View
236
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PERSIAPAN KLHS
Modul
KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD
1. Persiapan
a. Pembentukan POKJA PL
b. Penyusunan KAK
c. Pengadaan Jasa TA
2. Melakukan Pra Pelingkupan
3. Memetakan Pemangku Kepentingan
1
MELAKUKAN PERSIAPAN
Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Masukan dari SKPD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &
Daerah Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan sasaran pokok
dan arah kebijakan
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Konsultasi rancangan
akhir RPJPD dengan
MENDAGRI
Rancangan Akhir RPJPD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi
daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD Prov
0
1
2: 2.1 2.2 2.3
3
0
0 0
1. Laporan Pra-Pelingkupan
2. Laporan Pelingkupan
3. Laporan Draf Akhir
4. Laporan Akhir
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
Penelaahan RPJPD
Prov/Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan Tujuan dan
Sasaran
Perumusan Penjelasan
visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Indikasi rencana
program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Analisis pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW
Prov/Kab/Kota lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
Pembahasan dgn SKPD
Prov/Kab/Kota
Penetapan Indikator Kinerja
Daerah
VISI, MISI dan Program
KDH
Pembahasan dengan
DPRD utk memperoleh
masukan dan saran Penyelarasan
program prioritas dan kebutuhan
pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
0
0
0 0
0
1
2
2
3 0
2
2
1a
Permendagri No. 54/2010:
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dg Surat Keputusan
2. Tim Penyusun terdiri sejumlah Pokja sesuai urusan pemerintahan
Permendagri tentang KLHS: 1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan (PL) dg SK 2. Pokja PL mrp satu kesatuan dg Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dan
wajib bekerjasama dengan Pokja lain dg koordinasi Ketua Tim Penyusun.
3. Pokja PL diketuai oleh Kepala SKPD Lingkungan dan Ka.Bid SDA & LH di Bappeda sebagai Sekretaris
4. Anggota Pokja PL meliputi pejabat dan staf SKPD dan unsur di luar pemerintahan yang memiliki: • Kemampuan & kompetensi dalam perencanaan dan
pembangunan berkelanjutan • Waktu dan konsentrasi untuk melaksanakan KLHS
1a
KETUA POKJA PL: KEPALA SKPD Lingkungan
SEKRETARIS KaBid. SDA & LH di BAPPEDA
ANGGOTA: Unsur Pemerintah & Non Pemerintah yang memiliki (1) Kemampuan & Kompetensi; (2) Waktu & Konsentrasi
KETUA & WAKIL
SEKRETARIS
POKJA POKJA POKJA PL
RAPERMEN KLHS
PERMEN NO.
54/2010
1a
Ketua dan Sekretaris Pokja berkewajiban untuk:
Memastikan Pokja benar-benar melakukan kajian dengan mengikuti
kaidah pelaksanaan KLHS
menyediakan ruangan dan fasilitas kesekretariatan Pokja PL;
memfasilitasi pengumpulan dan analisis data baseline, lokakarya,
seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) atau pertemuan lainnya;
memotivasi anggota Pokja;
memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kajian diselesaikan dan
memenuhi standar mutu;
memastikan bahwa hasil/rekomendasi kajian benar-benar
diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD yang disusun;
memastikan adanya kerjasama dengan Pokja lainnya dalam Tim
Penyusun RPJPD.
Team
Wo
rk
1a
Karakter Penting
Kepemimpinan kuat
Anggota-anggota yang berkomitmen
Kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan baik
Pokja berkoordinasi dengan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD
Pokja mengkomuni-kasikan setiap proses & hasil pd pemangku kepentingan
1b
CONTOH OUTLINE KAK KLHS
1. Latar Belakang
a. Gambaran Umum Prov/Kab/Kota
b. Alasan Diperlukannya KLHS
2. Tujuan dan Sasaran KLHS
a. Tujuan
b. Sasaran
3. Lingkup Kegiatan
4. Hasil yang Diharapkan
5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian
6. Tenaga Ahli yang Diperlukan
7. Pendanaan
8. Kerangka Waktu
Contoh KAK dapat dilihat pada bahan yang dibagikan
Ketua dan Sekretaris Pokja PL dapat merekrut tenaga ahli atau pakar sebagai mitra kerja.
Kualifikasi tenaga ahli atau pakar disesuaikan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.
Tenaga ahli berperan sebagai narasumber, fasilitator, motivator, pendamping dan sekaligus konsultan bagi anggota Pokja
1c
1c
Tugas & tanggung-jawab tenaga ahli bekerjasama dg
Pokja:
Sebagai fasilitator dalam
lokakarya/workshop, dan pertemuan
lainnya;
Melakukan pelingkupan;
Pengumpulan & analisis baseline data; Melakukan pengkajian pengaruh thd visi, misi,
tujuan, arah kebijakan, sasaran pokok RA RPJPD;
Merumuskan langkah mitigasi/alternatif;
Merumuskan rekomendasi untuk diintegrasikan ke
dalam rancangan awal RPJPD; dan
Menyusun laporan akhir KLHS.
MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN
2
Pra Pra pelingkupan untuk menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang didukung dengan data dan informasi awal.
Pra Pelingkupan
Cakupan isu-isu
Isu lingkungan
Isu sosial
Isu ekonomi
Identifikasi isu-isu: Hasil desk study tim penyusun
RPJPD/RPJMD Curah pendapat antara anggota Pokja
(mind mapping, meta plan)
2
Contoh tema
Pembangunan
Berkelanjutan
Contoh Isu (deskripsi tentang isu-isu yang ada)
Badan Air
Ketersediaan air tawar bagi para pengguna secara umum dan saat kemarau (populasi perkotaan,
irigasi, keperluan industri, dsb.)
Kualitas air secara umum dan saat kemarau
Habitat penting yang membutuhkan air (lahan basah, tempat pemijahan) dan keterkaitannya
Spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah
Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi
(atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat)
Erosi tepian sungai dan sedimentasi
Banjir
Wilayah Pesisir
Kualitas perairan pesisir secara umum dan saat kemarau
Habitat penting (mangrove, terumbu karang, dsb. ) dan keterkaitannya
Spesies ekosistem pesisir/laut yang terancam punah
Penangkapan jenis ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi (atau jenis ikan yang menjadi sumber
mata pencaharian penduduk setempat)
Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir
Kawasan Hutan
Habitat darat yang penting dan keterkaitannya
Deforestasi (total luasan, distribusi ruangnya) dan pemicu utama deforestasi (pertambangan,
perkebunan kelapa sawit, dsb.)
Rata-rata pemanenan hasil hutan (dibandingkan dengan kemampuan regenerasi hutan)
Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah.
Kebakaran hutan
Akuisisi lahan hutan
Penebangan ilegal
• Daftar panjang isu HARUS dilengkapi dengan
data/informasi.
• Pada tahap ini data/informasi dapat menggunakan
sumber yang tersedia baik di SKPD maupun internet.
• Kekurangan data/informasi akan diverifikasi dan
diklarifikasi kepada pemangku kepentingan pada
workshop pelingkupan
• Penyajian data dapat dibuat dalam tabel/matriks.
Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:
Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)
Gambaran Singkat: Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut: Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan
di Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya.
Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air
Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut:
Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut.
Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang
dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.
Tujuan (Target dan Indikator): Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal: MGD’s goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015 Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha. Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.
Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:
Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya:
Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir
Tingginya tingkat pencemaran air sungai
Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir
Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat
Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst.
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:
Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut: Data kualitas perairan sungai dan pesisir Data kejadian banjir dan rob Data kejadian kekeringan Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar degan sebaran izin usaha pertambangan, dst.
Pemangku kepentingan Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya: Dinas Pertambangan BMKG Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum BLHD
MELAKUKAN PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN
3. Memetakan Pemangku Kepentingan
a. Pengantar
b. Pemangku Kepentingan
c. Metode
d. Manfaat Partisipasi Pemangku Kepentingan
e. Contoh
f. Kerja Kelompok
3a
Teknokratik-Birokratik
Menggunakan metodologi analisis ilmiah & dapat dipertanggungjawabkan secara birokrasi
Partisipatif Melibatkan pemangku kepentingan terkait
Deliberatif Perpaduan antara Teknokratik-Birokratik dan Partisipatif
+
=
3a
Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
PP No. 8 Tahun 2008 Peranserta Masyarakat Musrenbang dalam penyusunan RPJP/M dan RKPD
PP No. 68 Tahun 2010 Peranserta Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang
PP No. 6 Tahun 2007 Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
3a
Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan/atau RTRW Daerah, yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Rapermen
ndagri
meliputi rasa bertanggung jawab bersama,
berbagi informasi,
dialog terbuka dan saling menghormati,
komitmen memecahkan permasalahan secara bersama (Svendsen, 1998, The Stakeholder Strategy: Profiting from Collaborative Business Relationships)
Prinsip
Relevansi
Kesetaraan
Transparansi dan Akuntabilitas
Keterwakilan
Rasa Memiliki
Terciptanya konsensus/kesepakatan
Pertimbangan
(Permendagri
54/2010)
3a
Memanipulasi Menginformasikan Mengkonsul-
tasikan
Berkolaborasi Membuat
Keputusan
Tidak ada
partisipasi
Menjadi
terinformasikan
ttg keputusan
Mempenga-
ruhi
keputusan
Berpengaruh
kuat pada
sebagian
keputusan
Asumsi per-
tanggung-
jawaban
Mencari sikap
untuk
manipulasi
Meningkatkan
“awareness” dan
pemahaman
Input sebelum
pengambilan
keputusan,
dialog 2 arah
Sebanyak
mungkin
kesepakatan
sebelum
keputusan
Tanggung
jawab yg
didelegasikan
Iklan, editorial,
seminar
Brosur, newsletter,
pameran
Konsultasi
publik, FGD,
Workshop,
public hearing
Workshop
problem solving,
mediasi,
komitmen
bersama
Public Private
Partnership
(kemitraan
publik)
3a
3b
Pemangku Kepentingan biasanya Institusi
(bukan Individu)
Dinas/Instansi
/Institusi
Pemerintahan
• Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P • Pejabat yang bertanggung jawab
menyetujui K/R/P • Institusi lingkungan hidup • Institusi terkait lainnya
Institusi/Lemb
aga Non
Pemerintahan
• Dewan Perwakilan
• LSM/Ormas
• Perguruan Tinggi/Akademisi/ Asosiasi Profesi
• Asosiasi/Dunia Usaha
• Lembaga yang mewakili masyarakat terkena dampak
dinas/ instansi/
LSM/Ormas,
univ
isu-isu lebih kompleks &
abstrak
keahian & sumberdaya
Masukan dalam proses KLHS
Hak pemangku
kepentingan
Pemberitahuan awal KLHS yg akan dilakukan & informasikan dg jelas KRP yg akan dikaji via
media massa
Akses publik atas semua dokumen yang dihasilkan
(situs web & otoritas)
Memberikan pendapat dalam
proses KLHS
3b
3c
• Bahan-bahan Cetak (Disclosure & Printed Materials)
• Poster &Brosur (Displays & Exhibitions)
• Hotline Informasi
• Kuesioner dan Survey
• Wawancara Langsung (konsultasi terstruktur melalui pertemuan individu, telepon atau email)
• Konsultasi Berbasis Internet
• Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)
• Temu Publik (Public Hearings)
• Lokakarya (Problem-solving Workshops)
• Perundingan
• Tim/Panitia/Badan Penasehat
Metode
PEM
AN
GK
U K
EPEN
TIN
GA
N
Persiapan
Workshop Pra Pelingkupan dan Pelingkupan
FGD Lanjutan & Kerja Tim Teknis
Workshop Perumusan Mitigasi dan Alternatif
Workshop Perumusan Rekomendasi
Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draf raperda RTRW,
RPJP, RPJM
3c
Siapkan rencana pelibatan, tapi fleksibel
Identifikasi pemangku kepentingan utama
Sediakan anggaran shg terorganisir dg baik
Kesepakatan pemahaman dalam tim
Proses pelibatan dipahami oleh berbagai pihak
Fokus pd pemangku kepentingan utama dan isu strategis
Manfaatkan jejaring yg sdh ada
Peran serta pemangku pd saat pelingkupan & review hasil KLHS
Gunakan teknik memecahkan masalah dan bukan debat kusir
Memperoleh pemahaman isu dan masalah lingkungan
Memperoleh masukan pilihan mitigasi & optimasi
Menyeimbangkan hak dan manfaat kelompok masyarakat
Meningkatkan kualitas pembuatan keputusan
Mencari solusi terbaik
Pembuatan keputusan lebih transparan
Membangun Rasa Kepemilikan dan Komit
dalam pelaksanaan K/R/P
3e
PEMANGKU KEPENTINGAN
YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN RPJM
YANG DIPENGARUHI PELAKSANAAN RPJM
Pemerintah
1.
2.
3.
dst.
LSM/Ormas
1.
2.
dst.
Perguruan Tinggi/Akademisi
1.
2.
dst.
Dunia Usaha
1.
2.
dst.
Tokoh Masyarakat 1.
2.
Lainnya
3e
Pemangku
Kepentingan
Pengaruh
(5-4-3-2-1)
Pemahaman
(5-4-3-2-1) Kepedulian
(5-4-3-2-1)
Peran dalam
Implementas
(5-4-3-2-1)
Unsur Pemerintah
1. BP DAS
2. Dinas PU
3. Dst.
Unsur LSM
1. WWF
2. XYZ
3. Dst.
Tokoh Masyarakat
Dunia Usaha
1. Asosiasi
2. ABX
3. Dst
3e
Stakeholder Mempengaruhi Dipengaruhi
Pemerintah 1. Propinsi
Bappeda
PU
BPN
Kehutanan
Pertanian
ESDM
BLHD
BPDAS
PU
BPN
2. Kabupaten
Sama, kecuali BP DAS
Pariwisata
TN
Perindag
Nakertrans
Perhubungan
Sama, kecuali Kota Jambi, tidak ada TN
3e
Stakeholder Mempengaruhi Dipengaruhi
LSM/Ormas WALHI
WARSI
PINSE
PPJ
PEDAS
GITA BUANA
SSS Pundi
HKTI, dll
PT/Akademisi UNJA
IAIN
UNBARI
3e
Stakeholder Mempengaruhi Dipengaruhi
Dunia Usaha APHI
Asosiasi Batubara
GAPKI
GAPKINDO
MPI
Sinarmas Forestry
Asian Agri
Wilmar Group
Astra Group
Masyarakat
Tokoh Adat
Tokoh Agama
Kelompok Masyarakat
MODUL PELINGKUPAN
Recommended