Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

8/15/2019 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-presiden-nomor-77-tahun-2014-tentang-rencana-tata-ruang-kepulauan 1/860

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG

KEPULAUAN MALUKU.

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat

RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah

negara.

Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun

sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.

Gugus Pulau adalah wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta

perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut dan pulau sesuai dengan

Gugus Pulau Seram Barat yang berada di Kabupaten Seram Bagian

Barat;

Gugus Pulau Seram Utara yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;

Gugus Pulau Seram Selatan yang berada di Kabupaten Maluku

Tengah;

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang berada di Kota

Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah;

Gugus Pulau Seram Timur yang berada di Kabupaten Seram Bagian

Timur;

Gugus Kepulauan Banda yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;

Gugus Kepulauan Kei yang berada di Kota Tual dan Kabupaten

Maluku Tenggara;

Gugus Kepulauan Aru yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru;

Gugus Kepulauan Tanimbar yang berada di Kabupaten Maluku

Tenggara Barat;

Gugus Kepulauan Babar yang berada di Kabupaten Maluku Barat

Gugus Kepulauan Terselatan yang berada di Kabupaten Maluku Barat

Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah yang berada di

Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah;

Gugus Pulau Halmahera Selatan yang berada di Kabupaten Halmahera

Selatan;

Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur yang berada di Kabupaten

Kepulauan Sula; dan

Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat yang berada di Kabupaten Pulau

Taliabu.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan.6.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor

bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang dilindungi adalah wilayah yangmerupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya

yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang

menghubungkan antarkawasan konservasi.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak

pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain,

dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di

kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan

Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,

nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan

Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau

beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN

adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong

pengembangan Kawasan Perbatasan.

Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan

Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan

internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional

dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam

RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan

Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana

penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang

dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus

ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah

alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur

laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan

ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000

km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-

pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang

menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum

internasional dan nasional.

Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah

pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai

dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000

Pintu Jamak adalah simpul transportasi yang menghubungkan

antarGugus Pulau di Kepulauan Maluku serta antara Kepulauan Maluku

dan pulau/kepulauan lainnya untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan

Maluku.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan

Maluku.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berperan sebagai perangkat

operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program

pembangunan wilayah Kepulauan Maluku.

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku tidak dapat digunakan sebagai

dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berfungsi sebagai pedoman untuk:

penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Maluku;

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor

di Kepulauan Maluku;

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN

MALUKU

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kepulauan Maluku

Pasal 5

Penataan ruang Kepulauan Maluku bertujuan untuk mewujudkan:

lumbung ikan nasional yang berkelanjutan;

pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral,

minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang

berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan

Pulau Kecil;

pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian

dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle ) dan kawasan berfungsi

lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kepulauan Maluku

Pasal 6

Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan

perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan; dan

pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan

berskala internasional.

Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan

tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan

perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan;

mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem

terumbu karang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai

kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang

potensial;

c. memantapkan dan/atau mengembangkan pelabuhan perikanan,

mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil

perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;

mengembangkan pusat jasa di bidang perikanan dan kelautan;

mengembangkan kawasan industri perkapalan;

meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan

telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada kawasanperuntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang

berfungsi sebagai pusat industri hilir pengolahan perikanan

dan/atau industri perkapalan; dan

mengembangkan prasarana dan sarana transportasi serta

pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar nasional

dan internasional.

Pasal 7

Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis

pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai,

perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan

ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b meliputi:

Strategi untuk pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata,

wisata budaya, dan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk

pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari

pada kawasan konservasi;

mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis

ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;

mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan

wisata bahari; dan

mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk

meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata

serta kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan

nasional.

Strategi untuk pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak

dan gas bumi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan

mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri

pengolahan hasil perkebunan; dan

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu

untuk mendukung kemandirian pangan.

Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dengan

memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan

mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan

mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; dan

mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan

mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam

keberadaan Pulau Kecil.

Pasal 8

Kebijakan untuk mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati

kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral

pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan

berfungsi lindung.

Strategi untuk penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut

yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan kawasan

konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang

termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang yang memiliki

keanekaragaman hayati tinggi; dan

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasiperairan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan

konservasi di laut.

(3) Strategi untuk pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor

Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas

transportasi pada Koridor Ekosistem; dan

mengembangkan prasarana penanda keberadaan Koridor Ekosistem.

Strategi untuk pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi

Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak

kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi

kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan

mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suaka alam

dan pelestarian alam yang berpotensi mengganggu dan/atau

merusak fungsi kawasan.

Pasal 9

Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal

berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d meliputi:

pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan

jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat;

pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan

transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis

Gugus Pulau;

Strategi untuk pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi,

dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat

mengembangkan jaringan energi berbasis teknologi mikrohidro,

tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi;

mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan satelit;

mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan

teknologi penggunaan air laut; dan

mengembangkan dan memelihara prasarana sumber daya air skala

regional atau skala pulau.

(3) Strategi untuk pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan

jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara

berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas

penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan

bandar udara.

Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi laut dan udara

b f i b i Pi t J k b i di k d d t (1)

mengembangkan prasarana dan sarana penyeberangan untuk

melayani lintas penyeberangan ke Pulau Kecil berpenghuni;

mengembangkan bandar udara yang melayani angkutan udara

keperintisan;

mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang

menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan

perkotaan nasional; dan

mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan

dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman

perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman

perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di

kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir,

letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai

berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.

Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana

mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada

kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan

gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Pasal 10

Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda

depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan

Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan

pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta

kelestarian lingkungan hidup; dan

pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik

garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan

pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraanmasyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan

Strategi untuk pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai

titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda

di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau

Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu,Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru,

Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti,

Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew;

mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan

yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau

Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau

Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau

Lirang;

menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk

pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau

Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau

mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di

Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau

Lirang.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN

MALUKU

Pasal 11

Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Maluku

merupakan perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Maluku yang

berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola

ruang.

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala

1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN

STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU

Bagian Kesatu

Pasal 12

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi

operasionalisasi perwujudan:

sistem perkotaan nasional;

sistem jaringan transportasi nasional;

sistem jaringan energi nasional;

sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan

sistem jaringan sumber daya air.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi

kawasan lindung nasional; dan

Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua

mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan

PKSN sebagai:

pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai

tambah tinggi dan berdaya saing;

pusat jasa perikanan dan kelautan;

pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset

pengembangan kelautan dan Pulau Kecil;

pusat industri pengolahan hasil perkebunan;

pusat pengembangan pertambangan mineral;

pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas

bumi lepas pantai;

pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata

budaya dan wisata bahari; dan

pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim

untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan

keamanan negara, serta perikanan dan kelautan;

mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan

Gugus Pulau;

mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan

adaptasi bencana;

mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau

Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang

handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKSN.

Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai:

pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai

tambah tinggi dan berdaya saing dilakukan di PKN Ternate-Sofifi,

PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW

Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo,

dan PKSN Daruba;b.

pusat jasa perikanan dan kelautan dilakukan di PKN Ternate-Sofifi,

PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW

dan PKSN Daruba;

pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset

pengembangan kelautan dan Pulau Kecil dilakukan di PKN Ambon,

PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW

Tual-Langgur PKW Namlea PKW Wahai PKW Tobelo PKW Labuha

pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi

lepas pantai dilakukan di PKSN Saumlaki;

pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya,

dan wisata bahari dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW

Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Tidore, PKSN Saumlaki, PKSN

Ilwaki, dan PKSN Dobo; dan

pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk

mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara,

serta perikanan dan kelautan dilakukan di PKW Tual-Langgur, PKSN

Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.

Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus

Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

PKN Ambon yang berada di Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;

PKN Ternate-Sofifi yang berada di Kota Ternate dan PKW Tidore yang

berada di Kota Tidore Kepulauan sebagai pusat pertumbuhan Gugus

Pulau Ternate-Tidore;

PKW Masohi yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai

pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Selatan;

d PKW W i d PKW B l b d di K b t S

PKW Wahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat

pertumbuhan Gugus Pulau Seram Utara;

PKW Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara sebagai

pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Utara;

PKW Labuha yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai

pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Selatan;

PKW Sanana yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai

pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dan Gugus

Kepulauan Sula Bagian Timur;

PKSN Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Tanimbar;

PKSN Ilwaki yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai

pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan

Terselatan;

PKSN Dobo yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pusat

pertumbuhan Gugus Kepulauan Aru; dan

PKSN Daruba yang berada di Kabupaten Pulau Morotai sebagai

pusat pertumbuhan Gugus Pulau Morotai.

Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi

b b i di k d d t (1) h f li ti

pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi

gelombang pasang dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW

Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW

Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW

Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo;

bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Ternate-Sofifi dan

PKW Tobelo;

bencana gempa bumi dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi,

PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW

Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW

dan PKSN Daruba; dan

bencana tsunami dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW

Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW

Wahai PKW Bula PKW Tidore PKW Tobelo PKW Labuha PKW

Pengembangan dan peningkatan fungsi PKSN sebagai pusat

pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul

transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang

berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di

PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.

Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung

kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-

Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur,

PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW

Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, danPKSN Daruba.

Pengendalian perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil

sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-

Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Tidore, PKW Sanana, PKSN Ilwaki, dan

PKSN Dobo.

Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal

untuk melayani PKN PKW dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 14

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri

atas strategi operasionalisasi perwujudan:

sistem jaringan transportasi darat;

sistem jaringan transportasi laut; dan

sistem jaringan transportasi udara.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi

jaringan jalan nasional; dan

jaringan transportasi penyeberangan.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi

Pasal 15

Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan

kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan

perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan

Maluku;

mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong

perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian

Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk

Pulau Kecil;

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional

untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan

pelabuhan dan/atau bandar udara;

mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan

jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta

mendukung jaringan penyeberangan sabuk;

mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu

d l b h /d di PPKT b h i d

Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan

arteri primer yang menghubungkan Laha-Pokka-Durian Patah-

Passo-Galala-Ambon;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan Passo-Tulehu-Liang;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan:

Kairatu – Waiselan – Latu – Liang – Simpang Makariki – Waipia –

Saleman – Besi – Wahai – Pasahari – Kobisonta – Banggoi – Bula;

Simpang Makariki – Masohi – Amahai – Tamilow – Haya;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan Teluk Bara – Air Buaya –

Samalagi – Namlea – Marloso – Mako – Modaumohe – Namrole;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan Saumlaki – Olilit – Aruidas –

Arma – Siwahan;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan Tual – Langgur – Ibra;

Boso – Dodinga – Sofifi – Akelamo – Payahe – Weda; dan

Dodinga – Bobaneigo;

Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan Daruba – Daeo – Berebere;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan yang berupa jaringan jalan

kolektor primer yang menghubungkan Labuha – Babang.

Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong

perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian

Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau

Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang menghubungkan:

Taniwel – Piru – Kairatu;

Bula – Dawang – Waru; dan

Haya – Tehoru – Laimu – Werinama;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang menghubungkan Tual –

Ngadi;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil yang menghubungkan Ibra –

Damar;

Jaringan Jalan Lingkar Pulau Tidore yang menghubungkan Tidore –

jaringan jalan di Pulau Kobror yang menghubungkan Dobo – Benjina

– Batugoyang.

Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk

menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan

dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada:

jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Ambon

dengan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, dan Bandar Udara

Pattimura;

b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Ternate-

Sofifi dengan Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, dan Bandar

Udara Sultan Babullah;

jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Masohi

dengan Pelabuhan Amahai;

jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tual-

Langgur dengan Pelabuhan Tual;

jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Namlea

dengan Pelabuhan Namlea;

jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bula

dengan Pelabuhan Bula;

jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Dobo

dengan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang; dan

jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Daruba

dengan Pelabuhan Wayabula.

Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan

transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung

jaringan penyeberangan sabuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan pada:

Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang terpadu dengan Lintas

Penyeberangan Sabuk Tengah dan Lintas Penyeberangan

Penghubung Sabuk;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang terpadu dengan Lintas

Penyeberangan Sabuk Tengah;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang terpadu dengan Lintas

Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan

Penghubung Sabuk;

Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang terpadu dengan Lintas

Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan

Penghubung Sabuk;

Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan

pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dilakukan di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau

Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar,

Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsiKawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar

jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

dilakukan pada Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan

Lintas Pulau Buru, Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar, Jaringan

Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan

Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai.

Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di

Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan

mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang

dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka

akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil;

mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu

dengan jaringan jalan nasional.

Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan

antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilakukan pada:

lintas antarnegara yang menghubungkan:

Wonreli (Pulau Kisar) - Darwin (Australia);

Tiakur (Pulau Moa) - Dili (RDTL);

Tiakur (Pulau Moa) - Baucau (RDTL); dan

Tiakur (Pulau Moa) – Darwin (Australia);

lintas penyeberangan antarpulau dan antarprovinsi di Kepulauan

Maluku dengan Provinsi di luar Kepulauan Maluku yang

menghubungkan:

Bitung (Pulau Sulawesi)-Ternate-Patani-Sorong (Pulau Papua)

yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Utara;

Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki;

Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Wonreli;

Teluk Gurita (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki;

Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Kisar;

Wahai – Sorong (Pulau Papua);

Wahai – Fakfak (Pulau Papua);

Wahai – Pulau Misool (Pulau Papua); dan

Dobo – Timika (Pulau Papua);

lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Maluku yang

menghubungkan:

Ambon – Ternate yang membentuk Jaringan Penyeberangan

Penghubung Sabuk; dan

Wahai – Babang;

lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarPulau Kecil yang

menghubungkan:

Saumlaki – Ambon;

Dobo – Tual;

Tual – Ambon;

Ilwaki – Ambon; dan

5 Ternate Daruba yang membentuk Jaringan Penyeberangan

Mangole – Jikotamo yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula

Bagian Timur dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;

Makian – Sofifi yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera

Selatan dengan Gugus Pulau Ternate-Tidore;

Daruba – Tobelo yang menghubungkan Gugus Pulau Morotai dengan

Gugus Pulau Halmahera Utara;f.

Tobelo – Subaim yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera

Utara dengan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;

Bastiong – Sidangoli yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-

Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Barat;

Galala – Namlea, Galala – Ambalau yang menghubungkan Gugus

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Buru;

Hunimua – Waipirit dan Umeputih – Wailey yang menghubungkan

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau

Seram Barat; j.

Waipirit – Wahai yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Barat

dengan Gugus Pulau Seram Utara;

k Geser Tual yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Timur

Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa –

Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki yang menghubungkan

Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus

Kepulauan Tanimbar;

Galala – Bandaneira yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan

Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Kepulauan Banda;

Bandaneira – Pulau Manuk – Pulau Serua – Pulau Nila – Pulau Teun

– Pulau Damar – Pulau Babar yang menghubungkan Gugus

Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Terselatan, dan Gugus

Kepulauan Babar;

Bastiong – Babang yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-

Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;

s. Nalahia – Amahai yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan

Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Selatan; dan

Kroing – Wulur yang menghubungkan Gugus Kepulauan Babar

dengan Gugus Kepulauan Terselatan.

Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan

dalam Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada lintas penyeberangan:

Sofifi – Bastiong, Bastiong – Batang Dua, Bastiong – Tidore, dan Goto

– Sofifi pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;

Galala – Pokka, Umeputih – Pelauw, Kailolo – Umeputih, Tulehu –

Kailolo, Tulehu – Umeputih, dan Umeputih – Nalahia pada Gugus

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;

Dobo – Wokam, Dobo – Kobror, Dobo – Trangan, Dobo – Benjina,

Dobo – Tabarfane, dan Tabarfane – Jerol pada Gugus Kepulauan

Ambalau – Wamsisi – Namrole – Leksula pada Gugus Pulau Buru;

Saumlaki – Adaut – Seira – Wunlah – Larat pada Gugus Kepulauan

Tanimbar; dan

k. Ilwaki – Jerusu – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan pada

Gugus Kepulauan Terselatan.

Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang

dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan

antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d dilakukan pada pelabuhan/dermaga penyeberangan di

Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau

Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu

dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e meliputi:

Lintas Penyeberangan Sabuk Utara yang terpadu dengan Jaringan

Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau

Morotai;

Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah yang terpadu dengan Jaringan

Jalan Lintas Pulau Ambon dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru;

Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan

Jalan Lintas Pulau Yamdena dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah;

Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan

Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau

Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, dan Jaringan Jalan

Lingkar Pulau Ternate.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasipenyeberangan tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan

jaringan transportasi lainnya;

mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu

fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir; dan

memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan

dan keamanan negara.

Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan

perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:

Pelabuhan Ambon yang berada di Kota Ambon dan Pelabuhan

Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau

Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon sebagaipusat pengembangan Kawasan Andalan Seram serta Kawasan

Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;

Pelabuhan Ternate yang berada di Kota Ternate dan Pelabuhan Sofifi

yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-

Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusatpengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-

Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan

Sekitarnya;

Pelabuhan Amahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada

Gugus Pulau Seram Selatan untuk melayani PKW Masohi sebagai

pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;

Pelabuhan Hatu Piru yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat

pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani PKW Kairatu

sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;

Pelabuhan Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei

untuk melayani PKW Tual-Langgur sebagai pusat pengembangan

Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar;

Pelabuhan Namlea yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus

Pulau Buru untuk melayani PKW Namlea sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan Buru;i.

Pelabuhan Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur

pada Gugus Pulau Seram Timur untuk melayani PKW Bula sebagai

pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;

Pelabuhan Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara

Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSNSaumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-

Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura

dan Sekitarnya;

Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole yang berada di

Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian

Timur untuk melayani PKW Sanana sebagai pusat pengembangan

Kawasan Andalan Kepulauan Sula;

Pelabuhan Mafa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada

Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani

Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan; dan

Pelabuhan Wayabula yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada

Gugus Pulau Morotai untuk melayani PKSN Daruba sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-

Weda dan Sekitarnya.

Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB,

dan ALKI IIIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di

Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, dan Pelabuhan Babang.

Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan

transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Maluku yang terpadu dengan:

Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau

Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan

Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea,

Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan

Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha,

Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole,

Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.

(6) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang,

Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan

Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula,

Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang,

Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan

Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan

Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.

Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di

mengembangkan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut

pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman

hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya

yang memiliki nilai strategis nasional;

membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran

dan/atau sarana penanda di PPKT;

mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggufungsi Kawasan Lindung; dan

memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan negara.

Pengoptimalan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai

alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan pada ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC di Laut Halmahera,

Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.

Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur

pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate,

Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan

Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea,

Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan

B t P l b h B d i P l b h S fifi P l b h L b h

Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar dan sarana penanda di PPKT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PulauArarkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara,

Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang,

Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau

Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar,

Pulau Lirang, dan Pulau Jiew.

Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilakukan pada alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional

di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut

Arafura.

Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan

pada alur pelayaran di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut

Banda, dan Laut Arafura.

Pasal 19

Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:

mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk

memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani

kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan

Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

Bandar Udara Pattimura yang berada di Kota Ambon pada Gugus

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon,

PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW

Werinama sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;

Bandar Udara Olilit yang berada di Kota Saumlaki pada Gugus

Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau

Tanimbar; dan

Bandar Udara Sultan Babullah yang berada di Kota Ternate pada

Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi

sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-

Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.

Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan

Pengembangan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara

keperintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di

Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan

Babullah.

Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan BandarUdara Sultan Babullah.

Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di

Pasal 20

Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:

mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang

digunakan untuk operasi penerbangan; danb.

memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna

kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 21

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi

jaringan pipa minyak dan gas bumi;

pembangkit tenaga listrik; dan

jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 22

Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan

mengembangkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau

untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan

Kawasan Andalan.

Pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau

untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan

Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

J l Di t ib i A b t k l i PKN A b d K

mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk

melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasantertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.

Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik untuk memenuhi

kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan

Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:

PLTP Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;

PLTP Songa Wayaua yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan

pada Gugus Pulau Halmahera Selatan; dan

PLTP Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada

Gugus Pulau Halmahera Barat;

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:

PLTU Ambon yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau

Ambon dan Pulau-Pulau Lease;

PLTU Waai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; dan

PLTU Tidore dan PLTU Sofifi yang berada di Kota Tidore

Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;

P b kit Li t ik T Ai (PLTA) W i T l b d di

PLTGB Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada

Gugus Pulau Halmahera Utara.(3)

Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani

kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan

terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi:

PLTM Wae Mala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada

Gugus Pulau Seram Selatan;

PLTM Ruwapa yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat

pada Gugus Pulau Seram Barat;

PLTM Tene yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada

Gugus Pulau Seram Barat;

PLTM Makariki yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada

Gugus Pulau Seram Selatan; dan

PLTM Isal yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus

Pulau Seram Utara;

Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), danpembangkit listrik tenaga angin-surya (PLT Hybrid ) pada Pulau Kecil

berpenghuni di Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei,

Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus

Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk

melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis

Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Ambon dan Pulau Seram

meliputi:

jaringan transmisi Wayame – Passo – Tulehu – Waai;

2. jaringan transmisi Sirimau – Passo;

jaringan transmisi Tulehu – Haruku - Masohi;

jaringan transmisi Piru – Kairatu; dan

jaringan transmisi Isal – Bula

untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKWWerinama, PKW Bula, dan PKW Wahai serta Kawasan Andalan

Seram; dan

jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Halmahera meliputi:

jaringan transmisi Tidore – Sofifi – Dodinga – Jailolo – Tobelo;

jaringan transmisi Dodinga – Buli; dan

jaringan transmisi Dodinga – Maba;

untuk melayani PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore dan PKW Tobelo

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 26

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi

operasionalisasi perwujudan:a.

jaringan terestrial; dan

jaringan satelit.

Pasal 27

Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan mengembangkan

dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan

antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.

Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang

menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan

Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai

bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder ) Pulau-Pulau

Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, dan PKSN Daruba serta melayani

Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan

Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan

Andalan Bacan-Halmahera Selatan, dan Kawasan Andalan

Kepulauan Sula.

Pasal 28

Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan

nasional dan Kawasan Andalan; dan

mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di KawasanPerbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil

berpenghuni.

Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan

nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan pada:

jaringan satelit untuk melayani PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW

Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW

Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW

Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan

Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecilberpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram

Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus

Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan

Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, GugusKepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan

Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus

Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan,

Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

Pasal 29

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional

di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Pasal 31

Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan

perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan

merehabilitasi DAS kritis.

Pendayagunaan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan

perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan pada WS strategis nasional yang meliputi:

WS Buru untuk melayani PKW Namlea dan Kawasan Andalan Buru;

WS Ambon-Seram untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW

Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama serta Kawasan

Andalan Seram;

WS Kepulauan Kei-Aru untuk melayani PKW Tual-Langgur dan

PKSN Dobo serta Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau

Tanimbar;

WS Kepulauan Yamdena-Wetar untuk melayani PKSN Saumlaki dan

PKSN Ilwaki serta Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau

Tanimbar;

DAS Wae Hatu Merah pada WS Ambon-Seram;

DAS Wae Apu pada WS Buru; dan

DAS Wae Manumbai pada WS Kepulauan Kei-Aru.

Pasal 32

Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya

untuk mempertahankan daya tampung air dan pemasok air baku

bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;

mengembangkan dan memelihara bendung untuk memenuhi

kebutuhan air baku pada Kawasan Andalan;

c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan

teknologi penggunaan air laut;

mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan

menggunakan metode pengawetan air;

mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi

kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan; dan

meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan

Pengembangan dan pemeliharaan bendung untuk memenuhi kebutuhan

air baku pada Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilakukan di:

Bendung Kobi dan Bendung Wai Samal Kanan yang berada di

Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara,

Bendung Matakabo Kiri yang berada di Kabupaten Maluku Tengah

pada Gugus Pulau Seram Timur serta Bendung Kawa dan Bendung

Kairatu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus

Pulau Seram Barat untuk melayani Kawasan Andalan Seram;

Bendung Wai Meten, Bendung Wai Tele, Bendung Way Bini, Bendung

Wai Lata, Bendung Wai Leman, Bendung Wai Lo, Bendung Wai Apu,

dan Bendung Wai Geren yang berada di Kabupaten Buru pada

Gugus Pulau Buru untuk melayani Kawasan Andalan Buru;

Bendung Aha yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada Gugus

Pulau Morotai untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-

Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;

Bendung Pediwang, Bendung Leleseng, Bendung Toliwang, Bendung

Malifut, Bendung Biang, dan Bendung Toboulamo yang berada diKabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara

untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-

Weda dan Sekitarnya;

Bendung Kobe dan Bendung Wairoro yang berada di Kabupaten

Halmahera Tengah pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera

Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-

Sofifi-Weda dan Sekitarnya;

Bendung Maidi dan Bendung Kahoho yang berada di Kota Tidore

Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani

Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan

Sekitarnya;

Bendung Gane Timur, Bendung Geti, Bendung Goro Goro, dan

Bendung Bibinoti yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan

pada Gugus Pulau Halmahera Selatan untuk melayani Kawasan

Andalan Bacan-Halmahera Selatan; dan

j. Bendung Jorjoga dan Bendung Kilo yang berada di Kabupaten

Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat untuk

melayani Kawasan Andalan Kepulauan Sula.

Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan

teknologi berbasis penggunaan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat,

Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau

Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan

metode pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddilakukan pada kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur,

Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau

Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus

Kepulauan Tanimbar.

Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhanair baku pada kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Embung Romean, Embung

Aruidas, Embung Pota Kecil, Embung Luang Timur, Embung Tonwawan,

Embung Rutukei, Embung Abusur, dan Embung Ilwaki yang berada di

Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi

pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:

jaringan irigasi di DI Way Samal I, DI Bobi, dan DI Masiwang yang

melayani Kawasan Andalan Seram;

jaringan irigasi di DI Way Apu Kiri/Kanan dan DI Wae Geren yang

melayani Kawasan Andalan Buru; dan

jaringan irigasi di DI Wowongira dan DI Patlean yang melayani

Bagian Ketiga

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung Nasional

Pasal 34

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi

perwujudan:

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

kawasan perlindungan setempat;

kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

kawasan rawan bencana alam;

kawasan lindung geologi; dan

kawasan lindung lainnya.

Pasal 35

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi

mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.(3)

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan resapan air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk

menjaga kualitas dan kuantitas sumber air; dan

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensimengganggu fungsi kawasan resapan air.

Pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap pada kawasan

hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di

Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus

Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram

Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus

Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar,

Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau

Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan,

Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian

Timur.

Rehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan

Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu

fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c dilakukan pada kawasan hutan lindung di Gugus Pulau Buru,

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat,

Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau

Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar,

Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera

Selatan.

Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga

kualitas dan kuantitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

kawasan resapan air di DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS

Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru;

kawasan resapan air di DAS Tala, DAS Lahatan, DAS Mata, DAS

Arya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DAS Haruku, DAS

Saparua, DAS Larike, dan DAS Tulehu pada WS Ambon-Seram;

kawasan resapan air di DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS

kawasan resapan air di DAS Kobe, DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS

Onat, DAS Sepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sangajipada WS Halmahera Selatan.

fungsi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dilakukan pada:

kawasan resapan air di DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS

Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru;

kawasan resapan air di DAS Tala, DAS Lahatan, DAS Mata, DAS

Arya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DAS Haruku, DAS

Saparua, DAS Larike, dan DAS Tulehu pada WS Ambon-Seram;

kawasan resapan air di DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS

Warloi, DAS Tungu, DAS Tunguwatu, dan DAS Maririmar pada WS

Kepulauan Kei-Aru;

kawasan resapan air di DAS Ngun, DAS Kara, DAS Arma, DAS

Makatian, DAS Tampoh, dan DAS Metertatan pada WS Kepulauan

Yamdena-Wetar;

kawasan resapan air di DAS Kao, DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS

Sakita, DAS Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS

a. sempadan pantai;

sempadan sungai; dan

c. kawasan sekitar danau atau waduk.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan

sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk;

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang

berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

perlindungan setempat; dan

mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan

pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk

untuk mencegah abrasi, erosi, dan mengendalikan daya rusak air.

Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan

kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sempadan pantai di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat,

sempadan sungai di:

Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, SungaiMangi, dan Sungai Pede pada WS Buru;

Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre,

Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai

Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-

Seram;

Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai

Tungu, Sungai Tunguwatu, dan Sungai Maririmar pada WS

Kepulauan Kei-Aru;

Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian,

Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan pada WS Kepulauan

Yamdena-Wetar;

Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai

Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera

Utara; dan

Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai

Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji

pada WS Halmahera Selatan;

kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:

Danau Rano yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada

Gugus Pulau Halmahera Barat;6.

Danau Rana yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau

Danau Tihu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada

Gugus Pulau Seram Barat; dan

Waduk Wai Ela yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang

berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:

Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-

Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus

Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan

Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat,Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus

Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera

S l t G K l S l B i B t d G K l

Kepulauan Kei-Aru;

Yamdena-Wetar;

Utara; dan

pada WS Halmahera Selatan;

kawasan sekitar danau atau waduk di Danau Tolire, Danau Sagea,

Danau Paca, Danau Galala, Danau Lima, Danau Rano, Danau Rana,

dan Danau Tihu.

Pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk

mencegah abrasi, erosi dan mengendalikan daya rusak air sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:

G P l S Ut G P l S Ti G P l

sempadan sungai di:

Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, SungaiMangi, dan Sungai Pede pada WS Buru;

Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre,

Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai

Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-

Seram;

Kepulauan Kei-Aru;

Yamdena-Wetar;

Utara; dan

pada WS Halmahera Selatan.

c. cagar alam;

kawasan pantai berhutan bakau;e. taman nasional;

f. taman wisata alam laut dan taman wisata perairan; dan

g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a.

mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta

meningkatkan fungsi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar

alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;

mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi kawasan pantai

berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atauhasil laut lainnya yang potensial;

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai

berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional;

merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang

terdegradasi;

mengembangkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar

budaya dan ilmu pengetahuan; dan

Suaka Margasatwa Pulau Baun dan Suaka Margasatwa Pulau Kobror

yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus KepulauanAru, dan Suaka Margasatwa Tanimbar yang berada di Kabupaten

Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;

Cagar Alam Pulau Nustaram, Cagar Alam Pulau Nuswotar, Cagar

Alam Tafermaar, dan Cagar Alam Pulau Larat yang berada di

Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Cagar Alam Daab yang berada di Kabupaten Kepulauan

Aru pada Gugus Kepulauan Aru, Cagar Alam Masbait yang berada di

Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru, Cagar Alam Bekau Huhun

yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus

Kepulauan Terselatan, Cagar Alam Gunung Sahuwai dan Cagar

Alam Tanjung Sial yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat

pada Gugus Pulau Seram Barat, Cagar Alam Gunung Sibela, Cagar

Alam Tobalai, dan Cagar Alam Pulau Obi yang berada di Kabupaten

Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan, Cagar

Alam Lifamatola yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada

Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, serta Cagar Alam Taliabu dan

Cagar Alam Pulau Seho yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula

Pemertahanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan

bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut

lainnya yang potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kota Ambon, Kota

Ternate, Kota Tual, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara,

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten

Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan,

Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten

Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera

Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan

Kabupaten Kepulauan Sula.

Pengendalian alih fungsi dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau

di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kota Ambon, Kota

Ternate, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota

Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Tidore Kepulauan, Kota Tobelo,

Kota Labuha, Kota Sanana, Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, dan

Kota Daruba.

(6) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi taman nasional yang terdegradasi

Pengembangan pengelolaan dan revitalisasi kawasan cagar budaya dan

ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilakukan di Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng

Kapahaha, dan Benteng Hoorn/Pelauw yang berada di Kabupaten

Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease,

Benteng Barneveld yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada

Gugus Pulau Halmahera Selatan, serta Benteng Tahula, Benteng Torre

dan Benteng Tzobe yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus

Pulau Ternate-Tidore.

fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f dilakukan di:

Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau Kobror,

dan Suaka Margasatwa Tanimbar;

Cagar Alam Pulau Nustaram, Cagar Alam Pulau Nuswotar, Cagar

Alam Masbait, Cagar Alam Daab, Cagar Alam Pulau Larat, Cagar

Alam Bekau Huhun, Cagar Alam Tafermaar, Cagar Alam Gunung

Sahuwai Cagar Alam Tanjung Sial Cagar Alam Tobalai Cagar Alam

Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah,

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula; dan

Taman Nasional Manusela dan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.

Pasal 38

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf d terdiri atas:

kawasan rawan tanah longsor;

kawasan rawan gelombang pasang; dan

kawasan rawan banjir.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai

standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai

dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya

terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam;

mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan

kawasan rawan tanah longsor di:

Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-

Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus

Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan

Gugus Pulau Ternate-Tidore; dan

Pulau Seram pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau

Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau

Seram Barat;

b. kawasan rawan gelombang pasang di Pulau-pulau kecil pada Gugus

Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau

Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus

Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau

Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah; dan

kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau

Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan

Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan

Tanimbar.

Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun di

kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

kawasan rawan gelombang pasang di Gugus Pulau Morotai, Gugus

Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat,

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru,

Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan

Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan

Gugus Kepulauan Terselatan; dan

Tanimbar.

Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana

alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:

Tanimbar.

Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan

lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana

pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

dilakukan pada:

Seram Barat;

kawasan rawan gelombang pasang di Pulau-pulau kecil pada Gugus

Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau

Pasal 39

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e

terdiri atas:

kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan keunikan bentang

alam; dan

kawasan rawan bencana alam geologi yang berupa kawasan rawan

letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan

rawan tsunami.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan cagar alam geologi

mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan kawasan yang

memiliki keunikan bentang alam;

merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi;

mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di

sekitar kawasan keunikan bentang alam.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam

geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan

mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan

Pengembangan pengelolaan untuk melestarikan kawasan yang memiliki

keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara,

Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus

Kepulauan Terselatan.

Rehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di Gugus Pulau

Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan,

Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease,

Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.

Pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar

kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan

Gugus Kepulauan Terselatan.

Penetapan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai

standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan

ancaman bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gunung Gamkonora

dan Gunung Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada

Gugus Pulau Halmahera Barat, Gunung Dokuno yang berada di

Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara,

dan Gunung Kie Besi yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan

pada Gugus Pulau Halmahera Selatan;

kawasan rawan gempa bumi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus

Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau

Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus

Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau

Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau HalmaheraSelatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula

Bagian Timur;

kawasan rawan gerakan tanah di Gugus Pulau Seram Utara, Gugus

Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan

Banda; dand.

kawasan rawan tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan,

Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun

yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di:

kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung

Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Egatala, Gunung Wurlali,

Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama,

Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung

Kie Besi;

Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera

Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula

Bagian Timur;

Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus KepulauanBanda; dan

Ti G P l S Ut G P l S S l t

Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana

alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan di:

Kie Besi;

Bagian Timur;

Banda; dan

Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan,

Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi

melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta

pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan di:

Kie Besi;

Bagian Timur;

Banda; dan

Pasal 40

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f

terdiri atas:

terumbu karang; dan

kawasan Koridor Ekosistem.

Strategi operasionalisasi perwujudan pengelolaan kawasan lindung

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi terumbu karang

sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya

yang potensial serta kawasan wisata bahari;

menetapkan kawasan Koridor Ekosistem; dan

mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang

memiliki terumbu karang, serta jalur migrasi paus, lumba-lumba

dan duyung.

Pemertahanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi terumbu karang sebagai

kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang

potensial serta kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilakukan pada wilayah perairan di Gugus Kepulauan Banda,

Pulau Tuture dan Pulau Gurida di Laut Maluku, Gugus Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus

Pulau Buru.

Pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki

terumbu karang, serta jalur migrasi paus, lumba-lumba dan duyung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di Laut

Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.

Pasal 41

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Kepulauan

Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 42

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai

strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b

terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

kawasan peruntukan hutan;

kawasan peruntukan pertanian;

kawasan peruntukan perikanan;

d kawasan peruntukan pertambangan;

mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan

prinsip berkelanjutan;

meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama

di Pulau Kecil; dan

mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi

merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan

air.(2)

Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan dari

deforestasi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus

Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan

Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan,

Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan

Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

pada kawasan peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram Timur Gugus

kawasan peruntukan hutan di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus

Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan

Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan,

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan

Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

Pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak

fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan

peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau

Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar,

Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau

Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau

Halmahera Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu

untuk mendukung kemandirian pangan;

mengembangkan kawasan peruntukan pertanian melalui

intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas;

mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi

merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan

air; dan

menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi

yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengembangan dan rehabilitasi Kawasan Budi Daya perkebunan dengan

komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh, melalui ekstensifikasi,

intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan pada:

Kawasan Budi Daya perkebunan kelapa di Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Seram Selatan, Gugus

Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera

Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera

Barat, Gugus Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula

Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus

Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau

Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-

Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan

Sula Bagian Barat.

Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan perkebunan sagu sebagai

sumber pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan pada kawasan perkebunan sagu di Gugus Pulau Seram Timur,

Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau

Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau

Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan

Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera

Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan.

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian melalui intensifikasi

pertanian untuk meningkatkan produktifitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

Kawasan Budi Daya pertanian tanaman pangan lahan basah di

Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau

Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ternate-Tidore,

Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera

Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera

Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian

Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat; dan

Kawasan Budi Daya peternakan di Gugus Pulau Seram Timur,

Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus

Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease,

Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei,

Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus

Pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak

fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan

peruntukan pertanian di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera

Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan,

Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus

Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat,

Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula

Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus

Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus

Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar.

Pasal 45

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan

perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa

hasil perikanan berskala internasional, serta prasarana dan sarana

yang ramah lingkungan;

mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;

meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya

perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional;

mengembangkan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan

Perbatasan yang berdaya saing; dan

e mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan

kawasan perikanan budi daya di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus

Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus

Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus

Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan

Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.

Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan

perikanan di Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat,

Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten

Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Pulau

Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Peningkatan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan

dengan kegiatan pariwisata bahari nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di

Kawasan Ambon, Kawasan Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya,

Kawasan Kei dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya,

Pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan

yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan

peruntukan perikanan di wilayah perairan Gugus Kepulauan Banda,

Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula

Bagian Barat, Gugus Pulau Buru, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut

Banda, dan Laut Arafura.

Pasal 46

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan

gas bumi lepas pantai secara terkendali;b.

merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral (emas

dan nikel) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;

mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam

keberadaan Pulau Kecil; dan

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan secara

t k d li di K P b t

kawasan peruntukan pertambangan emas di Gugus Pulau

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau

Halmahera Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan

Gugus Kepulauan Terselatan; dan

kawasan peruntukan pertambangan nikel di Gugus Pulau

Utara, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan.

Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan yang

berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan

peruntukan pertambangan di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Halmahera

Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat,Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus

Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram

Barat, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Terselatan.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di

Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan di Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus

mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan

pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri

pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan

penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah

industri terpadu;

mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan

industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat

karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu; dan

mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi

prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi

dan adaptasi bencana.

Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri

jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan

dan padat modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

pada kawasan peruntukan industri di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau

Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula

Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan,

Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei,

Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.

Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri

jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan

didukung pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan industri di

Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus

Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus

Kepulauan Tanimbar.

Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana

dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi bencana tanah

longsor dilakukan di:

Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau HalmaheraUtara;

Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;

Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram

Timur;

Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara,

Gugus Pulau Seram Selatan; dan

Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;

b k t k i d t i b b i iti i d d t i

Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram

Timur;

Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara dan

Gugus Pulau Seram Selatan;

Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;

Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;

Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru;

kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi bencana gempa bumi

dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan

Terselatan.

Pasal 48

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:

merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata

berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang didukung

ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;

mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya

dan bahari pada kawasan konservasi;

l t ik d b k k t k i i t

kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka

Margasatwa Pulau Kobror, Suaka Margasatwa Tanimbar, Taman

Nasional Aketajawe-Lolobata, Taman Nasional Manusela,Taman

Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau

Marsegu dan Sekitarnya, dan Taman Wisata Alam Laut Pulau

Pombo;

kawasan wisata budaya di Kawasan Manusela-Masohi dan

Sekitarnya pada Gugus Pulau Seram Selatan, Kawasan Buru dan

Sekitarnya pada Gugus Pulau Buru, Kawasan Bandaneira dan

Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Banda, Kawasan Tanimbar dan

Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kawasan Ternate dan

Sekitarnya pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Tidore dan

Sekitarnya pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Maba dan

Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah,

serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera

Utara; dan

Kawasan wisata bahari di Kawasan Ambon pada Gugus Pulau

Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kawasan Buru pada Gugus Pulau

Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan

zona pemanfaatan wisata budaya di Benteng Nieuw

Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng

Kapahaha, Benteng Barneveld, Benteng Tahula, Benteng Torre dan

Benteng Tzobe; dan

zona pemanfaatan wisata bahari di Suaka Alam Perairan Kepulauan

Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya, Taman Wisata Perairan

Laut Banda, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata

Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, serta Taman Wisata Alam

Laut Pulau Pombo.

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya

dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana

pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di

Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya, Kawasan Buru dan

Sekitarnya, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar

dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Tidore dan

Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, serta Kawasan Tobelo dan

Sekitarnya.

Peningkatan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan

pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi:

keterkaitan antara Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan

Kei dan Sekitarnya dan PKW Tual-Langgur serta PKSN Saumlaki;

keterkaitan antara Kawasan Morotai dan Sekitarnya serta Kawasan

Tobelo dan Sekitarnya dan PKW Tobelo serta PKSN Daruba;

keterkaitan antara Kawasan Tobelo dan Sekitarnya, Kawasan Maba

dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, serta Kawasan

Tidore dan Sekitarnya dan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, serta PKW

Tidore; dan

keterkaitan antara Kawasan Guraici dan Sekitarnya serta Kawasan

Tidore dan Sekitarnya dan PKW Tidore serta PKW Labuha.

Pasal 49

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g meliputi:

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis

mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak

bencana;

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan

adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi

bencana tanah longsor di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera

Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera

Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-

Tidore, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara,

Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat;

bencana gelombang pasang di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat,

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru,

Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan

Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan,

Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-

Halmahera Tengah;

bencana banjir Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

bencana gempa bumi pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau

Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram

Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau

Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus

Bagian Timur;

bencana gerakan tanah pada Gugus Pulau Seram Utara, Gugus

Banda; dan

bencana tsunami pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau

Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram

Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau

Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus

Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan

Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-

Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Saumlaki,

Kota Ilwaki, Kota Dobo, Kota Tidore, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota

Sanana, dan Kota Daruba.

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan

teknologi hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Gugus Pulau

Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian

Timur, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus

Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon

dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan

Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan

pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Saumlaki

pada Gugus Kepulauan Aru, Kota Ilwaki pada Gugus Kepulauan

Terselatan, Kota Dobo pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kota Daruba

pada Gugus Pulau Morotai, Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru,

Pasal 50

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai

strategis nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam

Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 51

Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi

kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan

perkembangan wilayah merupakan Kawasan Andalan.

Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasKawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian,

perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan;

Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian;

Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan;

mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan

industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman,

serta didukung prasarana dan sarana; dan

meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor

unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke

dan dari pelabuhan.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri

pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman yang didukung

prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau

Wetar-Pulau Tanimbar, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.

Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor

unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusatpengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan

dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon,

PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW

Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan

Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, dan Pelabuhan Bula;

keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau

Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki,

mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan

industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman

yang didukung prasarana dan sarana; dan

unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

dan dari pelabuhan.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri

pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan

sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di

Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau

Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, dan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan.

unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan

dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Pasal 54

Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan

dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (3) huruf c meliputi:

mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan

industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan,

permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan

unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan

akses ke dan dari pelabuhan.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri

pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta

didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-

Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan

Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan

Andalan Bacan-Halmahera Selatan, dan Kawasan Andalan Kepulauan

l k b d k k t i l b i t

keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea

serta Pelabuhan Namlea;

keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-

Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore,, PKW

Tobelo dan PKSN Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan

Tobelo, Pelabuhan Sofifi, dan Pelabuhan Wayabula;

keterkaitan antara Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan

dengan PKW Labuha, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha,

Pelabuhan Mafa, dan Pelabuhan Laiwui; dan

keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW

Sanana, serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole.

Pasal 55

dengan sektor unggulan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (3) huruf d meliputi:

mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan

industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman,

serta didukung prasarana dan sarana;

meningkatkan keterkaitan antara sentra produksi perikanan pada

Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri

pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta

didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-

Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan

Andalan Laut Banda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan

Sekitarnya, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan

Sekitarnya, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan

Laut Halmahera dan Sekitarnya.

Peningkatan keterkaitan antara sentra produksi perikanan pada Kawasan

Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan

nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung

dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Bula, dan/atau Bandar

Udara Pattimura;

keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya

dengan PKSN Saumlaki dan PKSN Dobo serta Pelabuhan Saumlaki,

Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, dan/atau Bandar Udara

Olilit;

Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, PKW

Tobelo dan PKSN Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi,

Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Wayabula, dan/atau Bandar Udara

Sultan Babullah;

Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole; dan

keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan

Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore serta

Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi dan/atau Bandar Udara Sultan

Babullah.

Pemantapan dan pengembangan pelabuhan perikanan untuk melayani

kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional

dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

pemantapan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual di Kota

Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya,

Kawasan Andalan Kepulauan Sula, Kawasan Andalan Laut Banda dan

Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, sertaKawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya.

Pasal 56

dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (3) huruf e meliputi:

mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang,

kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan

tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan

sarana; danb.

unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan

akses ke dan dari pelabuhan.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan

industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan

tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya

dengan PKN Ambon dan PKW Masohi serta Pelabuhan Ambon dan

Pelabuhan Bandaneira;

keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya

dengan PKSN Saumlaki dan PKSN Dobo serta Pelabuhan Saumlaki

Pelabuhan Dobo, dan Pelabuhan Batugoyang;

Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan

PKW Tobelo, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, dan

Pelabuhan Sofifi;

Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole; dane.

Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, dan Pelabuhan Sofifi.

Pasal 57

dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

t (3) h f f li ti

Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing,

ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi,

permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Kei-Aru-

Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-

Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kepulauan

Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan

industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki,

dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Tual,

Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang dan Bandar Udara Olilit;

Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan

PKW Tobelo, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan

Tobelo dan Bandar Udara Sultan Babullah; danc.

Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole.

unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar

budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung

pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan

Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Laut Banda

dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, Kawasan

Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, dan

Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya.

Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan

pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Bula, dan Bandar Udara

Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, PKW

Tobelo, dan PKSN Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan

Tobelo, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Wayabula, dan/atau Bandar

Udara Sultan Babullah; dan

Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Sofifi, dan/atau

Bandar Udara Sultan Babullah.

Pasal 59

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku

secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN MALUKU

Pasal 60

Arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku merupakan acuan untukmewujudkan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku sebagai

perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Maluku.

Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, dan masyarakat.

Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan

dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kepulauan Maluku,

meliputi:

tahap pertama pada periode tahun 2014;

tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;

tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan

tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.

Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi

pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

BAB VI

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;

arahan perizinan;

arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan

arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 62

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai

pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun arahan peraturan

zonasi dan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan

umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

I dik i A h P t Z i t k St kt R

indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi

nasional; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.

Pasal 65

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasilperikanan dan kelautan, jasa di bidang perikanan dan kelautan,

pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan

pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat

intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang

kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;

pengendalian perkembangan fisik PKN di Pulau Kecil sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN sebagai pusat

pertumbuhan Gugus Pulau;

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN berbasis

mitigasi dan adaptasi bencana;

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN yang menjadi

Pintu Jamak; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil

perikanan dan kelautan, jasa perikanan dan kelautan,

kelautan dan Pulau Kecil, industri pengolahan hasil perkebunan,

pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat

intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan

pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;e.

pengendalian perkembangan fisik PKW di Pulau Kecil sesuai dengan

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW sebagai pusat

pertumbuhan Gugus Pulau;

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW berbasis

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW yang menjadi

Pintu Jamak; dan

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 huruf c di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil

perikanan dan kelautan, jasa di bidang perikanan dan kelautan,

kelautan dan Pulau Kecil, industri pengolahan hasil perkebunan,

industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas

pantai, pengembangan pariwisata ekowisata, wisata budaya dan

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan

angkutan jalan yang handal untuk melayani PKSN;

pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara

lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan

dan sosial budaya masyarakat;

pengendalian perkembangan fisik PKSN di Pulau Kecil sesuai dengan

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN sebagai pusatpertumbuhan Gugus Pulau;

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN berbasis

penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN yang menjadi

Pintu Jamak; dan

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Nasional

P l 66

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi

darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi

penyeberangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhan; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk

penerbangan.

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi

jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan

nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang

terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus

Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan strategis

nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni;

pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat

intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan

ruangnya dibatasi;

pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi

Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar

jaringan jalan nasional;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan yang

berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan jaringan jalan; dan

penerapan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di

sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan

untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dan/atau

dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar

minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah

termasuk ke/dari Pulau Kecil;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi

penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;

penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan perairan

yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara

bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di bawah

perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan;

penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan

pelayaran.

Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan

harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan

b k l b h

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan

pelabuhan guna melayani kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat pengembangan Kawasan Andalan;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang

memanfaatkan di sepanjang ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu

dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;

pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan

pengembangan kawasan pelabuhan;

penerapan ketentuan mengenai pencegahan pengembangan

pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung

dan ekosistem pesisir;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara

bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur

transportasi laut;

penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang di

dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana

penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang

memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya,

dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;

pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan

mercusuar dan sarana penanda di PPKT;

pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran

dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;f.

pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan Pulau Kecil di sekitar

badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak

mengganggu aktivitas pelayaran; dan

penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama alur pelayaran

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a di Kepulauan

Maluku meliputi:a.

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan fungsi

bandar udara guna melayani kawasan perkotaan nasional sebagai

pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;

pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan

kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan

kebisingan; dan

penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama bandar udarauntuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b di Kepulauan

Maluku meliputi:

pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yangdipergunakan untuk operasi penerbangan;

penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang

udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu

sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; danc.

penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara

untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas

indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas

bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a di KepulauanMaluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan distribusi minyak

dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi

kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan

penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatankawasan di sekitarnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b di Kepulauan Maluku

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaanpembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di

kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan

jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani kawasan perkotaan

nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang

bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Nasional

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasinasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit;

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna

melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit gunamembuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan

terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan

penerapan ketentuan mengenai aspek keamanan dan keselamatan

aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

f t t k d b i b b i WS t k

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan

beserta waduknya guna mempertahankan daya tampung air dan

pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendung

guna memenuhi kebutuhan air baku pada Kawasan Andalan;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penyediaan air baku

dengan penerapan teknologi penggunaan air laut;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penyediaan air baku

dengan menggunakan metode pengawetan air;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan embung

untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman

pangan; dan

pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi, pengembangan, dan

pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) guna mendukung

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya;b.

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; danf.

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 huruf a terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan

f t t k k i t b di d di b l hk b i

pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi

penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung

kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;d.

pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu

fungsi kawasan hutan lindung; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang

berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 huruf b di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan resapan air guna

menjaga kualitas dan kuantitas sumber air;

pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau wadukpada lahan terbangun yang sudah ada;

pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak

terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air

hujan;

fungsi kawasan resapan air; dan

penerapan prinsip zero Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan pantai;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur

buatan guna mencegah abrasi, erosi, dan mengendalikan daya rusak air;

pemanfaatan ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH);

penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya

untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;

pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi

mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain

yang dimaksud pada huruf b dan d; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang

dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana

f penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali

penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali

bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air,pemanfaatan

air, dan/atau pengendalian daya rusak air; dang.

penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c di Kepulauan Maluku

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan sekitar danau atau

waduk;b.

pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur

buatan untuk melestarikan ekosistem danau atau waduk;

pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;

penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya

untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dancagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiriatas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;d.

indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam laut dan

taman wisata perairan; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan sebagaimana

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, pemertahanan

luasan, dan peningkatan fungsi suaka alam perairan;

pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;

g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat merubah

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat merubah

bentang alam dan ekosistem.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) keanekaragamanhayati, pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, dan

peningkatan fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;

pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara

terbatas;

fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;

untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang

dimaksud pada huruf b;

yang dimaksud pada huruf d; dan

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pemeliharaan kawasan

p g p p

pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang,

dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata

pengendalian alih fungsi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan

perkotaan nasional;

fungsi kawasan pantai berhutan bakau;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat

mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 huruf d di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi taman nasional;

pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang

p p g p g g y y g

berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam laut dan taman

wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e di Kepulauan

Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahananluasan taman wisata alam laut serta taman wisata perairan;

pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

fungsi taman wisata alam laut dan taman wisata perairan;

untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang

dimaksud pada huruf b; dan

penerapan ketentuan mengenai ketentuan pelarangan pendirian

bangunan selain yang dimaksud pada huruf d.

Pasal 93

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian

bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor

dan kawasan rawan gelombang pasang; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan

kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94

huruf a di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada

kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;

pemanfaatan ruang untuk lokasi dan jalur evakuasi bencana serta

pembangunan sarana pemantauan bencana;

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun

yang berada di kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan

bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan danpendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi

serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana,

struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak

bencana tanah longsor dan gelombang pasang.

Pasal 96

Indikasi arahanperaturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana

pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini

padakawasan rawan banjir;

pemanfaatan ruang untuk lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir serta

pembangunan sarana pemantauan bencana;

pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan

fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang

berada di kawasan rawan banjir;

penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana banjir;

bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirianbangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta

bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur

alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana

alam geologi.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan

peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam

geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a.

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan

kawasan yang memiliki keunikan bentang alam;

pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri

langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

budaya, dan/atau pariwisata; dan

pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar

kawasan keunikan bentang alam.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) di Kepulauan Maluku

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada

kawasan rawan bencana alam geologi;

pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi

bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi

bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana

alam geologi;

penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai

dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirianbangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta

bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur

alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam

geologi.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f terdiri atas:

indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan Koridor Ekosistem.

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pemeliharaan terumbu

karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan Koridor Ekosistem

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada

wilayah perairan yang memiliki jalur migrasi paus, lumba-lumba dan

duyung;

penerapan ketentuan mengenai penetapan kawasan Koridor Ekosistem;

penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan

sumber daya kelautan untuk mempertahankan habitat bagi biota laut

yang bermigrasi; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan biota laut yang

dilindungi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;

indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukanpermukiman.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a di Kepulauan Maluku

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan peruntukan hutan

dari deforestasi dan degradasi;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan

peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan;

pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi ekologis kawasan

peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecil;

pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak

fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;

untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan

pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Budi Daya

k b d k dit k l k k l d k h

perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh;

pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan perkebunan sagu;c.

pemanfaatan ruang untuk peningkatan produktifitas kawasan

peruntukan pertanian melalui intensifikasi pertanian;

pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak

fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;f.

penerapan ketentuan mengenai penetapan dan pencegahan alih fungsi

lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan

berkelanjutan; dan

penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi

lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem

jaringan prasarana utama.

Pasal 106

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c di Kepulauan Maluku

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan

kepadatan rendah;

pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabukhijau;

pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan

yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem;

penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan

agar tidak melebihi potensi lestari; danh.

penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan

secara terbatas pada jenis biota laut tertentu sesuai dengan ketentuan

penerapan ketentuan mengenai peningkatan keterpaduan pengembangan

kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari

nasional.

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d di Kepulauan Maluku

meliputi:

penerapan ketentuan mengenai pengaturan pendirian bangunan agar

tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan

perundang-undangan;f.

penerapan ketentuan mengenai pengaturan kawasan tambang dengan

memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta

keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan

penerapan ketentuan mengenai pengaturan bangunan lain di sekitar

instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensimenimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e di Kepulauan Maluku

meliputi:

pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa

hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan

padat modal;

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas

bumi lepas pantai dan industri pengolahan hasil pertambangan mineral

penerapan ketentuan mengenai prasarana dan sarana penunjang

kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan

penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahanbaru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f di Kepulauan Malukumeliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan

pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang

didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;

pemanfaatan ruang untuk pengembangan secara terbataszona

pemanfaatan wisata budaya dan bahari pada kawasan konservasi;

pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan kawasan

peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan

yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;

pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antarkawasan

pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan

yang dimaksud pada huruf g.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf g di Kepulauan Maluku

meliputi:

permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk

meminimalkan dampak bencana;

permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana

perkotaan;

permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai

beranda depan dan pintu gerbang negara;

pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi

mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan

berkelanjutan;

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki

p y y g

nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b yang

merupakan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku meliputi:

pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Andalan dengan

sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan,

pertambangan, industri, dan pariwisata termasuk kegiatan industri

pengolahan dan industri jasa, permukiman, serta didukung prasaranadan sarana;

pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan

dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan,

pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan

nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara;

penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor

unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang

antarsektor unggulan;

penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan

sarana penunjang; dan

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang

dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten

sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang

didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan

ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis

kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 113

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 115

Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat berupa:

a. subsidi silang;

kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

diberikan oleh Pemerintah;

penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

pemberian kompensasi;

e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat berupa:

pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat

kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang

diterima oleh daerah penerima manfaat;

pemberian keringanan pajak;

pemberian kompensasi;

pengurangan retribusi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

kemudahan perizinan.

Pasal 116

Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatanruang yang diberikan oleh Pemerintah;

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

pemberian status tertentu dari Pemerintah.

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat berupa:

pengenaan kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat

pengenaan kompensasi;

pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan

ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

kewajiban mendapatkan imbalan;

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

pensyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 117

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diberikan untuk

kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap

menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 118

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan

daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.

BAB VII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 120

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang

Kepulauan Maluku dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang

Kepulauan Maluku.

Pasal 121

Koordinasi penataan ruang Kepulauan Maluku dilakukan oleh Menteri.

Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Kepulauan

Maluku dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama

antarbadan koordinasi penataan ruang daerah.

Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh gubernur di Kepulauan

Maluku dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 123

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Maluku dilakukan pada

tahap:

perencanaan tata ruang;

pemanfaatan ruang; dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 124

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

masukan mengenai:

1 persiapan penyusunan rencana tata ruang;

Pasal 125

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

sumber daya alam; dan

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan; dan

pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 127

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Maluku dapat

disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait

dengan penataan ruang;

gubernur; dan/atau

bupati/walikota.

Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja

yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota

Pasal 129

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah di

K l M l k b i t i f i d d k t i t

Kepulauan Maluku membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan

ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka peraturan daerah tentang

rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci

tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan

Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang

rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci

tata ruang beserta peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dilakukan 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dapat

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;

dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

dan/atau

apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.

Pasal 132

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang

beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2014

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I.A

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Provinsi Maluku

I.1. mbon PKN −

Perikanan

Pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN mbon pada Gu

Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease sebagai simpul utama kegiatan ekspor-imatau pintu gerbang menuju kawasan internasional

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ambon sebagai pupengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan Pulau Kecil

c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ambon sebagai pupengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ambon sebagai pu

pertumbuhan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-pulau Leasee.

mengembangkan PKN Ambon berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir, gem

b i l b d t i

bumi, gelombang pasang, dantsunamif.

mengembangkan PKN Ambon sebagai Pintu Jamakg. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKN Ambon un

mendukung kegiatan perdagangan dan jasah.

mengendalikan perkembangan fisik PKN Ambon sesuai daya dukung dan d

tampung lingkungan hidup

I.A - 2

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal diPKN Am

mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Am

dengan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, dan Bandar Udara Pattimura

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Ambon ber

pelabuhan penyeberangan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku TengPelabuhan Ambon, dan Bandar Udara Pattimura

mengembangkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi jalur distribusi Am

untuk memenuhi kebutuhan energi di PKN Ambon

mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebutu

tenaga listrik di PKN Ambon

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Am

untuk melayani PKN Ambono.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bag

d iJ i P l P P l P l M l k M l k Ut P

dariJaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Pa

Barat-Papua yang melayani PKN Ambon

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Ambon

mendayagunakan sumber air pada WS Ambon-Seramuntuk melayani PKN Ambo

mengembangkan dan memelihara Bendungan Wai Ela beserta waduknya un

mempertahankan daya tampung air dan pemasok air baku di PKN Ambon

I.A - 3

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKN Ambon berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana talongsor, banjir, gempa bumi, gelombang pasang, dan tsunami

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di P

Ambonu. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKN Ambon yang berpotmengganggu fungsi Kawasan Lindung

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakauPKN Ambon

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ambon sebagai pu

pengembangan Kawasan Andalan Seram dengan sektor unggulan pertankehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisataserta Kawasan Andalan L

Banda dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, pariwisata

x mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ambon untuk kegia

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ambon untuk kegia

permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tin yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal

y. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKN Ambon yang meliputi sistem penyediaan air min(SPAM),sistem jaringan drainase, sistem pengolahan air limbah, dan sis

pengelolaan sampah

I.A - 4

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) di PKN Ambon

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsi

PKN Ambon

I.2. Masohi PKW−

Industri− Perikanan dan

kelautan

Perkebunan

Pertambangan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Masohipada GuPulau Seram Selatan sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor un

mendukung PKN Ambon

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohisebagai pusat indu

pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya sai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohisebagai pusat jasa di bid

perikanan dan kelautan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohi sebagai ppengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan

Pulau Kecil

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohi sebagai pusat indu

pengolahan hasil perkebunan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohisebagai p

pengembangan pertambangan mineral

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohi sebagai p

pertumbuhan Gugus Pulau Seram Selatan

I.A - 5

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan PKW Masohiberbasis mitigasi dan adaptasi untuk meminimadampak bencana tanah longsor, banjir,gelombang pasang, gempa bumi dan tsun

mengembangkan PKW Masohi sebagai Pintu Jamak j.

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Masohi un

mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasak. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalanyang handal diPKW Masl.

mengendalikan perkembangan fisik PKW Masohi sesuai daya dukung dan dtampung lingkungan hidup

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Masohi denPelabuhan Amahai

n. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Masohi berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Maluku Tengah dan Pelabuhan Amahai

mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebututenaga listrik di PKW Masohi

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Am

p g g j g g

dan Pulau Seram untuk melayani PKW Masohiq.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua BaPapuayang melayani PKW Masohi

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Masohi

mendayagunakan sumber air pada WS Ambon-Seram untuk melayani PKW Maso

I.A - 6

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Masohiberbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencanatalongsor, banjir,gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

Masohiv.

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Masohi yang berpotmengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakaPKW Masohi

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohisebagai p

pengembangan Kawasan Andalan Seramdengan sektor unggulan pertankehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Masohi untuk kegipermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah ykecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Masohi yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainsistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKW Masohibb.

PKW Masohi

I.A - 7

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

I.3. erinama PKW −

Industri

Perikanan dankelautan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK erinamapada GuPulau Seram Timur sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukPKN Ambon

mengembangkan PKW Werinama sebagai pusat pengembangan perikanan

kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecilc.

mengembangkan PKW Werinama sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Se Timur

mengembangkan PKW Werinama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana talongsor, banjir, gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Werinama unmendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal unmelayani PKW Werinamag.

mengembangkan jaringan jalan yang melayani PKW Werinama

h mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Werinama ber

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Werinama berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebututenaga listrik PKW Werinama

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk mela

PKW Werinama

I.A - 8

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua BaPapua yang melayani PKW Werinama

mendayagunakan sumber air pada WS Ambon-Seram untuk melayani PWerinama

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Werinaman.

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Werinama berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana talongsor, banjir,gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

Werinamap.

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Werinama y

berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian panberkelanjutan

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan baka

PKW W i

PKW Werinamar.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW erinamasebagai ppengembangan Kawasan Andalan Seramdengan sektor unggulan pertankehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Werinama untuk kegi

permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah y

I.A - 9

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkot

berskala regional di PKW Werinamayang meliputi SPAM, pengelolaan sampah,

pengolahan air limbah

mengembangkan RTH di PKW Werinamav.

melarangpemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungs

PKW Werinama

I.4. Kairatu PKW −

Industri

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Kairatupada GuPulau Seram Barat sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukPKN Ambon

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kairatusebagai pusat indupengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya sai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kairatusebagai pusat asabidang perikanan dan kelautan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kairatusebagai p

g g g g g ppengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan Pulau Kecil

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kairatu sebagai ppertumbuhan Gugus Pulau Seram Barat

mengembangkan PKW Kairatuberbasis mitigasi dan adaptasi bencana talongsor, banjir,gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

I.A - 10

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Kairatu unmendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalanyang handal di PKairatu

i. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kairatu sesuai daya dukung dan dtampung lingkungan hidup

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Kairatu denPelabuhan Hatu Piru

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Kairatu berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pelabuhan HPiru

l. mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebutu

tenaga listrik di PKW Kairatum.

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrikdi Pulau Amdan Pulau Seram untuk melayaniPKW Kairatu

n. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian

e ge ba g a da e g at a u gs ja ga te est a sebaga bag a Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua BaPapua yang melayani PKW Kairatu

mendayagunakan sumber air pada WS Ambon-Seram untuk melayani PKW Kairap.

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Kairatu berb

mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana ta

I.A - 11

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

longsor, banjir,gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunamiq.

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKairatu

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Kairatu yang berpotmengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakaPKW Kairatu

mengembangkan dan meningkatkan fungsiPKW Kairatusebagai ppengembangan Kawasan Andalan Seramdengan sektor unggulan pertankehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

u. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kairatuuntuk kegiapermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah y

kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikanv.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Kairatu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drain

sistem pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan sampah

sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampahw.

mengembangkan RTH di PKW Kairatu

x. melarangpemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsPKWKairatu

I.5. Tual-Langgur PKW −

Industri

Perikanan dan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tual-Langgurp

Gugus Pulau Kepulauan Kei sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor y

I.A - 12

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

Kelautan

Pertanian

mendukung PKN Ambonb.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tual-Langgur sebagai pindustri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi berdaya saing

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tual-Langgursebagai pusat jas

bidang perikanan dan kelautan d.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tual-Langgur sebagai ppengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan Pulau Kecil

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tual-Langgur sebagai p

penelitian dan pengembangan pertanian f.

pengembangan industri jasa maritim untuk mendukung sistem transporpertahanan dan keamanan negara, serta perikanan, dan kelautan

pertumbuhan Gugus Kepulauan Kei

pertumbuhan Gugus Kepulauan Kei h.

mengembangkan PKW Tual-Langgur berbasis mitigasi dan adaptasi bencgelombang pasang,gempa bumi, dan tsunami

mengembangkan PKW Tual-Langgursebagai Pintu Jamak j.

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Tual-Langgur un

mendukung kegiatan industri serta perdagangan dan jasa

I.A - 13

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan aringan lalu lintas dan angkutan jalanyang handal diPKWT

Langgur

mengendalikan perkembangan fisik PKW Tual-Langgursesuai dengan daya duk

dan daya tampung lingkungan hidup

mengembangkandan meningkatkan fungsi jaringan jalanyang menghubungkan P Tual-Langgur dengan Pelabuhan Tual

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tual-Langgur ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Pelabuhan Tual

tenaga listrik diPKW Tual-Langgur

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrikuntuk mela

PKW Tual-Langgur

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian

Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua y

melayani PKW Tual-Langgur

r. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Tual-Langgur

mendayagunakan sumber air padaWS Kepulauan Kei-Aru untuk melayani P

Tual-Langgur

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Tual-Langgurberb

mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana gelomb

I.A - 14

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

pasang, gempa bumi, dan tsunami

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman diP

Tual-Langgur

v. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Tual-Langgur y

berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian panberkelanjutan

PKW Tual-Langgur

pengembangan Kawasan AndalanKei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar den

sektor unggulan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri

y. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tual-Langguruntuk kegi

berskala regional di PKW Tual-Langguryang meliputi SPAM, sistem jarin

drainase, sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKW Tual-Langgur

melarangpemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungs

PKW Tual-Langgur

I.A - 15

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

I.6. Namlea PKW −

Industri

Perkebunan

Perikanan

Pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Namleapada Gu

Pulau Buru sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Ambon

b. mengembangkan PKW Namlea sebagai pusat pengembangan perikanan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

c. mengembangkan PKW Namlea sebagaipusat pengembangan pertambangan mined.

mengembangkan PKW Namlea sebagai pusat pengembangan pariwisata berbekowisata, wisata budaya dan wisata bahari

mengembangkan PKW Namlea sebagaipusat pertumbuhan Gugus Pulau Buruf.

mengembangkan PKW Namlea berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bdan tsunami

mengembangkan PKW Namlea sebagai Pintu Jamakh.

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal unmelayani PKW Namlea

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Namlea den

g g j g j y g g gPelabuhan Namlea

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Namlea berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Burudan Pelabuhan Namlea

mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW Namlea

mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Namlea

I.A - 16

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan terestrial di PKW Namlea yang dihubungkan den

JaringanPelayananPengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Ba

mendayagunakan sumber air pada WS Buru untuk melayani PKW Namlea

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Namlea sebagai pupengembangan Kawasan Andalan Buru dengan sektor unggulan perkebun

perikanan, pertanian, dan pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Namlea untuk kegia

berskala regional di PKW Namlea yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainsistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKW Namlea

s. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungs

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungs

PKW Namlea

I.7. ahai PKW −

Industri

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK ahaipada GuPulau Seram Utarasebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukPKN Ambon

I.A - 17

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

Pertambangan b.

mengembangkan PKW Wahai sebagai pusat industri pengolahan hasil perikadan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing

mengembangkan PKW Wahai sebagai pusat jasa di bidang perikanan dan kelautd.

mengembangkan PKW Wahai sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelauberbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

mengembangkan PKW Wahai sebagai pusat pengembangan pertambangan minerf.

mengembangkan PKW Wahai sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau SeUtara

mengembangkan PKW Wahaiberbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombpasang, gempa bumi, dan tsunami

h. mengembangkan PKW Wahaisebagai Pintu Jamaki.

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Wahai untuk menduk

kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa j.

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal diPKW Wak.

mengendalikan perkembangan fisik PKW Wahai sesuai daya dukung dan d

tampung lingkungan hidupl b k j i j l h b k PKW W h i d

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Wahai denpelabuhan penyeberangan

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Wahai ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Maluku Tengah

I.A - 18

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

tenaga listrik di PKW Wahai

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Am

dan Pulau Seram untuk melayani PKW Wahai

p. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian

Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Ba

Papua yang melayani PKW Wahai

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Wahai

r. mendayagunakan sumber air pada WS Ambon-Seram untuk melayani PKW Wah

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Wahai berbasis miti

dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana gelombang pas

gempa bumi, dan tsunami

t. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di P

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Wahai yang berpot

mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

v mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan baka

v. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan baka

PKW Wahai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Wahai sebagai ppengembangan Kawasan Andalan Seramdengan sektor unggulan pertan

kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

I.A - 19

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW ahai untuk kegipermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah ykecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Wahai yang meliputi SPAM, sistem jaringan drain

sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampahz.

mengembangkan RTH di PKW Wahaiaa.

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsPKW Wahai

I.8. Bula PKW −

Industri a.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Bula sebagai simkedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Ambon

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Bula sebagai pusat pertumbuGugus Pulau Seram Timur

mengembangkan PKW Bulaberbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah long

banjir, gelombang pasang,gempa bumi, dan tsunamid. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Bula untuk menduk

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Bula untuk mendukkegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalanyang handal diPKW Bul

mengendalikan perkembangan fisik PKW Bula sesuai daya dukung dan d

I.A - 20

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan aringan jalan yang menghubungkan PKW Bula dengan Pelabu

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Bula ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Pelabuhan Bu

mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memen

kebutuhan tenaga listrik di PKW Bula

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Se

untuk melayani PKW Bula

Papua yang melayani PKW Bula

l. mendayagunakan sumber air pada WS Ambon-Seram untuk melayani PKW Bula

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Bula berbasis mitidan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana tanah longsor, ba

gelombang pasang,gempa bumi, dan tsunami

n. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di P

. e e ap a te o og e at a pada a asa pe u tu a pe u a d

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Bula yang berpotmengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

I.A - 21

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

PKW Bulaq.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Bula sebagai pusat pengembanKawasan Andalan Seram dengan sektor unggulan pertanian, kehutanperkebunan, perikanan, dan pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Bula untuk kegiatan permuki

dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderunpengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Bula yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sispengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

t. mengembangkan RTH di PKW Bulau.

PKW Bula

I.9. Saumlaki PKSN −

Pelayanan

PemeriksaanLintas Batas

mengembangkan PKSN Saumlaki pada Gugus Kepulauan Tanimbarsebagai pigerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara Australia

b mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai simpul utama transportasi y

Lintas BatasNegara

PusatPerdagangan-

Jasa Lintas

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai simpul utama transportasi ymenghubungkan wilayah sekitarnya

c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pupromosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional den

fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, serta pertahanan dan keamanan negar

I.A - 22

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

Industri

Pertambangan

Perikanan

Pariwisata

Pertahanandan keamanan

negara

memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan Negara ustrsecara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budmasyarakat

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat industri pengolahan hperikanandan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing

mengembangkan PKSN Saumlakisebagai pusat jasa di bidang perikanan kelautan

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan perikanan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat industri pengolahan h

perkebunan i.

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat industri pengolahan h

pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai j.

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan pariwisata berbekowisata, wisata budaya dan wisata bahari

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan industri perkapadan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan

dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepula

Tanimbar

mengembangkan PKSN Saumlaki sebagai Pintu Jamak

I.A - 23

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKSN Saumlaki un

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal di PK

Saumlaki

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKSN Saumlaki den

Pelabuhan Saumlaki dan Bandar Udara Olilit

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSNSaumlaki ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pelabu

Saumlaki

tenaga listrik diPKSN Saumlaki

s. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melay

PKSN Saumlakit.

Jaringan Pelayanan PengumpanPulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua y

melayani PKSN Saumlaki

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKSN Saumlaki

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSNSaumlaki berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak benc

banjir,gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

I.A - 24

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukimanPKSNSaumlaki

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKSNSaumlaki yberpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian panberkelanjutan

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakauPKSNSaumlaki

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN Saumlaki sebagai pupengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbardensektor unggulan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri s

Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikalaut, pertambangan, dan pariwisata

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Saumlaki dendukungan prasarana dan sarana yang memadaibb.

berskala regional di PKSN Saumlaki yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainsistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

cc. mengembangkan RTH di PKSN Saumlakidd.

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSaumlaki

I.A - 25

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

I.10. Ilwaki PKSN −

PelayananPemeriksaanLintas BatasNegara

Perdagangan- Jasa LintasBatas

Industri

Perikanan

Pariwisata

Pertahanan

dan keamanannegara

mengembangkan PKSN Ilwaki pada Gugus Kepulauan Terselatan sebagai pi

gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara Timor Leste

mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai simpul utama transportasi y

menghubungkan wilayah sekitarnya

memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pu

promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional den

d. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan Negara Timor L

secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial bud

masyarakat

mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai pusat industri pengolahan hasil perika

dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing

mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan perikanan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai pusat jasa di bidang perikanan dan kelaut

h. mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan pariwisata berb

k i t i t b d d i t b h i

ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari

mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan industri perkapa

dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan

keamanan negara, serta perikanan dan kelautan

I.A - 26

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan PKSN Ilwaki sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Ba

dan Gugus Kepulauan Terselatan

mengembangkan PKSN Ilwakisebagai Pintu Jamak

l. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKSN Ilwaki un

mengendalikan perkembangan fisik PKSNIlwaki sesuai daya dukung dan d

n. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal di PK

Ilwaki

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKSN Ilwaki den

pelabuhan penyeberangan

p. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSNIlwaki ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Maluku Barat Dayaq.

tenaga listrik di PKSN Ilwaki

r. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melay

PKSN Ilwaki

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua y

melayani PKSN Ilwaki

I.A - 27

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKSN Ilwakiu.

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Ilwaki berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana gelombpasang, gempa bumi, dan tsunami

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PK

Ilwakiw.

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Ilwaki yang berpotemengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakauPKSN Ilwaki

y. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN Ilwaki sebagai pupengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar densektor unggulan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Ilwaki dendukungan prasarana dan sarana yang memadai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKSN Ilwaki yang meliputi SPAM, sistem jaringan draini t l h i li b h d i t l l h

sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampahbb.

mengembangkan RTH di PKSN Ilwakicc.

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN Ilwa

I.A - 28

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

I.11. Dobo PKSN −

Perdagangan- Jasa LintasBatas

Industri

Perikanan

Pariwisata

Pertahanan

dan keamanannegara

mengembangkan PKSN Dobo pada Gugus Kepulauan Tanimbar sebagai pi

gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara Australia

mengembangkan PKSN Dobo sebagai simpul utama transportasi y

menghubungkan wilayah sekitarnya

memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pu

promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional den

d. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan Negara Austr

secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial bud

masyarakat

mengembangkan PKSN Dobo sebagai pusat industri pengolahan hasil perika

mengembangkan PKSNDobosebagai pusat jasa di bidang perikanan dan kelautang.

mengembangkan PKSN Dobo sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelau

berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

h. mengembangkan PKSN Dobo sebagai pusat pengembangan pariwisata berb

ekowisata wisata budaya dan wisata bahari

ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari

i. mengembangkan PKSN Dobo sebagai pusat pengembangan industri perkapalan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keama

negara, serta perikanan dan kelautan

I.A - 29

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan PKSN Dobo sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Aruk.

mengembangkan PKSN Dobo sebagai Pintu Jamakl.

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKSN Dobo unmendukung kegiatan industri serta perdagangan dan jasa

mengendalikan perkembangan fisik PKSNDobo sesuai daya dukung dan d

tampung lingkungan hidupn. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal di PKSN Do.

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKSN Dobo denPelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Dobo berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Aru, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang

tenaga listrik di PKSN Dobor.

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayPKSN Dobo

s. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua ymelayani PKSN Dobo

melayani PKSN Dobot.

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKSN Dobo

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Dobo berb

mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana gelomb

I.A - 30

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

pasang, gempa bumi, dan tsunami

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PK

w. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Dobo yang berpote

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau

PKSN Dobo

y. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN Dobo sebagai pu

pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar den

sektor unggulan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri s

Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perika

laut, pertambangan, dan pariwisata

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Dobo dendukungan prasarana dan sarana yang memadai

berskala regional di PKSN Dobo yang meliputi SPAM, sistem jaringan drain

sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

p g , p g p

mengembangkan RTH di PKSN Dobocc.

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN Dob

I.A - 31

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

II. Provinsi Maluku Utara

II.1. Ternate-Sofifi PKN −

Industri

− Perkebunan

Perikanan

Pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Ternate-Sofifi p

Gugus Pulau Ternate-Tidore sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor a

pintu gerbang menuju kawasan internasional

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat industri pengolahan hperikanan

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat jasa di bidang perikanan

kelautan

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan perikanan

kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat industri pengolahan h

perkebunanf.

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagaipusat pertumbuhan Gugus Pu

Ternate-Tidore

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagaipusat pengembangan pariwis

berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari

h. mengembangkan PKN Ternate-Sofifi berbasis mitigasi dan adaptasi bencana ta

longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi

mengembangkan PKN Ternate-Sofifi sebagai Pintu Jamak

I.A - 32

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengendalikan perkembangan PKN Ternate-Sofifi sesuai dengan daya dukung

daya tampung lingkungan hidup

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKN Ternate-Sofifi un

mendukung kegiatan perdagangan dan jasa

mengendalikan perkembangan fisik PKN Ternate-Sofifi sesuai daya dukung

daya tampung lingkungan hidup

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal un

melayani PKN Ternate-Sofifi

mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Tern

Sofifi dengan Pelabuhan Ternate dan Bandar Udara Sultan Babullah

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Ternate-Sofifi ber

pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate, Pelabuhan Ternate, dan Bandar Ud

Sultan Babullahp.

tenaga listrik di PKN Ternate-Sofifi

q. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Pu

Halmahera untuk melayani PKN Ternate-Sofifi

Papua yang melayani PKN Ternate-Sofifi

I.A - 33

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Ternate-Sofifi

mendayagunakan sumber air pada WS Halmahera Utara untuk melayani P

Ternate-Sofifi

u. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKN Ternate-Sofifi berb

longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapiv.

Ternate-Sofifi

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKN Ternate-Sofifi y

berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung

PKN Ternate-Sofifi

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ternate-Sofifi sebagai pupengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda

Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, indu

pertambangan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Laut Halmahera

Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan, dan pariwisa

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Ternate-Sofifi untuk kegiapermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tin

yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal

I.A - 34

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKN Ternate-Sofifi yang meliputi SPAM, sistem jarindrainase, sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKN Ternate-Sofificc.

PKN Ternate-Sofifi

II.2. Tidore PKW −

Industri

Perkebunan

− Pertambangan

Pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Tidore pada GuPulau Ternate-Tidore sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang menduk

PKN Ternate-Sofifib.

mengembangkan dan meningkatkan fungsiPKW Tidoresebagai pusat indupengolahan hasil perkebunan

mengembangkan dan meningkatkan fungsiPKW Tidoresebagai pusat pengembanpertambangan mineral

mengembangkan dan meningkatkan fungsiPKW Tidore sebagai ppengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari

mengembangkan dan meningkatkan fungsiPKW Tidoresebagai pusat pertumbuGugus Pulau Ternate-Tidore

f. mengembangkan PKW Tidoreberbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah long

gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

mengendalikan perkembangan PKW Tidore sesuai dengan daya dukung dan d

I.A - 35

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

melayani PKW Tidore

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Tidore untuk menduk

kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal di PKW Tid

mengendalikan perkembangan fisik PKW Tidore sesuai daya dukung dan d

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tidore den

pelabuhan penyeberangan

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tidore ber

pelabuhan penyeberangan di Kota Tidore Kepulauan

tenaga listrik di PKW Tidore

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik di Pu

Halmahera untuk melayani PKW Tidore

p mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian

Papua yang melayani PKW Tidore

I.A - 36

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Tidore

Tidore

s. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Tidore berbasis miti

dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana tanah long

gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunamit.

Tidore

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Tidore yang berpot

mengganggu fungsi Kawasan Lindung

PKW Tidore

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tidore sebagai ppengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi- eda

pertambangan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Laut Halmahera

Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan, dan pariwisa

x mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tidore untuk kegi

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tidore untuk kegipermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah y

I.A - 37

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Tidore yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainsistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKW Tidoreaa.

PKW Tidore

II.3. Labuha PKW −

Industri

Perikanan

− Perkebunan

Pertambangan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Labuha pada Gu

Pulau Halmahera Selatan sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor y

mendukung PKN Ternate-Sofifi

mengembangkan PKW Labuhasebagai pusat industri pengolahan hasil perika

mengembangkan PKW Labuhasebagai pusat jasa di bidang perikanan dan kelautd.

mengembangkan PKW Labuhasebagaipusat pengembangan perikanan dan kelau

mengembangkan PKW Labuhasebagaipusat industri pengolahan hasil perkebuna

f. mengembangkan PKW Labuhasebagaipusat pengembangan pertambangan miner

mengembangkan PKW Labuhasebagaipusat pertumbuhan Gugus Pulau Halma

g g g g p p g

Selatan

mengembangkan PKW Labuhaberbasis mitigasi dan adaptasi bencana ta

I.A - 38

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

longsor, gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKW Labuha un

mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

melayani PKW Labuha

mengendalikan perkembangan fisik PKW Labuha sesuai daya dukung dan d

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Labuha den

Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Babang, dan Pelabuhan Laiwui

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Labuha ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Labu

dan Pelabuhan Babang

tenaga listrik di PKW Labuha

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik di Pu

Halmahera untuk melayani PKW Labuha

p g g g g j g g g Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua BaPapua yang melayani PKW Labuha

I.A - 39

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Labuhar.

mendayagunakan sumber air pada WS Halmahera Selatan untuk melayani PLabuha

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Labuha berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana ta

longsor, gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunamit.

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PLabuha

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Labuha yang berpotmengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

v. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakaPKW Labuha

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Labuha sebagai p

pengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan dengan seunggulan perkebunandan pertanian

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Labuha untuk kegipermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah ykecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

y mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkot

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Labuha yang meliputi SPAM, sistem jaringan drain

I.A - 40

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan RTH di PKW Labuhaaa.

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsPKW Labuha

II.4. Sanana PKW −

Industri

Perkebunan−

Perikanan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Sanana pada Gu

Kepulauan Sula Bagian Timur sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor ymendukung PKN Ternate-Sofifib.

mengembangkan PKW Sananasebagai pusat industri pengolahan hasil perikadan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing

mengembangkan PKW Sananasebagai pusat jasa di bidang perikanan dan kelaut

mengembangkan PKW Sananasebagai pusat pengembangan perikanan dan kelauberbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

mengembangkan PKW Sananasebagai pusat industri pengolahan hasil perkebun

mengembangkan PKW Sananasebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Bagian Barat dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur

mengembangkan PKW Sananaberbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombpasang, gempa bumi, dan tsunami

mengembangkan PKW Sananasebagai Pintu Jamaki.

melayani PKW Sanana

mengendalikan perkembangan fisik PKW Sanana sesuai daya dukung dan d

I.A - 41

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

tampung lingkungan hidupk.

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Sanana denPelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Sanana berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pelabuhan Mangol

mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebututenaga listrik di PKW Sanana

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melaPKW Sanana

Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua BaPapua yang melayani PKW Sanana

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Sanana

mendayagunakan sumber air pada WS Halmahera Selatan untuk melayani PSanana

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Sanana berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana talongsor, gelombang pasang, gempa bumi, dan tsunami

s. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di P

p g p p pSanana

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Sanana yang berpot

I.A - 42

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengganggu fungsi Kawasan Lindungu.

mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakaPKW Sanana

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanana sebagai pupengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan sektor unggu

perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan, dan perikananw.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanana untuk kegipermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah ykecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Sanana yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainsistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKW Sanana

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsPKW Sanana

II.5. Tobelo PKW −

Industri

Perikanan

− Pertambangan

mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PK Tobelo pada GuPulau Halmahera Utara sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor ymendukung PKN Ternate-Sofifi

b mengembangkan PKW Tobelosebagai pusat pengembangan perikanan dan kelau

mengembangkan PKW Tobelosebagai pusat pengembangan perikanan dan kelau

mengembangkan PKW Tobelosebagaipusat pengembangan pertambangan minera

I.A - 43

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan PKW Tobelosebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halma

mengembangkan PKW Tobelo berbasis mitigasi dan adaptasi bencanatanah long

gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami

mengembangkan PKW Tobelosebagai Pintu Jamak

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal unmelayani PKW Tobelo

h. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tobelo sesuai daya dukung dan d

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tobelo den

Pelabuhan Tobelo

j. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tobelo ber

pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Halmahera Utara dan Pelabuhan Tobelok.

tenaga listrik di PKW Tobelo

l. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk mela

PKW Tobelo

Papua yang melayani PKW Tobelo

I.A - 44

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Tobelo

Tobelo

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKW Tobelo berb

longsor, gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami

Tobelo

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKW Tobelo yang berpot

PKW Tobelo

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tobelo sebagai pu

pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi- eda

pertambangan, dan pariwisata

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tobelo untuk kegiapermukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah y

permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah ykecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

I.A - 45

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKW Tobelo yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainsistem pengolahan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah

mengembangkan RTH di PKW Tobelox.

PKW Tobelo

II.6. Daruba PKSN −

PusatPerdagangan-

Jasa LintasBatas

Industri

Perikanan

Pertahanandan keamanan

mengembangkan PKSN Daruba pada Gugus Pulau Morotai sebagai pintu gerbinternasional yang menghubungkan dengan Negara Palau

mengembangkan PKSN Daruba sebagai simpul utama transportasi y

menghubungkan wilayah sekitarnyac.

memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pupromosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional den

fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, serta pertahanan dan keamanan negard.

memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan Negara Pa

secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budmasyarakat

mengembangkan PKSN Daruba sebagai pusat industri pengolahan hasil perikadan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing

negara dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing

mengembangkan PKSN Daruba sebagai pusat jasa di bidang perikanan

I.A - 46

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

kelautan g.

mengembangkan PKSN Daruba sebagai pusat pengembangan perikanan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil

mengembangkan PKSN Daruba sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Moroti.

mengembangkan PKSN Daruba sebagai Pintu Jamak

mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan di PKSN Daruba unmendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa

mengendalikan perkembangan fisik PKSN Daruba sesuai daya dukung dan dtampung lingkungan hidup

mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal di PK

Darubam.

mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKSN Daruba denPelabuhan Wayabula

mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Daruba berpelabuhan penyeberangan di Kabupaten Pulau Morotai

mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebututenaga listrik di PKSN Daruba

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayPKSN Daruba

PKSN Daruba

I.A - 47

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua BaPapua yang melayani PKSN Daruba

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKSN Darubas.

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Daruba berbmitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana gelomb

pasang, gempa bumi, dan tsunamit.

menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKDaruba

mengendalikan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Daruba yang berpotmengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

v. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakauPKSN Daruba

mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN Daruba sebagai pu

pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, indu

pertambangan, dan pariwisatax.

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di PKSN Daruba dendukungan prasarana dan sarana yang memadai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotberskala regional di PKSN Daruba yang meliputi SPAM sistem jaringan drain

berskala regional di PKSN Daruba yang meliputi SPAM, sistem jaringan drain

I.A - 48

NOKAWASAN

PERKOTAANFUNGSIKOTA

FUNGSIPELAYANAN

mengembangkan RTH di PKSN Darubaaa.

melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKDaruba

LAMPIRAN I.B.1

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL

DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

NO. RUAS JALAN JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon

I.1. Laha – Pokka-Durian Patah–Passo

– Galala-Ambon

Arteri

Primer

mengembangkan aringan jalanuntuk melayaniPKN mbondan mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Seram

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan untumenghubungkan PKN Ambon dengan Pelabuhan Ambon dan Bandar UdaPattimura

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Lintas Penyeberang

Sabuk Tengah dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuke.

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Ambon d

Bandar Udara Pattimura

mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungKawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekit

jaringan jalang.

memanfaatkan ruangdi sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitmenengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibata

melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalani. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalanyang memenu

k t t j l

ketentuan ruang pengawasan jalan

I.B.1 -2

I.2. Passo – Tulehu – Liang Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan untuk melayaniPKN mbon serta mendoro

perekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan untuk melayani Kawas

Andalan Seram

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan untu

menghubungkan PKN Ambon dengan Pelabuhan Tulehu

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Lintas PenyeberangSabuk Tengah danLintas Penyeberangan Penghubung Sabuk

mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fung

Kawasan Lindung di sekitar jaringan jalan

memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensit

menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibata

melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan

menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuketentuan ruang pengawasan jalan

II. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

II.1. Kairatu – Waiselan – Latu – Liang

– Simpang Makariki – Waipia –

Saleman – Besi – Wahai –

Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Kairatu, PKW Wahai, d

PKW Bula serta mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani Kawas

Andalan Seram

I.B.1 -3

Pasahari – Kobisonta – Banggoi –

mengembangkandan meningkatkan fungsi aringan jalan yang terpa

dengan Pelabuhan Bula serta pelabuhan penyeberangan di Kabupat

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan lintas penyeberang

antarprovinsi dan lintas penyeberangan antarGugus Pulau

Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekit

jaringan jalan

menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenu

II.2. Simpang Makariki – Masohi –

Amahai – Tamilow – Haya

Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Masohi serta mendoro

perekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayaniKawas

Andalan Seram untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpad

d P l b h A h i

dengan Pelabuhan Amahai

I.B.1 -4

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan lintas penyeberang

antarGugus Pulau

jaringan jalan

g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan

II.3. Taniwel – Piru – Kairatu Strategis

Nasional

mengembangkan aringan jalan yang melayaniPKW Kairatu serta mendoro

perekonomian di Kepulauan Malukub.

mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di Kawas

Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil

dengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Seram Bagian Barat

I.B.1 -5

mengembangkan dan meningkatkan fungsi aringan jalan yang terpadengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau

f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungKawasan Lindung di sekitar jaringan jalan

g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitmenengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibata

melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalani.

II.4. Bula – Dawang – Waru Strategis

Nasional

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Bula serta mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani KawasAndalan Seram untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di KawasPerbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil

mengembangkandan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan Pelabuhan Bula

mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungKawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekit jaringan jalan

I.B.1 -6

NO. RUAS JALAN JENIS STRATEGI OPERASIONALISASIf.

memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan aringan jalan dengan tingk

intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembang

ruangnya dibatasi

melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jal

jaringan jalan

II.5. Haya – Tehoru – Laimu –Werinama

StrategisNasional

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Werinama ser

mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di KawasPerbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil

dengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Seram BagianTimur

jaringan jalan

I.B.1 -7

memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitmenengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibata

g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jal jaringan jalan

h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuketentuan ruang pengawasan jalan

III. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru

III.1. Teluk Bara – Air Buaya –

Samalagi – Namlea – Marloso –

Mako – Modaumohe – Namrole

Kolektor

Primer

mengembangkan aringan jalan yang melayaniPKW Namlea serta mendoro

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani KawasAndalan Buru

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan yang terpad

dengan Pelabuhan Namlea dan pelabuhan penyeberangan di KabupatBuru dan Kabupaten Buru Selatand.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah,lintas penyeberangantarGugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau

I.B.1 -8

IV. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena

IV.1. Saumlaki – Olilit – Aruidas – Arma – Siwahan

KolektorPrimer

mengembangkan jaringan jalan untuk melayaniPKSN Saumlakid

mengembangkan dan meningkatkan fungsi pelayananjaringan jalan untu

melayani Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan untu

menghubungkan PKSN Saumlaki dengan Pelabuhan Saumlaki dan Band

Udara Olilit

dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, Lintas Penyeberang

Penghubung Sabuk, lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dan lint

penyeberangan dalam Gugus Pulau

jaringan jalan

I.B.1 -9

g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanh.

V. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah dan Pulau Kei Kecil

V.1. Tual – Langgur – Ibra Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Tual-Langgur sermendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

dengan Pelabuhan Tual

dengan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk,lintas penyeberangantarGugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau

jaringan jalan

g gg y g g p g g g y

I.B.1 -10

NO. RUAS JALAN JENIS STRATEGI OPERASIONALISASIg.

h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenu

V.2. Tual – Ngadi Strategis

Nasional

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Tual-Langgur ser

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani KawasAndalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

dengan Pelabuhan Tual

dengan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk, lintas penyeberangantarGugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau

jaringan jalan

g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensit

h. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan

I.B.1 -11

NO. RUAS JALAN JENIS STRATEGI OPERASIONALISASIi.

V.3. Ibra – Damar Strategis

Nasional

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Tual-Langgur ser

Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

dengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Maluku Tenggara

jaringan jalan

g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan

I.B.1 -12

VI. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar

VI.1. Ilwaki – Lurang Kolektor

Primer

mengembangkan aringan jalan untuk melayaniPKSN Ilwaki serta mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan untuk melayani KawasAndalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan untu

menghubungkan PKSNIlwaki dengan pelabuhan penyeberangan di PulWetar pada Kabupaten Maluku Barat Daya

mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Lintas PenyeberangSabuk Selatan, Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk, lint

penyeberangan antarprovinsi, lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dlintas penyeberangan dalam Gugus Pulau

e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungKawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekit jaringan jalan

melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanh.

I.B.1 -13

VII. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate

VII.1. Ternate – Kastelo – Pintu Besar –

Ternate

Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKN Ternate-Sofifi ser

Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan yang terpa

dengan Pelabuhan Ternate dan Bandar Udara Sultan Babullah

denganLintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberang

Penghubung Sabuk,lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dan lint

e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fung

jaringan jalan

I.B.1 -14

VIII. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Tidore

VIII.1.

Tidore – Ome – Rumatua –

Garuamelia – Tidore

Strategis

Nasional

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKW Tidore serta mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani KawasAndalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di kawas

tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecild.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan pelabuhan penyeberangan di Kota Tidore Kepulauan

dengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lintas penyeberangdalam Gugus Pulau

f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungKawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekit jaringan jalan

I.B.1 -15

IX. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera

IX.1. Lapangan Terbang – Galela –

Tobelo – Podiwang – Kao – Boso –

Sidangoli

Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKN Ternate-Sofifi dan PK

Tobelo serta mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan yang terpadengan Pelabuhan Tobelo

d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpad

dengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau

jaringan jalan

I.B.1 -16

IX.2. Boso – Dodinga – Sofifi – Akelamo

– Payahe – Weda

Kolektor

Primer

mengembangkan aringan jalan yang melayaniPKN Ternate-Sofifi d

dengan Pelabuhan Sofifi dan pelabuhan penyeberangan di Kabupat

Halmahera Tengahd.

dengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lintas penyeberang

dalam Gugus Pulau

jaringan jalan

I.B.1 -17

IX.3. Dodinga – Bobaneigo KolektorPrimer

mengembangkan jaringan jalan untukmendorong perekonomian

Kepulauan Maluku

jaringan jaland.

IX.4. Weda – Mafa – Matuting – Sakela StrategisNasional

mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian

Kepulauan Maluku

tertinggal dan terisolasi

I.B.1 -18

NO. RUAS JALAN JENIS STRATEGI OPERASIONALISASId.

dengan Pelabuhan Mafa dan pelabuhan penyeberangan di Kabupat

Halmahera Tengah

jaringan jalan

IX.5. Sidangoli – Jailolo StrategisNasional

mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian Kepulauan Maluku

c. mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di kawas

I.B.1 -19

dengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Halmahera Barat

jaringan jalan

IX.6. Bobaneigo – Ekor – Subaim – Buli Strategis

Nasional

Kepulauan Maluku

I.B.1 -20

dengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Halmahera Timur

jaringan jalan

IX.7. Weda – Sagea – Patani Strategis

Nasional

Kepulauan Maluku

c. mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di kawas

I.B.1 -21

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Halmahera Tengah

e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara dan lintas penyeberangdalamGugus Pulau

X. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai

X.1. Daruba – Daeo – Berebere Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKSN Daruba dan mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan yang terpaddengan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Pulau Morotai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk dan lintas penyeberangantarGugus Pulau

I.B.1 -22

jaringan jalane.

melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang.

X.2. Berebere – Sopi – Wayabula –

Daruba

Strategis

Nasional

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPKSN Daruba dan mendoro

mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di KawasPerbatasan dan kawasan tertinggal dan terisolasi

dengan Pelabuhan Wayabula dan pelabuhan penyeberangan di KabupatPulau Morotai

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk dan lintas penyeberangantarGugus Pulau

Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekit jaringan jalan

I.B.1 -23

g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanh.

XI. Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan

XI.1. Labuha – Babang Kolektor

Primer

mengembangkan jaringan jalan yang melayaniPK Labuha dan mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani KawasAndalan Bacan-Halmahera Selatan

c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW LabudenganPelabuhan Labuha dan Pelabuhan Babang

mengembangkan dan meningkatkan fungsijaringan jalan yang terpaddengan Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Babang, dan pelabuh

penyeberangan di Kabupaten Halmahera Selatane.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lintas penyeberangdalam Gugus Pulau

jaringan jalan

I.B.1 -24

h. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanmenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuketentuan ruang pengawasan jalan

XII. Jaringan Jalan di Pulau Kobror

XII.1. Dobo – Benjina – Batugoyang StrategisNasional

mengembangkan aringan jalan untukmelayani PKSN Dobo serta mendoroperekonomian di Kepulauan Maluku

meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan yang melayani KawasAndalan Kei-Aru- Pulau Wetar- Pulau Tanimbar

mengembangkan jaringan jalan untuk membuka keterisolasian di KawasPerbatasan dan kawasan tertinggal dan terisolasi

mengembangkanjaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan DobPelabuhan Batugoyang, dan pelabuhan penyeberangan di Kabupat

Kepulauan Arue.

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaddengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, Lintas PenyeberangPenghubung Sabuk, lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dan lintpenyeberangan dalam Gugus Pulau

I.B.1 -25

h. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalani.

LAMPIRAN I.B.2

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI

PENYEBERANGAN DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI KEPULAUAN MALUKU

NO JARINGAN TRANSPORTASI

PENYEBERANGANFUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Lintas Penyeberangan Antarnegara

I.1. onreli (Pulau Kisar)-Darwin(Australia)

Meningkatkanketerkaitanantarnegara

mengembangkan lintas penyeberangan onreli-Darwin untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dan Negara Australi

mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin untuk melaya

PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-AruPulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda daSekitarnya

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk melayapergerakan orang dan/atau barang

mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin yang terpaddengan jaringan jalan di Pulau Kisar

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wonreli yang terpad

dengan jaringan jalan di Pulau Kisarf.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wonreli yang dilengkadengan depo-depo bahan bakar minyak (BBM)

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wonreli

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaalur pelayaran di lintas penyeberangan Wonreli-Darwin

I.B.2 - 2

NO JARINGAN TRANSPORTASIPENYEBERANGAN

FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASI

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Wonreli-Darwin

mengembangkan lintas penyeberangan Wonreli-Darwin dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

I.2. Tiakur (Pulau Moa)-Dili (TimorLeste)

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili untuk meningkatkaketerkaitan antara Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili untuk melayaPKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-AruPulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda daSekitarnya

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili untuk melaya

pergerakan orang dan/atau barangd.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang terpaddengan jaringan jalan lokal di Pulau Moa

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang dilengkadengan depo-depo BBM

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Tiakur

I.B.2 - 3

NO JARINGAN TRANSPORTASIPENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASI

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaalur pelayaran di lintas penyeberangan Tiakur-Dili

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tiakur-Dili

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Dili denga

memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

I.3. Tiakur (Pulau Moa)-Baucau(Timor Leste)

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dan Negara TimLeste

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk melayaPKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-AruPulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda da

Sekitarnyac.

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untuk melayapergerakan orang dan/atau barang

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Negara TimLeste

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang terpaddengan jaringan jalan lokal Pulau Moa

I.B.2 - 4

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang dilengkadengan depo-depo BBM

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaa

alur pelayaran penyeberangani.

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tiakur-Baucau

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Baucau dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan daDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan iz

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganI.4. Tiakur (Pulau Moa)-Darwin

(Australia)Meningkatkan

keterkaitanantarnegara

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan NegarAustralia

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin untuk melayaPKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-AruPulau Wetar-Pulau Tanimbar dan Kawasan Andalan Laut Banda daSekitarnya

I.B.2 - 5

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin untuk melaya

pergerakan orang dan/atau barang

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang terpad

dengan jaringan jalan lokal di Pulau Moa

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tiakur yang dilengka

dengan depo-depo BBMf. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberanga

dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional da

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

alur pelayaran penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiata

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tiakur-Darwin

mengembangkan lintas penyeberangan Tiakur-Darwin denga

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan iz

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 6

II. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Kepulauan Maluku dengan Provinsi di Luar Kepulauan Maluku

II.1. Bitung (Pulau Sulawesi)- Ternate-Patani-Sorong (Pulau

Papua)

Meningkatkanketerkaitan

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Soronuntuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku Utara da

Provinsi Sulawesi Utara serta Provinsi Papua Baratb.

mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Soronuntuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore sebagai pus

pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weddan Sekitarnya

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ternate yang terpaddengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani yang terpaddengan jaringan jalan strategis nasional Weda-Sagea-Patani

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani yang dilengkadengan depo-depo BBM

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Ternate daPatani

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong

I.B.2 - 7

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaalur pelayaran di lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorong

mengembangkan lintas penyeberangan Bitung-Ternate-Patani-Sorondengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhadan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatka

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II.2. Luwuk (Pulau Sulawesi)-

Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak

(Pulau Papua)

Meningkatkan

keterkaitan

antarprovinsi

a. mengembangkan lintas penyeberangan Luwuk-Sanana-Namlea- mbo

Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluk

dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua Barat

mengembangkan lintas penyeberangan Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon

Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluk

dengan Pulau Sulawesi dan Pulau Papua

mengembangkan lintas penyeberangan Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon

Fakfak untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembanga

Kawasan Andalan Seram, PKW Sanana sebagai pusat pengembanga

Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan PKW Namlea sebagai pus

pengembangan Kawasan Andalan Buru

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ambon yang terpad

dengan jaringan jalan lintas Pulau Ambon dan Pelabuhan Ambon

I.B.2 - 8

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sanana yang terpaddengan jaringan jalan lokal di Pulau Sulabesi

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Namlea yang terpaddengan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Telu

Bara-Air Buaya-Samalagi-Namlea-Marloso-Mako-Modaumohe-Namroleg.

mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yan

dilengkapi dengan depo-depo BBMh.

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional da

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Ambon, Sanandan Namlea

mengembangkan lintas penyeberangan Kendari-Luwuk-SananNamlea-Ambon-Fakfak dengan memperhatikan keselamatan dakeamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kendari-LuwuSanana-Namlea-Ambon-Fakfak

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak

I.B.2 - 9

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuha

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatka

II.3. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki – Saumlaki – Tual – Dobo – Merauke (Pulau

Papua)

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi–Ilwaki–Saumlak Tual–Dobo–Merauke untuk meningkatkan keterkaitan antara ProvinMaluku dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-TuDobo-Merauke untuk meningkatkan keterkaitan antara KepulauaMaluku dengan Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Papua

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tu

Dobo-Merauke untuk melayani PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSSaumlaki, PKSN Dobo, dan PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembanga

Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yang terpaddengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Saumlaki yanterpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Saumlaki-Olilit-Aruida

Arma-Siwahan dan Pelabuhan Saumlakif.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual yang terpaddengan jaringan jalan kolektor primer Tual-Langgur-Ibra dan jaringa jalan strategis nasional Tual-Ngadi

I.B.2 - 10

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo yang terpaddengan jaringan jalan lokal di Pulau Wamar dan Pelabuhan Dobo

mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yandilengkapi dengan depo-depo BBM

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual, KoDobo, Kota Saumlaki, dan Kota Ilwaki j.

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-TuDobo-Merauke dengan memperhatikan keselamatan dan keamanapelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi-IlwakSaumlaki-Tual Dobo-Merauke

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual Dobo-Meraukem.

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual Dobo-Merauke

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhadan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkaizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 11

II.4. Daruba-Biak (Pulau Papua) Meningkatkanketerkaitan

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku Utara dengaProvinsi Provinsi Papua

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak untu

meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan PulaPapua

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak untuk melayaPKW Tobelo dan PKSN Daruba sebagai pusat pengembanan KawasaAndalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Daruba yanterpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Daruba-Daeo-Berebedan jaringan jalan strategis nasional Berebere-Sopi-Wayabula-Daruba

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Daruba

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Biak dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Daruba-Biak

I.B.2 - 12

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Daruba-Biak

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Daruba-Biak

II.5. tapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan tapupu-Ilwaki untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan ProvinNusa Tenggara Timur

mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untumeningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengaKepulauan Nusa Tenggara

mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk melayaPKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-AruPulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yang terpaddengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang

d. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yandilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 13

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASI

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki

mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki denga

memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarang.

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yan

berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwakih.

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki

II.6. tapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Wonreli

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan tapupu- onreli untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan ProvinNusa Tenggara Timur

mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untu

meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengaKepulauan Nusa Tenggara

I.B.2 - 14

mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk melayaPKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-AruPulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yanterpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang

mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberanga

yang dilengkapi dengan depo-depo BBMf.

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhapenyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuoperasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan Kota Ilwaki

mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwakii.

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak padkeberadaan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki

k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhadan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkaizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 15

II.7. Teluk Gurita (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan ProvinNusa Tenggara Timur

mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki untumeningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengaKepulauan Nusa Tenggara

mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki untumelayani PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan AndalaKei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki yanterpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Ilwaki-Lurang

mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberanga yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhapenyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuoperasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan Kota Ilwaki

mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Teluk Gurita Ilwaki

I.B.2 - 16

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak padkeberadaan lintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Teluk Gurita – Ilwaki

II.8. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Kisar

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan ProvinNusa Tenggara Timur

b. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar untumeningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengaKepulauan Nusa Tenggara

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar untu

melayani PKSN Ilwaki sebagai pusat pengembangan Kawasan AndalaKei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberanga yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhapenyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuoperasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan Pulau Kisar

I.B.2 - 17

mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak padkeberadaan lintas penyeberangan Kalabahi – Kisar

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Kalabahi – Kisar

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuha

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkaizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II.9. ahai (Pulau Seram)-Sorong(Papua Barat)

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan ahai-Sorong untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan ProvinPapua Barat

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untumeningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan PulaPapua

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untuk melayaPKW Wahai

d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wahai yang terpaddengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu-LianMakariki-Saleman-Besi- ahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bula

I.B.2 - 18

mengembangkan lintas penyeberangan ahai-Sorong denga

memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

f. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yan

dilengkapi dengan depo-depo BBM

berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Sorong

lintas penyeberangan Wahai-Sorong

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberanga

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai

II.10. ahai – Fakfak (Pulau Papua) Meningkatkanketerkaitan

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan ahai-Fakfak untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provin

Papua Barat

I.B.2 - 19

mengembangkan lintas penyeberangan ahai-Fakfak untumeningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan PulaPapua

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong untuk melaya

PKW Wahaid.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wahai yang terpad

dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu-LianMakariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bula

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Sorong denga

memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranf.

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Sorong

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Sorong

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Sorong

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai

I.B.2 - 20

II.11. ahai – Pulau Misool (PulauPapua)

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan ahai-Pulau Misool untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provin

Papua Baratb. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool untu

meningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan PulaPapua

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool untumelayani PKW Wahai

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Wahai yanterpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-Latu

Liang-Makariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Bule.

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Pulau Misoo

I.B.2 - 21

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Pulau Misool

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahaik.

II.12. Dobo (Kepulauan ru)-Timika(Papua)

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan ProvinPapua

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika untumeningkatkan keterkaitan antara Kepulauan Maluku dengan PulaPapua

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika untuk melayaPKSN Dobo

d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo yang terpaddengan jaringan jalan lokal Pulau Wamar dan Pelabuhan Dobo

I.B.2 - 22

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Timika dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Timika

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Dobo-Timika

lintas penyeberangan Dobo-Timika j.

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Dobo

k. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuha

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkaizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

III. Lintas Penyeberangan ntarprovinsi di Kepulauan Maluku

III.1. mbon-Ternate Meningkatkanketerkaitan

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan mbon-Ternate untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provin

Maluku Utara

I.B.2 - 23

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIb.

mengembangkan lintas penyeberangan mbon-Ternate untuk melayaPKN Ambon dan PKN Ternate-Sofifi

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ambon yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan PelabuhaAmbon

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Pelabuha Ternate

mengembangkan lintas penyeberangan Ambon-Ternate dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ambon-Ternate

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Ambon-Ternate

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Ambon-Ternate

j. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Ambon da Ternate

I.B.2 - 24

JARINGAN TRANSPORTASI

III.2. ahai-Babang Meningkatkanketerkaitan

antarprovinsi

mengembangkan lintas penyeberangan ahai-Babang untumeningkatkan keterkaitan antara Provinsi Maluku dengan Provin

Maluku Utarab. mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Babang untuk melaya

PKW Wahai dan PKW Labuhac.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Wahai dan Babang yanterpadu dengan jaringan jalan kolektor primer Kairatu-Waiselan-LatuLiang-Makariki-Saleman-Besi-Wahai-Pasahari-Kobisonta-Banggoi-Buldan Labuha-Babang

mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan yan

dilengkapi dengan depo-depo BBMe.

mengembangkan lintas penyeberangan Wahai-Babang dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Wahai-Babang

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Babang

I.B.2 - 25

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIh.

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Wahai-Babang

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Wahai daBabang

IV. lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarPulau Kecil

IV.1. Saumlaki- mbon Meningkatkanketerkaitan

antarkabupaten/kota

mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitaantara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kota Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon untu

melayani PKN Ambon dan PKSN Saumlakic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di PKSN Saumlaki dan PKAmbon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamden Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Pelabuhan Saumlaki, daPelabuhan Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

I.B.2 - 26

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIe.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di PKSN Saumlaki dan PKAmbon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Saumlaki-Ambon

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Saumlaki-Ambon

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Saumlaki-Ambon

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Saumladan Kota Ambon

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

IV.2. Dobo-Tual Meningkatkanketerkaitan

antarkabupaten/kota

mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitaantara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kota Tual

b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tual untuk melayani PK Tual-Langgur dan PKSN Dobo

I.B.2 - 27

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIc.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan Kota Dob

yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, jaringan jala

di Pulau Kobror, Pelabuhan Dobo, dan Pelabuhan Tual

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tual untuk melaya

pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasia

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo dan Kota Tu yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tual denga

berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Dobo-Tual

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaa

lintas penyeberangan Dobo-Tuali.

lintas penyeberangan Dobo-Tual

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo da

Kota Tual

I.B.2 - 28

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIk.

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan daDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

IV.3. Tual- mbon Meningkatkanketerkaitan

antarkabupaten/kota

mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitaantara Kota Tual dengan Kota Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Ambon untuk melayaPKN Ambon dan PKW Tual-Langgur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan KoAmbon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Pelabuhan Tual, dan PelabuhaAmbon

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Ambon untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasia

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual dan Ko

Ambon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Ambon denga

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Tual-Ambon

I.B.2 - 29

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIh.

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Tual-Ambon

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Tual-Ambon

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Tual da

Kota Ambonk.

IV.4. Ilwaki- mbon Meningkatkan

keterkaitanantarkabupaten/kota

mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitaantara Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kota Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon untuk melayaPKN Ambon dan PKSN Ilwaki

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki dan KoAmbon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Weta Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, dan Pelabuhan Ambon

d. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

I.B.2 - 30

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIe.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ilwaki dan KoAmbon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yanberdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ilwaki-Ambon

lintas penyeberangan Ilwaki-Amboni.

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Ilwaki-Ambon

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Dobo daKota Tual

IV.5. Ternate-Daruba Meningkatkanketerkaitan

antarkabupaten/kota

mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitaantara Kota Ternate dengan Kota Daruba

b. mengembangkan lintas penyeberangan Ternate-Daruba untuk melayaPKN Ternate-Sofifi dan PKSN Daruba

I.B.2 - 31

PENYEBERANGAN FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASIc.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate dan KoDaruba yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternat Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai, dan Pelabuhan Ternate

mengembangkan lintas penyeberangan Ternate-Daruba untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate dan KoDaruba yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

f. mengembangkan lintas penyeberangan Ternate-Daruba dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan Ternate-Daruba

lintas penyeberangan Ternate-Daruba

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaalintas penyeberangan Ternate-Daruba

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate daKota Daruba

I.B.2 - 32

V. Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan AntarGugus Pulau

V.1. Teluk Bara (Pulau Buru)-Mangon (Pulau Sulabesi)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Buru dengan Gugu

Kepulauan Sula Bagian Timur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Bara dan Mango

yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru dan jaringa

jalan di Pulau Sulabesic. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon untu

melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membuk

keterisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Bara dan Mango

yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

di Teluk Bara dan Mangon dengan memperhatikan kebutuhan ruanuntuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuha

penyeberangan

mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon denga

I.B.2 - 33

PENYEBERANGAN FUNGSISTRATEGI OPERASIONALISASI

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Teluk Bara – Mangon

.2. Samuya (Pulau Mangole)-Dofa(Pulau Taliabu) Meningkatkanketerkaitan

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Samuya – Dofa untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Sula Bagian Bardengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Samuya dan Dofa yan

terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Taliabu dan Pulau Mangon

mengembangkan lintas penyeberangan Samuya-Dofa untuk melaya

pergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Samuya dan Dofa yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Samuya – Dofa dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Samuya dan Dof

I.B.2 - 34

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaalur pelayaran penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Samuya-Dofa

.3. Mangole (Pulau Mangole)- Jikotamo (Pulau Obi)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Sula Bagian Timu

dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Jikotam

yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Mangon dan jaringan jala

di Pulau Obimayor

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo untu

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Jikotam

I.B.2 - 35

di Mangole dan Jikotamo dengan memperhatikan kebutuhan ruan

untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuha

penyeberangan

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo denga

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran

lintas penyeberangan Mangole – Jikotamo

.4. Makian (Pulau Makian)-Sofifi(Pulau Halmahera)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Makian-Sofifi untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Halmahera Selatadengan Gugus Pulau Ternate-Tidore

mengembangkan lintas penyeberangan Makian – Sofifi untuk melayaPKN Ternate-Sofifi

I.B.2 - 36

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Makian dan Sofifi yan

terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera

d. mengembangkan lintas penyeberangan Makian-Sofifi untuk melaya

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Makian dan Sofifi yan

dilengkapi dengan depo-depo BBMf.

mengembangkan lintas penyeberangan Makian-Sofifi denga

lintas penyeberangan Makian-Sofifi

j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

I.B.2 - 37

.5. Daruba (Pulau Morotai)-Tobelo

(Pulau Halmahera Bagian

Utara)

Meningkatkan

keterkaitan

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Morotai dengan Gugu

Pulau Halmahera Utara

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo untuk melaya

PKW Tobelo dan PKSN Daruba

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Daruba dan Tobelo yan

terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai dan Jaringa Jalan Lintas Pulau Halmahera

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo untuk melaya

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Daruba dan Ko

Tobelo yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Daruba-Tobelo denga

I.B.2 - 38

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Daruba-Tobelo

.6. Tobelo (Pulau Halmahera

Bagian Utara)-Subaim (Pulau

Halmahera Bagian Timur)

Meningkatkan

keterkaitan

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Halmahera Utadengan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah

mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim untuk melayaPKW Tobelo

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kota Tobelo dan Subai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera

mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tobelo dan Subaim yan

mengembangkan lintas penyeberangan Tobelo-Subaim denga

I.B.2 - 39

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tobelo-Subaim

. 7. Bastiong (Pulau Ternate)–Sidangoli (Pulau Halmahera)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ternate-Tidore dengaGugus Pulau Halmahera Barat

melayani PKN Ternate-Sofifi

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Sidango

yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate da

Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera

I.B.2 - 40

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Sidango

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli denga

memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarang. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberanga

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan di Bastiong da

Sidangoli

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran

lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli

I.B.2 - 41

.8. Galala (Pulau Ambon)-Namlea(Pulau Buru)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Sidangoli untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-PulaLease dengan Gugus Pulau Buru

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea untuk melayaPKN Ambon dan PKW Namlea

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Namlea yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan Jaringan Jala

Lintas Pulau Burud. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Namlea yandilengkapi dengan depo-depo BBM

f. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaalur pelayaran penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Galala-Namlea

I.B.2 - 42

.9. Galala (Pulau Ambon)- mbalau

(Pulau Ambalau)

Meningkatkan

keterkaitan

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Galala- mbalau untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-PulaLease dengan Gugus Pulau Buru

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Namlea untuk melayaPKN Ambon

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Ambala yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Ambalau untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Ambala yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Ambalau dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

I.B.2 - 43

lintas penyeberangan Galala-Ambalau j.

.10. Hunimua (Pulau Ambon)-Waipirit (Pulau Seram)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua- aipirit untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-PulaLease dengan Gugus Pulau Seram Barat

mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit untumelayani PKW Kairatu

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hunimua dan Waipir yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hunimua dan Waipir

I.B.2 - 44

alur pelayaran penyeberanganh.

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit

mengembangkan lintas penyeberangan Hunimua-Waipirit denga

memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran j.

.11. Umeputih (Pulau Saparua)-Wailey (Pulau Seram)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih- ailey untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-PulaLease dengan Gugus Pulau Seram Barat

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Wailey untumelayani PKW Kairatu

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Waile yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

I.B.2 - 45

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih- ailey untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Waile yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Wailey dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Umeputih-Wailey

.12. aipirit (Pulau Seram)- ahai(Pulau Seram)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan aipirit- ahai untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Seram Barat dengaGugus Pulau Seram Utara

I.B.2 - 46

mengembangkan lintas penyeberangan aipirit- ahai untuk melayaPKW Wahai

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waipirit dan Wahai yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

mengembangkan lintas penyeberangan Waipirit-Wahai untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waipirit dan Wahai yandilengkapi dengan depo-depo BBM

f. mengembangkan lintas penyeberangan Waipirit-Wahai dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Waipirit-Wahai

j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan daDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 47

.13. Geser (Pulau Seram)-Tual(Kepulauan Kei)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual untuk meningkatkaketerkaitan antara Gugus Pulau Seram Timur dengan Gugus KepulauaKei

mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual untuk melayani PK Tual-Langgur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser dan Tual yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah

mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser dan Tual yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Tual dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Geser-Tual

I.B.2 - 48

.14. Dobo (Kepulauan Aru)-

Saumlaki (Kepulauan Tanimbar)

Meningkatkan

keterkaitanantarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Aru dengan GuguKepulauan Tanimbar

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki untuk melayaPKSN Dobo dan PKSN Saumlaki

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Saumlaki yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kobror dan Jaringan JalaLintas Pulau Yamdena

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Saumlaki yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 49

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Dobo-Saumlaki

.15. Saumlaki (Kepulauan Tanimbar)-Tepa (Pulau Babar)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Tanimbar dengaGugus Kepulauan Babar

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa untuk melayaPKSN Saumlaki

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki dan Tepa yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki dan Tepa yandilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 50

PENYEBERANGAN

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa denga

g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberanga

lintas penyeberangan Saumlaki-Tepa

.16. Tual (Kepulauan Kei)-Larat(Kepulauan Tanimbar)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Lara untuk meningkatkaketerkaitan antara Gugus Kepulauan Kei dengan Gugus Kepulaua Tanimbar

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat untuk melayani PK Tual-Langgur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Larat yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah

I.B.2 - 51

PENYEBERANGAN

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Larat yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Larat dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tual-Larat

.17. Ilwaki (Pulau Wetar)- onreli(Pulau Kisar)-Tomra (PulauLeti)-Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan (Pulau Lakor)-Mahaleta (Pulau Sermata)-Tepa

antarGugus Pulau

a. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – onreli – Tomra Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar Watuwei – Saumlaki untuk meningkatkan keterkaitan antara GuguKepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulaua Tanimbar

I.B.2 - 52

PENYEBERANGAN

(Pulau Babar)-Kroing (PulauBabar)-Latalola Besar (PulauMasela)-Watuwei (PulauDawelor)-Saumlaki (Kepulauan

Tanimbar)

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – onreli – Tomra Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar Watuwei – Saumlaki untuk melayani PKSN Ilwaki dan PKSN Saumlaki

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Wonreli, Tomr

Kaiwatu, Werwawan, Mahaleta, Tepa, Kroing, Latalola Besar, Watuwedan Saumlaki yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Wet

dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar

Watuwei – Saumlaki untuk melayani pergerakan orang dan/atau baranserta membuka keterisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Wonreli, TomrKaiwatu, Werwawan, Mahaleta, Tepa, Kroing, Latalola Besar, Watuwedan Saumlaki yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar Watuwei – Saumlaki dengan memperhatikan keselamatan dakeamanan pelayaran

I.B.2 - 53

PENYEBERANGAN

lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan

Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar –Watuwei – Saumlaki

.18. Galala (Pulau Ambon)-Banda

Neira (Kepulauan Banda)

Meningkatkan

mengembangkan lintas penyeberangan Galala - Banda Neira untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan PulauPulau Lease dengan Gugus Kepulauan Banda

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Banda Nei

yang terpadu dengan jaringan jalanc.

mengembangkan lintas penyeberangan Galala - Banda Neira untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Banda Nei yang dilengkapi dengan depo-depo BBM untuk membuka akses wilayake gugus pulau-pulau kecil

I.B.2 - 54

PENYEBERANGAN

mengembangkan lintas penyeberangan Galala - Banda Neira dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Galala - Banda Neira

.19. Banda Neira (KepulauanBanda)-Pulau Manuk-PulauSerua-Pulau Nila-Pulau Teun-Pulau Damar-Pulau Babar

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Banda Neira - Pulau ManukPulau Serua - Pulau Nila - Pulau Teun - Pulau Damar - Pulau Babauntuk meningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan BandGugus Kepulauan Terselatan, dan Gugus Kepulauan Babar

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Banda Neira, PulaManuk, Pulau Serua, Pulau Nila, Pulau Teun, Pulau Damar, dan PulaBabar yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 55

PENYEBERANGAN

mengembangkan lintas penyeberangan Banda Neira-Pulau ManuPulau Serua-Pulau Nila-Pulau Teun-Pulau Damar-Pulau Babar untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Banda Neira, PulaManuk, Pulau Serua, Pulau Nila, Pulau Teun, Pulau Damar, dan PulaBabar yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Banda Neira - Pulau ManukPulau Serua - Pulau Nila - Pulau Teun - Pulau Damar - Pulau Babadengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Banda Neira-Pulau Manuk-Pulau Serua-PulaNila-Pulau Teun-Pulau Damar-Pulau Babar

h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan daDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 56

PENYEBERANGAN

.20. Bastiong (Pulau Ternate)-Babang (Pulau Bacan)

antarGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Babang untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ternate-Tidore da

Gugus Pulau Halmahera Selatan

melayani PKN Ternate-Sofifi dan PKW Labuha

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Baban

yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate da

Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Baban

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Babang denga

I.B.2 - 57

PENYEBERANGAN

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Bastiong-Babang

.21. Nalahia (Pulau Nusa Laut)-

Amahai (Pulau Seram BagianSelatan)

Meningkatkan

mengembangkan lintas penyeberangan Nalahia- mahai untu

meningkatkan keterkaitan antara Gugus Pulau Ambon dan Pulau-PulaLease dan Gugus Pulau Seram Selatan

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Nalahia dan Amah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

mengembangkan lintas penyeberangan Nalahia-Amahai untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Nalahia dan Amah yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Nalahia-Amahai dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 58

PENYEBERANGAN

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Nalahia-Amahai

.22. Kroing (Pulau Babar)- ulur(Pulau Damer)

antargugus pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Kroing- ulur untumeningkatkan keterkaitan antara Gugus Kepulauan Babar dan GuguKepulauan Terselatan

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kroing dan Wulur yanterpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Kroing-Wulur untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kroing, dan Wulur yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Kroing-Wulur dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 59

PENYEBERANGAN

lintas penyeberangan Kroing-Wuluri. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

I. Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan Dalam Gugus Pulau

I.1. Mangole (Pulau Mangoli)-

Bobong (Pulau Taliabu)

Meningkatkan

keterkaitan dalamGugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Bobong untu

meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Sula BagiaBarat

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Bobon yang terpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Bobong untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

I.B.2 - 60

PENYEBERANGAN

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Bobon yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Bobong dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

lintas penyeberangan Mangole-Bobong

I.2. Mangole (Pulau Mangoli) – Sanana (Pulau Sulabesi)

Meningkatkanketerkaitan dalam

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Sanana untuk melayaPKW Sanana dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus KepulauaSula Bagian Timur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Sanan yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 61

PENYEBERANGAN

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Sanana untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mangole dan Sanan yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Mangole-Sanana dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Mangole-Sanana

I.3. Patani (Halmahera Tengah)-Gebe (Pulau Gebe)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Patani-Gebe untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Halmahera TimuHalmahera Tengah

I.B.2 - 62

PENYEBERANGAN

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani dan Gebe yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera

mengembangkan lintas penyeberangan Patani-Gebe untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Patani dan Gebe yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Patani-Gebe dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Patani-Gebe

I.B.2 - 63

PENYEBERANGAN

I.4. Geser (Pulau Seram)-Gorom(Pulau Gorom)-Watubela (PulauWatubela)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Gorom- atubela untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Seram Timur

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser, Gorom, daWatubela yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram

mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Geser, Gorom, daWatubela yang dilengkapi dengan depo-depo BBMe. mengembangkan lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela denga

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Geser-Gorom-Watubela

i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan daDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I.B.2 - 64

PENYEBERANGAN

I.5. Tual (Pulau Dullah)-Elat (PulauKei Besar)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Elat untuk melayani PK

Tual-Langgur dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugu

Kepulauan Kei

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Elat yan

terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Elat untuk melaya

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Elat yan

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Elat denga

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang.

h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiata

lintas penyeberangan Tual-Elat

I.B.2 - 65

I.6. Tual (Pulau Dullah) – Tayandu(Pulau Tayando)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu untu

meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu untuk melaya

PKW Tual-Langgurc.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Tayandu yan

terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah

mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu untuk melaya

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tual dan Tayandu yan

dilengkapi dengan depo-depo BBMf. mengembangkan lintas penyeberangan Tual-Tayandu denga

I.B.2 - 66

lintas penyeberangan Tual-Tayandu j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan I.7. Tayandu (Pulau Tayando) – Kur

(Pulau Kur)Meningkatkan

keterkaitan dalamGugus Pulau

a. mengembangkan lintas penyeberangan Tayandu-Kur untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tayandu dan Kur yanterpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Tayandu-Kur untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tayandu dan Kur yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Tayandu-Kur dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 67

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tayandu-Kur

i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan daDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan iz

I.8. Langgur (Pulau Kei Kecil)-Elat(Pulau Kei Besar)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Elat untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Elat yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Elat untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Elat yandilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 68

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Elat dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Langgur-Elat

I.9. Langgur (Pulau Kei Kecil) –Hollat (Pulau Kei Besar)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Hollat untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Hollat yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Hollat untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Hollat yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Hollat dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 69

lintas penyeberangan Langgur-Hollati. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

I.10. Langgur (Pulau Kei Kecil) –Weduar (Pulau Kei Besar)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur- eduar untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Kei

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Wedu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil

c. mengembangkan lintas penyeberangan Langgur-Weduar untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Langgur dan Wedu yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 70

mengembangkan lintas penyeberangan Langgur- eduar dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarangkegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Langgur-Weduar

I.11. Lalui (Pulau Obi)-Babang (PulauBacan)-Makian (Pulau Makian)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Lalui–Babang–Makian untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Halmahera Selatan

mengembangkan lintas penyeberangan Lalui–Babang–Makian untumelayani PKW Labuha

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lalui, Babang daMakian yang terpadu dengan Jaringan Jalan di Pulau Bacan

mengembangkan lintas penyeberangan Lalui–Babang–Makian untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

I.B.2 - 71

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lalui, Babang, da

Makian yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Lalui–Babang–Makian denga

lintas penyeberangan Lalui–Babang–Makian

I.12. Sofifi (Pulau Halmahera)-Bastiong (Pulau Ternate)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong untuk melaya

PKN Ternate-Sofifi dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pula

Ternate-Tidore

I.B.2 - 72

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sofifi dan Bastiong yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringa Jalan Pulau Halmahera

mengembangkan lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sofifi dan Bastiong yan

dilengkapi dengan depo-depo BBMe. mengembangkan lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong denga

h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Sofifi-Bastiong

I.B.2 - 73

I.13. Bastiong (Pulau Ternate)-Batang Dua (Pulau Mayau)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua untumelayani PKN Ternate-Sofifi

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan BatanDua yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua untu

melayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan BatanDua yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

lintas penyeberangan Bastiong-Batang Dua

I.B.2 - 74

I.14. Bastiong (Pulau Ternate) – Tidore (Pulau Tidore)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore untuk melayaPKN Ternate-Sofifi

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan BatanDua yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate

d. mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bastiong dan Tidore yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Bastiong-Tidore dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangadengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dapengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan

I.B.2 - 75

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Bastiong-Tidore

I.15. Goto (Pulau Tidore) – Sofifi(Pulau Halmahera)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi untuk meningkatkaketerkaitan di dalam Gugus Pulau Ternate-Tidore

mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi untuk melayani PK

Ternate-Sofifi dan PKW Tidore

c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Goto dan Sofifi yan

terpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi untuk melaya

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Goto dan Sofifi yan

mengembangkan lintas penyeberangan Goto-Sofifi denga

I.B.2 - 76

pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh.

lintas penyeberangan Goto-Sofifi j.

I.16. Galala (Pulau Ambon)-Pokka(Pulau Ambon)

Gugus Pulau

a. mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan PulauPulau Lease

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka untuk melayaPKN Ambonc.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Pokka yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

I.B.2 - 77

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Galala dan Pokka yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Galala-Pokka dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Galala-Pokka

I.17. Umeputih (Pulau Saparua)-Pelauw (Pulau Haruku)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan PulauPulau Lease

b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Pelau yang terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 78

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Pelau yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Umeputih-Pelauw

I.18. Kailolo (Pulau Haruku)-Umeputih (Pulau Saparua)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan PulauPulau Lease

I.B.2 - 79

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kailolo dan Umeput yang terpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kailolo dan Umeput yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Kailolo-Umeputih

I.B.2 - 80

I.19. Tulehu (Pulau Ambon)-Kailolo(Pulau Haruku)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo untuk melayaPKN Ambon dan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus PulaAmbon dan Pulau-Pulau Lease

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Kailolo yanterpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon

mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Kailolo yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo

menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaradi lintas penyeberangan Tulehu-Kailolo

I.B.2 - 81

I.20. Tulehu (Pulau Ambon)-Umeputih (Pulau Saparua)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan PulauPulau Lease

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Umeput yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon

c. mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan Umeput yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 82

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Tulehu-Umeputih

I.21. Umeputih (Pulau Saparua)-Nalahia (Pulau Nusa Laut)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia untu

meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Ambon dan PulauPulau Lease

b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Nalah yang terpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia untumelayani pergerakan orang dan/atau barang serta membukketerisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Umeputih dan Nalah

mengembangkan lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia dengamemperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran

I.B.2 - 83

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Umeputih-Nalahia

I.22. Dobo (Pulau Wamar)- okam(Pulau Wokam)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo- okam untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru

b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam untuk melayaPKSN Dobo

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Wokam yanterpadu dengan jaringan jalan dan pelabuhan laut

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam untuk melaya

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Wokam yandilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Wokam dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

I.B.2 - 84

lintas penyeberangan Dobo-Wokam j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

I.23. Dobo (Pulau Wamar)-Kobror(Pulau Kobror)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror untuk melayaPKSN Dobo

c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Kobror yanterpadu dengan jaringan jalan di Pulau Kobror

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

I.B.2 - 85

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Kobror yandilengkapi dengan depo-depo BBM

f. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Kobror denga

lintas penyeberangan Dobo-Kobror

I.24. Dobo (Pulau Wamar)-Trangan(Pulau Trangan)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan untu

meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru

b. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan untuk melayaPKSN Dobo

I.B.2 - 86

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Trangan yanterpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan untuk melaya

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Trangan yan

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Trangan dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

lintas penyeberangan Dobo-Trangan

menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayara

di lintas penyeberangan Dobo-Trangan

I.B.2 - 87

I.25. Dobo (Pulau Wamar)-Benjina

(Pulau Kobror)

Meningkatkan

keterkaitan dalamgugus pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina untu

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina untuk melaya

PKSN Doboc.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Benjina yan

terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Kobror

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina untuk melaya

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Benjina yan

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Benjina denga

I.B.2 - 88

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatadi bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran lintas penyeberangan Dobo-Benjina

menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaradi lintas penyeberangan Dobo-Benjina

I.26. Dobo (Pulau Wamar)-Tabarfane(Pulau Trangan)

Gugus Pulau

a. mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane untumeningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulauan Aru

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane untuk melayaPKSN Dobo

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Tabarfane yan

terpadu dengan jaringan jaland.

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasiawilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Dobo dan Tabarfane yandilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 89

mengembangkan lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane dengamemperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

h. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaa

lintas penyeberangan Dobo-Tabarfane

I.27. Tabarfane-Jerol (Pulau Trangan)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol untu

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tabarfane dan Jerol yan

terpadu dengan jaringan jalan

I.B.2 - 90

mengembangkan lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol untuk melayapergerakan orang dan/atau barang serta membuka keterisolasia

wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tabarfane dan Jerol yan

mengembangkan lintas penyeberangan Tabarfane-Jerol denga

lintas penyeberangan Tabarfane-Jeroli. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan da

I.B.2 - 91

I.28. mbalau (Pulau Ambalau)– Wamsisi–Namrole–Leksula(Pulau Buru)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan mbalau– amsisi–NamrolLeksula untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Pulau Buru

mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau–Wamsisi–Namrol

Leksula untuk melayani PKW Namlea

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ambalau, Wamsis

Namrole dan Leksula yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pula

mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau–Wamsisi–NamrolLeksula untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang ser

membuka keterisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ambalau, Wamsis

Namrole dan Leksula yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

mengembangkan lintas penyeberangan Ambalau–Wamsisi–Namrol

Leksula dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

I.B.2 - 92

lintas penyeberangan Ambalau–Wamsisi–Namrole–Leksula

I.29. Saumlaki– daut–Seira– Wunlah–Larat (Pulau Tanimbar)

Gugus Pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki– daut–Seira– unlahLarat untuk meningkatkan keterkaitan di dalam Gugus Kepulaua

Tanimbar

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah

Larat untuk melayani PKSN Saumlaki

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki, Adaut, Seir

Wunlah, dan Larat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pula

Yamdenad.

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah

Larat untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang ser

membuka keterisolasian wilayah

e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Saumlaki, Adaut, Seir

Wunlah, dan Larat yang dilengkapi dengan depo-depo BBM

I.B.2 - 93

mengembangkan lintas penyeberangan Saumlaki– daut–Seira– unlahLarat dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran

lintas penyeberangan Saumlaki–Adaut–Seira–Wunlah–Larat

I.30. Ilwaki (Pulau Wetar)-Jerusu(Pulau Romang)-Wonreli (PulauKisar)-Tomra (Pulau Letti)-Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan(Pulau Lakor)

gugus pulau

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu- onreli-TomrKaiwatu-Werwawan meningkatkan keterkaitan di dalam Gugu

Kepulauan Terselatan

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomr

Kaiwatu-Werwawan untuk melayani PKSN Ilwaki

I.B.2 - 94

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Jerusu, Wonre Tomra, Kaiwatu, dan Werwawan yang terpadu dengan jaringan jalan

mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomr

Kaiwatu-Werwawan untuk melayani pergerakan orang dan/atau baran

serta membuka keterisolasian wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ilwaki, Jerusu, Wonre

Tomra, Kaiwatu, dan Werwawan yang dilengkapi dengan depo-dep

BBMf. mengembangkan lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomr

Kaiwatu-Werwawan dengan memperhatikan keamanan dan keselamata

pelayaran

lintas penyeberangan Ilwaki-Jerusu-Wonreli-Tomra-Kaiwatu-Werwawan

I.B.2 - 95

LAMPIRAN I.B.3PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANANDI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGIOPERASIONALISASIPERWUJUDANTATANANKEPELABUHANAN DI KEPULAUAN MALUKU

NO. NAMA PELABUHAN JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Pelabuhan Utama

I.1. Pelabuhan Ambon PelabuhanUtama

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Ambonyang berada di Ko

Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-pulau Leaseuntuk melayani PK

Ambon sebagai pusat pengembangan KawasanAndalanSeram, Kawasan Andal

Buru, serta Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya

mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan diPelabuhan Ambon unt

memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC

c. mengembangkan Pelabuhan Ambonyang terpadu denganJaringan Jalan Lint

Pulau Ambon, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, dan Lintas Penyeberang

Penghubung Sabuk

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Amb

dengan pelabuhan lainnya

mencegah pengembanganPelabuhan Ambon yang berpotensi mengganggu fun

Kawasan Lindung dan ekosistem pesisirf.

memanfaatkanbersama Pelabuhan Ambon untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negara

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pa

Pelabuhan Ambon

I.B.3 - 2

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuh

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesudengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pakeberadaan jalur transportasi laut

I.2 Pelabuhan Ternate Pelabuhan

mengembangkan Pelabuhan Ternateyang berada di Kota Ternate pada Gug

Pulau Ternate-Tidore untuk melayaniPKN Ternate-Sofifisebagai puspengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dSekitarnya, Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya, serta Kawas

Andalan Bacan-Halmahera Selatanb.

mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di Pelabuh Ternateuntukmemanfaatkan ALKI IIIA

mengembangkan Pelabuhan Ternate yang terpadu dengan Jaringan JalLingkar Pulau Ternate, Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, dan LintPenyeberangan Penghubung Sabuk

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ternadengan pelabuhan lainnya

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjaPelabuhan Ternate

mencegah perkembangan Pelabuhan Ternate yang berpotensi menggangfungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

I.B.3 - 3

memanfaatkan bersama Pelabuhan Ternate untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negarah.

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembang

kawasan Pelabuhan Ternate

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesu

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pa

keberadaan jalur transportasi laut

I.3 Pelabuhan Tobelo PelabuhanUtama

mengembangkan Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utapada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk melayani PKW Tobelo sebagai puspengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dSekitarnya

b. mengembangkan Pelabuhan Tobelo yang terpadu dengan Jaringan JalLintasPulau Halmahera

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjaPelabuhan Tobelo

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tobdengan pelabuhan lainnya

e. mencegah perkembangan Pelabuhan Tobelo yang berpotensi mengganggu funKawasan Lindung dan ekosistem pesisir

I.B.3 - 4

memanfaatkan bersama Pelabuhan Tobelo untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negarag.

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangkawasan Pelabuhan Tobelo

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjaPelabuhan Tobelo

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhdan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesudengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

I.4 Pelabuhan Babang PelabuhanUtama

mengembangkan Pelabuhan Babanguntuk melayani PK Labuha sebagai pupengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, serta Kawas

Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnyab.

mengembangkanPelabuhan Babangyang terpadu dengan Jaringan Jalan Lint

Pulau Bacan, lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dan lintpenyeberangan dalam Gugus Pulauc.

Pelabuhan Babangd.

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Baba

I.B.3 - 5

mencegah pengembangan Pelabuhan Babang yang berpotensi menggang

fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisirf. memanfaatkan bersama Pelabuhan Babang untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negarag. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuh

II. Pelabuhan Pengumpul

II.1. Pelabuhan Tulehu Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Tulehu yang berada Kabupaten Maluku Tengah padaGugus Pulau Ambon dan Pulau-pulau Leauntuk melayaniPKN Ambon sebagai pusat pengembangKawasanAndalanSeram, Kawasan Andalan Buru, serta Kawasan Andalan LaBanda dan Sekitarnya

mengembangkan Pelabuhan Tulehu yang terpadu dengan Jaringan Jalan LintPulau Ambon, lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lintpenyeberangan dalam Gugus Pulau

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjaPelabuhan Tulehu

I.B.3 - 6

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tule

dengan pelabuhan lainnyae.

mencegah perkembangan Pelabuhan Tulehu yang berpotensi mengganggu fun

Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Tulehu untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negara

kawasan Pelabuhan Tulehu

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhdan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesu

i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pa

II.2. Pelabuhan Amahai Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan mahai yang berada

Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk melaya

PKW Masohi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram

mengembangkan Pelabuhan Amahai yang terpadu dengan Jaringan Jal

LintasPulau Seram, lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lint

I.B.3 - 7

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunja

Pelabuhan Amahaid. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Amah

dengan pelabuhan lainnyae. mencegah perkembangan Pelabuhan Amahai yang berpotensi menggang

fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisirf.

memanfaatkan bersama Pelabuhan Amahai untuk kepentingan pertahanan dkeamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangkawasan Pelabuhan Amahai

II.3. Pelabuhan Hatu Piru PelabuhanPengumpul

mengembangkan Pelabuhan Hatu Piru yang berada di Kabupaten Seram BagiBarat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani PKW Kairatu sebag

pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram

mengembangkan Pelabuhan Hatu Piru yang terpadu dengan Jaringan Jal

LintasPulau Seram

I.B.3 - 8

Pelabuhan Hatu Pirud. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Hatu P

dengan pelabuhan lainnyae. mencegah perkembangan Pelabuhan Hatu Piru yang berpotensi menggang

memanfaatkan bersama Pelabuhan Hatu Piru untuk kepentingan pertahandan keamanan negara

kawasan Pelabuhan Hatu Piruh.

II.4. Pelabuhan Tual PelabuhanPengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Tual yang berada di Kota Tupada Gugus Kepulauan Kei untuk melayani PKW Tual-Langgursebagai puspengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan Pelabuhan Tual yang terpadu dengan Jaringan Jalan LintPulau Dullah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberang

Penghubung Sabuk

I.B.3 - 9

Pelabuhan Tuald. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tual deng

pelabuhan lainnyae. mencegah perkembangan Pelabuhan Tual yang berpotensi mengganggu fun

Kawasan Lindung dan ekosistem pesisirf.

memanfaatkan bersama Pelabuhan Tual untuk kepentingan pertahanan dkeamanan negara

kawasan Pelabuhan Tualh.

II.5. Pelabuhan Namlea PelabuhanPengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Namlea yang berada Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk melayani PKW Namlea sebag

pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru

mengembangkan Pelabuhan Namlea yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lint

Pulau Buru dan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah

I.B.3 - 10

Pelabuhan Namlead. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Nam

dengan pelabuhan lainnyae. mencegah perkembangan Pelabuhan Namlea yang berpotensi menggang

memanfaatkan bersama Pelabuhan Namlea untuk kepentingan pertahanan dkeamanan negara

kawasan Pelabuhan Namleah.

II.6. Pelabuhan Bula PelabuhanPengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Bula yang berada di KabupatSeram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur untuk melayani PKW Bu

sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram

mengembangkan Pelabuhan Bulayang terpadu dengan Jaringan Jal

LintasPulau Seram

I.B.3 - 11

Pelabuhan Bulad.

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bula deng

pelabuhan lainnya

mencegah perkembangan Pelabuhan Bula yang berpotensi mengganggu fun

Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Bulauntuk kepentingan pertahanan d

keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangkawasan Pelabuhan Bula

II.7. Pelabuhan Saumlaki Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Saumlaki yang berada

Kabupaten Maluku TenggaraBarat pada Gugus Kepulauan Tanimbarunt

melayani PKSN Saumlakisebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan K

Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura d

Sekitarnya

I.B.3 - 12

mengembangkan Pelabuhan Saumlaki yang terpadu dengan Jaringan Jal

LintasPulau Yamdena, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan LintPenyeberangan Penghubung Sabuk

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Saumla

d. mencegah pengembangan Pelabuhan Saumlaki yang berpotensi menggang

fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Saumlaki untuk kepentingan pertahan

dan keamanan negaraf.

Pelabuhan Saumlaki

II.8. Pelabuhan Dobo Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Dobo yang berada di Kabupat

Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melayani PKSNDobosebag

pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pul

Tanimbarserta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya

I.B.3 - 13

mengembangkan Pelabuhan Dobo yang terpadu dengan Jaringan Jal

LintasPulau Kobror, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan LintPenyeberangan Penghubung Sabuk

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Dobo dengpelabuhan lainnya

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang paPelabuhan Dobo

mencegah pengembanganPelabuhan Dobo yang berpotensi mengganggu funKawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Dobo untuk kepentingan pertahanan dkeamanan negara

II.9. Pelabuhan Batugoyang Pelabuhan

Pengumpul

a. mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Batugoyangyang berada

Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melaya

PKSNDobosebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pul

Wetar-Pulau Tanimbarserta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya

I.B.3 - 14

mengembangkan Pelabuhan Batugoyang yang terpadu dengan aringan jal

lintas Pulau Kobror dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatanc.

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Batugoyadengan pelabuhan lainnya

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjaPelabuhan Batugoyang

e. mencegah perkembangan Pelabuhan Batugoyang yang berpotensi menggangfungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Batugoyang untuk kepentingan pertahandan keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangkawasan Pelabuhan Batugoyang

II.10. Pelabuhan Bandaneira Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Bandaneira yang berada

Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Kepulauan Banda untuk melaya

Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya

I.B.3 - 15

mengembangkan Pelabuhan Bandaneira yang terpadu dengan lint

penyeberangan dalam Gugus Pulauc. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bandane

dengan pelabuhan lainnyad. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunja

Pelabuhan Bandaneirae.

mencegah perkembangan Pelabuhan Bandaneira yang berpotensi menggangfungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Bandaneira untuk kepentingan pertahan

dan keamanan negarag.

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangkawasan Pelabuhan Bandaneira

II.11. Pelabuhan Sofifi PelabuhanPengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Sofifi yang berada di Kota Tido

Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-So

sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sof

Weda dan Sekitarnyaserta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya

I.B.3 - 16

mengembangkan Pelabuhan Sofifi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lint

Pulau Halmahera dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utarac. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunja

Pelabuhan Sofifid. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sofifi deng

pelabuhan lainnyae.

mencegah perkembangan Pelabuhan Sofifi yang berpotensi mengganggu funKawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Sofifi untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negarag.

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangkawasan Pelabuhan Sofifi

II.12. Pelabuhan Labuha PelabuhanPengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Labuha untuk melayaPKWLabuha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bacan-HalmaheSelatan, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, serta Kawasan Andalan LaHalmahera dan Sekitarnya

I.B.3 - 17

mengembangkanPelabuhan Labuha yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lint

Pulau Bacan, lintas penyeberangan antarprovinsi, lintas penyeberangan antGugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulauc.

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang paPelabuhan Labuha

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Labudengan pelabuhan lainnya

mencegah pengembangan Pelabuhan Labuha yang berpotensi menggangfungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Labuha untuk kepentingan pertahanan d

II.13. Pelabuhan Mangole Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkanPelabuhan Mangoleyang berada di Kabupaten Kepulauan Su

pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sanasebagai pusat pengembanganKawasan Andalan Kepulauan Sulab.

mengembangkanPelabuhan Mangoleyang terpadu dengan lintas penyeberangantarGugus Pulau dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau

mencegah pengembangan Pelabuhan Mangole yang berpotensi menggangfungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

I.B.3 - 18

Pelabuhan Mangolee.

memanfaatkan bersama Pelabuhan Mangole untuk kepentingan pertahanan dkeamanan negara

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Mang

II.14. Pelabuhan Mafa Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Mafa yang beradadi Kabupat

Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tenguntuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan

b. mengembangkanPelabuhan Mafayang terpadu dengan jaringan jalan lintPulau Halmahera

Pelabuhan Mafad.

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Mafa dengpelabuhan lainnya

mencegah pengembangan Pelabuhan Mafa yang berpotensi mengganggu funKawasan Lindung dan ekosistem pesisir

I.B.3 - 19

memanfaatkan bersama Pelabuhan Mafa untuk kepentingan pertahanan d

II.15. Pelabuhan Laiwui Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Laiwui yang beradadi Kabupat

Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tenguntuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan

mengembangkanPelabuhan Laiwui yang terpadu dengan jaringan jalan di PulObimayor, lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dan lintas penyeberangdalam Gugus Pulau

c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang paPelabuhan Laiwui

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Laiwdengan pelabuhan lainnyae.

mencegah pengembangan Pelabuhan Laiwui yang berpotensi mengganggu funKawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Laiwui untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negara

I.B.3 - 20

membatasi pemanfaa an ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuh

II.16. Pelabuhan Falabisahaya Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkanPelabuhan Falabisahaya yang beradadi Kabupaten Kepulau

Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sana

sebagai pusat pengembanganKawasan Andalan Kepulauan Sulab. mengembangkanPelabuhan Falabisahayayang terpadu dengan lint

penyeberangan antarGugus Pulau dan lintas penyeberangan dalam Gug

Pelabuhan Falabisahaya

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Falabisaha

mencegah pengembangan Pelabuhan Falabisahaya yang berpotensi menggang

memanfaatkan bersama Pelabuhan Falabisahaya untuk kepenting

pertahanan dan keamanan negara

I.B.3 - 21

II.17. Pelabuhan ayabula Pelabuhan

Pengumpul

mengembangkanPelabuhan ayabula yang beradadi KabupatenPulau Moro

pada Gugus Pulau Morotai untuk melayani PKSNDaruba sebagai pus

pengembanganKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dSekitarnya

mengembangkan Pelabuhan Wayabula yang terpadu dengan Jaringan Jal

Lingkar Pulau Morotai danlintas penyeberangan antarGugus Pulau

Pelabuhan Wayabula

mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Wayabu

mencegah pengembangan Pelabuhan Wayabula yang berpotensi menggang

f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Wayabula untuk kepentingan pertahan

dan keamanan negara

I.B.3 - 22

LAMPIRAN I.B.4

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN

DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASIPERWUJUDANTATANANKEBANDARUDARAAN DI KEPULAUAN MALUKU

NO. NAMA BANDAR UDARA JENIS STRATEGI OPERASIONALISASII. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder

I.1 Bandar Udara Pattimura Bandar UdaraPengumpul

dengan SkalaPelayananSekunder

mengembangkanBandar Udara Pattimurayang berada di Kota Ambon pada Gug

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leaseuntuk melayaniPKN Ambon, PKW Kaira

PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama sebagai pus

pengembangan Kawasan Andalan Seram

mengembangkan dan memantapkan fungsi Bandar Udara Pattimura unt

mendukung kegiatan perikanan, industri, dan pariwisata

mengembangkan dan memantapkan Bandar Udara Pattimurayang terpadu deng

Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon

mengembangkan dan memantapkan Bandar Udara Pattimura untuk melaya

angkutan udara keperintisanguna meningkatkan aksesibilitas di kawas

tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni

memanfaatkan bersama Bandar Udara Pattimura untuk kepentingan pertahandan keamanan negara

memanfaatkan ruang di sekitar Bandar Udara Pattimura sesuai deng

kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peratur

perundang-undangan

I.B.4-2

NO. NAMA BANDAR UDARA JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamat

Operasi Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan

I.2 Bandar Udara SultanBabullah

Bandar UdaraPengumpul

dengan SkalaPelayanan Tersier

mengembangkan Bandar Udara Sultan Babullahyang berada di Kota Ternate pa

Gugus Pulau Ternate-Tidoreuntuk melayani PKN Ternate-Sofifi dan PK

Tidoresebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidango

Sofifi-Weda dan Sekitarnya

mengembangkanBandar Udara Sultan Babullah untuk mendukung kegiatperikanan, industri, dan pariwisata

mengembangkan Bandar Udara Sultan Babullah yang terpadu dengan Jaring

Jalan Lingkar Pulau Ternate

mengembangkanBandar Udara Sultan Babullahuntuk melayani angkutan uda

keperintisanguna meningkatkan aksesibilitas di kawasan tertinggal dan terisola

termasuk Pulau Kecil berpenghunie.

memanfaatkan bersama Bandar Udara Sultan Babullah untuk kepenting

pertahanan dan keamanan negara

I.B.4-3

memanfaatkan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Babullah sesuai deng

kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturperundang-undangan

memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-bat

kawasan kebisingan

II. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier

II.1 Bandar Udara Olilit Bandar UdaraPengumpuldengan Skala

Pelayanan Tersier

mengembangkan Bandar Udara Olilityang berada di Kota Saumlaki pada GugKepulauan Aruuntuk melayaniPKSN Saumlakisebagai pusat pengembang

mengembangkanBandar Udara Olilit untuk mendukung kegiatan perikana

industri, dan pariwisata

mengembangkan Bandar Udara Olilityang terpadu dengan Jaringan Jalan Lint

Pulau Yamdenad.

mengembangkanBandar Udara Olilituntuk melayani angkutan uda

keperintisanguna meningkatkan aksesibilitas diKawasan Perbatasan, kawas

tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni

I.B.4-4

memanfaatkan bersama Bandar Udara Olili untuk kepentingan pertahanan d

keamanan negaraf.

memanfaatkan ruang di sekitar Bandar Udara Olilit sesuai dengan kebutuh

pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundan

undangan

memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-ba

kawasan kebisingan

LAMPIRAN I.B.5

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN

ENERGI NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

NO.SISTEM JARINGAN

ENERGI JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

I.1. Jalur DistribusiAmbon

Jaringan Pipa Transmisi dan

DistribusiMinyak dan Gas

a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas buantarpulau pada jalur distribusi Ambon untuk memenuhi kebutuhan energi di PKAmbon sebagai pusat Kawasan Andalan Seram

mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dengmemperhatikankeamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pitransmisi dan distribusi minyak dan gas bumi

II. Pembangkit Tenaga Listrik

II.1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTP)

Pembangkit Tenaga Listrik

Energi Terbarukan

mengembangkan dan memelihara PLTP Tulehu yang berada di Kabupaten Malu Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk memenuhi kebutuhtenaga listrik di PKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram

mengembangkan dan memelihara PLTP Songa Wayaua yang berada di KabupatHalmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan untuk memenukebutuhan tenaga listrik di PKW Labuha dan Kawasan Andalan Bacan-Halmahe

Selatanc.

mengembangkan dan memelihara PLTP Jailolo yang berada di Kabupaten HalmaheBarat pada Gugus Pulau Halmahera Barat untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrdi PKN Ternate-Sofifi dan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dSekitarnya

mengembangkan PLTP dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain

I.B.5 - 2

NO.SISTEM JARINGAN

II.2. Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit

Tenaga Listrik

Energi Tidak

Terbarukan

mengembangkan dan memelihara PLTU mbon yang berada di Kota Ambon pa

Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk memenuhi kebutuhan tena

listrik di PKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram

mengembangkan dan memelihara PLTU Waai yang berada di Kabupaten Malu

Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk memenuhi kebutuh

tenaga listrik di PKW Kairatu danKawasan Andalan Seram

mengembangkan dan memelihara PLTU Tidore dan PLTU Sofifi yang berada di Ko

Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidoreuntuk memenuhi kebutuhtenaga listrik di PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo, sertaKawas

d. mengembangkanPLTU dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain

Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit

Tenaga Listrik

Energi

Terbarukan

mengembangkan dan memelihara PLTA Wai Tala yang berada di Kabupaten Malu

Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga list

di PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo, serta Kawasan Andalan Terna

Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

b. mengembangkanPLTA dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain

I.B.5 - 3

NO.SISTEM JARINGAN

Tenaga GasifikasiBatubara (PLTGB)

Pembangkit

Tenaga ListrikEnergi Baru

Terbarukan

mengembangkan dan memelihara PLTGB Buru yang berada di Kabupaten Buru pa

Gugus Pulau Buru untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di PKW Namlea dKawasan Andalan Buru

mengembangkan dan memelihara PLTGB Langgur yang berada di Kabupaten Malu

Tenggara dan PLTGB Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei unt

memenuhi kebutuhan tenaga listrik di PKW Tual dan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pul

Wetar-Pulau Tanimbar

mengembangkan dan memelihara PLTGB Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahe

Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk memenuhi kebutuhan tenaga list

di PKW Tobelo dan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda d

Sekitarnya

mengembangkan PLTGB dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain

Tenaga Mini Hidro

(PLTM)

Pembangkit

Tenaga Listrik

Energi

Terbarukan

mengembangkan PLTM ae Mala dan PLTM Makariki yang berada di Kabupat

Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk melayani kawasan perdesa

serta kawasan tertinggal dan terisolasi

b. mengembangkan PLTM Ruwapa dan PLTM Tene yang berada di Kabupaten Sera

Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani kawasan perdesa

serta kawasan tertinggal dan terisolasi

I.B.5 - 4

NO.SISTEM JARINGAN

mengembangkan PLTM Isal yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gug

Pulau Seram Utara untuk melayani kawasan perdesaan serta kawasan tertinggal d

terisolasi

mengembangkan PLTM dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain

Tenaga Angin (PLTB),Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS),

Pembangkit Listrik

Tenaga Mikrohidro

(PLTMH), dan

Pembangkit Listrik

Tenaga Angin-Surya

(PLT Hybrid )

Pembangkit

Tenaga ListrikEnergi

Terbarukan

mengembangkan PLTB, PLTS, PLTMH, dan PLT Hybrid pada Pulau Kecil berpenghu

di Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, GugKepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gug

Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melaya

kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, serta kawasan tertinggal dan terisolasi

mengembangkan PLTB, PLTS, PLTMH, dan PLT Hybrid dengan memperhatikan jar

aman dari kegiatan lain

I.B.5 - 5

NO.SISTEM JARINGAN

III. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

III.1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Pulau Ambon dan Pulau Seram

III.1.1. ayame-Passo- Tulehu-Waai

Jaringan Transmisi

Tenaga ListrikSaluran

Udara Tegangan

Tinggi (SUTT)

a. mengembangkan dan memelihara aringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon untmelayani PKN Ambon

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon untmelayani Kawasan Andalan Seram

melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai deng

ketentuan peraturan perundang-undangan

III.1.2. Sirimau-Passo Jaringan Transmisi

Tenaga ListrikSUTT

mengembangkan dan memelihara aringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon untmelayani PKN Ambon

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon untmelayani Kawasan Andalan Seram

melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengketentuan peraturan perundang-undangan

III.1.3. Tulehu-Haruku-Masohi

Jaringan Transmisi

Tenaga Listrik

a. mengembangkan dan memelihara aringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon untmelayani PKW Masohi

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon unt

melayani Kawasan Andalan Seram

I.B.5 - 6

NO.SISTEM JARINGAN

III.1.4. Piru-Kairatu Jaringan

Transmisi

Tenaga Listrik

mengembangkan dan memelihara aringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon unt

melayani PKW Kairatu

III.1.5. Isal-Bula Jaringan

Transmisi

Tenaga Listrik

a. mengembangkan dan memelihara aringan transmisi tenaga listrik Pulau Ambon unt

melayani PKW Bula, PKW Werinama, dan PKW Wahai

c. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai deng

III.2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Pulau Halmahera

III.2.1. Tidore-Sofifi-

Dodinga-Jailolo-

Tobelo

Jaringan

Transmisi

Tenaga Listrik

mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melaya

PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo

I.B.5 - 7

NO.SISTEM JARINGAN

SUTT b.

mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andal

Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnyac. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai deng

III.2.2. Dodinga-Buli Jaringan Transmisi

Tenaga Listrik

mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andal Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

b. melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai deng

III.2.3. Dodinga-Maba Jaringan Transmisi

Tenaga ListrikSUTT

mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Kawasan Andal Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

melarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengketentuan peraturan perundang-undangan

III.3 Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga ListrikIII.3.1. Jaringan Transmisi

Tenaga Listrik dalam

Gugus Pulau

Interkoneksi

Jaringan

Transmisi

Tenaga Listrik

mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Gugus Pulau Morotai, Gug

Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidor

Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selata

Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gug

I.B.5 - 8

NO.SISTEM JARINGAN

Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pul

Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus PulAmbon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gug

Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan

LAMPIRAN I.B.6

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

DI KEPULAUAN MALUKU

NO. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Jaringan Terestrial

I.1. Nusa Tenggara-Maluku-Papua

JaringanPelayanan

Pengumpan

(Feeder) dan

Pulau-Pulau

a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungPKSN Ilwaki, PKSN Saumlaki, PKSN Dobo, dan PKW Tual-Langgur

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk melay

memanfaatkan ruang untuk menara pemancar telekomunikasi ymemperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarn

I.2. Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua

JaringanPelayanan

Pengumpan(Feeder) dan

Pulau-Pulau

mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungPKN Ambon, PKW Namlea, PKW Sanana, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kair

PKW Wahai, PKW Bula, PKW Labuha, PKW Tidore, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobdan PKSN Daruba

b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk melay

Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-TidSidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Seladan Kawasan Andalan Kepulauan Sula

c. memanfaatkan ruang untuk menara pemancar telekomunikasi ymemperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarn

I.B.6 - 2

NO.SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

II. Jaringan Satelit

II.1. Jaringan satelit yangmelayani KawasanPerkotaan dan KawasanAndalan

Jaringan Satelit a.

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Ambon, PKN Ternate-SPKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PWahai, PKW Bula, PKW Ternate, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PSaumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba

mengembangkan jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Seram, KawaAndalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, KawaAndalan Laut Banda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidang

Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan Laut Banda Sekitarnya.

mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan aspek keamanan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya

II.2. Jaringan satelit yangmelayani KawasanPerbatasan sertakawasan tertinggal danterisolasi

Jaringan Satelit a.

mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatakawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni pada GuPulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus PuSeram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus PuAmbon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, GuKepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, GuPulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, GuPulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gu

I.B.6 - 3

NO.SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gu

Kepulauan Sula Bagian Timurb.

mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan aspek keamanan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya

LAMPIRAN I.B.7

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN

SUMBER DAYA AIR DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR DI KEPULAUAN MALUKU

NO. JARINGAN

SUMBER DAYA AIR JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Sumber Air yang berupa Wilayah Sungai (WS)

I.1. WS Buru WSStrategisNasional

a. mengelolasumber air padaWS Buruuntukmelayanikebutuhan air baku di PKW Namleab. mengelolasumber air padaWS Buruuntukmelayanikebutuhan air baku di KawasanAndalan Buruc. merehabilitasiDAS Wae Apu untukkonservasisumberdayalahandan aird. mempertahankanluasandantutupanvegetasipadakawasanberfungsilindung di daerahhuluDAS A

DAS Mala, DAS Kuma, DAS Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede ymemilikikemampuantinggiuntukmeresapkan air

melindungi sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitassungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran Sungai ASungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, dan Sungai Pede

f. mengembangkankawasan di sekitar WS Burdengantetapmenjagakelestarianlingkungandanfungsilindungkawasan

I.2. WS Ambon-Seram WS StrategisNasional

a. mengelolasumber air padaWS Ambon-Seramuntukmelayanikebutuhan air baku di PKN Ambon, PKairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Werinama, dan PKW Bula

mengelolasumber air padaWS Ambon-Seramuntukmelayanikebutuhan air baku KawasanAndalanSeram

c. merehabilitasiDAS Wae Hatu Merah untukkonservasisumberdayalahandan aird. mempertahankanluasandantutupanvegetasipadakawasanberfungsilindung di daerahhuluDAST

DASLahatan, DASMata, DASArya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DASHaruku, DASSapaDAS Larike, dan DASTulehu Yom yang memilikikemampuantinggiuntukmeresapkan air

I.B.7 - 2

NO. JARINGAN

melindungi sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitassungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran Sungai TSungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai HaruSungai Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu

f. mengembangkankawasan di sekitar WS AmbSeramdengantetapmenjagakelestarianlingkungandanfungsilindungkawasan

I.3. WS Kepulauan Kei-Aru

WS StrategisNasional

a. mengelolasumber air padaWS Kepulauan Kei-Aruuntukmelayanikebutuhan air baku di PKW TLanggurdan PKSN Dobo

mengelolasumber air padaWS Kepulauan Kei-Aruuntukmelayanikebutuhan air baku KawasanAndalan Kei-Aru-PulauWetar-Pulau Tanimbar

c. merehabilitasiDAS Wae Manumbai untukkonservasisumberdayalahandan aird. mempertahankanluasandantutupanvegetasipadakawasanberfungsilindung di daerahhuluDAS W

DAS Aru, DAS Jorang, DAS Warloi, DAS Tungu, DAS Tunguwatu, dan DAS Maririmar ymemilikikemampuantinggiuntukmeresapkan air

e. melindungi sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitassungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran Sungai Wa

Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tungu, Sungai Tunguwatu, dan Sungai Maririmaf. mengembangkankawasan di sekitarWS Kepulauan

Arudengantetapmenjagakelestarianlingkungandanfungsilindungkawasan

I.B.7 - 3

NO. JARINGAN

1.4. WSKepulauanYamdena-

mengelolasumber air padaWS KepulauanYamdena-Wetaruntukmelayanikebutuhan air baku di PKSaumlakidan PKSN Ilwaki

b. mengelolasumber air padaWS KepulauanYamdena-Wetaruntukmelayanikebutuhan air baku

KawasanAndalan Kei-Aru-PulauWetar-Pulau Tanimbar

c. merehabilitasiDAS kritis pada WS KepulauanYamdena-Wetaruntukkonservasisumberdayalahandan

d. mempertahankanluasandantutupanvegetasipadakawasanberfungsilindung di daerahhuluDAS Ng

DAS Kara, DAS Arma, DAS Makatian, DAS Tampoh, dan DAS Metertatan y

memilikikemampuantinggiuntukmeresapkan air

melindungi sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitassungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran Sungai Ng

Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan

f. mengembangkankawasan di sekitarWS KepulauanYamd

Wetardengantetapmenjagakelestarianlingkungandanfungsilindungkawasan

1.5. WS Halmahera

WS Strategis

Nasional

a. mengelolasumber air padaWS Halmahera Utarauntukmelayanikebutuhan air baku di PKN Tern

Sofifi, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKSN Darubab. mengelolasumber air padaWS Halmahera Utarauntukmelayanikebutuhan air baku di Kawa

c. merehabilitasiDAS kritis pada WS Halmahera Utarauntukkonservasisumberdayalahandan air

d. mempertahankanluasandantutupanvegetasipadakawasanberfungsilindung di daerahhuluDAS K

I.B.7 - 4

NO. JARINGAN

DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS HalmahUtarayang memilikikemampuantinggiuntukmeresapkan air

e. melindungi sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas

sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran Sungai Kao, Sun

Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo

f. mengembangkankawasan di sekitarWS Halmah

Utaradengantetapmenjagakelestarianlingkungandanfungsilindungkawasan

1.6. WS HalmaheraSelatan

mengelolasumber air padaWS Halmahera Selatanuntukmelayanikebutuhan air baku di PKW Labuhb. mengelolasumber air padaWS Halmahera Selatanuntukmelayanikebutuhan air baku di Kawa

Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan BacHalmahera Selatan

c. merehabilitasiDAS kritis pada WS Halmahera Selatanuntukkonservasisumberdayalahandan aird. mempertahankanluasandantutupanvegetasipadakawasanberfungsilindung di daerahhuluDAS K

DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS Onat, DAS Sepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sanpada WS Halmahera Selatanyang memilikikemampuantinggiuntukmeresapkan air

melindungi sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitassungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran Sungai KSungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, Sungai Sangaji

f. mengembangkankawasan di sekitarWS HalmahSelatandengantetapmenjagakelestarianlingkungandanfungsilindungkawasan

I.B.7 - 5

NO. JARINGAN

II. Prasarana Sumber Daya AirII.1. Bendungan besertawaduknya

Prasarana airbaku KawasanPerkotaaan dan

KawasanAndalan

a. mengembangkan dan memeliharaBendungan WaeEla yang berada di Kabupaten Maluku TenpadaGugusPulau Ambon danPulau-Pulau Lease untukmempertahankan daya tampung air pemasok air bakubagiPKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram

b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar waduk

II.2. Bendung Prasarana airbaku Kawasan

Andalan

a. mengembangkandanmemeliharaBendung Kobi dan Bendung Wai Samal Kanan yang beradaKabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara, Bendung Matakabo Kiri yang beradKabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram TimursertaBendungKawadan Bendung Kai

yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Buntukmemenuhikebutuhan air bakupadaKawasan Andalan Seram

b. mengembangkandanmemeliharaBendung Wai Meten, BendungWai Tele, Bendung Way BBendungWaiLata, BendungWai Leman, BendungWai Lo, BendungWaiApu, danBendungWaiGeren yberada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk memenuhikebutuhan air bakupKawasan Andalan Buru

c. mengembangkandanmemeliharaBendung Aha yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada GuPulau Morotai untuk memenuhikebutuhan air bakuKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-SoWeda dan Sekitarnya

mengembangkandanmemeliharaBendung Pediwang, Bendung Leleseng, Bendung Toliwang, BendMalifut, Bendung Biang, dan Bendung Toboulamo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pGugus Pulau Halmahera Utara untuk memenuhikebutuhan air bakupadaKawasan Andalan Tern Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

e. mengembangkandanmemeliharaBendung Loloda dan Bendung Jailolo yang berada di Kabupa

I.B.7 - 6

NO. JARINGAN

Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat untuk memenuhikebutuhan air bakupKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

f. mengembangkandanmemeliharaBendung Tutiling, Bendung Akelamo, Bendung Wayamli, dan Bend

Opiyang yang berada di Kabupaten Halmahera Timur pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmah

Tengah untuk memenuhikebutuhan air bakupada Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-S

Weda dan Sekitarnya

g. mengembangkandanmemeliharaBendung Kobe dan Bendung Wairoro yang berada di Kabup

Halmahera Tengah pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah un

memenuhikebutuhan air bakupada Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda

Sekitarnya

h. mengembangkandanmemeliharaBendung Maidi dan Bendung Kahoho yang berada di Kota Tid

Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk memenuhikebutuhan air bakupada Kawa

i. mengembangkandanmemeliharaBendung Gane Timur, Bendung Geti, Bendung Goro Goro,

Bendung Bibinoti yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmah

Selatan untuk memenuhikebutuhan air bakupada Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan

j. mengembangkandanmemeliharaBendung Jorjoga dan Bendung Kilo yang berada di Kabup

Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat untuk memenuhikebutuhan air bakup

Kawasan Andalan Kepulauan Sula

I.B.7 - 7

NO. JARINGAN

II.3. Prasarana Air Bakuberbasis TeknologiAir Laut

Prasarana airbaku WilayahPesisir danPulauKecil

mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi berbasis penggunaaair lautpadaGugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus PulaSeram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon daPulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan TanimbaGugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus PulaHalmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus PulaHalmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan SuBagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.

II.4. Prasarana Air Bakudengan MetodePengawetan Air

Prasarana airbaku kawasanrawan banjir

mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air padkawasan rawan banjir di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram UtarGugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus PulaAmbon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulaua Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, GuguPulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus PulaHalmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan SuBagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur

II.5. Embung Prasarana airbaku kawasan

peruntukanpertanian

mengembangkan dan memeliharaEmbung Romean, Embung Aruidas, Embung Pota Kecil, EmbLuang Timur, Embung Tonwawan, Embung Rutukei, Embung Abusur, dan Embung Ilwaki yang berdi Kabupaten Maluku Tenggara Barat padaGugusKepulauanTerselatanuntuk memenuhi kebutuair baku pada kawasan pertanian tanaman pangan

b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar embung

I.B.7 - 8

NO. JARINGAN

II.6. Daerah Irigasi (DI) Prasarana airbaku kawasanperuntukanpertanian

meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memeliharajaringan irigasi di DI Way Samal I, DI Bdan DI Masiwang untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman panganpKawasan Andalan Seram

b. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memeliharajaringan irigasi di DI Way Apu Kiri/Kanan DI Wae Geren untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman panganpada KawaAndalan Buru

c. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memeliharajaringan irigasi di DI Wowongira danPatlean untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman panganpada Kawasan Anda Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya

LAMPIRAN II.A

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN

KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

NO.NAMA

KAWASANLINDUNG JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI

I. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

I.1. Kawasan HutanLindung

Kawasan yangmemberikanperlindungan

mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan pada kawasan hut

lindungdiGugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gug

Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selata

G P l S Ti G P l K l A G K l K

p gterhadap kawasan

bawahannya

Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan K

Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulau

Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pul

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, GugPulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, danGug

Kepulauan Sula Bagian Timur

merehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan degrad

di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pul

Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gug

Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimb

Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahe

Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahe

Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan

II.A -2

NO.NAMA

c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu funkawasan hutan lindung

memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alame.

memanfaatkan ruang untuk kegiatan budi daya, meliputi kegiatan yadiperbolehkan hanya untuk penduduk asli, dengan luasan tetap, tidmengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat

melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hut

lindung yang bervegetasi hutan

I.2. KawasanResapan Air Kawasan yang

memberikanperlindungan

terhadap kawasanbawahannya

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualit

dan kuantitas sumber airdilakukan pada:1.

kawasan resapan air di DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS Walanga, DA

Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru

kawasan resapan air di DASTala, DASLahatan, DASMata, DASArya Yefre, D

Punaraja, DAS Hutumury, DASHaruku, DASSaparua, DAS Larike, d

DASTulehu pada WS Ambon-Seram

3. kawasan resapan air di DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS Warloi, DA

Tungu, DAS Tunguwatu, dan DAS Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru

kawasan resapan air di DAS Ngun, DAS Kara, DAS Arma, DAS Makatian, DA

Tampoh, dan DAS Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar

II.A -3

NO.NAMA

5. kawasan resapan air di DAS Kao, DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS Sakita, DA

Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS Halmahera Utara6.

kawasan resapan air di DAS Kobe, DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS Onat, DASepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sangaji pada WS HalmaheSelatan

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu funkawasan resapan air

c memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbang

memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbang yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan

menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudada

menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daterbangun yang diajukan izinnya

II. Kawasan Perlindungan Setempat

II.1. SempadanPantai Kawasanperlindungansetempat

mempertahankan dan merehabilitasisempadan pantai di Gugus Pulau BurGugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram TimuGugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon d

Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, GugKepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselata

Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahe

II.A -4

NO.NAMA

Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahe Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Bardan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur

mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotenmengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai

mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dstruktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi

d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTHe.

memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatrekreasi pantai dan pemantauan bencana

melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, destetika kawasan

II.2. Sempadan Sungai Kawasanperlindungansetempat

mempertahankan dan merehabilitasi sempadan sungai dilakukan pada sempadsungai di:1.

Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, Sungai Pede pada WS Buru

Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai PunarSungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai Saparua, Sungai Larike, dan Sun

Tulehu pada WS Ambon-Seram3. Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tungu, Sun

Tunguwatu, dan Sungai Maririmar pada WS Kepulauan Kei- ru

II.A -5

NO.NAMA

4. Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai rma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, Sungai Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar

Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai TunSungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera Utara

Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sun

Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji pada WS Halmahera Selatab.

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan sungaiya

b i d / k f i d i

berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungaic.

mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atstruktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air

memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTHe.

memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatrekreasi pantai dan pemantauan bencana

melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untpengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangdaya rusak air

melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, destetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai

menetapkan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawas yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II.A -6

NO.NAMA

II.3. KawasanSekitarDanauatauWaduk

Kawasanperlindungansetempat

a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan sekitar danau atau wad

dilakukan pada:

Danau Tolire yang berada di Kota Ternate padaGugusPulau Ternate-Tidore2.

Danau Sagea yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah padaGugusPu

Halmahera Timur-Halmahera Tengah

Danau PacadanDanau Galala yang berada di Kabupaten Halmahera Ut

padaGugusPulau Halmahera Utara

Danau Lima yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan padaGugusPu

Halmahera Selatan

Danau Rano yang berada di Kabupaten Halmahera Barat padaGugusPu

Halmahera Barat

Danau Rana yang berada di Kabupaten Buru padaGugusPulau Buru

7. Danau Tihu yang berada di KabupatenSeramBagian B

padaGugusPulauSeram Barat

Waduk WaiEla yang berada di Kabupaten Maluku Tengah padaGugusPu

Ambon danPulau-Pulau Lease

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau at

waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitdanau atau waduk

II.A -7

NO.NAMA

c. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atstruktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah darusak air

memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTHe.

memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi tam

rekreasif.

melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan unt

pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air

pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan airg.

melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, destetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau at

wadukh.

menetapkan lebar sempadan sesuai karateristik danau atau waduk dfungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundanundangan

III. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya

III.1. Kawasan Suaka Alam Perairan

III.1.1. Suaka Alam PerairanKepulauan Aru Bagian

Kawasan suakaalam

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan kawasan suaka aperairan yang merupakan ekosistem terumbu karang yang tersusun rapi secalamiah dengan deversitas mollusca yang tinggi serta berbagai jenis satwa setem

II.A -8

NO.NAMA

Tenggara dan Laut diSekitarnya

memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragamhayati

memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan

memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka alam perairane. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada hurufc dan huruf d serta kegia

yang mengubah bentuk kawasanf.

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitpendidikan, dan wisata alam terbatas

melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf fh.

mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga

III.2. Suaka Margasatwa

III.2.1. Suaka MargasatwaPulau Baun

Kawasan suakaalam

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan suaka margasatwa ymerupakan habitat satwa Cendrawasih Kuning Kecil, Nuri Kepala Hitam, KangPohon, Kakatua Raja, Kakatua Jambul Kuning, dan Kupu-Kupu Raja

memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwae. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan huruf d serta kegia yang mengubah bentuk kawasan

II.A -9

NO.NAMA

melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f

melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupatumbuhan dan satwa endemik kawasan

III.2.2. Suaka MargasatwaPulau Kobror

Kawasan suakaalam

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan suaka margasatwa ymerupakan habitat satwa Cendrawasih Kuning Kecil, Nuri Kepala Hitam,

Pulau Kobror alam p g , p ,Kakatua Jambul Kuning

b. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragamhayati

memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikand.

memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwae.

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan huruf d serta kegia yang mengubah bentuk kawasan

melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupatumbuhan dan satwa endemik kawasan

II.A -10

NO.NAMA

III.2.3. Suaka Margasatwa Tanimbar

Kawasan suakaalam

a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasansuaka margasatwa y

merupakan habitat satwa Kakatua Tanimbar, Nuri Tanimbar, Tanimbar Scruf

Tanimbar Triller, Slaty-backedthrush , Fawn-breasted Thrush , Tanimbar B

Warbler , Golden-bellied , Long-tailed Fantail dan Tanimbar Starling yang merupa

jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasa

yang merupakan habitat satwa Kerbau liar, Kus-kus, Kupu-kupu, Penyu hijau,

Duyung

c. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasa

yang merupakan habitat anggrek Lembuku/Lelumuku yang merupakan j

tumbuhan endemik, langka, dan/atau akan punahd.

memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragam

hayati

memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan f serta kegiatan y

mengubah bentuk kawasan

II.A -11

NO.NAMA

i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h

melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bu

merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan

III.3. Cagar Alam

III.3.1. Cagar Alam Pulau Kawasan suaka a.

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beser

gNustaram alam seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan/vegetasi mangrove, hutan pant

hutan rawa dataran rendah, dan Anggrek Larat

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewankakaktua manila, kapasan, burung kipas, dan jalak

hayati

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan ya

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang penelitian d

pendidikan

II.A -12

NO.NAMA

h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupak

tumbuhan dan satwa endemik kawasan

III.3.2. Cagar Alam PulauNuswotar

Kawasan suakaalam

seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan anggrek Lelumukuyang langka at

keberadaannya terancam punah, serta jenis tumbuhan/vegetasi mangrove, hut

pantai hutan rawa dataran rendah dan anggrek larat

pantai, hutan rawa dataran rendah, dan anggrek larat

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jen

hewankakatua manila, nuri tanimbar, towai, sikatan, betet kelapa, bayan, d

biawak

hayati

membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dpendidikan

II.A -13

NO.NAMA

III.3.3. Cagar Alam Tafermaar Kawasan suakaalam

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhan

b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan

memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikane.

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yamengubah bentuk kawasan

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dpendidikan

melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf fh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupak

II.A -14

NO.NAMA

III.3.4. Cagar Alam PulauLarat

Kawasan suakaalam

a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhananggrek alam, palma, dan pandan

hewankakatua manila, nuri tanimbar, towai, sikatan, betet kelapa, bayan, dkus-kus

d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikanl k i l i di k d d h f d k i

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dpendidikang.

melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupaktumbuhan dan satwa endemik kawasan

III.3.5. Cagar Alam Daab Kawasan suaka

seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan/vegetasi pantai, hutan dataran rendadan hutan musim

II.A -15

NO.NAMA

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewankakatua manila, kasturi, perkicit hijau, perkicit pipi merah, nuri kei kecbiawak, kakatua jambul kuning, raja udang, kadal, tupai terbang, kus-kus, d

ular pitonc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragam

hayatid.

mengubah bentuk kawasanf.

membatasi pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiat

sebagaimana dimaksud pada huruf d

melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupak

III.3.6. Cagar Alam Masbait Kawasan suaka

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhanmeranti, gaharu, dan rotan

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewanbabirusa, rusa timor, kus-kus, burung perkici buru, kring-kring burkipasan buru, opior buru, dan isap madu buru

II.A -16

NO.NAMA

i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga

III.3.7. Cagar Alam Bekau

Kawasan suaka

seluruh keanekaragaman jenis tumbuhanb.

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan

II.A -17

NO.NAMA

f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian d

pendidikang.

III.3.8. Cagar Alam GunungSahuwai

Kawasan suakaalam

a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhankayu linggua, damar, kenari, gofas

Sahuwai alam g j y gg , , , gkayu besi, anggrek alam, dan palma

hewankus-kus, kakatua seram, nuri kepala hitam, perkicit hijau, kesturi merakasuari, rusa, babi hutan, dan kupu-kupu

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dpendidikang.

II.A -18

NO.NAMA

h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupaktumbuhan dan satwa endemik kawasan

III.3.9. Cagar Alam TanjungSial

Kawasan suakaalam

hewanc memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragam

hayati

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian d

pendidikang.

II.A -19

NO.NAMA

III.3.10. Cagar Alam GunungSibela

Kawasan suakaalam

a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhan/vegetasi hutan dataran tinggi dhutan tropis, vegetasi matoa, samama, anggrek alam, dan cengkeh alam

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan kera bacan, bayan, burung raja, kakatua alba, nuri ternate, dan perki

violetc.

hayatid. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan

mengubah bentuk kawasanf.

tumbuhan dan satwa endemik kawasani.

III.3.11. Cagar Alam Tobalai Kawasan suakaalam

II.A -20

NO.NAMA

b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan

hayatid.

f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dpendidikan

melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupaktumbuhan dan satwa endemik kawasani.

III.3.12. Cagar Alam Pulau Obi Kawasan suaka

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhanKetapang, Meranti, Matoa, BintangguLinggua, Kayu merah, Nyatoh, dan anggrek alam

hewan Burung Gosong, Nuri Ternate, Bayan, Perkicit Violet dan BuruRangkong, Rusa, Biawak, dan Kus-Kus

II.A -21

NO.NAMA

c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragamhayati

g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf fh.

g p p p y g ptumbuhan dan satwa endemik kawasan

III.3.13. Cagar Alam Lifamatola Kawasan suaka

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhanmatoa, meranti, anggrek alam, d

palmaceae b.

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan kakatua alba dan nuri raja

hayatid.

II.A -22

NO.NAMA

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian d

pendidikang. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf fh.

III.3.14. Cagar Alam Taliabu Kawasan suaka

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhanketapang meranti matoa bintanggu

alam seluruh keanekaragaman jenis tumbuhanketapang, meranti, matoa, bintanggulinggua, kayu merah, nyatoh, dan anggrek alam

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan bayan, perkicit violet, burung rangkong, rusa, biawak, kus-kus, dkanguru

c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragamhayati

menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untmenunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d

II.A -23

NO.NAMA

g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf fh.

III.3.15. Cagar Alam Pulau

Kawasan suaka

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserseluruh keanekaragaman jenis tumbuhan matoa, anggrek alam, dan palmacea

mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenhewan kera bacan, bayan, burung raja, kakatua alba, perkicit violet, nuri ternadan burung rangkong

tumbuhan dan satwa endemik kawasani.

II.A -24

NO.NAMA

III.4. Kawasan PantaiBerhutan Bakau

Kawasanpelestarian alam

a. mempertahankan dan memelihara kawasan pantai berhutan bakau sebakawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensialKota Ambon, Kota Ternate, Kota Tual, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Malu

Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, KabupaSeram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupa

Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku BaDaya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupa

Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera SelatKabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula

b d lik lih f i d h bilit i k t i b h t b k

kawasan perkotaan nasional di Kota Ambon, Kota Ternate-Sofifi, Kota Masohi, KWerinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, K Tidore Kepulauan, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota Sanana, Kota Saumlaki, KIlwaki, Kota Dobo, dan Kota Daruba

c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pantai berhutan bak yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan di Kota AmbKota Tual, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku TenggaKabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Ser

Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten KepulauAru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Da

II.A -25

NO.NAMA

Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmah Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, KabupaHalmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula

memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alamf.

melarang pemanfaatan kayu bakau

g. melarang kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemekosistem bakau

III.5. Taman Nasional

III.5.1. Taman NasionalManusela

merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memikeanekaragaman hayati tumbuhan Tancang, Bakau, Api-api, Kapur, Pu

Ketapang, Pandan, Meranti, Benuang, Matoa/Kasai, Kayu Putih, anggrek, d

pakis beserta ekosistemnya

merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memi

keanekaragaman hayati hewan Kesturi Ternate, Nuri Tengkuk Ungu/Nuri Kep

Hitam, Kakaktua Seram, Raja Udang, Burung Madu Seram, Nuri Raja/N

Ambon, rusa, kus-kus, soa-soa, babi hutan, luwak, kadal panama, duyung, penhijau, dan kupu-kupu beserta ekosistemnya

II.A -26

NO.NAMA

c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman nasional yang berpotemengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

mempertahankan ekosistem hutan mangrove, hutan rawa dataran rendah, hut

hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, hutan lumut, vegetasi pantdan vegetasi tebing sungai di dalam kawasan

memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubbentang alam

f. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bpenduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi funlindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat

lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat

melarang kegiatan budi daya di zona intih.

melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atterumbu karang di zona penyangga

III.5.2. Taman Nasional

Aketajawe-Lolobata

Kawasan

pelestarian alam

merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memi

keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa beserta ekosistem hutan mangrohutan pantai, hutan rawa dataran rendah, vegetasi tebing sungai, hutan hujdataran rendah, serta hutan hujan pegunungan dan padang rumput sub-alpin

mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman nasional yang berpotemengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

II.A -27

NO.NAMA

c. menjaga luasan dan tutupan vegetasi hutan di daerah hulu pada Gunung I

Gunung Manyasal, Gunung Popudo, dan Gunung Isalei dalam mempertahank

fungsinya sebagai kawasan resapan air dan menjaga debit air sungai

menjaga dan melestarikan keaslian dan keberadaan penduduk asli yang tinggaldesa Tutur-Tukur, Totodoku, Oboi, Waya, Suo, Tatam, Lili dan Mabulan seba

kawasan wisata budaya

memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengub

bentang alam

f. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan b

d d k l d d l d k f

penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fun

lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketatg.

melarang kegiatan budi daya di zona inti

h. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zo

penyangga

III.6. Taman Wisata Alam

III.6.1. Taman Wisata Alam

Laut Pulau Kasa

Kawasan

pelestarian alam

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata ala

laut untuk menjamin pelestarian tumbuhan/vegetasi hutan pantai yang melipcemara laut, waru laut, dan ketapang

II.A -28

NO.NAMA

b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alalautuntuk menjamin pelestarianterumbu karang serta berbagai jenis satwa ik yang meliputi butterfly fish , parrot fish , black and white snapper , dansurgeon f

beserta ekosistemnyac.

mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata alamlaut yaberpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tan

mengubah bentang alame.

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf df. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitia

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitia

pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alamg.

III.6.2. Taman Wisata AlamLaut Pulau Marsegudan Sekitarnya

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alalaut untuk menjamin pelestarian tumbuhan yang meliputi mangrove, lamun, drumput laut

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alalaut untuk menjamin pelestarianterumbu karang, lumba-lumba, penyu sispenyu hijau, kelinci laut, Tunikata, dan Akar Bahar Kipas

mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata alamlaut yaberpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

II.A -29

NO.NAMA

d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanmengubah bentang alam

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitiapendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam

III.6.3. Taman Wisata AlamLaut Pulau Pombo

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alalaut untuk menjamin pelestarian tumbuhan yang meliputi Kayu Marsegu, Crotsp, Salimuli, Gumira pantai, Sayur putih, Kayu mata ikan, Hutung, Bering

Ketapang, dan Dadap

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alalaut untuk menjamin pelestariansatwa yang meliputiikan karang jenis kupu-kuppuri, momar, komu dan lema, triton terompet, akar bahar, kima besar, lola, b jalang, japing-japing, bia gengge/nautilus berongga serta burung Pombo (burukhas Kepulauan Maluku)

c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata alam laut yaberpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanmengubah bentang alam

II.A -30

NO.NAMA

e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d

pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam

III.6.4. Taman WisataPerairan Laut Banda

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata perair

untuk menjamin pelestarian tumbuhan

mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata perair

untuk menjamin pelestarianbiota laut beserta ekosistemnya

mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata perairan ya

berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan

memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tan

mengubah bentang alam

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d

pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam

g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f

II.A -31

NO.NAMA

III.7. Kawasan CagarBudaya dan IlmuPengetahuan

Kawasancagarbudayadanilmupeng

etahuan

a. mengembangkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmpengetahuandi Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, BenteHoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld, BentengTahula, Bente

Torre danBentengTzobesertabenda, bangunan, strukturatausituslainnya yaditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan

memanfaatkanruanguntukkegiatanpenelitian, pendidikan, dpariwisatasepanjangtidakmengganggufungsikawasan cagar budaya d

ilmupengetahuanc.

melarangkegiatan, pendirianbangunan, dan prasaranabaik di kawasanmaupun sekitarkawasan yang tidaksesuaidenganfungsikawasan

IV. KawasanRawanBencanaAlam

IV.1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawanbencana alam

menetapkan zona rawan tanah longsor beserta ketentuan mengenai standbangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancambencanadi Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahe Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, GugPulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore dan Pulau SerampaGugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Sera

Selatan, dan Gugus Pulau Seram Baratb.

mengendalikan perkembangan kegiatanbudi daya terbangun di kawas

II.A -32

NO.NAMA

rawantanah longsorc.

menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana

Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera TengaGugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus PulHalmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore dan Pulau Seram paGugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau SeraSelatan, dan Gugus Pulau Seram Barat

memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buat yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor

e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali unt

memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali unt

kepentingan umumf.

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi d jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampbencana tanah longsor

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencatanah longsor

IV.2. Kawasan RawanGelombang Pasang

menetapkan zona rawan rawan gelombang pasang beserta ketentuan mengenstandar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancam

II.A -33

NO.NAMA

bencana diPulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau SeraSelatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau LeasGugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gug

Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan TerselataGugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengahb.

mengendalikan perkembangan kegiatanbudi daya terbangun di kawasrawangelombang pasang

menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencanaPulau-pulau kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram SelataGugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gug

g , g , g

Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulau Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus PulMorotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah

d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buat yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang

memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untkepentingan umum

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi d

jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi damp

II.A -34

NO.NAMA

bencana gelombang pasangg.

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya benca

gelombang pasang

IV.3. Kawasan Rawan

Banjir

Kawasan rawan

bencana alam

menetapkan zona-zona rawan banjir beserta ketentuan mengenai stand

bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencadi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau SeraBarat,Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dGugus Kepulauan Tanimbar

mengendalikan perkembangan kegiatanbudi daya terbangun di kawas

rawanbanjirc.

menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencanaGugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau SeraBarat,Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, d

Gugus Kepulauan Tanimbard.

memanfaatkan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitumum dengan kepadatan rendah

memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buat yang dapat mengurangi dampak bencana banjir

II.A -35

NO.NAMA

melarang kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya

g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi d jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancam

bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampbencana banjir

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencabanjir

V. KawasanLindungGeologi

V.1. KawasanCagarAlamGeologi

V 1 1 KawasanKeunikanBentangAlam

V.1.1. KawasanKeunikanBentangAlam

V.1.2.1. Kawasan karst Kawasan keunikanbentang alam

merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi berupa kawaskarst yang memiliki keunikan bentang alam di Gugus Pulau Seram Timur,GugPulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram BarGugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dGugus Kepulauan Terselatan

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam karst yang dapat meruskeunikan bentang alam karst serta ekosistem yang terdapat didalamnya

mengembangkan kawasan karst yang memiliki keunikan bentang alam, budaytumbuhan, dan/atau satwa khas yang bernilai ekologi tinggi sebagai objek wisadan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu proses karstifikasi serta merus

II.A -36

NO.NAMA

bentuk bentang alam dan fungsi kawasan karstd.

memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/at

pariwisata tanpa mengubah bentang alam

V.2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

V.2.1. Kawasan RawanLetusan GunungBerapi

geologi

menetapkan zona rawan bencana letusangunungberapi beserta ketentumengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dancaman bencanaletusangunungberapidi kawasan sekitar Gunung LoworkawGunung Sarawerma, dan Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api WetGunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora , GunungIb

Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besib.

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawbencana letusan gunung berapi

menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarapemantauan bencana letusan gunung berapi

memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi d

permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancam

bencanaletusan gunung berapie. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, d

II.A -37

NO.NAMA

ancaman bencana letusan gunung berapif.

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi d jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampbencana letusan gunung berapi

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencaletusan gunung berapi

V.2.2. Kawasan Rawan Kawasan rawan a.

menetapkan zona rawan bencana gempabumi beserta ketentuan mengenstandar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik jenis dan ancam

Gempa Bumi bencana alamgeologi

standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancam

bencanagempabumidi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram UtaGugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dPulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus KepulauKei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus PulMorotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, GugPulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawbencana gempabumi

menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sara

II.A -38

NO.NAMA

pemantauan bencana gempabumid.

memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dpermukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancam

bencanagempabumie.

memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buat yang dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi

memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dancaman bencana gempa bumi

h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi d

g g p g y g gg gg g

jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampbencana gempa bumi

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya benca

gempabumi

V.2.3. Kawasan Rawan

Gerakan Tanah

Kawasan rawan

bencana alamgeologi

menetapkan zona rawan bencana gerakantanah beserta ketentuan mengen

standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancambencanagerakantanahdi Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selata

II.A -39

NO.NAMA

Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Bandab.

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawbencana gerakantanah

menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarapemantauan bencana gerakantanah

memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dpermukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencanagerakantanah

memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buat yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah

memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dancaman bencana gerakan tanahg.

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi d jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampbencana gerakan tanah

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencagerakantanah

II.A -40

NO.NAMA

V.2.4. Kawasan Rawan Tsunami

geologi

menetapkan zona rawan bencana tsunami beserta ketentuan mengenai standbangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancambencanatsunami padawilayah pantai diGugus Pulau Seram Timur, Gugus PulSeram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, GugPulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus KepulauBanda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus KepulauBabar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus PulHalmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, GugPulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternat Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula BagiBarat

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawbencana tsunami

c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokadan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarapemantauan bencana tsunami

memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dapermukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauancaman bencana tsunami

memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktbuatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami

II.A -41

NO.NAMA

memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dancaman bencana tsunami

memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali unt

kepentingan umumh.

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokadan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancambencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampbencana tsunami

melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadin

bencanatsunami

VI. KawasanLindungLainnya

VI.1. Terumbu Karang Kawasan LindungLainnya

mempertahankan dan memelihara terumbu karang sebagai kawasan pemijah

ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisa

bahari di Gugus Kepulauan Banda, Pulau Tuture dan Pulau Gurida di La

Maluku,Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Su

Bagian Barat, dan Gugus Pulau Buru

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan ya

berpotensi merusak terumbu karangc.

mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memil

II.A -42

NO.NAMA

terumbu karang

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termas

dalam Coral Triangle di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, dan La

Arafurue. memanfaatkan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari

f. melarang kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan ya

mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang

melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf f yang dapat menimbulk

pencemaran air

VI.2. Koridor Ekosistem KawasanLindungLainnya

menetapkan kawasan koridor ekosistem paus di Laut Halmahera, Laut MalukLaut Seram,dan Laut Banda

menetapkan kawasan koridor ekosistem lumba-lumba di Laut Maluku, L

Banda, dan Laut Arafura

menetapkan kawasan koridor ekosistem penyu hijau di Laut Halmahera, L

Seram, dan Laut Aru

menetapkan kawasan koridor ekosistem duyung di Laut Banda

mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dan aktivitas transportpada kawasan yang merupakan kawasan koridor ekosistem;

II.A -43

NO.NAMA

mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang merupak

kawasan koridor ekosistem

membatasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hanya untmempertahankan habitat bagi satwa yang bermigrasi

melarang penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan

LAMPIRAN II.B

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI

NILAI STRATEGIS NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

LAMPIRAN XIII

TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI

STRATEGI OPERASIONALISASIPERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONALDI KEPULAUAN MALUKU

NO.KAWASAN BUDI DAYA

YANG MEMILIKINILAI STRATEGIS NASIONAL

1. Kawasan peruntukan hutan Kawasan BudiDaya

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan darideforestasi dan degradasi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, GugusPulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, GugusPulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara,Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian

Ti d G K l S l B i B t

Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Baratb.

mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan denganprinsip berkelanjutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau

Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, GugusPulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus

Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara,Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat

II.B - 2

meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama

di Pulau Kecilpada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus PulauKepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus PulauKepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara,

Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat

mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensimerusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan

airdi Gugus Pulau Seram Timur Gugus Pulau Seram Utara Gugus

airdi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, GugusPulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru,Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus PulauHalmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan GugusKepulauan Sula Bagian Barat

membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatanpemanfaatan hasil hutan

II.B - 3

membatasi pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan

neraca sumber daya kehutanan

melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e

2. Kawasan peruntukanpertanian

Kawasan BudiDaya

mengembangkan dan merehabilitasi KawasanBudi Daya perkebunan

kelapa di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara,

Gugus Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru,

Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan

Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus

Pulau Halmahera Utara Gugus Pulau Halmahera Selatan Gugus

Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, GugusPulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus

Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian

kakao di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara,

Buru, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan GugusPulau Ternate-Tidore

II.B - 4

pala dan cengkeh di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, GugusPulau Buru, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan,Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau

Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan GugusKepulauan Sula Bagian Barat

mempertahankan dan merehabilitasikawasan perkebunan sagu untukmendukung kemandirian pangandi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus

Pulau Seram Utara Gugus Pulau Seram Selatan Gugus Pulau Seram

Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau SeramBarat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus PulauBuru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, GugusKepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau HalmaheraSelatan

mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian tanaman panganlahan basah melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkanproduktifitas di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

II.B - 5

Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau

Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau HalmaheraSelatanf.

mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian lahan kering dengankomoditas palawija, hortikultura, dan umbi-umbian pada Gugus

Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan

Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus

Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, GugusPulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau HalmaheraBarat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat

g. mengembangkan Kawasan Budi Daya peternakan di Gugus PulauSeram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus

II.B - 6

Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan

Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan

memanfaatkan ruang untuk permukiman petani terbatas dengankepadatan rendahi.

mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensimerusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan

air di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, GugusPulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, GugusPulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, GugusKepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat,

Gugus u au Se a u , Gugus u au Se a Uta a, Gugus u auSeram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon danPulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau KepulauanBanda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, dan GugusPulau Kepulauan Tanimbar

j. menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi yangmerupakan lahan pertanian pangan berkelanjutandi Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara,Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat,

II.B - 7

Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur,

Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur,

Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus PulauSeram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru,Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar

melarang alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertaniankecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama

3. Kawasan peruntukanperikanan

Kawasan BudiDaya

mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap kawasanperikanan tangkap ilayah perairan Laut Halmahera, Laut Maluku,

Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafurab b k k t k ik b di d di G

mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budi daya di GugusPulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, GugusKepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar,Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus PulauMorotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus

Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, danGugus Kepulauan Sula Bagian Barat

II.B - 8

mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyaraka di Kota

Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten

Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten MalukuBarat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Pulau Morotai,

Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula

meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya

perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasionaldi Kawasan

Ambon, Kawasan Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya,

Kawasan Kei dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya,

Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Pulau Morotai dan

Sekitarnya, dan Kawasan Guraici dan Sekitarnya

mengembangkan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan

Perbatasan yang berdaya saing di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus

Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar,

dan Gugus Kepulauan Terselatan

memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan

dengan kepadatan rendah

II.B - 9

memanfaatkan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan

sabuk hijau

memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensilestarii.

mengembangkan sinergisitas kawasan peruntukan perikanan dengankawasan peruntukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat

sekitar yang berkelanjutan j.

mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukanperikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan KoridorEkosistemdi wilayah perairan Gugus Kepulauan Banda, Gugus

Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula BagianBarat Gugus Pulau Buru Laut Halmahera Laut Maluku Laut Banda

Barat, Gugus Pulau Buru, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda,dan Laut Arafura.

melarang pembuangan limbah langsung ke wilayah pesisir yangmerupakan kawasan peruntukan perikanan

4. Kawasan peruntukan

pertambangan

Kawasan Budi

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas

bumi lepas pantai secara terkendalidi wilayah perairan LautHalmahera, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara,

Laut Banda, Gugus Kepulauan Babar, dan Laut Arafura

II.B - 10

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali

di Kawasan Perbatasanpada Gugus Pulau Halmahera Timur-

Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Babar,dan Gugus Kepulauan Terselatan.

merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan emas dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di

Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan,

Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau

Lease, dan Gugus Kepulauan Terselatan

membatasi kawasan peruntukan pertambangan nikel dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di

Halmahera Utara, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan

memanfaatkan ruang untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang

pada kawasan peruntukan pertambangan

mineralyang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam

keberadaan Pulau Kecil di Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau

II.B - 11

Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Kepulauan

Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram

Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, GugusPulau Buru, dan Gugus Kepulauan Terselatan

mengendalikan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur

pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

h. mengembangkan kawasan tambang dengan memperhatikan

keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara

risiko dan manfaat; dan

melarang bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatanpertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan

pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan

memperhatikan kepentingan daerah

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang ramah

lingkungan (green mining )

melarang pembuangan limbah pertambangan (limbah padat, limbah

cair, maupun limbah gas) tanpa melalui instalasi pengolahan limbah

terpadu

II.B - 12

5. Kawasanperuntukan

industri

Kawasan Budi

mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan

industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah

lingkungan dan padat modal di Gugus Pulau Morotai, Gugus PulauHalmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus KepulauanSula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Kepulauan Aru, Gugus

Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan

mengembangkan kawasan peruntukan industriuntuk kegiatanpengilangan hasil minyak dan gas bumilepas pantai serta industri

pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung denganpenggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah

penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbahindustri terpadu di Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus PulauHalmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah

c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan danindustri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padatkarya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu di Gugus

Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus

II.B - 13

Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus

Kepulauan Tanimbard.

mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapiprasarana dan sarana penunjang kegiatan industri:1.

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor diKabupatenHalmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara, Kota Ternate

pada Gugus Pulau Ternate-Tidore,Kabupaten Seram Bagian Timurpada Gugus Pulau Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah padaGugus Pulau Seram Utara dan Gugus Pulau Seram Selatan sertaKabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang diKabupaten Pulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai, Kabupaten

p p g , pKepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru, Kota Tual pada GugusKepulauan Kei, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada GugusKepulauan Tanimbar

3. berbasis mitigasi bencana banjir diKabupaten Seram Bagian Timurpada Gugus Pulau Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah padaGugus Pulau Seram Utara dan Gugus Pulau Seram Selatan,

Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat,

II.B - 14

Kota Ambon pada Gugus Pulau mbon dan Pulau-Pulau Lease

sertaKabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru4.

berbasis mitigasi bencana gempa bumi dilakukan di KabupatenMaluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan

memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengankemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan

sumber daya manusia di wilayah sekitarnyaf.

membatasi pembangunan perumahan baru dan kegiatan lain yangtidak sesuai atau mengganggu fungsinya di sekitar kawasanperuntukan industri

mengembangkan akses ke kawasan sentra produksi bahan baku danke outlet/pelabuhan dan bandar udara, serta kawasan pemasaran atau

kawasan industri lanjutan/hilirh.

mengembangkan akses industri dengan sumber atau jaringantransmisi terhadap energi dan sumber air baku atau jaringan sumberdaya air

6. Kawasan peruntukanpariwisata

Kawasan BudiDaya

merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisataberbasis ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana

pariwisata di Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau

II.B - 15

Kobror, Suaka Margasatwa Tanimbar, Taman Nasional ketajawe-

Lolobata, Taman Nasional Manusela,Taman Wisata Alam Laut PulauKasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo;

merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisataberbasis wisata budaya di Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya

pada Gugus Pulau Seram Selatan, Kawasan Buru dan Sekitarnya padaGugus Pulau Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya pada GugusKepulauan Banda,Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya pada GugusKepulauan Tanimbar, Kawasan Ternate dan SekitarnyapadaGugus

Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Tidore dan SekitarnyapadaGugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Maba dan Sekitarnya pada Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Kawasan Tobelo danSekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Utara

c. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata

berbasis wisata bahari di Kawasan Ambon pada Gugus Pulau Ambon

dan Pulau-Pulau Lease, Kawasan Buru pada Gugus Pulau Buru,

Kawasan Bandaneiradan Sekitarnyapada Gugus Kepulauan Banda,

Kawasan Kei dan Sekitarnyapada Gugus Kepulauan Kei, Kawasan

II.B - 16

Tanimbar dan Sekitarnyapada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kawasan

Morotai dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Morotai, serta Kawasan Guraici

dan Sekitarnyapada Gugus Pulau Halmahera Selatan

mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya di

Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw,

Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld, Benteng Tahula, Benteng Torre

dan Benteng Tzobe

e. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata bahari diSuaka

Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya,

Taman Wisata Perairan Laut Banda, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa,

Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, sertaTamanWisata Alam Laut Pulau Pombo

f. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata

berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuanyang didukungketersediaan

prasarana dan sarana pariwisata di Kawasan Manusela-Masohi dan

Sekitarnya, Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Bandaneiradan

Sekitarnya,Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan

Sekitarnya, Kawasan Tidore dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan

Sekitarnya, serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya

II.B - 17

meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di

Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Ambon, serta Kawasan

Manusela-Masohi dan Sekitarnya dan PKN Ambon, PKW Namlea, sertaPKW Masohi

meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di

Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya serta Kawasan Ambondan PKN

meningkatkanketerkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di

Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan

Sekitarnya serta Kawasan Kei dan Sekitarnya dan PKW Tual sertaPKSN Saumlaki

j. meningkatkanketerkaitan antara antara kawasan peruntukan

pariwisata di Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan Kei dan

Sekitarnya dan PKW Tual serta PKSN Saumlaki

meningkatkanketerkaitan antara antara kawasan peruntukan

pariwisata di Kawasan Morotai dan Sekitarnya serta Kawasan Tobelo

dan Sekitarnya dan PKW Tobelo serta PKSN Daruba

II.B - 18

pariwisata di Kawasan Tobelo dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan

Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, serta Kawasan Tidoredan Sekitarnya dan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, serta PKW Tidore

pariwisata di Kawasan Guraici dan Sekitarnya serta Kawasan Tidore

dan Sekitarnyadan PKW Tidore serta PKW Labuha

memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

memanfaatkan ruang untuk perlindungan situs peninggalankebudayaan masa lampau

k k t t i di i b dib t i

menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi

hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata

mengembangkan akses transportasi yang handal untuk mempersingkat

aktu tempuh, jarak tempuh, dan kenyamanan ke atau dari kawasan

peruntukan pariwisata ke kawasan perkotaan nasional maupun

pelabuhan dan bandar udara

II.B - 19

7. Kawasan peruntukan

permukiman

Kawasan Budi

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman:

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Gugus

Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau

Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau

Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram

Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Pulau

Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan,

Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau

Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan

Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan

Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah

3. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir Gugus Pulau Seram

Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram

Barat,Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau

Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar

II.B - 20

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi pada

kawasan peruntukan permukiman di sekitar Gunung Loworkawra,

Gunung Sarawerma, Gunung Legatala, Gunung Wurlali, Gunungpi Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung

Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi;

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi pada Gugus

Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau

Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru,

Kepulauan Terselatan Gugus Pulau Morotai Gugus Pulau

Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau

Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau

Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah pada Gugus

Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan

II.B - 21

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami pada Gugus Pulau

Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram

Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon danPulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda,

Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus

Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus

Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus

Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula BagianBarat.

b mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan

Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan di di Kota

Ambon, Kota Ternate-Sofifi, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu,

Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Saumlaki, Kota

Ilwaki, Kota Dobo, Kota Tidore, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota

Sanana, dan Kota Daruba

II.B - 22

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan

teknologi hemat airpada kawasan peruntukan permukiman di Gugus

Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau

Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus KepulauanSula Bagian Timur, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara,

Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon

dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus

Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan

Terselatan d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan

termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbangnegara di Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, Kota Daruba, Pulau

Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang,

Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang

e. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensimengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian panganberkelanjutandi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan,serta Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

f. menerapkan ketentuan mengenaiamplop bangunang.

menerapkan ketentuan mengenai tema arsitektur bangunan

II.B - 23

menerapkan ketentuan mengenai kelengkapan bangunan dan

lingkungani.

menerapkan ketentuan mengenai jenis dan syarat penggunaan

bangunan yang diizinkan j.

menerapkan ketentuan mengenai RTHk.

menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial mulai dari unit

lingkungan permukiman terkecil hingga skala perkotaan

LAMPIRAN II.C

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN ANDALAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN MALUKU

STRATEGIOPERASIONALISASIPERWUJUDANKAWASANANDALAN DI KEPULAUAN MALUKU

NO. KAWASAN ANDALANSEKTOR

UNGGULANSTRATEGI OPERASIONALISASI

1. Kawasan Andalan Seram −

Pertanian

Kehutanan

Perkebunan−

Perikanan

− Pariwisata

mengembangkan Kawasan Andalan Seramuntuk kegiatan pertanian, kegiata

industri pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasaran

dan sarana pertanian

mengembangkan Kawasan Andalan Seram untuk kegiatan kehutanan, kegiata

industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukun

prasarana dan sarana kehutanan

mengembangkan Kawasan Andalan Seram untuk kegiatan perkebunandenga

komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh, kegiatan industri pengolaha

perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana perkebunan

mengembangkan Kawasan Andalan Seram untuk kegiatan perikanan tangka

dan perikanan budi daya, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, da

permukiman serta pengembangan jasa di bidang kelautan dan perikanan

k d b k l b h k (

e. memantapkan dan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN

Ambon menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) untuk melayani kegiata

produksi serta distribusi hasil perikanan pada Kawasan Andalan Seram k

pasar nasional dan/atau internasional

mengembangkan Kawasan Andalan Seram sebagai kawasan minapolitan yan

berkelanjutan

II.C -2

mengembangkan Kawasan Andalan Seram untuk kegiatan pariwisataberbasbahari, ekowisata, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kegiatan pendukun

pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana pariwisatah.

meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertaniakehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dengan PKN Ambon, PK

Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama sebagpusat pengembangan Kawasan Andalan Seram, yang terhubung dengan akse

ke dan dari Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan AmahaPelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Bula dan Bandar Udara Pattimura

i. mengembangkan pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daysaing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulapertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

memanfaatkan bersama prasarana dan sarana penunjang sektor unggulapertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

k. mengendalikan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggula

pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

2. Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

Perikanan

− Pertanian

Kehutanan

mengembangkan Kawasan Andalan Kei- ru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar untu

kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan indust

pengolahan hasil perikanan, dan permukiman serta pengembangan jasa

bidang kelautan dan perikanan

II.C -3

Perkebunan

Industri

memantapkan dan mengembangkan PPN Tual untuk melayani kegiataproduksi serta distribusi hasil perikanan pada Kawasan Andalan Kei-Aru-PulaWetar-Pulau Tanimbar ke pasar nasional dan/atau internasional

c. mengembangkan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbsebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan

mengembangkan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbaruntukegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukimanserta didukung prasarana dan sarana pertanian

mengembangkan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbaruntukegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hashutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana kehutanan

mengembangkan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbaruntukegiatan perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengke

kegiatan industri pengolahan perkebunan, permukiman, serta didukunprasarana dan sarana perkebunan

g mengembangkan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar untu

mengembangkan Kawasan Andalan Kei Aru Pulau Wetar Pulau Tanimbar untukegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padkarya, hemat air, hemat energi, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, ser

didukung prasarana dan sarana industrih.

meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikana

pertanian, kehutanan, perkebunandan industri dengan PKW Tual-Langgu

II.C -4

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwakisebagai pusat pengembangaKawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, yang terhubundengan akses ke dan dari Pelabuhan Tual, Pelabuhan Dobo, PelabuhaSaumlaki, Pelabuhan Batugoyang dan/atau Bandar Udara Olilit

mengembangkan pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk day

saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulaperikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri

memanfaatkan bersama prasarana dan sarana penunjang sektor unggulaperikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri

mengendalikan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulaperikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri

3. KawasanAndalan Buru−

Perkebunan−

Perikanan

− Pertanian

mengembangkan Kawasan Andalan Buru untuk kegiatan perkebunankelapa dakakaob.

mengembangkan Kawasan Andalan Buru untuk kegiatan perikanan budi da(Buru Aquaculture Development Zone)dan perikanan tangkap

Pertanian

Pariwisata

(Buru Aquaculture Development Zone) dan perikanan tangkapc.

mengembangkan Kawasan Andalan Buru untuk kegiatan jasa kelautan dan japerikanan yang meliputi penyimpanan beku, depo BBM, perkapalan, dan/atatempat pelelangan ikan

mengembangkan Kawasan Andalan Buru untuk kegiatan pertanian panga

lahan basah, pertanian lahan kering, dan peternakane.

mengembangkan Kawasan Andalan Buru untuk kegiatan pariwisata

II.C -5

mengembangkanKawasan Andalan Buru untuk kegiatan perkebunan, kegiataperikanan, dan kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi induspengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, perikanan, dan pertaniapermukiman, serta didukung prasarana dan sarana

mengembangkan Kawasan Andalan Buru untuk kegiatan pariwisata, kegiat

pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan saranah.

meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perkebunaperikanan, pertanian, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Namlsebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru, yang terhubung dengakses ke dan dari Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, PelabuhaNamleadan/atau Bandar Udara Pattimura

memantapkan dan mengembangkan pelabuhan perikanan untuk melayakegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan/ata

internasional j.

mengatur sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindakonflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan

k f tk b d j

memanfaatkan bersama prasarana dan sarana penunjangl.

mengendalikan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

4. Kawasan Andalan Laut

Banda dan Sekitarnya

Perikanan

Pertambangan

Pariwisata

a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya untuk kegiataperikanan tangkap

mengembangkan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya untuk kegiata

pertambangan minyak dan gas bumi

II.C -6

mengembangkan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya untuk kegiata

pariwisata baharibertaraf internasional

pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Ambon, PK

Masohi, dan PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan AndalLaut Banda dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan da

Pelabuhan Ambon,Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Bandaneira dan/atau Band

Udara Pattimura

mengatur sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghinda

konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan

memanfaatkan bersama prasarana dan sarana penunjang

5. Kawasan Andalan Laut −

Perikanan laut a.

mengembangkan Kawasan Andalan Lau rafura dan Sekitarnya untuk kegiat

Arafura dan Sekitarnya−

Pertambangan

Pariwisata

perikanan tangkap

b. mengembangkan Kawasan Andalan LautArafura dan Sekitarnya untuk kegiata

pertambangan minyak dan gas bumi

mengembangkan Kawasan Andalan LautArafura dan Sekitarnya untuk kegiata

pariwisata bahari

II.C -7

pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKSN Dobo dan PKS

Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan LautArafura da

Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Dob

Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Batugoyang dan/atau Bandar Udara Olilite.

6. Kawasan Andalan

Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya

Perkebunan

Perikanan laut

− Industri

− Pertambangan

a. mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi- eda d

Sekitarnya untuk kegiatan perkebunanb.

mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda da

Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap

c mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda da

Pertambangan

Pariwisata

c. mengembangkan Kawasan Andalan Ternate Tidore Sidangoli Sofifi Weda da

Sekitarnya untuk kegiatan jasa kelautan dan jasa perikanan yang melipu

penyimpanan beku, depo BBM, perkapalan, dan/atau tempat pelelangan ikan

mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda da

Sekitarnya untuk kegiatan industriyang ramah lingkungan, hemat air, hem

bahan bakar, padat modal, dan padat karya

II.C -8

mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi- eda d

Sekitarnyauntuk kegiatan pertambanganemas dan nikel

merehabilitasiKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda da

Sekitarnyauntuk kegiatan pertambangan emas dan nikel

mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda daSekitarnya untuk kegiatan pariwisata

mengembangkanKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda d

Sekitarnyauntuk kegiatan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan indust

dan kegiatan pertambangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolaha

dan industri jasa hasil perkebunan, perikanan, dan pertambanga

permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

mengembangkan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda d

Sekitarnyauntuk kegiatan pariwisata, kegiatan pendukung pariwisatpermukiman, serta didukung prasarana dan sarana

meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perkebunaik i d i b d k i i d PK

perikanan, industri, pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PK Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo sebagai pusat pengembangKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, yanterhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobel

Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Wayabula dan/atau Bandar Udara Sultan Babulla

II.C -9

memantapkan dan mengembangkan pelabuhan perikanan untuk melaya

kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan/ata

internasional

mengembangkan kawasan minapolitan yang berkelanjutan berbasis masyarak

dan mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaramenjadi kawasan ekonomi unggulan daerah di Kota Ternate (Gugus Pula

Ternate-Tidore), Kabupaten Halmahera Selatan (Gugus Pulau Halmahe

Selatan), dan Kabupaten Halmahera Timur (Gugus Pulau Halmahera Timu

Halmahera Tengah) serta kawasan Mega Minapolitan di Kabupaten Morot

(Gugus Pulau Morotai) dengan Bere-Bere sebagai salah satu pus

pengembangan kawasan Mega Minapolitan

7. Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan

Perkebunan

Pertanian

mengembangkan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan untuk kegiatperkebunan

b. mengembangkan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan untuk kegiat

pertanian

II.C -10

mengembangkanKawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan untuk kegiata

perkebunan dan kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi indus

pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan dan pertanian, permukima

serta didukung prasarana dan sarana

meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perkebuna

dan pertanian dengan PKW Labuha sebagai pusat pengembangan Kawasa

Andalan Bacan-Halmahera Selatan, yang terhubung dengan akses ke dan da

Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Mafa, dan Pelabuhan Laiwu

e. mengatur sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghinda

8. Kawasan AndalanKepulauan Sula

Perkebunan

Kehutanan

a. mengembangkan Kawasan Andalan Kepulauan Sula untuk kegiatan perkebuna

mengembangkan Kawasan Andalan Kepulauan Sula untuk kegiatan kehutanan

b k K A d l K l S l t k k i t

− Industri

Pertambangan

Perikanan

mengembangkan Kawasan Andalan Kepulauan Sula untuk kegiata

industriyang ramah lingkungan, hemat air, hemat bahan bakar, padat mod

dan padat karya

pertambanganemas dan nikel

II.C -11

merehabilitasi Kawasan Andalan Kepulauan Sula untuk kegiatan pertambanga

emas dan nikel

perikanantangkapdan perikanan budi daya

mengembangkan Kawasan Andalan Kepulauan Sula untuk kegiatan ja

kelautan dan jasa perikanan yang meliputi penyimpanan beku, depo BBM

perkapalan, dan/atau tempat pelelangan ikan

mengembangkanKawasan Andalan Kepulauan Sula untuk kegiatan perkebuna

kegiatan kehutanan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiata

perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri ja

hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan, permukima

serta didukung prasarana dan sarana

meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perkebunakehutanan, industri, pertambangan, dan perikanan dengan PKW Sanan

sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula, ya

t h b d k k d d i P l b h B b P l b h

terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Babang, Pelabuha

Falabisahaya, dan Pelabuhan Mangole

memantapkan dan mengembangkan pelabuhan perikanan untuk melaya

kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan/ata

internasional

II.C -12

mengembangkan kawasan minapolitan di Kabupaten Sula (Gugus Kepulaua

Sula Bagian Timur dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat) ya

berkelanjutan berbasis masyarakat dan mengintegrasikan sentra produk

pengolahan, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah

9. Kawasan Andalan LautHalmahera danSekitarnya

Perikanan laut

Pertambangan

Pariwisata

a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya untu

kegiatan perikanan tangkap

mengembangkan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya untu

kegiatan pertambangan nikel serta minyak dan gas bumic. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya untu

kegiatan pariwisata bahari

d meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikana

pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Ternate-Sofifi sebag

pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya, ya

terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Baban

Pelabuhan Sofifi dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah

II.C -13

LAMPIRAN III

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN MALUKU

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

STRATEGIOPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG NASIONAL

A. Sistem Perkotaan Nasional

1. Percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan

I.1. PengembanganBaru

1. PKSN Saumlaki Lampiran I.A StrategiOperasionalisasiPerwujudan SistemPerkotaan Nasionaldi KepulauanMaluku (I.9.)

APBN, APBD,dan/atauSumber lain yang sah

Kementerian Pekerjaan Umum(Kemen PU), Kementerian DalamNegeri (Kemendagri), KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif(Kemenparekraf), Kementerian Pertahanan

(Kemenhan), Kementerian Hukumdan HAM (Kemenkumham),Kementerian Keuangan(Kemenkeu), KementerianKesehatan (Kemenkes)

Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud),Kementerian Pertanian(Kementan), KementerianKehutanan (Kemenhut),

III - 2

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2024Kementerian Perindustrian(Kemenperin), KementerianPerumahan Rakyat (Kemenpera),Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal (Kemen PDT), Kementerian Perdagangan(Kemendag), KementerianPerhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi danInformatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (Kemen ESDM), KepolisianNegara Republik Indonesia (POLRI), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP), BadanNasional Penanggulangan Bencana(BNPB), Pemerintah Daerah(Pemda), dan/atau Swasta

III - 3

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2. PKSN Daruba Lampiran I.A StrategiOperasionalisasi

Perwujudan SistemPerkotaan Nasionaldi KepulauanMaluku (II.6.)

APBN, APBD,dan/atau

Sumber lain yang sah

Kemen PU, Kemendagri, Kemenparekraf, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkes,Kemendikbud, Kemenperin, Kemenpera, Kemen PDT,Kemendag, Kemenhub,Kemenkominfo, Kemen ESDM,Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP), POLRI, BPN,BNPP, BNPB, Pemda, dan/atauSwasta

PKSN Ilwaki Lampiran I.A StrategiOperasionalisasiPerwujudan SistemPerkotaan Nasionaldi Kepulauan

Kemen PU, Kemendagri, Kemenparekraf, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkes,Kemendikbud, Kemenperin,

di KepulauanMaluku (I.10.)

Kemenpera, Kemen PDT,Kemendag, Kemenhub,Kemenkominfo, Kemen ESDM,KKP, POLRI, BPN, BNPP, BNPB,

Pemda, dan/atau Swasta

III - 4

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

4. PKSN Dobo Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan SistemPerkotaan Nasional

di Kepulauan

Maluku ( I.11.)

APBN, APBD,

dan/atau

Kemen PU, Kemendagri,

Kemenparekraf,

Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkes,

Kemendikbud, Kemenperin,

Kemenpera, Kemen PDT,

Kemendag, Kemenhub,

Kemenkominfo, Kemen ESDM,

KKP, POLRI, BPN, BNPP, BNPB,

2. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi

2.1. Pengembangan/

peningkatan fungsi

1. PKW Wahai Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Sistem

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

Kemenparekraf, Kemen KP, Kemen

ESDM, Kementan, Kemenperin,

Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional

di Kepulauan

Maluku (I.7.)

Sumber lain

yang sah

ESDM, Kementan, Kemenperin,

Kemendag, Kemenhub,

Kemenkominfo, BPN, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 5

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2. PKW Bula Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

di Kepulauan

Maluku (I.8.)

APBN, APBD,

dan/atau

Kemenparekraf, Kemen KP, Kemen

ESDM, Kementan, Kemenperin,Kemendag, Kemenhub,

Kemenkominfo, BPN, Pemda,

dan/atau Swasta

3. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional

3.1. Pengembangan/

Peningkatan Fungsi

1. PKN Ambon Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional

di Kepulauan

Maluku (I.1.)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenparekraf,

Kemenkeu, Kemenkes,

Kemendikbud, Kementan,

Kemenhut, Kemenperin,

Kemendag, Kemenhub,

Kemenkominfo, Kemen ESDM,

KKP, BPN, BNPB, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 6

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2. PKN Ternate-Sofifi Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

di Kepulauan

Maluku (II.1.)

APBN, APBD,

dan/atau

Kemen PU, Kemendagri,Kemenparekraf,

Kemenkeu, Kemenkes,Kemendikbud, Kementan,Kemenhut, Kemenperin,Kemendag, Kemenhub,Kemenkominfo, Kemen ESDM,KKP, BPN, BNPB, Pemda,dan/atau Swasta

3. PKW Masohi Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional

di Kepulauan

l k ( )

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenparekraf,Kemenkeu, Kemenkes,Kemendikbud, Kementan,Kemenhut, Kemenperin,Kemendag Kemenhub

Maluku (I.2)Kemendag, Kemenhub,Kemenkominfo, Kemen ESDM,KKP, BPN, BNPB, Pemda,dan/atau Swasta

III - 7

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

4. PKW Namlea Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

di Kepulauan

Maluku (I.6)

APBN, APBD,

dan/atau

Kemen PU, Kemendagri,Kemenparekraf,Kemenkeu, Kemenkes,Kemendikbud, Kementan,Kemenhut, Kemenperin,Kemendag, Kemenhub,Kemenkominfo, Kemen ESDM,KKP, BPN, BNPB, Pemda,dan/atau Swasta

5. PKW Kairatu Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional

di Kepulauan

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenparekraf,Kemenkeu, Kemenkes,Kemendikbud, Kementan,Kemenhut, Kemenperin,Kemendag, Kemenhub,

Maluku (I.4)g, ,

Kemenkominfo, Kemen ESDM,KKP, BPN, BNPB, Pemda,dan/atau Swasta

III - 8

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

6. PKW Tual-Langgur Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

di Kepulauan

Maluku (I.5)

APBN, APBD,

dan/atau

7. PKW Tidore Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional

di Kepulauan

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Maluku (II.2.)g, ,

III - 9

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

8. PKW Labuha Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

di Kepulauan

Maluku (II.3.)

APBN, APBD,

dan/atau

3.2. Pengembangan

1. PKW Werinama Lampiran I.A Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional

di Kepulauan

M l k (I 3)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Maluku (I.3) Kemenkominfo, Kemen ESDM,KKP, BPN, BNPB, Pemda,dan/atau Swasta

III - 10

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2. PKW Tobelo Lampiran I.A StrategiOperasionalisasiPerwujudan SistemPerkotaan Nasionaldi KepulauanMaluku (II.5)

3. PKW Sanana Lampiran I.A Strategi

OperasionalisasiPerwujudan SistemPerkotaan Nasionaldi KepulauanMaluku (II.4.)

APBN, APBD,

dan/atauSumber lain yang sah

III - 11

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

B. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI NASIONAL

1. Sistem Transportasi Darat

1.1. Jaringan Jalan Nasional

1.1.1. Jaringan Jalan Arteri Primer

1.1.1.a.

Pengembangan jaringan jalanArteri Primer

1. Laha – Pokka -Durian Patah –Passo – Galala –Ambon

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(I.1.)

Kemen PU, Pemda, dan Swasta

1.1.2. Jaringan jalan Kolektor Primer

1.1.2.a.

Pengembangan jaringan jalanKolektor Primer

1. Passo – Tulehu –Liang

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasi

APBN, APBD,dan/atauSumber lain

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku

(I.2.)

yang sah

III - 12

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20242. Kairatu – Waiselan

– Latu – Liang –Simpang Makariki –

Waipia – Saleman –Besi – Wahai –Pasahari –Kobisonta –Banggoi – Bula

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(II.1.)

yang sah

3. Simpang Makariki –Masohi – Amahai –

Tamilow – Haya

Lampiran I.B.1Strategi

OperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(II.2.)

APBN, APBD,dan/atau

4 T l k B Ai L i I B 1 APBN APBD K PU P d d S t

4. Teluk Bara – AirBuaya – Samalagi –Namlea – Marloso –

Mako –

Perwujudan Jaringan

yang sah

III - 13

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2024Modaumohe –Namrole

Jalan Nasional diKepulauan Maluku(III.1.)

5. Saumlaki – Olilit –Aruidas – Arma –Siwahan

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(IV.1.)

6. Tual – Langgur –Ibra

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan JaringanJ l N i l di

Jalan Nasional diKepulauan Maluku(V.1.)

III - 14

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20247. Ilwaki – Lurang Lampiran I.B.1

StrategiOperasionalisasi

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(VI.1.)

yang sah

8. Ternate – Kastelo –Pintu Besar – Ternate

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(VII.1.)

9. Lapangan Terbang – Galela – Tobelo –Podiwang – Kao –Boso Sidangoli

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan

APBN, APBD,dan/atauSumber lainyang sah

Boso – Sidangoli Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku

(IX.1.)

yang sah

III - 15

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

202410. Boso – Dodinga –

Sofifi – Akelamo –Payahe – Weda

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(IX.2.)

yang sah

11. Dodinga –Bobaneigo

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(IX.3.)

12. Daruba – Daeo –Berebere

OperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(X.1.)

III - 16

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

202413. Labuha – Babang Lampiran I.B.1

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(XI.1.)

yang sah

1.1.3. Jaringan Jalan Strategis Nasional

1.1.3.a.

Pengembangan jalan strategisnasional

1. Taniwel – Piru –Kairatu

Jalan Nasional diKepulauan Maluku(II.3.)

Kemen PU, Pemda, dan/atauSwasta

2. Bula – Dawang –Waru

(II.4.)

yang sah

III - 17

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20243. Haya – Tehoru –

Laimu –Werinama

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(II.5.)

yang sah

4. Tual – Ngadi Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(V.2.)

5. Ibra – Damar Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan

j g Jalan Nasional diKepulauan Maluku

(V.3.)

III - 18

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20246. Tidore – Ome –

Rumatua –Garuamelia –

Tidore

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(VIII.1.)

yang sah

7. Weda – Mafa –Matuting – Sakela

Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(IX.4.)

8. Sidangoli – Jailolo Lampiran I.B.1StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan

j g Jalan Nasional diKepulauan Maluku

(IX.5.)

III - 19

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20249. Bobaneigo – Ekor

– Subaim – BuliLampiran I.B.1StrategiOperasionalisasi

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(IX.6.)

yang sah

10. Weda – Sagea –Patani

Jalan Nasional diKepulauan Maluku(IX.7.)

11. Berebere – Sopi –Wayabula –Daruba

(X.2.)

yang sah

III - 20

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

202412. Dobo – Benjina –

BatugoyangLampiran I.B.1StrategiOperasionalisasi

Perwujudan Jaringan Jalan Nasional diKepulauan Maluku(XII.1.)

yang sah

1.2. Jaringan Transportasi Penyeberangan

1.2.1. Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau

1.2.1.a

Pengembangan

lintaspenyeberanganantarnegara

1. Lintas

penyeberanganWonreli-Darwin(Negara Australia)

Lampiran I.B.2

StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(I 1 )

APBN, APBD,

Kemenhub, Pemda, dan/atau

Swasta

(I.1.)

III - 21

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20242. Lintas

penyeberangan Tiakur-Dili (Negara

Timor Leste)

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(I.2.)

yang sah

Kemenhub, Pemda, dan/atauSwasta

3. Lintaspenyeberangan Tiakur-Baucau

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(I.3.)

yang sah

4. Lintaspenyeberangan

APBN, APBD,dan/atau

penyeberangan Tiakur-Darwin(Negara Australia)

Perwujudan Jaringan

dan/atauSumber lain

yang sah

Swasta

III - 22

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku

(I.4.)1.2.1.

b.Pengembanganlintaspenyeberanganantarpulau danantarprovinsi diKepulauan Malukudengan provinsi di

luar KepulauanMaluku

1. LintaspenyeberanganBitung – Ternate –Patani – Sorong

Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku

(II.1.)

2. LintaspenyeberanganLuwuk – Sanana –Namlea – Ambon –Fakfak

Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan di

Penyeberangan diKepulauan Maluku

(II.2.)

III - 23

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20243. Lintas

penyeberanganKalabahi-Ilwaki-

Saumlaki-Tual-Dobo-Merauke

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(II.3.)

yang sah

4. LintaspenyeberanganDaruba-Biak

yang sah

APBN, APBD,dan/atau

penyeberanganAtapupu-Ilwaki

Perwujudan Jaringan

dan/atauSumber lain

yang sah

Swasta

III - 24

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

(II.5.)6. Lintas

penyeberanganAtapupu-Wonreli

(II.6.)

Teluk Gurita –Ilwaki

e yebe g dKepulauan Maluku

(II.7.)

III - 25

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

20248. Lintas

penyeberanganKalabahi – Kisar

yang sah

9. LintaspenyeberanganWahai -Sorong

yang sah

APBN, APBD,dan/atau

Wahai - Fakfakg

Operasionalisasi

Perwujudan Jaringan

/Sumber lain

yang sah

III - 26

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

(II.10.)11. Lintas

penyeberanganWahai –PulauMisool

(II.11.)

12. LintaspenyeberanganDobo -Timika

Kepulauan Maluku

(II.12.)

III - 27

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANI II III

20142015

1.2.1.c.

Pengembanganlintaspenyeberangan

antarprovinsi diKepulauan Maluku

1. Ambon-Ternate Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasi

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(III.1.)

yang sah

2. Wahai-Babang Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasi

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(III.2.)

yang sah

1.2.1.d.

Pengembanganlintas

3. LintaspenyeberanganS l ki A b

APBN, APBD,dan/atau

penyeberangan

dalam provinsi dan

Saumlaki-Ambon Operasionalisasi

Perwujudan Jaringan

Sumber lain

yang sah

III - 28

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

antarPulau Kecil TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku

(IV.1.)4. Lintas

penyeberanganDobo-Tual

(IV.2.)

5. Lintaspenyeberangan Tual-Ambon

Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diK l M l k

Kepulauan Maluku(IV.3.)

III - 29

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

20246. Lintas

penyeberanganIlwaki-Ambon

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(IV.4.)

yang sah

7. Lintaspenyeberangan Ternate-Daruba

TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(IV.5.)

1.2.2. Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan AntarGugus Pulau

1.2.2.a.

Pengembanganlintas

1. LintaspenyeberanganT l k B

APBN, APBD,dan/atau

penyeberangan

antargugus pulau

Teluk Bara -

Mangon

Operasionalisasi

Perwujudan Jaringan

Sumber lain

yang sah

III - 30

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(V.1.)2. Lintas

penyeberanganSamuya - Dofa

(V.2.)

3. LintaspenyeberanganMangole – Jikotamo

Kepulauan Maluku(V.3.)

III - 31

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

20244. Lintas

penyeberanganMakian - Sofifi

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(V.4.)

yang sah

5. LintaspenyeberanganDaruba - Tobelo

yang sah

6. LintaspenyeberanganTobelo - Subaim

Tobelo Subaim OperasionalisasiPerwujudan Jaringan

III - 32

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(V.6.)7. Lintas

penyeberanganBastiong -Sidangoli

(V.7.)

8. LintaspenyeberanganGalala-Namlea

III - 33

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

20249. Lintas

penyeberanganGalala-Ambalau

yang sah

10. LintaspenyeberanganHunimua -Waipirit

yang sah

11. LintaspenyeberanganUmeputih-Wailey

p y pPerwujudan Jaringan yang sah

III - 34

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(V.11.)12. Lintas

penyeberanganWaipirit-Wahai

(V.12.)

13. LintaspenyeberanganGeser -Tual

(V.13.)

III - 35

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

202414. Lintas

penyeberanganDobo-Saumlaki

yang sah

15. LintaspenyeberanganSaumlaki-Tepa

yang sah

16. Lintaspenyeberangan Tual-Larat

Perwujudan Jaringan yang sah

III - 36

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(V.16.)17. Lintas

penyeberanganIlwaki-Wonreli- Tomra-Kaiwatu-Werwawan-Mahaleta-Tepa-Kroing-LatalolaBesar-Watuwei-

Saumlaki

(V.17.)

18. LintaspenyeberanganGalala-Bandaneira

Kepulauan Maluku

(V.18.)

III - 37

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

202419. Lintas

penyeberanganBandaneira -

Pulau Manuk-Pulau Serua-Pulau Nila-Pulau Teun-PulauDamar-PulauBabar

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(V.19)

yang sah

20. LintaspenyeberanganBastiong-Babang

yang sah

21. LintaspenyeberanganNalahia-Amahai

III - 38

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(V.21.)

22. LintaspenyeberanganKroing-Wulur

1.2.3. Lintas Penyeberangan untuk Meningkatkan Keterkaitan dalam Gugus Pulau

1.2.3.a.

Pengembanganlintaspenyeberangandalam GugusPulau/Kepulauan

1. LintaspenyeberanganMangole-Bobong

Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasiPerwujudan JaringanTransportasi

Pulau/Kepulauan Transportasi

III - 39

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Penyeberangan diKepulauan Maluku(VI.1.)

LintaspenyeberanganMangole-Sanana

Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(VI.2.)

LintaspenyeberanganPatani-Gebe

Lampiran I.B.2StrategiOperasionalisasiPerwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(VI 3 )

(VI.3.)

III - 40

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

20244. Lintas

penyeberanganGeser - Gorom -

Watubela

Perwujudan Jaringan TransportasiPenyeberangan diKepulauan Maluku(VI.4.)

yang sah

5. Lintaspenyeberangan Tual -Elat

yang sah

6. Lintaspenyeberangan Tual-Tayandu

III - 41

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(VI.6.)7. Lintas

penyeberangan Tayandu-Kur

LintaspenyeberanganLanggur-Elat

III - 42

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

20249. Lintas

penyeberanganLanggur-Hollat

yang sah

10. LintaspenyeberanganLanggur-Weduar

11. LintaspenyeberanganLalui-Babang-Makian

j g y g

III - 43

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(VI.11.)12. Lintas

penyeberanganSofifi-Bastiong

LintaspenyeberanganBastiong-BatangDua

III - 44

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

202414. Lintas

penyeberanganBastiong - Tidore

yang sah

15. LintaspenyeberanganGoto-Sofifi

16. LintaspenyeberanganGalala-Pokka

III - 45

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(VI.16.)17. LintaspenyeberanganUmeputih-Pelauw

LintaspenyeberanganKailolo-Umeputih

III - 46

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

202419. Lintas

penyeberangan Tulehu-Kailolo

yang sah

20. Lintaspenyeberangan Tulehu-Umeputih

21. LintaspenyeberanganUmeputih-Nalahia

III - 47

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(VI.21.)22. LintaspenyeberanganDobo-Wokam

LintaspenyeberanganDobo-Kobror

III - 48

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

202424. Lintas

penyeberanganDobo -Trangan

yang sah

25. LintaspenyeberanganDobo – Benjina

26. LintaspenyeberanganDobo-Tabarfane

III - 49

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

(VI.26.)27. Lintaspenyeberangan Tabarfane-Jerol

LintaspenyeberanganAmbalau -Wamsisi-Namrole-Leksula

III - 50

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

202429. Lintas

penyeberanganSaumlaki -Adaut-Seira-Wunlah-Larat

yang sah

30. Ilwaki - Jerusu -Wonreli - Tomra -Kaiwatu -

Werwawan

III - 51

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

2. Sistem Transportasi Laut

2.1. Tatanan Kepelabuhanan

2.1.1. Pelabuhan Utama

2.1.1.a. PemantapanPelabuhan Utama

Pelabuhan Ambon Lampiran I.B.3Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Tatanan

Kepelabuhanan di

Kepulauan Maluku

(I.1.)

APBN, APBD,dan/atau

Sumber lain

yang sah

2.1.1.

Pengembangan

Pelabuhan Utama

Pelabuhan Ternate Lampiran I.B.3

Perwujudan Tatanan

Kepelabuhanan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atauSumber lain

yang sah

Swasta

III - 52

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Pelabuhan Tobelo,

Pelabuhan Babang

Lampiran I.B.3

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan TatananKepelabuhanan di

Kepulauan Maluku

(I.3 dan I.4)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

2.1.2. Pelabuhan Pengumpul

2.1.2.a

PemantapanPelabuhanPengumpul

Pelabuhan Tulehu,

Pelabuhan Amahai,

Pelabuhan Hatu Piru,

Pelabuhan Tual,

Pelabuhan Namlea,

Pelabuhan Bula,

Pelabuhan Saumlaki,

Pelabuhan Dobo,

Lampiran I.B.3

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Tatanan

Kepelabuhanan di

Kepulauan Maluku

(II.1, II.2, II.3, II.4,

II.5, II.6, II.7, II.8,

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

III - 53

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Pelabuhan

Batugoyang,

Pelabuhan

Bandaneira,Pelabuhan Sofifi,

Pelabuhan Wayabula

II.9, II.10, II.11, dan

II.17)

2.1.2.b

PengembanganPelabuhanPengumpul

Pelabuhan Labuha

Pelabuhan Laiwui

Lampiran I.B.3

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Tatanan

Kepelabuhanan di

Kepulauan Maluku

(II.12 dan II.15)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

Pelabuhan Mangole,

Pelabuhan Mafa,

Pelabuhan

Falabisahaya

Lampiran I.B.3

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Tatanan

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

III - 54

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Kepelabuhanan di

Kepulauan Maluku

(II.13, II.14, dan

II.16)

3. Sistem Transportasi Udara

3.1. Bandar Udara Pengumpul

3.1.1. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier

3.1.1.a.

PengembanganBandar UdaraPengumpul dengan

Skala PelayananSekunder

Bandar UdaraPattimura dan BandarUdara Sultan

Babullah

Perwujudan TatananKebandarudaraan diKepulauan Maluku(I.1. dan I.2.)

yang sah

3.1.1.b.

PengembanganBandar UdaraPengumpul dengan

Skala Pelayanan

Bandar Udara Olilit Lampiran I.B.4StrategiOperasionalisasi

Perwujudan Tatanan

yang sah

III - 55

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Tersier Kebandarudaraan diKepulauan Maluku(II.1.)

C. SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL

1. Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi Nasional

1.1. Pengembangan jaringan distribusiminyak dan gasbumi antarpulau

jaringan distribusiminyak dan gas buminasional pada jalurdistribusi Ambon

Lampiran I.B.5StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional di

Kepulauan Maluku(I.1.)

Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda,dan/atau Swasta

2. Pembangkit Tenaga Listrik

2.1. PengembanganPembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

PLTP Tulehu, PLTP Jailolo, dan PLTPSonga Wayaua

Lampiran I.B.5StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem

Kemen ESDM, Pemda, dan/atauSwasta

III - 56

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(II.1.)

2.2. PengembanganPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU Ambon, PLTUWaai, PLTU Tidore,PLTU Sofifi

Lampiran I.B.5StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(II.2.)

2.3. PengembanganPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

PLTA Wai Tala Lampiran I.B.5StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(II.3.)

III - 57

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

2.4. PengembanganPembangkit Listrik Tenaga GasifikasiBatubara (PLTGB)

PLTGB Buru, PLTGBLanggur, PLTGB Tual,PLTGB Tobelo

Lampiran I.B.5StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(II.4.)

2.5. PengembanganPembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro(PLTM)

PLTM Wae Mala,PLTM Makariki, PLTMRuwapa, PLTM Tene,PLTM Isal

2.6. Pembangkit Listrik Tenaga Angin(PLTB), PembangkitListrik Tenaga

Gugus KepulauanBanda, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan Aru,

III - 58

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Surya (PLTS),Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro(PLTMH), danPembangkit Listrik Tenaga Angin-Surya(PLT Hybrid )

Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, danGugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah

3. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

3.1. Jaringan Transmisi

Tenaga Listrik diPulau Ambon danPulau Seram

1. Jaringan Transmisi

Tenaga ListrikSUTT Wayame-Passo-Tulehu-Waai

Lampiran I.B.5

StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(III.1.1.)

APBN, APBD,

Kemen ESDM, Pemda, dan/atau

Swasta

III - 59

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

2. Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Sirimau-Passo

Lampiran I.B.5StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(III.1.2.)

3. Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Tulehu-Haruku-Masohi

Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(III.1.3.)

4. Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Piru-Kairatu

III - 60

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Isal-Bula

Lampiran VIIIStrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan EnergiNasional diKepulauan Maluku(III.1.5.)

3.2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik diPulau Halmahera

Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Tidore-Sofifi-Dodinga-Jailolo- Tobelo

III - 61

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

2. Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Dodinga-Buli

3. Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSUTT Dodinga-Maba

Lampiran VIIIStrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem

3.3. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrikdalam Gugus Pulau

Gugus Pulau Morotai,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus Pulau

III - 62

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

Halmahera Utara,Gugus Pulau Ternate- Tidore, Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus KepulauanSula Bagian Barat,Gugus KepulauanSula Bagian Timur,Gugus Pulau Buru,

Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramSelatan, GugusKepulauan Banda,Gugus Pulau Ambon

III - 63

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

dan Pulau-PulauLease, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan Aru,Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar, danGugus Kepulauan Terselatan

D. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

1. Jaringan Terestrial

1.1. Pengembangan Jaringan PelayananPulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua

jaringan terestrial yang menghubungkanPKSN Ilwaki, PKSNSaumlaki, PKSNDobo, dan PKW Tual-Langgur

Lampiran I.B.6StrategiOperasionalisasiPerwujudan Fungsi Jaringan Telekomunikasi diKepulauan Maluku(I.1.)

Kemenkominfo, Pemda, dan/atauSwasta

III - 64

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

20142015

1.2. Pengembangan Jaringan PelayananPulau-PulauMaluku - Maluku

Utara - Papua Barat- Papua

PKN Ternate-Sofifi,PKN Ambon, PKWMasohi, PKWWerinama, PKW

Kairatu, PKW Wahai,PKW Bula, PKWNamlea, PKW Tidore,PKW Tobelo, PKWLabuha, PKW Sanana,dan PKSN Daruba

Lampiran I.B.6StrategiOperasionalisasiPerwujudan Fungsi

Jaringan Telekomunikasi diKepulauan Maluku(I.2.)

2. Jaringan Satelit

2.1. Pengembangan jaringan satelit yangmelayani KawasanPerkotaan danKawasan Andalan

1. Jaringan satelit yang melayani PKNAmbon, PKN Ternate-Sofifi, PKWMasohi, PKWWerinama, PKWKairatu, PKW Tual-Langgur, PKWNamlea, PKWWahai, PKW Bula,PKW Tobelo, PKW

Lampiran I.B.6StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi diKepulauan Maluku(II.1.)

III - 65

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2024Labuha, PKWSanana, PKSNSaumlaki, PKSNIlwaki, PKSN Dobo,

dan PKSN Daruba

2. Jaringan satelit yang melayaniKawasan AndalanSeram, KawasanAndalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan

Andalan Buru,Kawasan AndalanLaut Banda danSekitarnya,Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya,

Lampiran I.B.6StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi diKepulauan Maluku

(II.1.)

III - 66

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2024Kawasan AndalanBacan-HalmaheraSelatan, danKawasan Andalan

Kepulauan Suladan Sekitarnya

2.2. Jaringan satelit yang melayaniKawasanPerbatasan sertakawasan tertinggaldan terisolasi

Gugus Pulau Buru,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramSelatan, GugusKepulauan Banda,Gugus Pulau Ambondan Pulau-PulauLease, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan Aru,Gugus Kepulauan

Lampiran I.B.6StrategiOperasionalisasiPerwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi diKepulauan Maluku(II.2.)

Kemenkominfo, Kemenristek,BPPT, Pemda, dan/atau Swasta

III - 67

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2024 Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus

Pulau Morotai, GugusPulau HalmaheraBarat, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus Pulau Ternate- Tidore, Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus Pulau

Halmahera Selatan,Gugus KepulauanSula Bagian Barat,dan Gugus KepulauanSula Bagian Timur

III - 68

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

E. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

1. Sumber Air yang berupa Wilayah Sungai (WS)

1.1. Pengelolaan wilayahsungai (WS)

strategis nasional

WS Buru Lampiran I.B.7Strategi

Operasionalisasi Jaringan SumberDaya Air diKepulauan Maluku(I.1.)

APBN, APBD,dan/atau

WS Ambon - Seram Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi Jaringan SumberDaya Air di

Kepulauan Maluku(I.2.)

WS Kepulauan Kei -Aru

Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi Jaringan SumberDaya Air diKepulauan Maluku(I.3.)

III - 69

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2024WS KepulauanYamdena - Wetar

Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi Jaringan Sumber

Daya Air diKepulauan Maluku(I.4.)

WS Halmahera Utara Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi Jaringan SumberDaya Air diKepulauan Maluku

(I.5.)

WS HalmaheraSelatan

Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi Jaringan SumberDaya Air diKepulauan Maluku(I.6.)

III - 70

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2. Prasarana Sumber Daya Air

2.1. Pengembangan danpemeliharaanbendungan beserta

waduknya

Bendungan Wae Ela Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi

Jaringan SumberDaya Air diKepulauan Maluku(II.1.)

yang sah

2.2. Pengembangan danpemeliharaanbendung

Bendung Kobi,Bendung Wai SamalKanan, BendungMatakabo Kiri,Bendung Kawa,Bendung Kairatu,Bendung Wai Meten,Bendung Wai Tele,Bendung Way Bini,Bendung Wai Lata,Bendung Wai Leman,Bendung Wai Lo,Bendung Wai Apu,Bendung Wai Geren,Bendung Aha,

Lampiran I.B.7StrategiOperasionalisasi Jaringan SumberDaya Air diKepulauan Maluku

(II.2.)

Kemen PU, Kementan, Pemda,dan/atau Swasta

III - 71

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

Bendung Pediwang,

Bendung Leleseng,

Bendung Toliwang,

Bendung Malifut,

Bendung Biang,

Bendung Toboulamo,

Bendung Loloda,

Bendung Jailolo,

Bendung Tutiling,

Bendung Akelamo,

Bendung Wayamli,

Bendung Opi,

Bendung Kobe,

Bendung Wairoro,

Bendung Maidi,

Bendung Kahoho,

Bendung Gane Timur,

Bendung Geti,

Bendung Goro Goro,

III - 72

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

Bendung Bibinoti,

Bendung Jorjoga, dan

Bendung Kilo

2.3. Pengembangan

prasarana air baku

berbasis Teknologi

Air Laut dan Metode

Pengawetan Air

Gugus Pulau Buru,

Gugus Pulau Seram

Barat, Gugus Pulau

Seram Utara, Gugus

Pulau Seram Timur,

Gugus Pulau Seram

Selatan, Gugus

Kepulauan Banda,Gugus Pulau Ambon

dan Pulau-Pulau

Lease, Gugus

Kepulauan Kei, Gugus

Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan

Tanimbar, Gugus

Lampiran I.B.7

Strategi

Operasionalisasi

Jaringan Sumber

Daya Air di

Kepulauan Maluku

(II.3. dan II.4.)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemen KP, Kemenristek, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 73

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

Kepulauan Babar,

Gugus Kepulauan

Terselatan, Gugus

Pulau Morotai, Gugus

Pulau Halmahera

Barat, Gugus Pulau

Halmahera Utara,

Gugus Pulau Ternate-

Tidore, Gugus Pulau

Halmahera Timur-

Halmahera Tengah,

Gugus Pulau

Halmahera Selatan,

Gugus Kepulauan

Sula Bagian Barat,

dan Gugus Kepulauan

Sula Bagian Timur

III - 74

NoINDIKASI

PROGRAM UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSAN

I II III

20142015

2.4. Pengembangan dan

pemeliharaan

Embung

Embung Romean,

Embung Aruidas,

Embung Pota Kecil,

Embung Luang Timur,

Embung Tonwawan,Embung Rutukei,

Embung Abusur, dan

Embung Ilwaki

Lampiran I.B.7

Strategi

Operasionalisasi

Jaringan Sumber

Daya Air diKepulauan Maluku

(II.5.)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemen PU, Kementan, Pemda,

dan/atau Swasta

2.5. Peningkatan fungsi,

pengembangan dan

pemeliharaan

Daerah Irigasi (DI)

DI Way Samal I, DI

Bobi, DI Masiwang, DI

Way Apu Kiri/Kanan,

DI Wae Geren, DI

Wowongira, dan DI

Patlean

Lampiran I.B.7

Strategi

Operasionalisasi

Jaringan Sumber

Daya Air di

Kepulauan Maluku

(II.6.)

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemen PU, Kementan, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 75

NO. INDIKASI PROGRAMUTAMA LOKASI

STRATEGI

OPERASIONALISASIPERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III 2014

2015-2019

2020-2024

II. PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL

A. Kawasan Lindung

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

1.1. Pemertahananluasan kawasanbervegetasi hutan

pada kawasan hutanlindung

Gugus Pulau Buru,Gugus Pulau Ambondan Pulau-Pulau

Lease, Gugus PulauSeram Barat, GugusPulau Seram Utara,Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauSeram Timur, GugusPulau Kepulauan Aru,Gugus Kepulauan Kei,

Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, GugusPulau HalmaheraBarat, Gugus PulauHalmahera Utara,

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasi

PerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(I.1.)

yang sah

Kemenhut, KementerianLingkungan Hidup (Kemen LH),Pemda, dan/atau Swasta

III - 76

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III 2014

2015-2019

2020-2024

Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus Kepulauan Sula

Bagian Barat, danGugus Kepulauan SulaBagian Timur

1.2. Rehabilitasi kawasanhutan lindung yangmengalamideforestasi dandegradasi

Gugus Pulau Buru,Gugus Pulau Ambondan Pulau-PulauLease, Gugus PulauSeram Barat, Gugus

Pulau Seram Utara,Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauSeram Timur, GugusPulau Kepulauan Aru,Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Terselatan,Gugus Pulau Morotai,

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian

Kawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(I.1.)

Kemenhut, Kemen LH, Pemda,dan/atau Swasta

III - 77

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III 2014

2015-2019

2020-2024

Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus PulauHalmahera Timur-

Halmahera Tengah,dan Gugus PulauHalmahera Selatan

1.3. Pemertahanan danrehabilitasi kawasanresapan air

1. DAS Apu, DASMala, DAS Kuma,DAS Walanga, DASMangi, dan DASPede pada WS Buru

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian

Kawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(I.2.)

Kemenhut, Kemen LH, KemenPU, Pemda, dan/atau Swasta

III - 78

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III 2014

2015-2019

2020-2024

2. DAS Tala, DASLahatan, DAS Mata,DAS Arya Yefre,DAS Punaraja, DASHutumury, DASHaruku, DAS

Saparua, DASLarike, dan DAS Tulehu pada WSAmbon-Seram

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarianKawasan Lindung

Nasional diKepulauan Maluku(I.2.)

3. DAS Wajin, DASAru, DAS Jorang,DAS Warloi, DAS

Tungu, DAS Tunguwatu, danDAS Maririmar padaWS Kepulauan Kei-Aru

PerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(I.2.)

yang sah

III - 79

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III 2014

2015-2019

2020-2024

4. DAS Ngun, DASKara, DAS Arma,DAS Makatian, DAS Tampoh, dan DASMetertatan pada WSKepulauan

Yamdena-Wetar

5. DAS Kao, DASMawea, DAS Pengeo,DAS Sakita, DAS Tunuo, DAS

Tatamo, dan DASLamo pada WSHalmahera Utara

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudan

PelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(I.2.)

III - 80

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III 2014

2015-2019

2020-2024

6. DAS Kobe, DASAkelamo, DASWayai, DAS Onat,DAS Sepo, DAS Tagorango, DASKapulusan, dan

DAS Sangaji padaWS HalmaheraSelatan

2. Kawasan Perlindungan Setempat

2.1. Pemertahanan danrehabilitasisempadan pantai,pengembangan

struktur alami danstruktur buatanuntuk mencegahabrasi,pengendalianpemanfaatan ruang yang berpotensimengganggu

dan/atau merusak

Gugus Pulau Buru,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauSeram Utara, Gugus

Pulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauBanda, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusKepulauan Kei,Gugus KepulauanAru, GugusKepulauan Tanimbar,

PelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(II.1)

Kemen LH, Kemen PU, KKP,Kemenhut, Pemda, dan/atauSwasta

III - 81

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

fungsi sempadanpantai

Gugus KepulauanBabar, GugusKepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, GugusPulau HalmaheraBarat, Gugus Pulau

Halmahera Utara,Gugus Pulau Ternate-Tidore,Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus Kepulauan

Sula Bagian Barat,dan GugusKepulauan SulaBagian Timur

2.2. Pemertahanan danrehabilitasisempadan sungai,mengembangkan

1. Sungai Apu, SungaiMala, Sungai Kuma,Sungai Walanga,Sungai Mangi, dan

Kemen LH, Kemen PU, Pemda,dan/atau Swasta

III - 82

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

struktur alami danstruktur buatanuntuk mencegahdaya rusak air,pengendaliankegiatan pemanfaatan

ruang yangberpotensimengganggudan/atau merusakfungsi sempadansungai

Sungai Pede padaWS Buru

PelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(II.2.)

2. Sungai Tala, Sungai

Lahatan, SungaiMata, Sungai AryaYefre, SungaiPunaraja, SungaiHutumury, SungaiHaruku, SungaiSaparua, SungaiLarike, dan Sungai

Tulehu pada WSAmbon-Seram

Lampiran II.A

StrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(II.2.)

APBN, APBD,

Kemen LH, Kemen PU, Pemda,

dan/atau Swasta

3. Sungai Wajin,Sungai Aru, Sungai Jorang, SungaiWarloi, Sungai Tungu, Sungai Tunguwatu, danSungai Maririmar

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional di

III - 83

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

pada WS KepulauanKei-Aru

Kepulauan Maluku(II.2.)

4. Sungai Ngun,Sungai Kara, SungaiArma, Sungai

Makatian, Sungai Tampoh, danSungai Metertatanpada WS KepulauanYamdena-Wetar

PerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(II.2.)

yang sah

5. Sungai Kao, Sungai

Mawea, SungaiPengeo, SungaiSakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo,dan Sungai Lamopada WS HalmaheraUtara

Lampiran II.A

StrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(II.2.)

APBN, APBD,

Kemen LH, Kemen PU, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 84

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

6. Sungai Kobe,Sungai Akelamo,Sungai Wayai,Sungai Onat,Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai

Kapulusan, danSungai Sangaji padaWS HalmaheraSelatan

Nasional diKepulauan Maluku(II.2.)

2.3. Pemertahanan danrehabilitasikawasan sekitar

danau atau waduk,mengembangkanstruktur alami danstruktur buatanuntuk mencegahdaya rusak air,pengendaliankegiatan pemanfaatanruang yang

Danau Tolire, DanauSagea, Danau Paca,Danau Galala, Danau

Lima, Danau Rano,Danau Rana, Danau Tihu, dan Waduk WaiEla

PerwujudanPelestarianKawasan LindungNasional diKepulauan Maluku(II.3.)

yang sah

III - 85

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

berpotensimengganggudan/atau merusakfungsi kawasansekitar danau atauwaduk

3. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya

3.1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Taman Nasional

3.1.1. Taman Nasional 1. Taman NasionalManusela

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian Kawasan

Lindung Nasionaldi KepulauanMaluku (III.5.1.)

Kemenhut, Kemen LH,Kemenparekraf, Pemda,dan/atau Swasta

2. Taman NasionalAketajawe-Lolobata

Kemenhut, Kemen LH,Kemenparekraf, Pemda,dan/atau Swasta

III - 86

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Pelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(III.5.2.)

3.2. Pengembangan Pengelolaan Suaka Alam Perairan, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam

3.2.1. Suaka Alam Perairan Suaka Alam PerairanKepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut diSekitarnya

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional

di KepulauanMaluku (III.1.1.)

KKP, Kemen LH,Kemenparekraf, Pemdadan/atau Swasta

3.2.2. Suaka Margasatwa 1.

Suaka MargasatwaPulau Kobror

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasionaldi KepulauanMaluku (III.2.2)

Kemenhut, Kemen LH, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 87

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

2. Suaka Margasatwa Tanimbar

dan/atau Swasta

3. Suaka MargasatwaPulau Baun

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasionaldi KepulauanMaluku (III.2.1.)

dan/atau Swasta

3.2.3. Cagar Alam 1. Cagar Alam PulauLarat

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian Kawasan

dan/atau Swasta

III - 88

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Lindung Nasional

2. Cagar Alam PulauObi

PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional

yang sah

dan/atau Swasta

3. Cagar Alam PulauNustaram

yang sah

dan/atau Swasta

4. Cagar Alam PulauNuswotar

dan/atau Swasta

III - 89

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

yang sah

5. Cagar Alam

Masbait

Lampiran II.A

StrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional

APBN, APBD,

dan/atau Swasta

6. Cagar Alam Daab Lampiran II.A

StrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional

APBN, APBD,

dan/atau Swasta

III - 90

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

7. Cagar Alam BekauHuhun

8. Cagar Alam Tafermaar

9. Cagar AlamGunung Sahuwai

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasionaldi Kepulauan

Maluku (III.3.8.)

III - 91

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

10. Cagar Alam Tanjung Sial

11. Cagar Alam Tobalai Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasionaldi Kepulauan

Maluku (III.3.11.)

12. Cagar Alam PulauSeho

III - 92

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

13. Cagar AlamGunung Sibela

14. Cagar AlamLifamatola

APBN, APBD,dan/atausumber lain yang sah

15. Cagar Alam Taliabu

Maluku (III.3.14.)

III - 93

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

3.2.4. Taman Wisata AlamLaut

1. Taman WisataAlam Laut PulauKasa

Kemenhut, Kemen LHKemenparekraf, Pemdadan/atau Swasta

2. Taman WisataAlam Laut PulauMarsegu danSekitarnya

Maluku (III.6.2)

Taman WisataAlam Laut PulauPombo

III - 94

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

3.2.5. Taman WisataPerairan

Taman Wisata PerairanLaut Banda

KKP, Kemen LHKemenparekraf, Pemdadan/atau Swasta

3.3. Pelestarian Kawasan Pantai Berhutan Bakau

3.3.1. Pemertahanan danpemeliharaankawasan pantaiberhutan bakau

sebagai kawasanpemijahan ikan,udang, dan/atauhasil laut lainnya,pengendalian alihfungsi danrehabilitasi,pengendalian

pemanfaatan ruang

Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Tual,Kota TidoreKepulauan, Kabupaten

Maluku Tenggara,Kabupaten SeramBagian Timur,Kabupaten Maluku Tengah, KabupatenSeram Bagian Barat,Kabupaten Buru,Kabupaten Buru

Selatan, Kabupaten

Pelestarian KawasanLindung Nasionaldi KepulauanMaluku (III.4.)

Kemenhut, KKP, Kemen LH,Pemda, dan/atau Swasta

III - 95

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

di sekitar kawasan yang berpotensimengganggudan/atau merusakfungsi kawasan

Kepulauan Aru,Kabupaten Maluku Tenggara Barat,Kabupaten MalukuBarat Daya, KabupatenPulau Morotai,

Kabupaten Halmahera Timur, KabupatenHalmahera Tengah,Kabupaten HalmaheraUtara, KabupatenHalmahera Selatan,Kabupaten HalmaheraBarat, dan KabupatenKepulauan Sula

3.4. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

3.4.1 Pengembanganpengelolaan danrevitalisasi kawasancagar budaya danilmu pengetahuan

Benteng NieuwZeelandia/BentengHaruku, BentengHoorn/Pelauw,Benteng Kapahaha,Benteng Barneveld,Benteng Tahula,

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku

Kemendikbud, Kemenparekraf,Pemda, dan/atau Swasta

III - 96

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

Benteng Torre danBenteng Tzobe

(III.7.)

4. Kawasan Rawan Bencana Alam

4.1. Penetapan zonarawan bencanaalam beserta

ketentuanmengenai standarbangunan gedung yang sesuai dengankarakteristik, jenis,dan ancamanbencana,mengendalikanperkembangan

kegiatan budi dayaterbangun dikawasan rawanbencana alam,menyelenggarakanupaya mitigasi danadaptasi bencanamelalui penetapanlokasi dan jalur

1. Kawasan rawantanah longsor diGugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus PulauHalmahera Barat,

Gugus Pulau Ternate-Tidore,Gugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau SeramSelatan, dan GugusPulau Seram Barat

PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(IV.1.)

yang sah

Kemen PU, Kemen LH, KemenESDM, BNPB, Pemda,dan/atau Swasta

III - 97

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

evakuasi bencanasertapembangunansaranapemantauanbencana

2. Kawasan rawangelombang pasangdi Pulau Kecil padaGugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Selatan,

Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, GugusKepulauan Aru,Gugus KepulauanKei, GugusKepulauan

Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, danGugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional di

Kepulauan Maluku(IV.2.)

Kemen PU, Kemen LH, BNPB,Badan Meteorologi Klimatologidan Geofisika (BMKG), Pemda,dan/atau Swasta

III - 98

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

3. Kawasan rawanbanjir di GugusPulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramSelatan, GugusPulau Seram Barat,Gugus Pulau Ambon

dan Pulau-PulauLease, Gugus PulauBuru, dan GugusKepulauan Tanimbar

(IV.3.)

Kemen PU, Kemen LH, BNPB,BMKG, Pemda, dan/atauSwasta

5. Kawasan Lindung Geologi

5.1. Kawasan Cagar Alam Geologi

5.1.1. Rehabilitasi danpelestarian kawasankarst, pengendalianpemanfaatan sumberdaya alam karst yangdapat merusakkeunikan bentangalam karst sertaekosistem yang

Kawasan karst diGugus Pulau Seram Timur,Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau Seram Selatan,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus

Lampiran II.AStrategi PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(V.1.1.1.)

Kemen ESDM, Kemendikbud,Kemenparekraf, Kemen LH,Pemda, dan/atau Swasta

III - 99

INDIKASI PROGRAM

UTAMA LOKASI

STRATEGI

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

terdapat didalamnya, sertapengembangankawasan karst yangmemiliki keunikanbentang alam,budaya, tumbuhan,dan/atau satwa khas yang bernilai ekologitinggi sebagai objekwisata dan ilmupengetahuan tanpamengganggu proseskarstifikasi sertamerusak bentuk

bentang alam danfungsi kawasan karst

Kepulauan Tanimbar,dan Gugus Kepulauan Terselatan

5.2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

5.2.1. Penetapan zona-zonarawan bencana alamgeologi besertaketentuan mengenai

1. Kawasan rawanletusan gunungberapi di GunungLoworkawra, Gunung

Sarawerma, dan

Lampiran II.AStrategi PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional di

Kepulauan Maluku

Kemen ESDM, Kemen LH,BNPB, BMKG, Pemda,dan/atau Swasta

III - 100

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAANINSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

standar bangunangedung yang sesuaidengan karakteristik, jenis, dan ancamanbencana alamgeologi, pengendalianperkembangankegiatan budi dayaterbangun dikawasan rawanbencana alamgeologi,pengembangan sertarehabilitasiprasarana dan

sarana yang adaptifterhadap dampakbencana letusangunung berapi,gempa bumi,gerakan tanah, dantsunami,pengembangan

Gunung Egatala,Gunung Wurlali,Gunung Api Wetar,Gunung Banda Api,Gunung ApiGamalama, GunungGamkonora , Gunung

Ibu, Gunung Dokuno,dan Gunung Kie Besi

(V.2.1.)

2. Kawasan rawangempa bumi diGugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau Seram Selatan,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, GugusKepulauan Aru,Gugus KepulauanKei, GugusKepulauan Tanimbar,

Gugus Kepulauan

Lampiran II.AStrategi PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(V.2.2.)

III - 101

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

sistem peringatandini pada kawasanrawan letusangunung berapi danrawan tsunami sertapengembangan danrehabilitasi tempatdan jalur evakuasipada kawasan rawanletusan gunungberapi dan rawantsunami

Terselatan, GugusPulau Morotai, GugusPulau HalmaheraUtara, Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan

Gugus KepulauanSula Bagian Timur

3. Kawasan rawangerakan tanah diGugus Pulau SeramUtara, Gugus PulauSeram Selatan,Gugus Pulau Buru,dan GugusKepulauan Banda

4. Kawasan rawantsunami padawilayah pantai diGugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau Seram Selatan,

Gugus Pulau Seram

III - 102

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

Barat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, GugusKepulauan Banda,Gugus KepulauanKei, Gugus

Kepulauan Tanimbar,Gugus KepulauanBabar, GugusKepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, GugusPulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus Pulau Ternate-Tidore,Gugus Kepulauan

Sula Bagian Timur,

III - 103

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

dan GugusKepulauan SulaBagian Barat

6. Kawasan Lindung Lainnya

6.1. Pemertahanan danpemeliharaanterumbu karangsebagai kawasanpemijahan ikan,udang, dan/atauhasil laut lainnya yang potensialserta kawasanwisata bahari,mengendalikan

perkembangankegiatan budi dayadan transportasiperairan yangberpotensi merusakterumbu karang,mengembangkanprasarana penanda

pada wilayah

Terumbu karang diGugus KepulauanBanda, Pulau Tuturedan Pulau Gurida diLaut Maluku,GugusKepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan SulaBagian Barat, danGugus Pulau Buru

Lampiran II.AStrategi PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(VI.1.)

KKP, Kemen LH,Kemenparekraf, Pemda,dan/atau Swasta

III - 104

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

perairan,mengendalikanpemanfaatansumber daya alampada kawasan yangtermasuk dalamCoral Triangle

6.2. Penetapan kawasankoridor ekosistem,pengendalianpemanfaatan ruanguntuk kegiatan budidaya dan aktivitastransportasi,

pengembanganprasarana penandapada wilayahperairan

1. Kawasan koridorpaus di LautHalmahera, LautMaluku, LautSeram,dan LautBanda

(VI.2.)

2. Kawasan koridorlumba-lumba diLaut Maluku, LautBanda, dan LautArafura

Lampiran II.AStrategiOperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional di

III - 105

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

Kepulauan Maluku(VI.2.)

3. Kawasan koridorpenyu hijau di LautHalmahera, Laut

Seram, dan LautAru

PerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(VI.2.)

yang sah

4. Kawasan koridorduyung di Laut

Lampiran II.AStrategi

OperasionalisasiPerwujudanPelestarian KawasanLindung Nasional diKepulauan Maluku(VI.2.)

APBN, APBD,dan/atau

KKP, Kemen LH,Kemenparekraf, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 106

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

B. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

1.1. Kawasan peruntukan hutan

1.1.1. Pemertahanan danrehabilitasi kawasanperuntukan hutandari deforestasi dandegradasi,mengembangkanpengelolaan kawasanperuntukan hutandengan prinsipberkelanjutan,pengelolaan kawasanperuntukan hutan

dengan prinsipberkelanjutan,peningkatan fungsiekologis kawasanperuntukan hutan,terutama di PulauKecil, pengendaliankegiatan budi daya

Kawasan peruntukanhutan di GugusPulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramUtara, Gugus PulauSeram Barat, GugusPulau Buru, GugusPulau KepulauanAru, Gugus PulauKepulauan Tanimbar, GugusPulau Kepulauan

Babar, GugusKepulauan Terselatan, GugusPulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus Pulau

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasi

Perwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(1.)

yang sah

Kemenhut, Pemda, dan/atauSwasta

III - 107

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBER

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

kehutanan yangberpotensi merusakfungsi kawasanhutan lindung

Halmahera Selatan,Gugus KepulauanSula Bagian Timur,dan GugusKepulauan SulaBagian Barat

1.2. Kawasan peruntukan pertanian

1.2.1. Pengembangan danrehabilitasi KawasanBudi Dayaperkebunan kelapa,kakao, pala dancengkeh

Kawasan BudiDaya perkebunankelapa di GugusPulau Seram Timur, GugusPulau SeramUtara, GugusSeram Selatan,

Gugus PulauSeram Barat,Gugus PulauBuru, GugusKepulauan Aru,Gugus KepulauanKei, GugusKepulauan

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku

Kementan, Pemda dan/atauSwasta

III - 108

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

Tanimbar, GugusPulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, GugusPulau HalmaheraUtara, GugusPulau HalmaheraSelatan, GugusPulau HalmaheraBarat, GugusPulau Ternate- Tidore, GugusKepulauan SulaBagian Timur, danGugus Kepulauan

Sula Bagian Barat

2. Kawasan BudiDaya perkebunankakao di GugusPulau Seram Timur, GugusPulau Seram

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki Nilai

Kementan, Pemda dan/atauSwasta

III - 109

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

Utara, GugusPulau SeramSelatan, GugusPulau SeramBarat, GugusPulau Buru,Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah, danGugus Pulau Ternate-Tidore

Strategis Nasional diKepulauan Maluku(2.)

3. Kawasan BudiDaya perkebunan

pala dan cengkehdi Gugus PulauSeram Timur,Gugus PulauSeram Utara,Gugus PulauSeram Selatan,Gugus Pulau

Lampiran II.BStrategi

OperasionalisasiPerwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(2.)

APBN, APBD,dan/atau

Kementan, Pemda, dan/atauSwasta

III - 110

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

Seram Barat,Gugus PulauBuru, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, GugusPulau Halmahera

Timur-Halmahera Tengah, GugusPulau HalmaheraSelatan, GugusPulau HalmaheraBarat, GugusPulau Ternate- Tidore, Gugus

Kepulauan SulaBagian Timur, danGugus KepulauanSula Bagian Barat

1.2.2. Pemertahanan danrehabilitasi kawasanperkebunan sagu

Kawasan perkebunansagu di Gugus PulauSeram Timur, Gugus

III - 111

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

untuk mendukungkemandirian pangan

Pulau Seram Utara,Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauSeram Barat, GugusPulau Ambon danPulau-Pulau Lease,Gugus Pulau Buru,

Gugus Kepulauan Aru,Gugus Kepulauan Kei,Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusPulau HalmaheraUtara, Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,

dan Gugus PulauHalmahera Selatan

Perwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(2.)

yang sah

1.2.3. PengembanganKawasan Budi Dayapertanian tanamanpangan lahan basah,Kawasan Budi Dayapertanian lahan

1. Kawasan Budi Dayapertanian tanamanpangan lahan basahdi Gugus PulauSeram Timur,Gugus Pulau Seram

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki Nilai

Kementan, Kemen PU, Pemda,dan/atau Swasta

III - 112

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019

2020-2024

kering dengankomoditas palawija,hortikultura, danumbi-umbian, sertaKawasan Budi Dayapeternakan

Utara, Gugus PulauSeram Barat, GugusPulau Buru, GugusPulau Ternate- Tidore, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah,dan Gugus PulauHalmahera Selatan

2. Kawasan Budi Dayapertanian lahankering pada GugusPulau Seram Timur,

Gugus Pulau SeramUtara, Gugus PulauSeram Selatan,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, Gugus

Lampiran II.BStrategi Operasiona-lisasi PerwujudanKawasan Budidaya

yang Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(2.)

Kementan, Kemen PU, Pemda,dan/atau Swasta

III - 113

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

Kepulauan Aru,Gugus KepulauanKei, GugusKepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan

Terselatan, GugusPulau Morotai,Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus Pulau

Halmahera Selatan,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus Pulau Ternate-Tidore,Gugus KepulauanSula Bagian Timur,dan Gugus

III - 114

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

Kepulauan SulaBagian Barat

3. Kawasan Budi Dayapeternakan diGugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Utara, Gugus

Pulau SeramSelatan, GugusPulau Seram Barat,Gugus Pulau Ambondan Pulau-PulauLease, Gugus PulauBuru, GugusKepulauan Aru,

Gugus KepulauanKei, GugusKepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar,dan GugusKepulauan Terselatan

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(2.)

III - 115

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

1.2.4. Pengendaliankegiatan budi dayapertanian yangberpotensi merusakfungsi kawasanhutan lindung,penetapan dan

pencegahan alihfungsi lahanpertanian beririgasi yang merupakanlahan pertanianpanganberkelanjutan

Kawasan peruntukanpertanian di di GugusPulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus Pulau

Halmahera Selatan,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus Pulau Ternate- Tidore, GugusKepulauan SulaBagian Timur, GugusKepulauan SulaBagian Barat, Gugus

Pulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramUtara, Gugus PulauSeram Selatan, GugusPulau Seram Barat,Gugus Pulau Ambondan Pulau-PulauLease, Gugus PulauBuru, Gugus

Lampiran II.BStrategi Operasiona-lisasi PerwujudanKawasan Budi Daya yang Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku

Kementan, Kemen PU,dan/atau Pemda

III - 116

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

Kepulauan Banda,Gugus Kepulauan Aru,Gugus Kepulauan Kei,dan Gugus PulauKepulauan Tanimbar

1.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

1.3.1. Pengembangan

kawasan peruntukanperikanan

1. kawasan

peruntukanperikanan tangkapdi wilayah perairanLaut Halmahera,Laut Maluku, LautSeram, Laut Banda,dan Laut Arafura

Lampiran II.B

StrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(3.)

APBN, APBD,

KKP, Pemda, dan/atau Swasta

2. kawasan

peruntukanperikanan budi dayadi Gugus PulauSeram Timur,Gugus Pulau SeramUtara, Gugus PulauSeram Selatan,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus Pulau

Lampiran II.B

APBN, APBD,

III - 117

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

Ambon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, GugusKepulauan Banda,Gugus KepulauanAru, GugusKepulauan Kei,

Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai,Gugus PulauHalmahera Timur-Halmahera Tengah,

Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus KepulauanSula Bagian Timur,dan GugusKepulauan SulaBagian Barat

III - 118

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

1.3.2. Pengembangankawasan minapolitanberbasis masyarakat

Kota Ambon, Kota Ternate, KabupatenSeram Bagian Barat,Kabupaten Maluku Tengah, KabupatenMaluku Tenggara,Kabupaten Maluku

Barat Daya, KabupatenKepulauan Aru,Kabupaten PulauMorotai, KabupatenHalmahera Selatan,dan KabupatenKepulauan Sula

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional di

Kepulauan Maluku(3.)

1.3.3. Peningkatan

keterpaduanpengembangankegiatan budi dayaperikanan dengankegiatan pariwisatabahari nasional

Kawasan Ambon,

Kawasan Buru,Kawasan Bandaneiradan Sekitarnya,Kawasan Kei danSekitarnya, Kawasan Tanimbar danSekitarnya, Kawasan Ternate dan

Lampiran II.B

APBN, APBD,

KKP, Kemenparekraf, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 119

NO.INDIKASI PROGRAM

LOKASISTRATEGI

OPERASIONALISASI

PERWUJUDAN

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

Sekitarnya, KawasanPulau Morotai danSekitarnya, danKawasan Guraici danSekitarnya

1.3.4. Pengembangankawasan peruntukan

perikanan diKawasan PerbatasanNegara

Kawasan peruntukanperikanan di Gugus

Pulau Morotai, GugusPulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, GugusKepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan Tanimbar,Gugus Kepulauan

Babar, dan GugusKepulauan Terselatan

Lampiran XII StrategiOperasionalisasi

APBN, APBD,dan/atau

1.3.5. Pengendaliankegiatan perikananpada kawasanperuntukanperikanan yangmemiliki terumbu

Wilayah perairanGugus KepulauanBanda, GugusKepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan Sula

KKP, Kemenparekraf, Pemda,dan/atau Swasta

III - 120

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2014 2015-2019 2020-2024

karang dan kawasanKoridor Ekosistem

Bagian Barat, GugusPulau Buru, LautHalmahera, LautMaluku, Laut Banda,dan Laut Arafura

1.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

1.4.1. Pengembangan

kawasan peruntukanpertambanganminyak dan gasbumi lepas pantaisecara terkendali

Wilayah perairan Laut

Halmahera, GugusPulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramUtara, Laut Banda,Gugus KepulauanBabar, dan LautArafura

Lampiran II.B

Strategi Operasiona-lisasi PerwujudanKawasan Budidaya yang Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(4.)

APBN, APBD,

Kemen ESDM, Pemda,

dan/atau Swasta

1.4.2. Rehabilitasi kawasan

peruntukanpertambangan emasdenganmemperhatikan dayadukung dan dayatampung lingkunganhidup

Kawasan peruntukan

pertambangan emas diGugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus Pulau Ambon

Lampiran II.B

Strategi Operasiona-lisasi PerwujudanKawasan Budidaya yang Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(4.)

APBN, APBD,

Kemen ESDM, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 121

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

dan Pulau-PulauLease, dan GugusKepulauan Terselatan

1.4.3. Pengembangankawasan peruntukanpertambangan nikel

denganmemperhatikan dayadukung dan dayatampung lingkunganhidup

Kawasan peruntukanpertambangan nikel diGugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah,Gugus PulauHalmahera Utara, danGugus PulauHalmahera Selatan

Lampiran II.BStrategi Operasiona-lisasi Perwujudan

Kawasan Budidaya yang Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(4.)

yang sah

Kemen ESDM, Pemda,dan/atau Swasta

1.4.4. Pengendalian

perkembangankawasan peruntukanpertambanganmineral yangberpotensi merusaklingkungan danmengancamkeberadaan PulauKecil

Kawasan peruntukan

pertambangan mineraldi Gugus Pulau

Halmahera Utara,

Gugus Pulau

Halmahera Selatan,

Gugus Pulau

Halmahera Barat,

Gugus Kepulauan Sula

Lampiran II.B

Perwujudan Kawasan

Budidaya yang

Memiliki Nilai

Strategis Nasional di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atauSumber lain

yang sah

Kemen ESDM, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 122

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Bagian Barat, Gugus

Pulau Seram Timur,

Gugus Pulau Seram

Utara, Gugus Pulau

Seram Selatan, Gugus

Pulau Seram Barat,

Gugus Pulau Buru,dan Gugus Kepulauan

Terselatan

1.4.5. Pengembangan

kawasan peruntukan

pertambangan

secara terkendali di

Kawasan PerbatasanNegara

Kawasan peruntukan

pertambangan di

Gugus Pulau

Halmahera Timur-

Halmahera Tengah,Gugus Kepulauan Aru,

Gugus Kepulauan

Babar, dan Gugus

Lampiran II.B

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Budidaya yangMemiliki Nilai

Strategis Nasional di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemen ESDM, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 123

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

1.5. Kawasan Peruntukan Industri

1.5.1. Pengembangan

kawasan peruntukan

industri pengolahan

dan industri jasa

hasil perikanan serta

industri perkapalan yang ramah

lingkungan dan

padat modal

Kawasan peruntukan

industri di Gugus

Pulau Morotai, Gugus

Pulau Halmahera

Selatan, Gugus Pulau

Ternate-Tidore, GugusKepulauan Sula

Bagian Barat, Gugus

Pulau Seram Utara,

Gugus Pulau Seram

Selatan, Gugus Pulau

Seram Barat, Gugus

Kepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, Gugus

Kepulauan Tanimbar,

dan Gugus Kepulauan

Terselatan

Lampiran II.B

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Budidaya yang

Memiliki NilaiStrategis Nasional di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenperin, KKP, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 124

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

1.5.2. Pengembangankawasan peruntukanindustri untukkegiatan pengilanganhasil minyak dan gasbumi lepas pantaiserta industripengolahan hasil

pertambanganmineral

Kawasan peruntukanindustri di GugusKepulauan Tanimbar,Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Selatan,dan Gugus Pulau

Halmahera Timur-Halmahera Tengah

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku

Kemenperin, Kemen ESDM,Pemda, dan/atau Swasta

1.5.3. Pengembangankawasan peruntukanindustri pengolahandan industri jasahasil perkebunan

Kawasan peruntukanindustri di GugusPulau HalmaheraSelatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, GugusKepulauan SulaBagian Barat, Gugus

Pulau Seram Selatan,dan Gugus Kepulauan Tanimbar

Kemenperin, Kementan, Pemda,dan/atau Swasta

1.5.4. Pengembangankawasan peruntukanindustri yangdilengkapi prasaranadan saranapenunjang kegiatan

Kawasan peruntukanindustri di KabupatenHalmahera Utara, Kota Ternate, KabupatenSeram Bagian Timur,Kabupaten Maluku

Kemenperin, Kementan, KemenESDM, KKP, Pemda, dan/atauSwasta

III - 125

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

industri berbasismitigasi dan adaptasibencana tanahlongsor

Tengah, KabupatenSeram Bagian Barat

1.5.5. Pengembangankawasan peruntukanindustri yang

dilengkapi prasaranadan saranapenunjang kegiatanindustri berbasismitigasi dan adaptasibencana gelombangpasang

Kawasan peruntukanindustri di KabupatenPulau Morotai,

Kabupaten KepulauanAru, Kota Tual, danKabupaten Maluku Tenggara Barat

Perwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(5.)

yang sah

1.5.6. Pengembangankawasan peruntukanindustri yangdilengkapi prasaranadan saranapenunjang kegiatanindustri berbasismitigasi bencanabanjir

Kawasan peruntukanindustri di KabupatenSeram Bagian Timur,Kabupaten Maluku Tengah, KabupatenSeram Bagian Barat,Kota Ambon, danKabupaten Buru

Lampiran II.BStrategi Operasiona-lisasi PerwujudanKawasan Budidaya yang Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(5.)

III - 126

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

1.5.7. Pengembangankawasan peruntukanindustri yangdilengkapi prasaranadan saranapenunjang kegiatanindustri berbasis

mitigasi bencanagempa bumi

Kawasan peruntukanindustri di KabupatenMaluku Barat Daya

1.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

1.6.1. Rehabilitasi danpengembangankawasan peruntukanpariwisata berbasis

ekowisata, wisatabudaya, dan wisatabahari

1. Kawasan ekowisatadi SuakaMargasatwa PulauBaun, Suaka

Margasatwa PulauKobror, SuakaMargasatwa Tanimbar, TamanNasional Aketajawe-Lolobata, TamanNasional Manusela, Taman Wisata Alam

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan Kawasan

Budi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(6.)

Kemenparekraf, Kemenhut,KKP, Pemda, dan/atau Swasta

III - 127

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Laut Pulau Kasa, Taman Wisata AlamLaut Pulau Marsegudan Sekitarnya, dan Taman Wisata AlamLaut Pulau Pombo

2. Kawasan wisata

budaya di KawasanManusela-Masohidan Sekitarnya,Kawasan Buru danSekitarnya,KawasanBandaneira danSekitarnya,

Kawasan Tanimbardan Sekitarnya,Kawasan Ternatedan Sekitarnya,Kawasan Tidore danSekitarnya,Kawasan Maba danSekitarnya, dan

Lampiran II.B

APBN, APBD,

Kemenparekraf, Kemendikbud,

III - 128

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Kawasan Tobelo danSekitarnya

3. Kawasan wisatabahari di KawasanAmbon, KawasanBuru, KawasanBandaneira dan

Sekitarnya,Kawasan Kei danSekitarnya,Kawasan Tanimbardan Sekitarnya,Kawasan Morotaidan Sekitarnyaserta Kawasan

Guraici danSekitarnya

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yang

Memiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(6.)

Kemenparekraf, KKP, Pemda,dan/atau Swasta

1.6.2. Pengembangansecara terbatas zonapemanfaatan wisatabudaya

Benteng NieuwZeelandia/BentengHaruku, BentengHoorn/Pelauw,Benteng Kapahaha,Benteng Barneveld,

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki Nilai

Kemenparekraf, Kemendikbud,Pemda, dan/atau Swasta

III - 129

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2024Benteng Tahula, Benteng

Torre dan Benteng TzobeStrategis Nasional diKepulauan Maluku (6.)

1.6.3. Pengembangan secaraterbatas zonapemanfaatan wisatabahari

Suaka Alam PerairanKepulauan Aru Bagian

Tenggara dan Laut diSekitarnya, TamanWisata Perairan LautBanda, Taman Wisata

Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam LautPulau Marsegu danSekitarnya, serta TamanWisata Alam Laut PulauPombo

Lampiran II.B StrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudidaya yangMemiliki Nilai StrategisNasional di Kepulauan

Maluku (6.)

yang sah

Kemen PU, Kemenparekraf, KKP,Kemenhut, Pemda, dan/atauSwasta

1.6.4. Pelestarian danpengembangankawasan peruntukanpariwisata berbasis

cagar budaya dan ilmupengetahuan yangdidukung ketersediaanprasarana dan saranapariwisata

Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya,Kawasan Buru danSekitarnya, Kawasan

Bandaneira danSekitarnya, Kawasan Tanimbar danSekitarnya, Kawasan

Ternate dan Sekitarnya,Kawasan Tidore danSekitarnya, KawasanMaba dan Sekitarnya,serta Kawasan Tobelodan Sekitarnya

Lampiran II.B StrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudidaya yang

Memiliki Nilai StrategisNasional di KepulauanMaluku (6.)

yang sah

Kemenparekraf, Kemendikbud,Pemda, dan/atau Swasta

III - 130

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

1.6.5. Peningkatanketerkaitan kawasanperuntukanpariwisata dengankawasan perkotaannasional dan/atauantarkawasan

pariwisata

1. Kawasan Buru danSekitarnya,Kawasan Ambon,serta KawasanManusela-Masohidan Sekitarnya danPKN Ambon, PKWNamlea, serta PKWMasohi

Kemenparekraf, Kemen PU,Kemenhub, Pemda, dan/atauSwasta

2. KawasanBandaneira danSekitarnya sertaKawasan Ambondengan PKN Ambon

3. KawasanBandaneira danSekitarnya,Kawasan Tanimbardan Sekitarnyaserta Kawasan Kei

III - 131

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

dan Sekitarnyadengan PKW Tual-Langgur dan PKSNSaumlaki

4. Kawasan Morotaidan Sekitarnyaserta Kawasan

Tobelo danSekitarnya denganPKW Tobelo danPKSN Daruba

yang sah

5. Kawasan Tobelo danSekitarnya,

Kawasan Maba danSekitarnya,Kawasan Ternatedan Sekitarnya,serta Kawasan Tidore danSekitarnya denganPKN Ternate-Sofifi,

OperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(6.)

APBN, APBD,dan/atau

Kemenparekraf, Kemen PU,Kemenhub, Pemda, dan/atau

Swasta

III - 132

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

PKW Tobelo, danPKW Tidore

6. Kawasan Guraicidan Sekitarnyaserta Kawasan Tidore danSekitarnya dan PKW

Tidore serta PKWLabuha

1.7. Kawasan Peruntukan Permukiman

1.7.1. Pengembangankawasan peruntukanpermukiman

berbasis mitigasi danadaptasi bencana

1. Kawasan rawanbencana tanahlongsor di Gugus

Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus PulauHalmahera Selatan,

yang sah

Kemenpera, Kemen PU, BNPB,Pemda, dan/atau Swasta

III - 133

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

dan Gugus Pulau Ternate-Tidore,Gugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Utara, GugusPulau Seram Selatan,dan Gugus Pulau

Seram Barat2. Kawasan rawan

bencana gelombangpasang di Pulau Kecilpada Gugus PulauSeram Timur, GugusPulau Seram Selatan,Gugus Pulau Seram

Barat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, GugusKepulauan Aru,Gugus KepulauanKei, GugusKepulauan Tanimbar,

III - 134

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

Gugus KepulauanBabar, GugusKepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, danGugus PulauHalmahera Timur-

Halmahera Tengah

3. Kawasan rawanbencana banjir diGugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Selatan,Gugus Pulau SeramBarat, Gugus PulauAmbon dan Pulau-Pulau Lease, GugusPulau Buru, danGugus Kepulauan Tanimbar

III - 135

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

4. Kawasan rawanbencana letusangunung berapi disekitar GunungLoworkawra, GunungSarawerma, GunungLegatala, Gunung

Wurlali, Gunung ApiWetar, GunungBanda Api, GunungApi Gamalama,Gunung Gamkonora,Gunung Ibu, GunungDokuno, dan GunungKie Besi

5. Kawasan rawanbencana gempa bumipada Gugus PulauSeram Timur, GugusPulau Seram Utara,Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauSeram Barat, Gugus

III - 136

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

Pulau Ambon danPulau-Pulau Lease,Gugus Pulau Buru,Gugus KepulauanAru, GugusKepulauan Kei,Gugus Kepulauan

Tanimbar, GugusKepulauan Terselatan, GugusPulau Morotai, GugusPulau HalmaheraUtara, Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus Pulau Ternate-Tidore, danGugus KepulauanSula Bagian Timur

6. Kawasan rawanbencana gerakantanah pada GugusPulau Seram Utara,

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan Kawasan

III - 137

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauBuru, dan GugusKepulauan Banda

Budi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(7.)

7. Kawasan rawanbencana tsunami

pada Gugus PulauSeram Timur, GugusPulau Seram Utara,Gugus Pulau SeramSelatan, Gugus PulauSeram Barat, GugusPulau Ambon danPulau-Pulau Lease,

Gugus Pulau Buru,Gugus KepulauanBanda, GugusKepulauan Kei,Gugus Kepulauan Tanimbar, GugusKepulauan Babar,Gugus Kepulauan

OperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku(7.)

APBN, APBD,dan/atau

III - 138

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2024 Terselatan, GugusPulau Morotai, GugusPulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Selatan,

Gugus PulauHalmahera Barat,Gugus Pulau Ternate-Tidore,Gugus KepulauanSula Bagian Timur,dan GugusKepulauan SulaBagian Barat

1.7.2. Pengembangankawasan peruntukanpermukiman diKawasan Perkotaan yang didukungprasarana dansarana perkotaan

Kota Ambon, Kota Ternate-Sofifi, KotaMasohi, KotaWerinama, KotaKairatu, Kota Tual,Kota Namlea, KotaWahai, Kota Bula, KotaSaumlaki, Kota Ilwaki,

Lampiran II.BStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanBudi Daya yangMemiliki NilaiStrategis Nasional diKepulauan Maluku

Kemenpera, Kemen PU, Pemda,dan/atau Swasta

III - 139

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

2024Kota Dobo, Kota Tidore, Kota Tobelo,Kota Labuha, KotaSanana, dan KotaDaruba

1.7.3. Pengembangankawasan peruntukanpermukiman melaluipenerapan teknologihemat air

Gugus Pulau Morotai,Gugus PulauHalmahera Utara,Gugus PulauHalmahera Selatan,Gugus Pulau Ternate- Tidore, GugusKepulauan SulaBagian Timur, GugusPulau Seram Timur,Gugus Pulau SeramUtara, Gugus PulauSeram Selatan, Gugus

Pulau Seram Barat,Gugus Pulau Ambondan Pulau-PulauLease, Gugus PulauBuru, GugusKepulauan Aru, GugusKepulauan Kei, GugusKepulauan Tanimbar,dan Gugus Kepulauan Terselatan

Kemenpera, Kemen PU,Kemenristek, Pemda, dan/atauSwasta

III - 140

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20241.7.4. Pengendalian

kawasan peruntukanpermukiman yangberpotensimengganggu fungsiKawasan Lindungdan lahan pertanian

panganberkelanjutan

Gugus Pulau Seram Timur, Gugus PulauSeram Selatan, sertaGugus Pulau Ambondan Pulau-Pulau Lease

Kemenpera, Kemen PU, Pemda,dan/atau Swasta

2 Kawasan Andalan

2.1. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Kehutanan

2.1.1. Pengembangankawasan untukkegiatan kehutanan,kegiatan industri

pengolahan danindustri jasa hasilhutan, permukiman,serta didukungprasarana dansarana

1. Kawasan AndalanSeram

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan Kawasan

Andalan diKepulauan Maluku(1.)

Kemenhut, Kemenperin,Pemda, dan/atau Swasta

2. Kawasan AndalanKei-Aru-PulauWetar-Pulau Tanimbar

III - 141

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

2024Andalan diKepulauan Maluku(2.)

2.1.2. Peningkatanketerkaitan antaraKawasan Andalandengan sektorunggulan kehutanandan kawasan

perkotaan nasionalsebagai pusatpengembanganKawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dandari pelabuhan

1. Keterkaitan antaraKawasan AndalanSeram dengan PKNAmbon, PKW Wahai,PKW Bula, PKWMasohi, PKW

Kairatu, dan PKWWerinama, sertaPelabuhan Ambon,Pelabuhan Tulehu,Pelabuhan Amahai,Pelabuhan HatuPiru, dan PelabuhanBula

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku

Kemenhut, Kemenperin, KemenPU, Kemenhub, Pemda,dan/atau Swasta

III - 142

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

20242. keterkaitan antara

Kawasan AndalanKei-Aru-PulauWetar-Pulau Tanimbar denganPKW Tual-Langgur,PKSN Dobo, PKSN

Saumlaki, danPKSN Ilwaki, sertaPelabuhanSaumlaki danPelabuhan Dobo

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(2.)

3. keterkaitan antaraKawasan AndalanKepulauan Suladengan PKWSanana, sertaPelabuhanFalabisahaya danPelabuhan Mangole

III - 143

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

20242.2. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pertanian

2.2.1. Pengembangankawasan untukkegiatan pertanian,kegiatan industripengolahan hasilpertanian,

permukiman, sertadidukung prasaranadan sarana

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku

Kementan, Kemenperin, Pemda,dan/atau Swasta

Kawasan AndalanBuru

III - 144

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

20244. Kawasan Andalan

Bacan-HalmaheraSelatan

2.2.2. Peningkatanketerkaitan antaraKawasan Andalandengan sektorunggulan pertaniandan kawasanperkotaan nasionalsebagai pusat

pengembanganKawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dandari pelabuhan

keterkaitan antaraKawasan AndalanSeram dengan PKNAmbon, PKW Wahai,PKW Bula, PKWMasohi, PKWKairatu, dan PKWWerinama, serta

Pelabuhan AmbonPelabuhan Tulehu,Pelabuhan Amahai,Pelabuhan HatuPiru, dan PelabuhanBula

Lampiran XIIIStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(1.)

Kementan, Kemenperin, KemenPU, Kemenhub, Pemda,dan/atau Swasta

III - 145

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Kawasan Andalan

Kei-Aru-Pulau

Wetar-Pulau

Tanimbar dengan

PKW Tual-Langgur,

PKSN Dobo, PKSN

Saumlaki, danPKSN Ilwaki, serta

Pelabuhan

Saumlaki dan

Pelabuhan Dobo

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kementan, Kemenperin, Kemen

PU, Kemenhub, Pemda,

dan/atau Swasta

Kawasan AndalanBuru dengan PKW

Namlea serta

Pelabuhan Namlea

Lampiran II.C

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atauSumber lain

yang sah

PU, Kemenhub, Pemda,dan/atau Swasta

III - 146

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Kawasan AndalanBacan-HalmaheraSelatan denganPKW Labuha, sertaPelabuhan Babang,Pelabuhan Labuha,dan Pelabuhan

Laiwui

2.3. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perkebunan

2.3.1. Pengembangankawasan untukkegiatanperkebunan,kegiatan industripengolahan dan

industri jasa hasilperkebunan,permukiman, sertadidukung prasaranadan sarana

Kawasan AndalanKei-Aru-PulauWetar-Pulau Tanimbar

III - 147

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

BuruLampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(3.)

Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli- Sofifi-Weda danSekitarnya

5. Kawasan Andalan

Bacan-HalmaheraSelatan

Lampiran II.C

StrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(7.)

APBN, APBD,

Kementan, Kemenperin, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 148

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Kepulauan SulaLampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(8.)

2.3.2. Peningkatanketerkaitan antaraKawasan Andalandengan sektorunggulanperkebunan dankawasan perkotaan

nasional sebagaipusat pengembanganKawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dandari pelabuhan

1. keterkaitan antaraKawasan AndalanSeram dengan PKNAmbon, PKW Wahai,PKW Bula, PKWMasohi, PKWKairatu, dan PKW

Werinama, sertaPelabuhan Ambon,Pelabuhan Tulehu,Pelabuhan Amahai,Pelabuhan HatuPiru, dan PelabuhanBula

III - 149

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Kawasan Andalan

Kei-Aru-Pulau

Wetar-Pulau

Tanimbar dengan

PKW Tual-Langgur,

PKSN Dobo, PKSN

Saumlaki, danPKSN Ilwaki, serta

Pelabuhan

Saumlaki dan

Pelabuhan Dobo

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

PU, Kemenhub, Pemda,

dan/atau Swasta

Kawasan AndalanBuru dengan PKW

Namlea serta

Pelabuhan Namlea

Lampiran II.C

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atauSumber lain

yang sah

PU, Kemenhub, Pemda,dan/atau Swasta

III - 150

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya denganPKN Ternate-Sofifi,PKW Tidore,, PKW

Tobelo dan PKSNDaruba, sertaPelabuhan Ternate,Pelabuhan Tobelo,Pelabuhan Sofifi,dan PelabuhanWayabula

5. keterkaitan antaraKawasan AndalanBacan-HalmaheraSelatan denganPKW Labuha,Pelabuhan Babang,Pelabuhan Labuha,Pelabuhan Mafa,dan PelabuhanLaiwui

III - 151

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Kawasan AndalanKepulauan Suladengan PKWSanana, sertaPelabuhanFalabisahaya danPelabuhan Mangole

2.4. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perikanan

2.4.1. Pengembangan

Kawasan Andalan

untuk kegiatan

perikanan tangkap

dan perikanan budi

daya, kegiatan

industri

pengolahan hasil

perikanan, dan

permukiman serta

pengembangan jasa

di bidang kelautan

KKP, Kemenperin, Pemda,dan/atau Swasta

Kawasan AndalanKei-Aru-PulauWetar-Pulau Tanimbar

III - 152

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

2024dan perikanan 3. Kawasan Andalan

BuruLampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(3.)

Kawasan AndalanLaut Banda danSekitarnya

5. Kawasan Andalan

Laut Arafura danSekitarnya

Lampiran II.C

APBN, APBD,

KKP, Kemenperin, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 153

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya

Kawasan AndalanKepulauan Sula Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(8.)

8. Kawasan Andalan

Laut Halmahera danSekitarnya

Lampiran II.C

APBN, APBD,

KKP, Kemenperin, Pemda,

dan/atau Swasta

III - 154

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

20242.4.2. Peningkatan

keterkaitan KawasanAndalan dengansektor unggulanperikanan dengankawasan perkotaannasional sebagaipusat pengembanganKawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dandari pelabuhandan/atau bandarudara

1. Keterkaitan antaraKawasan AndalanSeram dengan PKNAmbon, PKW Kairatu,PKW Masohi, PKWWahai, PKW Bula,dan PKW Werinama,serta PelabuhanAmbon, Pelabuhan Tulehu, PelabuhanAmahai, PelabuhanHatu Piru, PelabuhanBula, dan/atauBandar UdaraPattimura

KKP, Kemenperin, Kemen PU,Kemenhub, Pemda, dan/atauSwasta

2. Keterkaitan antara

Kawasan AndalanKei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbardengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo,PKSN Saumlaki, danPKSN Ilwaki, serta

Lampiran II.C

APBN, APBD,

KKP, Kemenperin, Kemen PU,

III - 155

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

2024Pelabuhan Tual,Pelabuhan Dobo,Pelabuhan Saumlaki,PelabuhanBatugoyang, danBandar Udara Olilit

3. keterkaitan antaraKawasan AndalanBuru dengan PKWNamlea danPelabuhan Namlea

keterkaitan antaraKawasan AndalanLaut Banda danSekitarnya denganPKN Ambon dan PKWMasohi sertaPelabuhan Ambon,Pelabuhan

III - 156

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

2024Bandaneira,dan/atau BandarUdara Pattimura

Kawasan Andalan

Laut Arafura dan

Sekitarnya denganPKSN Saumlaki dan

PKSN Dobo serta

Pelabuhan Dobo,

Pelabuhan Saumlaki,

Pelabuhan

Batugoyang dan/atau

Bandar Udara Olilit

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan KawasanAndalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

Kawasan Andalan

Ternate-Tidore-

Sidangoli-Sofifi-Weda

dan Sekitarnya

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

III - 157

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

2024dengan PKN Ternate-

Sofifi, PKW Tidore,

dan PKW Tobelo serta

Pelabuhan Ternate,

Pelabuhan Tobelo,

Pelabuhan Sofifi,

Pelabuhan Wayabula,

dan/atau Bandar

Udara Sultan

Babullah

Kepulauan Maluku

Kawasan Andalan

Kepulauan Sula

dengan PKW Sanana

serta PelabuhanFalabisahaya dan

Pelabuhan Mangole

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan diKepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

Kawasan Andalan

Laut Halmahera dan

Sekitarnya dengan

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

Swasta

III - 158

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

2024dengan PKN Ternate-

Sofifi serta Pelabuhan

Ternate, Pelabuhan

Sofifi dan/atau

Bandar Udara Sultan

Babullah

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

yang sah

2.4.3. Pemantapan danpengembanganpelabuhan perikananuntuk melayanikegiatan produksiserta distribusi hasilperikanan ke pasarnasional dan/atau

internasional

Pelabuhan PerikananNusantara (PPN)Ambon di KotaAmbon

2. PPN Tual di Kota Tual Lampiran II.C

APBN, APBD,

III - 159

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-

20243. PPN Ternate di Kota Ternate

2.4.4. Pengembangankawasan minapolitan yang berkelanjutanberbasis masyarakat

1. Kawasan minapolitandi Kabupaten SeramBagian Barat,Kabupaten Maluku Tengah, dan KotaAmbon padaKawasan AndalanSeram

2. Kawasan minapolitandi KabupatenKepulauan Aru,Kabupaten MalukuBarat Daya, danKabupaten Maluku Tenggara pada

III - 160

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Kawasan AndalanKei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar

3. Kawasan minapolitandi Kota Ternate,KabupatenHalmahera Selatan,

KabupatenHalmahera Timurdan Kabupaten PulauMorotai padaKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda- danSekitarnya

4. Kawasan minapolitandi KabupatenKepulauan Sula padaKawasan AndalanKepulauan Sula

III - 161

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

2.5. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pertambangan

2.5.1. Pengembangankawasan untukkegiatan eksploitasitambang, kegiatanindustri pengolahandan industri jasahasil tambang, lokasi

pembuangan limbahdenganmemperhatikan dayadukung dan dayatampung lingkunganhidup, permukiman,serta didukungprasarana dan

sarana

1. Kawasan AndalanLaut Banda danSekitarnya

Kemen ESDM, Kemenperin,Pemda, dan/atau Swasta

2. Kawasan AndalanLaut Arafura danSekitarnya

Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya

III - 162

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Kawasan AndalanKepulauan Sula

5. Kawasan Andalan

Laut Halmahera danSekitarnya

Lampiran II.C

APBN, APBD,

Kemen ESDM, Kemenperin,

2.5.2. Peningkatanketerkaitan KawasanAndalan dengan

sektor unggulanpertambangandengan kawasanperkotaan nasionalsebagai pusatpengembangan

1. keterkaitan antaraKawasan AndalanLaut Banda dan

Sekitarnya denganPKN Ambon dan PKWMasohi sertaPelabuhan Ambondan PelabuhanBandaneira

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasi

Perwujudan KawasanAndalan diKepulauan Maluku(4.)

yang sah

Kemen ESDM, Kemen PU,Kemenhub, Pemda, dan/atauSwasta

III - 163

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Kawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dandari pelabuhan

keterkaitan antaraKawasan AndalanLaut Arafura danSekitarnya denganPKSN Saumlaki danPKSN Dobo sertaPelabuhan SaumlakiPelabuhan Dobo, dan

PelabuhanBatugoyang

3. keterkaitan antaraKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Wedadan Sekitarnya

dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore,dan PKW Tobelo,serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, danPelabuhan Sofifi

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan di

III - 164

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

keterkaitan antaraKawasan AndalanKepulauan Suladengan PKW Sananaserta PelabuhanFalabisahaya danPelabuhan Mangole

5. keterkaitan antaraKawasan AndalanLaut Halmahera danSekitarnya denganPKN Ternate-Sofifidan PKW Tidore sertaPelabuhan Ternate,Pelabuhan Babang,dan Pelabuhan Sofifi

2.6. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Industri

2.6.1. Pengembangankawasan untukkegiatan industri yang berdaya saing,ramah lingkungan,

Lampiran II.CStrategiOperasionalisasiPerwujudan KawasanAndalan di

Kemenperin, Pemda, dan/atauSwasta

III - 165

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

padat modal, padatkarya, hemat air,hemat energi, danbernilai tambahtinggi, permukiman,serta didukungprasarana dansarana

2. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya

Kemenperin, Pemda, dan/atauSwasta

2.6.2. Peningkatanketerkaitan KawasanAndalan dengansektor unggulanindustri dengankawasan perkotaan

1. keterkaitan antaraKawasan AndalanKei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbardengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo,

Kemenperin, Kemen PU,Kemenhub, Pemda, dan/atauSwasta

III - 166

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

nasional sebagaipusat pengembanganKawasan Andalan yang terhubungdengan akses ke dandari pelabuhandan/atau bandarudara

PKSN Saumlaki, danPKSN Ilwaki, sertaPelabuhan Saumlaki,Pelabuhan Tual,Pelabuhan Dobo,PelabuhanBatugoyang danBandar Udara Olilit

2. keterkaitan antaraKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Wedadan Sekitarnyadengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore,

dan PKW Tobelo,serta Pelabuhan Ternate, PelabuhanSofifi, Pelabuhan Tobelo dan BandarUdara SultanBabullah

III - 167

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

keterkaitan antaraKawasan AndalanKepulauan Suladengan PKW Sananaserta PelabuhanFalabisahaya danPelabuhan Mangole

2.7. Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pariwisata 2.7.1. Pengembangan

kawasan untukkegiatan pariwisataberbasis cagarbudaya dan ilmupengetahuan, bahari,ekowisata, kegiatanpendukungpariwisata,permukiman, sertadidukung prasaranadan sarana

Kemenparekraf, KKP,Kemenhut, Kemendikbud,Pemda, dan/atau Swasta

2. Kawasan Andalan

Lampiran II.C

APBN, APBD,

Kemenparekraf, KKP,

Kemenhut, Kemendikbud,Pemda, dan/atau Swasta

III - 168

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Kawasan AndalanLaut Banda danSekitarnya

Kemenparekraf, KKP,Kemendikbud, Pemda,dan/atau Swasta

4. Kawasan AndalanLaut Arafura danSekitarnya

Kemenparekraf, KKP,Kemendikbud, Pemda,dan/atau Swasta

5. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda danSekitarnya

Lampiran II.C

APBN, APBD,

Kemenparekraf, KKP,Kemenhut, Kemendikbud,Pemda, dan/atau Swasta

III - 169

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Kawasan Andalan

Laut Halmahera dan

Sekitarnya

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenparekraf, KKP, Pemda,

dan/atau Swasta

2.7.2. Peningkatan

keterkaitan antara

Kawasan Andalan

dengan sektor

unggulan pariwisata

dan kawasanperkotaan nasional

sebagai pusat

pengembangan

Kawasan Andalan

yang terhubung

Kawasan Andalan

Seram dengan PKN

Ambon, PKW Kairatu,

PKW Masohi, PKW

Wahai, PKW Bula,dan PKW Werinama,

serta Pelabuhan

Ambon, Pelabuhan

Tulehu, Pelabuhan

Amahai, Pelabuhan

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenparekraf, Kemen. PU,

Swasta

III - 170

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

dengan akses ke dan

dari pelabuhan

dan/atau bandar

Hatu Piru, Pelabuhan

Bula, dan/atau

Bandar Udara

Pattimura

Kawasan Andalan

Buru dengan PKW

Namlea serta

Pelabuhan Namlea

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Kemenparekraf, Kemen PU,

Swasta

Kawasan AndalanLaut Banda dan

Sekitarnya dengan

PKN Ambon dan PKW

Masohi serta

Pelabuhan Ambon,

Lampiran II.C

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atauSumber lain

yang sah

III - 171

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

Pelabuhan

Bandaneira, dan

Bandar Udara

Pattimura

Kawasan AndalanLaut Arafura dan

Sekitarnya dengan

PKSN Saumlaki dan

PKSN Dobo serta

Pelabuhan Saumlaki,

Pelabuhan Dobo,

Pelabuhan

Batugoyang, dan

Bandar Udara Olilit

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

III - 172

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

keterkaitan antara

Kawasan Andalan

Ternate-Tidore-

Sidangoli-Sofifi-Weda

dan Sekitarnya

dengan PKN Ternate-

Sofifi, PKW Tidore,

PKW Tobelo, danPKSN Daruba, serta

Pelabuhan Ternate,

Pelabuhan Tobelo,

Pelabuhan Sofifi,

Pelabuhan Wayabula,

dan/atau Bandar

Udara Sultan

Babullah

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

Andalan di

Kepulauan Maluku

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

Kawasan Andalan

Laut Halmahera dan

Sekitarnya

Lampiran II.C

Strategi

Operasionalisasi

Perwujudan Kawasan

APBN, APBD,

dan/atau

Sumber lain

yang sah

Swasta

III - 173

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

PERWUJUDAN

SUMBERPENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANA

I II III

20142015-2019

2020-2024

dengan PKN Ternate-

Sofifi serta Pelabuhan

Ternate, Pelabuhan

Babang, Pelabuhan

Sofifi, dan/atau

Bandar Udara Sultan

Babullah

Andalan di

Kepulauan Maluku

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

Documents

Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 - 1950 Kepulauan Rempah...mendeskripsikan sejarah Maluku (Utara) sebagaimana telah dilakukan kedua penulis Belanda di atas, sekalipun telah banyak

PROVINSI MALUKU UTARA - pkps.menlhk.go.idpkps.menlhk.go.id/assets/piaps/PIAPS PER PROV PDF/31 PIAPS MALUKU.pdf · KEPULAUAN ARU MALUKU BARAT DAYA MALUKU TENGGARA BARAT MALUKU

KRITERIA PEMROGRAMAN JANGKA PENDEK 2018 - …bpiw.pu.go.id/uploads/buku_produk/Buku_2MalukuPapua.pdf2 3.3 Kriteria Pemrograman Program Jangka Pendek 2018 – 2020 Kepulauan Maluku

ARKEOLOGI KEPULAUAN MALUKU

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA RENCANA TATA … · peraturan presiden republik indonesia nomor 77 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kepulauan maluku dengan rahmat tuhan

PENGADILAN AGAMA TUAL · sesuai dengan biaya transportasi yang berlaku di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangscholar.unand.ac.id/47589/2/FILE 2.pdf · Penulis-penulis Barat mengenal dan menyebut Kepulauan Maluku sebagai spice island "kepulauan rempah-rempah"

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara

Ras iei - HumanitarianResponse · 2020. 4. 30. · BARAT MALUKU TENGGARA MALUKU TENGAH BURU KEPULAUAN ARU SERAM B AGI N B AR T SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU BARAT DAYA BURU SELATAN KOTA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS - tataruangpertanahan.comtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/rtrw/kab/kab_kep... · Presiden Republik Indonesia yang ... produksi pertanian dan pengelolaan

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

NORTH MALUKU LAMPUNG · 2014. 12. 15. · bolaang mongondow selatan bolaang mongondow timur ko ta bitung kota tomohon kota kotamobagu banggai kepulauan maluku tengah seram bagian

Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 - 1950 Kepulauan Rempah-Re… · Bangsa Portugis sebelum mengunjungi kawasan ini menyebutnya dengan Kepulauan Rempah-rempah (as Ilhas de Crafo)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA RENCANA TATA RUANG ... fileRENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

Pedoman Pelaksanaan Hibah Pusat Unggulan Universitas ......pembangunan nasional secara umum dan khususnya bagi wilayah kepulauan Maluku (Propinsi Maluku dan Maluku Utara). Maluku Corner

bengkulu.kemenag.go.id · Timur Kode Pos 13340 Jln. Jend. A. Yani no. 13 Telanai Pura ... Kepulauan Bangka Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara

PETA TOPOGRAFI KABUPATEN MALUKU …geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/09/indeks...Î o o KAB. MALUKU TENGAH KAB. KEPULAUAN ARU Kilivo Wahai Kilmun Mesing Angar Hatumeten

KERANGKA RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN ...jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_13012020141918.pdfHalmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menuju bagian selatan Pulau Bisa Kabupaten Halmahera

Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 - 1950 Kepulauan Rempah... · Bab 16 Maluku Utara di bawah Pendudukan Jepang ... berhasil mengusir kaum penjajah Portugis keluar dari Maluku Utara

Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua