View
220
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Renstra 2010 - 2015
1
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang
Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru telah
memperlihatkan pertumbuhan yang positif, hal ini dapat dilihat dari perkembangan
produksi, namun disadari bahwa pembangunan perikanan yang di capai sampai saat ini
belum maksimal sesuai yang di harapkan, dimana masih banyak masyarakat perikanan
yang tingkat kehidupannya masih dikategorikan miskin.
Rendahnya tingkat produktivitas usaha yang menyebabkan produksi
dan mutu rendah serta tidak berkembangnya produk olahan adalah penyebab rendahnya
tingkat keberhasilan Kelautan dan Perikanan di Barru. Kedepan usaha kelautan dan
perikanan di daerah ini akan menjadi usaha perikan yang berproduktivitas tinggi dan
komuditinya memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar
eksport. Dengan komitmen ini, kelautan dan perikanan di Barru akan mampu memberi
dukungan untuk pembangunan di Sulawesi Selatan.
Ada beberapa alasan yang dapat memberi pertimbangan terhadap hal tersebut di
atas yaitu (1) sektor prikanan Budidaya kedepan akan melaju dengan tingkat
permasalahan yang cukup tinggi, sektor prikanan tangkap pertumbuhanya cenderung
mendatar, (2) Adanya gerakan peningkatan Produksi komoditas terhadaf komoditi
unggulan seperti udang, dan rumput laut sebagai wujud dari repitalitasi perikanan dan
kelautan, (3) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya udang dan rumput laut
untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung, (4) adanya
tren dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar.
Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk
mengembang tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat
dimana di tuntut untuk menyusun perencanaan strategis yang akuntabel. Hal ini sejalan
dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat
yang di berikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.
Renstra 2010 - 2015
2
Mengacu pada sistem perencanaan Nasional yang tertuang dalam undang-undang
Nomor 15 Tahun 2004 dan sistem pengelolahan prikanan dalam undang-undang nomor
45 Tahun 2009, maka rencana strategis (RENSTRA) Pembangunan kelautan dan
perikanan priode 2010-2015 disusun sebagai langka perjalanan dari rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Barru yang memuat visi,misi dan
tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima tahun mendatang.
Renstra Kelautan dan Perikanan Periode 2010 – 2015 juga diarahkan sebagai
langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai
tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari
pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya
dalam mewujudkan perikanan Kabupaten Barru yang berdaya saing, berkelanjutan dan
berkeadilan.
1.2. Landasan hukum
1. Undang – Undang Nomor 32 Thaun 2004 tentang Pemerintahan daerah, 2. Undang – Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, 4. Undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, 6. Undang – Undang Nomor 26 Thaun 2007 tentang Penataan Ruang, 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang
Pelaksanaan Kebijakan dan strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 108 Tahun 2000 tentangTata Cara Pertanggung Jawaban Kepala daerah,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah,
12. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah,
13. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
Renstra 2010 - 2015
3
14. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah,
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan,
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan keuangan daerah,
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sulawesi Selatan.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru.
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mernengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.
1,3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Barru adalah.
(1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala
prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
(2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru dalam rangka mendukung rencana Strategis Pemerintah
Kabupaten Barru.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam
melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru yang
telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan. Program dan
kegiatan sebagai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat diwujudkan
sesuai visi dan misinya.
Renstra 2010 - 2015
4
1.3. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Pembanguna Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru
untuk Tahun 2010 – 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Bagian ini memuat urusan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematiak penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD. Memuat tentang struktur organisasi,
susunan kepegawaian, tugas dan fungsi, sarana dan prasarana dan
pendukung tugas dan fungsi.
Bab III Issu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi memuat tentang
permasalahan dari aspek SDM, Aspek Ketatalaksanaan (sarana dan
prasarana) dan Kelembagaan dan Issu-issu strategis yang berkaitan
dengan tantangan dan peluang..
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat
uraian tentang visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan
misi yang menggambarkan langkah – langkah utama yang akan diambil
untuk mendukung percapaian visi, tujuan dan sasaran jangka menengah
serta strategi dan kebijakan.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indidkator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat uraian tentang penjelasan
yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi
pendanaan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran (termasuk
Desa/Kelurahan) dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD
setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengaju pada tujuan dan Sasaran
RPJMD, memuat tentang indicator Kinerja SKPD Berdasarkan
Indikator Sasaran RPJMD
Bab VII Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksnaan
Bab VIII Penutup
Renstra 2010 - 2015
5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Struktur dan Organisasi (Perda No. 5 Tahun 2003, 21 Juli 2008)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
BIDANG PERIKANAN TANGKAP
SEKRETARIS
KEPALA
SUBBAG PENYUSUNAN
PROGRAM
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG UMUM
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGAWASAN
SEKSI PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PENANGKAPAN
SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
SEKSI BUDIDAYA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
SEKSI PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BUDIDAYA
SEKSI PEMBINAAN
KELEMBAGAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA
SEKSI PEMBINAAN
USAHA, PERIZINAN DAN PEMASARAN
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SUMBER DAYA
Renstra 2010 - 2015
6
2.2. Sumberdaya SKPD
2.2. 1. Kepegawaian
Jumalah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru Tahun
2010 tercatat sebanyak 204 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah
Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :
SD = - Orang ( 0 % )
SLTP = - Orang ( 0 % )
SLTA = 4 Orang ( 10,8 % )
D III = 3 Orang ( 8,1 % )
D IV = - Orang ( 0 % )
S1 = 28 Orang ( 75,7 % )
S2 = 2 Orang ( 5,4 % )
2.2.2. Tingkat Penjenjangan
Tingkat penjejangan yang telah diikuti oleh Pegawai Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Barru sebanyak Orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai
dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :
Diklat PIM IV = 3 Orang
Diklat PIM III = 6 Orang
Diklat PIM II = 1 Orang
2.2.3. Pangkat dan Golongan
Tingkat Kepangkatan dan golongan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, Adapun strukturnya
sebagai berikut :
Golongan I = - Orang ( 0 %)
Golongan II = 4 Orang ( 10,8 %)
Golongan III = 30 Orang ( 81,1 %)
Golongan IV = 3 Orang ( 8,1% )
Renstra 2010 - 2015
7
2.3. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru (lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03) dan
Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sebagai berikut :
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian 3. Kepala Bidang (tiga) dengan membawahi masing – masing 3 seksi 4. Kepala UPT
Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sesuai PP 41 tahun 2007 adalah sebagai berikut :
2.3.1. Tugas Pokok
a. Kepala Dinas
Melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Peraikanan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak
atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kelautan dan
perikanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b. Sekretaris
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan
koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan
keuangan, baik dalam satuan organisasi Dinas maupun dalam lembaga antar
Dinas/perangkat daerah lainnya.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
menyelenggarakan fungsi :
Penggkoordinasian penyusunan program Pengelolaan keuangan Pelayanan administrasi yang meliputi surat mneyurat, kepegawaian,
perlengkapan, dan rumah tangga; dan
Renstra 2010 - 2015
8
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Umum
c. Bidang Penangkapan
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan
melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang
perikanan tangkap.
Bidang perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap
Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perikanan
tangkap
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan.
Dan dibantu oleh tiga Kepala Seksi :
1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan, dan
3. Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
d. Bidang Perikanan Budidaya
Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang
perikanan budidaya.
Renstra 2010 - 2015
9
Bidang perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perikanan
budidaya;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
Bidang perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas fungsi dibantu oleh tiga
kepala seksi :
1. Seksi Budidaya
2. Seksi sarana dan prasarana budidaya
3. Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya
e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan
teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di
bidang kelembagaan dan pengawasan.
Bidang kelembagaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan;
Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan pengawasan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas Kelautan dan Perikanan. Bidang kelembagan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi :
1. Kepala Seksi Pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya;
2. Kepala Seksi Pembinaan Usaha, perijinan dan Pemasaran;
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya.
Renstra 2010 - 2015
10
f. Unit PelaksanaTeknis Dinas
Unit pelaksana teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
g. Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Barru (tahun 2011), dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1. Sarana dan Prasarana (Bangunan Gedung)
No. Sarana/Prasarana (Bangunan Gedung) Jumlah (Unit) Kondisi
1 Bangunan gedung kantor permanen 1 Baik
2 Bangunan workshop 1 Baik
3 Bangunan backyard 1 Rusak
4 Bangunan TPI Pancana 1 Baik
5 Banguann TPI Sumpang Binangae 5 Baik
6 Banguan TPI Takkalasi 1 Baik
7 Bangunan PPI Polejiwa (Konstruksi) 1 Baik
Tabel 2. Sarana dan Prasarana (Tanah)
No Sarana dan Prasaran (Tanah) Jumlah (Unit) Kondisi
1 Tanah bangunan Kantor 1.200 m Baik
2 Tanah Bangunan Backyard 1.000 Baik
3 Tanah Bangunan TPI Pancana 840 Baik
4 Tanah Bangunan TPI Sumpang Binangae
2.400 Baik
5 Tanah Bangunan TPI Takkalasi 112
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Alat – alat Kantor
Renstra 2010 - 2015
11
No Sarana dan Prasarana (alat-
alat kantor)
Jumlah (unit) Kondisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Mesin ketik manual
Brangkas
Rak kayu
Filling cabinet
Papan nama
Papan struktur organisasi
Papan pengumuman
Peta
Lemari kayu
Lemari besi
Lemari dokumentasi
Kursi biasa
Kursi tamu
Meja
Telepon
Meja computer
Meja akuarium
Jam dinding
Kipas angin
Lambang garuda
Akuarium
Hiasan akuarium
Komputer
Teropong
Gambar biota laut
Handy talky
Leaflet perikanan
Kamera biasa
Para-para
Notebook
Handy camera
Printer
Kamera digital
Kipas angin ventilasi
9 buah
2 buah
1 buah
9 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
4 buah
1 buah
2 buah
26 buah
4 set
60 buah
1 buah
1 buah
2 buah
2 buah
4 buah
2 buah
8 buah
3 buah
5 buah
1 buah
2 buah
1 buah
4 buah
3 buah
2 buah
2 buah
1 buah
2 buah
2 buah
1 buah
2 baik
rusak
rusak
4 baik
baik
baik
rusak
rusak
5 baik
baik
1 baik
17 baik
3 baik
35 baik
baik
rusak
rusak
rusak
3 baik
1 baik
baik
rusak
3 baik
rusak
rusak
rusak
rusak
rusak
rusak
1 baik
baik
baik
baik
rusak
Renstra 2010 - 2015
12
35
36
37
38
39
40
41
Pengaman pintu besi
Mesin faximili
LCD Proyektor
Wireless Soundsystem
Air Conditioner
Kursi putar
Kursi lipat
Jumlah
2 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
19 buah
88 buah
284 buah
baik
baik
baik
baik
baik
16 baik
50 baik
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Alat Angkut
No Nama Barang Jumlah (Unit) Kondisi
1
2
3
Sepeda Motor
Speed Boat
Kapal Penangkap Ikan
12
2
4
Baik
Baik
Baik
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Alat-alat Laboratorium
No Nama Barang Jumlah Kondisi
1
2
3
4
5
6
7
8
pH meter
Hand refraktometer
Hand refraktometer
pH meter
DO meter
pH tanah
NH3 meter
Global Positioning system (GPS)
Jumlah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
3 buah
10 buah
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Buku Perpustakaan
Renstra 2010 - 2015
13
No Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Buku praktis ilmu perikanan 15 buah Baik
Jumlah 15 buah
Tabel. 7. Sarana dan Prasarana Jaringan
No Nama Barang Jumlah Kondisi
1
2
Jaringan listrik kantor
Listrik backyard
1 buah
1 buah
Baik
Baik
Jumlah 2 buah
2.4. Capaian Kinerja SKPD
Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun
2006 – 2010 disusun dengan memperhatikan Visi, Misi dan kebijakan strategis yang
telah ditempuh, dalam periode tahun tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai
berikut :
A. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan
B. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (rumpon, dan P2KP-DT)
Pengembangan sarana perikanan tangkap, (PPI Polejiwa, TPI Siddo, Bagang dan Purse seine)
Renstra 2010 - 2015
14
Pengembangan dan pemanfaatan system informasi statistic perikanan tangkap (PPI Polejiwa)
Rehabilitasi Trumbu Karang buatan
Pengadaan rumpon cumi
C. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul (pelatihan/pembinaan kepada pembenih ikan/udang)
Pendampingan pengembangan kawasan budidaya
D. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Pelatihan / Pembinaan SDM Kelautan dan Perikanan
Penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumberdaya kelautan
E. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pembinaan/pengawasan sumberdaya kelautan
F. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air tawar, dan Air payau
Kegiatan pengembangan budidaya air tawar
Renstra 2010 - 2015
15
BAB III. ISSU STRATEGI
3.1. Permasalahan Pembangunan
Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Barru
kurung waktu 2006 – 2010 berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan
dan analisis data Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan hasil yang belum
oftimal, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah dan kendala pembangunan
sebagai berikut :
1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pembudidaya relative
masih rendah,
2. Kualitas sumberdaya manusia masih terbatas terutama dalah hal pengetahuan
teknis fungsional,
3. Terbatasnya sarana prasarana operasional aparat/tenaga teknis dalam
melakukan pembinaan teknis di lapangan,
4. Tingkat produktifitas masih rendah,
5. Pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya masih rendah,
6. Penyediaan sarana dan prasarana masih terbatas,
7. Kapasitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya masih rendah,
8. Aksesibilitas permodalan terbatas,
9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan belum optimal.
3.2. Issu Strategi
Issu-issu strategi yang berkembangan dalam pelaksanaan pembangunan
kelautan dan perikanan selama ini yang juga banyak dipengaruhi oleh globalisasi
Renstra 2010 - 2015
16
baik dari aspek ekonomi global maupun issu dunia tentang lingkungan, maka
dapat diidentifikasi issu strategi sebagai berikut :
1. Permintaan pasar dunia akan komudity perikanan lebih diutamakan dari
komudity budidaya, hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan sumberdaya,
2. Komudity hasil perikanan tangkap sangat ketat terutama dari cara/metode,
teknik dan alat yang digunakan, hal ini dipantau oleh Uni Eropa,
3. Menurunnya kualitas sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai akibat dari
Illegal fishing dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan hunian dan
lahan usaha,
4. Sarana dan prasarana budidaya khususnya budidaya air payau dan laut
relative masih terbatas demikian juga dengan usaha penangkapan ikan,
sehingga produksi dan produktifitas masih terbatas,
5. Pasca panen hasil kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimla,
6. Belum adanya penataan wilayah pesisir dan pulayu-pulau kecil sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sehingga
masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembangunan
ekonomi atau manufactur dengan pembangunan kelautan dan perikanan.
Renstra 2010 - 2015
17
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4. 1. Visi dan Misi
Dengan berdasar pada pemahaman terhadap potensi, kondisi saat ini serta
peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa mendatang, dan Visi
Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 “ TERWUJUDNYA KABUPATEN
BARRU LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN TAAT AZAS DAN
BERMARTABAT YANG BERNAFASKAN KEAGAMAAN “ maka Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru mewujudkan dengan merumuskan
Visi, Misi, dan Strategi sehingga mengarah pada upaya mewujudkan hasil
menjadi nyata. Untuk lima tahun kedepan (2010 – 2015) ditetapkan Visi
sebagai berikut :
“ Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang
Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan
yang Bernafaskan Keagamaan “
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi
sebagai berikut :
Masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera bermakna bahwa
potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan,
Mandiri bermakna bahwa potensi sumberdaya yang tersedia
dimanfaatkan secara optimal sehingga memiliki daya saing untuk
mencapai kemandirian,
Renstra 2010 - 2015
18
Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan
daya dukung, kelestarian lingkungan dan nilai kearifan local,
Berdasarkan keagamaan mengandung makna bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan berlandaskan pada nilai dan norma keagamaan.
Berdasarkan Visi tersebut di atas maka Misi Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Barru dirumuskan sebagai berikut :
Meningkatkan pengelolaan dan pemenafaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara optimal dan berkelanjutan,
Membina, melayani dan mengembangkan SDM kelautan dan perikanan
dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk peningkatan pendapatan
dan
kesejahteraan,
Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan
sumberdaya
kelautan dan perikanan,
Renstra 2010 - 2015
19
1.2. Tujuan dan Sasaran
1.2.1. Tujuan
Sesuai Visi dan Misi tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan
pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Barru sebagai berikut :
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat,
Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan
sumberdaya alam,
Meningkatkan daya saing daerah,
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan
memuaskan masyarakat.
1.2.2. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah
sebagai berikut :
Menurunnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan
kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin,
Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antar
sector primer, sekunder dan tersier,
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya,
Meningkatnya sarana dan prasaran penangkapan,
Terlestarikannya sumberdaya alam,
Berkembangnya wilayah perkotaan/minapolitan, wilayah industri dan
kawasan strategis,
Tercapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang
transfaran, akuntabel dan partisipatif,
Terciptanya pelayanan publik yang prima,
Meningkatnya kemampuan managerial dan teknis aparatur.
1.3. Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode
2010 – 2015, maka ditempuh kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
Renstra 2010 - 2015
20
Kabupaten Barru yang diarahkan mendukung kebijakan pembangunan daerah
Kabupaten Barru yang dirumuskan dalam RPJMD, yaitu :
1. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang
masalah kesejahteraan social lainnya melalui penajaman dan fasilitasi
program yang terintegrasi lintas sector pada semua tingkatan pemerintahan
dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah
diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui
fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh
system informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari
pemerintah dan lembaga keuangan
3. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan
bencana melalui pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumberdaya alam,
kesiagaan penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, system
pengawasan, mitigasi dan adaptasi serta pembiayaan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola
pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan
mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi mudah dan murah
dengan dukungan aparat yang professional.
Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan
jangka menengah Kelautan dan perikanan Kabupaten Barru adalah sebagai
berikut :
Renstra 2010 - 2015
21
Menurunkan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin.
Mengembangakan transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sector primer, sekunder dan tersier,
Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya,
Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan
Pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam melalui monitoring dan surveilence
Pembentukan kawasan Minapolitan
Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima
Meningkatkan kemampuan managerial dan teknis aparatur
Renstra 2010 - 2015
22
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2010-
2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan
2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Pengadaan alat/sarana pengolaan dan pemasaran
3. Program pengembangan perikanan tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Rehabilitasi terumbu karang buatan
Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan statistik perikanan
tangkap
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
4. Program pengembangan sistim penyuluhan
Pembinaan SDM kelautan dan perikanan
5. Program pengembangan Budidaya perikanan
Pengadaan alat uji kualitas air
Rehabilitasi saluran tambak
Pengembangan bibit ikan unggul
Pembinaan dan pengembangan perikanan
6. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
Renstra 2010 - 2015
23
Pembentukan kelompok masyarakat suakarsa pengamanan sumberdaya
kelautan
Pembinaan/pengawasan sumberdaya kelautan
7. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
8. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Kajian kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
Rincian program dan kegiatan dan pagu indikatif yang direncanakan selama 5
tahun terlampir.
Renstra 2010 - 2015
24
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diukur
melalui penetapan indikator kinerja sebagai instrument untuk melakukan penilaian atas
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 – 2015
No Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode Renstra (2010)
2011 2012 2013 2014 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra (2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan
kk 364 25 KK
28 KK
30 KK
33 KK
33 KK
512 KK
2
Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan
unit 204 4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
5 Unit
225 Unit
3 Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap ton 17.435,4 470,7
Ton 470,7 Ton
470,7 Ton
470,7 Ton
470,7 Ton
19.788.9 Ton
4
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari ton 3.663,3 363,34 363,34 363,34 363,34 363,34 5480
5
Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern
unit 4 4 2 2 2 1 15 Unit
6
Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai
unit 1 1 1 1 1 5 Unit
7
Menurunnya jumlah kasus perusakan sumberdaya laut kasus 7 5 5 5 5 5 5 Kasus
Renstra 2010 - 2015
25
8
Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk
kwsan 0 1 1
9
Tertibnya administrasi dan keuangan % 91,67 1,66
1,66
1,66 1,66 1,66 100 %
10 Persentase capaian kinerja % 91,67 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 100 %
11 Tersusunnya,
terimplementasikannya SOPP
% 0 0 60 70 80 80 100 %
12 Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
% 66,66 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 80 %
Renstra 2010 - 2015
26
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN
7. 1. Pedoman Transisi
1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi
kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016, yang diperlukan
sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2016 maka rencana strategis Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 juga mencakup rencana.
2. Sekretariat dan bidang dalam lingkup Dinas kelautan dan perikanan
Kabupaten Barru berkewajiban menjabarkan rencana program dan kegiatan
ke dalam rencana kegiatan dengan berpedoman pada rencana strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015.
7. 2. Kaidah Pelaksanaan
1. Sekretariat dan bidang dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan program-program
dalam rencana strategis Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Barru
tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
2. Sekretariat dan bidang dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana
strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2015 dengan rencana
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas rencana strategis Dinas kelautan
dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015, maka Kepala Dinas
Renstra 2010 - 2015
27
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru berkewajiban untuk melakukan
pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap pelaksanaan Renstra.
4. Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Barru tahun 2010-2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
5. Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Barru tahun 2010-2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga
memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada
program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar
kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangan
mendesak untuk dilaksanakan melalui keputusan Kepala Dinas.
6. Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 berasal dari
pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
Renstra 2010 - 2015
28
BAB VIII. P E N U T U P
Pada dasarnya pembangunan kelautan dan perikanan merupakan suatu
subsistem dari sistem pembangunan Kabupaten Barru. Sebagai suatu subsistem, maka
pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keterkaitan sektor antar
komponen pembangunan di daerah.
Perencanaan strategis (Renstra) melalui program kegiatan ini akan dapat
berubah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi dalam negeri.
Keberhasilan Perencanaan Startegis tahun 2011-2015 Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Barru memerlukan dukungan dari pihak terkait dalam
meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah ini dan semoga menjadi
salah satu acuan dalam pemetapan kebijakan pembangunan kelautan dan perikana di
Kabupaten Barru.
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BARRU Ir. H. A. Amin Manggabarani Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19551227 198303 1 012
Lampiran 3Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
kode
Target Rp(ribu) Target Rp(ribu) Target Rp(ribu) Target Rp(ribu) Target Rp(ribu) Target Rp(ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
2 .05.01 15
Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Prosentase masyarakat miskin yang mendapat fasilitas penguatan modal
364 orang 4,8 % 630.941 5,4 % 436.400 5,8 % 439.000 6,2 % 442.000 6,4 % 443.000 100% 2.349.341 Bid. Tangkap5 Kec. Pesisir
2 .05.01 15 02
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kelautan dan perikanan
Terlaksananya Kegiatan pendampingan pada sektor usaha Kelautan dan Perikanan (Penguatan modal dari koperasi)
364 orang 25 orang 30.941 28 orang 36.400 30 orang 39.000 32 orang 42.000 33 orang 43.000 512 0rang 149.341 Bid. Tangkap5 Kec. Pesisir
Tersedianya Sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan miskin 0 unit 61 unit 600.000 20 KK 400.000 20 Unit 400.000 20 Unit 400.000 20 Unit 400.000 141 unit 2.200.000
Kabid. Tangkap
20 Desa / Kel
Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier
Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan dari 200 pada Tahun 2009 menjadi 225 Tahun 2015
2 .05.01 23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya produksi hasil olahan ikan
3399,1 ton 3400 80.482 3412 80.482 2424 80.482 2436 80.482 2448 80.482 17519,1 402.410
Bid. Kelembagaan dan pengawasan
5 Kec. Pesisir
2 .05.01 23 02
Pengadaan Alat / Sarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan
Tersedianya alat, sarana pengolahan dan pemasaran ikan 204 unit/ kel
5 Unit/ Kel 80.482
4 Unit/ Kel 80.482
4 Unit/ Kel 80.482
4 Unit/ Kel 80.482 4 unit/ kel 80.482
225 unit/ Kel 402.410
Bid. Kelembagaan dan pengawasan
10 Desa/Kel
2 .05.01 21
Program Pengembangan perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi Hasil Tangkapan ikan Nelayan
17435,4 470,7 24.171 470,7 121.000 470,7 121.000 470,7 121.000 470,7 121.000 19788,9 508.171 Bid. Tangkap5 Kec. Pesisir
Produksi Perikanan834,04 834,04 834,04 834,04 834,04 513.651
2 .05.01 21 01
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Terlaksananya pengadaan Rumpon
0 Unit / kel15 unit/4 klp 24.171
15 unit/4 klp 25.000
15 unit/4 klp 25.000
15 unit/4 klp 25.000
15 unit/4 klp 25.000 20 KLP 124.171 Bid. Tangkap
5 Kec. Pesisir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan dari 343 KK pada tahun 2009 menjadi 512 KK tahun 2015
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap dari 17.207,8 Ton pada tahun 2009 menjadi 19.788,9 ton tahun 2015
Cakupan Bina Kelompok Nelayan 4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp 20 Klp
2 .05.01 21 7Rehabilitasi terumbu karang buatan
Terlaksanaya pengadaan Terumbu karang
4 unit tidak 48.000 4 unit 48.000 4 unit 48.000 4 unit 48.000 20 unit 192.000 Bid. Tangkap10 Desa/ Kel
2 .05.01 21 9Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir
Terlaksananya penanaman pohon bakau
0 Ha tidak 48.000 0,5 48.000 0,5 48.000 0,5 48.000 2 Ha 192.000 Bid. Tangkap10 Desa/ Kel
2 .05.01 22
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Nelayan, Petani dan Pengolah ikan
90 orang 90orang 98.598 72 orang 25.000 72 orang 25.000 72 orang 25.000 72 orang 25.000 468 orang 198.598 Kelembagaan dan Pengawasan
15 desa
2 .05.01 22 1
Pembinaan SDM Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya Pelatihan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan
90 orang 90orang 98.598 72 orang 25.000 72 orang 25.000 72 orang 25.000 72 orang 25.000 468 orang 198.598 Kelembagaan dan Pengawasan
15 desa
Komsumsi ikan54 kg/kap 55 kg/kap 55 kg/kap 56 kg/kap 56 kg/kap 57 kg/kap
2 .05.01 20
Program Pengembangan budidaya perikanan
Meningkatnya Produksi udang, ikan Bandeng, Rumput laut dan ikan air tawar
3663,3 ton363,34 ton 46.899
363,34 ton 520.000
363,34 ton 620.000
363,34 ton 520.000
363,34 ton 620.000 5480 ton 2.326.899
Kabid. Budidaya Barru
2 .05.01 20 04Pengadaan alat uji kualitas air dan tanah
Tersedianya alat uji kualitas air 2 unit 0 0 2 unit 20.000 2 unit 20.000 2 unit 20.000 2 unit 20.000 10 unit 80.000 Kabid.
BudidayaBarru
2 .05.01 20 05Rehabilitasi saluran irigasi tambak
Terlaksananya pembangunan saluran tambak
0 Km 0 0 2 Km 500.000 2 Km 500.000 2 Km 500.000 2 Km 500.000 10 unit 2.000.000 Kabid. Budidaya
4 Desa/kel
2 .05.01 20 01Pengembangan Bibit ikan Unggul
Terlaksananya pengadaan kebun bibit rumput laut
0 unit 5 unit 46.899 0 0 10 unit 100.000 0 0 10 unit 100.000 25 unit 246.899 Kabid. Budidaya
10 Desa/ Kel
2 .05.01 21
Program Pengembangan perikanan tangkap
Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan yang modern
4 unit 65 Unit 3.403.000 2 unit 1.730.000 22 unit 1.732.000 22 unit 1.735.000 21 unit 887.000 156 unit 9.487.000 Bid. Tangkap 5 Kec. Pesisir
2 .05.01 21 10
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Tersedianya Sarana dan prasarana penangkapan ikan Modern bagi nelayan 4 unit 4 unit 3.377.000 2 unit 1.700.000 2 unit 1.700.000 2 unit 1.700.000 1 unit 850.000 15 unit 9.327.000
Kabid. Tangkap
7 Desa /Kel
2 .05.01 21 11
Pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan statistik perikanan
Tersedianya data Imformasi statistik perikanan 1 Dokumen
1 Dok Lap 26.000
1 Dok Lap 30.000
1 Dok Lap 32.000
1 Dok Lap 35.000 1 Dok Lap 37.000 1 Dok Lap 160.000
Kabid. Tangkap Barru
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 2.755 ton pada tahun 2009 menjadi 5.480,0 ton tahun 2015
Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern dari 3 unit pada tahun 2009 menjadi 15 unit tahun 2015
2 .05.01 21
Program Pengembangan perikanan tangkap
Tersedianya Sarana dan Prasarana perikanan yang memadai
5 Unit 5 Unit 0 5 Unit 500.000 5 Unit 100.000 5 Unit 300.000 5 Unit 200.000 5 Unit 1.100.000 Bidang Tangkap
5 Desa/ Kel
2 .05.01 21 04
Rehabilitasi sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan
Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan 0 0 0 1 unit 500.000 0 0 1 unit 200.000 1 unit 200.000 3 unit 900.000
Bidang Tangkap
3 desa/ Kel
2 .05.01 21 03
Pemeliharan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
Terlaksananya Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan
0 0 0 0 0 1 unit 100.000 1 unit 100.000 0 0 2 unit 200.000 Bidang Tangkap 2 Desa
Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam
Terlestarikannya sumber daya alam
Menurunnya jumlah kasus perusakan sumberdaya laut dari rata-rata 7 kasus pada tahun 2009 menjadi rata-rata 5 kasus pertahun pada tahun 2015
2 .05.01 16
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Jumlah kelompok POKMASWAS yang aktif
4 Kelompok 4 Klp 872.037 9 Klp 110.000 14 Klp 120.000 19 Klp 122.000 24 Klp 123.000 24 klp 1.347.037 Kelembagaan dan Pengawasan
5 Kec Pesisir
2 .05.01 16 1
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
Terlaksananya pembentukan kelompok Posmaswas 4 Kelompok 0 0 5 Klp 5.000 5 Klp 5.000 5 Klp 5.000 5 Klp 5.000 24 Klp 20.000
Kelembagaan dan Pengawasan
25 Desa/ Kel
2 .05.01 16 2
Pembinaan / Pengawasan Sumberdaya Kelautan
Terlaksananya Pembinaan / pengawasan Sumberdaya Kelautan
0 kali 48 Kali 872.037 48 Kali 105.000 48 Kali 115.000 48 Kali 117.000 48 Kali 118.000 240 Kali 1.327.037 Kelembagaan dan Pengawasan
5 Kec Pesisir
2 .05.01 17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Jumlah masyarakat Yang memahami dan sadar tentang pendayagunaan sumberdaya perikanan
0 orang 0 0`150 orang 25.000
`150 orang 25.250
`150 orang 25.250
`150 orang 25.300 5 Angkt 100.800
Kelembagaan dan Pengawasan
20 Desa/kel
2 .05.01 17 01
Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Terlaksana Penyuluhan Hukum kepada Nelayan 0 Orang 0 0
`150 orang 25.000
`150 orang 25.250
`150 orang 25.250
`150 orang 25.300 5 Angkt 100.800
Kelembagaan dan Pengawasan
20 Desa/kel
Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai dari 1 unit di tahun 2009 menjadi 5 unit di tahun 2015
Meningkatnya daya saing daerah 2 .05.01 20
Program pengembangan budidaya perikanan
Terciptanya kawasan mina politan Budidaya 0 Kawasan 0 kwsn 89.437 0 kwsn 300.000 1 kwsn 300.000 0 kwsn 305.000 0 kwsn 310.000 1 Kwsn 1.304.437 Bid. Budidaya 1 Kec
2 .05.01 20 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Terlaksananya kegiatan Budidaya komoditi perikanan , uji penerapan teknologi Budidaya dan Pengembangan produk perikanan pada Kawasan Minapolitan
0 unit 20 Unit 89.437 60 unit 300.000 60 unit 300.000 60 unit 305.000 62 unit 310.000 262 Unit 1.304.437 Bid. Budidaya 1 Kec
2 .05.01 24
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Terciptanya kawasan mina politan Budidaya
0 Kawasan 0 kwsn 28.912 1 Kwsn 150.000 0 kwsn 87.000 0 kwsn 87.500 0 kwsn 87.500 1 Kwsn 440.912 Bid. Budidaya 1 Kec
2 .05.01 24 01
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Terlaksananya Kegiatan kajian Budidaya perikanan pada kawasan minapolitan
0 5 Unit 28.912 15 Paket 150.000 15 Paket 87.000 15 Paket 87.500 15 Paket 87.500 15 Paket 440.912 Bid. Budidaya 1 Kec
2 .05.01 01
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran
100% 100% 47.367 100% 12.680 100% 15.230 100% 17.780 100% 20.330 100% 296.217 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 01
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Terlaksananya/terbayarnya tenaga honorer
5 orang 5 0rang 18.000 5 0rang 21.000 5 0rang 22.500 5 0rang 24.000 5 0rang 25.500 5orang 111.000 Sekretariat Barru
Tersedianya alat tulis kantor 22 jenis 22 Jenis 12.277 25 Jenis 12.500 25 jenis 13.000 25 jenis 13.500 25 jenis 14.000 25 jenis 65.277 Sekretariat Barru
Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya 2 jenis 2 jenis 1.050 2 jenis 1.105 2 jenis 1.160 2 jenis 1.125 2 jenis 1.215 2 Jenis 5.655 Sekretariat Barru
Terlaksananya paket/ pengiriman surat 60 surat 60 Surat 600 60 Surat 625 60 Surat 650 60 Surat 700 60 Surat 750 360 surat 3.325 Sekretariat Barru
Terlaksananya cetakan kantor 4 Jenis 4 Jenis 1.500 4 Jenis 1.750 4 Jenis 2.000 4 Jenis 2.250 4 Jenis 2.500 4 jenis 10.000 Sekretariat Barru
Terlaksananya penggandaan 1 jenis 1 Jenis 3.800 1 Jenis 4.500 1 Jenis 5.000 1 Jenis 5.500 1 Jenis 6.000 1 Jenis 24.800 Sekretariat Barru
Terlaksananya makan dan minuman harian / rapat/ tamu 168orang 168 orang 10.140 168 orang 12.680 168 orang 15.230 168 orang 17.780 168 orang 20.330 168 orang 76.160 Sekretariat Barru
Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis
Jumlah kawasan minapolitan yang terbentuk dari 0 pada tahun 2009 menjadi 1 kawasan pada tahun 2015
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan
efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
2 .05.01 06
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan
5 dokumen 5 dokumen 2.000 5 dokumen 4.000 5 dokumen 4.000 5 dokumen 4.000 5 dokumen 4.000 30 dokumen 18.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan LAKIP
1 dokumen 1 dokumen 500 1
dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1
dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 4.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 02
Penyusunan laporan semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan semesteran 1 dokumen 1
dokumen 500 1 dokumen 1.000 1
dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 4.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 04
Penyusunan laporan akhir tahun
Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 1 dokumen 500 1
dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1
dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 4.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 06
Penyusunan RKA dan DPA
Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA
2 dokumen 2 dokumen 500 2
dokumen 1.000 2 dokumen 1.000 2
dokumen 1.000 2 dokumen 1.000 12 dokumen 4.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 01
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Tercapainya sasaran kinerja DKP
100% 100% 271.660 100% 294.550 100% 301.425 100% 310.900 100% 322.050 100% 1.500.585 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air dan listrik 4 Jenis 4 Jenis 18.600 4 Jenis 21.600 4 Jenis 24.600 4 Jenis 27.600 4 Jenis 30.600 4 Jenis 123.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
11 unit 11 unit 1.200 11 unit 2.000 11 unit 2.250 11 unit 2.500 11 unit 2.750 11 unit 10.700 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor
1 OK 1 OK 3.600 1 OK 4.800 1 OK 6.000 1 OK 7.200 1 OK 3.600 1 OK 25.200 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 09
Penyediaan jasa pemeliharan peralatan kerja
terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan peralatan kerja
unit 0 unit 0 4 unit 600 0 0 4 unit 800 0 0 8 unit 1.400 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 10
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
4 Jenis 0 Jenis 0 4 Jenis 2.000 4 Jenis 2.250 4 Jenis 2.500 4 Jenis 2.750 20 unit 9.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 13
Penyediaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor 2 unit 5 unit 95.000 5 unit 95.000 5 unit 95.000 5 unit 95.000 5 unit 95.000 27 unit 475.000 Sekretariat Barru
persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
2 .05.01 01 13Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga 10 Jenis 0 Jenis 0 10 Jenis 700 0 Jenis 0 10 Jenis 1.000 0 Jenis 0 30 jenis 1.700 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan
4 jenis 4 jenis 3.360 4 jenis 4.500 4 jenis 5.000 4 jenis 5.500 4 jenis 6.000 20 jenis 24.360 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rakor luar daerah
kali 89 kali 124.900 93 kali 135.000 95 Kali 137.750 100 Kali 140.000 105 kali 152.250 482 kali 689.900 Sekretariat Barru
2 .05.01 01 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terselenggaranya rakor dalam daerah
kali 620 Kali 25.000 630 Kali 28.350 635 Kali 28.575 640 Kali 28.800 645 Kali 29.100 3170 kali 139.825 Sekretariat Barru
2 .05.01 06
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kantor DKP 4 dokumen 4
dokumen 2.500 4 dokumen 2.500 4
dokumen 2.500 4 dokumen 2.500 4 dokumen 2.500 24 dokumen 12.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 `05
Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi
8 kali 8 kali 2.500 8 kali 2.500 8 kali 2.500 8 kali 2.500 8 kali 2.500 48 kali 12.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
50 unit 12 unit 33.200 143 unit 47.500 28 unit 57.000 82 unit 75.000 13 unit 72.500 328 unit 285.200 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 08
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 jenis 0 0 3 jenis 7.500 0 0 3 jenis 9.500 0 0 6 jenis 17.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 0 Jenis 0 0 3 jenis 1.500 0 0 4 jenis 3.000 0 0 7 jenis 4.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 10Pengadaan meubeleur Terlaksananya
pengadaan meubeler 0 Unit 0 0 5 unit 2.500 5 unit 20.000 5 unit 25.000 5 unit 30.000 20 unit 77.500 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9 unit 9 unit 13.200 11 unit 15.000 11 unit 17.000 11 unit 20.000 11 unit 22.500 62 unit 87.700 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 26
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit 1unit 7.000 1unit 10.000 1unit 10.000 1unit 10.000 1unit 10.000 1unit 47.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
unit 5 unit 11.000 5 unit 10.000 5 unit 10.000 5 unit 10.000 5 unit 10.000 25 unit 51.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 06 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler unit/ Paket 2 Paket 2.000 69 unit 10.000 0 0 69 unit 10.000 0 0 178 unit 22.000 Sekretariat Barru
Terciptanya pelayanan publik yang prima
Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
2 .05.01
Program Peningkatan pelayanan publik
Persentase pelanggan yang terpuaskan
0 0 0 60% 1.000 70% 80% 80% 100% 1.000 Sekretariat Barru
2 .05.01
Penyusunan standar pelayanan Tersusunnya SOPP 0 0 0 2 Jenis 1.000 0 0 0 0 0 0 2 jenis 1.000 Sekretariat Barru
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
2 .05.01 05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya pengetahuan aparatur
66,6 % 2,83 % 20.000 2,83 % 22.500 2,83 % 25.000 2,83 % 27.500 2,83 % 30.000 80% 155.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 5 orang 5 0rang 20.000 5 0rang 22.500 5 0rang 25.000 5 0rang 27.500 5 0rang 30.000 30 orang 125.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 orang 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 16 orang 15.000 Sekretariat Barru
2 .05.01 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3 orang 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 16 orang 15.000 Sekretariat Barru
Recommended