View
17
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 i
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon untuk 5 (lima) tahun
ke depan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon
Tahun 2010-2015.
Renstra BPKAD ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon
Tahun 2016-2021 dan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi
keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan Kota Cilegon
sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021.
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cilegon ini kami susun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam
kurun waktu lima tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota
Cilegon.
CILEGON, Desember 2016
KEPALA DPPKD KOTA CILEGON
H. MAMAN MAULUDIN, SH.,M.Si
NIP. 19660727 199403 1 009
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 ii
D A F T A R I S I KATA PENGANTAR ............................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan .................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD ........................................... 7
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 7 2.2 Sumber Daya BPKAD ................................................... 46
2.2.1 Sumber Daya Manusia ....................................... 46 2.2.2 Stakeholder/Pihak Terkait ................................... 48 2.2.3 Sarana dan Prasarana Kerja .............................. 48
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD ............................................. 49 2.3.1 Pendapatan Daerah ........................................... 49 2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah ........................... 51
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD 52 2.4.1 Kelemahan Internal ........................................... 52 2.4.2 Kekuatan Internal .............................................. 53 2.4.3 Tantangan Eksternal .......................................... 54 2.4.4 Peluang Eksternal .............................................. 54
BAB III ISSSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................. 55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 55 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ............................................................ 55 3.3 Penentuan Issue-issue Strategis ................................... 56
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 57
4.1 Visi dan Misi ................................................................ 57 4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah ................................................................... 57 4.3 Strategi dan Kebijakan BPKAD ...................................... 58
BAB V RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .............. 59
5.1 Rancangan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ................. 59 5.2 Proyeksi/Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021. 91
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ......................................................... 92 BAB VII PENUTUP ............................................................................ 96
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
ndang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap
Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2ayat
(2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang,
Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Oleh karena
itu setiap SKPD harus membuat Dokumen Rencana Strategis yang mengacu
padaRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan
OrganisasiPerangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon
Tahun 2016 Nomor 3) yang ditindaklanjutidengan Peraturan Walikota Cilegon
Nomor 76Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut
dengan BPKAD berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha
pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Daerah Kota Cilegon
dibidang tata usaha pelaksana keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Cilegon, dalam menjalankan kegiatannya berpedoman
kepada visi dan misi Kota Cilegon sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan
yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Cilegon.
U
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 2
Adapun visi Kota Cilegon adalah:
“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA
BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA ”.
Selanjutnya guna mendukung visi Kota Cilegon, maka diperlukan rumusan
Misi yang diarahkan untuk menyiapkan Kota Cilegon dalam pelaksanaan
pembangunan lima tahun kedepan (2016-2021),sebagai berikut:
Misi 1 : MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH
Misi 2 : MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI
Misi 3 : MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Misi 4 : MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASANA KOTA
Misi 5 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Guna memantapkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-
2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut dituangkan lebih lanjut
dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan, meliputi :
PERTAMA: AGENDA CILEGON MANDIRI
KEDUA : AGENDA CILEGON BERSIH DAN ASRI
KETIGA : AGENDA CILEGON SEHAT DAN CERDAS
KEEMPAT: AGENDA CILEGON NYAMAN
KELIMA : AGENDA CILEGON BERWIBAWA
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon berkewajiban
untuk menunjang keberhasilan dari visi dan misi Kota Cilegon, dengan
menyusun dokumen Rencana Strategis yang mengacu pada Visi Kota Cilegon
yaitu”TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA
BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA”, dengan Misi ke-5 yaitu
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang dituangkan dalam Agenda 5 :
Cilegon Berwibawa.
RencanaStrategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai Dokumen
perencanaan teknis operasional yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan
Teknis untuk kurun waktu tertentu dan disusun oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan juga sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 3
semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur
outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir
resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk
mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon
dalam operasionalnya mengacu pada Rencana Strategis dengan mengarahkan
segenap potensi dan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia
maupun pendukung lainnya yang tentunya dengan memperhatikan kekuatan
dan kelemahan yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun berjalan.
1.2 Landasan Hukum.
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah:
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
b. Undang-undang 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
e. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
f. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 4
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun
2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48);
l. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-
2021; dan
n. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
keuangan dan Aset Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan.
a. Maksud :
Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Cilegon yaitu sebagai dokumen yang digunakan
sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh
dimensi kebijakan pembangunan khususnya di bidang tata kelola
pengelolaan keuangan daerah. Sehingga program dan kegiatan yang
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon
setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal.
Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon dapat
mendukung terwujudnya misi Pemerintah Kota Cilegon khususnya misi 5
yaitu “MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN” dengan Agenda ke
lima Yaitu Agenda Cilegon Berwibawa.
b. Tujuan :
Tujuan dari penyusunan Rencana StrategisBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah
memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya
sebagian urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 5
pelaksana keuangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga
melalui dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 visi dan misi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon dituangkan kedalam bentuk
visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat
terwujud dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang
ada.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Cilegon tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD
2.1 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya BPKAD
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD
BAB III ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan BPKAD.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
3.3 Penentuan Issue-issue Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
4.1 Visi dan Misi
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 6
4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana PembangunanJangka Menengah
BPKAD
4.3 Strategi dan Kebijakan BPPKAD
BAB V RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rancangan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
5.2 Prospek / Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPKAD
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Edudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Cilegon Nomor: 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016
Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor
Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon, adalah sebagai berikut:
a. Kedudukan
Badan merupakan unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan Daerah,
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas Pokok
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu
Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di
bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
c. Fungsi
Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan
daerah;
3. Membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan
daerah;
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
K
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 8
5. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara
nasional;
7. Pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai
bidang tugasnya; dan
8. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 9
d. Struktur Organisasi BPKAD
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA CILEGON
1 2
3 UPT 4 UPT
KASUBID
AKUNTANSI
PENGELUARAN
KASUBID
PELAPORAN
KASUBID
PEMANFAATAN DAN
PEMINDAH
TANGANANASET
KASUBID
PENATAUSAHAAN
ASET
KASUBID
BELANJA LANGSUNG
KASUBID
PELAYANAN KASDA, DANA
PERIMBANGAN DAN
PENDAPATAN LAINNYA
KASUBID
ADMINISTRASI
ANGGARAN
KASUBID
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PENDAPATAN
KASUBID
PENETAPAN DAN
PENAGIHAN PAJAK
KASUBID
PEMERIKSAAN PAJAK
KEL JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
EVALUASI
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
AKUNTANSI
KASUBID
AKUNTANSI
PENERIMAAN
BIDANG
ASET
KASUBID
PERENCANAAN DAN
PENGAMANAN ASET
BIDANG
PERBENDAHARAAN
KASUBID
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BIDANG
ANGGARAN
KASUBID
PENYUSUNAN ANGGARAN
BIDANG
PAJAK DAERAH
KASUBID
PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN PAJAK
BADAN
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 10
Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri
dari:
a. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
3) Sub Bagian Keuangan.
b. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak;dan
3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.
c. Bidang Anggaran, membawahi:
1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
2) Sub Bidang Administrasi Anggaran;dan
3) Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahi;
1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
2) Sub Bagian Belanja Langsung;dan
3) Sub Bagian Pelayanan Kas Daerah, Dana Perimbangan dan
Pendapatan Lainnya.
e. Bidang Aset, membawahi;
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
2) Sub Bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset; dan
3) Sub Bidang Penatausahaan Aset.
g. Bidang Akutansi, membawahi;
1) Sub Bidang Akutansi Penerimaan;
2) Sub Bidang Akutansi Pengeluaran;dan
3) Sub Bidang Pelaporan.
h. Unit Pelaksana Teknis; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 11
Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016 , tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai
Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
1. Badan
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha
pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. Pemantauan Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 12
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas
lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan, baik pelayanan teknis maupun
administratif dan koordinasi tugas Bidang-bidang secara terpadu sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakanteknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahkan:
Sub Bagian Program dan Evaluasi
Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab kepada
Sekretaris, yang mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan Mengendalikan:
1. Penyusunan perencanaan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan;
2. Penyusunan rencana operasionalisasi kegiatan kerja Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA);
4. Penyampaian naskah dinas rencana pembangunan berkaitan
dengan setiap tugas dan fungsi Kepala Badan ke BAPPEDA;
5. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
6. Pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;
7. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 13
8. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan
menurut ketentuan yang berlaku;
9. Pengumpulan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan
penyajian data dan informasi;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
12. Pelaksanaan penyusunan laporan-laporan terkait urusan
Pemerintahan Daerah dan penyampaian ke Bagian Organisasi
dan Reformasi Birokrasi, Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan
BAPPEDA;
13. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan
menandatangani Surat;
14. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan
program dan kegiatan;
15. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kerja Dinas;
16. Pengevaluasian hasil program kerja;
17. Pembuatan laporan hasil kegiatan;
18. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Program, Evaluasi
dan Pelaporan;
19. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 14
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang bertangggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai
tugas:
a. Mengawasi dan Mengendalikan:
1) Pembuatan rencana kerja Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
2) Pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan
pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,
pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan
dan rumah tangga serta penggunaan kantor;
3) Pelaksanaan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan
lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;
4) Penganggaran dan pengelolaan perjalanan dinas;
5) Pelaksanaan tugas kehumasan, mengumpulkan, mengelola, dan
menyimpan data kepegawaian kecamatan;
6) Pembuataan laporan kepegawaian, Daftar Urutan Kepegawaian
(DUK), bahan pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
(PPKP) setiap pegawai dan usulan kebutukan pegawai, kenaikan
pangkat, gaji berkala, bahan pemberhentian, memproses
pelanggaran disiplin pegawai, serta data pegawai yang akan
mengikuti diklat ke Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian dan diklat;
7) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi
pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan;
8) Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada badan;
9) Pelaksanaan pengurusan, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, inventarisasian perlengkapan kantor;
10) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor,
perlengkapan dan kendaraan dinas;
11) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Karpeg,
Karis / Karsu, Taspen, BPJS dan Bapertarum;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 15
12) Penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta
mengatur kehadiran pegawai; dan
13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkuptugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertangggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan Mengendalikan:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan;
2. Penyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian
Keuangan;
3. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
4. Pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;
5. penyiapkan bahan laporan dan tata kelola keuangan bulanan,
triwulan dan tahunan;
6. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan
menurut ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 16
8. Pembuatan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
9. Pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
10. Penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku
kas umum;
11. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan dinas;
12. Pelaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu
pemegang kas;
13. Pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP
gaji GU dan LS atas persetujuan pengguna anggaran atau
Kuasa pengguna Anggaran kepada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah;
14. Pemeriksan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
15. Pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas
kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan
pengguna anggaran;
16. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan
menandatangani Surat;
17. Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran
kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
18. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan
eksternal;dan
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 17
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak Daerah
Bidang Pajak daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang
Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
Pajak dan Sub Bidang Pemeriksaan Pajak sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pajak daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pajak Daerah membawahkan :
- Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak.
Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab
kepada Bidang, yang mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan Mengendalikan:
1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pajak dari hasil perumusan program dengan menyusun
kegiatan agar terencana dengan baik;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 18
2. Membagi, mengarahkan dan mengendalikan tugas baik secara
lisan maupun tertulis kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
3. Menyusun rumusan sistem dan mekanisme atau SOP
Pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib Pajak
Daerah;
4. Melakukan pendaftaran,pengumpulan, validasi dan pengolahan
data objek dan subjek Pajak Daerah;
5. Melakukan pengumpulan basis data objek Pajak untuk menilai
potensi Pajak Daerah;
6. Melakukan pemutakhiran data dan penilaian PBB-P2;
7. Mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data wajib Pajak
Daerah dan objek Pajak Daerah;
8. Menyusun dan mengelola sistem informasi Pajak Daerah;
9. Melaksanakan pelayanan kepada wajib Pajak Daerah pada
tempat pelayanan di kantor Badan;
10. Melaksanakan koordinasi di lingkungan Badan, baik secara
langsungmaupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik
lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pajak kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dengan menyusun
laporan kinerja yang dilaksanakan; dan
13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pajak menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 19
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak.
Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan
mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan Mengendalikan:
1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
Pajak dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan
agar terencana dengan baik;
2. Membagi, mengarahkan dan mengendalikan tugas baik secara
lisan maupun tertulis kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
3. Menyusun rumusan sistem dan mekanisme atau SOP penetapan,
angsuran, penagihan dan keberatan atas pengenaan Pajak
Daerah;
4. Melakukan perhitungan Official Assesment Pajak Daerah
5. Menerbitkan surat pengenaan pajak daerah sesuai dengan
peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan
mendistribusikannya;
6. Memproses keberatan, pengurangan, keringanan, restitusi,
kompensasi dan banding atas ketetapan Pajak Daerah;
7. Melakukan pertimbangan, perhitungan dan penetapan atas
angsuran dan keberatan;
8. Melakukan penagihan atas tunggakan dan piutang Pajak Daerah;
9. Memproses kadaluarsa dan penghapusan tunggakan atau
piutang Pajak daerah;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 20
10. Melaksanakan koordinasi di lingkungan Badan, baik secara
langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
11. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan Pajak
Daerah;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
13. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Penetapatan dan Penagihan
Pajak kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dengan menyusun
laporan kinerja yang dilaksanakan; dan
14. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
Pajak menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub. Bidang Pemeriksaan.
Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang bertangggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dari hasil
perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana
dengan baik;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 21
2. Membagi, mengarahkan dan mengendalikan tugas baik secara
lisan maupun tertulis kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
3. Menyusun rumusan sistem dan mekanisme atau SOP pemeriksaan
dan penelitian Pajak Daerah;
4. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data
wajib/objek Pajak Daerah;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak
melaporkan kewajibannya;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan
keberatan, pengurangan,keringanan dan restitusi;
7. Menginventarisir dan mengelola pelaporan Pejabat Pembuat Akte
Tanah (PPAT);
8. Memverifikasi data pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak;
9. Menyusun laporan penerimaan Pajak Daerah;
10. Melakukan pelayanan pengaduan dan konsultasi Pajak Daerah;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
12. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan Pajak kepada
Kepala Bidang Pajak Daerah dengan menyusun laporan kinerja
yang dilaksanakan; dan
13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 22
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
4. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang
Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Administrasi Anggaran, dan Sub Bidang
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran membawahkan :
- Sub. Bidang Penyusunan Anggaran
Sub Bagian Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab kepada Bidang,
yang mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bidang Penyusunan Anggaran berdasarkan perumusan
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 23
program kerja, dan rencana kerja Sub Bidang Penyusunan
Anggaran;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penyusunan
Anggaran;
3. Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan APBD dan APBD
Perubahan;
4. Melaksanakan verifikasi RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD
bersama dengan TAPD;
5. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
6. Menyusun Anggaran Kas;
7. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian
pelaksanaan anggaran kas;
8. Menyiapkan bahan rapat gabungan pembahasan rancangan
APBD dan Rancangan APBD Perubahan;
9. Memberikan pembinaan teknis kepada SKPD terkait dengan
Penyusunan Anggaran;
10. Melaporkan kegiatan Penyusunan Anggaran kepada Kepala
Bidang Anggaran dengan menyusun laporan untuk diketahui
terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 24
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub. Bidang Administrasi Anggaran
Sub Bidang Administrasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai
tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bidang Administrasi Anggaran berdasarkan perumusan
program kerja, dan rencana kerja Sub Bidang Administrasi
Anggaran;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Administrasi
Anggaran;
3. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Tekhnis penyusunan
RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD;
4. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD;
5. Menerima dan Mengadministrasikan usulan perubahan kode
rekening Belanja dari SKPD;
6. Menyiapkan Standar Biaya;
7. Menyiapkan Standar satuan harga (SSH);
8. Menyusun SOP teknis penganggaran;
9. Memberikan bimbingan teknis kepada SKPD terkait administrasi
penganggaran;
10. Melaporkan Kegiatan Administrasi Anggaran kepada Kepala
Bidang Anggaran dengan menyusun laporan untuk diketahui
terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 25
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
- Sub. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala
Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
berdasarkan perumusan program kerja, dan rencana kerja Sub
Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
3. Menyusun dan mengkoordinasikan data proyeksi dan potensi
Pendapatan dan Melaksanakan verifikasi terhadap proyeksi dan
potensi pendapatan;
4. Melakukan kegiatan pengendalian kepada Bidang Pajak Daerah,
SKPD, dan BUMD terkait Pendapatan Daerah;
5. Melaksanakan koordinasi kepada SKPD Penghasil dan BUMD
terkait pelaksanaan pendapatan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan kebijakan teknis terkait
pendapatan;
7. Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi kepada SKPD penghasil
dan BUMD terkait pendapatan daerah;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 26
8. Melaporkan Kegiatan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan kepada Kepala Bidang Anggaran dengan menyusun
laporan untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;
dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi-fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang
Belanja Tidak Langsung, Sub Bagian Belanja Langsung dan Sub Bagian
Pelayanan Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 27
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
e. Pelaksanaan fungsi laindiberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang perbendaharaanmembawahkan :
- Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab kepada Bidang,
yang mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPP/SPM yang
diajukan oleh Pengguna Anggran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD terkait untuk Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
2. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan
pemotongan pungutan Pihak Ketiga terkait dengan Belanja
Tidak Langsung dan Pembiayaan;
3. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diajukan oleh Kepala
SKPD;
4. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja SKPD;
5. Menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
6. Melaksanakan proses penelitian nominal SPP, SPM, SP2D dan
pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
7. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan
keuangan kepada SKPD terkait;
8. Menerbitkan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
9. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait;
10. Menyusun SOP terkait teknis perbendahara;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 28
11. Melaporkan kegiatan Kasubid Belanja Tidak Langsung kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan dengan menyusun laporan
untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Sub Bidang Belanja Langsung
Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPP/SPM yang
diajukan oleh Pengguna Anggran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD terkait untuk Belanja Langsung;
2. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
pungutan Pihak Ketiga terkait dengan belanja langsung;
3. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja SKPD;
4. Menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
5. Melaksanakan proses penelitian nominal SPP, SPM, SP2D dan
pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 29
6. Menerbitkan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Belanja Langsung;
7. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan
keuangan kepada SKPD terkait;
8. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait;
9. Melaporkan kegiatan Kasubid Belanja Langsung kepada Kepala
Bidang Perbendaharaan dengan menyusun laporan untuk
diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Pelayanan Kasda, Dana Perimbangan dan
Pendapatan Lainnya
Sub Bidang Pelayanan Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan
Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertangggungjawab
kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Menerima dokumen SP2D untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja
Langsung dan Pembiayaan;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 30
2. Menyerahkan dokumen SP2D kepada pihak Bank untuk
diposting;
3. Mencocokkan SP2D, STS, Nota Kredit, Nota Debit, yang telah
divalidasi oleh Pihak Bank dengan rekening koran;
4. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan penerimaan
dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas kedalam
Buku Kas Umum Daerah;
5. Mengadministrasikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN) yang bersumber dari SP2D;
6. Membuat laporan Posisi Kas Umum Daerah;
7. Melaksanakan dan mengadministrasikan Manajemen Kas terkait
dengan Kas Umum Daerah;
8. Mengadministrasikan Dana Perimbangan dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah;
9. Melaksanakan rekonsiliasi Dana Perimbangan dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah;
10. Mengkoordinasikan dengan instansi Pemerintah pusat dan
Provinsi untuk mengupayakan peningkatan dana perimbangan
dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
11. Menyampaikan laporan realisasi Dana Perimbangan dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah;
12. Melakukan Koordinasi, Monitoring, dan Pendampingan serta
Evaluasi kepada SKPD terkait pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dan bersumber dari dana perimbangan dan dan lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah;
13. Menyusun aturan teknis implementasi Juklak dan Juknis yang
diatur oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi;
14. Melaporkan kegiatan Kasubid Pelayanan Kasda, Dana
Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan dengan menyusun laporan untuk
diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 31
b. Melakukankoordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Kas Daerah,
Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
6. Bidang Aset
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab
kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan Aset, Sub
Bidang Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah,
dan Sub Bidang Penatausahaan Aset, sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 32
Bidang aset membawahkan :
- Sub bidang perencanaan dan pengamanan aset
Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab
kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis operasional Sub
Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
2. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta
pengolahan basis data Sub Bidang Perencanaan dan
Pengamanan Aset sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
4. Penyiapan bahan dan menghimpun rencana detil kebutuhan,
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah dari Perangkat Daerah;
5. Penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang
milik daerah yang meliputi penyusunan standar kebutuhan
barang milik daerah berkoordinasi dengan unit yang menangani
penyiapan perumusan standar harga dan perencanaan
anggaran barang milik daerah;
6. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);
7. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah (RKPBMD);
8. Penyiapan bahan dan menghimpun Data/Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data/Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
9. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta
pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai
anggaran barang milik daerah;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 33
10. Penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dari Perangkat
Daerah secara berkala;
11. Pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi penggunaan,
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
12. Penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan
teknis, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik
daerah dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai bahan
penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah dan
pemeliharaan barang milik daerah untuk keperluan
perencanaan anggaran barang milik daerah;
14. Pengoordinasian dan menghimpun data hasil stok opname
barang persediaan yang dilakukan perangkat daerah selaku
pengguna barang;
15. Penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik
daerah;
16. Pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan dokumen/bukti
kepemilikan asli barang milik daerah berupa Sertifikat Tanah,
BPKB Kendaraan dan IMB Gedung/Bangunan Kantor
Pemerintah Daerah;
17. Penyiapan konsep surat keputusan penggunaan barang milik
daerah;
18. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
19. Penyusunan, mengkoreksi dan menyempurnakan konsep naskah
dinas terkait dengan perencanaan dan pengamanan aset;
20. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
21. Pemberian bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
22. Pengoordinasian dengan unit kerja lain dan/atau lembaga /
organisasi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 34
23. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana
penilaian sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
24. Pemeriksaan dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan
masing-masing bidang tugasnya;
25. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bidang
Perencanaan dan Pengamanan Aset kepada Kepala Bidang Aset
Daerah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan
pimpinan; dan
26. Penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Pengamanan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset
Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala
Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub
Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 35
2. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta
pengolahan basis data Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Aset sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;
3. PPenyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Badan;
4. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan data barang
milik daerah untuk penyelenggaraan pemanfaatan dan
pemindahtanganan aset;
5. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap pendayagunaan barang milik daerah;
6. Penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan
barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik
daerah;
7. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik
daerah;
8. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik
daerah;
9. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam
rangka pemanfaatan barang milik daerah;
10. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan
barang milik daerah;
11. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan
barang milik daerah;
12. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik
daerah;
13. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik
daerah;
14. Penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik
daerah;
15. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik
daerah;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 36
16. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam
rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
17. Pelaksanaan pengkoordinasian kepada Perangkat Daerah terkait
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) barang milik daerah;
18. Penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis
pendayagunaan barang milik daerah untuk bahan pertimbangan
proses diterbitkannya ijin pemanfaatan Barang Milik Daerah;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
20. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait sesuai dengan lingkup bidang
tugasnya;
21. Penyusunan, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep
naskah dinas terkait Pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
22. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan masing-
masing bidang tugasnya;
23. Pemberian bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
24. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana
penilaian sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
25. Pemeriksaan dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan
masing-masing bidang tugasnya;
26. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bidang
Pemanfatan dan Pemindahtanganan Aset kepada Kepala Bidang
Aset Daerah secara lisan, tertulis, berkala dan/atau sesuai
kebutuhan pimpinan; dan
27. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 37
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub bidang Penatausahaan Aset
Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub
Bidang Penatausahaan Aset;
2. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta
pengolahan basis data Sub Bidang Penatausahaan Aset sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Sub Bidang Penatausahaan Aset berdasarkan sasaran, kebijakan
teknis, strategi dan program kerja Badan;
4. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisa
data Barang Milik Daerah sebagai bahan penyelenggaraan
penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
5. Penyiapan bahan dan melaksanakan penatausahaan barang
milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan,
inventarisasi, Penilaian, dan pelaporan pengelolaan barang milik
daerah;
6. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan
barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang,
laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus Barang Milik
Daerah;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 38
7. Pengoordinasian penghimpunan laporan barang milik daerah
dari Perangkat Daerah yang meliputi rekapitulasi laporan mutasi
barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus
barang milik daerah dalam bentuk Laporan Barang Pengguna
(LBP) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);
8. Pelaksanaan rekonsiliasi belanja modal dan data barang
Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah secara berkala dengan Pengurus Barang Perangkat
Daerah, pelaksana akuntansi Perangkat Daerah, dan Bidang
Akuntansi;
9. Penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah
yang diselenggarakan Perangkat Daerah, meliputi pencatatan /
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang
milik daerah;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait sesuai dengan lingkup bidang
tugasnya;
12. Penyusunan, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep
naskah dinas terkait penatausahaan dan pelaporan aset;
13. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan masing-
masing bidang tugasnya;
14. Pemberian bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Pemeriksaan dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan
masing-masing bidang tugasnya;
16. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bidang
Penatausahaan Aset kepada Kepala Bidang Aset Daerah secara
lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan pimpinan;
17. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 39
18. Pelaksanaan pembinaan, monitoring pengelolaan dan
penatausahaan aset yang dilakukan oleh pengguna barang dan
pengurus barang Perangkat Daerah.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
7. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub
BidangAkutansi Penerimaan, Sub Bidang Akutansi Pengeluaran dan Sub
Bidang Penata Usahaan Aset, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 40
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Akuntansi penerimaan
Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggun jawab kepada Bidang,
yang mempunyai tugas:
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
menyelenggarakan fungsi:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bidang Akuntansi Penerimaan berdasarkan perumusan
program kerja, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan sistem
akuntansi penerimaan keuangan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi akuntansi
penerimaan secara berkala dengan organisasi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan,
PPKD dan BLUD;
4. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyusunan data akuntansi penerimaan untuk bahan
penyusunan laporan keuangan;
5. Melaksanakan analisa realisasi penerimaan organisasi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan;
6. Melaksanakan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan
pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh
organisai perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah
penghasil pendapatan;
7. Melaksanakan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas
transaksi penerimaan yang dilakukan oleh organisasi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan;
8. Melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah dan
pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 41
organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah
penghasil pendapatan;
9. Melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan
laporan penerimaan organisasi perangkat daerah/satuan kerja
perangkat daerah penghasil pendapatan, PPKD dan BLUD;
10. Menyiapkan dan menyusun laporan realisasi data penerimaan
APBD secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan
tahunan);
11. Melaksanakan analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi
penerimaan (bukti memorial);
12. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknis pencatatan
akuntansi penerimaan sesuai sistem akuntansi pemerintahan
daerah;
13. Menyusun, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah
dinas terkait dengan penerimaan;
14. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
15. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana
penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
18. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan
masing-masing bidang tugasnya;
19. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup sub bidang
akuntansi penerimaan kegiatan Seksi Akuntasi Penerimaan
kepada Kepala Bidang Akuntansi secara lisan, tertulis, berkala
atau sesuai kebutuhan pimpinan; dan
20. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 42
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai
tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran berdasarkan perumusan
program kerja, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan sistem
akuntansi pengeluaran keuangan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi
pengeluaran secara berkala dengan organisasi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah terkait;
4. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyusunan data akuntansi pengeluaran untuk bahan
penyusunan laporan keuangan;
5. Melaksanakan analisa atas realisasi pengeluaran organisasi
perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah;
6. Melaksanakan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan
pengukuran data transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh
organisai perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 43
7. Melaksanakan pencatatan, penggolongan atas transaksi
pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah;
8. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
9. Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi pengeluaran
berdasarkan laporan pengeluaran organisasi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah;
10. Menyiapkan dan menyusun laporan realisasi data pengeluaran
APBD secara berkala (bulanan,triwulanan, semesteran, dan
tahunan);
11. Melaksanakan analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi
pengeluaran (bukti memorial);
12. Melaksanakan pengolahan, pengikhtisaran, pemostingan atas
pengeluaran kas daerah;
13. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknik pencatatan
akuntansi pengeluaran sesuai sistem akuntansi pemerintah
daerah;
14. Menyusun,mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah
dinas terkait dengan penerimaan;
15. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
16. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana
penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
19. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan
masing - masing bidang tugasnya;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup sub bidang
akuntansi penerimaan kegiatan Seksi Akuntasi Penerimaan
kepada Kepala Bidang Akuntansi secara lisan, tertulis, berkala
atau sesuai kebutuhan pimpinan; dan
21. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 44
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Pelaporan
Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
bertangggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:
a. Mengawasi dan mengendalikan:
1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bidang Pelaporan berdasarkan perumusan program kerja,
rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan kebijakan
akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
3. Menyiapkan bahan perumusan sistem informasi manajemen
keuangan daerah;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan
interim realisasi anggaran APBD triwulanan;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsolidasian
realisasi APBD semester pertama dan prognosis enam bulan
berikutnya;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsolidasian
laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
standar akuntansi pemerintahan;
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 45
7. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan
peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisa atas laporan keuangan
organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah;
11. Menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan
BUMD;
12. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Melaksanakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan akuntansi
(bukti memorial);
14. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis
pencatatan akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan
keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
15. Menyusun, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep
naskahdinas terkait dengan pelaporan;
16. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
17. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Melakukankoordinasi dengan unit kerjalain dan/atau
lembaga/organisasi terkait;
19. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana
penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
20. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan
masing-masing bidang tugasnya;
21. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup sub bidang
pelaporan kepada Kepala Bidang Akuntansi secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan pimpinan; dan
22. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 46
b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi
terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2.2 Sumber Daya BPKAD
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Pada saat disusunnya Rencana Strategis ini Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Cilegonbelum ada pengisian jabatan dan masih
masih dalam kedudukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
keuangan daerah, memiliki pegawai sebanyak 178 (Seratus Tujuh Puluh
Delapan) Orang dengan susunan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Status Kepegawaian
NO STATUS PANGKAT/GOL.RUANG SATUAN JML
1. PNS Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Tk.I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c)
Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a)
Pengatur Tk.I (II/d)
Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Pengatur Muda (II/a)
1 2
6
9 21
23 9
5
2 7
2
87
2. CPNS Penata Muda (III/a)
Pengatur (II/c)
Pengatur Muda (II/a)
-
-
-
3. TKK 27 27
4. THL 64 64
TOTAL PEGAWAI…………… 178
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 47
2. Berdasarkan Data Eselon & Non Eselon DPPKD
NO SEKRETARIAT/
BIDANG
ESELON/ NON ESELON JUMLAH
PEGAWAI II III IV NON
1 2 3 4 5 6 7
1. KEPALA DINAS 1
1
2. SEKRETARIAT
1 3 23 27
3. PAJAK
1 3 25 29
4. P2DP
1 3 11 15
5. PEMBIAYAAN
1 3 38 42
6. AKUNTANSI
1 3 20 24
7. UPTD PAJAK DAERAH
WILAYAH I - 2 17 19
8. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH II
- 2 19 21
TOTAL PEGAWAI….. 1 5 19 153 178
Data esselon yang seharusnya pada Badan Pengelolaan
Keuangan daerah dan Aset Kota Cilegon adalah sbb:
NO SEKRETARIAT/
BIDANG
ESELON KETERANGAN
II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1. KEPALA BADAN 1
1 Belum ada pengisian jabatan
2. SEKRETARIAT
1 3 4 Belum ada pengisian jabatan
3. PAJAK
1 3 4 Belum ada pengisian jabatan
4. ANGGARAN
1 3 4 Belum ada pengisian jabatan
5. PERBENDAHARAAN
1 3 4 Belum ada pengisian jabatan
6. ASET
1 3 4 Belum ada pengisian jabatan
7. AKUNTANSI
1 3 4 Belum ada pengisian jabatan
8. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH I
2 2 Belum ada pengisian jabatan
9. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH II
2 2 Belum ada pengisian jabatan
10. UPTD PAJAK DAERAH
WILAYAH III 2 2
Belum ada pengisian jabatan
11. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH IV
2 2 Belum ada pengisian jabatan
TOTAL PEGAWAI….. 1 6 26 33 Belum ada pengisian jabatan
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 48
2.2.2 STAKEHOLDERS/PIHAK TERKAIT
Stakeholders-individu/pihak yang dapat mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diidentifikasi berikut ini:
1. Walikota Cilegon;
2. DPRD Kota Cilegon;
3. Wajib Pajak/ Retribusi;
4. Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola PAD;
5. Dinas/ Instansi/ Badan baik vertikal maupun horisontal;
6. Penyedia Barang & Jasa;
7. Kelompok Masyarakat (Lembaga/Asosiasi);
8. Lembaga Keuangan/ Bank Persepsi.
2.2.3. Sarana dan Prasarana Kerja
1. Sarana
a. Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon
berada di Komplek Sukmajaya Mandiri Kavling 7 Jl. A.Yani - Link
Priuk RT.06/03 Kelurahan Sukma Jaya - Jombang - KotaCilegon.
b. Gedung UPTD Pajak Daerah Wilayah I dan II terletak di lokasi
Plaza Mandiri dan Komplek Ruko Bona Karta sejak Tahun pada
tahun 2014.
Mengingat adanya penambahan 2 UPTD dari semula 2 UPTD
menjadi 4 UPTD dan Gedung UPTD Pajak Daerah selama ini masih
sewa maka kedepan diperlukan adanya pembangunan Gedung
UPTD dimaksud guna efektifitas pelayanan.
2. Prasarana
a. Pada Tahun 2016, Kendaraan Dinas/Operasional Badan
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon sudah
cukup memadai, tetapi perlu ada penambahan kendaraan Dinas
mengingat adanya perubahan struktur yang semula 4 Bidang
menjadi 5 Bidang dan UPTD yang semula 2 UPTD menjadi 4
UPTD.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 49
Kendaraan Dinas/Operasional ini terbagi menjadi 2, yaitu :
1) Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) sebanyak:
- 66 Unit yang tersebar di Esselon IV dan Staff Gol. III.
2) Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (empat) sebanyak:
- 29 Unit, yang tersebar untuk Esselon II dan III;
Kendaraan Operasional, Unit Kendaraan Dinas yang
dipinjam-pakaikan pada PT. PLN Cilegon, dan KPP
Pratama Cilegon.
b. Pada Tahun 2016, Peralatan Perlengkapan Kantor (Komputer,
Printer, Ac, Meubelair, Almari dan Rak Arsip) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon sudah cukup memadai,
tetapi perlu ada penambahan peralatan dan perlengkapan kantor
mengingat adanya perubahan struktur yang semula 4 Bidang
menjadi 5 Bidang dan UPTD yang semula 2 UPTD menjadi 4 UPTD
guna optimalisasi pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset daerah Kota Cilegon.
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD
2.3.1. Pendapatan Daerah
Perkembangan Pendapatan Daerah
Per-31 Desember 2015
-
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
800,000,000,000
900,000,000,000
1,000,000,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target 620,825,997, 688,574,469, 894,973,346, 1,069,436,27 1,069,280,71 1,287,068,92 1,423,322,12
Realisasi 629,064,782, 685,557,345, 858,320,973, 1,055,817,67 1,096,984,43 1,304,405,75 1,318,716,13
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 50
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Per-31 Desember 2015
Perkembangan Pajak Daerah Kota Cilegon
Per-31Desember 2015
0
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target 134,204,104,988 171,501,353,839 277,482,438,784 339,074,767,867 248,981,425,324 400,964,786,886 515,847,612,248
Realisasi 127,794,478,016 150,600,841,049 253,212,004,831 331,861,814,250 292,176,359,347 467,950,299,677 489,039,912,321
0
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
400,000,000,000
450,000,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target 74,372,320,000 89,834,188,953 133,450,000,000 152,270,000,000 151,368,850,000 280,672,186,846 357,118,700,000
Realisasi 83,284,115,682 84,727,411,909 172,965,160,026 147,686,642,561 177,144,972,228 340,323,435,803 412,600,922,492
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 51
Perkembangan Dana Perimbangan
Per-31 Desember 2015
2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Perkembangan RealisasiPengeluaranPembiayaan Daerah
0
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target 427,613,957,327 437,862,467,245 424,241,195,400 521,390,301,662 597,772,411,470 576,494,185,289 614,898,738,000
Realisasi 438,140,629,157 424,279,395,500 417,147,321,024 516,908,673,134 584,451,233,333 564,516,830,610 578,569,089,759
0
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
800,000,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target 39,908,936,8 101,304,713, 124,354,470, 129,670,859, 39,303,016,7 35,711,299,9 26,485,231,9 57,433,457,4 213,780,084, 287,509,439, 371,788,478,
Realisasi 36,851,874,2 34,998,855,5 39,387,810,1 55,287,997,7 2,603,016,75 15,711,299,9 21,485,231,9 57,967,451,2 213,780,084, 287,509,439, 723,576,957,
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 52
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD
2.4.1 Kelemahan Internal
Untuk mengamankankinerja pelayanan yang terformulasikan dalam
Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
dari tahun 2016-2021, maka perlu melihat kelemahan yang selama ini
dirasakan selama 5 (lima) tahun ke belakang, yaitu :
1. Belum optimalnya tingkat pemahaman SDM pengelolaan keuangan;
2. Belum optimalnya perangkat penunjang pengelolaan sistem dan
prosedur administrasi dan pelayanan perpajakan daerah;
3. Belum optimalnya sistem aplikasi pengelolaan data berbasis IT,
informasi pendapatan daerah dan pelaporan pendapatan daerah;
4. Belum optimalnya sistem pengendalian, evaluasi dan pemeriksaan
pendapatan daerah;
5. Belum optimalnyatingkat kemampuan dan pemahaman SDM dalam
mengelola administrasi pencatatan BMD sesuai Permendagri No. 19
tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Belum optimalnya penggunaan aplikasi BMD berbasis Teknologi
Informasi;
7. Belum optimalnya tingkat pemahaman dan kemampuan SDM yang
tersedia dalam menyusun Laporan Inventarisasi Aset sesuai
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Target 18,672,702, 25,803,195, 44,205,999, 31,369,982, 16,275,872, 9,448,256,0 7,500,000,0 27,975,401, 120,510,879 117,010,879 104,010,879
Realisasi 18,150,002, 43,639,513, 24,581,000, 21,335,072, 16,275,872, 5,948,256,0 2,500,000,0 25,475,401, 20,792,400, 17,321,900, 5,500,000,0
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 53
Permendagri No. 19 tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
8. Belum optimalnya tingkat kemampuan dan pemahaman SDM dalam
mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan
penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi.
2.4.2 Kekuatan Internal
1. Peraturan Perundang-undangan yang mengisyaratkan Pengelolaan
Keuangan dan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel;
2. Pengalaman empirik dari sumber daya manusia di Bidang Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai/Aparatur
Pemerintah;
4. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi Pengelolaan
Keuangan dan aset Daerah;
5. Diterimanya penghargaan pelayanan pajak daerah yang dibuktikannya
dengan sertifikat ISO 9001-2008;
6. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Cilegon kembali menorehkan
prestasi melalui DPPKD Kota Cilegon atas Inovasi Pelayanan dan
Pengelolaan Pajak Daerah yang masuk kedalam Top 33 Pelayanan
Publik Se-Indonesia. Ajang Perlombaan Pelayanan Publik Se-Indonesia
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
7. Pada Tahun 2014 DPPKD Kota Cilegon mendapatkan pengakuan
Internasional atas Pelayanan Pajak Daerah dengan kembali lagi
mendapatkan Sertifikat Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008
yang diberikan pada bulan November Tahun 2014 Mendapatkan
Lisensi dari The British Standards Institution (BSI); dan
8. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Cilegon khususnya DPPKD Kota
Cilegon ikut serta dalam ajang perlombaan Pelayanan Publik
Internasional yang diselenggarakan oleh UNPSA PBB. Dimana DPPKD
sudah melalui tahap ke 2 dalam ajang perlombaan tersebut.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 54
2.4.3 Tantangan Eksternal
1. Terlambatnya penyampaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
padasaatpenyusunan APBD sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan;
2. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Daerah belum optimal;
3. Laporan Keuangan dari beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Cilegon yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemda disampaikan tidak tepat waktu dan terbatasnya kelengkapan
dokumen sumber yang menjadi dasar untuk pencatatan akuntansi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan;
5. Kurangnya koordinasi SKPD pengelola pendapatan daerah; dan
6. Rendahnya ketaatan wajib pajak/retribusi dalam pemenuhan
kewajiban.
7. Regulasi/peraturan yang berubah atau tidak sesuai dengan kondisi
saat ini.
2.4.4 Peluang Eksternal
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2016-2021menunjukkan
angka Positif dan Progresif;
2. Iklim investasi yang kondusif;
3. Potensi wajib pajak (WP) mengalami kenaikan yang positif dalam Tax effort;
4. Potensi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dari sektor Pajak Daerah.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 55
BAB III
ISSUE-ISSUE STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPKAD
1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan di
masing-masing SKPD belum optimal;
2. Perkembangan regulasi / peraturan penganggaran keuangan yang dinamis;
3. Terbatasnya kompetensi SDM yang berkualifikasi untuk pengelola keuangan
di setiap SKPD;
4. Pengelolaan pajak daerah yang belum optimal;
5. Data dan informasi potensi pendapatan daerah dan pelaporan belum
terkelola secara optimal;
6. Realisasi pendapatan belum optimal;
7. Adanya perubahan pencatatan basis akuntansi;
8. Terbatasnya kompentensi SDM yang berkualifikasi akuntansi serta belum
optimalnya tingkat pemahaman dan kemampuan SDM yang tersedia dalam
menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP;
9. Sistem pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah belum
optimal;
10. Laporan BMD dari beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Aset tetap disampaikan tidak
tepat waktu dan terbatasnya kelengkapan dokumen sumber yang menjadi
dasar untuk pencatatan Aset Tetap;
11. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
peraturan belum maksimal.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan
Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 56
kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah, dalam menjalankan kegiatannya berpedoman kepada Visi dan Misi Kota
Cilegon sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan yang hendak dicapai oleh
Kota Cilegon, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Dearah Kota Cilegon
Selanjutnya guna mendukung Visi Kota Cilegon, maka diperlukan rumusan
Misi yang diarahkan untuk menyiapkan kota Cilegon dalam pelaksanaan
Pembangunan satu priode (2016-2021), Untuk itu Badan Pengelolaan
Keuangandan Aset Daerah Kota Cilegon selaku Badan yang menjalankan urusan
penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan
daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Cilegon berkewajiban untuk menunjang keberhasilan dari Visi
dan Misi kota Cilegon, dengan Menyusun Dokumen Rencana Strategis yang
yang Mengacu pada Visi Kota Cilegon “TERWUJUDNYA KOTA CILEGON
YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN
DAN JASA”. Dengan Misi ke-5 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
dengan ; Agenda 5: Cilegon Berwibawa.
3.3 Penentuan Issue-issue Strategis
1. mengoptimalkan kualitas pemahaman penganggaran dan penatausahaan
keuangan di masing - masing SKPD
2. Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah
3. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian sumber - sumber
pendapatan daerah
4. Mengoptimalkan Kualitas penyajian laporan keuangan daerah
5. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian sumber - sumber
pendapatan daerah,
6. pengendalian sumber - sumber potensi pajak & retribusi daerah
7. Mengoptimalkan kualitas Pengelolaan Aset Daerah
8. Mengoptimalkan Kualitas penyajian laporan BMD
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 57
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon mempunyai
Visi:
“ MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG HANDAL
SERTA TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN CILEGON YANG UNGGUL
DAN SEJAHTERA”
Sebagai pendukung Visinya DPPKD Kota Cilegon menetapkan misinya sebagai
berikut :
Misi 1 : Melengkapi Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
Misi 2 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan,
dan akuntabel.
Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang akurat, dan
akuntabel.
4.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
DPPKD
4.2.1 Tujuan
1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional,
Akuntabel, Bersih dan Berwibawa;
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.
4.2.2 Sasaran
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah;
3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah.
B
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 58
4.3 Strategi dan Kebijakan BPKAD
4.3.1 Strategi
1. Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana
kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu.
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu.
4.3.2 Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah
pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran,
pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi
kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi
standar (SOP).
2. Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan
potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan
perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara
terpadu.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran
melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan
dan administrasi penganggaran.
4. Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran
keuangan daerah.
5. Mengoptimalkan rangkaian proses pengeloaan aset daerah secara
terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen
pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.
6. Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui
efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan
neraca keuangan daerah.
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 59
BAB V
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
rogram strategis yang direncanakanharus sejalan dengan tujuan yang
telah ditentukan agar visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangandan
Aset Daerah kota Cilegon dapat tercapai secara Efektif dan EfisienProgram
strategis jugasebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.
Program Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat
berbentuk pelaksanaan program baru maupun pengembangan dari program
yang lama, sebagai berikut:
5.1 Rancangan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Rancangan program dan kegiatan yang dirumuskan secara strategis dapat
dilihat sebagaimana pada matrik di bawah ini:
P
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 60
Matriks 1.Rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya.
Program dan kegiatan Indikator
Program/ Kegiatan Definisi operasional Satuan
Data capaian
pada tahun 2016
Target
2017 2018 2019 2020 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
prosentase
ketersediaan Data dan Informasi
sektoral
Prosentase jumlah
jumlah data dan informasi untuk
memenuhi SIPD yang tersedia terhadap
Jumlah kebutuhan data
dan informasi untuk SIPD
%
100 100 100 100 100
yang dimaksud data dan
informasi sektoral
adalah seluruh data yang diperoleh/ dimiliki/
dicatat untuk OPD berdasarkan tugas
pokok dan fungsi
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 61
Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam
kondisi baik
Prosentase unit sarpras
dalam internal OPD dalam kondisi baik
terhadap jumlah keseluruhan unit
sarpras di OPD untuk
mendukung layanan pemerintahan
% 80 80 80 80 80 80
Kesesuaian realisasi
keuangan berdasarkan cash
budget (anggaran kas)
prosentase proses
pencairan pendanaan kegiatan yg sesuai
dengan cash budget % 85 85 85 85 85 85
Tingkat disiplin dan
kinerja aparatur
tingkat disiplin aparatur
dinilai berdasarkan komponen kinerja dan
disiplin pegawai (
contoh tingkat kehadiran dan
kepulangan tepat waktu, tingkat
pelaksanaan apel pagi )
%
90 90 90 90 90
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyedia Jasa Surat Menyurat ketersediaan materai
dan pelayanan perangko langganan
untuk surat himbauan
Jenis 3 3 3 3 3
Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
terbayarnya tagihan
telpon dan listrik
Bulan 12 12 12 12 12
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 62
Penyedia Jasa
Jamminan/Pemeliharaan Kesehatan
terpeliharanya
kesehatan pegawai
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kanntor
tersedianya kebersihan dan keamanan kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Jasa Pegawai Non Pns tersedianya kebersihan
dan keamanan kantor
Orang 300 300 300 300 300
Penyedia Jasa Promosi Dan Propaganda
tersedianya jasa promosi dan
propaganda
Bulan 12 12 12 12 2
Penyedia Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersedianya jasa
pelayanan komponen instalasi listrik
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Peralatan Rumah
Tangga
tersedianya alat rumah
tangga
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Bahan Bacaan Dan
Peraturan Undang-undang
meningkatnya
pengetahuan dan informasi pegawai
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Makanan Dan Minuman meningkatnya
pelayanan makan minum rapat maupun
harian
Bulan 12 12 12 12 12
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 63
Rapat Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah
meningkatnya
koordinasi yang efektif dengan dinas terkait
Bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Computer bertambahnya
perangkat komputer dan printer
Unit 20 10 10 10 10
Pegadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
bertambahnya
peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Meubeleir bertambahnya meja dan kursi
Kegiatan 1 1 1 1 1
Pengadaan Sewa Gedung/Rumah terpenuhinya sewa
gedung untuk UPTD
bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
bertambahnya dukungan pelayanan
publik di SKPD
bulan 12 12 12 12 12
Peningkatan,Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Dan Perizinan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
meningkatnya daya
guna kendaraan dinas
Bulan 12 12 12 12 12
Pemeliharaan
Rutin/Berkalaperalatan Gedung Kantor
meningkatnya daya
guna gedung kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 64
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
meningkatnya daya
guna peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat2 Studio
meningkatnya daya guna alat studio
Bulan 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin /Berkala
Komputer
meningkatnya daya
guna komputer
Bulan 12 12 12 12 12
Fasilitasi Kepegawaian Dan Peningkatan Kompetensi
Aparatur
Penyedia Pakaian Kerja
Lapangan
ketersediaan pakaian
kerja lapangan
Stel 50 50 50 50 50
Penyedia Pakaian Olahraga ketersediaan pakaian
olahraga
Stel 200 200 200 200 200
Peningkatana Budaya Kerja
Aparatur
Terlaksananya
peningkatan budaya kerja aparatur
Kegiatan 1 1 1 1 1
Penyusunan
PenatausahaanDan PelaporanKeuangan
Penyusunan Laporan Keuangan tersedianya dokumen laporan keuangan
DPPKD dan
Dokumen 16 4 4 4 4
terpeliharanya dokumen
software aplikasi pph 21
Software 1 1 1 1 1
Penatausahaan Keuangan SKPD ketersediaan pelaporan / SPJ keuangan
Bulan 12 12 12 12 12
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 65
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
Kinerja
Penyusunan Survey IKM Pajak Daerah
Terlaksananya indek kepuasan pelayanan
pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD
ketersediaan dokumen
revisi rencana strategis 2016 - 2021
banyaknya dokumen
perencanaan yang tersedia Dokumen 1
ketersediaan dokumen rencana strategis
periode 2022 - 2027
banyaknya dokumen perencanaan yang tersedia
Dokumen 1
ketersediaan dokumen
rencana kerja ( Renja )
Dokumen 1 1 1 1 1
Penyusunan Laporan Kinerja banyaknya dokumen Kinerja yang tersedia Dokumen 1 1 1 1 1
Kegiatan Penyusunan
SOP/SPM/NSPKD
jumlah dokumen SOP
yang tersusun
Dokumen 2 1
Penyusunan Evaluasi Pelaporan
Kinerja SKPD
Tersusunya nilai
capaian realisasi kinerja
kegiatan 1
Monitoring Evaluasi Kegiatan Tersusunya nilai capaian realisasi kinerja
kegiatan 1 1 1 1
Peningkatan Koordinasi Sectoral/Lintas Sectoral Tingkat
Kota
Legal Consulting Pengelolaan Keuangan Daerah
terlaksananya legal consulting pengelolaan
keuangan daerah
Kegiatan 11 11 11 11 11
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 66
Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Kota
Pameran Hari Jadi terselenggaranya kegiatan pameran dan
event
Kegiatan 2 2 2 2 2
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
Proporsi SKPD yang menerapkan tata
kelola aset secara baku dengan baik
persentase SKPD yang menerapkan tata kelola
aset secara baku dengan baik
% 100 100 100 100 100 100
Tingkat pengelolaan
barang aset daerah
Persentase aset dan
barang milik daerah yang tercatat terhadap
seluruh jumlah aset dan barang milik daerah
(baik yang tercatat dan belum tercatat)
% 100 100 100 100 100 100
Perencanaan Dan
Pengamanan Aset
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Baranng Milik Daerah ( BMD )
terlaksananya
penyusunan perencanaan kebutuhan
barang milik daerah (BMD)
% 100 100 100 100 100
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 67
Penyusunan Standar Barang Dan
Standar Kebutuhan
terlaksananya
penyusunan standar barang dan standar
kebutuhan
% 100 100 100 100 100
Pengamanan Dan Penertiban Aset Bangunan Pemerintah
Daerah
terlaksananya pengamanan dan
penertiban aset bangunan pemerintah
daerah
% 100 100 100 100 100
Pengamanan Aset Tetap Kota Cilegon
terlaksananya pengamanan aset tetap
kota cilegon
% 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
terlaksananya penyediaan jasa
jaminan barang milik daerah
% 100 100 100 100 100
Penyusunan Raperda / Raperwal
Pengelolaan Barang Milik Daerah
terlaksananya
penyusunan Raperda / Raperwal pengelolaan
barang milik daerah
% 100 100 100 100 100
Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Asset
Pemanfaatan Barang Milik Daerah / BMD
terlaksananya pemanfaatan barang
milik daerah / BMD
% 100 100 100 100 100
Penghapusan Barang - Barang
Inventaris Dan Barang Lainnya
terlaksananya
penghapusan barang - barang inventaris dan
barang lainnya
% 100 100 100 100 100
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 68
Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah / BMD
terlaksananya
pemindahtanganan barang milik daerah /
BMD
% 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Kota Cilegon
Tahun 1 1
Penguasaan Bangunan Kawasan
Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Kota Cilegon
Kegiatan
Penatausahaan Aset
Serah Terima Kegiatan Dan Aset
SKPD
terlaksananya serah
terima kegiatan dan aset SKPD
% 100 100 100 100 100 100
Pembinaan Dan Monitoring Penatausahaan Aset
terlaksananya pembinaan dan
monitoring penatausahaan aset
% 100 100 100 100 100 100
Pendampingan dan Pemeliharaan
SIMA_Acrual Kota Cilegon
terlaksananya
pendampingan dan pemeliharaan
SIMA_Acrual Kota
Cilegon
% 70 90 100 100 100 100
Inventarisasi Dan Pelaporan Aset
/ BMD Koata Cilegon
terlaksananya
Inventarisasi dan pelaporan aset / BMD
Kota Cilegon
% 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 69
Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Pendapatan
Tingkat Realisasi
Belanja APBD
realisasi belanja/
Anggaran belanja x 100% %
95 95 95 95 95
Realisasi pendapatan
daerah terhadap
target APBD
realisasi pendapatan /
Anggaran pendapatan x
100% %
90 95 100 100 100
Laju realisasi
pendapatan daerah
peningkatan
pendapatan dari tahun sebelumnya tahun (n) -
tahun (n -1) tahun( n-1) %
5 5 5 5 5
Penyusunan Anggaran
Verifikasi Dan Penelitian RKA DPA dan RKAP DPPA
ketersediaan dokumen hasil verifikasi dan
penelitian RKA DPA dan RKAP DPPA
Dokumen
2 2 2 2 2
Penyusunan Cash Budget Dan
Surat Penyediaan Dana
Terlaksananya
penyusunan cash budget dan surat
penyedia dana dan tersedianya cash
budget dan surat penyediaan dana
tahun
1 1 1 1 1
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 70
Penyusunan Perubahan APBD
Tahun N dan Tahun Anggaran N + 1
keterlaksanaan
penyusunan perubahan APBD tahun n dan
APBD tahun n+1
Kegiatan
2 2 2 2 2
Pembahasan Raperda APBD Kota Cilegon
keterlaksanaan pembahasan raperda
APBD Kota Cilegon
Kegiatan
2 2 2 2 2
Monitoring Realisasi Penyerapan APBD
terlaksananya monitoring realisasi
penyerapan APBD
SKPD 52 52 52 52
Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
terlaksananya pemutakhiran sistem
informasi pengelola keuangan daerah
1 1 1 1 1
Bintek Penganggaran Keuangan terlaksananya bintek
penganggaran keuangan
orang
300 300 300 300 300
Pembahasan Perencanaan
Anggaran
terlaksananya
pembahasan perencanaan anggaran
(KUA / PPAS)
kegiatan
2 2 2 2 2
Penyusunan Administrasi
Anggaran
Penyusunan Standar Biaya dan
Standar Satuan Harga ( SSH )
ketersediaan standar
satuan harga ( SSH )
kegiatan
1 1 1 1 1
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 71
Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan DPA APBD Kota Cilegon
Terlaksananya
penyusunan pedoman pelaksanaan DPA APBD
Kota Cilegon
Dokumen
1 1 1 1 1
Pedoman Penyusunan RKA SKPD / PPKD
ketersediaan pedoman penyusunan RKA SKPD
/ PPKD
Dokumen
1 1 1 1 1
Peningkatan Kapasitas TAPD Meningkatnya wawasan
dan kinerja TAPD
kegiatan 1 1 1 1 1
Pedoman Penyusunan Analisis Standar Belanja
ketersediaan standar biaya
Dokumen
3 3 3 3 3
Perencanaan , Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi
Pendapatan
jumlah SKPD penghasil
pendapatan yang dilakukan monitoring
dan evaluasi pendapatan
kegiatan
11 11 11 11 11
Verifikasi dan Proyeksi
Pendapatan SKPD
terlaksananya verifikasi
dan proyeksi pendapatan SKPD
kegiatan
2 2 2 2 2
Pengelolaan Potensi Pendapatan
Daerah
Tersedianya laporan
hasil survey dan pendataan hasil survey
pajak daerah
dokumen
1 1 1 1 1
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 72
Program Peningkatan Pajak Daerah
Proporsi peningkatan realisasi pendapatan
daerah dari sektor
pajak daerah
realisasi pajak daerah tahun n dikurangi tahun
n-1 dibagi tahun n-1
dikali 100 % 5 5 5 5 5
Realisasi pendapatan pajak daerah
jumlah realisasi pajak daerah dibagi pajak
daerah yang direncanakan x 100 % % 100 100 100 100 100
Proporsi wajib pajak yang membayar
pajak
jumlah wajib pajak yang membayar pajak dibagi
jumlah wajib pajak
dikali 100 % 80 80 80 80 80
Pendaftaran Dan Pendataan Pajak
Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak
ketersediaan Data Wajib Pajak / jumlah
wajib pajak
WP 350 350 350 350 350
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 73
Pendataan Dan Penilaian Massal
Objek Pajak
Nilai Jual Objek Pajak
PBB yang terupdate
Kecamatan 2 2 2 1 1
Pendataan & Penilaian Individual Objek PBB
Termutakhirnya data objek pajak individu
yang potensial
OP 35 36 30 30 30
Pengolahan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Pajak Daerah
jumlah sistem informasi perpajakan yang
dikelola dan dikembangkan /
dimutakhirkan
sistem 3 3 3 3 3
Penetapan dan Penagihan Pajak
Cetak Massal Sppt Pbb Terlaksananya Cetak
Massal SPPT PBB
WP 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000
Penagihan Langsung Pajak
Daerah
presentase jumlah
penunggak pajak yang ditagih
% 100 100 100 100 100
Sosialisasi Pajak Daerah Terlaksananya
sosialisasi pajak daerah
media 13 13 13 13 13
Rekonsiliasi BPHTB dan PBB terlaksananya
Rekonsiliasi BPHTB dan PBB
kegiatan 6 6 6 6 6
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 74
Peningkatan Berkala Sistem
Manajement Mutu ISO
Terlaksananya
peningkatan berkala sistem manajement
mutu ISO
kegiatan 1 1 1 1 1
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah
Terlaksananya pemeriksaan objek dan
subjek pajak daerah
WP 1 1 1 1 1
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pengenaan Pajak
Daerah
Terlaksananya sistem pengendalian dan
pengawasan pengenaan pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Pemberian Penghargaan Bagi WP Yang Lunas Pajak
terlaksananya Pemberian
Penghargaan bagi WP yang Lunas Pajak
kegiatan 1 1 1 1 1
Bulan Panutan Pajak Bumi dan
Bangunan
Terlaksananya Bulan
panutan Pajak Bumi dan Bangunan
kegiatan 1 1 1 1 1
Bintek Tentang Pajak Daerah Terlaksannya Bintek tentang Pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 75
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
Tingkat keoptimalan
penyediaan laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Persentase dari jumlah
SKPD yang laporan akuntansinya sesuai
dengan standar % 100 100 100 100 100
Penyusunan Data Akuntansi Dan Rekonsiliasi Akuntansi
Penerimaan
Penyusunan Data Akuntansi Penerimaan
ketersediaan data akuntansi penerimaan
Tw 4 4 4 4 4 4
Rekonsiliasi Akuntansi
Penerimaan
Terlaksananya
Rekonsiliasi Penerimaan daerah
kegiatan 12 12 12 12 12 12
Penyusunan Data Akuntansi
dan Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran
Penyusunan Data Akuntansi Pengeluaran
ketersediaan data akuntansi pengeluaran
Tw 4 4 4 4 4
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 76
Rekonsiliasi Akuntansi
Pengeluaran
Terlaksananya
Rekonsiliasi Pengeluaran daerah
kegiatan 12 12 12 12 12
Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran
Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
kegiatan 12 12 12 12 12
Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah
Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya Evaluasi Laporan Keuangan
SKPD
SKPD 50 50 50 50 50
Pembahasan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon
Terlaksananya
Pembahasan Pertanggungjawaban
APBD
kegiatan 1 1 1
Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
ketersediaan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah
Dokumen 4 4 4 4 4
Penyusunan Laporan Tugas
Pembantuan dan PPKD
ketersediaan Laporan
Tugas Pembantuan dan PPKD
Dokumen 4 4 4 4 4
Bintek Tentang Akuntansi Terlaksananya Bintek Akuntansi Keuangan
orang 200 200 200 200 200
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 77
Penyusunan Laporan Interim
Realisasi Anggaran
ketersediaan Laporan
Realisasi Interim Anggaran
Dokumen 4 4 4 4 4
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
terlaksananya
penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
Dokumen 3 3 3 3 3
Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
Persentase proses
pelayanan
pembiayaan dengan durasi sesuai dengan
peraturan perundangan
Dihitung dengan cara
merata-ratakan proses
penerbitan SP2D yang dari saat pengajuan
oleh SKPD hingga diterbitkannya SP2D
(termasuk menghitung
keterlambatan durasi akibat kesalahan
administratif)
% 100 100 100 100 100
Persentase proses
pencairan anggaran belanja dengan
durasi sesuai dengan peraturan
perundangan
% 100 100 100 100 100
Tingkat pelayanan kas daerah
% 100 100 100 100 100
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 78
Belanja Tidak Langsung
Aplikasi SIM Gaji Pemkot Cilegon terlaksananya aplikasi SIM gaji pemkot
Cilegon
sistem 1 1 1 1 1
Belanja Langsung
Penyelesaian SP2D terlaksananya penyelesaian SP2D
SKPD 56 56 56 56 56
Bintek Tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Hr
terlaksananya bintek tentang penatausahaan
keuangan daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Sosialisasi Tentang Perpajakan terlaksanaya sosialisasi
tentang perpajakan
kegiatan 1 1 1 1 1
Penentuan Uang Persediaan
SKPD Tersedianya uang
persediaan pada
masing-masing SKPD
SKPD 50 50 50 50 50
Pelayanan Kas Daerah, Dana
Perimbangan Dan Pendapatan Lainnya
Penyusunan Laporan Penerimaan
Dan Pengeluaran Kas Umum Daerah
terlaksananya
penyusunan laporan penerimaan dan
pengeluaran kas umum daerah
Buku 90 90 90 90 90
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 79
Laporan Pajak Yang Bersumber
Dari SP2D
ketersediaan buku
laporan pajak dari SP2D
Buku 96 96 96 96 96
Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan
terlaksananya monitoring dan evaluasi
pengendalian dana perimbangan
kegiatan 4 4 4 4 4
Pelaksanaan Pengumpulan Data
Dana Perimbangan
terlaksananya
pelaksanaan pengumpulan data dana
perimbangan
kegiatan 4 4 4 4 4
Sosialisasi Pembayaran Pph
21
terlaksananya sosialisasi
pembayaran pph 21
kegiatan 1 1 1 1 1
Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah
Uptd Wil I
Program Dukungan Pelayanan Pemerintah
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
tersediannya Penyedia
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Alat Tulis Kantor ketersediaan penyedia alat tulis kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 80
Penyedia Peralatan Rumah
Tangga
terlaksananya penyedia
peralatan rumah tangga
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Makanan Dan Minuman tersediannya penyedia makanan dan minuman
Bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur
Peningkatan,Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Aparatur
Fasilitasi Kepegawaian Dan
Peningkatan Kompetensi
Aparatur
Program Peningkatan Pajak Daerah
Pendaftaran Dan Pendataan Pajak
Penelitian Dan Konfirmasi
Pelayanan PBB - P2 UPTTD Pajak Daerah
terlaksananya
sinkronisasi data wajib pajak baru dan mutasi
objek
kegiatan 6 1 1 1 1
Penetapan Dan Penagihan Pajak
Penyebaran SPPT PBB terlaksananya penyebaran SPPT PBB
TA 2017
kegiatan 1 1 1 1 1
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 81
Pemeriksaan Pajak
Pembinaan Dan Penngawasan Pelayanan UPTD Pajak Daerah
jumlah SPPT PBB terhadap wajib pajak
Kelurahan 11 11 11 11 11
Penyuluhan Langsung Pajak
Daerah
terlaksananya
penyuluhan langsung pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Uptd Wil II
Program Dukungan Pelayanan Pemerintah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
tersediannya Penyedia jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Bulan 12 12
12
12
12
Penyedia Alat Tulis Kantor ketersediaan penyedia alat tulis kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Peralatan Rumah Tangga
terlaksananya penyedia peralatan rumah tangga
Bulan 12 12
12
12 12
Penyedia Makanan Dan Minuman tersediannya penyedia makanan dan minuman
Bulan 12 12 12 12 12
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 82
Pengadaan Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur
Peningkatan,Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Fasilitasi Kepegawaian Dan Peningkatan Kompetensi
Aparatur
Program Peningkatan Pajak Daerah
Pendaftaran Dan Pendataan Pajak
Penelitian Dan Konfirmasi
Pelayanan PBB - P2 UPTTD Pajak Daerah
terlaksananya
sinkronisasi data wajib pajak baru dan mutasi
objek
kegiatan 6 1 1 1 1
Penetapan Dan Penagihan Pajak
Penyebaran SPPT PBB
terlaksananya
penyebaran SPPT PBB TA 2017
kegiatan 1 1 1 1 1
Pemeriksaan Pajak
Pembinaan Dan Penngawasan
Pelayanan UPTD Pajak Daerah
jumlah SPPT PBB
terhadap wajib pajak
Kelurahan 13 13 13 13 13
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 83
Penyuluhan Langsung Pajak
Daerah
terlaksananya
penyuluhan langsung pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Uptd Wil III
Program Dukungan
Pelayanan Pemerintah
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
tersediannya Penyedia jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Alat Tulis Kantor ketersediaan penyedia alat tulis kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Peralatan Rumah Tangga
terlaksananya penyedia peralatan rumah tangga
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Makanan Dan Minuman tersediannya penyedia makanan dan minuman
Bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur
Peningkatan,Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Aparatur
Fasilitasi Kepegawaian Dan
Peningkatan Kompetensi Aparatur
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 84
Program Peningkatan Pajak Daerah
Pendaftaran Dan Pendataan
Pajak
Penelitian Dan Konfirmasi
Pelayanan PBB - P2 UPTTD Pajak Daerah
terlaksananya
sinkronisasi data wajib pajak baru dan mutasi
objek
kegiatan 1 1 1 1 1
Penetapan Dan Penagihan Pajak
Penyebaran SPPT PBB terlaksananya
penyebaran SPPT PBB TA 2017
kegiatan 1 1 1 1 1
Pemeriksaan Pajak
Pembinaan Dan Penngawasan
Pelayanan UPTD Pajak Daerah
jumlah SPPT PBB
terhadap wajib pajak
Kelurahan 8 8 8 8 8
Penyuluhan Langsung Pajak
Daerah
terlaksananya
penyuluhan langsung pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Uptd Wil IV
Program Dukungan Pelayanan Pemerintah
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 85
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
tersediannya Penyedia
jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Alat Tulis Kantor ketersediaan penyedia
alat tulis kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Peralatan Rumah
Tangga
terlaksananya penyedia
peralatan rumah tangga
Bulan 12 12 12 12 12
Penyedia Makanan Dan Minuman tersediannya penyedia makanan dan minuman
Bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur
Peningkatan,Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Fasilitasi Kepegawaian Dan Peningkatan Kompetensi
Aparatur
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 86
Program Peningkatan Pajak Daerah
Pendaftaran Dan Pendataan Pajak
Penelitian Dan Konfirmasi Pelayanan PBB - P2 UPTTD Pajak
Daerah
terlaksananya sinkronisasi data wajib
pajak baru dan mutasi objek
kegiatan 1 1 1 1 1
Penetapan Dan Penagihan Pajak
Penyebaran SPPT PBB terlaksananya penyebaran SPPT PBB
TA 2017
kegiatan 1 1 1 1 1
Pemeriksaan Pajak
Pembinaan Dan Penngawasan
Pelayanan UPTD Pajak Daerah
jumlah SPPT PBB
terhadap wajib pajak
Kelurahan 11 11 11 11 11
Penyuluhan Langsung Pajak
Daerah
terlaksananya
penyuluhan langsung pajak daerah
kegiatan 1 1 1 1 1
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 87
2.Matriks Rancangan Indikator Kinerja Program besertaPagu Pendanaanberdasarkan RPJM
VISI DAN MISI PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PAGU PENDANAAN
PAGU 2016
PAGU 2017
PAGU 2018
PAGU 2019
PAGU 2020
PAGU 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visi : Menjadi Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Handal Serta Terdepan Dalam Mewujudkan Cilegon Yang Unggul dan Sejahtera”
Misi 1: meningkatkan sarana dan pra sarana penunjang pengelolaan pendapatan dan keuangan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan asetDaerah
1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan Pengadaan dan Inventarisasi sarana dan Prasarana aparatur
3. Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur
4. Kegiatan Fasilitasi Kepegawaian dab Peningkatan Kompetensi Aparatur
5. Kegiatan Penyusunan Penatausahaan
dan Pelaporan Keuangan
6. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Kinerja
1. prosentase
ketersediaan Data
dan Informasi
sektoral
2. Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
3. Tingkat disiplin dan
kinerja aparatur
4. Kesesuaian realisasi
keuangan
berdasarkan cash
budget (anggaran
kas)
23,851,385,154 23,613,445,845 3,942,626,901 27,719,997,557 34,851,605,995 23,851,385,154
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 88
7. Kegiatan Koordinasi Sektoral / lintas sektoral Tingkat Kota
8. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Kota.
Misi 2
Mewujudkan Pengelolaan
keuangan daerah yang
Transparan, dan
akuntabel
Program Peningkatan Pajak Daerah
1. Kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak 2.Kegiatan penetapan dan penagihan pajak 3. Kegiatan pemeriksaan pajak
1. Proporsi
peningkatan
realisasi
pendapatan daerah
dari sektor pajak
daerah
2. Realisasi
pendapatan pajak
Proporsi wajib
pajak yang
membayar pajak
tepat waktu
7,382,109,841 7,848,953,738 8,227,092,913 8,581,041,330 10,285,119,423 7,382,109,841
Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan
1.Kegiatan Penyusunan Anggaran 2.Kegiatan administrasi anggaran 3.Kegiatan
Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
1. Tingkat Realisasi
Belanja APBD
2. Realisasi
pendapatan daerah
terhadap target
APBD
3. Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
anggaran
7,382,109,841 7,848,953,738 8,227,092,913 8,581,041,330 10,285,119,423 7,382,109,841
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 89
4. Tingkat
ketersediaan
dokumen
penyusunan
cashbudget
5. Laju realisasi
pendapatan daerah
Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
1. Kegiatan belanja tidak langsung
2. Kegiatan belanja langsung
3. Kegiatan Pelayanan kas daerah, dana perimbangan dann pendappatan lainnya
1. Persentase proses
pelayanan
pembiayaan
dengan durasi
sesuai dengan
peraturan
perundangan
2. Persentase proses
pencairan
anggaran belanja
dengan durasi
sesuai dengan
peraturan
perundangan
3. Tingkat pelayanan
kas daerah
7,259,150,000 7,658,780,617 8,027,757,819 8 ,373,130,383 10,035,920,189 7,259,150,000
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah
1.Kegiatan Penyusunan Data Akuntansi dan Rekonsiliasi
Akuntansi Penerimaan
2.Kegiatan Penyusunan Data Akuntansi Pengeluaran
1. Tingkat
keoptimalan
penyediaan laporan
keuangan sesuai
dengan Standar
Akuntansi
Pemerintah 2. Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
2,379,818,997.09
2,379,818,997.09
2,652,221,712
2,652,221,712
3,315,681,169
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 90
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah
Misi 3 :
mewujudkan
Pengelolaan
asset daerah
yang akurat,
dan
akuntabel
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
1.Kegiatan perencanaan dan pengamanan asset
2.Kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan asset
3.Kegiatan Pentausahaan Aset
1. Proporsi SKPD yang
menerapkan tata
kelola aset secara
baku dengan baik
2. Tingkat pengelolaan
barang aset daerah
7,259,150,000 7,658,780,617 8,027,757,819 8,373,130,383 10,035,920,189 7,259,150,000
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 91
5.2. Proyeksi / Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 -2021
NO URAIAN PREDIKSI TARGET PENDAPATAN DAERAH
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I
PENDAPATAN DAERAH
1,629,129,902,537
1,744,965,328,04
9
1,810,010,882,036
1,892,645,462,567
1,978,712,624,251
2,064,454,101,656
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
539,063,774,817 617,781,666,198 634,052,864,975 665,103,829,732 696,606,843,806 724,771,571,424
Pajak Daerah 373,940,700,000 446,700,850,000 468,173,476,881 491,047,429,652 515,428,991,924 541,045,134,999
RetribusiDaerah 19,263,158,450 22,933,504,336 24,470,611,388 26,081,583,806 26,811,894,152 27,842,838,956
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15,954,032,510 16,828,311,309 18,354,443,651 19,955,906,595 21,139,126,093 22,408,161,745
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
129,905,883,857 131,319,000,553 123,054,333,054 128,018,909,679 133,226,831,636 133,475,435,724
2 DANA PERIMBANGAN 914,681,924,620 945,117,536,906 985,907,631,458 1,029,008,233,646 1,074,553,926,104 1,122,629,630,738
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
99,527,753,000 104,271,069,339 109,305,647,668 114,652,665,338 120,335,050,131 126,319,829,669
Dana Alokasi Umum 605,983,274,000 639,846,467,567 675,601,983,790 713,355,568,308 753,218,875,973 795,309,801,070
Dana Alokasi Khusus 209,170,897,620 201,000,000,000 201,000,000,000 201,000,000,000 201,000,000,000 201,000,000,000
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
175,384,203,100 182,066,124,945 190,050,385,604 198,533,399,189 207,551,854,341 217,052,899,494
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
144,546,731,600 152,066,124,945 160,050,385,604 168,533,399,189 177,551,854,341 187,052,899,494
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
25,837,471,500 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 92
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Keberhasilan pencapaian visi, misi sampai dengan program pada BPKAD
Kota Cilegon pada dasarnya merupakan keberhasilan kinerja pembangunan
daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh
seluruh pelaku kinerja organisasi dan pendukung organisasi (stakeholders)
BPKAD Kota Cilegon.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, BPKAD Kota
Cilegon menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kota Cilegon yang berdasarkan hasil pembahasan adalah:
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 93
Matriks 3.Rancangan Indikator, Tujuan dan Sasaran
Misi
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Definisi
Operasional Satuan
Capaian Kinerja
kondisi
awal 2016
2017 2018 2019 2020 Kondisi Akhir (2021)
Melengkapi Sarana dan Prasarana
Penunjang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan
Kecamatan Yang Baik,
Profesional, Akuntabel, Bersih Dan Berwibawa
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Nilai LAKIP Perangkat
Daerah
Nilai berdasarkan
hasil evaluasi Inspektorat
Kota Cilegon
CC
B B B B
Tingkat maturitas
SPIP Perangkat
Daerah
Nilai berdasarkan
hasil evaluasi Inspektorat
Kota Cilegon
level 1 level 2 level 3 level 3 level3
Tingkat kinerja
pegawai
(rata-rata nilai SKP)
Berdasarkan Rekapitilasi
nilai SKP yang
dilaksanakan terhadap
seluruh pegawai
BPKAD
80 80 80 80 80
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 94
Mewujudkan
Pengelolaan keuangan daerah
yang Transparan, dan akuntabel
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan
Tingkat
pertumbuhan
PAD
peningkatan
pendapatan
Asli Daerah dari tahun
sebelumnya tahun (n) -
tahun ( n -1) dibagi
tahun ( n-
1)kali 100
% 10 12,5 15 15 18 20
indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan
pajak
peringkat B B B B B B
Tingkat
realisasi Belanja
realisasi
belanja/ Anggaran
belanja x
100%
% 95 95 95 95 95 95
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 95
Opini BPK
terhadap laporan
keuangan daerah
Opini BPK atas
laporan keuangan
Pemerintah Kota Cilegon
menjadi
kategori/ nilai yang
diperoleh.
opini / % WTP/ 100
WTP / 100
WTP / 100
WTP / 100
WTP / 100
WTP / 100
mewujudkan Pengelolaan asset
daerah yang
akurat, dan akuntabel
Meningkatkan pengelolaan aset daerah
Meningkatnya pengelolaan aset daerah
Persentase aset daerah
dalam
kondisi baik
% 50 53 55 60 65 70
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 96
BAB VII
PENUTUP
encana strategis SKPD menjadi sangat penting artinya
dalammengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai
wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih
banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan
Good Governance sesuai dengan ketentuan Paradigma baru, yang pada
gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak secara
langsung ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
RENSTRA BPKAD merupakan acuan yangakan dipakai sebagai pedoman
pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu
pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Harapan disusunnya RENSTRA BPKAD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan ini dalam upaya peningkatan dari segi
pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi organisasi, untuk mewujudkan visi dan misi Kota
Cilegon, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN
SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
daerah (BPKAD) Kota Cilegon ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya
peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas program dan kegiatan
agar dalam implementasinya dapat diterapkan pada tugas pokok dan fungsi
sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada dengan dukungan dana yang
memadai, disertai komitmen seluruh elemen pendukung organisasi untuk
R
Rencana Strategis BPKAD 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 97
mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai kurun waktu
Tahun 2016-2021
CILEGON, DESEMBER 2016
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON
H. MAMAN MAULUDIN, SH.,MSi
NIP. 19660727 199403 1 009
Recommended