View
240
Download
13
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON
PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 07 TAHUN 2018
Tentang :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) Tahun 2019
TAHUN 2018
0
20
40
60
80
100
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
East
West
North
DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) PEJAMBON
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEJAMBON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Pejambon Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon
Tahun 2013 - 2019;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
Dan
KEPALA DESA PEJAMBON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) PEJAMBON TAHUN 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai
tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 2
(1) RKP Desa Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Visi dan Misi
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Kebijakan Pendapatan Desa
B. Kebijakan Belanja Desa
C. Kebijakan Pembiayaan Desa
c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN
2018
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP
Desa Tahun 2018
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan
Keadaan Darurat
d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang
Dibiayai APBD dan APBN
e. BAB V : DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN
f. BAB VI : PENUTUP
g. LAMPIRAN :
1. Berita Acara
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Desa ini.
BAB III
PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.
Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 28 September 2018
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DESA PEJAMBON
ALVIN MUJAHID
LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2018 NOMOR 07
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa
pembangunan merupakan sarana yang menjembatani masyarakat menuju masa depan
yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat
dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Pemerintahanan yang terbuka (Open Government) adalah motivasi untuk
merencanakan penyusunan RKP yang harus dilakukan dengan transparan serta
adanya keterlibataan dari masyarakat (Partisipatif) hingga pada saatnya perencanaan
bisa dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaanya bisa dipertanggungjawabkan
(Akuntabel) serta bermanfaat untuk masyarakat.
Dalam penyusunan RKP Desa, cara yang digunakan adalah dengan menggali
gagasan, potensi, dan masalah yang ada di masyarakat melalui kegiatan musyawarah
desa dan juga melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan
berdasarkan kondisi darurat. RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan
tahunan desa sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam
perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak baik Lembaga Desa,
Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa, masyarakat, dan
semua pihak yang mendukung penyelesaian RKP Desa ini. Semoga RKP Desa ini dapat
bermanfaat bagi keberlangsungan Pembangunan di Desa Pejambon.
Pejambon, 28 September 2018
Kepala Desa
ABD. ROKHMAN
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................................................... i
Daftar isi ............................................................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang ..................................................................................................................................... 1
1.2 . Dasar Hukum ......................................................................................................................................... 2
1.3 . Maksud dan Tujuan ............................................................................................................................. 3
1.4 . Visi dan Misi ........................................................................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 . Kebijakan Pendapatan Desa ............................................................................................................ 6
2.2 . Kebijakan Belanja Desa ..................................................................................................................... 7
2.3 . Kebijakan Pembiayaan Desa............................................................................................................ 9
BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018
3.1 . Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018................ 11
3.2 . Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa ........................................................................ 12
3.3 . Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat ............. 12
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
4.1 . Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa ........................................................................... 14
4.2 . Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa ........................................... 14
4.3 . Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN ...... 15
BAB V DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG ................................. 17
BAB VI PENUTUP ......................................................................................................................................... 18
Lampiran :
1. Berita Acara
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Matrik RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
4. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Penyusunan RKP Desa
5. Daftar Hadir Musyawarah Desa
6. Undangan Musyawarah Desa
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,
disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang
berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa.
Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 6
(enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan kepala desa.
Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih
terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara
berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas
kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai
bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa
sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang ditetapkan paling
lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah
Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen
RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun
sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
provinsi, atapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.
2
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 - 2019;
3
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan maksud sebagai
berikut :
1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk
mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
2. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran
Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa).
3. Sebagai instrument akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah
desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang
berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.
Selain maksud di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
2. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif
dalam pembangunan desa menuju desa yang maju dan sejahtera.
3. Agar desa memiliki dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan
pembangunan di desa.
1.4. Visi dan Misi
Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai
aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,
Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.
Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan
bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas
dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-
benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan Open Government.
Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus
memiliki visi dan misi ke depan.
Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal),
dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu
mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan
dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa
Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan
Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan
mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di
masyarakat.
4
VISI DAN MISI
A. Visi Desa
“Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Desa
Pejambon yang bermartabat dan sejahtera”
B. Makna yang terkandung
1 Mewujudkan Terkandung di dalamnya peran pemerintah sehingga
mewujudkan masyarakat Desa Pejambon yang
mandiri.
2 Hadir Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala
hal, terutama dalam hal pelayanan.
3 Melayani Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah
berusaha selalu prima dan mengutamakan
kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
baik pelayanan administrasi maupun sosial lainya.
4 Masyarakat Adalah semua warga Desa Pejambon tanpa terkecuali
dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun,
semua warga Desa Pejambon yang harus dilayani.
5 Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum dengan segala
potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah
Desa Pejambon
6 Martabat Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat
status sosial yang disandang, juga meningkatnya
sumbe rdaya Manusia (SDM), serta meningkatnya
taraf pendidikan, untuk menjadi warga desa yang
lebih maju.
7 Sejahtera Adalah kepentingan khusus pemerintah Desa
Pejambon dalam mengangkat status sosial yang
disandangnya sampai hari ini adalah desa
swasembada, untuk menjadi desa yang lebih sejahtera.
C. Misi Desa
Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi
sebagai berikut :
5
1. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal.
3. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
4. Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat.
5. Selalu meningkatkan kinerja.
6. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.
7. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan
kebijakan yang transparan.
8. Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk
membuat progam, melaksanakan program pengawasan dan
mengevaluasi program.
9. Mengembangkan penguatan kelembagaan petani dan mengembangkan
akses pemasaran produksi pertanian.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis
sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas
pembangunan desa, terutama dibidang fisik, prasarana, ekonomi dan
sosial budaya.
6
BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan desa.
Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada
kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus
dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran sesuai amanah peraturan perundangan-undangan, salah satunya
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah
diperbarui melalaui Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan APBDesa yang mencerminkan keterpihakan terhadap
kebutuhan masyarakat, dan setiap tahunnya Pemerintahan Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) secara partsipatif dan transparan yang proses
penyusunanya dimulai dengan Dialog Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD
untuk penetapanya.
RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa
dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran.
Kebijakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2017 diharuskan
menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan digunakannya
aplikasi tersebut, diharapkan dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan
juga untuk menghindari penyelewengan.
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi
realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan
7
berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana
perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ke tiga.
Adapun asumsi pendapatan Desa Pejambon Tahun 2019 sebesar Rp
1.835.110.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh
Ribu Rupiah) yang berasal dari :
KODE
REKENING URAIAN
PERKIRAAN
(Rp.)
1 2 3 1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa -
Hasil Aset Desa (Pengelolaan TKD) Rp 318.235.000,-
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -
1.2 Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp 892.075.000,-
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp 21.600.000,-
Alokasi Dana Desa Rp 501.300.000,-
Bantuan Keuangan Provinsi -
Bantuan Keuangan Kabupaten (DAK) Rp 101.900.000,-
1.3 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga
-
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.835.110.000,-
2.2. Kebijakan Belanja Desa
Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk
kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa guna
mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113
Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan;
d. Pemberdayaan Masyarakat;
e. Belanja Tak Terduga.
Untuk Tahun Anggaran 2019 total Belanja Desa sebesar Rp
1.785.110.000,- dengan komposisi sebagai berikut :
KODE
REKENING URAIAN
PERKIRAAN
(Rp.)
1 2 3 2 BELANJA
01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
01.01 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 495.600.000,-
01.02 Operasional Perkantoran Rp 11.000.000,-
01.03 Operasional BPD Rp 34.000.000,-
01.04 Operasional RT/ RW Rp 8.100.000,-
01.05 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Rp 3.500.000,-
01.07 Penyelenggaraan RKP Desa Rp 2.000.000,-
01.09 Penyelenggaraan PHBN RI Rp 8.000.000,-
01.11 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa
Rp 30.000.000,-
01.17 Peringatan Hari Besar Keagamaan Rp 1.500.000,-
01.21 Kegiatan Pembentukan Lembaga Pemerintahan
Desa (BPD)
Rp 10.000.000,-
01.28 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 92.600.000,-
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.12 Pengembangan Lokasi Wisata Rp 165.000.000,-
02.17 Pengelolaan Sampah Terpadu Rp 5.000.000,-
02.18 Pembangunan Air Bersih Berskala Desa Rp 15.000.000,-
02.19 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Rp 93.000.000,-
02.20 Pembangunan MCK Rp 7.500.000,-
02.27 Pembangunan Gedung PAUD Rp 50.000.000,-
02.31 Pembangunan Gedung/ Bangunan Lainnya Rp 135.000.000,-
02.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp 50.000.000,-
9
02.36 Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Pertanian Rp 50.000.000,-
02.48 Pengembangan Perpustakaan Desa Rp 7.500.000,-
02.49 Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 21.600.000,-
02.54 Rehap Jalan Paving Rp 80.000.000,-
02.71 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Rp 30.000.000,-
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03.02 Pembinaan dan Penyuluhan PUS/
Pemberdayaan Perempuan Rp 10.000.000,-
03.03 Program Lantai Rumah Sehat Rp 55.500.000,-
03.05 Pembinaan PAUD/TPQ Rp 29.000.000,-
03.08 Pelatihan Kepemudaan Rp 25.000.000,-
03.09 Kegiatan Wajib Belajar Rp 114.900.000,-
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.04 Kegiatan Posyandu Rp 25.000.000,-
04.05 Kegiatan PKK Rp 36.000.000,-
04.13 Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Rp 5.500.000,-
04.14 Kegiatan Karang Taruna Rp 20.000.000,-
04.15 Kegiatan Linmas Rp 22.310.000,-
04.16 Bantuan Sosial Masyarakat Miskin Rp 9.000.000,-
04.17 Peningkatan Kelompok Tani Rp 2.000.000,-
04.26 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp 5.000.000,-
04.27 Kegiatan Pendidikan dan Budaya Rp 20.000.000,-
05 Bidang Tak Terduga -
JUMLAH BELANJA Rp 1.785.110.000,-
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan
10
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa; dan
Berikut adalah anggaran tahun 2019 untuk pembiayaan :
KODE
REKENING URAIAN
PERKIRAAN
(Rp.)
1 2 3 3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
SILPA -
Pencairan Dana Cadangan -
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
Dipisahkan
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan -
Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) Rp 50.000.000,-
JUMLAH PEMBIAYAAN Rp 50.000.000,-
11
BAB III
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut
dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir.
Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber
permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali
di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam RKP Desa tahun 2019,
evaluasi program kegiatan dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
c. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan aktual dan keadaan darurat.
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018
Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ada beberapa
kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya,
antara lain terbatasnya anggaran desa yang menyebabkan kegiatan
pembangunan tidak bisa dilakukan secara merata, kurang taraturnya masa
pencairan dana dari pusat maupun daerah juga mengakibatkan terhambatnya
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, pemilihan waktu yang
kurang tepat juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak bisa berjalan secara
optimal.
a. Untuk Bidang Pembangunan Fisik
Kegiatan pembangunan yang belum tercover di tahun 2018, dikerjakan pada
tahun 2019.
b. Untuk Bidang Ekonomi
Mengoptimalkan peran BUMDesa untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat.
c. Untuk Bidang Sosial & Budaya
Melestarikan budaya lokal desa dan kegiatan gotong-royong.
12
3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pejambon Tahun
2014-2019, prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2019 meliputi:
a. Bidang Fisik Prasarana
1. Verocement saluran tersier
2. TPT jalan poros desa
3. Paving jalan lingkungan
4. Paving jalan poros desa
5. Gedung posyandu
6. Pembangunan saluran sekunder dan tersier
7. SPA jalan poros
b. Bidang Ekonomi
1. Pelatihan home industri, jahit border, tas, batik, jonegoroan
2. Peningkatan kelompok masyarakat ternak kambing
3. Pengembangan dan peningkatan modalan BUMD
4. Peningkatan dan permodalan UPKu
5. Penguatan dan permodalan koperasi
6. Modal usaha perdagangan kecil (UKM)
7. Rehabilitasi jitut dan jides
8. Modal kelompok SPP PNPM
c. Bidang Sosial Budaya
1. Bantuan dana sosial dan bencana alam
2. Perayaan hari besar nasional
3. Penerangan jalan umum
4. Program beasiswa bagi anak RTM
5. Program bedah rumah RTM
6. Sarana posyandu, polindes dan ponkesdes
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki
sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian
lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga
membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera
dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan
yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian
utama penduduk dan desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan
13
segala kebutuhanya dapat tercukupi dengan baik. Berdasarkan analisa
pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa
masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi :
1. Pembangunan gedung sarana pendidikan
2. Rehab paving jalan poros dan jalan lingkungan
3. Pembangunan jalan usaha tani
4. Pembangunan saluran irigasi
5. Pembangunan check dam untuk penampungan air pertanian
6. Pembangunan embung desa
7. Pembangunan jembatan
8. Pembangunan TPT dan SPA
9. Pembangunan sarana olahraga
10. Pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa
11. Pelatihan lifeskill sebagai bekal berwirausaha
12. Pembangunan destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga
14
BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pejambon yang tersusun
dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan
yang ada. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keterpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, pendapatan, dll.
Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pejambon
dikelompokkan sebagai berikut :
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa adalah rencana pembangunan
yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang
mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya
tidak terlalu besar), bisa diambil dari dana APBDesa. Beberapa kegiatan prioritas
yang bisa didanai oleh desa antara lain program basis lingkungan, rehab jalan
paving, pembangunan SPA, lantai rumah sehat, perawatan PJU, pembangunan
lapangan voli, bantuan kegiatan pendidikan, operasional kegiatan PKK, dll. Dalam
pelaksanaanya, biaya dari kegiatan tersebut diambilkan dari APBDesa.
4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana
Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2019.
Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun 2019 dilakukan
melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musdes RKP Desa. Hasil
kesepakatan tersebut sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 696.300.000,-
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 709.600.000,-
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 234.400.000,-
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 144.810.000,-
e. Pembiayaan (BUMDesa) Rp 50.000.000,-
15
Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa
terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan
masyarakat akan segera terwujud.
4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan
APBN
Prioritas program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN adalah
rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa/APBDesa sehingga
harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten/Propinsi/Pusat.
Hal ini disebabkan :
a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu
besar.
c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana
pendukung lainnya. misalnya Pembangunan TPT, JUT, Saluran irigasi, Chek
dam dan lain-lain.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
kecamatan (Musrenbangcam).
Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pemerintahan Desa
a. Pembangunan kantor desa
b. Pembuatan aplikasi pembangunan yang mendukung transparansi desa
c. Peningkatan kesejahteraan pemerintahan desa
2. Bidang Pembangunan Desa
a. Pengurukan lapangan sepak bola
b. Pembangunan TPT
c. Pembangunan SPA
d. Pembangunan JITUT dan JIDES
e. Pembangunan JUT
f. Pembangunan jembatan poros desa
g. Pembangunan destinasi wisata
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah desa
b. Program bedah rumah bagi RTLH
c. Peningkatan pendidikan dasar melalaui program wajib belajar
d. Bantuan bibit bawang merah
16
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Pemberdayaan terhadap kegiatan PKK dan lembaga perempuan
b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan lifeskill untuk bekal wirausaha
c. Pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu
d. Peningkatan pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa
e. Bantuan untuk lembaga BUMDesa, KUB, kelompok tani, dll.
17
BAB V
DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN BIDANG
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Ketua : Sufyan (Kaur Umum)
b. Sekretaris : Ali Suhadi (Staff TU)
c. Anggota : Ni’mah (Staff Tenaga Administrasi)
2. Bidang Pembangunan Desa
a. Ketua : Dedy Andriansah (Kasi Kesejahteraan)
b. Sekretaris : Muhdori (Tenaga Teknis Pembangunan)
c. Anggota : Siti Khusnul M. (Kaur Perencanaan)
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
a. Ketua : Ngadenan (Kepala Dusun)
b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)
c. Anggota : Iswanto (Kasi Pelayanan)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Ketua : Iswanto (Kasi Pelayanan)
b. Sekretaris : Munasir (Ketua LPMD)
c. Anggota : Siti Farida (Ketua TP PKK)
18
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika
antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk
mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk
keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.
Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan
berdasarkan prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam
RKP Desa bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya
kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat,
tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.
Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan
peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa
berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.
Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu
sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa
semakin maju dan sederajat dengan desa-desa hebat lain yang ada di wilayah
Indonesia.
Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang
terlibat bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita
idam-idamkan.
Pejambon, 28 September 2018
Kepala Desa
ABD. ROKHMAN
LAMPIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 07 Tahun 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,
Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap
Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
2019 yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan BPD tentang persetujuan Peraturan
Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Pejambon Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor
9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9
Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Pejambon Tahun 2013 - 2019;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa
Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;
KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan
ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa
Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro.
KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut
dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung-
jawabkan oleh Kepala Desa.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 28 September 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
A M I R
Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Sumberrejo
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR RKP DESA TAHUN 2019
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
Sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) Tahun 2019 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo pada :
hari : KAMIS
tanggal : 27 September 2018
tempat : Balai Desa Pejambon
Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa
sebagaimana daftar terlampir.
Adapun materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah adalah sebagai berikut :
1. Penetapan usulan prioritas dan tempat lokasi kegiatan
2. Penetapan jumlah alokasi dana sesuai dengan anggaran
Hasil kegiatan berupa rancangan daftar atau matrik RKP Desa sebagaimana terlampir.
Demikmian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Pejambon, 27 September 2018
Kepala Desa Pejambon Sekretaris Desa
ABD. ROKHMAN ALVIN MUJAHID
KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2019
KEPALA DESA PEJAMBON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Pejambon Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdaarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdaarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Bojonegoro;
11. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019.
KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2019.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2018.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 20 Juli 2018
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 29 Tahun 2018
Tanggal : 20 Juli 2018
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2019
No Nama Jabatan dalam Dinas Jabatan Dalam
Tim
1 ABD. ROKHMAN Kepala Desa Pembina
2 Alvin Mujahid Sekretaris Desa Ketua
3 Munasir Ketua LPMD Sekretaris
4 Siti Farida Ketua TP PKK Anggota
5 Sufyan Kaur Umum Anggota
6 Ngadenan Kasun Anggota
7 Kambali Kasun Anggota
8 Dedy Andriansah Kasi Kesejahteraan Anggota
9 Iswanto Kasi Pelayanan Anggota
10 Nurul Arifin Kaur Keuangan Anggota
11 Siti Khusnul M. Kaur Perencanaan Anggota
12 Ali Suhadi Staff TU Anggota
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
DESA : Pejambon
KECAMATAN : Sumberrejo
KABUPATEN : Bojonegoro
PROVINSI : Jawa Timur
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 249.600.000Rp ADD √ Sufyan
2Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 87.600.000Rp ADD √ Sufyan
3Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 158.400.000Rp PAD √ Sufyan
4 Operasional Perkantoran Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 11.000.000Rp ADD √ Sufyan
5 Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Sufyan
6 Operasional BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 4.000.000Rp ADD √ Sufyan
7 Insentif Ketua RT & RW Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.100.000Rp ADD √ Sufyan
8 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.500.000Rp ADD √ Sufyan
9 Penyelenggaraan RKPDesa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Sufyan
10 PHBN RI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Sufyan
11 PHBI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan
12 Penyelenggaraan Pilkades Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Sufyan
MATRICK RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
TAHUN 2019
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
13 Penyelenggaraan Pemilihan BPD Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Sufyan
14 Keg. Penyelenggaraan Pemdes
- Belanja makan & minum Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 13.000.000Rp ADD √ Sufyan
- Perjalanan Dinas Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Sufyan
- Insentif Pengelola Keuangan Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 7.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Bendahara Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Staff TU Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tim Lelang TKD Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Ketua Hippa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.850.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Juru Rawat Jenazah Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan
-Inseentif Juru Rawat Mkam Dsn.
TanggunganDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan
-Insentif Juru Rawat Kebersihan Masjid
Dsn. JambonDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.650.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Kyai Masjid Dsn. Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan
-Insentif Tenaga Teknis Pembangunan
DesaDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Tambahan Tunjangan Ketua RT Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 12.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif P3N Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Perawatan Taman Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Administrasi Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 4.800.000Rp PAD √ Sufyan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
- Listrik Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan
- Perawatan Kantor Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan
696.300.000Rp
1 Pembangunan PJU Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 30.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
2 Rehab Jalan Paving Poros Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
3 Rehab Jalan Paving Lingkungan Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 30.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
4 Pembangunan Taman Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 55.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
5 Pembangunan SPA Dsn. Jambon RT. 08 Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 93.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
6Pembangunan Lapangan Voli Dsn.
JambonDesa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 50.000.000Rp DD √
Dedy
Andriansah
7 Pembangunan Gedung PAUD Jambon Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 50.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
8 Program Basis Lingkungan Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 80.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
9 Pembangunan Sumur Bor Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
10 Pembangunan Alun-alun (Museum) Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 110.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
11 Pembangunan Pompa Air Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 50.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
12 Rehab Jalan Makam Dsn. Tanggungan Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √Dedy
Andriansah
13 Rehap Poskamling Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 20.000.000Rp ADD √Dedy
Andriansah
14 Rehab MCK RT. 04 Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 7.500.000Rp ADD √Dedy
Andriansah
15 Rehab Perpustakaan Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 7.500.000Rp DD √Dedy
Andriansah
16 Dana Bantuan Pembangunan Masjid Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp PAD √Dedy
Andriansah
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1
2 Pembangunan Desa
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
17 Pembuatan Tapal Batas Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
18 Pengembangan SID Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 21.600.000Rp BHP/BHR √Dedy
Andriansah
19 Pengelolaan Bank Sampah Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 5.000.000Rp DD √Dedy
Andriansah
709.600.000Rp
1 Kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp PAD √ Ngadenan
2 Program Lantai Rumah Sehat Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 55.500.000Rp DD √ Ngadenan
3 Program Pelatihan Keterampilan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp DD √ Ngadenan
4 Bantuan PAUD/KB (Jambon) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.050.000Rp DD √ Ngadenan
5 Bantuan TK/PAUD/KB (Tanggungan) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 11.300.000Rp DD √ Ngadenan
6 Bantuan RA Islamiyah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 3.150.000Rp DD √ Ngadenan
7 Bantuan TPQ Al-Fattah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Ngadenan
8 Bantuan TPQ Nurul Hidayah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Ngadenan
9 Bantuan TPQ Sabilul Hikmah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Ngadenan
10 Bantuan SDN Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Ngadenan
11 Bantuan MI Islamiyah Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Ngadenan
12 DAK Pendidikan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 101.900.000Rp APBD Kab √ Ngadenan
234.400.000Rp
1 Kegiatan Posyandu Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp DD √ Iswanto
2 Kegiatan PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 36.000.000Rp DD/PAD √ Iswanto
Jumlah Bidang Pembangunan
3 Pembinaan Masyarakat
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 Pembangunan Desa
4 Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
3 Kegiatan LPMD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.500.000Rp PAD √ Iswanto
4 Kegiatan Karang Taruna Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp DD √ Iswanto
5 Kegiatan Linmas Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 22.310.000Rp DD/PAD √ Iswanto
6 Kegiatan Kelompok Tani Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.000.000Rp DD √ Iswanto
7 Kegiatan Jumantik Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp DD √ Iswanto
8 Kegiatan Bumil Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp DD √ Iswanto
9 POKJA Desa Sehat Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp DD √ Iswanto
10 Program Akta Kelahiran Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp DD √ Iswanto
11 Santunan Duafa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.000.000Rp PAD √ Iswanto
12 Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp DD √ Iswanto
144.810.000Rp
-Rp
50.000.000Rp DD √ Ngadenan
1.835.110.000Rp
Jumlah Bidang Pemberdayaan masyarakat
Biaya tak terduga
JUMLAH TOTAL
BUMDes
4 Pemberdayaan
Masyarakat
FOTO DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
Pejambon, 26 September 2018 Nomor : 005/ 687 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan
Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,
bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling
lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat
kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:
H a r i : KAMIS
Tanggal : 27 September 2018
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon
A c a r a : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa
Tahun 2019
Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran
Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.
Kepala Desa Pejambon
ABD. ROKHMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
Pejambon, 26 September 2018 Nomor : 005/ 687 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan
Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,
bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling
lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat
kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:
H a r i : KAMIS
Tanggal : 27 September 2018
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon
A c a r a : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa
Tahun 2019
Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran
Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.
Kepala Desa Pejambon
ABD. ROKHMAN
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
......................................................
di-
T e m p a t
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
......................................................
di-
T e m p a t
Recommended