View
219
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Latar Belakang
Perkembangan kondisi, kebutuhan,
dan praktik pelaksanaan
penilaian,
Mendukung pelaksanaan
Revaluasi BMN
Mendukung program simplifikasi
regulasi
Latar Belakang
PMK 166
(Penilaian BMN)
PMK 111
(Penilaian BMN)
Perdirjen Pedoman Teknis Pelaksanaan
Penilaian BMN
Kepdirjen Pembagian
Kewenangan Penilaian BMN
PO
INT
PEN
YEM
PU
RN
AA
N
Syarat permohonan
Keterlibatan Penilai
Penilaian tanpa survei
lapangan
Teknis Pelaksanaan
Penilaian
Potensi Revisi Laporan Penilaian;
Penilaian lainnya
Point Penyempurnaan 1
latar belakang permohonan
tujuan Penilaian
dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan
deskripsi objek Penilaian
dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang
Penyesuaian syarat
permohonan penilaian BMN berupa Tanah
dan/atau Bangunan
Point Penyempurnaan 2
“Permohonan Penilaian dari
Pengguna Barang atau pihak
yang memiliki kewenangan
diajukan secara tertulis kepada:
Direktur
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Pelayanan”
Seperti halnya permohonan
biasa
Keterlibatan Penilai Pemerintah terkait penilaian
BMN Selain Tanah dan/atau
Bangunan dalam bentuk
permohonan penilaian
Point Penyempurnaan 3
Penilaian tanpa survei lapangan guna mendukung
kegiatan penilaian kembali (revaluasi) aset Barang Milik
Negara
“Penilaian dapat dilakukan tanpa survei lapangan terhadap fisik objek penilaian dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penilaian kembali untuk tujuan penyusunan neraca Pemerintah Pusat”
Data dan informasi dikumpulkan berdasarkan:
Hasil inventarisasi dan/atau
Keterangan
Point Penyempurnaan 3
Penilaian tanpa survei lapangan guna mendukung
kegiatan penilaian kembali (revaluasi) aset Barang Milik
Negara
Laporan Penilaian tidak
memuat tanggal survei
lapangan.
Tanggal Penilaian merupakan
tanggal surat keterangan dari
Pengguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang yang
menerangkan kondisi dari objek
Penilaian.
Point Penyempurnaan 4
Teknis Pelaksanaan
Penilaian diatur lebih
lanjut dengan Perdirjen
Penilaian dilakukan dengan menggunakan
pendekatan data pasar
pendekatan biaya; dan/atau
pendekatan pendapatan.
“Penilaian dengan menggunakan pendekatan dimaksud menggunakan Petunjuk Teknis Penilaian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal”
Point Penyempurnaan 5
Potensi Revisi
Laporan Penilaian
Sepanjang masa berlaku laporan
penilaian belum berakhir dan belum
digunakan oleh Pemohon/pemberi tugas
Tim Penilai wajib
menyatakan bahwa laporan tersebut
adalah revisi dan membatalkan
laporan sebelumnya
menyatakan alasan dilakukan revisi
membuat kertas kerja revisi; dan
menggunakan nomor laporan
Penilaian yang berbeda
Point Penyempurnaan 6
Penilaian aset/Kekayaan Negara terkait dengan pasal 103 dan 104 PP 27 Tahun 2015 akan
diatur tersendiri
“Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”
“Penilaian kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”
Point Penyempurnaan 6
Penilaian aset/Kekayaan Negara terkait dengan pasal 103 dan 104 PP 27 Tahun 2015 akan
diatur tersendiri
“Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”
“Penilaian kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”
Recommended