tinggi dan masyarakat sangat
antusias terbukti dengan banyak yang menyaksikan prosesnya hingga
perhitungan berakhir.
b. Hasil perhitungan suara lebih akurat
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pilkades
dengan sistem e-voting dapat menghasilkan perhitungan suara yang lebih
akurat :
Menurut Mbak Luthfi dan Mbak Aryani selaku warga desa
Kesesirejo pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan ::
132
Iya pasti, jelas akurat mbak
Selanjutnya informan Bapak Hudi desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Iya saya rasa lebih akurat mbak, karena kan dikerjakan sesuai dengan
alat yang sekarang bagus ini, tidak manual lah intinya
Adapun jawaban Bapak Teguh warga desa Babakan pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Setahu saya ya sangat akurat mbak, karena bagaimanapun kan ini sistem
dari pemerintah ya yang di buat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri
Kemudian menurut Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Beragam mbak, bagi yang pro ya akurat dan bagi yang kontra tentu saja
tidak
Selain itu jawaban dari Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Akurat kok, kan setelah memilih langsung terhitung secara otomatis mbak
keluar struknya gitu
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pilkades dengan sistem e-voting menghasilkan perhitungan suara
yang lebih akurat.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana
respon masyarakat mengenai hasil perhitungan suara menggunakan sistem
e-voting yang diyakini lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan
manual :
Menurut Mbak Luthfi dan Mbak Aryani selaku warga desa
Kesesirejo pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
133
Iya sangat senang
Adapun jawaban Bapak Hudi desa Babakan pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Ya sudah pasti senang to mbak, kan baik itu
Selanjutnya informan Bapak Teguh warga desa Babakan pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
setahu saya ya sangat akurat mbak, karena bagaimanapun kan ini sistem
dari pemerintah ya yang di buat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri
Kemudian menurut Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Kalo sudah berjalan akurat ya bagus dong, untuk kedepannya kan bisa
kita gunakan untuk pemilihan – pemilihan yang lain sehinga cepat untuk
proses perhitungan suaranya
Selain itu jawaban Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Sebagai masyarakat sih saya ikut senang mbak karena kan cepat gitu
jadinya dan tidak memakan waktu yang lama
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa respon masyarakat sangat senang mengenai hasil perhitungan suara
menggunakan sistem e-voting lebih akurat dibandingkan dengan
perhitungan manual. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang
menginginkan proses pemilihan lain untuk menggunakan sistem ini.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
tanggapan Bapak/Ibu/Sdr mengenai masyarakat yang tidak seutuhnya
percaya dengan hasil perhitungan suara yang lebih akurat pada pilkades
dengan sistem e-voting:
134
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Iya wajar saja mbak, itu kan tergantung dari individunya masing-masing,
bagi yang kontra ya sebagus apapun alat itu berjalan tetap saja tidak baik
di sudut pandang nya
Adapun jawaban Bapak Hudi warga desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Harap di maklumi karena masyarakat hanya kurang edukasi lebih saja
Selanjutnya informan Bapak Teguh warga desa Babakan pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Lah biasa itu mbak, perbedaan ya pasti
Kemudian menurut Mbak Aryani dan Dwi Megawati selaku warga
desa Kesesirejo dan Kebandaran pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Berdeda pendapat itu wajar
Selain itu jawaban dari Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Harus tetap kita hargai, walaupun berbeda tanggapan mbak, itu kan apa
yang dirasakan mereka yang terpenting kan tidak mengakibatkan
kerusuhan mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa masyarakat sangat memaklumi perbedaan pendapat mengenai
adanya sebagian masyarakat lain yang tidak seutuhnya percaya dengan
hasil perhitungan suara pilkades dengan sistem e-voting, yang terpenting
tidak mengakibatkan kerusuhan.
Berdasarkan 3 jawaban di atas, peneliti simpulkan bahwa pilkades
dengan sistem e-voting menghasilkan perhitungan suara yang lebih akurat.
135
Respon masyarakat sangat senang mengenai hasil perhitungan suara
menggunakan sistem e-voting lebih akurat dibandingkan dengan
perhitungan manual. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang
menginginkan proses pemilihan lain untuk menggunakan sistem ini,
kemudian untuk permasalahan perbedaan pendapat masyarakat sangat
memaklumi perbedaan pendapat mengenai adanya sebagian masyarakat
lain yang tidak seutuhnya percaya dengan hasil perhitungan suara pilkades
dengan sistem e-voting, hal ini wajar dalam berdemokrasi yang terpenting
tidak mengakibatkan kerusuhan.
c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pilkades
dengan sistem e-voting dapat menghemat bahan cetakan untuk kertas
suara:
Menurut Mbak Luthfi dan Dwi Megawati selaku warga desa
Kesesirejo dan Desa Kebandaran pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iya tentu saja menghemat mbak
Adapun menurut Bapak Hudi selaku warga desa Babakan pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iya saya rasa jelas berhemat mbak
Selanjutnya informan Bapak Teguh selaku warga desa Babakan
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Hemat, kan kita sedikit menggunkan kertas semuanya hampir pake alat
Kemudian jawaban Mbak Aryani selaku warga desa Kesesirejo
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
136
Iya betul, sangat menghemat bahan cetakan seperti yang kita ketahui kan
semuanya menggunakan alat hanya sedikit di bagian struk yang
menggunakan kertas
Selain itu jawaban dari Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Untuk masalah hemat anggaran gitu sih saya kurang begitu paham mbak,
tapi mungkin untuk menghemat bahan cetakan kertas sih iya karena
hampir semuanya kan pake alat, sedikit kertas jika di bandingknan dengan
pemilihan konvensional ya ini jelas menghemat bahan cetakan walaupun
mungkin banyak mengeluarkan anggaran dalam hal pengadaan alat dan
barang
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pilkades dengan sistem e-voting dapat menghemat bahan cetakan
untuk kertas suara hal ini karena semua di lakukan oleh alat. Namun juga
untuk masalah anggaran bagi masyarakat umum banyak yang tidak
mengetahui.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah cara lain
selain menggunkan sistem e-voting yang mampu menghemat bahan
cetakan untuk kertas suara :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Saya rasa ini sudah efektif dan efisien mbak, jadi untuk saat ini kayanya
belom ada cara lain yag mampu menghemat bahan cetakan selain
menggunakan pilkades dengan sistem e-voting ini, enggak tau ya nanti
kedepannya
Selanjutnya informan Mbak Aryani warga desa Kesesirejo pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
137
Iya sudah efektif dan efisien, sejauh ini saya pikir belom ada cara lain
selain e-voting ini terkait hal penghematan bahan cetakan kertas suara
Kemudian jawaban Bapak Hudi dan Bapak Teguh selaku warga
desa Babakan pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Tidak ada, ini sudah efektif dan efisien
Adapun jawaban Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Untuk sejauh ini saya rasa belom
Selain itu dari Andi selaku warga Kebandaran pada tanggal 15 Juni
2019 megatakan :
Belom, ini sudah sangat efektif sih gak tau nanti perkembangan jaman nya
ya mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa sejauh ini tidak ada cara lain selain menggunkan sistem e-voting
yang mampu menghemat bahan cetakan untuk kertas suara karena
sebagian besar menggunakan alat.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana
respon masyarakat terhadap minimnya kertas suara yang digunkan dalam
pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting :
Menurut Mbak Luthfi selaku warga desa Kesesirejo dan Babakan
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Baik sih ini, suatu terobosan yang baru agar tidak banyak menggunakan
kertas, juga bisa di terapkan untuk pemilihan lain
Adapun jawaban Bapak Hudi selaku warga desa Kesesirejo dan
Babakan pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
138
Sangat baik respon masyarakat sekeliling saya ini
Kemudian menurut Bapak Teguh warga desa Babakan pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Baik, saya sendiri senang karena kalo pemilihan dengan kertas gitu kan
ribet ya mbak, belom lagi untuk melipatnya dan kemungkinan kertas suara
itu rusak, jadi lebih baik menngunakan ini lebih efektif
Selanjutnya informan Mbak Aryani dan Dwi Megawati selaku
warga desa Kesesirejo dan Kebandaran pada tanggal 15 Juni 2019
mengatakan :
Ya berarti bagus
Selain itu jawaban dari Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Bagus, jadi hemat dan tidak menimbulkan banyak sampah dan saya harap
bisa di terapkan untuk pemilihan – pemilihan yang lain, tinggal sosialisasi
masyarakatnya saja yang perlu di perluas
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa respon masyarakat sangat baik dan senang terhadap minimnya
kertas suara yang digunakan dalam pemilihan kepala desa dengan sistem
e-voting hal ini juga merupakan bentuk penghematan penggunaan kertas.
Berdasarkan 3 jawaban di atas, peneliti simpulkan bahwa pilkades
dengan sistem e-voting dapat menghemat bahan cetakan untuk kertas
suara artinya karena semua di lakukan oleh alat, tidak ada cara lain selain
menggunkan sistem e-voting yang mampu menghemat bahan cetakan
untuk kertas suara, respon masyarakat sangat baik dan senang terhadap
minimnya kertas suara yang digunakan dalam pemilihan kepala desa
139
dengan sistem e-voting hal ini juga merupakan bentuk penghematan
penggunaan kertas.
d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pilkades
dengan sistem e-voting dapat menghemat biaya pengiriman kertas suara :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Iya, karena kan tadi kita tidak banyak menggunkan kertas tapi mungkin
untuk alatnya yang tentu saja mahal
Adapun jawaban Bapak Hudi desa Babakan pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Ya untuk anggaran pasti lebih hemat mbak, karena kan terlalu
membutuhkan bayak kertas, tapi untuk pembelian alatnya itu mahal mba
tapi kan bisa di gunakan berkelanjutan
Selain itu jawaban Bapak Teguh warga desa Babakan pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Iya tentunya mbak karena kita kan pakenya sistem alat bukan kertas
seperti yang pemilihan manual gitu
Kemudian jawaban Mbak Aryani selaku warga desa Kesesirejo
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Iya sangat menghemat anggaran juga waktu karena kalo pake kertas gitu
kan harus banyak kotak dan surat suara yang kita sediakan sedangkan
kalo dengan alat kan hanya satu paket alat saja
Menurut Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada tanggal 15
Juni 2019 megatakan :
Kurang paham soal anggaran yang di keluarkan, tap mungkin iya karena
kan minim kertas yang digunakan
140
Selain itu jawaban dari Andi Warga desa Kebandaran pada tanggal
15 Juni 2019 mengatakan :
Enggak tahu soal anggaran kaya gitu mbak, kurang paham kalo untuk
masyarakat biasa seperti saya ini
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pilkades dengan sistem e-voting mampu menghemat biaya
pengiriman kertas suara.
Berdasarkan 3 jawaban di atas, peneliti simpulkan bahwa pilkades
dengan sistem e-voting dapat menghemat biaya pengiriman kertas suara
karena sebagian besar telah menggunkan alat. Tidak ada kendala yang
ditemukan pada saat pengiriman alat e-voting itu diserahkan kepada
panitia desa, hal ini karena alat datang sekitar H-3 sampai H-1 sebelum
proses pemilihan berlangsung.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaiamana
tanggapan panitia pelaksana pilkades dengan sistem e-voting terkait
anggaran yang di keluarkan dan teknis pengiriman kertas suara :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Kurang paham mbak, berapa angaran yang di keluarkan namun semua
yang menggunakan kertas kan sudah di ganti dengan alat, setahu saya
juga alatnya tidak murah, jadi kalo misal menghemat anggaran kertas
suara mungkin iya tapi untuk pilkades dengan sistem e-voting untuk
pengadaan alatnya ya tetap saja terbilang mahal
Adapun jawaban Bapak Hudi desa Babakan pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Menghemat di kertas suara namun tetap mahal di pengadaan alatnya
141
Kemudian Bapak Teguh warga desa Babakan pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Lebih hemat anggaran dan juga lebih efisien dalam pemungutan suara
secara e-voting
Selanjutnya jawaban Mbak Aryani selaku warga desa Kesesirejo
pada tanggal 15 juni 2019 mengatakan :
Sama saja mungkin, kan walaupun tidak menggunakan kertas tapi di ganti
dengan alat. Saya rasa mungkin lebih mahal karena ini kan elektronik
Selain itu Dwi Megawati dan Andi selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Tidak tahu saya mbak, tapi katanya alat nya saja sudah mahal
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa pilkades dengan sistem e-voting dapat menghemat biaya
pengiriman kertas suara karena sebagian besar telah menggunkan alat.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala
yang ditemukan pada saat pengiriman alat e-voting itu diserahkan :
Menurut Mbak Luthfi, Aryani warga desa Kesesirejo dan Andi
warga Kebandaran pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Tidak tahu
Menurut Bapak Hudi dan Bapak Teguh warga desa Babakan pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Saya kurang tahu itu
Menurut Dwi Megawati selaku warga Kebandaran pada tanggal 15
Juni 2019 megatakan :
142
Saya kurang begitu paham karena itu tidak untuk umum kan yang tahu
hanya perangkat dan panitia sedangkan saya hanya warga pemilih biasa
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa masyarakat umum tidak tahu soal pengiriman alat e-voting itu, hal
ini karena yang mengerti hanya panitia dan perangkat desa.
Berdasarkan 3 jawaban di atas, peneliti simpulkan bahwa pilkades
dengan sistem e-voting masyarakat tidak mengerti apakah dapat
menghemat biaya pengiriman kertas suara karena yang mengerti panitia.
e. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah
Bapak/Ibu/Sdr sudah mengetahui bahwa kertas suara yang digunakan pada
saat pilkades dengan sistem e-voting itu dapat dibuat kedalam berbagai
versi bahasa :
Menurut Mbak Luthfi warga desa Kesesirejo pada tanggal 15 Juni
2019 mengatakan :
Saya kurang tahu mbak, tapi mungkin karena ini alat kalo di program ya
mungkin bisa mbak
Menurut Bapak Hudi selaku warga desa Babakan pada tanggal 15
Juni 2019 mengatakan :
Wah saya kurang tahu itu mbak, seinget saya kemarin sih pake bahasa
indonesia tapi mungkin bisa mbak karena ini kan alat dan pasti bisa di
atur
Menurut Bapak Teguh selaku warga desa Babakan dan Aryani warga desa
Kesesirejo pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Saya tidak tahu soal itu
Menurut Dwi Megawati dan Andi selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
143
Tidak tahu mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa masyarakat tidak tahu jika kertas suara yang digunakan pada saat
pilkades dengan sistem e-voting dapat dibuat kedalam berbagai versi
bahasa.
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apakah manfaat
dari kertas suara yang dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa :
Menurut Mbak Luthfi dan Aryani warga desa Kesesirejo pada
tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Kurang tahu
Menurut Bapak Hudi dan Bapak Teguh selaku warga desa Babakan
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Enggak ngerti
Menurut Dwi Megawati dan Andi selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Tidak tahu mba karena tidak di jelaskan
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa masyarakat tidak mengerti apa manfaat dari kertas suara yang dapat
dibuat kedalam berbagai versi bahasa tersebut karena memang tidak di
jelaskan dalam sosialisasi dan yang mengerti hanya paniti dan petugas
lapangan.
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adakah kendala yang
ditemukan terkait dengan bahasa yang ada di dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting :
144
Menurut Mbak Luthfi dan Aryani selaku warga desa Kesesirejo
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Boten ngertos mba
Menurut Bapak Hudi dan Bapak Teguh selaku warga desa Babakan
pada tanggal 15 Juni 2019 mengatakan :
Tidak ada mba, karena kertas yang di gunakan sudah menggunakan
bahasa indonesia jadi saya sebagai masyarakat dapat memahaminya.
Menurut Dwi Megawati dan Andi selaku warga Kebandaran pada
tanggal 15 Juni 2019 megatakan :
Alhamdulillah Tidak ada mbak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan
bahwa tidak ditemukan kendala terkait dengan bahasa yang ada di dalam
pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting karena secara otomatis sudah
menggunakan bahasa indonesia.
Berdasarkan 3 jawaban di atas, peneliti simpulkan bahwa
masyarakat tidak tahu jika kertas suara yang digunakan pada saat pilkades
dengan sistem e-voting dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa, hal
semacam ini yang mengerti hanya petugas pelaksana lapangan. Selama
proses pelaksanaan tidak ditemukan kendala terkait dengan bahasa yang
ada di dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting karena secara
otomatis sudah menggunakan bahasa indonesia.
Berdasarkan 5 kesimpulan diatas, dapat disimpulkan lagi bahwa
pilkades dengan sistem e-voting, dengan unit analisis pertama yaitu
mampu mempercepat dalam perhitungan suara, tanggapan masyarakat
positif, artinya proses perhitungan suara berjalan cepat dan hasilnya dapat
145
diketahui dengan cepat pula. Tingkat partisipasi masyarakat pada saat
proses perhitungan berlangsung sangat tinggi dan masyarakat sangat
antusias terbukti dengan banyak yang menyaksikan prosesnya hingga
perhitungan berakhir. Selanjutnya unit analisis kedua yaitu menghasilkan
perhitungan suara yang lebih akurat, respon masyarakat sangat senang
mengenai hasil perhitungan suara lebih akurat dibandingkan dengan
perhitungan manual, terbukti dengan adanya masyarakat yang
menginginkan proses pemilihan lain untuk menggunakan sistem ini,
masyarakat sangat memaklumi perbedaan pendapat mengenai adanya
sebagian masyarakat lain yang tidak seutuhnya percaya dengan hasil
perhitungan suara pilkades dengan sistem e-voting, hal ini wajar dalam
berdemokrasi. Selanjutnya unit analisis ketiga yaitu menghemat bahan
cetakan untuk kertas suara, artinya karena semua di lakukan oleh alat jadi
kertas yang dibutuhkan sedikit. Selanjutnya unit analisis ke empat yaitu
menghemat biaya pengiriman kertas suara, masyarakat tidak banyak yang
mengerti namun pada prakteknya, karena menggunkan alat printer kertas
struk maka kertas dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman
kertaspun sangat sedikit. Tidak ada kendala yang ditemukan pada saat
pengiriman alat e-voting itu diserahkan kepada panitia desa, hal ini karena
alat datang sekitar H-3 sampai H-1 sebelum proses pemilihan berlangsung
dan langsung di uji oleh pendamping dari dinpermades hal ini sesuai
dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya unit analisis terakhir
yaitu kertas dapat di buat kedalam berbagai versi bahas, dalam hal ini
masih banyak masyarakat yang tidak tahu jika kertas suara yang
146
digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting dapat dibuat kedalam
berbagai versi bahasa, karena secara otomatis sudah menggunkan bahasa
indonesia.
V.2. Pembahasan atas hasil penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa
Implementasi sistem e-voting dalam pilkades dengan unit analisis1)
Komunikasi, kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana
pilkades dengan aturan yang berlaku terkait e-voting sudah dilakukan dengan
baik dan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Artinya
mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh panitia diawali dengan
dilaksanakan bimbingan teknis lewat sosialisasi dari dinpermades lalu terjun
langsung ke masyarakat baik tingkat dusun, per rt hingga ke pengajian rutin
dan di lanjutkan dengan praktek simulasi pemilihan dengan sistem e-voting,
hambatan datang dari masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun
peraturan mengenai tata cara pemilihan sistem e-voting, sehingga itu menjadi
tugas panitia agar lebih giat dalam memperkenalkan ke masyarakat, agar
mudah dipahami panitia membuat alat bantu seperti baliho, poster dan
banner. Selanjutnya mengenai unit analisis 2) Sumberdaya, kriteria tingkat
pendidikan SDM yang digunakan dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem
e-voting terendah yaitu SMA, panitia harus mengerti dan mampu
mengoperasikan komputer, selain itu direkrut orang – orang yang ahli
maupun bibit – bibit muda yang memiliki keahlian di bidang pengoperasian
komputer. Panitia merespon aspirasi masyarakat dengan baik, dibuktikan
dengan disediakan sekretariat informasi terkait pilkades e-voting yang bisa di
147
akses semua masyarakat pada jam kerja. Partisipasi masyarakat sangat tinggi
mencapai lebih dari 90%, masyarakat sangat antusias dalam mengikuti
pemilihan dikarenakan hal ini adalah sistem baru pemilihan pilkades e-
voting. Selanjutnya mengenai unit analisis 3) disposisi/sikap, sikap panitia
pelaksana selama proses pilkades dengan sistem e-voting berlangsung sangat
baik dan mampu bekerja secara bertanggung jawab sesuai dengan juklak dan
juknis, sikap antar masyarakat beragam dalam menganggapi perbedaan
pilihan calon kepala desa, ini dikarenakan pesta demokrasi tidak akan lepas
dari sebuah perbedaaan pilihan, namun dengan keberagaman pilihan tersebut
masyarakat tetap kondusif dan tidak terjadi konflik setelah proses pilkades
dengan sistem e-voting ini berakhir. Selanjutnya mengenai unit analisis 4)
struktur birokrasi, birokrasi dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting kepanitiaannya sudah efisien, sesuai dengan standar perbup tentang
petunjuk pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting. Terkait pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting diantaranya
adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan
tokoh perempuan.
Selanjutnya untuk unit analisis perangkat e-voting meliputi 1) reader
KTP, ketersediaan alat reader KTP dalam pelaksanaan pilkades sudah
memadai, artinya alat reader KTP di datangkan sekitar H-7 sampai H-3
sebelum pelaksanaan pilkades e-voting dan langsung di ujicoba oleh
pendamping dari dinpermades. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, alat
tersebut mengalami permasalahan yaitu ada beberapa sidik jari pemilih yang
tidak terbaca atau terdetek. Selanjutnya unit analisis 2) V-Token, alat V-
148
Token yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting sudah
berjalan baik, efektif dan efisien sesuai dengan standar. Selanjutnya unit
analisis 3) smart card reader, alat smart card reader yang digunakan pada saat
pilkades dengan sistem e-voting sudah sesuai standar dan berjalan dengan
baik, bahkan dalam rapat siskudes rencananya alat ini akan di gunakan untuk
pelayanan masyarakat. Selanjutnya unit analisis 4) monitor layar sentuh,
layar monitor yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting
berjalan kurang baik. Artinya terdapat kendala, kendala yang ditemukan
dalam proses pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting yaitu ada pada
pemilih pemula dan lansia, masih banyak yang bingung bagaimana cara
memilihnya. Yang terakhir unit analisis 5) printer kertas struk, alat printer
kertas struk yang digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting
tersebut berfungsi kurang baik, artinya masih terdapat kendala, kendala yang
ditemukan pada saat proses pencetakan kertas struk yaitu ditemukan struk
kertas suara yang keluar masih kosong sehingga tidak menampilkan hasil dari
pilihan.
Selanjutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem e-
voting dengan unit analisis 1) mampu mempercepat dalam perhitungan suara,
tanggapan masyarakat positif, artinya proses perhitungan suara berjalan cepat
dan hasilnya dapat diketahui dengan cepat pula. Tingkat partisipasi
masyarakat pada saat proses perhitungan berlangsung sangat tinggi dan
masyarakat sangat antusias terbukti dengan banyak yang menyaksikan
prosesnya hingga perhitungan berakhir. Selanjutnya unit analisis 2)
menghasilkan perhitungan suara yang lebih akurat, respon masyarakat sangat
149
senang mengenai hasil perhitungan suara lebih akurat dibandingkan dengan
perhitungan manual, terbukti dengan adanya masyarakat yang menginginkan
proses pemilihan lain untuk menggunakan sistem ini, masyarakat sangat
memaklumi perbedaan pendapat mengenai adanya sebagian masyarakat lain
yang tidak seutuhnya percaya dengan hasil perhitungan suara pilkades
dengan sistem e-voting, hal ini wajar dalam berdemokrasi. Selanjutnya unit
analisis 3) menghemat bahan cetakan untuk kertas suara, artinya karena
semua di lakukan oleh alat jadi kertas yang dibutuhkan sedikit. Selanjutnya
unit analisis 4) menghemat biaya pengiriman kertas suara, masyarakat tidak
banyak yang mengerti namun pada prakteknya, karena menggunkan alat
printer kertas struk maka kertas dan biaya yang dikeluarkan dalam proses
pengiriman kertaspun sangat sedikit. Tidak ada kendala yang ditemukan pada
saat pengiriman alat e-voting itu diserahkan kepada panitia desa, hal ini
karena alat datang sekitar H-3 sampai H-1 sebelum proses pemilihan
berlangsung dan langsung di uji oleh pendamping dari dinpermades hal ini
sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya unit analisis 5)
kertas dapat di buat kedalam berbagai versi bahas, dalam hal ini masih
banyak masyarakat yang tidak tahu, karena secara otomatis sudah
menggunakan bahasa indonesia.
Apabila dikaitkan dengan yang dijadikan landasan penelitian
sebagaimana yang di kemukakan oleh George Edwards III (1980) yang
menyampaikan bahwa aspek implementasi bisa dicermati dari 1) komunikasi,
2) sumberdaya, 3) Disposisi/Sikap, 4) struktur birokrasi dalam prakteknya
ternyata telah di implementasi oleh panitia pilkades sistem e-voting desa
150
Kebandaran, desa Babakan, desa Kesesirejo dan berjalan dengan baik,
walaupun masih terdapat beberapa kendala baik pada komunikasi maupun
pada perangkat alat e-voting nya.
Mengacu pada temuan penelitian, kendala – kendala yang ditemui
dilapangan yaitu komunikasi kepada masyarakat, hambatan datang dari
masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun peraturan mengenai
tata cara pemilihan sistem e-voting, sehingga itu menjadi tugas panitia agar
lebih giat dalam memperkenalkan ke masyarakat. Selanjutnya ada pada
perangkat e-voting yaitu reader KTP, dimana alat tersebut mengalami
permasalahan yaitu ada beberapa sidik jari pemilih yang tidak terbaca atau
terdetek, dan monitor layar sentuh, untuk alatnya berjalan baik hanya pada
masyarakat khususnya lansia masih banyak yang bingung bagaimana cara
memilihnya, dan yang terakhir printer kertas struk, kendala yang ditemukan
pada saat proses pencetakan kertas struk yaitu ditemukan struk kertas suara
yang keluar masih kosong sehingga tidak menampilkan hasil dari pilihan.
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusi
terkait komunikasi kepada masyarakat agar mudah dipahami yaitu panitia
membuat alat bantu seperti baliho, poster dan banner, selain itu panitia lebih
giat lagi dalam memperkenalkan alat tersebut. Selanjutnya solusi terkait alat
reader KTP yaitu dengan menggunakan NIK, dan pemasukannya melalui
pengetikan, panitia berasal dari desa tersebut sehingga memahami wajah
DPT di wilayahnya. Selanjutnya solusi terkait monitor layar sentuh yaitu
dengan dibantu dan diarahkan oleh panitia kemudian mengundang kedua
belah pihak saksi pendamping untuk melihat sehingga tidak terjadi indikasi
151
kecurangan. Kemudian solusi terakhir terkait printer kertas struk yaitu
dengan cara panitia mencatat hak pilih tersebut yang tidak mengeluarkan
hasil pilihan untuk selanjutnya di tanyakan dengan di dampingi para saksi
dari masing-masing calon.
152
BAB VI
PENUTUP
VI.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai implementasi sitem
e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kecamtan Bodeh Kabupaten Pemalang
tahun 2018 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi sistem e-voting dalam pilkades diukur dengan unit analisis
komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. 4 dari unit
analisis tersebut, 3 dianataranya yaitu sumberdaya, disposisi/sikap dan
struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan lancar, artinya
implementasi sistem e-voting dalam pilkades sudah sesuai dengan
mekanisme yang ditentukan dan sesuai dengan fakta yang terjadi di
lapangan serta telah sesuai dengan syarat dan peraturan yang telah
ditetapkan sebelumnya, dan 1 unit analisis yaitu komunikasi berjalan kurang
baik. Kemudian panitia telah bekerja secara bertanggung jawab sesuai
dengan juklak dan juknis serta memiliki struktur yang efisien. Selanjutnya
perangkat e-voting diukur dengan unit analisis reader KTP, V-token, Smart
card reader, layar sentuh monitor, dan Printer kertas struk. Dari 5 perangkat
tersebut, 2 diantaranya yaitu v-token dan smart cart reader sudah berjalan
dengan baik dan lancar artinya dalam pelaksanaan perangkat tersebut
bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyelenggara,
sedangkan 3 perangkat lainnya yaitu reader KTP, Layar sentuh monitor dan
Printer kertas struk berjalan kurang baik. Kemudian yang terakhir
pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem e-voting berjalan dengan baik dan
153
lancar, artinya sistem e-voting dapat mempercepat perhitungan suara,
menghasilkan perhitungan suara yang lebih akurat, dan menghemat bahan
cetakan untuk kertas suara, serta menghemat biaya pengiriman kertas suara,
selain itu kertas suara juga dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa.
2. Faktor penghambat serta solusi dari implementasi sistem e-voting dalam
pemilihan kepala desa di kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang yaitu ada
pada 1 unit analisis komunikasi yang berjalan kurang baik, hambatan ada
pada masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun peraturan
mengenai tata cara pemilihan sistem e-voting. Selanjutnya 3 perangkat e-
voting yaitu reader KTP, layar sentuh monitor dan Printer kertas struk yang
juga berjalan kurang baik. artinya ada kendala yang ditemukan pada proses
pelaksanaan pilkades seperti tidak terbacanya sidik jari, kertas suara yang
keluar masih kosong serta bagian layar sentuh monitor khususnya pemilih
lansia yang masih bingung cara memilihnya. Adapun solusi untuk
mengatasi hambatan tersebut yaitu agar komunikasi kepada masyarakat
mudah dipahami panitia membuat alat bantu seperti baliho, poster dan
banner, selain itu panitia lebih giat lagi dalam memperkenalkan alat
tersebut, selanjutnya solusi terkait alat reader KTP yaitu dengan
menggunakan NIK, dan pemasukannya melalui pengetikan, panitia berasal
dari desa tersebut sehingga memahami wajah DPT di wilayahnya, lalu
solusi terkait monitor layar sentuh yaitu dengan dibantu dan diarahkan oleh
panitia kemudian mengundang kedua belah pihak saksi pendamping untuk
melihat sehingga tidak terjadi indikasi kecurangan. Kemudian solusi
terakhir terkait printer kertas struk yaitu dengan cara panitia mencatat hak
154
pilih tersebut yang tidak mengeluarkan hasil pilihan untuk selanjutnya di
tanyakan dengan di dampingi para saksi dari masing-masing calon.
VI.2. SARAN
Berdarakan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi
(saran) sebagai berikut :
1. Implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di kecamatan
Bodeh kabupaten Pemalang tahun 2018 khususnya di desa Kebandaran,
Babakan dan Kesesirejo secara umum dapat dikatakan mampu berjalan
dengan baik. Namun dari sisi pemilih baik pemula maupun lansia banyak
yang belum paham sehingga panitia maupun pihak penyelenggara perlu
lebih sabar dan lebih giat lagi dalam memperkenalkan alat tesebut dan
juga masih diperlukan adanya pendamping untuk mempercepat proses
pemilihan.
2. Perlu adanya perhatian dan pengenalan lebih dalam kepada lansia
mengenai sistem e-voting melalui sosialisasi dan simulasi supaya lebih
mengerti dan tidak kebingungan dalam menggunakan sistem e-voting.
3. Untuk perangkat e-voting khususnya di reader KTP, layar sentuh monitor
dan printer kertas struk perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak
penyelenggara untuk diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar pilkades
yang akan datang tidak terjadi error dan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.
4. Dengan kemudahan – kemudahan yang diperlihatkan dalam pemilihan
kepala desa di kecamatan Bodeh menggunakan sistem e-voting tersebut,
155
diharapkan sistem e-voting dapat segera digunakan untuk pemilihan yang
lainnya.
156
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Agustino, Leo. 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Ali, Farid. 2010, Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta : Rajawali Pers
Awang, Azam. 2010, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta
: Pustaka Pelajar
Bambang Trisantoso Soemantri. 2010, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintaha
Desa. Jatinagor : Fokus Medi
Darmawan Ikhsan, Nurhanjati Nurul, Kartini Evid. 2014, Memahami E-Voting
Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana Bali. Jakarta :
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Djaenuri, H.M. Aries, dkk. 2007,Sistem Pemerintahan Desa. Jakarta :
Universitas Terbuka.
Indrajit, Ricardus Eko. 2006, Electronic Government. Yogyakarta : ANDI
Yogyakarta
Maksudi Iriawan Beddy. 2012, Sistem Politik Indonesia. Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada
Moleong, J. Lexy. 2010, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya
Sugiyono. (2011) . Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif ,Dan R&D. Bandung
: Alfabeta
Sumber Peraturan :
Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa.
157
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Momor 147/PUU/VII/2009.
158
LAMPIRAN
159
Lampiran 1:
PEDOMAN WAWANCARA
1. Judul Penelitian :
IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2018.
2. Petunjuk Wawancara :
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan
studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi
Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti memohon kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan informasi mengenai Implementasi Sistem E-
voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
Tahun 2018. Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada
kelengkapan jawaban untuk itu dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu/Sdr dapat
memberikan jawaban dengan lengkap, jujur dan benar.
3. Identitas Informan
Nama :............................................
Jenis Kelamin : L/P
Pekerjaan (Jabatan) :............................................
Alamat :............................................
Tingkat Pendidikan :............................................
160
Pertanyaan Wawancara
1. Implementasi sistem E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa
A. Komunikasi
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdrbagaimana kesesuaian komunikasi yang dilakukan
oleh panitia pelaksana pilkades dengan aturan yang berlaku terkait e-voting?
b) Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilaksanakan oleh panitia
pelaksana pilkades dalam rangka pelaksanaan e-voting?
c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimankah komunikasi antar panitia pelaksana
pada pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting?
d) Apasaja hambatan yang ditemukan dalam komunikasi pada pelaksanaan
pilkades dengan sistem e-voting?
e) Bagaimanapendekatan komunikasi yang dilakukan panitia kepada
masyarakatagar pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting bisa dipahami
dengan mudah?
B. Sumberdaya
a) Apakah yang Bapak/Ibu/Sdr ketahui tentang kriteria tingkat pendidikan
sunberdaya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan pilkades dengan
sistem e-voting?
b) Bagaimana standar kompetensi sumberdaya manusia pada pelaksanaan
pilkades dengan sistem e-voting?
c) Bagaimana panitia pelaksana dalam merespon aspirasi masyarakat pada
pilkades dengan sistem e-voting?
d) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting?
161
C. Disposisi/Sikap
a) Bagaimanasikap panitia pelaksana selama proses pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting berlangsung?
b) Bagaiamana pandangan Bapak/Ibu/Sdr mengenai wawasan tiap-tiap panitia
pelaksana pilkades dengan sistem e-voting?
c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana sikap antar masyarakat, jika mengetahui
memiliki perbedaan pilihan kepada calon kepala desa?
D. Struktur Birokrasi
a) Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting?
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah struktur kepanitiaan sudah efisien?
c) Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-
voting?
2. Indikator Perangkat E-Voting
A. Reader KTP
a) Bagaimana ketersediaan alat reader KTP dalam pelaksanaan pilkades
dengan sistem e-voting?
b) Menurut pandangan Bapak/Ibu/Sdr kendala apa saja yang dialami pada
proses pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting?
c) Bagaiamanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut?
B. V – Token
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah alat V-Token yang digunakan pada saat
pilkades dengan sistem e-voting sudah efektif dan efisien?
162
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr kendala apa yang dialami pada proses pelaksanaan
pilkades dengan sistem e-voting? Seperti kendala sistem kartu eror maupun
kendala teknis lainnya
c) Bagaiamanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut?
C. Smart Card Reader
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah alat smart card reader yang digunakan pada
saat pilkades dengan sistem e-voting sesuai standar dan berjalan dengan
baik?
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr adakah kendala yang ditemukan pada saat alat
pembaca kartu tersebut digunakan?
c) Bagaimanakah solusi dalam mengatasi kendala tersebut?
D. Layar Sentuh
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah layar sentuh pada monitor yang digunakan
pada saat pilkades dengan sistem e-voting berjalan dengan baik?
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat
dalam proses pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting ini?
c) Apa saja kendala yang ditemukan masyarakat dalam proses pemilihan
kepala desa dengan sistem e-voting? khususnya untuk masyarakat lansia
d) Bagaiamakah solusi untukmengatasi kendala tersebut?
E. Printer Kertas Struk
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah alat printer kertas struk yang digunakan
pada saat pilkades dengan sistem e-voting berfungsi dengan baik?
163
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr adakah kendala yang ditemukan pada saat proses
pencetakan kertas struk.?
c) Jika ada, solusi seperti apa untuk mengatasi kendala tersebut?
164
3. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sistem E-voting
A. Mempercepat Perhitungan Suara
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pilkades dengan sistem e-voting mampu
mempercepat dalam perhitungan suara?
b) Bagaimanatanggapan masyarakat terhadappilkades dengan sistem e-voting
yang berjalan begitu cepat dalam proses perhitungan suara?
c) Bagaimana partisipasi masyarakat pada saat proses perhitungan
berlangsung?
B. Hasil perhitungan suara lebih akurat
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pilkades dengan sistem e-voting dapat
menghasilkan perhitungan suara yang lebih akurat?
b) Bagaimana respon masyarakat mengenai hasil perhitungan suara
menggunakan sistem e-voting yang diyakini lebih akurat dibandingkan
dengan perhitungan manual?
c) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr mengenai masyarakakat yang tidak
seutuhnya percaya dengan hasil perhitungan suara yang lebih akurat pada
pilkades dengan sistem e-voting?
C. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pilkades dengan sistem e-voting dapat
menghemat bahan cetakan untuk kertas suara?
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr adakah cara lain selain menggunkan sistem e-voting
yang mampu menghemat bahan cetakan untuk kertas suara? Jika ada apa?
c) Bagaimanarespon masyarakat terhadap minimnya kertas suara yang
digunkan dalam pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting ini?
165
D. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pilkades dengan sistem e-voting dapat
menghemat biaya pengiriman kertas suara?
b) Bagaiamana tanggapan panitia pelaksana pilkades dengan sistem e-votig
terkait anggaran yang di keluarkan dan teknis pengiriman kertas suara?
c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr adakah kendala yang ditemukan pada saat
pengiriman alat e-voting itu diserahkan?
E. Kertas suara dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa
a) Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah mengetahui bahwa kertas suara yang
digunakan pada saat pilkades dengan sistem e-voting itu dapat dibuat
kedalam berbagai versi bahasa?
b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah manfaat dari kertas suara yang dapat dibuat
kedalam berbagai versi bahasa?
c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr adakah kendala yang ditemukan terkait dengan
bahasa yang ada di dalam pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting?
TERIMA KASIH
166
Lampiran 2 :
167
Lampiran 3 :
168
Lampiran 4 :
169
Lampiran 5 :
170
Lampiran 6:
171
Lampiran 7:
172
Lampiran 8 :
DOKUMENTASI
173
174
175
Lampiran 9 :
176
Lampiran 10 :
Recommended