View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ANALISIS KOMPARATIF SUKUK NEGARA DENGAN OBLIGASI
NEGARA DALAM PEMBIAYAAN DEFISIT APBN DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah
OLEH :
DEVIT SAFITRI
NIM : SES
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
H /
DoneSticky Note
MOTTO
َِذ یَن اََمنُوا إَِذا تََدا یَنٗتم بَِدیٍن إِلَی أَ َجٍل ُمَسًمی فَاکتُبُو هُ َولیَکتُب بَینَٗکم یَاأَیُّهَال
َکاتٌِب بِاِالَعدِل َوال یَأَب َکاتٌِب أَ ّن یَکتَُب َکَما َعلََّمهُ ّللّاه
“Wahai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya dengan benar. Dan hendaklah seorang penulis diantara
kamu menuliskannya dengan benar , dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. (Al-Qur’an
Surah Al-Baqarah ( ): ).”1
vi
1Al-Qur’an dan Terjemahan, , Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah
PERSEMBAHAN
Puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi
ini.
Skripsi ini saya persembahkan untuk ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu memberi restu dan selalu mendoakan yang
terbaik serta memberi kasih sayang dan support penuh kepada saya. Tak mungkin dapatku
membalas jasa ibu dan ayah.
Buat adinda anakku tersayang terimakasih telah memberikan semangat untuk tidak
menyerah sebelum terselesainya skripsi ini tiada kata yang terucap selain rasa syukur
telah dikaruniai putri yang sholehah.
Dan untuk adikku terimakasih banyak selalu mendukung dan siap membantu demi
terselesainya skripsi ini.
Untuk pembimbing terbaikku Bapak H.Sissah,M.HI dan Ibu Dr.Rafidah M.E.I
Terimakasih banyak telah membimbingku dengan penuh kesabaran berkat bimbingan
yang beliau berdua berikan saya dapat meneyelesaikan skripsi ini dengan baik.
vii
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya instrumen-
instrumen keuangan syariah dalam perekonomian yang memberi alternatif
kepada masyarakat dalam melakukan investasi yang aman. Bagi
pemerintah instrumen pembiayaan syariah seperti Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) atau disebut juga sukuk Negara digunakan untuk menutup
defisit anggaran juga untuk menguatkan cadangan devisa Negara. Sukuk
adalah surat berharga syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip
syariah Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga
negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang
ditentukan. Sukuk Negara hadir sebagai sebuah solusi pembiayaan dalam
negeri. Pertumbuhan sukuk di Indonesia yang relatif lambat dibandingkan
dengan tren global sukuk. Bahkan Negara ini memiliki potensi pasar dan
kesadaran untuk mengembangkan system ekonomi islam. Penelitian ini
mencoba untuk mengetahui pembiayaan defisit APBN, Sumber
pembiayaan defisit APBN, dampak penerbitan sukuk Negara dalm
pembiayaan defisit APBN dan dampak penerbitan obligasi Negara dalam
pembiayaan defisit APBN serta Peran pemerintah dalam mengatasi
pembiayaan defisit APBN.
Kata Kunci: Pembiayan defisit APBN, Sukuk Negara dan Obligasi Negara.
viii
KATA PENGANTAR
AssalamualaikumWr.Wb
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis
selalu diberi kesehatan dan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tak lupa pula
iringan Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
Besar Muhammad SAW.
Skripsi ini diberijudul: “ Analisis Komparatif Sukuk Negara
dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN di Indonesia.”
Penulisan ini merupakan suatu upaya penulis untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S. ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri
SulthanThaha Saifuddin Jambi.
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari
bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan,
karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan agar dapat diperbaiki.Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang
penulistemuibaikdalammengumpulkan data maupun dalam
penyusunannya, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Terutama Bapak H.Sissah,M.HI.
Selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Rafidah, SE.M..,EI.Selaku
Pembimbing II Atas kesabaran dan ketelatenan beliau berdua dalam
memberikan bimbingan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi
ini. Sehubugan dengan selesainya skripsi ini maka penulis menyampaikan
terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian
skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:
. Bapak Dr.Su’aidi Asy’ari,MA,Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam
Negeri SuthanThaha Saifuddin Jambi.
. Bapak Dr.Subhan, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
. Ibu Dr.Rafidah SE.M..EI, Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Novi
Mubyarto, M.E. Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr.Halimah
Dja’far,M.FILL, Selaku Wakil Dekan III. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin Jambi.
. Bapak Dr. Sucipto, MA dan Ibu G.W.I Awal Habibah, M,E.Sy. Selaku
Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Suthan Thaha
Saifuddin Jambi.
. Bapak/Ibu dosen, asisten dosen, seluruh karyawan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun
dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan
datang. Dengan adanya skripsi ini, kiranya dapat memotivasi khususnya
untuk penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya untuk membuat
karya ilmiah dimasa yang akan datang. Semoaga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT memohon ampunan-Nya
dan kepada manusia kita meminta maaf atas khilaf dan salah. Semoga
amal kebajikan kita semua dinilai seimbang oleh Allah SWT Aamiin
Allahumma”Aamiin.
Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Jambi, Oktober
Penulis,
Devit Safitri
NIM: SES
ix
DAFTAR ISI
Judul…………………………………………………………………….....i
Pernyataan Orisinalitas Skripsi…………………………………………...ii
Nota Dinas……………………………………………………………......iii
Persetujuan Pembimbing………………………………………………....iv
Pengesahan Panitia Ujian……..…………………………………………..v
Motto……………………………………………………………………...vi
Persembahan…………………………………………………..……........vii
Abstrak……………………………………………………………...…...viii
Kata pengantar……………………………………………………...….....ix
Daftar Isi……..………………………………………………………….....x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…..…………………………………………......
B. Rumusan Masalah…..……………………………………..…...
C. Tujuan Penelitian.…………………………………………......
D. Manfaat Penelitian….………………………………………....
E. Batasan Masalah….……………………………………….......
F. Kerangka Teori………………………………………..............
G. Kerangka Pemikiran…………….………………………….....
H. Tinjauan Pustaka……………………………………………...
BAB II : METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian………………………………………...
B. Jenis Dan Sumber Data………………………………..……...
C. Instrument Pengumpulan Data……………………………......
D. Teknik Analisis Data….………………………………..……..
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data…………………….......
BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Gambaran Umum Sukuk………….…………..……………....
B. Sejarah Sukuk…………….……………………….…………..
C. Penerbitan Sukuk Negara………………………………….….
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perkembangan Sukuk Negara…………………….…………..
B. Penentuan Keuntungan Sukuk………………………………..
C. Dampak Sukuk Dan Obligasi Dalam Pembiayaan Defisit…...
D. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pembiayaan Defisit Apbn…....
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan……………..………………………………….….
B. Saran….……………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA
CURICULUM VITAE
x
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak awal pemerintahan pada masa Orde Baru hingga pemerintahan pada
akhir -an, pinjaman luar negeri merupakan primadona dan menjadi pilihan
utama dalam pembiayaan defisit APBN jika dibandingkan dengan sumber
pembiayaan defisit lainnya. Karenanya pinjaman luar negeri menjadi terus
meningkat dan terakumulasi dalam jumlah besar. Bila pada tahun jumlahnya
baru mencapai US$ . milyar, kemudian pada awal tahun jumlah pinjaman
luar negeri terakumulasi menjadi hampir senilai US$ milyar. Kondisi ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk jangka waktu yang panjang, pasar
modal di Indonesia pada saat-saat itu masih belum berkembang (underdeveloped),
sehingga sangat sulit untuk menghimpun sumber pembiayaan domestik.
Selama ini kekurangan dana untuk pembangunan, pemerintah cenderung
menempuh melalui cara meminjam dari luar negeri. Anehnya pemerintah selalu
bangga apabila pada sidang CGI dikabarkan Indonesia memperoleh pinjaman
yang sama, atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan keberhasilan tersebut
selalu dikatakan bahwa itu merupakan bukti dari kepercayaan luar negeri terhadap
pemerintah Indonesia.
Pinjaman luar negeri ini memang sering dilakukan oleh para pakar, apakah
pinjaman luar negeri itu merupakan beban bagi generasi yang akan datang atau
tidak. Banyak pakar yang tidak sependapat apabila bantuan luar negeri itu akan
membebani generasi yang akan datang. Tetapi siapapun yang benar, pinjaman luar
negeri yang berbentuk valuta asing itu sangat terasa sekali bebannya, terutama
terhadap APBN, pada saat Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi pada
tahun , dimana nilai rupiah terus melemah terhadap dollar AS, yang
akibatnya berdampak pada pengeluaran negara yang membengkak pada waktu
membayar pokok dan cicilan pinjaman.
Banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan
perekonomian. Salah satu upaya pemerintah yang paling sering digunakan adalah
mendorong iklim yang kondusif agar distribusi pendapatan dapat menjadi lebih
baik yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Upaya ini
sering disebut kebijakan fiskal. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga membuat
peraturan-peraturan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta
membuat kebijakan-kebijakan lain yang mendukung upaya menstabilkan
perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah
dengan jalan memanipulasi pengeluaran dan penerimaan pemerintah sebagaimana
terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.2
Pada masa Orde Lama, APBN selalu berada dalam kondisi defisit. Untuk
mengatasi permasalahan ini pemerintah kemudian menutup kekurangan
pendapatan tersebut dengan cara mencetak uang baru sehingga menimbulkan
inflasi. Sementara pada masa Orde Baru, defisit tersebut tetap ada namun
kekurangannya ditutup dengan utang luar negeri yang merupakan pinjaman.3
2 Purbayu Budi Santoso & Etty Puji Lestari, Sistem Keuangan Pusat dan Daerah., Modul I
ESPA . hlm.
3Ibid, hlm. .
Jumlah utang luar negeri (ULN) pemerintah pusat terus bertambah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah
di akhir tercatat Rp. . , triliun. Dan hingga akhir Mei lalu,
jumlah total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp. . , triliun. Jumlah
utang luar negeri RI meningkat hingga Rp. . , triliun sejak awal
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hingga Mei .
Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke
depan,yakni dan . Dalam rincian DJPPR, pada tahun utang jatuh
tempo mencapai Rp. tahun sekitar Rp. triliun. Jika dijumlah, sekitar
Rp. triliun. Jumlah tersebut merupakan utang tertinggi dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.4
Utang jatuh tempo tahun dan tahun di atas adalah sebuah
perkiraan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
yang ditentukan oleh pemerintah. Selama ini, pengeluaran pemerintah memang
lebih besar dari penerimaan, maka pemerintah perlu utang untuk menjalankan
anggaran yang defisit. Umumnya obligasi menyebutkan tanggal di mana obligasi
itu akan habis masa berlakunya. Waktu yang berlaku antara tanggal penerbitan
dan tanggal penebusan itu disebut dengan tenor (jangka waktu) obligasi dan
dinyatakan dalam tahun. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditentukan di
mana penerbit obligasi akan menebus efek tersebut sebesar nilai yang tercantum
dalam sertifikat (indenture).
4https://ekonomi.kompas.com/read/ /utang.jatuh.tempo.ri.di. -
.mencapai.rp. .triliun
Utang negara yang besar ini tentunya akan semakin menambah beban
rakyat. Untuk menutupi kebutuhan akan anggaran dasar pada APBN dan untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat, serta untuk memenuhi akan tuntutan
penggalangan dana untuk melakukan pembangunan di bidang infrastruktur dalam
memajukan perekonomian Indonesia. maka pemerintah menerbitkan surat
berharga yang berbasis Islam atau Syariah yang dinamakan Sukuk Negara
(SBSN) serta Obligasi Negara (SUN) diterbitkan dengan sistem konvensional.
Pasal UU SBSN No. tahun memuat tujuan penerbitan Sukuk
Negara yaitu untuk pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek. Lebih lanjut
tujuan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.
tahun tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN. Melalui PP
terebut, diatur suatu skema dimana suatu proyek yang diinisiasi oleh kementerian
teknis dapat dibiayai dengan penerbitan Sukuk Negara melalui skema APBN.
Tentu saja, dengan APBN maka proyek yang diinisiasi harus terlebih dahulu
diajukan ke Bappenas untuk melihat kesesuaian kriterianya dengan kebutuhan
pembangunan, untuk selanjutnya diajukan ke DPR untuk dimintakan persetujuan.5
Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau sukuk negara adalah
merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang berdasarkan
Syariah Islam sesuai dengan Undang-undang No. tahun tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN).6 Sedangkan Menurut Andri Soemitra
pengertian Surat berharga Syariah negara (SBSN) atau sukuk negara adalah surat
5 Forum Studi Keuangan Negara, Esai Keuangan Negara – Pemikiran Multi Perspektif,
(Yogyakarta: Diandra Kreatif, ), hlm. . 6 Musdalifah Aziz,dkk, Manajemen Investasi – Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor
dan Return Saham, (Yogyakarta: Deepublish, ), hlm. .
berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing.7
Sukuk negara bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensional.
Melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu aset berwujud atau
hak manfaat (beneficial title) yang menjadi underlying aset-nya. Jadi akadnya
bukan akad utang piutang melainkan investasi. Dana yang terhimpun disalurkan
untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-
benar berbeda dari usaha lama.Sukuk Negara dan Obligasi negara merupakan
surat berharga negara yang menjadiinstrumen utama dalam pembiayaan APBN
dan membiayai pembangunan proyek pemerintah serta mengoptimalkan
penggunaan BMN. Oleh sebab itu, studi ini ditujukan untuk mengkaji dan
membandingkan instrumen sukuk negara dengan obligasi negaradalam
membiayai defisit APBN.
Perkembangan defisit APBN dari tahun - selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya, tentu juga dapat meningkatkan pembiayaan defisit
anggaran. Adapun gambaran perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran
adalah sebagai berikut:8
Grafik. Perkembangan SBN (Neto), Pinjaman DN & LN (neto) - (triliun
Rupiah)
7 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah - Edisi Kedua, (Jakarta:
Prenadamedia Group, ), hlm. . 8 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko, Profil Utang Pemerintah Pusat (Pinjaman dan Surat Berharga) edisi April tahun ,
hlm. .
Sumber: *) LKPP (DJBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) untuk tahun -
Gambar .
Perkembangan Defisit APBN -
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun
APBN mengalami defisit sebesar Rp. Triliun, pada tahun mengalami
peningkatan sebesar Rp. Triliun, pada tahun mengalami peningkatan
sebesar Rp. Triliun pada tahun APBN mengalami peningkatan defisit
sebesar Rp. triliun, pada tahun APBN mengalami defisit sebesar , dan
pada tahun APBN mengalami defisit sebesar Rp. Triliun.
Pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan utang luar negeri
dilatarbelakangi oleh trauma inflasi yang tinggi pada tahun -an, yang
disebabkan oleh pembiayaan defisit anggaran dengan pencetakan uang. Defisit
dalam negeri (dalam rupiah) akan didanai oleh utang luar negeri (dalam mata
uang asing). Utang menjadi tulang punggung pembiayaan defisit anggaran
pemerintah.
Secara sederhana obligasi adalah surat tanda utang yang memiliki tenor
jangka panjang. Hanya saja besaran “panjang” ini tidak seragam antara di satu
pasar dengan pasar lain. Di Amerika Serikat, efek pemerintah yang bertenor
tahun ke atas disebut obligasi (bond), sedangkan yang bertenor hingga tahun
disebut note dan yang kurang dari setahun disebut treasury bills. Statistik obligasi
yang terdaftar di Bapepam memasukkan surat utang yang bertenor tahun.
Karena sifatnya utang, maka jika seseorang membeli obligasi berarti seseorang
tersebut telah meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Sebagai bukti bahwa
seseorang telah meminjamkan uang, maka pihak yang berutang akang
menerbitkan sertifikat obligasi yang pada intinya berisi persyaratan dan ketentuan
pinjaman, sebagian di halaman depan dan sebagian di halaman belakang. Apa
yang tertera dalam sertifikat obligasi umumnya merupakan ikhtisar dari perjanjian
perwaliamanatan (perjanjian antara penerbit obligasi dan wali amanat sebagai
wakil dari pemegang obligasi).9
Sukuk merupakan alternatif negara dalam proses menutup defisit APBN,
karena selama ini pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar
negeri yang mengandung unsur riba dan melemahkan kemampuan APBN
selanjutnya. Dengan kata lain, bahwasanya utang luar negeri yang dilakukan
9 Jaka E. Cahyana, Langkah Taktis Metodis Berinvestasi di Obligasi, Jakarta: Elex Media
Komputindo, , hlm. .
pemerintah malah melemahkan APBN itu sendiri dengan beban pokok utang dan
cicilan bunganya. Dari sisi non utang penerimaan pemungutan pajak yang terjadi
tidak adil, dan privatisasi BUMN yang terjadi merugikan negara.10
Penelitian mengenai sukuk negara dan obligasi negara sudah banyak
diteliti dan bukti empiris adanya komparatif sukuk negara dengan obligasi negara
dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia bisa dilihat pada penelitian-
penelitian berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Nasrullah ( )
mengatakan bahwa Pertama, karena Beban Fiskal dari Jatuh Tempo Utang (debt
maturing), penerbitan Surat Utang Negara (SUN), memiliki dampak negatif pada
penerbitan obligasi postur anggaran negara sebagian digunakan untuk melunasi
utang lama, dan pemerintah sering melakukan refinancing. Kedua, Beban Fiskal
Pembayaran Bunga Utang (debt interest), dapat dilihat dari meningkatnya risiko
suku bunga SBN, risiko pembayaran bunga menyebabkan peningkatan portofolio
utang. Tambahan biaya bunga berfluktuasi tidak akan terjadi pada instrumen
Sukuk, karena penerbitan Sukuk manfaat pembayaran kepada investor akan
disesuaikan dengan kontrak yang disepakati berdasarkan prinsip pembagian
keuntungan. Ketiga, Pengeluaran hasil Fiskal dari Penukaran Risiko Pembayaran
(exchange risk), pada dasarnya baik Obligasi Pemerintah atau Sukuk akan
menjadi risiko nilai tukar yang akan menambah beban fiskal sebagai akibat dari
penurunan nilai tukar, tetapi karena keunikan sistem dari mengeluarkan Sukuk, di
antara skema lain untuk hasil dan menghasilkan aset underlaying, penerbitan
sukuk diyakini dapat meminimalkan pembayaran yang dihasilkan dari risiko nilai
10
Fatturroyan, “Pembiayaan Defisit APBN menurut Umer Chapra (Studi Analisis Krit ik
terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode - )”, Jurnal Cakrawala – Jurnal
Studi Islam, Volume XII Nomor , , hlm.
tukar.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Jiwandaru ( )
menyatakan bahwa rata-rata biaya hutang dari seluruh sukuk hampir sama
daripada rata-rata biaya hutang dari seluruh obligasi. Berdasarkan data penelitian
juga terdapat obligasi yang memiliki biaya hutang yang sama dengan biaya
hutang sukuknya, dan hanya terdapat dua obligasi memiliki biaya hutang yang
sedikit lebih tinggi dari biaya hutang sukuknya. Penelitian yang dilakukan oleh
Agus Marimin ( ), menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak ada
yang signifikan perbedaan antara kinerja obligasi ritel dengan kinerja sukuk
ritel.Perbedaan-perbedaan hasil tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih
lanjut mengenai perbedaan antara sukuk negara dengan obligasi terhadap
pembiayaan defisit APBN.
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Sukuk Negara dengan Obligasi
Negara dalam Pembiayaan Defisit APBN di Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat di susun untuk memperoleh jawaban dari
penulisan ini adalah sebagai berikut:
. Bagaimanapembiayaan defisit APBN tahun - dan sumber
pembiayaandefisit APBN?
. Bagaimana dampak penerbitan sukuk negara dan obligasi negara serta peran
pemerintah dalam menghadapi pembiayaan defisit APBN?
C. Tujuan Penelitian
. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahuipembiayaan defisit APBN tahun - dan
sumber pembiayaan defisit APBN.
b. Untuk mengetahui dampak penerbitan sukuk negara dan obligasi
negara serta peran pemerintah dalam menghadapi pembiayaan defisit
APBN.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wacana keilmuan di bidang APBN dan penerbitan sukuk negara serta
obligasi negara
b. Manfaat Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai dasar dalam pengetahuan pengelolaan APBN negara.
c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis di
masa yang akan datang.
E. Batasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan ini, maka penulis
membatasi masalah pada penelitian ini yaitu tentang pembiayaan APBN Selama
enam tahun terakhir yaitu tahun - , sumber pembiayaan defisit APBN,
dampak penerbitan sukuk dan obligasi terhadap pembiayaan defisit APBN.
F. Kerangka Teori
. Sukuk Negara
Obligasi syariah di dunia Internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk
berasal dari bahasa arab yaitu “sak” (yang merupakan kata tunggal) dan
“sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Sukuk
dapat pula berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang
bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atas
kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek
tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi
tertentu.11
Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia
sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan
dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak
dari kata shakk. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai
dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha
perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.12
Sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
keuangan No. KEP- /BL/ tahun Peraturan No. IX.A. tentang
11
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal – Edisi Keenam, (Yogyakarta, STIM
YKPN, ), hlm. - . 12
Dede Abdu Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis
Peluang dan Tantangan, Jurnal al-‘Adalah, Volume X, Nomor , Januari , hlm. .
sukuk. Sukuk atau sertifikat adalah sertifikat bernilai sama dengan bagian
atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil
dan jasa di dalam kepemilikan aset dari proyek tertentu atau aktivitas
investasi khusus. Sertifikat ini berlaku setelah menerima sukuk, saat jatuh
tempo, dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk
tersebut.13
Menurut Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z
pengertian sukuk adalah obligasi syariah, sertifikat investasi, obligasi
menggunakan prinsip syariah, surat berharga syariah. Biasanya berbentuk
sertifikat investasi yang operasionalnya sesuai dengan syariah Islam, sukuk
merupakan bentuk lain dari obligasi syariah.14
The Accounting and Auditing
Organization for Islamic Finansial Institutions (AAOIFI) No. tentang
Investment sukuk, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang
merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu
aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan suatu proyek atau kegiatan
investasi tertentu.15
Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan
bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak
manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan
13
Ibid., 14
Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z,
(Jakarta:Gramedia Pustaka, ), hlm. . 15
Rudi Bambang Trisilo, Penerapan Akad pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat
Berharga Syariah Negara/SBSN), Jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume ,
Nomor , tahun ., hlm. .
investasi tertentu. Sukuk juga berarti surat berharga yang berisi kontrak
(akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.16
Sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sementara itu menurut
Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. /DSN-MUI/IX/ , sukuk adalah
suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang
dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah
berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat
jatuh tempo.17
Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti
istilah obligasi syariah (Islamic bonds). Sukuk berasal dari kata “sakk” yang
dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara
itu, peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A. memberikan definisi
sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang
bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau
tidak terbagi/syuyu’/undivided share) atas: (a) aset berwujud tertentu (ayyan
maujudat), (b) nilai manfaat aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik
yang sudah ada maupun yang akan ada, (c) jasa (al khadamat) yang sudah
ada maupun yang akan ada, (d) aset proyek tertentu (maujudat masyru’
16
Abdul Manab, Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro terhadap Penerbitan sukuk negara di
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. ( Tulungagung: Cahaya Abadi, ), hlm. . 17
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka,
), hlm. .
muayyan), (e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath istismarin
khashah).18
Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau sukuk negara adalah surat
berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang berdasarkan Syariah Islam
sesuai dengan Undang-undang No. tahun tentang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN).19
Sedangkan Menurut Andri Soemitra pengertian
Surat berharga Syariah negara (SBSN) atau sukuk negara adalah surat
berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing.20
Karakteristik yang dimiliki oleh Surat berharga Syariah negara
(SBSN) atau sukuk negara adalah sebagai berikut:21
a. Sebagai bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (benefit
title) pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai
jenis akad yang digunakan
b. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir
c. Penerbitannya melalui wali amanat berupa special purpose vehicle(SPV)
d. Memerlukan underlying asset (sejumlah tertentu aset yang akan menjadi
objek perjanjian underlying asset). Aset yang menjadi objek perjanjian
harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak
berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Fungsi
18
Taufik Hidayat, Investasi Syariah, (Jakarta: Mediakita, ), hlm. . 19
Musdalifah Aziz,dkk, Opcit., hlm. . 20
Andri Soemitra, Opcit., hlm. . 21
Ibid., hlm. - .
underlying asset tersebut adalah ( ) untuk menghindari riba, ( ) sebagai
Prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, ( )
akan menentukan jenis struktur sukuk.
e. Penggunaan process harus sesuai prinsip syariah.
Asas pelaksanaan sukuk dalam pandangan islam telah disandarkan
pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ( ): tentang perintah penulisan utang,
yaitu:
یتم بَِدیِن إلی أ َجِل ُمَسّمًی فَا کتُبُو هُ َولیَکتُب بَینَُکم یاایهاالذینامنوا ٕاَذا تََد
.َکا تِؑب بِالَعدِل وال یَأَب َکاتِب أَن یَکتَُب َکَما َعلَمهُ ّللا
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman , apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya dengan benar. Dan hendaklah seorang penulis diantara
kamu menuliskannya dengan benar , dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.( Al-Qur’an Surah
Al-Baqarah ( ): ).”22
Selain itu, terdapat hadis yang menyebutkan kata sakai (sukuk), yang
dihubungkan dengan pelarangan riba, yaitu:
“ Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada
Marwan:’’Kamu telah menghalkan riba’’, Marwan membantah, “Aku tidak
melakukannya”, Abu Hurairah berkata lagi, Kamu menghalalkan penjualan
22Al-Quran dan terjemahan, , Departemen Agama RI, bandung: CV Darus Sunnah.
sikak padahal Rasulullah Saw, telah melarang penjualan makanan sampai
diterima secara sempurna (Imam Muslim, : dan Khalid
Abdurrahman,t.th: ).
Sekalipun terdapat teks hadis yang memberikan tanggapan negative
terhadap sukuk (menjual bahan makanan sebelum dimiikinnya), namun
tinjauan secara positif yang berhubungan dengan sukuk muncul dari
pandangan sarjana Muslim terkenal seperti Abu Hanifah, sebagaimana
diterangkan oleh muridnya Abu Yusuf, Mereka telah mengizinkan jual beli
real property sebelum dimiliki oleh penjual. Dalam kontes ini, teori
pelaksanaan pengalihan harta dimaksudkan sebagai harta atau kekayaan yang
ada dimiliki, seperti asset sukuk dan harta-harta lainnya yang memenuhi
syarat serta dapat disertifikatkan oleh pihak terterntu.Landasan yang emikian
inilah dasar-dasar industry modern sukuk dapat dikembangkan sehingga
menjadi suatu bentuk investaasi yang sesuai dengan tuntutan syara.
Berdasarkan jenis akad yang dipakai, obligasi syariah (sukuk) dapat
dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:23
a. Obligasi Syariah Mudharabah
Obligasi syariah mudharabah adalah surat berharga yang berisi
akad mudharabah dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk
dikelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan
oleh mudharib dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan menerbitkan
23
Taufik Hidayat, Opcit., hlm. - .
obligasi syariah mudharabah, penerbit wajib memberikan pendapatan
berupa bagi hasil dari pengelola dana kepada pemilik dana dan membayar
kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
b. Obligasi Syariah Murabahah
Obligasi syariah murabahah adalah surat berharga yang berisi
akad murabahah dimana keduanya bersepakat soal harga perolehan dan
keuntungan (margin). Penjual membeli barang dari pihak lain dan
menjualnya kepada pembeli dengan memberitahu harga pembelian dan
keuntungan yang ingin diperoleh dari penjualan barang tersebut. Penerbit
wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan
kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh
tempo.
c. Obligasi Syariah Musyarakah
Obligasi Musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad
musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama atau kemitraan dimana dua
orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal atau kerja dan
terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Berbeda dengan
mudharabahdimana sahib al-mal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha,
pemodal dalam musyarakah ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan
manajerial. Penerbit obligasi wajib memberikan pendapatan berupa bagi
hasil pengelolaan dana milik pihak-pihak yang berakad kepada pemilik
dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
d. Obligasi Syariah Salam
Obligasi syariah salam adalah surat berharga yang berisi akad
salam. Penerbit obligasi wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil
dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali
dana pokok pada saat jatuh tempo.
e. Obligasi Syariah Istishna’
Istishna’ adalah akad jual jual beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual atau
pembuat (shani’). Dengan begitu penerbit obligasi wajib memberikan
pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik
dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
f. Obligasi Syariah Ijarah
Ijarah sendiri merupakan akad sewa menyewa dimana terjadi
pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan
pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan
berupa fee hasil penyewaan aset kepada pemilik dana dan membayar
kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
Dari berbagai jenis sukuk tersebut, saat ini baru terdapat dua jenis
sukuk di Indonesia yaitu Mudarabah dan Ijarah.
Adapun Tujuan diterbitkan sukuk Negara adalah sebagai berikut:24
a. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang
kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain
b. Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo
dijamin oleh Pemerintah
c. Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder
d. Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin
(capital gain).
Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak
diterbitkan baik oleh negara maupun korporasi adalah sukuk. Di beberapa
negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang
penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari
sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab,
Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan sovereign
sukuk (sukuk negara) biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara
secara umum (general funding)atau untuk pembiayaan proyek-proyek
tertentu. Kaitannya dengan pembiayaan negara, sebagaimana disebutkan
dalam Undang-undang Nomor Tahun tentang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN), sukuk negara sebagai salah satu Surat Berharga
Negara (SBN) merupakan sumber pembiayaan fiskal dalam negeri, yaitu
berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,
24
Andri Soemitra, Op.Cit., hlm. .
sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing.25
SBSN yang disebut juga sebagai sukuk negara (soverign sukuk)
merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip
syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam
mata uang rupiah maupun valuta asing. Hal tersebut sejalan dengan semakin
terbatasnya daya dukung APBN untuk menggerakkan pembangunan sektor
ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan
instrumen pembiayaan lainnya. Untuk itu, penerbitan SBSN yang dilakukan
pemerintah ini bertujuan untuk memperbanyak keragaman instrumen
pembiayaan bagi negara yang digunakan untuk membiayai APBN.26
Kebijakan fiskal (fiscal policy) melibatkan keputusan tentang
pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Defisit anggaran (budget
defisit) terjadi jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak
pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, sedangkan surplus
anggaran (budget surplus) terjadi ketika penerimaan pajak lebih tinggi dari
pengeluaran pemerintah. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan
meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban utang
pemerintah menjadi lebih ringan.27
25
Azwar, “Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan
Kondisi Ekonomi Makro terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal of Info
Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Volume II, Nomor XII, Tahun , hlm. . 26
Iyah Faniyah, Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Yogyakarta:
Deepublish, , hlm. . 27
Frederic S. Mishkin, Ekonomi Uang, dan Pasar Keuangan – Buku I, terj. Lana
Soelistianingsih & Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat, ., hlm. - .
Pembiayaan defisit fiskal dengan SBN atau obligasi di antaranya
melalui penerbitan sukuk negara menjadi alternatif bagi sebagian besar
negara-negara berkembang (emerging markets) saat ini. Peningkatan stok
obligasi pemerintah di pengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Dari
sisi permintaan, peningkatan stok obligasi domestik bersumber dari
meningkatkan outlet untuk instrumen investasi bagi perusahaan dan
perbankan. Selain itu relatif lebih rendahnya suku bunga di negara-negara
industri dan stabilnya perekonomian emerging market juga semakin
meningkatkan demand untuk obligasi pemerintah domestik. Adapun dari sisi
penawaran, krisis keuangan dan program rekapitalisasi perbankan
memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada kenaikan utang domestik
pemerintah yang berakibat pada peningkatan penerbitan surat berharga
pemerintah.28
Dibalik kelebihan sukuk, ada sejumlah risiko yang perlu diperhatikan.
Risiko sukuk dapat dibagi menjadi risiko pasar (market risk), risiko
operasional (operational risk), dan risiko ketentuan syariah (shariah
complience risk). Market risk terdiri dari risiko suku bunga dan risiko nilai
tukar. Risiko operasional terdiri dari risiko kegagalan pembayaran, risiko
pembayaran kupon, risiko pelunasan aset, risiko SPV, risiko investor, dan
risiko yang berhubungan dengan aset. Sedangkan risiko syariah biasanya
dapat terjadi karena kehilangan nilai aset yang disebabkan oleh penerbit
28
Azwar, “Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan
Kondisi Ekonomi Makro terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal of Info
Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Volume II, Nomor XII, Tahun , hlm. .
melanggar ketentuan syariah yang telah menjadi kesepakatan kedua belah
pihak.29
Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian sukuk negara adalah surat berharga (obligasi) yang di terbitkan
oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah atau di sebut
pula SBSN (surat berharga syariah Negara), baik dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing.
. Obligasi Negara
Obligasi (bond)dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang
akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika
ada. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi
mempunyai jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang
sudah ditentukan.30
Obligasi adalah efek utang pendapatan tetap dimana penerbit
(emitmen) setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu
tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo.
Jadi obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman
yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal.31
Obligasi adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu
tahun dan bersuku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
29
Heri Sudarsono, Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi Pembangunan Nasional, Jurnal
Aplikasi Bisnis D FE-UII, Volume , Nomor , Januari ., hlm. . 30
Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi – Edisi Kesebelas,
(Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, ), hlm. . 31
Sunariyah, Opcit., hlm. .
menarik dana dari masyarakat untuk pembiayaan perusahaan atau oleh
pemerintah untuk keperluan anggaran belanja.32
Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di Bursa
Efek Konvensional seperti Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi adalah surat
berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (investor)
dengan yang diberi dana (emiten), atau bisa disebut sebagai suatu surat
berharga jangka panjang yang bersifat utang dimana penerbit memiliki
kewajiban membayar bunga kepada pemegang surat berharga tersebut selama
periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo.33
Macam-macam Obligasi ditinjau dari penerbitannya diantaranya
adalah sebagai berikut:34
a. Obligasi Pemerintah
Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara.
Salah satunya adalah dengan meminjamkan jangka panjang kepada
masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN (surat utang
Negara) atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah
(goverment bond). Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama
dengan obligasi perusahaan, hanya bedanya penerbitnya adalah
pemerintah bukannya perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah
dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan.
b. Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
32
Eko Priyono Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana Solusi Perencanaan
Investasi di Era Modern, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, ), hlm. . 33
Taufik Hidayat, Opcit.,hlm. 34
Jogiyanto Hartono, Opcit., hlm. - .
Obligasi Negara Ritel atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI) adalah
obligasi yang diterbitkannegara dan dijual kepada perseorangan khusus
warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga
keuangan yang ditunjuk. ORI diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai
anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio
utang negara dan memperluas basis investor. ORI diterbitkan sejak tahun
. ORI termasuk obligasi yang berkupon (bunga tetap dan dapat
dibeli secara eceran. ORI dijual secara ritel (eceran) dengan nilai nominal
yang relatif terjangkau, mulai dari Rp. juta dan kelipatannya, hingga
maksimum Rp. miliar.
c. Municipal Bond
Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah, seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan
modal, seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit
umum, universitas dan lainnya. Pendapatan dari pembiayaan modal ini
akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya.
d. Obligasi Perusahaan
Obligasi Perusahaan (Corporate bond) adalah surat utang jangka
panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan
dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau
tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi
perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji
perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang
dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya (trustee). Trustee ini
biasanya adalah suatu bank atau perusahaan trust yang akan bertindak
mewakili pemegang obligasi. Salah satu isi dari indenture ini misalnya
adalah pembayaran kupon tepat waktu dan jika perusahaan melanggarnya,
maka pemegang obligasi berhak membatalkan obligasinya dengan
meminta kembali semua investasinya.
Adapun perbedaan sukuk negara dengan obligasi negara adalah
sebagai berikut:Tabel . Perbedaan Sukuk Negara Dengan Obligasi Negara
Karakteristik Sukuk Negara Obligasi Negara
Penerbit Pemerintah, korporasi Pemerintah, Korporasi
Sifat instrumen Sertifikat
kepemilikan/penyertaan
atas suatu aset
Instrument pengakuan utang
Penghasilan Imbalan, bagi hasil,
margin/fee
Bunga/kupon, capital gain
Jangka waktu Pendek-menengah Menengah-panjang
Underlying asset Perlu Tidak perlu
Pihak yang terkait Issuer, SPV, investor,
trustee
Obligator/issuer, investor
Price Market price Market price
Investor Islami, konvensional Konvensional
Pembayaran pokok Bullet atau amortisasi Bullet atau amortisasi
Penggunaan hasil
penerbitan
Harus sesuai syariah Bebas
Dasar hukum Undang-undang Undang-undang
Metode penerbitan Lelang, bookbuilding,
private placement
Lelang, bookbuilding,
private placement
Ketentuan
Perdagangan
Tradable Tradable
Dokumen yang
diperlukan
Dokumen pasar modal,
dokumen syariah
Dokumen pasar modal
Syariah
endorsement
Perlu Tidak perlu
Dilihat dari sisi manajemen APBN, negara harus dapat menutup
kekurangan pendapatan. Secara teoritis menutup defisit APBN dapat
dilakukan secara mudah. Prinsipnya dapat ditanggulangi dengan cara
menambah di sisi penerimaan atau mengurangi di sisi pengeluaran.
Masalahnya, ketika pilihan kebijakan memilih menambah sisi penerimaan,
penerimaan yang mana, jenis pajak yang mana. Apabila pilihan jatuh pada
mengurangi pengeluaran, maka pengeluaran yang mana. Pilihan terakhir ini
kadang-kadang dapat diperdebatkan oleh para politisi, karena mereka
khawatir tidak populer lagi di mata masyarakat. Itulah solusi yang sulit untuk
dipecahkan. Pada sisi penerimaan, terdapat kebijakan meminjam kepada
masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi. Di satu sisi penjualan obligasi
pemerintah akan menyerap uang masyarakat dan menambah penerimaan
negara. Akan tetapi, penyerapan uang masyarakat berakibat mengurangi
jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang berdampak pada penurunan
harga. Namun demikian, kebijakan ini berdampak pada mengurangi tabungan
masyarakat di sektor perbankan. Tabungan masyarakat yang terkumpul di
sektor perbankan sangat diperlukan oleh produsen dan masyarakat secara luas
untuk investasi.35
Sejak tahun , SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN.
Kenaikan SBN periode - , antara lain untuk refinancing utang lama
yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang
mempunyai terms dan kondisi yang lebih baik. Sebagai langkah pengelolaan
35
Muchlis Yahya, “Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi Syariah
(Sukuk) dalam Menutup Defisit APBN”, Jurnal Economica, Volume VI, Nomor , Oktober ,
hlm. .
utang sehubungan dengan defisit anggaran, pemerintah menerbitkan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KMK.
tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun - . Peraturan ini
disusun sebagai panduan bagi pengelolaan utang negara dalam jangka
menengah dan penyusunan strategi pembiayaan tahunan melalui utang. Hal
ini terkait dengan kesinambungan pengelolaan utang yang pada periode
tahun-tahun sebelumnya berhasil menurunkan rasio utang terhadap GDP yang
signifikan.36
Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian obligasi negara adalah surat berharga atau surat utang dalam mata
uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.
. Pembiayaan Defisit APBN
Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan
adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.37
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
36
Azwar, “Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan
Kondisi Ekonomi Makro terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal of Info
Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Volume II, Nomor XII, Tahun , hlm. . 37
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
), hlm. .
kembali, yang dalam penganggarannya oleh pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran.38
Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama
periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit. Pada laporan realisasi
anggaran, surplus/defisit dicantumkan pada kolom paling kanan setelah
kolom anggaran setelah perubahan dan realisasi anggaran dan baris paling
bawah.39
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang sering disebut
APBN merupakan suatu sistem akuntansi yang menggambarkan seluruh
penerimaan yang diharapkan dan pengeluaran yang di perkirakan oleh
pemerintah pusat selama satu tahun. APBN merupakan rencana anggaran
yang dilakukan pemerintah pusat, sedangkan rencana anggaran yang dibuat
oleh daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.40
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang
memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun
anggaran ( Januari - Desember). APBN, Perubahan APBN, dan
Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-
undang.41
38
Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, ), hlm. . 39
Ibid., hlm. . 40
Purbayu Budi Santoso & Etty Puji Lestari, Opcit., hlm. 41
Amiruddin Idris, Ekonomi Publik, (Yogyakarta: Deepublish, ), hlm. - .
Untuk mencapai tingkat stabilitas kegiatan perekonomian, mencegah
terjadinya inflasi dan pengangguran serta menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang pesat, dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan anggaran. Adapun
kebijakan anggaran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:42
. Kebijakan Anggaran seimbang
Ahli ekonomi klasik berpendapat untuk mencapai tingkat
ekonomi yang dikehendaki, pemerintah harus melakukan kebijakan
anggaran keseimbangan. Artinya, anggaran belanja negara harus sama
dengan pendapatan negara. Bila pemerintah ingin menaikkan anggaran
belanja maka pemerintah harus menaikkan pendapatan negara sesuai
kenaikan belanja tersebut. Sebaiknya, bila pendapatan negara turun maka
anggaran belanja negara juga harus diturunkan agar APBN berlangsung
seimbang.
Kebijakan anggaran memiliki kekurangan yaitu, pada masa
deflasi uang yang beredar lebih sedikit dari pada kebutuhan masyarakat,
harga-harga turun, produksi dan investasi turun sehingga kegiatan
ekonomi turun. Sehingga pendapatan negara yang utama berasal dari
pajak akan menurun, anggaran belanja menurun menyebabkan kegiatan
ekonomi menurun, memperburuk pertumbuhan ekonomi. Pada masa
inflasi uang yang melampaui batas kebutuhan masyarakat.
42
Ibid., hlm. -
Mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum dan pendapatan negara
meningkat. Bila kenaikan tersebut diimbangi dengan anggaran belanja
yang meningkat maka permintaan barang dan jasa akan meningkat.
Keadaan tersebut memperburuk perekonomian, karena mendorong
kelebihan permintaan yang lebih banyak dan menaikkan tingkat inflasi.
. Kebijakan anggaran surplus
Arti kebijakan anggaran surplus adalah anggaran pendapatan
negara lebih besar dari anggaran belanja. Dengan demikian pemerintah
memiliki tabungan. Semakin besar tabungan maka semakin tinggi
kemampuan pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas investasi.
Selanjutnya, akan memperbanyak lapangan pekerjaan dan mendorong
meningkatkan produksi. Jadi, anggaran yang surplus ini akan
mempermudah mengarahkan tingkat kegiatan ekonomi sesuai dengan
yang dikehendaki pemerintah.
. Kebijakan anggaran Defisit
Makna kebijakan anggaran defisit adalah anggaran pendapatan
negara lebih kecil dari anggaran belanja. Jadi, terdapat kekurangan
pendapatan. Jika pemerintah memiliki banyak tabungan yang dapat
ditimbun sebelumnya, tabungan tersebut dapat digunakan untuk menutup
defisit. Bila pemerintah belum pernah berhutang atau hutangnya relatif
sedikit, defisit APBN dapat ditutup dengan pinjaman. Namun bila
pemerintah tidak memiliki tabungan sedangkan utang luar negeri sudah
terlalu banyak, pemerintah dapat mengambil tindakan dengan cara
memberi sanksi hukum melalui pengadilan untuk memperoleh kembali
aset-aset negara yang hilang. Langkah-langkah yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
a. Menyita kekayaan penunggak bantuan likuidasi Bank Indonesia
(BLBI) yang telahmelanggar kesepakatan dan menyelewengkan BLBI
untuk memperkaya diri.
b. Menyita kekayaan para koruptor yang telah merugikan negara dan
rakyat.
Kebijakan lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk
menutupi defisit APBN adalah dengan jalan mencetak uang, namun
dengan risiko kemungkinan terjadi inflasi. Untuk itu, pemerintah perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bila kemungkinan tersebut mengakibatkan inflasi ringan (dibawah
setahun atau maksimal inflasi sedang - setahun), percetakan
uang dapat dipertimbangkan, asalkan tidak dibebankan kepada
golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
b. Bila kemungkinan mengakibatkan inflasi berat ( - setahun
atau hiperinflasi,diatas ) percetakan uang untuk menutup defisit
APBN sebaiknya tidak dilakukan.
. Kebijakan anggaran seimbang dan dinamis
Pengertian APBN seimbang, keadaan dimana pendapatan
pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah sama. Adapun arti dari
dinamis bahwa keadaan dimana pendapatan dan belanja negara terus
meningkat, sehingga mendorong laju pembangunan. Meningkatkan
penerimaan dilaksanakan oleh pemerintah dengan meningkatkan semua
unsur seperti pajak dan sektor penerimaan lainnya Indonesia sangat sulit
mencapai kebijakan APBN seimbang dan dinamis. Namun, bila ada
kemauan politik yang kuat dan kerja keras, tujuan tersebut bisa saja
tercapai secara bertahap. Dengan meningkatkan pendapatan negara,
menutup kebocoran pembelanjaan dan menghukum para koruptor dengan
hukuman maksimal.
Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pembiayaan defisit APBN adalah semua jenis pembiayaan yang
digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN.
G. Kerangka Pemikiran
. Pengaruh sukuk negara terhadap pembiayaan defisit APBN di Indonesia
Meski Indonesia termasuk salah satu negara di kawasan Asia yang
menjadi motor penerbitan sukuk negara, tak banyak inovasi yang mampu
diciptakan Pemerintah Indonesia. Hal ini setidaknya tercermin dari
produk SR yang mengimitasi SR sebelumnya.Hampir semua jenis
sukuk negara yang diterbitkan juga menggunakan struktur berbasis utang
(debt-based). Agar sukuk negara dapat dioptimalkan kemanfaatannya,
maka struktur penerbitan sukuk harus diarahkan pada yang berbasis
ekuitas(equity-based). Pemerintah setidaknya dapat menciptakan
underlying aset dan proyek berbasis sektor produktif sebagai sebuah
inovasi untuk optimalisasi manfaat sukuk negara.43
Salah satu konsep kelembagaan dan keuangan Islam yang
berkembang saat ini adalah sukuk. Sebagai sebuah instrumen
pembiayaan, sukuk merupakan alternatif yang lebih baik dari pada utang
karena adanya unsur-unsur kerja sama investasi, berbagi risiko, dan
keterlibatan aset atau proyek nyata sebagai dasar penerbitannya.44
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sumber
pembangunan bagi setiap pemerintah. Karenanya anggaran negara adalah
urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Bagi
Negara Indonesia anggaran negara setiap tahun disusun dalam APBN.
APBN dapat disusun dalam struktur defisit, surplus dan berimbang.
Negara Indonesia hingga saat ini selalu mengambil kebijakan politik
anggaran (APBN) defisit. Dilihat dari sisi manajemen APBN, negara
harus dapat menutup kekurangan pendapatan.
Di Indonesia, sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT. Indosat
Tbk pada . Sukuk diterbitkan untuk menjaring dana investasi syariah
sebesar Rp. miliar dengan menggunakan akan mudharabah guna
membiayai ekspansi bisnis perusahaan. Setelah itu, penerbitan sukuk
diikuti oleh perusahaan lainnya seperti PT. Adhi Karya, PT. Berlian Laju
Tanker Tbk, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Perusahaan Listrik
43
Khairunnisa Musari, Menanti Sukuk Ritel yang Produktif – Penerbitan Suku Seyogianya
untuk Restrukturisasi Utang, Bisnis Indonesia, Edisi Jumat, Februari ., hlm. . 44
Khairunnisa Musari, Cooperative Sukuk, A Local Wisdom Nusantara, Jurnal al-‘Adalah,
Volume , Nomor Mei ., hlm. .
Negara (Persero), PT. Aneka Gas Industri, termasuk oleh PT. Bank
Syariah Muamalat Indonesia (BMI). Secara kumulatif, jumlah sukuk
korporasi yang pernah diterbitkan hingga Agustus sebanyak
emiten dengan total nilai emisi mencapai Rp. . , miliar.45
Secara teoretis menutup APBN dapat dilakukan dengan cara
menambah di sisi penerimaan atau mengurangi di sisi pengeluaran. Solusi
sisi pengeluaran dan sisi penerimaan tersebut dapat dilakukan dengan
kebijakan moneter syariah yang berbasis bagi hasil yaitu sukuk negara.
Sukuk negara telah dijadikan solusi berbagai pemerintahan termasuk
pemerintah Indonesia untuk menutup APBN defisit. Pemerintah Indonesia
sudah menjalankannya dengan penjualan obligasi syariah atau sukuk
negara (sebagai instrumen moneter syariah). Sukuk adalah surat berharga
jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan pihak
emiten. Sukuk merupakan instrumen moneter syariah. Emiten
berkewajiban membayar pendapatan atau keuntungan kepada pemegang
obligasi syariah (sukuk) berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar
kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Munculnya hasil atau
keuntungan diakibatkan adanya kegiatan bisnis. Keuntungan dan hasil
inilah yang dapat dibagikan kepada pihak-pihak shohibul maal dan
modhorib.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sukuk
negara dapat mempengaruhi pembiayaan defisit APBN di Indonesia.
45
Miftahul Hasanah, Implikasi Penerbitan Suku terhadap Kinerja Keuangan dan
Kesejahteraan Karyawan (Studi pada Bank Muamalat Indonesia), Indonesian Journal of Islamic
Economics & Finance, Volume , Nomor , Juni ., hlm. .
Sukuk negara sebagai salah satu solusi pemerintah dalam menutup APBN
Negara.
. Pengaruh Obligasi negara terhadap pembiayaan defisit APBN di
Indonesia
Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di
Bursa Efek Konvensional seperti Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi
adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi
dana (investor) dengan yang diberi dana (emiten), atau bisa disebut
sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang dimana
penerbit memiliki kewajiban membayar bunga kepada pemegang surat
berharga tersebut selama periode tertentu dan melunasi pokok pada saat
jatuh tempo.
Penerbitan surat utang dipandang sebagai salah satu cara untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran akibat defisit anggaran yang
meningkat dari tahun ke tahun sampai saat ini. Mobilisasi dana melalui
pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat
secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional
melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Obligasi Negara merupakan salah satu potensi
pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di
masa mendatang. Dengan kata lain, obligasi memegang peran penting
sebagai penutup defisit anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa
obligasi negara mempengaruhi pembiayaan defisit APBN di Indonesia.
D. Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan
penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya adalah:
Tabel .
Tinjauan Pustaka
No Nama Judul Variabel Hasil Penelitian
. Al-Quran surah
Al-Baqarah
( ): tentang
penulisan
utang."
Asas pelaksanaan sukuk
dalam pandangan islam
Asas
pelaksanaan
sukuk
Apabila kamu
bermuamalah tidak
secara tunai untuk
waktu yang
ditentukan ,
hendaklah kamu
menuliskannya
dengan benar. Dan
hendaklah seorang
penulis diantara
kamu menuliskannya
dengan benar, dan
janganlah penulis
enggan menulisnya
sebagaimana Allah
telah
mengajarkannya.”
. Aan Nasrullah
( ) Jurnal
Lenteta Kajian
Keagamaan,
Keilmuan dan
Teknologi.
September
Analisis
KomparatifSukuk Negara
dengan Obligasi negara
dalam pembiayaan defisit
APBN.
Sukuk negara
dan Obligasi
Negara
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
Beban Fiskal dari
jatuh tempo Utang,
penerbitan SUN
memiliki dampak
negatif pada
penerbitan obligasi
pembiayaan anggaran
negara sebagian
digunakan untuk
melunasi utang lama,
dan pemerintah
sering melakukan
refinancing.aya
hutang yang sama
dengan
. Burhhanuddin
Jiwandaru( )
No. Agustus-
Desember
Analisis Komparatif
biaya hutang sukuk dan
obligasi perusahaan.
Obigasi
perusahaan
Rata-rata biaya
hutang dari seluuh
sukuk hampir sama
daripada rata-rata
biaya hutang dari
selyh obligasi. Dan
berdasarkan data
No Nama Judul Variabel Hasil Penelitian
penelitian juga
terdapat obligasi
yang memiliki biaya
hutang yang sama
dengan biaya hutang
sukukny, dan hanya
terdapat dua obligasi
memiiki biaya hutang
yang sedikit lebih
tinggi dari biaya
hutang sukuknya.
. Agus Marinin
- )
Jurnal Iniah
Ekonomi Islam
Vol. No. ,
Maret
Perbandingan kinerja
obligasi Ritel Indonesia
Dengan Sukuk Ritel
Indonesia Periode Tahun
-
Kinerja
Obligasi ritel
dan sukuk ritel
Hasilnya
menunjukkan bahwa
tidak ada yang
signifikan perbedaan
antara kinerja
obligasi rite dengan
kinerja sukuk ritel.
. Bahril Datuk
( ) Jurnal
Riset Akuntansi
dan Bisnis
Vol.
No. /Maret
Sukuk, dimensi Baru
Pembiayaan Pemerintah
Untuk Pertumbuhan
Ekonomi
Pembiayaan
Pemerintah
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
sukuk negara
memiiki prospek
dalam mengamankan
pembiayaan APBN
pemerintah dengan
biaya minimal pada
tingkat resiko
terkendai dan
pemerintah akan
lebih cepat
mendorong
pertumbuhan ekonmi
.maka sukuk perlu
dikembangkan di
Indonesia .
Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan
dengan beberapa penelitian relevan yang ada di dalam tabel tinjauan pustaka,
beberapa perbedaan penelitian tersebut adalah:
Penelitian Aan Nasrullah dengan judul Studi Surat Berharga Negara:
Analisis Komparatif Sukuk Negara dengan Obligasi Negara dalam Pembiayaan
Defisit APBNtidak memberikan batasan waktu penelitian dengan jelas, sementara
dalam penelitian ini peneliti fokus pada tahun sampai dengan tahun .
Pembahasan yang memuat teori-teori yang berkenaan dengan sukuk dan obligasi
juga masih belum dibahas secara detail dan terperinci oleh Aan Nasrullah, dalam
penelitian ini peneliti akan berusaha melakukan kajian teori yang lebih mendalam
mengenai APBN, sukuk dan obligasi pemerintah secara mendalam dan terperinci.
Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Jiwandaru dengan judul
Analisis Komparatif Biaya Hutang Sukuk dan Obligasi Perusahaan, penelitian ini
memiliki kesamaan tema yang membahas sebuah komparasi antara sukuk dan
obligasi, hanya saja dalam penelitian yang peneliti lakukan obligasi yang
dimaksud adalah obligasi pemerintah sedangkan dalam penelitian Burhanuddin
Jiwandaruobligasi yang dimaksud adalah obligasi perusahaan.
Agus Marimin, Ulul Azmi Mustofa dan Anik dengan penelitian yang
berjudul Perbandingan Kinerja Obligasi Ritel Indonesia dengan Sukuk Ritel
Indonesia Periode Tahun - , Obligasi ritel merupakan bagian dari
obligasi negara, dan dalam penelitian ini Agus Marimin lebih mengkhususkan
pembahasannya dalam Obligasi Negara Ritel, sementara dalam penelitian ini
peneliti meneliti semua jenis obligasi
Penelitian yang dilakukan oleh Bahril Datuk dengan judul Sukuk, Dimensi
Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini hanya
mengkhususkan pembahasannya tentang sukuk sebagai dimenai baru dalam
pembiayaan pemerintah dalam perrumbuhan ekonomi indonesia. Sedangkan
penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya membahas mengenaisukuk saja
melainkan membandingkan antara sukuk negara dan obligasi negara sebagaimana
yang peneliti lakukan pada penelitian ini.
BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,
penggunaan metode tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas
mulai dari persamaan, perbedaan serta hasil dari penerbitan kedua jenis surat
berharga tersebut (sukuk negara dan obligasi negara).
B. Jenis dan Sumber Data
. Jenis Data
Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan
keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang
diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang
digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.46
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber
yang telah ada.47
Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau
laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun datasekunder dalam
penelitian diambil dari instansi pemerintahan terkait, yaitu: Bank
Indonesia melalui www.bi.go.id, Kemenkeu, melalui
46
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, ),
hlm. . 47
Ibid,
www.kemenkeu.go.id serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
melalui www.dmo.or.id. Dan Badan Pusat Statistik melalui
www.bps.go.id serta untuk memperkaya pembahasan, maka publikasi-
publikasi ilmiah lainnya juga dimanfaatkan.
Penelitian ini tidak menggunakan data primer karena pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian analisis data
sekunder.Penggunaan data primer akan memakan banyak waktu
penelitian dan memakan biaya besar karena harus melakukan wawancara
dengan pejabat-pejabat negara yang menetapkan anggaran belanja negara
dan menerbitkan sukuk/obligasi pemerintah.
Telah berkembangnya teknologi memungkinkan peneliti
mengumpulkan data-data berkenaan dengan utang pemerintah, APBN,
dan surat utang/sukuk/obligasi secara daring melalui internet. Informasi
dan data-data yang diperoleh juga dihimpun dari situs-situs terpercaya
yang memang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah, sehingga
informasi yang ada di dalamnya juga memiliki kredibilitas yang baik.
Situs-situs resmi pemerintah tersebut adalah
www.djppr.kemenkeu.go.idsitus resmi Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), www.bps.go.idsitus resmi
Badan Pusat Statistik, www.bi.go.idsitus resmi Bank Indonesia.
http://www.dmo.or.id/
. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.48
Sesuai dengan metode yang digunakan, maka yang menjadi sumber data
dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBN, sukuk dan obligasi
yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Badan Pusat Statistik.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan bagian yang paling krusial di dalam
melakukan suatu penelitian. Ketersediaan data akan sangat menentukan dalam
proses pengolahan dan analisa selanjutnya. Oleh karena itu di dalam
pengumpulan data harus dilakukan teknik yang menjamin data yang diperoleh
benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pengolahan dan
analisa tidak biasa. Semua data yang digunakan di dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik
pengumpulan pada penelitian ini berupa:
. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang
berupa catatan transkrip buku, surat kabar, notulen, rapat agenda dan
sebagainya.49
Dokumentasi sangat berguna untuk menggali berbagai
informasi dari sumber data yang tertulis untuk membantu memecahkan
masalah melalui analisis dokumentasi. Selain itu juga bisa diartikan sebagai
48
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, ), hlm. . 49
Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, )., hlm. .
cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang
mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena
yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.
Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data-data
yang berhubungan dengan postur APBN Selama enam tahun terakhir, sumber
pembiayaan defisit APBN, dan dampak penerbitan sukuk bunga dan obligasi
terhadap postur APBN atau ruang gerak fiskal.
D.Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
datayang diperoleh dari catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis datadilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke
dalam unit-unit,melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif
untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk
mendukung kesimpulan dan teori.50
Setelah selesai penelitian ini maka data yang diperoleh terlebih dahulu
diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi
kualitatif, data ini dianalisis dengan teknik sebagai berikut:
50
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R &
D, (Bandung: Alfabeta, ), hlm. .
. Analisis Domain
Analisis domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran
yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial sebagai
pijakan untuk penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih,
maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan
penelitian.51
Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis data yang
diperoleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai
sukuk negara dengan obligasi negara dalam pembiayaan defisit APBN di
Indonesia.
. Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi adalah analisis yang menjabarkan domain
yang dipilih dalam penelitian menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur
internalnya dan dilakukan dengan observasi terfokus.52
Analisis taksonomi ini digunakan dalam menganalisa data dengan
rinci tentang postur APBN Selama enam tahun terakhir, sumber pembiayaan
defisit APBN, dan dampak penerbitan sukuk bunga dan obligasi terhadap
postur APBN atau ruang gerak fiskal.
. Analisis Komponensial
Analisis komponensial yaitu mencari ciri spesifik pada setiap
struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen dan dilakukan
51
Ibid, hlm. . 52
Ibid. hlm. .
dengan observasi serta wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang
mengontraskan.53
Analisis komponensial ini diperoleh setelah adanya analisis
domain dan analisis taksonomi yang merupakan jawaban yang paling domain
yakni alternatif terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana postur APBN
selama enam tahun terakhir dan sumber pembiayaan defisit APBN, serta
bagaimana dampak penerbitan sukuk bunga dan obligasi terhadap postur
APBN atau ruang gerak fiskal.
. Analisis Tema Budaya
Analisis tema atau discovering cultural themes, sesungguhnya
merupakan upaya untuk mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas
domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis
domain, taksonomi dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat
tersusun suatu konstruksi bangunan situasi sosial/objek penelitian yang
sebelumnya masih gelap, remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian,
maka menjadi lebih terang dan jelas.54
Analisis tema budaya inilah yang akan penulis lakukan untuk
mendapatkan jawaban tentang postur APBN selama enam tahun terakhir dan
sumber pembiayaan defisit APBN, serta dampak penerbitan sukuk bunga dan
obligasi terhadap postur APBN atau ruang gerak fiskal.
53
Ibid. hlm. . 54
Ibid. hlm. .
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifatmenggabungkan
dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sekaligus
menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data yang ada. Tujuan dari triangulasi
data bukan semata untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena yang ada,
akan tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah
ditemukan.
Tujuan penelitian kualitatif bukan semata-mata mencari kebenaran, akan
tetapi lebih terarah kepada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya
sehingga mungkin apa yang dikemukakan informasi salah, karena tidak sesuai
dengan teori serta juga tidak sesuai dengan hukum. Nilai dari teknik ini adalah
untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau
kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam
pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan
pasti.55
55
Ibid. .
BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Gambaran Umum Sukuk
Di indonesia, Sukuk lebih dahulu dikenal dengan istilah surat berharga
syariah/ obligasi syariah yang diterbitkan pertama kali pada tahun oleh PT.
Indosat Tbk, dan telah mendapat legitimasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN)
melalui fatwa DSN-MUI No. /DSN-MUI/IX/ tentang Obligasi Syariah.
Dalam perkembangan selanjutnya, istilah sukuk mulai diredefinisikan melalui
peraturan No.IX.A. hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP- /BL/
tentang penerbitan efek syariah. Dalam peraturan dimaksud, sukuk di definisikan
sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemililan yang bernilai sama
dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas : a)
Kepemilikan aset berwujud tertenty; b) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek
tertentu atau aktifitas investasi tertentu; atau c) kepemilikan atas aset proyek
tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
B. Sejarah Sukuk
Sukuk telah lama dipergunakan sebagai instrumen keuangan dalam
perdagangan dimestik maupun internasional oleh para pedagang muslim sejak
awal perkembangan Islam (abad Masehi). Istilah sukuk kemudian menjadi
populer pada awal abad setelah banyak digunakan oleh pemerintah maupun
korporasi dlm memobilisasi dana guna pembiayaan suatu proyek tertentu dalam
skala internasional.
Namun demikian, konsep sukuk pada abad pertengahan berbeda dengan
penggunaan sukuk pada abad ke- . Saat ini, struktur sukuk mendekati konsep
sekuritas konvensional, dimana proses kepemilikan underlaying asset di transfer
kepada sejumlah investasi melalui sertifikat yang menunjukkan proporsi nilai atau
asset. (Nathif & Abdulkader, )
Seiring dengan perdagangan antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa
Eropa terutama pada abad Masehi, sukuk mulai luas diperdagangkan sebagai
instrumen pembayaran dalam perdagangan atau bukti atas kewajiban keuangan
terhadap transaksi perdagangan atau kegiatan komersial lainnya.Interaksi
perdagangan tersebut juga menyebabkan interaksu bahasa, sehingga banyak
terjadi penyerapan kata-kata dalam bahasa Arab kedalam bahasa Latin. Salah satu
kata tersebut adalah istilah sukuk atau sakk diserap dalam bahasa latin menjadi "
Cheque" atau sekarang dikenal dengan cel.
Dalam periode kontemporer, sukuk mulai digunakan sebagai instrumen
pembiayaan oleh kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun .Pada waktu itu
pemerintahan Turki Utsmani menerbitkan esham untuk membiayai dedisit negara
setelah kekalahannya dari Rusia. Penerbitan sukuk tersebut melalui proses
sekuritisasi bea cukai tembakau, dimana investor akan menerima variable return
sepanjang hidup mereka. Namun pemerintah Turki Utsmani memiliki hak untuk
membeli kembali esham sesuai diskresi pemerintah.
Pada perkembangannya konsep sekuritisasi aset terus berkembang, yang
menjadi dasar dalam penerbitan sukuk di area modern.Penerbitan sukuk yang
berbasis sekuritisasi aset pertama kali diterbitkan di Malaysia pada tahub
oleh perusahaan swasta Shell MDS.Sukuk ini diterbitkan dengan menggunakan
struktur Bai'Bittaman Ajil senilai RM juta atau senilai USD juta.
Penerbitan sukuk ini kemudian disusul dengan penerbitan sukuk salam di Bahrain
Monetary Agency senilai USD juta. Selanjtnya malaysia menerbitkan Global
Carporate Sukuk yang pertama pada tahun oleh Kumpulan Guthrie, Bhd.
Sedangkan Glibal Sovereign Sukuk yang pertama juga
Recommended