View
283
Download
8
Category
Preview:
Citation preview
8/16/2019 Perdes Larangan Nyetrum
1/5
PERATURAN KAMPONG MAKMUR JAYA
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
LARANGAN NYETRUM DAN MENGOBAT IKAN DI WILAYAH KAMPONG MAKMUR
JAYA
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA
Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi kerusakan semua ekosistem yang
ada di sungai, setiap orang berkewajiban menjaga dan
mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin
oleh hukum dan undang – undang;
b.
bahwa sumber daya alam yang ada di Kampong Makmur Jaya
potensial dijadikan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana
tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Kampong
Tentang Larangan Nyetrum dan Mengobat Ikan Di Wilayah
Kampong Makmur Jaya;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor :3 Tahun 2005.
2. Peraturan Pemerintah Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa. 3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya. 4. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan.
6.
Undang Undang RI N0mor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
8/16/2019 Perdes Larangan Nyetrum
2/5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 TentangPengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
8. Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan nomor :Kep.58/Men/2001 Tentang SISWASMAS.
9. Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor :Kep.02/Men/2002 tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan penangkapan ikan.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG MAKMUR JAYA
dan
KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KAMPONG MAKMUR JAYA KECAMATAN
SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM TENTANG LARANGAN
NYETRUM DAN MENGOBAT IKAN DI WILAYAH KAMPONG
MAKMUR JAYA.
PENDAHULUAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kampong ini yang dimaksud dengan :
1. Kampong adalah Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam.
2. Dusun adalah bagian wilayah dari Kampong Makmur Jaya yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampong Makmur Jaya.
3. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Kampong Makmur Jaya dan Badan Permusyawaratan Kampong
Makmur Jaya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dan Perangkat Kampong Makmur
Jaya.
5. Badan Permusyawaratan Kampong adalah Badan Permusyawaratan Kampong
Makmur Jaya.
8/16/2019 Perdes Larangan Nyetrum
3/5
6. Peraturan Kampong adalah Peraturan Kampong Makmur Jaya yang dibentuk
bersama-sama Badan Permusyawaratan Kampong dengan persetujuan Kepala
Kampong.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Kampong dalam memberdayakan masyarakat.8. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh
pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan
serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan di Kampong.
9. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
12.
Ekosistem sungai adalah semua jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di
sungai, Parit, dan perairan lainnya.
13. keramba adalah tempat untuk budidaya ikan di sungai.
14. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan.
BAB II
WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Kampong Tentang Larangan Nyetrum Dan Mengobat Ikan wilayah
Kampong Makmur Jaya berlaku di seluruh aliran sungai, Parit, yang berada dalamwilayah Kampong Makmur Jaya
BAB III
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 3
1) Pemerintah Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri sesuai hasil
musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kampong menetapkan beberapalarangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kampong ini.
2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
- Larangan penangkapan ikan dengan bahan beracun
- Larangan penangkapan ikan dengan alat setrum
- Larangan penangkapan benih ikan
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh
masyarakat Kampong Makmur Jaya dan luar Kampong Makmur Jaya dengan
Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2
8/16/2019 Perdes Larangan Nyetrum
4/5
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 4
1) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan
umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban2) Seluruh masyarakat Kampong Makmur Jaya tanpa terkecuali berhak
menggunakan aliran air sungai sebagai tempat budidaya ikan air tawar ( keramba
) dengan tetap memperhatikan Peraturan Kampong / Peraturan perundang –
undangan yang telah ditetapkan.
3) Seluruh masyarakat Kampong Makmur Jaya tanpa terkecuali berhak mengambil /
memanfaatkan ekosistem yang ada di sungai ( memancing ikan ) dengan tetap
memperhatikan Peraturan Kampong / Peraturan perundang – undangan yang
telah ditetapkan
4)
Seluruh masyarakat Kampong Makmur Jaya tanpa terkecuali berkewajiban
menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem sungai.
5) Seluruh masyarakat Kampong Makmur Jaya tanpa terkecuali berkewajiban
menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan
Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2)
BAB V
SANKSI
Pasal 5
1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi
peringatan / teguran pada yang bersangkutan.
2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya,
maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai
dihadapan Pemerintah Kampong dan atau penyitaan hasil tangkapan serta
peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan.
3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya,
maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak – banyaknya Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atau penyitaan hasil tangkapan serta
peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan
8/16/2019 Perdes Larangan Nyetrum
5/5
BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 6
1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat
laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke PemerintahKampong.
2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana
wilayahnya menjadi TKP ( tempat Kejadian Perkara ).
BAB VII
PENUTUP
Pasal 7
1) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kampong ini
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampong.
2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kampong ini akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Kampong.
3)
Peraturan Kampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga
masyarakat Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri mengetahuinya .
Ditetapkan di : Makmur Jaya
Pada tanggal : .............2016
KEPALA KAMPONG MAKMUR JAYA
......................................
Recommended