View
72
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011. Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 2011 6 Oktober 2011. TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. JADWAL PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN UAKPA – UAPA SAMPAI DENGAN MENTERI KEUANGAN. SAK. Laporan Keuangan Tahunan. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTPWTP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALTAHUN 2011TAHUN 2011
Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 20116 Oktober 2011
1
Latar Belakang1 Opini Laporan Keuangan Kemdiknas
yang masih disclaimer membuat kita prihatin.
2 Target pemerintah bahwa tahun 2012 semua LK K/L mendapat opini WTP.
3 Tentu ini pekerjaan berat yang harus dihadapi oleh Kemdiknas
4 Jika tidak dilakukan kegiatan yang strategik dan aplikatif rasanya sulit untuk mencapainya
Latar Belakang5 Kami berupaya sekuat tenaga untuk
mewujudkan target agar opini LK Kemdiknas tahun 2011 dapat memperoleh WTP.
6 Hasil benchmark dan diskusi yang mendalam akhirnya kami sampai kepada kesimpulan harus membuat Instruksi Mendiknas tentang Rencana Aksi Untuk Mewujudkan Opini WTP.
7 Instuksi ini akan mengatur semua satker dan unit utama dilingkungan Kemdiknas
8 Harapannya agar semua satker dan unit utama bisa menjalankannya supaya target WTP bisa tercapai
Upaya yang telah dilakukan 1 Merubah pola audit dari post menjadi
on going audit (sesuai dengan peran Itjen sebagai APIP)
2 Audit difokuskan pada Laporan Keuangan
3 Sebelum audit dilakukan diberikanpemahaman kepada auditor
sekaliguscoaching pelaksanaan audit ini
4 Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap temuan2 yang diperoleh dilapangan selama melakukan audit
Upaya yang telah dilakukan 5 Mengirim butir2 temuan BPK dan Itjen yang
sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas untuk menjadi perhatian
6 Mengadakan pendampingan terhadap penyu sunan Laporan Keuangan (sampling)
7 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LK semester I TA 2011 (sampling).
8 Menjalin komunikasi dengan BPK-RI. Mengantarkan TL. Minggu kemaren konsul tasi tentang upaya TL, dan menyamakan persepsi tentang temuan serta konsultasi tentang uapaya roapmap to WTP
LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN PENDIDIKAN
NASIONAL
1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2 Neraca
3 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
7
TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahunan
Unit Organisasi
Terima Proses dan Rekonsilias
i
Kirim Waktu Pengiriman
UAKPAUAKPA
UAKPA-WUAKPA-W
UAKPA-E1UAKPA-E1
UAPAUAPA
Menkeu cq Menkeu cq
Dirjen PBNDirjen PBN
-- -- 20 JANUARI 20X120 JANUARI 20X1 3 hari3 hari
23 JANUARI 20X123 JANUARI 20X1 6 hari6 hari 29 JANUARI 20X129 JANUARI 20X1 3 hari3 hari
2 FEBRUARI 20X12 FEBRUARI 20X1 6 hari6 hari 8 FEBRUARI 20X18 FEBRUARI 20X1 2 hari2 hari
10 FEBRUARI 20X110 FEBRUARI 20X1 17 hari17 hari 27 FEBRUARI 20X127 FEBRUARI 20X1 1 hari1 hari
28 FEBRUARI 20X128 FEBRUARI 20X1 -- -- --
SAK
Laporan Keuangan Tahunan
Unit OrganisasiUnit Organisasi TerimaTerima Proses dan Proses dan RekonsiliasiRekonsiliasi
KirimKirim Waktu Waktu PengirimanPengiriman
UAKPBUAKPB
UAKPB-WUAKPB-W
UAKPB-E1UAKPB-E1
UAPBUAPB
Menkeu cq Menkeu cq
Dirjen PBNDirjen PBN
-- -- 15 Januari 20X115 Januari 20X15 hari5 hari
20 20 JanuariJanuari 20X1 20X1 5 hari5 hari 25 25 JanuariJanuari 20X1 20X1 3 hari3 hari
28 28 JanuariJanuari 20X1 20X1 5 hari5 hari 2 Februari 20X12 Februari 20X1 2 hari2 hari
4 Februari 20X14 Februari 20X1 15 hari *15 hari *(term pemut. (term pemut.
data)data)
19 Februari 20X119 Februari 20X11 hari1 hari
20 Februari 20X120 Februari 20X1 -- -- --
SABMN
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
1 Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI)
2 Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun 2010
3 Laporan keuangan bebas dari salah saji material
4 Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5 Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan)
Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun
Angaran 20101 Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar
mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2 Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum dapat ditelusuri dokumen sumbernya.
3 Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman dalam Laporan Keuangan Kemendiknas 2010.
4 Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima
5 Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan hibah yang diterima pada Tahun 2010
6 Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU,
7 Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini kebenarannya, ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.
Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun
Angaran 20108 Terdapat nilai piutang pada tiga PTN BLU yang di uji
petik belum disajikan dalam Neraca.
9 Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun SOP pencatatan dan pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum selesai dibuat.
10
Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak dilaporkan di Neraca.
11
Tidak melakukan pencatatan atas persediaan dan nilai persediaan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik
12
Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN .
13
Tunjangan profesi dan beasiswa belum dibayar.
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP TAHUN 2011WTP TAHUN 2011
Melalui Dua Pendekatan :
I Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008)
II Rencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat Praktis
I. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(PP 60/2008)
1 MEMBANGUN LINKUNGAN PENGENDALIAN
2 MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO
3 AKTIVITAS PENGENDALIAN
4 INFORMASI & KOMUNIKASI
5 MELAKUKAN PEMANTAUAN
II. Rencana Aksi Melalui Pendekatan yang Bersifat Praktis
1 Komitmen Bersama Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP
2 Menindaklanjuti Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan Tahun-Tahun Sebelumnya
3 Rencana Aksi Pada Tingkat Satker UAKPA (Pusat dan Daerah)
4 Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA W)
5 Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA-E1)
6 Rencana Aksi Pada Tingkat Kemeterian (UAPA)
7
8
Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana Aksi .Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan
1. KOMITMEN BERSAMA
Keinginan yang sungguh-sunguh seluruh jajaran Kemdiknas baik di
pusat maupun di daerah untuk mewujudkan Laporan Keuangan tahun
2011 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. TINDAKLANJUT TEMUAN BPK-RI 2010
1 Penguatan Tim Percepatan TLHasil Pemeriksaan BPK RI) oleh masing-masing Sekretaris Unit Utama
2 Penyampaian temuan BPK-RI Tahun 2010 kepada Unit Utama
3 Pemaparan perkembangan tindaklanjut masing-masing Unit Utama pada Rapim Kemdiknas
4 Pertemuan dan diskusi berkelanjutan dengan Satuan Kerja dilingkunan Kemdiknas
5 Verifikasi tindaklanjut Bansos dengan rekomendasinya, oleh auditor dipimpin loleh Inspekturnya masing-masing
6 Penyampaian Tindaklanjut Temuan ke BPK-RI telah mencapai 63,51 %
3. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KPA (UAKPA)
1 Memastikan bahwa Laporan Keuangan UAKPA (Neraca, LRA dan CaLK ) Selesai Tepat Waktu
2 Lap Keuangan telah Didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik disusun secara Manual maupun melalui Aplikasi (SAK & SIMAK-BMN)
3 Akun Laporan Keuangan di Dukung oleh Buku Besar, Buku Pembantu, Buku jurnal, Dokumen Sumber dan daftar Rinciannya
4 Menjaga Tidak Timbul Masalah Baru yang berakibat tidak tercapainya Opini WTP
5 Menghilangkan/meminimalkan Permasalahan yang biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan (Lihat Rencana Aksi Per Akun)
6 Mengkonversikan Laporan Keunangan BLU berbasis SAK ke Laporang Keuangan BLU berbasis SAP agar bisa dikompilasi
4. RENCANA AKSI PADA TINGKAT WILAYAH (UAPPA-W)
1Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan KPA dengan Pimpinan Satker.
2Pembinaan Penyusunan Laporan Keungan Tingkat KPA dan Monitoring Penyelasaiannya
3Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan KPA pada Tingkat Wilayah
5. RENCANA AKSI PADA TINGKAT ESELON-I (UAPPA ES-I)
1Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dengan Penanggungjawab Wilayah
2Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dan Monitoring Penyelasaiannya
3Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah pada Tingkat Eselon-I
6. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KEMENTERIAN (UAPA/SEKJEN)
1 Menetapkan Neraca Awal Per 1 Januari 2011 pada Sembilan Unit Utama Pasca Reorganisasi
2 Menyepakati dengan Pejabat Eselon-I Batas Waktu Penyelesaian Lap Keuangan pada Tingkat Es-I.
3 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Es-I dan Monitoring Penyelasaiannya
5 Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan Keuangan Tingkat Es-I Menjadi Laporan Keuangan pada Tingkat Kementerian terdiri dari :1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2.Neraca 3.Catatan atas Laporan KeuanganBeserta lampirannya
7. Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana Aksi
1 Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) baik yang reguler maupun khusus atas Laporan Keuangan periode berjalan
2 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuagan sample pada Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es-I dan UAPA (pusat dan daerah)Dalam implementasinya Satker yang membutuhkan pendampingan dapat minta bantuan BPKP
3 Melakukan Reviu Laporan Keuangan pada Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es-I dan UAPA (di pusat dan di daerah)
8. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan di Setiap KPA dengan tugas :
1 Berkoordinasi dengan pimpinan Unit Akuntansi untuk menyiapkan LRA, Neraca, CaLAK dan dokumen sumber ( SP2D, SPM, SPP dan dokumen pendukungnya serta dokumen aset . Dilaksanakan sebelum dan selama pemeriksaan.
2 Memberikan fasilitasi kepada auditor selama pemeriksaan berlangsung antara lain menjadi penghubung antara auditor dengan pejabat Kemdiknas termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah.
3 Bersama dengan pimpinan Unit Akuntansi memberikan penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan yang ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.
Recommended