View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Sinkronisasi Pengembangan KawasanScience dan Teknologi denganRTRW Provinsi Jawa Barat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Bandung, 12 September 2019
Kedudukan RTRW
Muatan Umum RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun2009-2029
Substansi Kawasan Science dan Teknologi dalamRaperda tentang Perubahan RTRW Provinsi JawaBarat Tahun 2009-2029
Sistematika
Kedudukan RTR dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Tata Ruang sebagai acuan dalam perencanaan harus diimplementasikan
RTRW Provinsi
RTRWN
RTRW Kabupaten
/Kota
RTR Pulau
RTR KSP
RTR KSK
RDTR
Pusa
tDa
erah
RTR KSN
Spasial Aspasial
Penjelasan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang RTR merupakan matra spasial dari rencanapembangunan jangka panjang
• Kawasan Peruntukan Lindung
Perubahan :1. Masukan Pansus VII dan Perangkat Daerah
Arahan PengendalianPemanfaatan Ruang
Perubahan :1. Rencana Sektoral dan persetujuan Pansus VII
Arahan Pemanfaatan Ruang : Indikasi Program
Kawasan Strategis Provinsi
Perubahan, semula 24 KSP menjadi 6 KSP :1. Berdasarkan kriteria KSP2. Sebagian KSP menjadi kewenangan pusat, dan sebagian berada dalam KSN3. Usulan pusat pertumbuhan ekonomi baru4. Masukan Pansus VII
Rencana Pola Ruang :
• Kawasan PeruntukanBudidaya
Perubahan :1. Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi (Permen ATR/BPN No 1/2018).2. Penunjukan Kawasan Hutan (SK. Kemenhut, 2017).3. Updating peta kawasan rawan gerakan tanah dan karst (Badan Geologi, 2016).4. Usulan KP2B (ATR/BPN, 2018), dan usulan KP2B dari Kab./Kota.5. Masukan rencana sektoral dan menambahkan program strategis dari Gubernur6. Masukan Pansus VII
Perubahan :
1. Berdasarkan Kriteria Sistem Perkotaan (Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018, Usulan Kab./Kota,dalam masukan pansus VII
2. Proyek Strategis Nasional (Perpres No. 56 Tahun 2018), dan rencana sektoral.3. Menambahkan program strategis dari Gubernur.4. Masukan Pansus VII
Rencana Struktur Ruang :• Sistem Perkotaan• Sistem Jaringan Infrastruktur
Tujuan, Kebijakan dan StrategiPerubahan :1. Menyesuaikan Nomenklatur2. Masukan Pansus VII dan perangkat daerah
Ketentuan Umum Perubahan :1. Menyesuaikan Nomenklatur dan definisi sesuai peraturan perundang-undangan
MUATAN REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
Tujuan, dan Sasaran Penataan Ruang Jawa Barat Tahun 2009-2029
Tujuan Penataan Ruang Jawa Barat
Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju ProvinsiJawa Barat Termaju di Indonesia.
Sasaran Penataan Ruang :
a. tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianyaruang untuk ketahanan pangan;
b. terwujudnya ruang investasi melalui dukunganinfrastruktur strategis;
c. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan danperdesaan dalam sistem wilayah yangterintegrasi; dan
d. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalampenataan ruang.
Rencana Struktur Ruang Sistem Perkotaan meliputi PKN dan
PKNp, PKW dan PKWp, PKL Perkotaan, serta PKL Perdesaan
Renc. Infrastruktur Wlayah
Rencana Pola Ruang KL Hutan (HK, HL, dan HP yang diusulkan jadi HL)
serta KL Non Hutan (Sensitif Area) KB Hutan (HPT, HP, Hutan Rakyat) KB pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis,
perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan. permukiman, industri, pesisir, laut, dan pulau kecil, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan hankam
Rencana Kawasan Strategis Provinsi 24 KSP
Rencana Infrastruktur Wilayah :• Infrastruktur Jalan dan Perhubungan• Infrastruktur Sumberdaya Air• Infrastruktur Energi dan Kelistrikan• Infrastruktur Telekomunikasi• Infrastruktur Permukiman
Skala Peta 1:250.000
Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 2009-2029
Kebijakan dan StrategiPerencanaan Tata Ruang
Penyusunan danpeninjauan
kembali
Tindak lanjutRTRWP dalamrencana rinci
Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP
Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang
Pengembangan wilayah (WP dan keterkaitanfungsional antar WP)
Pengembangan struktur ruang :
1. pemantapan sistem perkotaan sesuai fungsi PKN, PKW, PKL
2. pengembangan sistem kota-desa sesuai daya dukung dandaya tampung serta fungsi kegiatan dominan
3. pengendalian perkembangan perkotaan di utara danwilayah antara utara dan selatan untuk menjaga lingkunganberkelanjutan
4. pengendalian perkembangan sistem kota di selatan tidakmelebihi daya dukung dan daya tampung,
5. penataan dan pengembangan infrastruktur , mendorongterlaksananya peran WP dan KSP dalam mewujudkanpemeratan pembangunan dan
Pengembangan pola ruang (pengembangan Kawasan Lindungdan Kawasan Budidaya)
Kebijakan dan StrategiPengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pengawasan dan penertibanmenggunakan perangkat
pengendalian
Pemberian izin pemanfaatanruang
Pemberian izin pemanfaatanruang kewenangankabupaten/ kota,
berpedoman ke RTRWP
Pemberian izin pemanfaatanruang oleh kabupaten/kota
yang berdampak besardan/atau menyangkut
kepentingan nasional/provinsidikoordinasikan dengan
Gubernur
Dasar Kebijakan dan Strategi PerencanaanPembangunan Wilayah Jawa Barat Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kebijakan Pengembangan Wilayah
Meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayahkabupaten/ kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan
Strategi Pengembangan Wilayah :
1. Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan
2. Keterkaitan fungsionalantarwilayah pengembangan
Strategi yang ditujukan untukmeningkatkan sinergitas danintegrasi pengembanganwilayah antar WP dan KawasanKhusus (KK) untuk mengurangikesenjangan pembangunanantarwilayah
• Penjabaran dari KawasanStrategis Nasional danKawasan Andalan padaSistem Nasional
• Strategi untuk meningkatkanefektivitas pengelolaanpembangunan
WP Bodebekpunjur WP Purwasuka WP Ciayumajakuning WP Priatim-Pangandaran WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung WP Sukabumi dsk
Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
III
III
IV
V
VI
WP BODEBEKPUNJUR
WP PRIATIM DAN PANGANDARAN
WP KK CEKUNGAN BANDUNGWP SUKABUMI DAN
SEKITARNYA
WP CIAYUMAJAKUNING
WP PURWASUKA
Kawasan Selatan : DIBATASI
Kawasan Barat : DITINGKATKAN
Kawasan Utara : DIKENDALIKAN
Kawasan Timur : DIDORONG
Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Keterkaitan Fungsional Antar WP
III
III
IV
V
VI
WP BODEBEKPUNJUR
WP PRIATIM DAN PANGANDARAN
WP KK CEKUNGAN BANDUNGWP SUKABUMI DAN
SEKITARNYA
WP CIAYUMAJAKUNING
WP PURWASUKA
Kawasan Selatan : DIBATASI
Kawasan Barat : DITINGKATKAN
Kawasan Utara : DIKENDALIKAN
Kawasan Timur : DIDORONG
Dikendalikan
Membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapatmeningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindungdan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapatmengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, sertadayadukung dan dayatampung lingkungan.
Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Didorong
Memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yangdapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpamengabaikan fungsi lingkungan yang merupakankarakteristik khusus wilayah tersebut.
Dibatasi
Pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan dayadukunglingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentananterhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah,dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alihfungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.
Ditingkatkan
Prioritas fasilitasi pembangunan yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat menujucita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikanfungsi lingkungan yang harus dijaga
dalam
usulan
(sehingga
Ditetapkan Pemerintah
Provinsi dalam RTRW Provinsi,
berdasarkankesepakatan
denganKabupaten/
Kota
Penetapan Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, Setu, Cibinong, Setu, Cibinong, Cileungsi, Parung, Cigudeg, Caringin, Parungpanjang, Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon, Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara, Purwakarta, Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, Ciwidey, Pangalengan, Cikalong Wetan, Padalarang, Sumedang, Conggeang-Tomo, Wado, Pamanukan, Subang, JalanCagak, Pusakanagara, Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis, Arjawinangun, Sumber, Lemahabang, Palimanan, Ciledug, Majalengka, Kertajati, Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan, Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya, Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga, Banjar dan Parigi sebagai PKL, denganwilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapakecamatan.
DitetapkanPemerintah
RTRWN
Penetapan Cikopo-Cikampek, Indramayu, Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cidaun, Kota Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kadipaten sebagai PKW, dengan peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional
Ditetapkan Pemerintah
dalam RTRWN
Penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, KawasanPerkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN,dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusiskala internasional, nasional atau beberapa provinsi
8 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
61 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
REVISI RENCANA SISTEM PERKOTAAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANGArahan pemanfaatan ruang berisi daftar indikasi program utama perwujudan 4 (empat) sasaran penataan ruang dan penjabarandari rencana struktur, rencana pola ruang dan rencana KSP. Dilengkapi dengan pelaksanaan, waktu, pelaksanaan dan pembiayaan.
Sasaran Penataan Ruang
• Tercapainya ruang untuk kawasanlindung seluas 45% dari wilayah JawaBarat dan tersediannya ruang untukketahanan pangan;
• Terwujudnya ruang investasi melaluidukungan infrastruktur strategis;
• Terwujudnya ruang untuk kawasanperkotaan dan perdesaan dalam sistemwilayah yang terintegrasi; dan
• Terlaksananya prinsip mitigasi bencanadalam penataan ruang.
• PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
1. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Strategis
Sistem jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, prasarana lainnya
2. Perwujudan ruang untuk kawasan perkotaan (PKN, PKW, PKL)
• PERWUJUDAN POLA RUANG
1.Pencapaian 45% kawasan lindung
Peningkatan luasan kawasan lindung hutan, peningkatan fungsi kawasan lindung, rehabilitasi lahan kritis, pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung
2. Penyediaan ruang ketahanan pangan
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam : penyediaan air baku dan konservasi Cekungan AirTanah
3. Pelaksanaan pengurangan resiko bencana
Mitigasi non struktural dan mitigasi struktural
4. Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian
Industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perumahan dan permukiman
• PENANGANAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)
Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) KSP
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI
Arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah
Arahan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya
Digunakan sebagai pedoman Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun peraturan zonasi
Digunakan sebagai acuan dalam :• Pemberian rekomendasi/ izin pemanfaatan ruang• Pemberian sanksi terhadap pelanggaran• Pemberian insentif dan disinsentif
ARAHAN SANKSISanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaranarahan sanksi dan ketentuan Pasal Larangan
ARAHAN PERIZINANRekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di KSP
ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Dalam perwujudan 45% kawasan lindung, PemerintahProvinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasalingkungan kepada kab./kota dengan pertimbangan proporsiluas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upayaperwujudan program pencapaian luas kawasan lindung diwilayahnya.
Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DASdan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Provinsimemfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian perandalam pembiayaan (role sharing) antar kab./kota yang secarageografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yangditetapkan melalui pola kerjasama antardaerah.
Dalam perwujudan kawasan pertanian panganberkelanjutan, insentif kepada masyarakat petani.
Substansi Kawasan Science dan TeknologiDalam Raperda tentang PerubahanRTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59 ayat (4)
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
Indikasi Program Program Perwujudan Ruang Investasi Sektor Perekonomian Bidang E.Pertanian
Catatan :1. RTRW mengakomodir Kabupaten Cirebon, tidak Kota Cirebon 2. Koridor Ciamis-Banjar-Pangandaran belum diakomodir
ANALISIS PETA JARINGAN PRASARANA DI SEKITAR KST
DALAM PETA RENCANA STRUKTUR RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2009-2029
ANALISIS PETA INDIKASI KAWASAN PERUNTUKAN DI SEKITAR KST
DALAM PETA RENCANA POLA RUANG REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2009-2029
RTRW Kabupaten SumedangPasal 47 ayat (11)
RTRW Kabupaten CianjurPasal 43 ayat (6)
Sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota
1. Belum dicantumkan dalam RTRW KabupatenBandung, RTRW Kota Banjar, RTRW KabupatenPangandaran, Kabupaten Ciamis
2. Sudah diakomodir dalam RTRW KabupatenSumedang, Cianjur
Recommended