View
293
Download
12
Category
Preview:
Citation preview
SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(spbe)
Jum’at , 19 NOVEMBER 2018
DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI
KOMINFO
DISAMPAIKAN PADA ACARA DIKLAT TEHNIS INTI KEHUMASAN
DEFINISI SPBE
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
adalah penyelenggaraan pemerintah dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE Penginisiasi Kementrian PAN-RB
DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
DEFINISI SPBE Penginisiasi Kementrian PAN-RB
TEKNOLOGI INFORMASI MENURUT AHLI
• Oxford English Dictonary (OED): Pengertian teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya adalah konteks bisnis atau usaha.
• Williams dan Sawyer (2003): Menurut williams dan sawyer, bahwa pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) MENCAKUP DUA ASPEK….
• TEKNOLOGI INFORMASI MELIPUTI SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES, PENGGUNAAN SEBAGAI ALAT BANTU, MANIPULASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI
• TEKNOLOGI KOMUNIKASI MERUPAKAN SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT BANTU UNTUK MEMPROSES DAN MENTRANSFER DATA DARI PERANGKAT SATU KE YANG LAINNYA.
PAYUNG HUKUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
• INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
• UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
• PERATURAN MENKOMINFO NO 10 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
• PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.
SETIAP LEMBAGA NEGARA PERLU MEMBANGUN WEBSITE GUNA MENGEMBANGKAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERBASIS ELEKTRONIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.
AMANAT INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003
PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENERAPAN TEHNOLOGI
INFORMASI DI PROVINSI JAMBI
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMINFO
PASAL 4….. a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan
informatika c. Pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika
• Setiap pembangunan
website dan aplikasi oleh OPD wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Diskominfo
• Pembangunan website dan aplikasi mempedomani standarisasi pembangunan website dan aplikasi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
• Penyedia yang membangun dan atau mengembangkan perangkat lunak untuk instansi wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi yang bersangkutan
11
DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI YANG PERLU MENJADI PERHATIAN SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
PASAL 14 …..
Ayat dua Ayat tiga Ayat satu
PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENERAPAN TEHNOLOGI
INFORMASI DI PROVINSI JAMBI
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI DINAS KOMINFO
PASAL 4…..
a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di
bidang komunikasi dan informatika
c. Pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
DINAS KOMINFO DALAM
PENINGKATAN PENGGUNAAN
TEHNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI PROVINSI JAMBI
MEMFASILITASI PENYEDIAN BANDWIDE UNTUK OPD
LINGKUP PROVINSI JAMBI
MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN YANG TERINTEGRASI ANTAR OPD LINGKUP
PROVINSI JAMBI
MEMBANTU OPD DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN
HARDWARE TERKAIT SPESIFIKASI HARDWARE.
HARDWARE
MEMFASILITASI PENYEDIAN WEBSITE OPD LINGKUP
PROVINSI JAMBI SEBAGAI SARANA PUBLIKASI.
MEMBANTU OPD DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI DALAM
UPAYA MENINGKATAN E-GOVERNTMEN DAN SISTEM
TERINTEGRASI ANTAR OPD DI PROVINSI JAMBI
MEMBANTU OPD DALAM MELAKUKAN TELAAH TERHADAP
PROSES BISNIS YANG DILAKUKAN.
SOFTWARE
TATA CARA PENGAJUAN PEMBANGUNAN WEBSITE KEPADA DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI
Surat dari kepala OPD kepada Kepala Dinas Kominfo untuk pembangunan/Modifikasi Website OPD
Surat perlu melampirkan : - Profile OPD - Struktur Organisasi - Header web - Produk Unggulan OPD - Dll yg dianggap penting
Surat Didisposisi kepada Kasi Pengembangan Aplikasi untuk di tindak lanjuti.
Pembangunan/Pengembangan WEB oleh Programer DIskominfo
Upload Website Oleh Tim Tehnis TIK
Penyampaian web kepada OPD
PERANCANGAN DAN
PENGEMBANGAN SISTIM
INFORMASI
Aplikasi Ketersediaan dan tingkat
penerapan dari berbagai aplikasi
yang diperlukan dalam menjalankan
fungsi e-government yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi.
Aplikasi layanan kepemerintahan,
aplikasi layanan publik.
Situs web (homepage) &
saluran interaksi lainnya) Penyediaan
informasi, interaksi dengan publik
Aplikasi Umum Pemerintahan
Adanya aplikasi yang
sifatnya nasional, mengikuti ketentuan
dan digunakan secara menyeluruh
Aplikasi Khusus
Merupakan aplikasi yang dibangun,
dikembangkan, dikelola dan digunakan oleh
Badan Pemerintahan tertentu sesuai
fungsinya
Manajemen Data
Tata cara untuk menjaga kualitas data,
standardisasi data sertaintegrasi data
Interoperabilitas Aplikasi
Adanya kemampuan bertukar data/informasi
diantara beberapa aplikasi
SDM
CIO
Kebijakan
Organisasi
Untuk memastikan kapasitas kepemimpinan
pengelolaan TIK di semua level
pemerintahan, setiap institusi pemerintahan
harus menetapkan Chief Information Officer
(CIO). Kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen-
dokumen resmi (Pergub, SK)
Keberadaan organisasi (OPD)
Kelengkapan aparatur-nya (SDM)
JALANNYA TATA KELOLA TI DI SUATU INSTANSI
TERGANTUNG PADA 4 UNSUR
TAHAPAN PEMBANGUNAN SISTIM
INFORMASI PADA OPD
PROSES KEGIATAN YANG TERJADI BERULANG
PADA OPD
PELAJARI PROSES BISNIS YG MEMUNGKINKAN UNTUK DIKEMBANGKAN SISTEM
INFPRMASI
ANALISA DAN DESAIND SISTEM YANG AKAN DI
BANGUN /DIKEMBANGKAN
LAKUKAN DISKUSI DENGAN USER DAN PENGAMBIL
KEBIJAKAN
MENETAPKAN DESAIND/INPUT/OUTPUT
DAN REPORT
MENYAMPAIKAN PERMINTAAN
PEMBANGUNAN SISTIM INFORMASI KEPADA
KOMINFO (SURAT DARI OPD)
MELAKUKAN PERTEMUAN DAN DISKUSI DENGAN TIM
TEHNIS DISKOMINFO
PROSES PEMBANGUNAN SISTEM OLEH PROGRAMER
DISKOMINFO
MELAKUKAN UJICOBA TRIAL & ERROR UNTUK
KESESUAIAN KEBUTUHAN OPD
SISTIM DAPAT DIJALANKAN
PROGRAMER DISKOMINFO
OPD
proses uji aplikasi
Telah ada input,output dan report kebutuhan OPD
TERIMA KASIH
Recommended