Ringkasan Executive.docx

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu perwujudan dari tugas

pokok bagi suatu pemerintah daerah. Fungsi pembangunan daerah

dapat berwujud pembangunan fisik, maupun pembangunan

sumberdaya manusia. Untuk menjalankan fungsi pembangunan

tersebut pemerintah daerah memerlukan sokongan dana yang

biasanya didapatkan melalui APBD. Besarnya kebutuhan dana untuk

menyokong program-program pembangunan daerah tentunya tidak

dapat seluruhnya ditompang oleh APBD yang tersedia, masih banyak

program-program pembangunan yang belum tersentuh oleh

pembiayaan APBD.

Pemerintah hendaknya harus mencari solusi pembiayaan

alternative untuk mendanai program-program yang belum tersentuh

oleh APBD. Alternatif pembiayaan atas kekurangan APBD tersebut

hendakannya bersumber dari dana yang justru malah tidak membebani

pemerintah daerah dimasa mendatang seperti kekurangan tersebut

diambilkan dari dana hutang yang justru kedepanakan membebani

APBD lebih besar.

Sumber alternative yang bisa digali salah satunya adalah dari

dana-dana CSR (Corporate Social Resposibility) dimana dana tersebut

merupakan bagian keuntungan yang disisihkan perusahaan untuk

tujuan mengitegrasikan keperdulian social dalam interaks dengan

berbagai pihak. Dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan mengacu

kepada UU No 25 tahun 2007 serta PT No. 40 tahun 2007 yang

mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab

social perusahaan.

PENDAHULUAN

Sayangnya di Indonesia walaupun sudah ada Undang-Undang

yang mengatur perihal CSR, cangkupannya masih sangat terbatas

pada perusahan-perusahan yang ada kaitan langsung dengan

pemanfaatan sumberdaya alam. Alhasil maraknya kegiatan CSR yang

dilakukan pihak-pihak swasta dalam sepuluh tahun terakhir ini masih

terkesan tidak terarah dan untuk publikasi. Bahkan ada perusahan

yang salah kaprah mengartikan CSR dan menjadikan CSR sebagai

media promosi terselubung. Menurut Garriga dan Mele (2004)

perusahan semacam ini adalahperusahan yang masih menerapkan

asas instrument dalam pelaksaan CSR, asas yang melihat CSR sebagai

instrument penambah keuntungan semata.

Sepertihalnya permasalahan yang berkembang umum di

Indonesia permasalahan yang dihadapi oleh di Kabupaten Banyuwangi

juga serupa. Terbatasnya pembiayaan pembangunan dari APBD

membuat banyak program-program yang tidak terakomodir sehingga

pemerintah daerah Kabupeten Banyuwangi sangat perlu mencari

sumber pembiayaan program pembangunan alternative salah satunya

adalah dengan bersinergi dengan program CSR. Berdasarkan definisi,

fungsi dan manfaat dari CSR dengan fungsi pemerintah yang

dijabarkan sebelumnya maka sangat tepat jika antara pemeritah

dengan program CSR. Dana CSR ini dapat menjadi alternative

pembiayaan yang tepat dalam mendukung pembiayaan non APBD

sebab tidak membebani pemerintah dibandingkan apabila

menggunakan dana hutang.

Dalam penjelasan sebelumnya diuraikan bagaimana

permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan CSR yaitu tidak

terkoordinir dan terarah, yang mengakibatkan kurang efektifnya

pelaksanaan CSR. Kekurangefektifnya program CSR terlihat dari masih

seringnya terjadi tumpangtindih wilayah penyaluran program CSR,

terkadang terdapat daerah yang dimasuki oleh beberapa program CSR

dari beberapa perusahaan padahal didaerah lainnya terdapat daerah

yang tidak terjamah oleh program CSR padahal daerah tersebut

potensial. Selain permasalahan program yang kerap tumpangtindih

permasalahan lain adalah kurang terkontrolnya program CSR yang

mengakibatkan banyak program yang bersifat hit and run sehingga

dampak dan manfaat dari program tersebut tidak ada

keberlanjutannya.

Permasalahn yang terjadi dalam program CSR ini hendaknya

dapat di cari solusinya terutama oleh pemerintah daerah sebagai

lembaga yang memiliki fungsi regulator agar supaya program CSR

memiliki manfaat yang lebih luas baik manfaat bagi perusahaan

sebagai pihak yang mengeluarkan dana CSR juga bagi Pemerintah

Daerah sebagai dana non APBD yang membantu meringakan program

pembangunan tentunya juga manfaat bagi masyarakat Kabupaten

Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut maka kajian mengenai

Sinergitas Pembiayaan Pembangun Non APBD ini adalah

memberikan gambaran yang komprehensif sebagai bahan kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Rumusan Masalah

1. Apakah program-program pembangunan Kabupaten

Banyuwangi yang potensial dibiayai oleh permbiayaan Non

2. Bagaimana potensi dan permasalahan penyaluran CSR di

Kabupaten Banyuwangi?

3. Bagaimana strategi dalam mensinergikan program

Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program CSR di

Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisa Program-program pembangunan Kabupaten

Banyuwangi yang potensial di biayai oleh permbiayaan Non

2. Menganalisa Potensi dan permasalahan penyaluran CSR di

Kabupaten Banyuwangi.

3. Menyusun Strategi dalam mensinergikan program

Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program CSR di

Kabupaten Banyuwangi

Corporate Social Responsibility (CSR)

Definisi tertua dari CSR diartikan oleh Howard.R Bowen dalam

bukunya yang berjudul Social Responsibility of the businessman tahun

1953. Menurut Bowen, CSR adalah tanggungjawab seorang pengusaha

yang mencoba berkomitmen menunjukkan sebuah nilai misi sosial

Bradshaw dan Harahap mengemukakan ada tiga bentuk tanggung

jawab sosial perusahaan, yaitu :

1. Corporate Philanthrophy, tanggung jawab perusahaan sebatas

kedermawanan atau kerelaan belum sampai tanggung

jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini biasanya merupakan

kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja

tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

Misalnya,perusahaan BUMN mengadakan bakti sosial dengan

membagikan sembako kepada masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

2. Corporate Responsibility, kegiatan pertanggungjawaban

merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan karena

ketentuan Undang-undang atau bagian dari kemauan atau

kesediaan perusahaan.

3. Tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian

dari kebijakannya. Misalnya,pada PT. Indosat menerapkan CSR

berdasarkan ISO 26000 yang dilakukan tidak terbatas hanya

pada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat pada

umumnya, namun juga menyangkut tata kelola perusahaan

yang baik (Good Corporate Governance). Kepedulian terhadap

pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia,

mengembangkan Green Environment serta memberikan

dukungan dalam pengembangan komunitas dan lingkungan

sosial

Carrol dalam Solihin menjelaskan komponen-komponen tanggung

jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori yaitu:

1. Ekonomi responsibilities

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung

jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas aktivitas

ekonomi yang mengahasilkan barang dan jasa bagi masyarakat

secara menguntungkan.

2. Legal responsibilities

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum

dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan

tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui

lembaga legislatif.

3. Ethical responsibilities

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara

etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh

pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan

(organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penilaian ini

merupakan pilhan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu

masyarakat.

4. Discretionary responsibilities

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat

memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat

tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program

yang bersifat filantropis.

Carroll menggambarkan CSR sebagai sebuah piramida, yang

tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasannya, kemudian

tanggung jawab hukum, lantas tanggung jawab etika , dan tanggung

jawab filantropis berada di puncak piramida.

Gambar 2.2 Piramida CSR Carrol

Masih menurut Carroll dalam Susanto (2007:32-33), tanggung

jawab ekonomi adalah memperoleh laba, sebuah tanggung jawab agar

dapat menghidupi karyawan, membayar pajak, dan kewajiban-

kewajiban perusahaan lainnya.Kemudian sebagai perwujudan dari

tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan mesti

mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the

game.Berikutnya tanggung jawab soial juga harus tercermin dalam

tindakan etis perusahaan, dan memuncaknya adalah tanggung jawab

filantrofis yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi

terhadap komunitasnya.

Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia

Pelaksanaan Program CSR di Indonesia telah dilakukan dengan

berbagai aturan sebagai berikut

1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai

berikut:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi

lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan perusakan (Pasal 6:1).

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan

akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau

kegiatan (Pasal 16:1).

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

(Pasal 17:1).

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan

tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya.

Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan

kesadaran corporate tentang pentingnya kejujuran dan

tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang

diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha,

pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku

usaha.

3. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR

adalah sebagai berikut.

Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar

lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial

perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk

tetap menciptakan hubungan yang serasi,

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,

norma, dan budaya masyarakat setempat

(penjelasan pasal 15 Huruf b).

Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16)

menjaga kelestarian lingkungan hidup;

menciptakan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; … Pasal

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha

b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; atau

c. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha

atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, kewajiban dan

tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik

modal saja, melainkan juga kepada karyawan dan

keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta

lingkungan hidup.

4. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal

16 Agustus 2007. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk

bina wilayah atau yang sejenis sebelum diterbitkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), maka

dalam pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan

mekanisme korporasi dengan memperhatikan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan

bina lingkungan (PKBL)-nya berasal dari penyisishan laba,

maka tetap melaksanakan PKBL sesuai dengan alakosi

dana yang disetujui RUPS.

Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan

dan/atau bina lingkungan (PKBL)-nya dibebankan/menjadi

biaya perusahaan sebagai pelaksanaan Pasal 74

UUPT,maka dalam pelaksanaannya agar tetap

berpedoman pada peraturan menteri Negara BUMN No:

Per-05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut

dari menteri Negara BUMN.

Selengkapnya tentang Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007

tersebut adalah sebagai berikut:

Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban

Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan

kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan

Pemerintah

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah

Bunyi Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008:…..Badan Usaha Milik

Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan

bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro

dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan,

hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program

Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi

lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan

program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih

untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen)

dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan (CSR).

Ketentuan UU inilah yang dijadikan dasar bagi penataan

tentang pemanfaatan CSR di Indonesia.

6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya 15 April 2009

menolak gugatan uji material oleh Kadin terhadap pasal 74

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang

berkaitan dengan sumber daya alam. Karena putusan MK

bersifat final dan mengikat, maka lebih baik kita melihat dari

sisi positifnya, yaitu sinergi antara pasal PJSL dengan UU

Pajak Penghasilan 36/2008 (UU PPh) pasal 6 ayat 1 huruf a

yang sekarang memberlakukan beberapa jenis sumbangan

sosil sebagai biaya, yaitu.

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana

nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah;

Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah;

Biaya pembangunan infrasrtuktur sosial yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah:dan

Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen

perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik

bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di

sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut

berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara

berkelanjutan. Sayangnya, masih ada perusahaan yang mempersepsi

CSR sebagai bagian dari biaya atau tindakan reaktif untuk

mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa

perusahaan memang mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang

lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand

building dan peningkatan corporate image. Namun upaya-upaya CSR

tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan

strategis perusahaan.

Jenis Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk

jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena memberikan uraian

mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisis yang terkait

dengan hasil penelitian. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan

ini menggunakan deskriptif evaluatif

Lingkup Penelitian

Lingkup yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah wilayah

yang mendapatkan progam CSR di Kabupaten Banyuwangi. Metode

pengambilan sampel adalah dalam penelitian ini adalah Purposive

random sampling, Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel

untuk tujuan tertentu saja. Purposive sampling juga bisa berarti

sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi

yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit

untuk ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, purposive

sampling mungkin adalah satu-satunya pilihan.

Data danJenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

dan data primer. Data sekunder yaitu data yang tidak diusahakan

sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data ini diambil dengan tujuan

untuk melengkapi informasi yang akan disajikan pada penyusunan

rencana aksi.

a. Data Primer : pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur

seluruh pertanyaan akan dituangkan dalam sebuah uraian-

uraian maupun susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada

responden dalam proses wawancara, telah disiapkan

sebelumnya dan dituangkan dalam wujud suatu kuesioner.

Wawancara terstruktur akan dipergunakan untuk

menggali informasi yang bersumber dari responden yang

merupakan pemangku kepentingan atau key informan yang

berkaitan dengan pengelolaan CSR di Kabupaten Banyuwangi

b. Data Sekunder : Data diperoleh dari literatur-literatur yang ada

serta badan-badan terkait yang sesuai dengan kajian yaitu

pengelolaan program CSR. Data tersebut dapat berupa dokumen

laporan SPJ dari dinas di Kabupaten Banyuwangi terkait

mengenai penyaluran CSR, literature peraturan – peraturan yang

mengatur pengelolaan CSR, dokumen – dokumen lainnya yang

yang berkaitan dengan implementasi CSR.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui

pengabungan atau kolaborasi dari beberapa pengumpulan data

penelitian yaitu:

1. Kuisioner,

2. Focus Group Discussion (FGD),.

3. Wawancara.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pengolahan

dan analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan,

permasalahan, dan metode yang digunakan.Data penelitian yang

berupa data primer, data sekunder, dan informasi-informasi pendukung

lainnya diolah secara manual dan dianalisis.

Analisa Data Model Interaktif Pendekatan SWOT

Dalam merumuskan dan menyusun strategi sinergitas

pembiayaan no APBD, peneliti akan menggunakan model analisa

SWOT dimana Analisa SWOT (SWOT Analysis) adalah suatu metode

perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-

faktor yang menjadi kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses),

Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang mungkin terjadi

dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek/kegiatan usaha

atau institusi/lembaga dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan

tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan baik yang berasal dari

lingkungan internal maupun eskternal yang mempengaruhi pola

strategi institusi/lembaga dalam mencapai tujuan.

Tabel Matrik Analisa SWOT

Dari hasil analisa SWOT ini kemudian akan digunakan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih besar untuk kemudian bisa

digunakan sebagai visi misi institusi serta strategi yang ingin dicapai.

Visi merupakan capaian jangka panjang yang diinginkan dan diimpikan

oleh seluruh stakeholders dalam suatu proses pembangunan. Tujuan

penetapan visi antara lain adalah :

1) mencerminkan apa yang akan dicapai

2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas

3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik

4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Analisa Ziel Orentierte Project Planung (ZOPP)

Metode Ziel Orentierte Project Plannung ZOPP adalah

perencanaan yang berorientasi kepada tujuan ZOPP adalah singkatan

Ziel , Tujuan

Orienterte, berarti Berorientasi

Projekt berarti proyek

Planung berarti perencanaan

Perencanaan dengan menggunakan ZOPP mempunyai kegunaan

untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui

keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek merumuskan tindakan-

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan

sebagai dasar pelaksanaan proyek. Metode ZOPP (Ziel Orentierte

Project Planung) ini adalah melalui tujuan yang bermanfaat yang dapat

di rumuskan apabila sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah-

masalah yang akan di tanggulangi telah di analisis secara mendalam,

yang digambarkan dalam suatu analisis permasalahan, dalam

pengertian, bukanlah hipotesis yang berdasarkan pemikiran teoritis,

tetapi masalah-masalah yang benar-benar yang di alami masyarakat.

Tabel Langkah langkah Dalam Metode ZOPP

Analisis Partisipasi Analisis dari kelompo sasaran proyek, serta orang orang atau instansi lain yang berpartisipasi dan terlibat dalam proyek.

Analisis Masalah 1 Mengidentifikasi semua masalah inti yang diekspresikan dalam kalimat negative.

Analisis Masalah 2 Menganalisis penyebab dan akibat dari masalah inti, menjadi pohon masalah.

Analisis Tujuan Pohon masalah yang ditransformasi menjadi pohon tujuan dengan cara mengubah pernyataan masalah menjadi kondisi positif yang akan dicapai di masa depan.

Diskusi Alternatif Mengidentifikasi solusi alternative yang potensial dengan menggunakan pohon tujuan yang ada.

Menyususn Matriks Perencanaan Proyek 1

Menentukan asumsi asumsi penting, menetapkan indicator, alat verifikasi.

Menyusun Matriks Perencanaan Proyek 2

Menganalisis seberapa relevan asumsi, resiko dan memasukkannya dalam konsep proyek dan mencek seberapa jauh pelaksanaan proyek menuju menjamin hasil/output.

Menyususn Matriks Perencanaan Proyek 3

Memutuskan spesifikasi dari jumlah dan biaya dari setiap aktualisasi.

Masalah dan penyebabnya tidak berada dalam isolasi, tetapi

terkait dengan orang, kelompok dan organisasi. Oleh sebab itu, kita

hanya bias berbicara tentang masalah jika kita meiliki pemahaman dan

gambaran yang komprehensif tentang kepentingan dari kelompok,

individu dan institusi yang terlibat. Hasil analisis dicatat dalam bentuk

dokumen sbb:

Review partisipasi

Pohon masalah

Pohon tujuan, indikasi alternative potensial.

Solusi

Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan program

pembangunan ke depan masih dihadapkan beberapa persolan utama

dan mendasar. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi 2011-2015 Persoalan pembangunan tersebut antara lain:

1) Pendidikan dan kesehatan, 2) Kemiskinan & pengangguran, 3)

Revitalisasi Sektor pertanian, 4) Akselarasi perkembangan pariwisata

yang masih lambat, 5) Infrastruktur, 6) Degradasi lingkungan, 7) Tata

kelola pemerintahan berbasis prinsip-prinsip good governance.

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

Visi pembangunan tersebut diwujudkan dalam misi

pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif,

partisipatif dan transparan;

2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah,

pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada

pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian

lingkungan;

4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi

investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif

untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

KABUPATEN BANYUWANGI

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber

daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidangkesehatan, pendidikan dan

sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kearifan lokal;

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam

kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui

pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan

pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dalam bab

sebelumnya setiap tahunnya menunjukan angka perkembangan yang

sangat baik. Hal tesebut terlihat dengan terus meningkatnya angka

pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun bahkan mendekati angka

pertumbuhan provinsi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Banyuwangi pada umumnya merata disumbang oleh seluruh sektor

yang ada baik sektor pertanian, pertambangan , industri, jasa serta

sektor lainnya. tumbuhnya perekonomian tersebut menjadi indikator

bahwa kondisi usaha semakin berkembang yang konsekuensi akhirnya

adalah dengan meningkatnya keuntungan yang diperoleh dari usaha

tersebut.

Peningkatan keuntungan perusahaan semestinya harus dapat

dimanfaatkan bagi kepentingan yang beragam bukan hanya sebatas

peningkatan kesejahteraan pegawai namun harus diwujudkan dalam

bentuk lainnya seperti keperdulian sosial. Bentuk keperdulian terhadap

lingkungan diluar perusahaan merupakan hal yang harus dilakukan

sebab tanpa disadari bagi beberapa jenis usaha keberadaan mereka

akan membawa suatu dampak (eksternalitas) ke sekitar seperti dengan

dibangunya suatu pabrik akan membawa dampak terhadap

pencemaran baik air maupun udara. Wujud keperdulian tersebut

dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate

Social Responsibility (CSR).

Pentingnya keperdulian sosial perusahaan dipertegas dengan

munculnya UU No 25 tahun 2007 serta PT No. 40 tahun 2007 yang

mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab

sosialnya. Dalam pelaksanaan masih ditemui berbagai variasi kendala

dalam pelaksanaan program CSR tersebut seperti kurang

terencanaannya pelaksanaan yang akhirnya berdampak kepada

GAMBARAN UMUM

IMPLEMENTASI KEGIATAN CSR

kekurang tepatan sasaran pelaksanaan, adanya tumpang tindih

wilayah pelaksanaan dan berapa permasalahan lainnya. permasalahan

tersebut menunjukan bahwa belum terjadinya sinergitas dalam

pelaksanaan CSR baik dari segi perusahaan maupun dari segi tingkat

koordinasi dengan pemerintahn daerah.

Pada tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi terdapat sekitar 14

perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR mereka ke Pemerintah

Daerah dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp. 17.422 milliar

dengan beragam kegiatan CSR. Perusahaan dan ragam kegiatan CSR

yang telah dilaksanakan oleh ke-14 perusahaan tersebut antara lain

sebagai berikut :

Tabel Ragam Kegiatan CSR di Kabupaten Banyuwangi Tahun

No Uraian Kegiatan CSR1 PT. BCA Persero

- Sosialisasi Tabunganku & Pemberian Sumbangan- Pemberian Sumbangan

2 PT. PELNIPROGRAM KEMITRAAN

- Program Kemitraan Tahun 2007- Program Kemitraan Tahun 2008- Pelatihan Kewirausaan dan Manajemen Usaha 2008- Program Kemitraan Tahun 2009- Pelatihan Kewirausaan dan Manajemen Usaha 2009- Program Kemitraan Tahun 2010- Pelatihan Kewirausaan dan Manajemen Usaha 2010- Program Kemitraan Tahun 2011

PROGRAM BINA LINGKUNGAN- Program Bina Lingkungan Tahun 2008- Program Sembako Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2008- Program Bina Lingkungan Tahun 2009- Program Bina Lingkungan Tahun 2010- Program Bazar Murah Tahun 2010- Program Gizi Sehat Tahun 2011- Program Penghijauan Tahun 2011

3 PT. Bank Jatim

No Uraian Kegiatan CSRPROGRAM KEMITRAAN (sudah dilaksanakan)

- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010- Program Penanggulangan Kemiskinan (sedang dilaksanakan)- Rehabilitasi dan Plesterisasi Rumah

Masih Dikaji :- Pendidikan- Budaya- Kesehatan- Pelestarian Alam dan Lingkungan- Pengembangan prasarana dan /atau Prasarana Umum- Pemberian Armada Ambulance

4 PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) KETAPANG

- ID Card- Kaos Lengan Pendek, Rompi dan Topi untuk asongan- Kotak Acrylyc untuk pedagan asongan- Kaos untuk pedagang lesehan- Khitanan Umum- Bantuan Pembangunan Masjid- Bantuan Renovasi Masjid- Bantuan Renovasi Musholla- Sepeda Motor Pengangkut Sampah- Renovasi Musholla- Renovasi Masjid- Khitanan Masal- Santunan Anak Yatim- Sosialisasi KUR- Tendanisasi PKL- Bantuan Pembangunan TPQ- Bantuan Bibit Tanaman Produktif

5 PT. Perhutani- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang

istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang

No Uraian Kegiatan CSRistilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)

- Penyaluran PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ) yang sekarang istilahnya adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)

- Penyaluran Dana Pinjamam Lunak CSR/PKBL (Tahap I)1. Sektor Perdagangan Obat2n Pertanian2. Sektor Perdagangan Empon23. Sektor Industri Ringan (aneka kripik)4. Sektor Pertanian (budaya buah naga)5. Sektor peternakan6. Sektor Peternakan

- Rencana Permohonan Dana Pinjaman Lunak CSR/PKBL (Tahap II)1. Sektor Pertanian2. Sektor Perikanan3. Sektor Peternakan4. Sektor Peternakan5. Sektor Pertanian6. Sektor Industri7. Sektor PeternakanPERHUTANI KPH BANYUWANGI BARAT

- Penyaluran dana pinjaman lunak

No Uraian Kegiatan CSR- Penyaluran dana pinjaman lunak

PERHUTANI KPH BANYUWANGI UTARA- Penyaluran Pinjaman PKBL- Bantuan Pendidikan SD Fillial- Bantuan Perbaikan Sarana MCK- Bantuan Genteng Kaca- Bantuan Sunatan Massal- Bantuan Hutan Kota- Bantuan Pelatihan PKBL

6 PERKEBUNAN KALIKLATAK

Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi

- Donatur Poskesdes- Posyandu- Donatur SLB, YPAC, Yayasan Kanker- Bantuan sarana pendidikan siswa siswi berprestasi- Bantuan kesejahteraan Guru-guru TK di Kec. Kalipuro- Bantuan kesejahteraan Guru-guru SDN II & IV Gombengsari- Pelatihan Lancar Baca Tulis (Pengentasan Buta Aksara)- TK (Taman Kanak-kanak)- Bantuan Honor Guru Ngaji serta lomba rohani untuk anak-anak

(Membaca Ayat Suci, Shalat)- PKK (Pembinaan/Pendidikan Kesejah-teraan keluarga) dalam wadah

PKP (Perkumpulan keluarga pegawai), PKK (perkumpulan keluarga karyawan) dan RIKA (rukun istri karyawan), mengadakan lomba kebersihan dan keindahan dalam rangka HUT perkebunan.

- Pelestarian Budaya (kesenian) dan kegiatan Olahraga- Bantuan untuk BBM / operasional kepala lingkungan

7 PT. CANDI NGRIMBI- Bantuan Rutin- Bantuan Sembako- Pembersihan kanan-kiri jalan buat sudetan air- Pembersihan kanan-kiri jalan- Bantuan rutin- Pemberian Sembako- Pembersihan dan potong rumput kanan kiri jalan

8 PT. ASKES BANYUWANGI

- Bantuan Rumah Sehat Layak Huni untuk RTM- Bantuan Sarana Peningkatan Kesehatan- Bantuan Pos Kamling dan MCK

9 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banyuwangi- Mandiri Peduli Pendidikan- Business Meeting

No Uraian Kegiatan CSR- Bantuan pembangunan sarana ibadah- Mandiri Peduli Pendidikan- Program Kemitraan Bina Lingkungan (Kelompok tani benih)- Mandiri Peduli Kesehatan

10 Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (GAPASDAP) Banyuwangi- Bantuan Bedah Rumah

11 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Tanjung Wangi- Beasiswa Pendidikan- Bantuan 1.028 Kacamata Baca Siswa- Penghijauan Penanaman 500 Bibit Trembesi- Peningkatan Kualitas Rumah Miskin- Pemberdayaan Usaha Mandiri Masyarakat Pembuatan dan Pengolahan

Kerupuk Ikan- Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Budidaya Penyu Laut)- Pertamina Sehati (Bantuan Sarana Posyandu & Pemantapan Kinerja

Kader Posyandu)- Penataan PKL Pelabuhan Tanjung Wangi

12 PDAM Kabupaten Banyuwangi

- Gebyar Hadiah Pelanggan- Penghijauan- Bantuan Sosial- Bantuan Sosial- Pipa Langring- Persewangi- Zakat dan Yatim Piatu- Qurban- Bantuan Kekeringan- Kemitraan dengan Kepolisian

13 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) PERSERO TBK Kantor Cabang Jember

- Sarana Promosi Neon Box- Sarana Promosi Tenda

Pembangunan Jalan Mushola Mbah Saeran- Pembangunan Jalan Mushola Pak Tarip- Pembangunan Pemasaran Keramik Lantai Miftahul Hidayat Blok Agung

14 PTPN XII (Persero) Wil. 1 Jember

BINA LINGKUNGAN- Pasewaran

a. Kegiatan Anak Yatim Lomba Tartir Al-Qur'an, Adzan, dllb. Bantuan biaya pendidikanc. Sarana ibadah

No Uraian Kegiatan CSR- Kaliselogiri

a. Bantuan biaya pendidikanb. Pembangunan saluran air bersih

- Sumberjambea. Bantuan biaya pendidikanb. Bantuan perbaikan jalanc. Bantuan kayu & batu utk pemb. Desad. Pembuatan taman terbukae. Infaq Bayuwangi (Ibuwangi)f. Bantuan Pondok Pesantren Darul Atam

- Sungailembua. Perbaikan Jalan Ds. Gunung Gamping; S.Lembu 3,78 Km lbr 4 Mtrb. Pembangunan Balai Desa Sumberagungc. Bantuan biaya pendidikand. Partisipasi perbaikan gerejae. Partisipasi perbaikan gereja

- Kalisepanjanga. Bantuan biaya pendidikanb. Rehab Masjid Ar Roudlohc. Rebab Mushola Al Burdah

- Kaletelpaka. Bantuan biaya pendidikanb. Pembangunan asramac. Pembangunan Madrasah Dinniyahd. Pengadaan Mebel

- Kalirejoa. 2 rehab Masjidb. Bantuan Ponpesc. Bantuan Puskesmasd. Bantuan biaya pendidikan

- Kalikempita. Pengaspalan Jalan desab. Rehab Gedung Madrasah

- Jatirono

a. Sarana belajar meja dan bangkub. Renovasi Mushola

- MalangsariBantuan Biaya Pendidikan Anak Sekolah

- Gunung GumitirNIHIL

MITRA BINAAN- Kendenglembu (Sapi Kereman)

No Uraian Kegiatan CSR- Jatirono (Sapi Kereman)- Gunung Gumitir (Perdagangan/Toko)- Malangsari (Pembinaan Kopi Rakyat)- Sumberjambe (Sapi Kereman)- Kalirejo (Sapi ISS)

15 BANK INDONESIA JEMBER

- Bantuan buku perpustakaan- Program pemberdayaan usaha tani beras organik dengan pendekatan

Solitude Coorperative Farming di Kab. Bwi- Program cooling unit koperasi ternak sapi perah "Dadi Mulyo" Kab. Bwi- Program bantuan sarana dan prasarana wilayah karesidenan Besuki- Program bantuan sarana dan prasarana wilayah karesidenan Besuki

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah daerah salah satu fungsi utamanya adalah

melaksanakan pembangunan daerah yang biasanya didanai oleh dana

APBD, namun karena keterbatasan dalam segi jumlah anggaran maka

tidak keseluruhan program mampu untuk dijalankan. CSR merupakan

salah satu alternatif sumberdana bagi pembangunan, namun dengan

dengan berbagai permasalahan yang terjadi tersebut dimana apabila

program CSR tersebut dilaksanakan dengan terencana dan merata

mampu membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

Dalam kajian ini sampel penelitian yang diambil adalah

didasarkan kepada 3 (tiga) jenis perusahaan yaitu perusahaan BUMN

yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), serta perusahaan swasta. Dimana pada dasarnya dari sampel

yang diambil mereka pada umumnya telah melakukan kegiatan CSR

dengan beragam entuk serta beragam permasalahan yang

melingkupinya. Berbagai implementasi dalam pelaksanaan program

CSR dari sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Untuk perusahaan dengan jenis BUMN sampel yang dapat diambil

keterangannya adalah perusahaan PT. Pelindo, PT. ASDP, PT. Bank

Mandiri

1. PT. Pelindo

a. Profil Perusahaan dan Responden

Kami mewawancarai Ibu Indah sebagai responden, Beliau

adalah salah satu staff di bidang keuangan yang juga mengurusi

CSR Pelindo.

b. Penjelasan Mengenasi CSR Perusahaan

PT. Pelindo memiliki 2 jenis CSR yang diberikan kepada

masyarakat dan kebijakan megnenai CSR ini merupakan

kebijakan dari pusat. CSR yang mereka lakukan adalan Progam

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dimana biasa disebut

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Keduanya

merupakan program yang sangat berbeda.

Program Kemitraan merupakan program yang mefokuskan

pada aspek ekonomi, dimana dalam program ini masyarakat

desa dibina dan diberikan permodalan untuk melakukan usaha.

Bagian keuangan PT. Pelindo membentuk tim yang bertugas

untuk melakukan survey untuk mencari desa yang sekiranya

pantas untuk dibina.

Pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan konsultan

luar. Sebelum dana diturunkan PT. Pelindo dan konsultan

tersebut memberikan pembinaan yang intens di awal dan

pembinaan secara berkala selanjutnya. Hal ini ditujukan agar

warga desa tersebut memiliki keahlian khusus yang nantiknya

dapat menciptakan produk khusus dari desa tersebut serta tentu

saja pengelolaan keuangan dan organsiasi yang baik. Salah satu

contohnya adalah Desa Gombongsari yang dibina serta diberi

dana untuk menciptakan produk berupa anyaman kayu.

Selain itu sebelum dana dicairkan pengaju dana perlu

mengajukan proposal yang nantinya harus disetujui oleh PT.

Pelindo dan juga pihak Pelindo pusat yang bertanggung jawab

mengenai hal ini. Setelah proposal diajukan maka tim akan

melakukan survey ke tempat yang bersangkutan untuk menilai

apakah benar-benar ada usaha yang akan didanai. Apabila lolos

tahap ini, maka pengaju dana harus menyertakan agunan

berupa BPKB kendaran, surat tanah, atau surat rumah

tergantung dari jumlah yang diajukan.

Dana yang diberikan nanti harus dikembalikan ke PT.

Pelindo melalui Bank Jatim sebagai perantara. Seluruh dana

wajib dikembalikan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan

dengan bunga ringan. Apabila dalam tiga bulan dana belum

kembali maka tim CSR akan mendatangi rumah warga untk

mencari tahu penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah

adanya kendala dalam pengelolaan maka tim akan membantu

semampunya untuk memperbaiki pengelolaan. Pelindo tidak

berniat untuk menyita barang jaminan, namun menunggu

hingga dana dapat kembali.

Kendala dari program ini adalah letak desa binaan yang

cukup terpencil sehingga relatif sulit dijangkau. Selain itu juga

masalah pengembalian yang terkadang sulit (kredit macet).

Namun untuk masalah kredit macet ini, perusahaan akan terus

berusaha melakukan penagihan.

Program selanjutnya adalah Program Bina Lingkungan.

Program ini pada intinya adalah memberikan dana sosial secara

sukarela kepada masyarakat. Yang paling sering dilakukan

adalah bantuan dana dalam pembangunan masjid dan fasilitas

umum seperti sekolah dsb. Selain itu dalam aspek lingkungan,

perusahaan juga telah melakukan penghijauan di beberapa

daerah. Dana hibah PKBL ini juga Program ini tidak memiliki

banyak hambatan karena sifatnya sosial.

Penentu kebijakan dari Program Ini adalah dari pusat.

Ketika ditanya mengenai motivasi mengapa melakukan bina

lingkungan dalam hal tertentu maka jawaban yang diberikan

adalah karena memang hal tersebut keputusan dari pusat. Tim

yang melakukan survey adalah tim dari Pelindo Banyuwangi dan

juga perwakilan dari pusat Pelindo.

c. Pemahaman Mengenai CSR

Pemahaman mengenai CSR yang dimiliki responden sudah

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kejelasan dua

program CSR hingga teknis pelaksanaan CSR tersebut.

Responden telah memahai kewajiban CSR meskipun belum

sampai pemahaman ke ranah undang-undang. Selain itu,

responden juga telah dapat memahami tujuan dari diadakan CSR

dimana memang CSR merupakan kewajiban yang dibebankan

kepada perusahaan. Responden juga telah mengerti bahwa

setiap BUMN pasti memiliki CSR dimana hal tersebut merupakan

instruksi yang diberikan dari pusat.

d. Sinergitas Dengan Pemerintah

Dalam malakukan CSR, selama ini Pelindo selalu

melakukan koordinasi dengan pemerintah. Hal ini ditujukan agar

daerah yang dituju benar-benar tepat sasaran. Responden

mengatakan bahwa memang yang lebih mengerti kondisi

masyarkat adalah peerintah itu sendiri oleh karena itu sinergitas

perlu dibangun agar CSR dapat tepat sasaran

Berdasarkan temuan lapang sementara dari hasil wawancara

dengan perusahan PT. Pelindo maka jika di petakan dalam analisa

SWOT maka hasil analisa adalah sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. Pelindo

No Indikator Deskripsi

1 Strength (kekuatan) Perusahaan memiliki tim khusus untuk

melakukan CSR

Keterlibatan pusat sangat tinggi, hal ini

terlihat ketika melakukan survey tim pusat

selalu mendampingi

Perusahaan melakukan koordinasi dengan

baik dengan pemerintah

2 Weakness

(Kelemahan)

Pemahaman CSR yang terbatas pada PKBL

Program CSR merupakan kebijakan dari

3 Oportunity

(Peluang)

Perusahaan memiliki konsultan eksternal

yang bekerja sama untuk melaksanakan

Luasnya daerah yang menjadi lingkup CSR

perusahaan, sehingga banyak daerah yang

berpotensi mendapat penyaluran CSR

4 Threat (Ancaman) Dana kemitraan yang dikeluarkan tidak

semuanya dapat kembali dalam waktu

yang ditentunkan (3 bulan)

Sumber : wawancara lapang diolah

2. PT. ASDP

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah BUMN di

Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan

penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan

untuk penumpang, kendaraan dan barang. Dalam kajian ini

responden adalah Bapak Thoyib Armanu selaku Kabag Umum

b. Penjelasan tentang CSR Perusahaan

Seperti BUMN pada umumnya, program CSR yang

dilakukan oleh ASDP sampai saat ini adalah program

PKBL( Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Program

Kemitraan diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha

kepada masyarakat yang membutuhkan dengan adanya

jaminan atau agunan. Namun sampai saat ini program

kemitraan belum bs dilaksanakan dikarenakan masyarakat

sekitar ASDP keberatan dengan adanya agunan yang

disyaratkan untuk mendapatkan pinjaman lunak dari

perusahaan. Sedangkan program lainnya adalah program

Bina lingkungan yang sampai saat ini masih berjalan.

Program bina lingkungan ini diwujudkan dalam bentuk

bantuan pembangunan sarana umum dan tempat ibadah

yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di tahun

2013 nanti berdasarkan permintaan dari pemerintah

Kabupaten Banyuwangi untuk merapikan pedagang kaki lima

di sekitar pelabuhan ketapang, maka direncanakan akan

diberikan gerobak oleh PT ASDP kepada para pedagang kaki

lima yang sering berjualan di areal pelabuhan dengan

harapan para pedagang itu bisa berjualan lebih tertib dan

tidak mengganggu keindahan jalan sekitar Pelabuhan.

c. Sinergitas dengan Pemerintah

bentuk sinergi yang selama ini sudah dilakukan oleh PT

ASDP dengan pemerintah baru sebatas koordinasi dengan

pemerintah wilayah setempat yang akan menjadi tempat

mereka memberikan dana hibah bina lingkungan seperti

perangkat Desa,kelurahan atau Kecamatan. Sehingga

diharapkan bantuan dana hibah yang diberikan bisa tepat

sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten baru

sebatas pelaporan terkait kegiatan sosial apa saja yang telah

dilakukan perusahaan

dengan perusahan PT. ASDP maka jika di petakan dalam analisa SWOT

maka hasil analisa adalah sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. ASDP

1 Strength (kekuatan) Program PKBL sudah diupayakan untuk

berjalan dengan rutin setiap tahun

Kesediaan untuk berkoordinasi dengan

pemerintah terkait pengelolaan dana hibah

bina lingkungan

2 Weakness

(Kelemahan)

Cakupan program CSR masih sebatas di

sekitar masyarakat yang tinggal di daerah

ketapang( Cakupan wilayah terbatas)

3 Oportunity Cakupan wilayah yang diberikan dana

(Peluang) hibah bina lingkungan masih bisa diperluas

4 Threat (Ancaman) Program Kemitraan belum bisa dijalankan

karena masyarakat sekitar blm mampu

mengikuti prosedur pemberian dana

program kemitraan yang mensyaratkan

adanya jaminan atau agunan

Minimnya koordinasi dengan pemerintah

Kabupaten Banyuwangi terkait pengelolaan

CSR Perusahaan dikarenakan koordinasi

hanya dilakukan dengan perangkat desa

setempat

3. PT. Bank Mandiri

Responden kami bernama Bpk. Dandung M. Qomari.

Beliau adalah kepala cabang PT. Bank Mandiri Banyuwangi.

b. Penjelasan Mengenai CSR Perusahaan

Perusahaan memiliki program CSR dari beberapa

aspek yaitu: pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan

hidup, pembangunan prasarana umum, dan pemberdayaan

perekonomian masyarakat. Dari kelima aspek CSR tersebut

yang menjadi fokus utama perusahaan adalah dibidang

pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa hal CSR yang dilakukan perusahaan

dalam aspek pendidikan. Yang pertama adalah, perusahaan

memberikan sumbangan berupa buku untuk perpustakaan.

Kedua, perusahaan juga memberikan edukasi kepada anak-

anak SMA dan juga mahasiswa mengenai perbankan. Hal ini

ditujukan supaya siswa SMA dan juga memiliki pandangan

yang lebih luar mengenai aktivitas-aktivitas perbankan dan

juga memberikan pemahaman mengenai dunia perbankan

dalam konteks dunia kerja.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, perusahaan

memiliki program PKBL dimana program ini bertujuan untuk

memberikan permodalan dengan suku bunga yang lunak.

Bank Mandiri memberikan suku bunga sebesar 6%. Sasaran

dari program ini adalah masyarakat yang sebenarnya tidak

cukup secara prasyarat untuk mendapatkan pendanaan dari

Bank, namun mereka memiliki usaha dan membutuhkan

tambahan dana. Selain memberikan kredit lunak, perusahaan

juga memberikan pembinaan. Dalam melakukan hal ini, bank

harus bersifat sangat selektif. Tahun lalu, perusahaan

mengeluarkan CSR melalui program ini seesar 800 juta.

Keharusan bersikap selektif akhirnya membawa

perusahaan dalam keputusan untuk membentuk tim khusus

yang bertugas untuk melakukan validasi secara langsung

kepada calon pihak yang akan diberikan dana PKBL tersebut.

Dalam beberapa kasus, pemberian dana tidak disetujui

karena ketika dilakukan validasi ternyata tidak sesuai dengan

data yang diterima perusahaan. Dengan adanya validasi ini

maka perusahaan dapat memastikan bahwa dana diberikan

kepada pihak yang tepat dan menghindari moral hazard yang

merugikan mental masyarakat itu sendiri.

Selain itu masih dalam program PKBL, perusahana juga

memberikan bantuan langsung. Dalam hal ini perusahaan

telah memberikan dana langsung kepada beberapa pura

yang ada dan beberapa bantuan langsung alinnya.

Hambatan dari program CSR PKBL adalah adanya

anggapan di masyarakat bahwa program CSR ini hanya

memberikan bantuan tanpa ada prasyarat-prasyarat. Hal ini

juga karena ada perusahaan lain yang memberikan bantuan

serupa tanpa prasyarat atau dengan prasyarat yang lunak

serta dengan pengawasan dan validasi yang kurang

memadai. Hal ini menyebabkan munculnya mindset yang

buruk di masyarakat dan juga menumbuhkan sikap konsumtif

dalam masyarakat. Dengan adanya bantuan semacam ini,

perusahaan selalu mendapat masukan yang bersifat

membanding-bandingkan dengan perusahaan lain yang

memiliki CSR sejenis yang akhirnya berdampak pada

berkurangnya masyarakat yang mengajukan dana pada

perusahaan.

Hambatan lainnya adalah pemahaman kurangnya

peran dari pemerintah dalam memberikan data sasaran

masyarakat. Data yang diberikan pemerintah seringkali

kurang bagus. Hal ini menyebabkan selama ini dalam

mencari pihak-pihak yang membutuhkan bantuan,

perusahaan melakukan survey sendiri dan tidak hanya

bersandarkan dari data pemerintah.

CSR yang baik adalah CSR yang menyentuh

masyarkat. Hal ini lah yang dipahami perusahaan

sebagaimana terucap oleh responden. Selain itu perusahaan

mamahami bahwa CSR yang diberikan perusahaan adalah

CSR yang harus dapat membangun tidak hanya secara

ekonomi namun juga secara mental . Hal ini teercermin dari

pernyataan responden bahwa CSR yang diberikan

perusahaan adalah CSR yang bersifat bantuan finansial

permodalan agar pihak yang menerima CSR dapat merdeka

secara ekonomi.

Perusahaan juga memahami bahwa CSR harus

diberikan dan dialokasikan setiap tahunnya. Hal ini tercermin

dari pernyataan responden bahwa perusahaan tanpa dipaksa

tetap harus mengeluarkan dana CSR dan alokasi dana

tersebut harus dikeluarkan secara efektif dan tepat sasaran.

Perusahan menganggap pemerintah kurang memberikan

kontribusi yang baik dalam membantu terlaksananya

program CSR perusahaan. Responden mengatakan bahwa

data yang diberikan pemerintah terkadang merupakan data

yang kurang baik sehingga perusahaan masih harus

melakukan validasi sendiri terhadap target CSR. Namun

perusahaan telah melakukan komunikasi secara terus

menerus dengan pemerintah.

dengan perusahan PT. Bank Mandiri maka jika dipetakan dalam analisa

SWOT maka hasil analisa adalah sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. Bank Mandiri

Indikator Deskripsi

1 Strength (kekuatan) Pemahaman yang baik mengenai CSR (CSR

bersifat keharusan, CSR harus menyentuh

masyarakat, dsb.)

Besarnya dana yang dialokasikan untuk

CSR (tahun lalu PKBL 800jt)

Perusahaan memiliki CSR dari beberapa

aspek (Pendidikan, kesehatan, PLH,

pembangunan saran umum, dan

pemberdayaan ekonomi masy.) meskipun

tergantung fokus mana yang dipilih

perusahaan.

Perusahaan dapat secara bebas

melaksanakan CSR sesuai dengan

kebijakan cabang (karena cabang lebih

mengerti masyarakat sekitar).

2 Weakness

(Kelemahan)

Kurang memiliki data yang baik untuk

mencari target CSR yang tepat

Data yang diberikan pemerintah untuk

keperluan CSR bukan data yang baik

3 Oportunity

(Peluang)

Masih banyak aspek yang dapat dijangkau

4 Threat (Ancaman) Pengetahuan masyarakat yang kurang

mengenai CSR (CSR hanya pemberian

cuma-Cuma)

4. PT. Askes

PT Askes adalah BUMN yang bergerak di bidang

asuransi kesehatan yang mengcover seluruh Pegawai Negeri

di indonesia. Responden dalam penelitian lapang di PT Askes

adalah Bapak Agus selaku Staf PKBL dan Bagian Umum

b. Penjelasan Tentang CSR perusahaan

Program CSR yang dilakukan oleh PT ASKES sampai

saat ini berbentuk PKBL(Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan). Program kemitraan ini dilakukan dengan cara

pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat yang

membutuhkan modal untuk menjalankan sebuah bisnis baru.

Pinjaman ini bisa diberikan selama masyarakat memiliki

barang yang bisa dijaminkan seperti surat kendaraan

bermotor,rumah dan tanah. Sedangkan program Bina

lingkungan sampai saat ini dilakukan dengan pemberian dana

hibah untuk pembangunan sarana pendidikan,sosial maupun

tempat ibadah. Pada tahun 2012 lalu, Program Bina

lingkungan PT ASKES dilakukan dengan pemberian dana

hibah untuk pembangunan rumah sehat di sebuah

kecamatan yang ada di kabupaten banyuwangi. Pemberian

dana hibah untuk pembangunan 100 rumah sehat ini

dilakukan atas permintaan bupati banyuwangi kepada

direktur PT ASKES secara langsung yang mengharapkan ada

perusahaan yang bersedia memberikan dana nya untuk

merehabilitasi rumah kurang layak yang ada di Kabupaten

Banyuwangi. Selain itu PT ASKES juga memiliki program

beasiswa untuk anak-anak dari karyawan PT ASKES yang

berprestasi.

Untuk PT ASKES Banyuwangi sendiri dalam proses

pelaksanaan program CSR hanya sebagai fasilitator yang

menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dengan

penentu kebijakan CSR di perusahaan yaitu kantor pusat di

Jakarta. Sehingga ASKES banyuwangi tidak memiliki

wewenang untuk menentukan bisa atau tidaknya bantuan

diberikan pada masyarakat yang membutuhkan. Untuk

pelaporan program CSR yang telah dilakukan oleh

perusahaan sampai saat ini pertanggungjawaban perusahaan

hanya pada Kementrian BUMN secara langsung meskipun PT

ASKES Banyuwangi tetap memberikan laporan CSR mereka

pada pemerintah setempat sebagai bentuk pemberitahuan.

c. Pemahaman mengenai CSR

Pemahaman PT ASKES terkait program CSR sendiri

sampai saat ini sesuai dengan Undang-Undang Tentang CSR

yang mewajibkan 2,5% dari laba bersih perusahaan

digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk

tanggung jawab perusahaan. Untuk pemahaman mengenai

program CSR sendiri perusahaan hanya terfokus pada

program-program PKBL

d. Sinergitas dengan pemerintah

sampai saat ini sinergitas PT ASKES dengan

pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya sebatas

pemberian laporan formal mengenai kegiatan sosial yang

telah dilakukan perusahaan. Untuk sinergitas dengan

pemerintah setempat,PT ASKES Banyuwangi masih belum

bisa dilakukan dikarenakan sampai saat ini mereka hanya

sebagai fasilitator saja dan bukan sebagai penentu kebijakan

terkait program CSR itu sendiri. Berdasarkan temuan lapang

sementara dari hasil wawancara dengan perusahan PT. Askes

maka jika dipetakan dalam analisa SWOT maka hasil analisa

adalah sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. Askes

1 Strength

(kekuatan)

Dana PKBL yang disediakan oleh ASKES

pusat tergolong tinggi

2 Weakness

(Kelemahan)

Kesadaran perusahaan tentang CSR baru

sebatas pengaplikasian PKBL

Penyaluran dana PKBL hanya tergantung

permintaan masyarakat

Penyaluran dana PKBL ditentukan terpusat

oleh PT ASKES Jakarta

3 Oportunity

(Peluang)

4 Threat (Ancaman) Ketidakmampuan PT ASKES Banyuwangi

untuk berkoordinasi dengan pemerintah

setempat mengenai pengelolan CSR

B. BUMD

1. PDAM

PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang

bergerak pada penyediaan air bersih di Kabupaten

Banyuwangi. Sampai saat ini jangkauan Wilayah PDAM

Banyuwangi mencakup 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Banyuwangi. Dalam penelitian lapang yang menjadi

responden adalah bapak Agus Tjahyono selaku kepala bagian

produksi dan distribusi PDAM Banyuwangi

b. Penjelasan tentang CSR perusahaan

PDAM termasuk salah satu perusahaan yang rutin dan

konsisten menerapkan prinsip CSR meskipun tidak instruksi

mengenai keharusan melakukan program ini. Program CSR

yang telah dilakukan oleh PDAM terbagi ke dalam beberapa

1) Pemberian Kompensasi 5-10 juta per tahun pada desa yang

salah satu sumber airnya digunakan oleh PDAM

2) Pemberian fasilitas air gratis untuk sarana umum seperti

tempat ibadah,pendidikan dan sosial yang dilewati oleh pipa

air PDAM

3) Pemberian fasilitas air siap minum gratis untuk acara-acara

sosial dan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat.

4) Berdasarkan kesepakatan seluruh karyawan PDAM

banyuwangi, maka setiap bulannya akan ada pemotongan

gaji mulai 10rb-50rb tergantung dari jabatannya yang

nantinya dari dana yang terkumpul itu akan digunakan untuk

program santunan dan tali asih pada masyarakat yang

membutuhkan

Pemahaman mengenai CSR yang dimiliki oleh PDAM

banyuwangi sampai saat ini tergolong sudah tepat karena

bagi manajemen PDAM sendiri keberadaan mereka sudah

sepantasnya juga berdampak positif bagi lingkungan disekitar

mereka. Hal ini sebagai kompensasi kegiatan produksi dan

distribusi mereka yang mungkin menyebabkan masyarakat

sekitar terganggu ketika ada pemasangan pipa PDAM

maupun ketika sumber air di desa mereka diambil.

d. Sinergitas dengan pemerintah

Sampai saat ini PDAM Banyuwangi belum memiliki alur

koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten

terkait pelaksanaan CSR di perusahaan. Koordinasi yang

dilakukan sampai saat ini baru sebatas adanya surat edaran

bupati yang menyebutkan mengenai keharusan perusahaan

untuk melakukan tanggung jawab sosialnya. Namun PDAM

secara tersirat mengungkapkan kesiapannya untuk

berkoordinasi dengan pemerintah terkait program CSR

asalkan tidak mempengaruhi dan berdampak negatif pada

kebijakan CSR perusahaan yang telah ada sebelumnya.

Kesiapan PDAM ini dikarenakan pada kenyataannya

walaupun belum ada intruksi terkait CSR pun perusahaan

telah melakukan program tanggungjawab sosialnya secara

rutin sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab

perusahaan secara moral kepada masyarakat sekitar

dengan perusahan PDAM maka jika dipetakan dalam analisa SWOT

maka hasil analisa adalah sebagai berikut:

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PDAM Kabupaten

Banyuwangi

Indikator Deskripsi

1 Strength (kekuatan) Kesadaran mengenai pentingnya CSR bagi

perusahaan sudah terbentuk dengan atau

tanpa peraturan pemerintah

Laba Perusahaan Cukup tinggi dan

cenderung meningkat dari tahun ke tahun

Kesiapan untuk berkoordinasi dengan

pemerintah terkait pengelolaan CSR

2 Weakness

(Kelemahan)

Program CSR yang di buat masih belum

beragam. Karena sampai saat ini program-

programnya CSR nya masih berupa

kompensasi dari pengelolaan air mereka

Kurangnya data yang dimiliki perusahaan

terkait wilayah yang membutuhkan

bantuan perusahaan

3 Oportunity

(Peluang)

Masih banyak bidang lainnya yang

potensial untuk dikembangkan melalui

program CSR perusahaan

4 Threat (Ancaman) Belum adanya koordinasi secara intensif

dengan pemerintah setempat

Karena belum ada koordinasi menyebabkan

jalannya CSR perusahaan masih tergantung

dari internal perusahaan sendiri

C. SWASTA

1. PT. Candi Ngrimbi

PT. Candi Ngrimbi adalah perusahaan swasta dengan

pusat di Surabaya yang bergerak di Bidang penambangan

belerang yang terletak di Desa Tamansari dan dekat dengat

tempat wisata yang juga sumber belerang Kawah Ijen.

Penambangan aktif diadakan mulai pukul 6 pagi higga pukul

4 sore hari.

Responden bernama Bapak Budi. Beliau adalah kepala

bagian keuangan PT. Candi Ngrimbi. Beliau bertempat tinggal

tidak jauh dari tempatnya bekerja.

b. Penjelasan Mengenai CSR Perusahaan

Responden menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan

oleh perusahaan adalah CSR yang bersifat sosial, yakni

pemberian satunan kepada yayasan yatim piatu di sekitar

Tamansari. Santunan diberikan dalam bentuk uang tunai

sebersar Rp 1.000.000,- setiap bulannya dimana uang

tersebut nantinya bebas digunakan oleh pengurus yayasan

yatim piatu tersebut.

Selain itu perusahaan juga aktif dalam memberikan

bantuan dana pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

warga sekitar. Salah satu contoh yang diutarakan responden

adalah membantu memberikan dana dalam kegiatan

kompetisi bola voli warga sekitar.

Berdasarkan apa yang diucapkan responden, ada

beberapa alasan yang menyebabkan mengapa perusahaan

memilih untuk melakukan CSR dalam bentuk tersebut.

Adanya kepedulian terhadap yatim piatu di kalangan warga

sekitar menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, PT. Candi

Ngrimbi pusat juga menyarankan agar unit tersebut menjalan

CSR di kalangan sekitar warga saja.

Responden juga mengatakan bahwa perusahaan

bertanggung jawab juga terhadap kondisi jalan yang setiap

hari dilalui untuk melakukan kegiatan penambangan. Oleh

karena itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa kondisi

jalan tesebut selalu dala keadaan yang baik. Mengingat juga

bahwa jalan yang dilalui juga merupakan jalan utama menuju

wisata kawah ijen yang cukup terkenal secara Internasional.

Responden kurang yakin kapan edaran mengenai CSR

dari pemerintah diterima oleh perusahaan, antara tahun 2010

atau 2011. Namun bukan berarti CSR belum dilakukan sebelu

itu. Perusahaan telah lama memberikan bantuan keapda

warga sekitar bahkan sejak beberapa tahun sebelum surat

edaran tersebut diberikan. Bantuan yang diberikan adalah

dalam bentuk uang tunai yang diberikan sesuai dengan

keperluan warga selama warga mengajukan permohonan

kepada perusahaan.

Ada satu hal yang cukup menarik dari CSR PT. Candi

Ngrimbi. Ketika kondisi Gunung Ijen sedang aktif, ada

larangan dari pemerintah untuk mendekati kawah gunung

tersebut. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat

melakukan produksi sehingga tidak ada pemasukan sama

sekali. Namun karena ada rasa “sungkan” dengan yayasan

yang selalu diberikan dana CSR, perusahaan tetap

memberikan dana CSR sebesar 1 juta pada yayasan tersebut.

Pemahaman yang dimiliki oleh respoden mengenai

CSR masih kurang. Sebelum surat edaran dari bupati masuk,

responden belum mengerti apa-apa mengenai CSR meskipun

perusahaan telah melaksanakan CSR dalam bentuk bantuan

kepada masyarakat. Responden baru menyadari bahwa

perusahaan telah melakukan CSR setelah edaran diterima.

Pengetahuan responden hanya sebatas dari edaran

dari Bupati yang intinya adalah mewajibkan perusahaan

untuk meluangkan sekian persen pendapatannya untuk

membangun masyarakat sekitar perusahaan. Ketika

dilakukan wawancara dan diberi pertanyaan mengenai

undang-undang yang mewajibkan CSR, responden menjawab

belum mengerti hal tersebut.

Responden juga sempat kebingungan dengan biaya

yang dikeluarkan untuk membantu warga sekitar yang

membutuhkan dimana sifatnya individu. Responden

menganggap hal tersebut bukan terasuk CSR meskipun hal

tersebut dapat digolongkan dalam kegiatan sosial. Dan

seiring dengan berjalannya wawancara, responden

menganggap bahwa hal tersebut bukan termasuk CSR.

Komunikasi antara perusahaan dan aparat pemerintah

setempat masih terus dilakukan. Responden menyatakan

bahwa kepala desa setempat selalu meminta perusahana

agar terus melaporkan kegiatan CSR yang dilakukan. Untuk

perihal sinegitas antara pemeritah dan perusahaan,

responden belum berani menjawab dikarenakan apabila

benar-benar terjadi maka perusahaan tersebut, yang

merupakan unit usaha dengan pusat di Surabaya, masih

perlu mengkomunikasikan perihal sinergitas tersebut kepada

pusat.

dengan perusahan PT. Ngrimbi maka jika dipetakan dalam analisa

SWOT maka hasil analisa adalah sebagai berikut:

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT. Ngrimbi

1 Strength (kekuatan) Pemahaman CSR yang merupakan bagian

dari ibadah (sehingga tetap memberi CSR

meskipun kondisi rugi)

2 Weakness

(Kelemahan)

Pemahaman CSR yang masih lemah karena

hanya berdasar dari edaran pemerintah.

Keputusan pemberian CSR harus sesuai

dengan persetujuan pusat

Koordinasi yang dilakukan hanya dengan

kepala desa

3 Oportunity

(Peluang)

Masyarakat sekitar perusahaan merasa

cukup terbantu dengan CSR perusahaan

4 Threat (Ancaman) Perusahaan belum berani melakukan

sinergi lebih lanjut karena semua

tergantung dari keputusan PT. Candi

Ngrimbi pusat

2. PT. Bank Central Asia (BCA)

Bank BCA adalah salah satu perusahaan swasta yang

ada di kabupaten banyuwangi dan bergerak di bidang jasa

perbankan. Responden kami adalah Bapak Hadi Waskito

selaku Kepala Operasional BCA Banyuwangi

b. Penjelasan Tentang CSR yang telah dilakukan perusahaan

Berdasarkan penjelasan responden,sampai saat ini

BCA tidak hanya concern pada bidang bisnis belaka namun

juga concern pada pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

Proses pemberdayaan sosial masyarakat ini ada sebagai

bentuk tanggungjawab sosial perusahaan. Pelaksanaan CSR

di BCA sendiri ada yang dilakukan oleh BCA pusat namun ada

pula yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah yang

itu artinya dilakukan oleh kantor cabang masing-masing

Sampai saat ini ada beberapa program perusahaan

yang telah dilaksanakan sebagai bentuk CSR perusahaan:

1. Donor darah untuk karyawan BCA setiap 2 bulan sekali

2. Bantuan beasiswa secara rutin tiap tahun untuk karyawan

agar dapat melanjutkan sekolahnya

3. Bantuan dana hibah untuk tempat-tempat ibadah

masyarakat

4. Bantuan alat olahraga untuk sekolah maupun universitas

yang menjalin kerjasama dengan Bank BCA

Selain beberapa program diatas,ada pula program

khusus dari BCA pusat untuk berkontribusi pada

pengembangan sosial masyarakat dan budaya seperti:

1. Diterbitkannya kartu kredit dengan motif batik beberapa

saat setelah batik diresmikan sebagai warisan budaya

indonesia

2. Pemberian bantuan dana untuk atlet nasional kita yang

akan berlaga di luar negeri

c. Sinergitas dengan pemerintah

Menurut pengakuan responden, untuk kerjasama

dengan pihak pemerintah setempat yang dalam hal ini

adalah pemerintah Kabupaten masih belum masimal. selama

ini koordinasi masih sebatas surat edaran yang dikeluarkan

oleh bupati tentang kewajiban melaksanakan program CSR

bagi perusahaan. Selain itu belum ada forum yang digunakan

untuk keperluan koordinasi intens antara pihak BCA dengan

pemerintah padahal untuk Bank BCA sendiri selalu

melakukan koordinasi intens dengan bank-bank lainnya

melalui forum komunikasi perbankan se Banyuwangi. Inilah

yang menyebabkan sampai saat ini pihak BCA Banyuwangi

masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan

program-program CSR yang dimiliki. karena kurangnya data

dan informasi yang dimiliki oleh pihaknya terkait kebutuhan

masyarakat banyuwangi sendiri. Untuk itu ke depannya pihak

BCA Banyuwangi mengharapkan adanya komunikasi yang

jelas dengan pemerintah sehingga program-program

perusahaan bisa benar-benar menimbulkan kemanfaatan

yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara

keseluruhan.

dengan perusahan PT. Bank Central Asia (BCA) maka jika dipetakan

dalam analisa SWOT maka hasil analisa adalah sebagai berikut:

Tabel Analisa SWOT kegiatan CSR PT.Bank Centra Asia (BCA)

1 Strength (kekuatan) BCA memiliki program CSR pusat dan juga

memiliki program CSR dari cabang,

sehingga banyak CSR yang dilakukan

2 Weakness

(Kelemahan)

CSR yang diberikan belum memiliki alasan

dan fokus yang jelas, seperti ada donor

darah, operasi katarak, bantuan terhadap

acara sekitar, dsb.

Kurangnya data yang dimiliki untuk

menunjang CSR

3 Oportunity

(Peluang)

Banyaknya aspek dan lingkup yang bisa

dijangkau oleh persuahaan

4 Threat (Ancaman) kurang data untuk menunjang jalannya

CSR perusahaan

Berdasarkan pengamatan dilapangan terhadap beberapa sampel

dari perusahaan BUMN, BUMD, serta Swasta terhadap dinamika

pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate

social responsibility (CSR) didapatkan gambaran umum sebagai

berikut:

MEMBANGUN SINERGITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON APBD

Tabel Uraian Temuan Lapang Kegiatan CSR dunia usaha di Kabupaten Banyuwangi

1 Strength (kekuatan) Adanya kesadaran beberapa perusahaan

mengenai pelaksanaan program CSR

Peraturan beberapa perusahan yang

mendukung

Dukungan finansial perusahaan

Beragamnya kegiatan CSR yang dilakukan

perusahaan.

2 Weakness

(Kelemahan)

Lemahnya koordinasi, baik antara

perusahaan dengan perusahaan ataupun

antara perusahaan dengan pemerintah.

Lemahnya koordinasi berdampak kepada

lemahnya tingkat fokus sasaran kegiatan

Belum terbentuknya forum yang menaungi

Belum adanya payung hukum yang

memayungi adanya sinergitas

3 Oportunity

(Peluang)

Peraturan daerah yang menghimbau

kegiatan CSR dari masing-masing

perusahaan

Semakin bertambahnya dunia usaha di

Kabupaten Banyuwangi

Semakin tumbuhnya perekonomian yang

berimbas kepada peningkatan laba

perusahaan.

Adanya kemauan dari beberapa

perusahaan untuk saling bersinergi

4 Threat (Ancaman) Pemahaman yang salah dari masyarakat

mengenai program CSR.

Otoritas terbatas dari beberapa

perusahaan

Perbedaan kepentingan dari masing-

masing perusahaan

Minimnya data dalam menunjang

pelaksanan CSR

Salah satu yang paling menonjol dari beberapa bentuk kekuatan

dalam kegiatan CSR dari berbagai dunia usaha yang berada di

Kabupaten Banyuwangi adalah sudah mulai munculnya kesadaran

akan pentingnya kegiatan CSR, kekuatan tersebut semakin tumbuh

dengan didukung oleh peraturan perusahaan dalam pelaksanaan

program CSR di perusahaan. Hal tersebut memang bukan muncul

disemua jenis usaha namun masih sebagian, terdapat perusahaan

yang malah tidak memahami apa yang dimaksud dengan CSR tersebut

sehingga mereka tidak melakukan kegiatan CSR. Pemahaman

mengenai CSR ini dapat menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan

program CSR yang dapat berimbas kepada kekurangtepatan bentuk

kegiatan CSR yang dilakukan serta salahnya sasaran dari kegiatan

tersebut.

Pengetahuan perusahaan terhadap pemahaman CSR juga

ditunjang oleh belum adanya komunikasi yang intensif antara

perusahaan dengan perusahaan maupun perusahaan dengan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebenarnya telah

mengeluarkan Peraturan Bupati yang menghimbau setiap perusahaan

melakukan program keperdulian sosial / CSR namun karena masih

kurang intensifnya sosialisasi dan pengawasan masih banyak

perusahaan yang masih enggan untuk melakukan program tersebut

terutama untukperusahaan-perusahaan swasta, sedangkan

perusahaan BUMN pengamatan dilapangan seluruhnya telah

melakukan program CSR karena diperkuat dengan adanya peraturan

menteri BUMN yang mengharuskan setiap perusahaan BUMN untuk

menjalankan program CSR. Tingkat kesadaran dan pemahaman

perusahaan yang kurang, ditunjang oleh lemahnya sosialisasi semakin

diperparah dengan tingkat kepentingan perusahaan yang berbeda-

beda dapat menjadi ancama terhadap sinergitas pembiayan non APBD

sebab dengan perusahaan yang tingkat kepentingan yang berbeda

apalagi berseberangan maka akan sangat sulit untuk bersinergi dalam

program CSR ini.

Setelah mendapatkan IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE

(Eksternal Factor Evaluation) maka langkah selanjutnya adalah

membuat matrik SWOT dimana Matriks Strength – Weaknesses –

Opportunities - Threat (SWOT) merupakan matching tool yang penting

untuk membantu mengembangkan empat tipe strategi, yaitu strategi

SO (Strength-Opportunity), strategi WO (Weakness-Opportunity),

strategi ST (Strength-Threat), dan strategi WT (Weakness-Threat).

Keempat tipe strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi SO (Strength-Opportunitiy), strategi ini

menggunakan kekuatan internal pemerintah daerah untuk

meraih peluang-peluang yang ada di luar pemerintah daerah.

Strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi bertujuan

untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal

pemerintah daerah sinergitas pembiayaan non APBD dengan

memanfaatkan peluang-peluang eksternal.

Strategi ST (Strength-Threat), melalui strategi ini

pemerintah daerah berusaha untuk menghindari atau

mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal.

Strategi WT (Weakness-Threat), strategi ini merupakan

taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan

internal serta menghindari ancaman.

Berdasarkan matrik IFE dan EFE maka matrik SWOT bagi

program Sinergitas Pembiayaan Non APBD diuraikan sebagai berikut:

Tabel Matching Tool Strategi Sinergitas Pembiayaan Non APBD

Streght (Kekuatan)

Adanya kesadaran beberapa perusahaan mengenai pelaksanaan program CSR

Peraturan beberapa perusahan yang

Weakness (Kelemahan)

Kurang bervariasinya kegiatan CSR disebabkan kurangnya pengetahuan dari beberapa perusahaan

Lemahnya koordinasi, baik antara perusahaan dengan

Faktor Internal

mendukung Dukungan finansial

perusahaan Beragamnya kegiatan CSR

yang dilakukan perusahaan.

perusahaan ataupun antara perusahaan dengan pemerintah.

Lemahnya koordinasi berdampak kepada lemahnya tingkat fokus sasaran kegiatan CSR

Belum terbentuknya forum yang menaungi

Belum adanya payung hukum yang memayungi adanya sinergitas

Opportunity (Peluang)

Peraturan daerah yang menghimbau kegiatan CSR dari masing-masing perusahaan

Semakin bertambahnya dunia usaha di Kabupaten Banyuwangi

Semakin tumbuhnya perekonomian yang berimbas kepada peningkatan laba perusahaan.

Adanya kemauan dari beberapa perusahaan untuk saling bersinergi.

Strategi SO

Mengembangkan ragam kegiatan program CSR yang lebih bermanfaat dan cakupan wilayah yang semakin luas.

Strategi WO

Membentuk sebuah forum yang menaungi kegiatan CSR di Kabupaten Banyuwangi

Membentuk payung hukum untuk pelaksanaan CSR.

Membuat sebuah pertemuan rutin untuk membahas isu strategis pembangunan

Treath (Ancaman)

Pemahaman yang salah dari masyarakat mengenai program CSR.

Otoritas terbatas dari beberapa perusahaan

Perbedaan kepentingan dari masing-masing perusahaan

Minimnya data dalam menunjang pelaksanan CSR

Strategi ST

Intensitas sosialisasi program CSR ke Masyarakat

Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar perusahaan serta pemerintah

Strategi WT

Memperkuat fungsi dari forum, utamanya terhadap komunikasi baik antar perusahaan maupun pemerintah.

Dari berbagai daftar kekuatan (streght), kelemahan (weakness),

peluang (opportunity) serta ancaman (treath) akan di dapatkan

matching tool dimana tujuan matching tool ini juga untuk melihat

strategi yang akan muncul bilamana diketahui jenis kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman. Apabila dalam upaya untuk

mensinergikan pembiayaan non APBD diketahui kekuatannya adalah

sudah mulai munculnya kesadaran untuk melakukan CSR serta adanya

peluang yang dimiliki yaitu semakin berkembangnya dunia usaha

dengan semakin meningkatnya perekonomian di Kabupaten

Banyuwangi maka strategi yang dapat diambil adalah dengan semakin

meningkatkan ragam kegiatan CSR dari saat ini.

Lalu pendekatan ini bila dikaitkan antara kelemahan dan

peluang maka dapat dimana dalam upaya sinergitas pembiayaan non

APBD memiliki kelemahan berupa masih rendahnya koordinasi antar

perusahaan maupun dengan pemerintah dilihat dari sisi peluang yang

memperlihatkan adanya kemauan perusahaan untuk bersinergi maka

alternatf terhadap strateginya adalah dengan membentuk forum yang

menaungi kegiatan CSR dimana elemen dalam forum tersebut terdiri

dari perusahaan-perusahaan baik perusahaan sejenis maupun lintas

perusahaan serta elemen pemerintah. Agenda yang terdapat dalam

forum tersebut setidakanya dapat membahas mengenai berbagai

perpektif CSR , isu-isu strategis pengembangan CSR di Banyuwangi

maupun membahas permasalahan-permasalahan yang melingkupi

kegiatan CSR.

Dari segi kekuatan dilihat dari segi ancaman terhadap sinergitas

pembiayaan non APBD dapat terlihat alternatif strategi yang dapat

dimunculkan bilamana terdapat kemauan perusahaan untuk

melakukan CSR namun terdapat ancaman yaitu persepsi masyarakat

yang salah mengenai program CSR maka alternative straegi yag dapat

muncul adalah dengan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat

agar tujuan dari pelaksanaan program CSR dapat terlaksana.

Dilihat dari segi kelemahan dan ancaman salah satu alternatif

yang dapat muncul apabila melihat jenis kelemahan dilihat dari segi

ancaman seperti bila kelemahan berupa kurangnya komunikasi dengan

melihat ancaman mengenai tingkat kepentingan masing-masing

perusahaan yang berbeda bahkan terdapat perusahaan yang tingkat

otoritasnya ditentukan oleh perusahaan pusat maka strategi yang

muncul adalah dengan mengintensifkan keberadaan forum agar

komunikasi antar perusahaan dapat meningkat dan tercipta berbagai

solusi terhadap permasalahn komunikasi antar perusahaan.

Penggunaan analisa SWOT sangat berguna untuk membuat

alternatif-alternatif terhadap suatu tujuan dengan mempertimbangkan

unsur kekuatan (streght), kelemahan (weakness), peluang

(opportunity), dan ancaman (treath). Berdasarkan unsur-unsur tersebut

akan tercipta berbagai alternatif strategi untuk mencapai tujuan yang

akan dicapai jika dalam kajian ini adalah untuk tujuannya membuat

sinergitas pembiayaan non APBD maka dengan pendekatan tersebut

akan lahir alternatif strategi terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Strategi Sinergitas Pembiayaan Non APBD

Masalah Internal

jenis dan ragam kegiatan terbatas

Pemahaman CSR yang masih

kurang

Otoritas Terbatas

peraturan perusahaan

Masalah Ekternal

sasaran kurang tepat

kurangnya data yang akurat

kekurang berhasilan kegiatan

Pandangan salah mengenai

masyarakat

Masalah Kelembagaan

Berjalan Sendiri-sendiri

Belum adanya forum

kepentingan berbeda

Belum adanya ketentuan yang

tidak dijalankanya

Fungsi Pengawasan

kurang

keterbatasan aparatur

Gambar Diagram Pohon Masalah Sinergitas Pembiayaan Non APBD

Untuk mencapai tujuan terciptanya sinergitas pembiayaan non APBD

di kabupaten Banyuwangi berdasarkan pendekatan alat analisis akar

masalah terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi

penghambat tersinerginya pembiayaan non APBD. Dalam gambar tersebut

permasalahn-permasalahan yang terdapat pada bagian yang paling bawah

adalah permasalahan yang harus segera di buatkan solusinya, semisal

adanya pemahaman yang kurang dari perusahaan mengenai definisi CSR

maka berdampak kepada kurang beragamnya pelaksanaan CSR atau

perusahaan bingun mengenai kegiatan CSR apa yang hendak dilakukan.

Artinya dengan permasalahan tersebut pemerintah daerah harus membuat

solusi agar perusahaan mendapatkan pemahaman yang luas mengenai

kegiatan CSR, berdasarkan analisa akar masalah maka solusi untuk

mengatasi permasalahn tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Jenis Masalah Dan Solusi permasalah Berdasarkan Analisa

Akar Masalah Sinergitas Pembiayaan Non APBD

No Jenis Permasalahan Solusi Permasalahan

1 Pemahaman CSR yang masih

kurang

Diadakannya sosialisasi

ataupun workshop mengenai

kegiatan CSR kepada

perusahaan

2 Peraturan perusahaan Pemerintah Daerah Melakukan

Mediasi kepada perusahaan

3 Kurangnya data yang akurat Pengakurasian dan

Pensinergian data dari masing-

masing SKPD

4 Pandangan masyarakat yang

salah terhadap program CSR

Mengintensifkan sosialisasi

kepada masyarakat

5 Belum adanya forum dan

perbedaan kepentingan.

Mensinergikan kegiatan CSR

dari masing-masing

perusahaan dalam suatu

wadah forum.

6 Tidak terlaksanakannya CSR oleh Sosialisasi dan Pembuatan

beberapa perusahaan peraturan yang tegas

Program dan Sinergitas Program Pembangunan dengan CSR per

Wilayah

Peta Program

Bantuan dana CSR yang dilakukan di Banyuwangi disebar di 24 kecamatan

yang ada di kabupaten Banyuwangi . dalam pembagiannya, dana CSR ini

dikelompokkan dalam 9 bidang meliputi bidang pertanian, ketahan pangan,

peternakan , kelautan perikanan, lingkungan hidup, Koperasi dan UMKM,

Pemberdayaan masyarakat, pendidikan serta perdagangan. Pada bagian ini

akan dijelaskan mengenai pembagian CSR di 9 bidang tersebut serta

kecamatan- kecamatan yang memperoleh bantuan dana CSR.

1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling dominan

berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Sektor pertanian

tersusun atas beberapa sub sektor yang sangat potensial.Peranan sub

sektor tanaman bahan makanan dapat me-nyumbang produksi padi Jawa

Timur, yang mana Kab. Banyuwangi merupakan salah satu daerah lumbung

padi. Kabupaten Banyuwangi me-rupakan salah satu kabupaten di Propinsi

Jawa Timur yang mempunyai luas daerah terbesar, sehingga dengan adanya

ketersediaan luas daerah yang begitu besar tersebut, kesempatan untuk

dijadikan sebagai lahan pertanian akan mempunyai peluang besar.Pada

tahun 2010 produksi Padi sawah dan ladang sebesar 852.536 ton (dalam

bentuk gabah kering giling) telah mengalami kenaikan sebesar 10,95

persen dibanding tahun 2009.Sedangkan Untuk produksi tanaman sayuran,

didominasi Cabe Besar, Sawi/Petsai dan Tomat.

Untuk pengembangan di sektor pertanian, maka pemerintah bekerja

sama dengan stakeholder yang ada mendanai beberapa kegiatan daerah

dengan dananCSR. Untuk program CSR bidang pertanian pada umumnya

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam produksi yang

berkaitan dengan pertanian seperti perusahaan pupuk, perusahaan kimia

untuk obat-obatan pertanian, perusahaan bibit pertanian dan perusahaan

sejenisnya. Perusahaan-perusahaan tersebut pada orientasi utama program

CSR yang disalurkan pada umumnya diprioritaskan untuk hal-hal yang

berkaitan dengan kegiatan pertanian, namun tidak menutup kemungkinan

perusahaan lain dapat menyalurkan bantuan program CSR ke dalam bidang

pertanian.

a. Bidang Tanaman Pangan

Untuk pertanian tanaman pangan menurut dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan setidaknya terdapat tiga program yang dapat

disinergikan dengan program CSR perusahaan. Salah satu bentuk program

yang dapat disinergikan adalah bantuan alat pengolahan tanah (hand

tractor), Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, serta bantuan

penguatan modal bagi gabungan kelompok tani mitra Bulog.Wilayah

tersebut dinilai oleh pihak dinas tingkat ketersediaan masih kurang dan

belum sepenuhnya mampu terfasilitasi melalui dana dari dinas.

Bagi perusahaan yang memiliki perencanaan penyaluran program

dibidang pertanian semisal penyaluran dana CSR untuk pembangunan

irigasi pertanian, maka perusahaan dapat memperhatikan wilayah di

Kecamatan Sempu dan Kecamatan Genteng, karena diwilayah tersebut

berdasarkan informasi dinas tingkat ketersediaan sistem irigasi pertanian

masih membutuhkan penambahan, selain itu juga karena wilayah tersebut

merupakan wilayah potensi pertanian tanaman pangan yaitutermasuk

sebagai wilayah penghasil tanaman padi sehingga ketersediaan saluran

irigasi memang sangat penting sebagai penyuplai kebutuhan air untuk

proses tanam komoditas tersebut.

b. Bidang Tanaman Holtikultur

Untuk sektor pertanian bidang tanaman holtikultur yang menangani

masalah pertanian buah-buahan dan tanaman hiassetidaknya terdapat 5

program yang dapat disinergikan dengan program CSR seperti kebutuhan

pengadaan sumur bor bagi kebutuhan pengairan pertanian tanaman

holtikultura komoditas jambu biji daging merah serta komoditas jeruk siam.

Dimana wilayah yang membutuhkan pengadaan sumur tersebut adalah di

Desa karangdoro Kecamatan Tegalsari untuk komoditas jambu biji daging

merah karena wilayah tersebut potensi pertanian komoditas tersebut

sedang menjadi perhatian namun masih membutuhkan dukungan system

pengairan untuk proses pertaniannya. Selain pengadaan sumur bor

tingkat kebutuhan lainnya di bidang tanaman holtikultur adalah kebutuhan

pengadaan keranjang panen, serta bantuan modal untuk pembelian benih

tanaman holtikutur seperti benih pohon jeruk yang terdapat di Kecamatan

Bangorejo. Perusahaan – perusahaan yang hendak menyalurkan dana CSR

di bidang holtikultur dapat memperhatikan informasi tersebut sebagai dasr

pertimbangan untuk jenis penyaluran dan wilayah penyaluran.

c. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan Kabupaten Banyuwangi menyimpan potensi yang

sangat besar karena ditunjang dengan kondisi geografis daerah terutama

Banyuwangi bagian barat yang merupakan daerah dataran tinggi.Beragam

potensi perkebunan yang dimiliki Banyuwangi diantaranya adalah

perkebunan kopi, perkebunan kelapa, karet, kakao, Lada, dan beragam

tanaman perkebunan lainnya.potensi tersebut sangat disayangkan apabila

tidak mampu terkelola dengan optimal hanya karena kurangnya pendanaan

Perusahaan yang perduli terhadap kondisi pertanian dan memiliki

perencanaan penyaluran dana CSR bidang perkebunai maka dapat menjadi

pertimbangan seperti pengembangan tanaman kopi arabika dengan wilayah

sasaran Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Wongsorejo.

2. Peternakan

Sektor peternakan saat ini sedang mendapatkan perhatian tinggi dari

pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terutama peternakan sapi perah

dan sapi potong.Pemerintah sedang serius untuk terus mengembangkan

sentra-sentra peternakan sapi seperti wilayah Kecamatan Licin untuk

peternakan sapi perah dan Kecamatan Wongsorejo untuk peternakan sapi

potong disamping wilayah lainnya di Kabupaten Banyuwangi.

Agar dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal maka

program-program tersebut hendaknya dapat bersinergi dengan berbagai

stakeholder yang lainnya dan tidak hanya mengandalkan sumber dari

pemerintah daerah.Seperti di kecamatan purwoharjo dan cluring dana CSR

digunakan untuk pembuatan biogas. Pembuatan biogas diharapkan dapat

membantu peternak memanfaatkan limbah ternak dengan

memanfaatkannya menjadi biogas yang bisa menjadi sumber kehidupan

bagi masyarakat setempat. Selain itu untuk mendukung program

pemerintah mengembangkan daerah peternakan di kecamatan licin, maka

dana CSR digunakan untuk membantu daerah setempat dengan

mendistribusikan bibit sapi unggul di kecamatan tersebut.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa

Selain di bidang pertanian terdapat permasalahan lainnya yang

menjadi program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi adalah

permasalahan sosial.Salah satu permasalahan social yang kerap melanda

berbagai daerah tidak terkecuali untuk negara maju adalah permasalahan

kemiskinan.Di Kabupaten Banyuwangi permasalahan kemiskinan terjadi

merata di setiap Kecamatan dengan daerah yang memiliki jumlah

kemiskinan yang tertinggi adalah kecamatan Rogojampi dan Kalipuro

Kemiskinan memberikan dampak terhadap beberapa hal seperti tidak

tercukupinya kebutuhan dasar mereka karena rendahnya tingkat pendapat

yang diterima masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat selain

kebutuhan akan pangan adalaha kebutuhan akan tempat tingga yang layak.

Kebutuhan tempat tinggal yang layak tersebut menjadi kebutuhan dasar

karena akan memberikan dampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pencapaian perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang besar, salah

satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah berasal dari

bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).sektor ini menjadi

penompang utama dalam struktur perekonomian daerah dengan jumlah

UMKM sudah mencapai lebih dari 200.000 UMKM. karena peranannya yang

penting dalam perekonomian maka diperlukan perhatian yang serius untuk

menjaga agar usaha tersebut terus tumbuh dan berkembang.

Pengembangan UMKM diharapkan agar perekenomian di Banyuwangi dapat

berkembang serta menjadikan usaha kecil mampu bersaing dengan usaha

besar dengan mempunyai nilai tambah tersendiri. Fasilitas yang bisa

didanai dari dana CSR diantaranya yaitu fasilitas sarana tenda, fasilitas

sarana kaos dan fasilitas ketrampilan . program pengembangan ketrampilan

bagi para pedagang kecil dan menengah diharapkan mampu memperbaiki

pedagang kecil agar dapat bersaing dengan pedagang lainnya. Pelatihan ini

juga sangat berguna bagi para pedagang, dikarenakan masih banyak

pedagang yang kurang terampil dalam penjualan serta pengelolaan usaha ,

pengembangan ketrampilan bagi PKL diberikan di beberapa kecamatan di

antaranya purwoharjo, glagah, dan giri.

5. Perikanan

Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil

ikan terbesar di Jawa Timur, salah satu daerah di Banyuwangi penghasil ikan

yaitu di daerah muncar yang memiliki pelabuhan ikan.Produksi ikan di

Kabupaten Banyuwangi setiap tahun naik.Berdasarkan data di Dinas

Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, tahun 2011 produksi ikan di

Banyuwangi mencapai 57 ribu ton per tahun.Sementara di tahun 2012 naik

menjadi 66 ribu ton.

Untuk meningkatkan potensi perikanan serta mensejahterakan

masyarakat pesisir, maka pemerintah Banyuwangi melakukan program-

program yang di danai oleh CSR dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pesisir. Dana tersebut akan digunakan dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan lingkungan.

Pasalnya, potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan di

Banyuwangisangatlah besar

Beberapa program yang dibaiayai dengan dana CSR diantaranya

mengenai pengolahan hasil laut.pengolahan hasil laut di antaranya yaitu

pembuatan nugget, pembuatan gel, pembuatan bakso, dll. Pelatihan

ketrampilan ini bertujuan agar pengolahan hasil laut tidak hanya berhenti

pada penjualan bahan mentah hasil laut, namun sudah berupa hasil olahan

yang menghasilkan nilai jual lebih tinggi dibandingkan hanya menjual hasil

laut. Dan hal ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat pesisir. Program – program lain yang dapat didanai oleh dana

CSR yaitu bantuan peralatan pemasaran seperti freezer dan coolbox.

Penggunaan freezer diharapkan membantu penyimpanan ikan agar lebih

tahan lama dan tetap segar sehingga tidak membuat rugi negalayan jika

ikan yang didapat tidak terjual semua.

Program lain yang dibiayai oleh dana CSR di bidang perikanan yaitu

gerakan makan ikan yang ditujukan kepada seluruh warga Banyuwangi. Hal

ini mengingat bahwa Banyuwangi memiliki potensi yang baik di bidang

perikanan, maka dengan peningkatan jumlah konsumsi ikan karena

pentingnya protein bagi tubuh maka nantiya diharapkan akan berdampak

pada pendapatn nelayan.

6. Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

Dana CSR di Banyuwangi juga tidak luput pada program

pembangunan pada bidang perindustian, perdagangan dan pertambangan.

Untuk peningkatan pada bidang tersebut maka pembangunan program

yang didanai oleh CSR di Banyuwangi banyak ditujukan pada IKM . adanya

bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha masyarakat di

Banyuwangi, dapat menciptkan sebuah kemandirian dan bisa bersaing

dengan usaha besar. Bantuan program yang diberikan berupa peralatan

produksi, bantuan pinjaman dengan bunga rendah, serta ketrampilan dalam

bidang pemasaran. Bantuan program yang di danai dengan CSR lebih

banyak pada bantuan peralatan IKM Gula sehat. Hal ini dikarenakan gula

merupakan industri inti dan perlu dikembangkan untuk kemajuan daerah

Banyuwangi. Penerima bantuan inperalatan gula ditujukan di kecamatan

rogojampi, srono, bangorejo, pesanggaran dan siliragung. Kecamatan-

kecamatan tersebut merupakan daerah di Banyuwangi yang merupakan

sentra IKM di sektor gula.

7. Lingkungan Hidup

Kepedulian terhadap lingkungan sangat perlu perhatian khusus. Hal

ini karena lingkungan berperan banyak untuk kelangsungan hidup sebuah

perusahaan. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor

baik fator alami ataupun karena tangan-tangan jahil manusia.Pentingnya

lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal

ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada

lingkungan tersebut dan menghambat aktivitas manusia. Maka dari itu,

maka diperlukan program-program khusus untuk menjaga dan melestarikan

lingkungan sekitar.

semakin meningkatnya kuantitas perusahaan-perusahaan yang

beroperasi di Banyuwangidengan melakukan kegiatan eksploitasi serta

ekstraksi terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam harus pula

berbanding lurus dengan kualitas pertanggungjawaban dan penanganan

dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya terhadap

lingkungan dan sumber daya alam, sehingga, akan tercipta harmonisasi dan

keseimbangan antara kegiatan perekonomian (profit), sosial (people) dan

pelestarian terhadap lingkungan hidup (planet) oleh korporasi sesuai

dengan prinsip Triple Bottom Lines CSR (Keuntungan, tanggung jawab sosial

dan kelestarian lingkungan) sebagai tonggaknya. Pada tabel 7.4 dapat

dilihat mengenai program- program yang dilakukan untuk lingkungan hidup

di Banyuwangi, diantaranya yaitu pemeriksaan kesehatan masyarakat,

pembentuka IPAL biogas, dan sebagainya.

Tabel 7.4 Program-program Pembangunan Bidang Lingkungan

Hidup Yang Dapat Dibiayai Melalui Program CSR

NO PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

LOKASI KETERANGAN

1. Pemeriksaan kesehatan masyarakat sekitar pabrik terkait disfungsi paru-paru akibat debu semen dan asbes

Sekitar pabrik semen, asbes, mebeuler dan pecahan batu.

2. Pembentukan bank sampah (konsep : pinjam uang, bayar pakai sampah)

Lokasi timbulan sampah, lokasi padat penduduk, contoh : perumahan GGM, Sobo, Sutri, Brawijaya dll.

3. Pembentukan patroli lingkungan oleh my darling (masyarakat sadar lingkungan)

Sekitar pabrik yang berpotensi mencemari lingkungan, patrol perairan untuk kerusakan terumbu

karang dan patrol sungai untuk pencemaran air.

4. Kemah hijau dan sekolah alam siswa SD/SMP, pembentukan karakterpeduli lingkungan

Kalongan licin, watudodol kalipuro, paltuding kawah ijen, trianggulasi alas purwo.

5. Pembuatan portaible biogas digester dari limbah rumah tangga (sisa makanan)

Pilot projek di beberapa perumahan

6. Pembuatan IPAL Biogas Masyarakat petani ternak

7. Bantuan sarana pengelolaan sampah dengan system 3 R (Reduse, Reuse, Recycle)

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

8. Penanaman pohon daerah penangkap air

Sekitar sumber-sumber air, sempadan sungai

9. Penghijauan tanaman pantai dan tanaman produktif

Jalan lingkar timur (Kel. Mandar, Kepatihan, Karangrejo, Kertosari) kawasan pelabuhan ketapang.

10. Pembuatan Biopori Lahan yang cenderung kurang produktif

11. Sanitasi lingkungan / MCK (Mandi, Cuci, Kaskus)

Masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai MCK

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

8. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur paling penting suatu bangsa.Kemajuan

suatu bangsa merupakan cerminan dari kemajuan pendidikan rakyatnya.

Kemajuan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak

tidak hanya pemerintah. Dengan peran serta lembaga-lembaga terkait,

tentunya dapat membantu meringankan beban pemerintah guna

memajukan pendidikantermasuk di daerah Banyuwangi. Peningkatan di

bidang pendidikan diharapkan menciptan generasi penerus bangsa

yanglebih baik. Program bidang pendidikan yang didanai oleh CSR di daerah

Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 7.5. pengembangan di bidang

pendidikan di Banyuwangi tidak hanya dilakukan dengan program

peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta bantuan dan penghargaan

bagi siswa. Namun juga termasuk penghargaan bagi guru yang berprestasi.

Hal ini dikarenakan guru dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan

pendidikan di indonesia.

Tabel 7.5 Program-program Pembangunan Bidang Pendidikan

Yang Dapat Dibiayai Melalui Program CSR

Pelaksanaan Program / Kegiatan pembangunan

Lokasi / Keterangan

1 Pembangunan Taman Posyandu Masing - masing desa se kabupaten Banyuwangi

2 Pembelian alat peraga, perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu bagi SiswaSD, SMP, SMA dan SMK

Siswa se Kabupaten Banyuwangi

3 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu

Siswa kurang mampu

4 Pemberian besiswa bagi siswa berprestasi

Siswa yang berprestasi

5 Pemberian penghargaan bagi guru berprestasi

Guru berprestasi

6 Pemberian Penghargaan bagi siswa berprestasi SD, SMP, SMA dan SMK

Siswa berprestasi

Sumber: Dinas Pendidikan

9. Ketahanan Pangan

Banyuwangi merupakan salah satu lumbung pangan nasional di Jawa

Timur, yang memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi produksi

pangan nasional. Sektor pertanian di Banyuwangi tidak hanya berperan

terhadap ketahanan pangan tetapi juga mempunyai andil yang sangat besar

terhadap sumber pendapatan, kesempatan kerja, serta perekonomian

regional maupun nasional.

Namun, permasalahan ketahanan pangan di berbagai daerah termasuk di

Banyuwangi sebagai implikasi berkembangnya sektor jasa, perdagangan, konstruksi,

dan beberapa sektor non pertanian lainnya, telah terjadi konversi lahan pertanian

sehingga luas garapan usaha tani semakin berkurang dan kapasitas produksi semakin

menurun. Ini merupakan problem yang harus dihadapi dihadapi bersama. Dukungan

semua pihak diperlukan untuk menekan laju konversi lahan pertanian antara lain

melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan;

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian

pertumbuhan penduduk.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Banyuwangi, maka dilakukan

program-program pengembangan dan peningkatan baik di sektor pertanian maupun non

pertanian untuk ketahanan pangan di Banyuwangi. Beberapa program yang perlu

ditingkatkan dan didanai oleh biaya CSR meliputi beberapa sektor yaitu: pertanian,

peternakan, dan perikanan.

Di bidang pertanian bantuan yang diberikan dari dana CSR yaitu berupa

pemberian bibit tanaman sayur .Pemberian bibit diharapkan dapat mendongkrak petani

sayur untuk peninngkatan produksinya. Pembagian bibit sayur di antaranya bibit tomat,

terong, kacang panjang, cabe besar dan cabe kecil. Pemberian bibit sayur dikarenakan

karena produksi sayur di Banyuwangi rendah dibandingkan dengan padi. Kesulitan

mendapatkan bibit unggul mengakibatkan produksi sayur rendah.

Bantuan lain yang diberikan yaitu di bidang peternakan , perikanan dan pupuk.

Hal ini juga bertujuan agar pengembangan bidang tidak hannya di pertanian, namun

juga ke semua bidang. Pemberian bantuan di bidang peternakan yaitu berupa pemberian

bibit ayam buras, bibit itik, dan di bidang perikanan yaitu pemberian bibit lele di

kecamatan licin.

Sinergitas Program Pembangunan dengan CSR per Wilayah

Dalam peningkatan CSR telah dijelaskan bahwa ada 9 bidang dinas

yang memperlihatkan keinginan untuk mensinergikan program

pembangunannya dengan program CSR dengan berbagai program dan

kegiatan yang tersebar di 24 Kecamatan di daerah Banyuwangi. Di

Banyuwangi sendiri terdapat 24 kecamatan yang masing- masing wilayah

mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Berikut

akan di jelaskan program – program yang didanai oleh dana CSR di 24

kecamatan yang tersebar luas di

Kabupaten Banyuwangi.

a. Kecamatan Gambiran

Kecamatan Gambiran merupakan

salah satu kecamatan yang ada di

kabupaten Banyuwangi. Secara geografis, Kecamatan gambiran berbatasan

langsung dengan Kecamatan Genteng dan Bangorejo di sebelah utara dan

selatan sedangkan di sebelah Barat dan timur, Kecamatan Gambiran

berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalsari dan Cluring.

Program CSR di kecamatan ini masih dalam 2 lingkup yaitu di bidang

pertanian dan kelautan perikanan. Di bidang pertanian, program yang masih

terbuka untuk dikembangkan adalah bantuan penguatan untuk modal

Gabungan Kelompok Tani. Sedangkan di bidang kelautan program yang

masih terbuka untuk dikembangkan adalah program penguatan Gerakan

Memasyarakat Makan Ikan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 7.6

Tabel7.6 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR

di Kecamatan Gambiran

No ProgramBidang Pertanian, Perkebunan dan kehutanan

1 Bantuan penguatan modal bagi Gabungan Kelompok Tani Mitra Bulog

2 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Kelautan Perikanan

3 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

b. Kecamatan Bangorejo

Pada kecamatan Bangorejo sudah

banyak program-program yang

dikembangkan dengan bantuan dana

CSR. Salah satu contohya yaitu di

bidang peternakan. Potensi

peternakan Banyuwangi ini masih

diperkaya produksi kulit. Program yang

mendukung pengembangan

peternakan di kecamatan ini yaitu

pembuatan biogas dan pabrik pakan ternak, hal ini dikarenakan kecamatan

bangorejo memiliki potensi pada bidang peternakan. Untuk menigkatkan

nilai tambah pada bidang peternakan maka program yang dapat

disenrgikan adalah pembuatan pabrik pakan ternak dan biogas. Pembuatan

pabrik pakan ternak dibuat dengan tujuan untuk mengurangi

ketergantungan produk pakan jadi dari luar kabupaten dengan harga

pembelian yang tinggi. Dengan dibentuknya pabrik pakan ternak di

kecamatn ini, diharapkan mempermudah peternak dalam mengelola

peternakannya.

Untuk pembuatan biogas diharapkan mampu menggunakan sisa

kotoran ternak yang melimpah di kecamatan ini dan menjadikan kecamatan

bungorejo menjadi kecamatan mandiri. Selain di bidang ternak

pengembangan program untuk kemajuan daerah dapat dilihat pada tabel

di Kecamatan Bangorejo

No KeteranganBidang Pertanian, Perkebunan dan kehutanan

1 Pengadaan sumur bor mendukung kawasan hortikultura (komoditas jeruk siam)

2 Pengadaan keranjang panen buah (komoditas buah naga)3 Bantuan modal untuk pembenihan jeruk dalam rangka mendukung kawasan

hortikultura4 Pengembangan tanaman kelapa gejah5 Intensifikasi tanaman kelapa6 pengembangan tanaman tebu rakyat

Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa7 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desaBidang Peternakan

8 Pabrik pakan ternak9 Biogas

Bidang Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan10 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan

Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan

11 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi12 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi13 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok

No Keteranganpemasar

14 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal15 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)16 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan

c. Kecamatan Banyuwangi

Kecamatan Banyuwangi merupakan ibu

kota dari kabupaten ini. Di kecamatan

Banyuwangi dapat dikatakan sebagai

pusat perdagangan di kabupaten

Banyuwangi. Dari data Banyuwangi

dalam angka tahun 2010 tercatat indutri

rumah tangga yang bersifat informal

sebanyak 416 industri dengan

penyerapan tenaga kerja sekitar 2.958

orang dan Industri kecil formal sebanyak

130 industri dengan penyerapan tenaga

kerja sebanyak 891 orang. Hal ini telah

dapat menunjukkan bahwa kecamatan

Banyuwangi merupakan pusat perdagangan di kabupaten ini.

Untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di kecamatan

Banyuwangi maka program pemerintah yang dapat disinergikan dengan

CSR dapat dilihat pada tabel 7.8. karena kecamatan Banyuwangimerupakan

ibukota dari kabupaten ini, maka akses perusahaan swasta dan pemerintah

untuk pengembangan daerah lebih mudah. Banyak program-program dari

berbagai bidang yang dilakukan di kecamatan ini. Seperti bidang

pemberdayaan masyarakat, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan.

di Kecamatan Banyuwangi

No KeteranganBidang Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan

1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa

2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah

No Keterangantidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desaBidang Peternakan

3 Alat pemotong rumput (chooper)Bidang Perindustrian,Perdagangan dan Pertambangan

4 Bantuan peralatan membatik dan pelatihan untuk penumbuhan WUB dalam rangka pengembangan OVOP

5 home industry mamin dalam rangka penerapan good manufacturing practices

6 Pemberian kredit bunga rendah dan pendampingan usaha bagi Industri kecil7 Pemberian kredit bunga rendah dan pendampingan usaha bagi pedagang

kecil8 Bantuan tenda dan gerobak dagang bagi PKL9 Bantuan subsidi harga bahan pokok untuk pelaksanaan pasar murah

10 Fasilitasi promosi produk - produk unggulan IKMBidang Kelautan Perikanan

pemasar14 Rehabilitasi ekosistem pantai15 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal16 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)17 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan18 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

perairanBidang Ketahanan Pangan

19 Program Peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)/ kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan panganDinas Koperasi dn UMKM

20 Fasilitas sarana Tenda21 Fasilitasi sarana Kaos

Sumber: Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi

d. Kecamatan Cluring

Kecamatan Cluring terletak di sebelah

barat dari kecamatan Muncar

Kabupaten banyuwangi. Letaknya

yang dekat dengan daerah muncar yang merupakan tempat pelelangan

ikan di Banyuwangi membuat Kecamatan ini juga memiliki potensi

pemasaran perikanan yang juga perlu untuk dikembangkan seperti program

bantuan peralatan pemasaran produk perikanan bagi kelompok pemasar

dan juga program pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan

konsumsi. Beberapa program yang dapat dilakukan di kecamatan Cluring

dalam rangka mengembangkan potensi daerah dapat dilihat pada tabel 7.9

di Kecamatan Cluring

No KeteranganBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa

1 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 7 desaBidang Peternakan

2 BiogasBidang Kelautan Perikanan

3 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi4 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok

pemasar5 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)

e. Kecamatan Genteng

Genteng merupakan salah satu

kecamatan di kabupaten Banyuwangi

yang merupakan pusat perdagangan

ketiga setelah Banyuwangi dan

rogojampi. Karena merupakan salah

satu pusat perdagangan,cukup banyak

program-program yang masih

membutuhkan pengembangan lebih

lanjut seperti bantuan rehabilitasi jaringan irigasi di bidang pertanian,

program pengentasan kemiskinan dngan bantuan sosial bagi rumah yang

tidak layak, Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan

konsumsi di bidang perikanan dan lainnya. Program–program

pengembangan desa melalui dana CSR yang dapat dilakukan di kecamatan

Genteng dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 7.10

Tabel 7.10 Program - Program yang dapat didanai oleh dana CSR

di Kecamatan Genteng

1 Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani2 Pengembangan tanaman kelapa gejah

Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa3 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 3 desaBidang Kelautan Perikanan

4 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi

5 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok pemasar

6 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)Bidang Koperasi dan UMKM

7 Fasilitas sarana Tenda

f. Kecamatan Giri

Beberapa program yang dapat

dilakukan di kecamatan Giri dalam

rangka mengembangkan potensi

daerah dapat dilihat pada tabel 7.11.

program yang dilakukan sangat

beragam di banyak bidang. Dan

program wajib yang dibuat oleh

pemerintah dengan bantuan dana

CSR adalah di bidang perikanan yaitu

gemar makan ikan (GEMARIKAN). Hal ini mendukung dan menguatkan

daerah Banyuwangi sebagai penghasil ikan yang sangat potensial.

Walaupun kecamatan giri bukan daerah pesisir, namun program ini

dilaksanakan guna mensosialisasikan betapa pentingnya ikan dengan

kandungan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini juga

menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat rendah di daerah

penghasil ikan. Maka program ini dilaksnakan guna meningkatkan

kesadaran masyrakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein tinggi.

Tabel 7.11 Program - Program yang dapat di danai oleh dana CSR

di Kecamatan Giri

1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa

2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 6 desaBidang Kelautan Perikanan

4 Fasilitas sarana Tenda5 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan

g. Kecamatan Glagah

Bidang pertanian,perkebunan, dan

kehutanan memiliki wilayah yang cukup

luas di Kecamatan Glagah sehingga dalam

perkembangannya saat ini masih banyak

sekali program-program yang dapat

dikembangkan lebih lanjut di daerah ini

seperti Rehabilitasi tanaman kopi robusta,

Intensifikasi tanaman kopi robusta,

Pengembangan tanaman kelapa gejah,

Rehabilitasi tanaman cengkeh,

Pengembangan tanaman pala, Modal

usaha kelompok tani kopi, Pasca panen

kopi. Untuk lebih jelasnya, beberapa program yang dapat dilakukan di

kecamatan Glagah dalam rangka mengembangkan potensi daerah dapat

dilihat pada tabel 7.12.

di Kecamatan Glagah

1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Pasca panen kopi

10 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan

h. Kecamatan Glenmore

Kecamatan Glenmore memiliki

sumber daya alam yang potensial

berupa perkebunan kopi, kakao, dan

karet. Kecamatan ini terdiri dari 7

desa dengan 38 dusun. Kecamatan ini

terlibat aktif dalam program

pemberdayaan masyarakat.

Potensi perkebunan yang ada di

daerah ini membuat cukup banyak

program yang dapat dilakukan untuk

mengembangkannya lebih jauh

seperti program rehabilitasi, intensifikasi dan pengembangan tanaman kopi

sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkatkan potensi Kecamatan

Glenmore secara maksimal. Beberapa program lain yang dapat dilakukan di

kecamatan ini dengan bantuan dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.13

di Kecamatan Glenmore

1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Intensifikasi tanaman kelapa8 Pasca panen kopi

Bidang Kelautan Perikanan9 Gerakan memasyarakatkan makan

ikan(GEMARIKAN)Sumber: Pemerintah Kabupaten Bnayuwangi

i. Kecamatan Kabat

Kecamatan Kabat

merupakan salah satu

kecamatan di Banyuwangi

yang memiliki potensi di

bidang pertanian dan

perikanan. Namun potensi

desa di daerah ini lebih

menonjol di bidang

perikanan. Hal ini

dikarenakan karena

kecamatan kabat

merupakan daerah pesisir

yang sebagian besar mata

pencaharian penduduk

sebagai nelayan. Untuk mengembangkan daerah ini, maka

pemerintah memiki program yang dapat disinergikan dengan dana

CSR. Program-program tersebut dapat dilihat pada tabel 7.14

di Kecamatan Kabat

1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Intensifikasi tanaman kelapa

BidangPemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa3 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah

pemasar7 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal8 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)9 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan

j. Kecamatan Kalibaru

Program yang dapat didanai di

kecamatan kalibaru di dominasi oleh

bidang perkebunan. Hal ini sesuai sekali

karena di kecamatan kalibaru memiliki

potensi alam yang baik di bidang

perkebunan. Program yang masih

potensial untuk di danai lebih lanjut

seperti Rehabilitasi tanaman cengkeh,

Modal usaha kelompok tani

kopi,pengembangan tanaman tebu

rakyat, Bidang Pemberdayaan

Masayarakat dan Pemerintah Desa,

Program pengentasan kemiskinan dengan

kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah yang tersebar di 2 desa. Beberapa program lain

yang dapat dilakukan di kecamatan kalibaru dalam rangka

mengembangkan potensi daerah dapat dilihat pada tabel 7.15.

di Kecamatan Kalibaru

1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Modal usaha kelompok tani kopi6 pengembangan tanaman tebu rakyat7 Pasca panen kopi

pemasar11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bnayuwangi

k. Kecamatan Kalipuro

Di Kecamatan Kalipuro terdapat pelabuhan penyeberangan antara pulau Jawa dan Bali, yaitu di daerah Ketapang sehingga letaknya cukup strategis dan ramai karena merupakan perlintasan antara jawa bagian barat dengan pulau bali. Beberapa program di bidang kelautan dan perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal, Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN), Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan,

Bantuan sarana bagi kelompokmasyarakat pengawas (POKMASWAS) perairan. Program-program lain di kecamatan kalipuro yang dapat di danai oleh CSR dapat dilihat pada Tabel 7.16 dibawah ini.

Di Kecamatan Kalipuro

1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Intensifikasi tanaman kelapa8 Pasca panen kopi

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 8 desa

10 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsiBidang Kelautan Perikanan

pemasar13 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal14 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)15 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan16 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

perairanSumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

l. Kecamatan Licin

Licin adalah sebuah kecamatan di

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa

Timur, Indonesia. Kecamatan ini

dibentuk dari Kecamatan Glagah

kabupaten Banyuwangi menurut

Peraturan Daerah No. 31 Tahun

2004. Secara Geografis,saat ini

Kecamatan Licin berbatasan

langsung dengan Kecamatan

Glagah,kalipuro, dan Songgon. Selain

memiliki potensi yang cukup baik di bidang perkebunan dan kehutanan,

wilayah ini juga memiliki potensi yang bagus di bidang peternakan sehingga

program distribusi sapi perah menjadi salah satu hal yang sangat potensial

untuk dikembangkan melalui program CSR. Tabel 7.17 menggambarkan

program-program lain di kecamatan licin yang potensial untuk didanai oleh

di Kecamatan Licin

1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 pengembangan tanaman tebu rakyat8 Pasca panen kopi

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 7 desaBidang Peternakan

10 Distribusi bibit sapi perahBidang Kelautan Perikanan

11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)Bidang Ketahanan Pangan

12 Program Peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)/ kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

m. Kecamatan Muncar

Kecamatan Muncar adalah

Kecamatan yang memiliki potensi

perikanan yang sangat tinggi.

Hasil tangkapan nelayan di

kecamatan muncar di antaranya

ikan lemuru, ikan tongkol, dan

ikan layang. Di kecamatan

muncar terdapat puluhan pabrik

pengolahan ikan. Hasil ikan dan

pengolahan ikan di kecamatan

muncar banyak di ekspor ke

negara lain seperti hongkong,

singapura dan belanda. Selain

penghasil ikan kecamatan muncar

merupakan sentra penghasil semangka terutama di Desa Tembokrejo dan

Desa Bagorejo.

Sebagai kecamatan penghasil ikan terbesar di Banyuwangi dan

merupakan potensi daerah Banyuwangi maka pemerintah bekerja sama

dengan swasta memberikan bantuan di kecamatan muncar melalui dana

CSR. Beberapa program yang ditujukkan di kecamatan muncar sebagian

besar merujuk pada perikanan, hal ini dikarenakan memang di kecamatan

muncar merupakan penghasil ikan. Untuk lebih mengembangkan daerah ini

maka program-program yang perlu dilakukan di kecamatan muncar melalui

dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.18

di Kecamatan Muncar

1 Bantuan alat pengolah tanah (hand traktor)2 Pengembangan tanaman kelapa gejah

No Keterangan3 Intensifikasi tanaman kelapa

Bidang Kelautan Perikanan4 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan

non konsumsi5 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan

konsumsi6 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi

kelompok pemasar7 Rehabilitasiekosistem pantai8 Rehabilitasi terumbu karang9 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal

10 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)11 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan12 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas

(POKMASWAS) perairanBIdang Koperasi dan UMKM

n. Kecamatan Pesanggaran

Pesanggaran adalah sebuah

kecamatan di barat daya Kabupaten

Banyuwangi yang memiliki wilayah

cukup luas. Di kecamatan ini

merupakan kecamatan yang memiliki

potensi di bidang kelautan perikanan

karena letaknya yang berada di tepi

pantai selatan pulau jawa. Beberapa

program pengembangan potensi

daerah di kecamatan ini meliputi 3

bidang, yaitu bidang pertanian,

perindustrian dan kelautan perikanan.

Diantara ketiga bidang itu, ada satu

bidang yang sangat potensial untuk

dikembangkan kembali yaitu bidang kelautan dan perikanan. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada tabel 7.19

di Kecamatan Pesanggaran

1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Pengembangan tanaman lada3 pengembangan tanaman tebu rakyat

Bidang Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan4 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan

Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan

pemasar7 Rehabilitasi terumbu karang8 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal9 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)

10 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan11 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

perairanSumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

o. Kecamatan Purwoharjo

Pada kecamatan purwoharjo program

–program yang di danai oleh CSR

meliputi segala aspek. Dari hal ini dapt

disimpulkan bahwa kecamatan

purwoharjo memiliki potensi yang besar

untuk pengembangan kabupaten

Banyuwangi. Mulai dari bidang pertanian

hingga koperasi dan UMKM. Diantara

bidang yang ada tersebut,bidang

perikanan dan kelautan menjadi bidang

yang lebih potensial untuk

dikembangkan lebih lanjut dengan

program-program yang ada seperti

Pelatihan dan bantuan alat pengolahan

produk perikanan non konsumsi, Pelatihan dan bantuan alat pengolah

produk perikanan konsumsi, Bantuan peralatan pemasaran produk

perikanan ikan bagi kelompok pemasar, Pengadaan bantuan rumpon laut

dalam / dangkal, Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN),

Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan, Bantuan

sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) perairan

Pada tabel 7.20 dapat dilihat lebih jelas mengenai program-program yang

didanai oleh CSR pada kecamatan Purwoharjo.

di Kecamatan Purwoharjo

1 pengembangan tanaman tebu rakyatBidang Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa

2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 9 desaBidang Peternakan

3 Alat Pasteurisasi susu4 Biogas5 Distribusi bibit sapi perah

Bidang Kelautan Perikanan6 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi7 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi8 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok

pemasar9 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal

10 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)11 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan12 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

perairanBidang Koperasi dan UMKM

13 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan

p. Kecamatan Rogojampi

Kecamatan Rogojampi merupakan salah

satu kecamatan di Banyuwangi yang

memiliki potensi di bidang pertanian dan

perikanan. Namun potensi di daerah ini

lebih menonjol di bidang perikanan. Hal

ini dikarenakan karena kecamatan

Rogojampi merupakan daerah pesisir

yang sebagian besar mata pencaharian

penduduk sebagai nelayan. Untuk

mengembangkan daerah ini, maka

pemerintah memiki program yang dapat

disinergikan dengan dana CSR. Program-

program tersebut dapat dilihat pada tabel

di Kecamatan Rogojampi

1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Intensifikasi tanaman kelapa

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 16 desaBidang Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan

4 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan

pemasar8 Rehabilitasiekosistem pantai9 Rehabilitasi terumbu karang

10 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)12 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan13 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

perairan

No KeteranganBidang Koperasi dan UMKM

14 Fasilitas sarana Tenda15 Fasilitasi sarana Kaos

q. Kecamatan Siliragung

Siliragung adalah sebuah kecamatan di

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa

Timur, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk

pada tanggal 8 Juli 2004 dari Kecamatan

Pesanggaran menurut Perda No. 33 Tahun

2004. Kecamatan siliragung merupakan

daerah pesisir sehingga daerah ini banyak

menghasilkan hasil laut. Dalam

pengembangan daerah ini, maka

pemerintah bersinergi dengan swasta

mendanai program dengan dana CSR

dengan tujuan meningkatkan potensi

daerah agar menjadi lebih maju dan

berkembang. Pada tabel 7.22 dapat dilihat mengenai program dari dana

di Kecamatan Siliragung

No KeteranganDinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan

1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 pengembangan tanaman tebu rakyat

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 5 desaDinas Perindustrian,perdagangan dan Pertambangan

4 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiDinas Kelautan Perikanan

5 Pelatihan dan bantuan alat pengolahan produk perikanan non konsumsi6 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi

No Keterangan7 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok

pemasar8 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal9 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan

r. Kecamatan Sempu

Kecamatan Sempu merupakan salah

memiliki potensi di bidang pertanian.

Pertanian merupakan sektor unggulan

di kabupaten Banyuwangi. Untuk

mengembangkan potensi pertanian di

kecamatan tersebut maka banyak

program-program pemerintah yang

bekerja sama dengan swasta yang

didanai dari dana CSR yang dilakukan

utnuk pengembangan di bidang

pertanian, namun tidak melupakan

bidang lain seperti pemberdayaan

masyarakat dan perikanan. Program-

program yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui didanai

melalui dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.23

di Kecamatan Sempu

1 Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani2 Pengembangan tanaman kelapa gejah3 Rehabilitasi tanaman cengkeh4 Modal usaha kelompok tani kakao5 Intensifikasi tanaman kelapa6 pengembangan tanaman tebu rakyat

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 3 desaDinas Kelautan Perikanan

8 Pelatihan dan bantuan alat pengolah produk perikanan konsumsi

9 Bantuan peralatan pemasaran produk perikanan ikan bagi kelompok pemasar

s. Kecamatan Singojuruh

Kecamatan singojuruh merupakan

salah satu kecamatan di Banyuwangi.

Program-program yang dapat

dilaksanakan dengan bantuan dana

CSR dapat dilihat tabel 7.24. pada

kecamatan ini program yang paling

banyak dibutuhkan yaitu

pemberdayaan masyarakat, yaitu

bantuan sosial rumah yang tidak

layak huni tersebar di 11 desa.

Kecamatan ini merupakan kecamatan

ke-2 yang paling banyak

membutuhkan bantuan di bidang

pemberdayaan masyarakat, kurang

lebih sebanyak 1.519 rumah yang

perlu bantuan. Namun,selain membutuhkan bantuan di bidang

pemberdayaan masyarakat, wilayah ini juga membutuhkan bantuan

pengembangan program di bidang pertanian,kehutanan dan perkebunan

karena potensi di bidang ini juga berpotensi untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat sekitar. Program yang masih berpotensi untuk dikembangkan

melalui dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.24 dibawah ini.

di Kecamatan Singojuruh

1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBadan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa

2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 11 desaDinas Kelautan Perikanan

t. Kecamatan Songgon

Kecamatan Songgon merupakan salah

memiliki potensi di bidang pertanian.

Untuk mengembangkan potensi di

kecamatan tersebut maka banyak

program-program pemerintah yang

bekerja sama dengan swasta yang

didanai dari dana CSR yang dilakukan

untuk pengembangan di bidang

pertanian, namun tidak melupakan

bidang lain seperti pemberdayaan

masyarakat dan perikanan. Bidang

Pertanian memiliki potensi yang besar

untuk dikembangkan melalui program-

program yang dibuat melalui CSR seperti Rehabilitasi, intensifikasi dan

pengembangan tanaman kopi robusta. Program-program lain yang

berpotensi dikembangkan melalui dana CSR dapat dilihat pada tabel 7.25

di Kecamatan Songgon

1 Rehabilitasi tanaman kopi robusta

No Keterangan2 Intensifikasi tanaman kopi robusta3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 Rehabilitasi tanaman cengkeh5 Pengembangan tanaman pala6 Modal usaha kelompok tani kopi7 Modal usaha kelompok tani kakao8 Intensifikasi tanaman kelapa9 pengembangan tanaman tebu rakyat

10 Pasca panen kopiBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

11 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 4 desaDinas Kelautan Perikanan

u. Kecamatan Srono

Kecamatan srono merupakan salah

satu kecamatan di kabupaten

Banyuwangi yang memiliki potensi

daerah berupa produksi gula kelapa.

Dan sebagian besar penduduknya

bermata pencaharian sebagai

pengrajin gula. Diketahui dari data

Banyuwangi dalam angka bahwa

kecamatan srono memiliki jumlah

penyerapan tenaga kerja terbanyak di

kabupaten Banyuwangi. Tercatat

sebanyak 12.591 orang pekerja di

industri kecil non formal dan sebanyak

726 orang di industri kecil formal.

Dalam pemebrian bantuan pada masyarakat melalui bantuan CSR di

kecamatan srono lebih banyak pada pengembangan industri gula serta

pengembangan tanaman penghasil gula seperti kelapa dan tebu. Pada tabel

7.26 dapat dilihat menegnai program-program CSR yang ada di kecamatan

Srono.

di Kecamatan Srono

1 Pengembangan tanaman kelapa gejah2 Intensifikasi tanaman kelapa3 pengembangan tanaman tebu rakyat

tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 5 desaBidangPerindustrian,perdagangan dan Pertambangan

5 Bantuan peralatan IKM Gula Kelapa Sehat dalam rangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten BanyuwangiBidang Kelautan Perikanan

6 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)7 Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan

v. Kecamatan Tegaldlimo

Kecamatan Tegaldlimo merupakan

salah satu kecamatan yag merupakan

daerah pesisir. Dengan demikian

tegaldlimo memiliki potensi daerah di

bidang perikanan. Untuk menguatkan

potensi desa di daerah ini maka

beberapa program dirancang untuk

menjadikan kecamatan ini lebih baik

serta tidak ada ketimpangan antara

kecamatan satu dengan lainnya seperti

program melalui Program pengentasan

kemiskinan dengan kegiatan bantuan

sosial rumah tidak layak huni bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 6 desa. Tabel

7.27 menyajikan program-program lain yang berpotensi di danai oleh CSR.

di Kecamatan Tegaldlimo

1 Pengembangan tanaman kelapa gejahBidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

2 Program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 6 desaBidang Kelautan Perikanan

pemasar6 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal7 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)8 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan

w. Kecamatan Tegalsari

Kecamatan Tegalsari memiliki potensi

daerah di bidang pertanian. Salah satu

hasil pertanian yang ada di kecamatan

Banyuwangi adalah labu kuning dan

jambu biji. Untuk meningkatkan

kesejahteraan petani di kecamatan ini,

maka diperlukan bantuan agar produk

hasil pertanian utamanya memiliki nilai

ekonomi yang lebih tinggi. Selain

pertanian, bidang kehutanan dan

perkebunan juga tidak kalah penting

untuk dikembangkan melalui program

CSR sehingga mampu meningkatkan

kehidupan ekonomi masyarakatnya

seperti Pengadaan sumur bor mendukung

kawasan hortikultura(komoditas jambu biji daging merah), Pengadaan

keranjang panen buah (komoditas jambu biji daging merah), Pengembangan

tanaman kelapa gejah, pengembangan tanaman tebu rakyat

Beberapa bantuan pemerintah dan swasta lain yang dapat dilakukan

melalui program CSR dapat dilihat melalui tabel 7.28

di Kecamatan Tegalsari

1 Pengadaan sumur bor mendukung kawasan hortikultura(komoditas jambu biji daging merah)

2 Pengadaan keranjang panen buah (komoditas jambu biji daging merah)3 Pengembangan tanaman kelapa gejah4 pengembangan tanaman tebu rakyat

BidangKelautan Perikanan5 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)

x. Kecamatan Wongsorejo

Kecamatan wongsorejo merupakan

salah satu kecamatan di

Banyuwangi yang memiliki potensi

di bidang perikanan. Kecamatan

wongsorejo merupakan kecamatan

yang berada di daerah pesisir. Hasil

tangkap ikan di kecamatan ini

seperti ikan kakap,kerapu dan

udang. Selain itu, hasil non ikan

seperti cumi-cumi, kepiting juga bisa

di dapatkan di daerah ini. Untuk

peningkatan potensi daerah maka di

kecamatan ini program-program dari

dana CSR lebih banyak dilakukan

untuk pengembangan ekosistem air.upaya pengembangan daerah laut

perlu dilakukan untuk meningkatkan tidak sekedar jumlah produksinya saja

tetapi juga kualitasnya, sehingga memenuhi standar untuk dieksport.

Disamping itu karena jenis-jenis ikan kerapu atau kakap merupakan ikan

karang, maka upaya penangkapannya hendaklah juga memperhatikan

kelestarian lingkungan terumbu karang sebagai habitat ikan-ikan karang

tersebut. Program program CSR dapat dilihat lebih lengkap pada tabel 7.29

di Kecamatan Wongsorejo

1 Pengembangan tanaman kopi arabika2 Pegembangan Tanaman Kelapa Gejah3 Pasca panen kopi

pemasar8 Rehabilitasiekosistem pantai9 Rehabilitasi terumbu karang

10 Pengadaan bantuan rumpon laut dalam / dangkal11 Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)12 Sosialisasi peraturan bagi masyarakat perikanan & kelautan13 Bantuan sarana bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

perairanBidang Koperasi dan UMKM

MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN FORUM CSR

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaat dana CSR

sebagai upaya mendukung program-program pembangunan pemerintah

daerah maka diperlukan suatu wadah untuk mensinergikan CSR dengan

pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah

pemerintah daerah dapat menginisiasi membentuk forum CSR. Forum CSR

ini merupakan suatu wahana bertemunya pemerintah daerah, dunia usaha

(BUMN, BUMD, Perusahaan, etc.), organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga

pendidikan, dan stakeholders lainnya.

Gambar. 7.2

Model Kelembagaan Pengembangan Forum CSR

Sumber: Penulis, 2013

Pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan forum CSR.

Pemerintah daerah harus memiliki semacam tim ad hoc (satgas/pokja) yang

khusus menangani CSR ini. Satgas/pojka ini dapat dinamakan sebagai Tim

Fasilitasi CSR (TF-CSR). Pokja ini terdiri dari SKPD-SKPD yang terkait, dimana

salah satu SKPD dapat menajdi koordinator Pokja ini, Misalnya Bappeda.

Pokja ini melakukan sosialisasi-sosialisasi penetingnya sinergi swasta dalam

mendukung perekonomian daerah kesejahteraan masyarakat melalui

sinergi CSR dengan program pembangunan daerah. Pemerintah daerah

dapat mengundang pihak swasta (kalangan usaha), perguruan tinggi,

organisasi kemasyarakatan, dan stakeholders lainnya untuk mendorong

pembentukan forum CSR. Alangkah lebih baik jika forum CSR diberikan

payung hukum, misalnya melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam forum CSR ini, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi

kepada dunia usaha untuk menyalurkan program CSR-nya. Di sisi lain,

pemerintah daerah harus memiliki data base terkait sasaran-sasaran yang

dapat dibiayai oleh CSR. Dengan adanya data base ini, perusahaan memiliki

pilihan untuk menyalurkan dana CSR-nya sesuai dengan minat dan

kompetensi dari masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, Perusahan

dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun organisasi

kemasyarakatan untuk membantu atau memediasi penyaluran dana CSR

perusahan kepada kelompok sasaran.

Di kalangan perusahan, antar perusahaan dapat membentuk wadah

tersendiri antar perusahaan sebagai media komunikasi antar perusahaan

dalam hal penyusunan program CSR. Wadah ini dapat dinamkan Forum

Pelaksana CSR (FP-CSR). FP-CSR harus dapat menunjuk salah satu

anggotanya untuk menjadi koordinator, dimana tugas koordinator FP-CSR ini

adalh menajalin komunikasi yang intensi dengan koordinatir TF-CSR.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar keduanya diharapkan dapat

menimbulkan sinergi antar program CSR dan program pembangunan

daerah.

Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam pelaksanaan CSR karena

perguruan tinggi meiliki kompetensi dalam hal pemberdayaan masyarakat,

pembinaan maupun pendampingan bagi pengembangan kelompok

masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakat dapat dilibatkan dalam

pelaksanaan program CSR, karena organisasi kemasyarakatan biasanya

memiliki modal sosial yang kuat yaitu trust (kepercayaan) dan keeratan

hubungan dengan masyarakat. Sehingga hal ini dapat menjadi garansi bagi

penyaluran dana CSR.

SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN CSR

Dalam rangka mendorong sinergi dan arah yang lebih jelas prgram

CSR dengan program pembangunan daerah, maka perlu ada “rule of game”

atau aturan main yang jelas di dalam foum CSR. Perusahan-perusahan

setiap tahun dapat menyusun program CSR-nya masing-masing, kemudian

menyampaikan rencana program CSR-nya kepada koordinator FP-CSR.

Kumpulan dari berbagai rencana program CSR yang telah disusun oleh

masing-masing perusahaan yang tergabung dalam FP-CSR kemudian

disampaikan kepada TF-CSR melalui koordinator FP-CSR. Selanjutnya, TF-

CSR ini akan mensinergikan dengan program pembangunan daerah, bisanya

akan disinergikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Gambar 7.3

Model Sinergi Program Pembangunan Daerah dengan CSR

Sumber: Penulis, 2013

Perusahan-perusahaan yang belum tergabung di dalam FP-CSR dapat

menyampaikan program-program CSR-nya langung kepada TF-CSR. TF-CSR

dapat mengarahkan perusahaan-perusahaan yang belum tergabung dalam

FP-CSR untuk bergabung dalam FP-CSR agar lebih memudahkan dalam

sinergi dan koordinasi.

Kesimpulan

Merujuk kepada hasil pengamatan di lapangan mengenai

pelaksanaan program CSR yang kemudian dianalisa sesuai dengan

tujuan penelitian mengenai sinergitas pembiayaan non APBD terdapat

beberapa poin yang dapat dikemukanan yaitu :

PENUTUP

FP-CSR

Program CSR

1. Program – program pembangunan yang potensial dibiayai oleh

pembiayaan non APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah kabupaten Banyuwangi bersadarkan isu strategis

terdapat enam hal yaitu

a. Mengenai pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

b. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran,

c. Pembangunan pertanian dan peningkatan pariwisata

d. Pembangunan infrastruktur,

e. Mengatasi permasalahn degradasi lingkungan,

f. serta peningkatan good government pemerintah daerah

Program tersebut potensial sesuai dengan perencanaan

pembangunan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga

pelaksanaan pembiayaan non APBD dapat lebih terarah dan dapat

mendukung program karena sejalan dengan rencana pembangunan

daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Potensi dan permasalahan penyaluran CSR di Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan observasi lapangan adalah:

a. Potensi :

Sudah banyak perusahaan yang melakukan program CSR

dengan berbagai variasi pelaksanaan kegiatan

Sudah munculnya kesadaran untuk melakukan CSR

Adanya dukungan peraturan perusahaan untuk melakukan CSR

Adanya keterbukaan perusahaan untuk saling bersinergi

Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan semakin

berkembangnya usaha dan industri yang kemudian akan

berimbas kepada semakin besarnya dana CSR yang akan

disalurkan ke Masyarakat

b. Permasalahan:

Masih minimnya pengetahuan mengenai CSR yang

menyebabkan banyak perusahaan tidak memahami definisi

dan manfaat CSR sehingga mereka tidak melakukan CSR.

Minimnya data yang akurat menyebabkan perusahaan

kesulitan untuk menetapkan sasaran kegiatan sehingga kerap

mereka masih harus melakukan observasi ulang saran

kegiatan.

Otoritas terbatas dari beberapa perusahaan utamanya

perusahaan yang meiliki induk di Jakarta atau Surabaya karena

otoritas penentuan program CSR ditentukan oleh pusat.

3. Permasalahan umum yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi

mengenai pelaksanaan program CSR adalah kurang terarahnya dan

terkoordinirnya pelaksanaan yang diakibatkan belum adanya forum

yang mampu mengakomodir pelaksanaan kegiatan CSR dari semua

stakehorlder yang melaksanakan CSR.

a. Agar pelaksanaan program CSR tidak terjadi simpang siur maka

hendaknya disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Terdapat beberapa alternatif bentuk CSR dengan mengacu kepada

rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu:

Tabel 8.1 Program Pembangunan Yang Dapat Dibantu Dengan CSR

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

BENTUK BANTUAN CSR

1 Pendidikan 1. Rehabilitasi bangunan sekolah dan sarana

penunjang

2. Penyediaan buku-buku sekolah

3. Penyediaan alat-alat praktek & peraga

pengajaran

4. Pemberian beasiswa untuk siswa

berprestasi dan tidak mampu

5. Pemberian seragam sekolah bagi siswa

tidak mampu

6. Pelatihan dan bimibingan bagi peningkatan

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

BENTUK BANTUAN CSR

kompetensi guru

7. Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi

8. Mempermudah akses magang bagi siswa

SMK dan sederajat.

2 Kesehatan

1. Peningkatan program sosial melalui layanan

gratis, misalnya operasi katarak, khitan

massal, pemeriksaan gigi, konsultasi dan

pemeriksaan kesehatan.

2. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan

lingkungan.

3. Peningkatan gizi masyarakat.

4. Bantuan peralatan kesehatan di tingkat

posyandu dan puskesmas pembantu.

5. Peningkatan partisipasi dalam pencegahan

wabah penyakit, misalanya bantuan

fogging.

3 Infrastruktur

1. Bantuan penyediaan air bersih di daerah

terisolasi dan daerah kekeringan.

2. Penydiaan sanitasi di pusat-pusat

kemiskinan bayuwangi.

3. Bantuan perbaikan infrastruktur jalan

pedesaan.

4. Bantuan penyediaan penerangan di

kawasan terpencil

5. Peningkatan akses informasi bagi

masyarakat melalui penyediaan Wifi gratis

di pusat-pusat bertemunya masyarakat,

misalnya Alun-alun, pusat perbelanjaan, dan

kantor pemerintahan.

4 Kemiskinan 1. Rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin

2. Bantuan modal usaha untuk keluarga

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

BENTUK BANTUAN CSR

miskin.

3. Pelatihan dan pendampingan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5 Pengangguran

1. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi

masyarakat, khususnya generasi muda di

banyuwangi

2. Prioritas tenaga kerja lokal untuk tenaga

kerja bagi perusahaan-perusahaan yang

berada di banyuwangi

3. Bantuan modal usaha bagi calon wirausaha

muda melalui kompetisi (dengan kompetisi

busines plan atau proposal usaha)

6 Sektor UMKM

1. Pembinaan dan pendampingan UMKM di

banyuwangi

2. Peningkatan kerjasama antara UMKM dan

industri besar.

3. Bantuan modal usaha bagi UMKM yang

berpotensi ekspor.

4. Bantuan modal usaha untuk pemberdayaan

ekonomi kaun perempuan

7 Sektor Pertanian 1. Bantuan sarana dan prasarana pertanian

bagi petani miskin

2. Membuat pilot project untuk pengembangan

vaietas tertentu dalam rangka

meningkatkan produktivitas pertanian

3. Memberikan prnyuluhan dan pendampingan

bagi petani dalam rangka proses produksi

dan pengendalian hama serta pasca panen.

4. Kerjasama petani dan industri besar untuk

kepastian pembilian hasil-hasil pertanian

yang dapat mendukung input industri di

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

BENTUK BANTUAN CSR

banyuwangi.

7 Sektor Pariwisata

1. Promosi wisata di banyuwangi

2. Memberikan paket-paket murah untuk

wisatawan berlibur di banyuwangi

3. Peningkatan frekwensi gelar wisata dan

festival seni dan budaya banyuwangi

4. Pembangunan infrastruktur penunjang

pariwisata

8 Lingkungan

1. Bantuan rehabilitasi lingkungan, misalnya

penanaman pohon.

2. Membantu dalam pengelolalaan sampah

3. Memberikan kompensasi bagi masyarakat di

sekitar industri besar yang terkena dampak

polusi akibat proses produksi

Peningkatan good

governance pemerintah

daerah

1. Bantuan teknis penyusunan perencanaan

pembangunan yang dapat diberikan oleh

lembaga perguruan tinggi.

2. Mempublikasikan program-program

pembangunan daerah dan keberhasilannya

melalui media cetak dan media informasi

lainnya.

Mendorong terbentuknya forum yang mampu menfasilitasi segala

kebutuhan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan CSR ini. Forum

tersebut merupakan kumpulan dari beragam perusahaan yang

mempunya visi dan misi yang sama terhadap pentingnya

pelaksanaan program CSR. Dengan adanya forum tersebut

diharapkan akan berfungsi sebagai:

a. Wadah untuk menampung aspirasi mengenai kegiatan CSR.

b. Wadah untuk bertukar fikir mengenai permasalahan yang

melingkupi pelaksanaan CSR yang kemudian dicarikan solusi

terhadap permasalahn tersebut.

Ringkasan Executive.docx

Documents

Ringkasan IPA

Ringkasan Hibah_0

Ringkasan fenomenologi

ringkasan pp

PPPM ringkasan

BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF A. Ringkasan Kegiatan Usaha

ringkasan nota

BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF A. Ringkasan Kegiatan Usahaeprints.kwikkiangie.ac.id/2075/10/BAB IX RINGKASAN... · 2021. 6. 7. · 133 BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF A. Ringkasan Kegiatan

Ringkasan Praktikum

BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF / REKOMENDASI A. Ringkasan …eprints.kwikkiangie.ac.id/1019/10/78160312 - NATHALIA... · 2020. 11. 3. · BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF / REKOMENDASI A. Ringkasan

RINGKASAN MATERI

Ringkasan Buku

Ringkasan Laporan

Ringkasan MPKT

RINGKASAN PIH

Ringkasan PPKN

Ringkasan Ppd

Ringkasan SENDI

RINGKASAN BERGANDA

AUDITING Ringkasan