View
235
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
Disampaikan oleh :
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
OUTLINE
2
1. LATAR BELAKANG KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
2. PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
3. BEST PRACTICES PENANGANAN
KAWASAN PERMUKIMAN
1LATAR BELAKANG
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN1. Kedudukan peraturan perundang-undangan terkait dengan
penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Tugas dan Fungsi DitJen CK secara umum dan Dit PKP dalam
menciptakan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan
(perkotaan, perdesaan dan khusus)
3
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 57)
UU-PR
(UU 26/2007) UU – PKP
(UU 1/2011)
UU RPJPN 2005 – 2025
(UU 17/2007)
PP-RTRWN
(PP 26/2008)
PP-RTRWN
(PP 15/2010)
PP PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (PP NO. 14/TAHUN
2016)
RAPERMEN PUPR TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKP
(PERMEN NO…/TAHUN…)
PERMEN PUPR TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(PERMEN No 2/TAHUN 2016)
PERPRES RPJMN
2015-2019
(PERPRES NO.2/2015)
PERDA RTRW
PROVINSI
PERDA RTRW
KAB/KOTA
PERDA RDTR
KAWASAN
PERKOTAAN
PERDA TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB
VIII, Pasal 94, 96 dan 98)
SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG
PENETAPAN DAFTAR LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
PERENCANAAN LINGKUNGAN
HUNIAN PERKOTAAN
PERENCANAAN LINGKUNGAN
HUNIAN PERDESAAN
PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG
DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN
RENCANA
PENANGANAN
PERMUKIMAN
RAWAN BENCANA
RENCANA
PENANGANAN
PERMUKIMAN
PERBATASAN NEGARA
RENCANA PENANGANAN
PERMUKIMAN
PERDESAAN POTENSIAL
RENCANA
PENANGANAN
PERMUKIMAN TEMATIK
LAINNYA
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, dan RAPERMEN PPKPPK,
BAB III, Pasal 25 )
PERBUP/PERWAL TENTANG
RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB
VI, Pasal 64)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEMBILAN AGENDA PRIORITAS
NAWA CITA9
Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
yang MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI
DI KAWASAN PINGGIRAN DAN PERDESAAN
MEMBANGUN INDONESIA DARI
PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-
DAERAH DAN DESA DALAM
KERANGKA NEGARA
KESATUAN3
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN
DAYA SAING DI PASAR
INTERNASIONAL SEHINGGA
BANGSA INDONESIA BISA
MAJU DAN BANGKIT BERSAMA
BANGSA – BANGSA ASIA
LAINNYA
6
terkait dengan
pengembangan
permukiman
• Membangun perumahan dan kawasan permukiman
dengan fokus pada PERMUKIMAN KUMUH,
PELAYANAN AIR MINUM, PELAYANAN SANITASI (air
limbah, drainase, dan persampahan), KESELAMATAN
BANGUNAN DAN GEDUNG
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PROGRAM PRIORITAS
TUGAS DAN FUNGSI
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
- Penanganan Permukiman Kumuh
- Penataan Kampung Nelayan
- Inkubasi Kota Baru
- KOTAKU
- Kws. Pusat Pertumbuhan
. Agropolitan
. Minapolitan
- Desa Nelayan
- PISEW
- Pengembangan Kws. Perbatasan
- Pengembangan Kws. Pulau - Pulau Kecil Terluar
- Penataan Kws. Rawan Bencana
- Dukungan Kws. Pariwisata (KSPN)
PERKOTAAN
PERDESAAN
KHUSUS
PENGEMBANGAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
6
Tugas :Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis,
pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta
kawasan permukiman khusus.
Permen PUPR No.15/PRT/M/2015
Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan denganmembentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, danberkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang
1
UU NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, PASAL 56 :
Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang
terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
7
KONSEP PENYELENGGARAANPengembangan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan
memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan3
Pemerintah pusat memberikan fasilitasi kepada Pemerintah
kota/kabupaten sebagai nakhoda pembangunan dan
pengembangan permukiman di daerah
2
TIPOLOGI TARGET SASARAN
Kawasan Permukiman
Perkotaan
• Penurunan kumuh perkotaan seluas 38.431 Ha menjadi 0 %;
• Penataan 11 kawasan kampung nelayan;
• Pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, & Kota Cerdas
di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan;
• Pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 Kelurahan; dan
• Inkubasi 10 Kota Baru
Kawasan Permukiman
Perdesaan
Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha
Kawasan Permukiman
Khusus
Meningkatnya kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha
• berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan
• meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama
transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar
(terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi
Prioritas (Lokpri)
• meningkatnya kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui
pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan
dasar (31 pulau-pulau kecil terluar)
• tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana di kawasan permukiman dengan Indeks Risiko Bencana tinggi
• meningkatnya kualitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
diantaranya melalui pembangunan kawasan permukiman 8
Target Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019
2PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN1. Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
2. Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perdesaan
3. Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman khusus
9
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Perkotaan
Pembangunan
Kawasan
Permukiman
Pembangunan
Perkotaan
• Pencegahan dan
Peningkatan kualitas
terhadap permukiman
kumuh untuk meningkatkan
mutu kehidupan dan
penghidupan masyarakat
untuk mencegah tumbuh
dan berkembangnya
permukiman kumuh baru
serta untuk meningkatkan
kualitas permukiman
• Pengembangan infrastruktur
perkotaan yang menunjang
pengembangan perkotaan
yang sudah ada maupun
pembangunan kawasan
permukiman baru dalam
rangka membentuk struktur
ruang
• Pelayanan infrastruktur
permukiman perkotaan yang
memenuhi standar pelayanan
(kualitas & kuantitas)
Kawasan
Permukiman
Perkotaan
belum layak
huni
Kota Tanpa Kumuh, layak
huni & berkelanjutan
11
Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan
Permukiman di Perkotaan
2015 2025 2035 2045
Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Perkotaan
(SPP) menuju
KOTA LAYAK
HUNI
100 %
Indikator
KOTA HIJAU
terwujud di
seluruh kota
100 %
Indikator
KOTA
CERDAS
yang
berdaya
saing dan
berbasis
teknologi
terwujud di
seluruh kota
RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
KOTA BERKELANJUTAN
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni
2 Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana
3 Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing
Path to the Future Cities
12
Strategi Penanganan
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
INDIKATOR SPP & KOTA LAYAK HUNI
Pelayanan air bersih perpipaan,
Pelayanan pengolahan air kotor,
Drainase dan pengendalian banjir
Pemadam Kebakaran
Fasilitas Kesehatan,
Proteksi Keamanan Masyarakat,
Sistem Transportasi terintegrasi,
Ruang Terbuka Hijau
Fasilitas Sosial Budaya (sarana pendukung pendidikan)
Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Energi Listrik
Penyediaan Gas
Telekomunikasi Perkotaan
Informasi
Pusat Perdagangan Modern
Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup
Penanggulangan Bencana
Fasilitas Rekreasi
Fasilitas Olahraga
o ...
LINGKUP CIPTA KARYA DALAM PEMENUHAN
SPP & KOTA LAYAK HUNI
• Pelayanan air bersih perpipaan,
• Pelayanan pengolahan air kotor,
• Drainase dan pengendalian banjir
• Pemadam Kebakaran
• Ruang Terbuka Hijau
• Pengelolaan Persampahan
• Penanggulangan bencana
13
Lingkup Permukiman Perkotaan
Standar Pelayanan Perkotaan & Kota Layak Huni
14
Roadmap Pembangunan Kota Baru
2015-2019
TA. 20161. Pontianak2. Tanjung Selor
TA. 20171. Palembang2. Manado3. Makassar4. Sofifi
Arahan Inkubasi Kota Baru
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Indikator Permukiman Kumuh
Pencegahan Terhadap Perumahan
Kumuh
dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIANPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Perizinan
Standar Teknis
Kelaikan Fungsi
Pendampingan
Pelayanan Informasi
Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Penetapan Lokasi
Pola Penanganan
Pengelolaan
Peremajaan
Pemukiman Kembali
1)
2)
3)
a.
b
c
Kriteria Bangunan
Gedung
Kriteria Jalan Lingkungan
Kriteria Penyediaan Air
Minum
Kriteria Drainase
Lingkungan
Kriteria Pengelolaan Air
Limbah
Kriteria Pengelolaan
Persampahan
Kriteria Pengamanan
Kebakaran
1
4
5
6
7
2
3Pemugaran
Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
15
PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104)
Permukiman Kumuh Atas Air
Permukiman Kumuh Tepi Air Permukiman Kumuh Rawan Bencana
Permukiman Kumuh Dataran Rendah1 2
4 5
Permukiman Kumuh Perbukitan3
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH &
PERMUKIMAN KUMUH
Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain:
1.PENCEGAHAN (pasal 95)Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas:a. Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan
sesuai dengan peraturan perundang-undanganb. Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97)Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd :a. Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman
yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, danutilitas umum, dengan status lahan legal.
b. Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkunganhunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar;melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana,sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun ilegal.
c. Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidakmungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana sertadapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembalidengan status lahan legal ataupun ilegal.
3. PENGELOLAANPengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah:
Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
17
POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
PENGELOLAAN
Kegiatan Pemeliharaan & Perbaikan
merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran
masyarakat dalam komunitas dalam mengelola
perumahan dan permukiman layak huni
merupakan upaya menjaga kondisi bangunan
gedung serta prasarana, sarana dan utilitas
umum secara terpadu dan terintegrasi melalui
perawatan rutin dan pemeriksaan secara
berkala agar dapat berfungsi secara
memadai
dilakukan untuk mempertahankan dan
menjaga kualitas perumahan dan permukiman
secara berkelanjutan
dilakukan oleh masyarakat
secara swadaya
Dapat difasilitasi Pemerintah
dan Pemda
Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan
inisiasi dan memberikan fasilitasi terhadap pembentukan
kelompok swadaya masyarakat
Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasionalisasi
kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara
swadaya oleh masyarakat
Pemeliharaan dan perbaikan terhadap
bangunan gedung serta prasarana dan sarana
dilakukan oleh masyarakat setempat secara
swadaya
PENGELOLAAN
18
• PERATURAN DAERAH PENANGANAN KUMUH: Perda Kumuh, Peda BG, Perda Tata Ruang, dll.
• KELEMBAGAAN POKJA PKP;
• DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAAN (program investasi, master plan, DED, RAB, RKS);
• PENDANAAN DAN PEMROGRAMAN DI APBD: Alokasi dana dan program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas ;
• PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KAWASAN DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH:
• DUKUNGAN KE MASYARAKAT: Informasi Kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dll
• PERENCANAAN PARTISIPATIF: Pemetaan Swadaya Penyusunan Profil kumuh dan Perencanaan Partisipatif Penanganan kumuh &Pencegahan kumuh di komunitas
• INTEGRASI PERENCANAAN KE DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAAN (SIAP / RKP-KP)
• PENGUATAN KELEMBAGAAN: Penguatan Kapasitas BKM dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam Penanganan Kumuh dan Pencegahan Kumuh;
• PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PENINGKATAN KUALITAS DAN PENCEGAHAN KUMUH TINGKAT KOMUNITAS:
• KELEMBAGAAN POKJA PKP;
• PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL PENANGANAN KUMUH: Peraturan Pemugaran, Peraturan Peremajaan, Peraturan Permukiman Kembali, Pedoman Umum Penanganan Kumuh tingkat Kota dan Pedoman Umum Penanganan Kumuh Tingkat Masyarakat:
• PENGANGGARAN, MONITORING, SUPERVISI, PENGEMBANGAN KAPASITAS, dll
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
KOTA/KAB
MASYARAKAT
• KELEMBAGAAN POKJA PKP;
• DUKUNGAN KE PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN: Koordinasi, Sinkronisasi, dll
• PENDANAAN DAN PEMROGRAMAN DI APBD: Alokasi dana dan program penanganan kumuh dan Pencegahan Kumuh;
PEMERINTAH
PROPINSI
19
Kolaborasi Tata Peran Stakeholder Kumuh
SUMATERA1. Batam*
2. Palembang*
JAWA3. Bogor
4. Bandung
5. Semarang*
6. Surakarta
7. Yogyakarta
8. Malang
9. Surabaya
SUMATERA1. Lhokseumawe
2. Medan
3. Bandar Lampung*
DKI. JAKARTA4. DKI Jakarta
JAWA5. Cirebon
6. Tegal
7. Pekalongan*
KALIMANTAN8. Balikpapan
9. Samarinda
10. Palangkaraya*
11. Pontianak
SULAWESI12. Manado
13. Kendari*
MALUKU14. Ambon*
PAPUA15. Jayapura
KALIMANTAN10. Banjarmasin*
SULAWESI11. Makasar*
12. Palu
NUSA TENGGARA13. Mataram
14. Kupang
PAPUA BARAT15. Sorong
Ket : * Lokasi NUSP 20
LOKASI PRIORITASPENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KEMENTERIAN PUPR
30 Kota Prioritas
Kota Palembang
Kota Lhokseumawe
Kota ManadoKota Medan
Kota Bandung
Kota Bogor
Kota Surakarta
Kota Yogyakarta
Kota Malang
Kota Surabaya
Kota Cirebon
Kota Makassar
Kota Kupang
Kota Sorong
Kota Jayapura
Kota Samarinda
Kota Pontianak
Kota Mataram
DKI Jakarta
Kota Batam
Kota Bandar Lampung
Kota Semarang
Kota Ambon
Kota Palangkaraya
Kota Banjarmasin
Kota Balikpapan
Kota Tegal
Kota Pekalongan
Kota Kendari
LOKASI PRIORITASPENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
KEMENTERIAN PUPR
30 Kota Prioritas
Kota Palu
Penataan Kws Sumber Jaya,
Kota Bengkulu
Penataan Kws Tegalsari, Kota Tegal
Penataan Kws Kampung Beting, Kota Pontianak
RKKN Indah, Kota Medan
RKKN Kuin, Kota Banjarmasin
RKKN Hamadi, Kota Jayapura
RKKN Untia, Kota Makassar
RKKN Lasiana, Kota Kupang
RKKN Morodemak, Kab. Demak
RKKN Tambaklorok, Kota Semarang
Penataan Kawasan Kampung
Nelayan TA 2016
RKKN Kws Karangsong,
Kota Indramayu
22
SEBARAN KAMPUNG NELAYAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERDESAAN
Desa Mandiri
Desa yang telah terpenuhi padaaspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, danpenyelenggaraan pemerintahandesa dan secara kelembagaan telahmemiliki keberlanjutan.
Desa Berkembang
Desa yang sudah terpenuhiSPM namun secarapengelolaan belummenunjukkan keberlanjutan.
Desa Tertinggal
Desa yang belumterpenuhi StandarPelayanan Minimum (SPM) pada aspekkebutuhan sosial, infrastruktur, sarana, pelayanan umum, danpenyelenggaraanpemerintahan.
PERDESAAN BERKELANJUTAN
PerkotaanBaru
Pengembangan Desa Secara Sosial, Ekonomi Dan Ekologi
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PERDESAAN
KEBUTUHAN PERMUKIMAN
Kebutuhan akan: 1. PEMENUHAN SPM
PERMUKIMAN UNTUK DESA TERTINGGAL
2. PERMUKIMAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA POTENSIAL (Desa Berkembang) Transmigrasi Non Transmigrasi
TARGET
Peningkatan kualitas permukiman perdesaan
seluas 78.384 Ha(pada kawasan perdesaan
yang memiliki komoditi unggulan)
GRAND STRATEGYMempercepat pemenuhan
SPM Permukiman serta kebutuhan infrastruktur yang mendukung pengembangan
ekonomi kawasan
Sumber: Paparan Direktur Perkotaan
dan Perdesaan, Kementerian PPN/
Bappenas, 28 Sept 2015
24
Pengembangan
Kawasan
Strategis
Kabupaten
(KSK)
Pengembangan
Komoditas
Unggulan di
Wilayah KSK
Penyediaan
Infrastruktur
Wilayah terkait
Pengembangan
KSK
Penguatan
Kelembagaan
Pengelola KSK
Pemberdayaan
Pelaku Usaha
Masyarakat
Perdesaan di
Wilayah KSK
Penyediaan
Permodalan
Pengembangan
Komoditas
Unggulan dan
Usaha Lokal
Masyarakat
Perdesaan
Penyediaan
Lapangan Kerja
untuk Masyarakat
Perdesaan
Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat
Perdesaan
Pertumbuhan
Ekonomi
Perdesaan
Pengurangan
Kemiskinan
Perdesaan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Perdesaan
Pengurangan
Kesenjangan
Antar Wilayah
Pengurangan
Pengangguran
Perdesaan
25
Konsep Penanganan Kawasan Perdesaan
Dimensi
Pembangunan
Desa
Variabel
1. Pelayanan
dasar
• Pelayanan Pendidikan
• Pelayanan Kesehatan
2. Kondisi
infrastruktur
• Infrastruktur Ekonomi
• Infrastruktur Energi
• Infrastruktur Air Bersih & Sanitasi
3. Aksesibilitas/
transportasi
• Sarana Transportasi
• Aksesibilitas Transportasi
4. Pelayanan
Publik
• Kesehatan Masyarakat
• Olah raga
5.
Penyelenggaraan
n pemerintahan
• Kemandirian
• Kualitas SDM
Outcome: Meningkatnya
luasan kawasan permukiman
dengan sarana prasarana
minimum
Indikator Outcome: Luasan
kawasan dengan sarana
prasarana minimum
Outcome: Meningkatnya luasan
kawasan permukiman dengan
aksesibilitas jalan untuk
pemenuhan kebutuhan
perdesaan
Indikator Outcome: Luasan
kawasan dengan aksesibilitas
jalan dlm kondisi baik
Outcome: Meningkatnya
kapasitas masyarakat
Indikator Outcome: Jumlah
kawasan permukiman yang
masyarakatnya melakukan
proses perencanaan mandiriSumber: Olahan dari Indeks Pembangunan Desa, 2015
Dimensi Pembangunan Permukiman Perdesaan
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN KHUSUS
Kawasan Perbatasan
Kawasan Pulau-pulau Kecil Terluar
Kawasan Rawan Bencana dan Pasca Bencana
Kawasan Tertentu Yang Ditetapkan UU
KATEGORI KAWASAN KHUSUS
Pemb. PSD Permukiman Motamasin, Malaka
Pemb. PSD Permukiman Mota’ain, Belu
Pemb. PSD Permukiman Wini, Timor Tengah Utara
Pemb. PSD Permukiman Entikong, Sanggau
Pemb. PSD Permukiman Aruk, Sambas
Pemb. PSD Permukiman Nanga Badau, Kapuas Hulu
Pemb. PSD Skouw, JayapuraPemb. PSD Long Apari, Mahakam Ulu
Pemb. PSD Sebatik, Nunukan
Percepatan pembangunan terhadap kawasan-kawasan yang terdapat di sisi terluar dari wilayah negara atau Kawasan
Perbatasan termasuk pulau kecil terdepan karena memiliki nilai strategis dalam rangka menjaga integritas wilayah dan
kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Kawasan Perbatasan, meliputi 13 provinsi, 41 kab/kota, dan 187 kecamatan yang diprioritaskan penanganannya pada periode
2015-2019
29
SEBARAN KAWASAN PERBATASAN
30
Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenghuni
Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah Pulau-Pulau Kecil yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional (Perpres No.78 Tahun 2005)
31
Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenghuni
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis.
Gempa Bumi TsunamiLetusan Gunung
ApiBanjir
Tanah Longsor KekeringanKebakaran Lahan
dan HutanCuaca Ekstrim
Gelombang Pasang/Abrasi
32
Kawasan Rawan Bencana
WILAYAH KOTA/KABUPATEN DENGAN INDEKS RISIKO BENCANA TINGGI
Papua 10 Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Manokwari
Kabupaten Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, Raja Ampat, Teluk Bintuni, & Biak Numfor
Maluku 12 Kota Ambon, Ternate
Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru,
Kepulauan, Pulau Morotai dan Sula
Nusa 15 Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Bima
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Dompu, Bima, Ngada, Ende,
Sulawesi 24 Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makasar, Kota Palu, Kota Kendari
Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi,
Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe
Kalimantan 18 Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan
Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala,
Nunukan
Jawa Bali 36 Kota Denpasar, Tangerang, Cilegon, Kota Yogyakarta, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota
Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng, Sleman, Bekasi, Cianjur, Bandung Barat, Cirebon, Sukabumi,
Demak, Cilacap, Kebumen, Magelang, Malang, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro,
Sumatera 21 Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Bandar Lampung, Kota Medan,
Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, Sarolangun, Kerinci, Lampung Barat, Tanggamus, Padang
Lahat, Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun
Sumber: Lampiran Buku III RPJMN 2015-201933
Kota/Kabupaten dengan Indeks Risiko Bencana Tinggi
Lokasi PrioritasPengembangan Kawasan Permukiman Rawan Bencana
Kota Bandar Lampung
Kab. Pesawaran
Kab. Lampung Selatan
Kab. Pesisir Barat
Kab. Tanggamus
Kota Mataram
Kab. Lombok Timur
Kab. Badung
Kota Denpasar
34
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATADestinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan,
meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat
PERWILAYAHAN ATRAKSI WISATA AKSESIBILITAS AMENITAS MASYARAKAT INVESTASI
• 50 DPN (Destinasi
Pariwisata Nasional);
• 88 KSPN (Kawasan
Strategis Pariwisata
Nasional);
• 222 KPPN (Kawasan
Pengembangan
Pariwisata Nasional)
• Daya Tarik
Wisata Alam;
• Daya Tarik
Wisata Budaya;
• Daya Tarik
Wisata Buatan
Manusia
• Prasarana
transportasi
• Sarana
transportasi
• Sistem
transportasi
• Prasarana
Umum
• Fasilitas
Umum
• Fasilitas
pariwisata
• Insentif
investasi
• Kemudahan
investasi
• Promosi
investasi
• Peningkatan
kapasitas
sumber daya
masyarakat
• Peningkatan
kesadaran dan
peran
masyarakat
Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:
1) jaringan listrik dan lampu penerangan; 2) jaringan air bersih; 3) jaringan telekomunikasi; dan 4)
sistem pengelolaan limbah.
Penjelasan Pasal 25 Huruf a, PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS
Sumber: PP No. 50 Thn 2011 tentang RIPPARNAS
Perencanaan & pembangunan infrastruktur permukiman pada lokasi yang ditetapkan sebagai
Destinasi Pariwisata Nasional35
Dukungan Penanganan Permukiman
Di Kawasan Strategis Pariwisata
KSPN D. Toba dskKSPN Tj. Kelayang dsk
KSPN Tj, Lesung dsk
KSPN Borobudur dsk
KSPN Prambanan-Kalasan dsk
KSPN Yogyakarta Kota dsk KSPN Bromo-Tengger-Semeru dsk
KSPN Komodo dsk
KSPN Rinjani dsk
KSPN Kep. Seribu dsk
KSPN Wakatobi dsk
KSPN Morotai dsk
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta
pertahanan dan keamanan. (PP No. 50 tahun 2016)
36
Rencana Kegiatan Strategis
Pengembangan Kawasan Permukiman KSPN 2015-2019
3BEST PRACTICES PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN
37
381
38
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 11 April 2016
• Pembangunan tanggul dan urugan Pantai kenjeran
(RW II Kec. Kenjeran) Dinas PU Cipta Karya
• Perbaikan jalan Paving dan Saluran Drainase Dinas Pu
Bina Marga
• Pekerjaan Pengadaan Bak sampah dan Pot Tanaman
(Green n Clean ) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
• Pekerjaan PJU Dinas PU Cipta Karya
• Pekerjaan Penjemuran Ikan diatas gang Dinas PU
Cipta Karya
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 12.099.929.600-
1. Penanganan PERMUKIMAN KUMUH Prioritas PUPRKota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 27.15%
• Progres keuangan sebesar 20%
IPAL Komunal
12
34
5
Fasum MCK
KAWASAN BULAK : 11.68 Ha
391
39
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 21 Mei 2016
• Pembangunan jalan lingkungan (Paving block panjang
1.533 m')
• pembangunan drainase (p = 871 m')
• Pembangunan IPAL (1 unit)
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp 9,066,211,000,-
1. Penanganan PERMUKIMAN KUMUH Prioritas PUPRKota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
• Progres fisik sebesar 55.00%
• Progres keuangan sebesar 20.00%
KAWASAN OESAPA : 11.05 Ha
401
40
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai Kontrak/ SPMK : 29 Juli 2016/ 01 Agustus 2016
Selesai : 28 Desember 2016
(150 hari kalender pelaksanaan + 180 hari kalender masa
pemeliharaan)
• Pembangunan gertak beton sungai beserta jembatan
penghubung dan tambatan perahu
• Revitalisasi Plaza Masjid
BIAYA PELAKSANAAN :
•Perencanaan Kawasan & DED Tahap II : Rp. 967.120.000,-
•Penyusunan Dokumen Lingkungan : Rp. 456.852.000,-
•Konstruksi Tahap I : Rp.10.646.911.000,-
•Supervisi Tahap I : Rp. 370.370.000,-
4. Penataan Kawasan KAMPUNG NELAYANKampung Beting, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
No Paket Kegiatan Fisik (%) Keu (%)
1 Perencanaan Kawasan & DED Tahap II
(sudah melaksanakan FGD Deliniasi)
35.00 32.52
2 Penyusunan Dokumen Lingkungan 20.00 17.90
3 Konstruksi Tahap I
(Sudah terkontrak, PCM, MC-0)
- -
4 Supervisi Konstruksi Tahap I
(Sudah terkontrak, PCM, MC-0)
- -
411
41
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai Kontrak/SPMK : 25 Juli 2016/ 27 Juli 2016
Selesai : 21 Desember 2016
(150 hari kalender pelaksanaan + 180 hari kalender masa
pemeliharaan)
• Pembangunan turap sungai dan promenade disisi
timur Pulau Tirang
• Pembangunan RTH dan perbaikan lingkungan di area
galangan kapal selanjutnya.
• Pembuatan Dermaga dan pembersihan area turap dari
MCK ilegal
BIAYA PELAKSANAAN :
•Perencanaan Kawasan & DED Tahap II : Rp. 980.320.000,-
•Penyusunan Dokumen Lingkungan : Rp. 477.345.000,-
•Konstruksi Tahap I : Rp.17.744.905.000,-
•Supervisi Tahap I : Rp. 353.430.000,-
6. Penataan Kawasan KAMPUNG NELAYANKampung Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
No Paket Kegiatan Fisik (%) Keu (%)
1 Perencanaan Kawasan & DED Tahap II
(sudah melaksanakan FGD Deliniasi)
25.00 34.26
2 Penyusunan Dokumen Lingkungan 20.00 19.56
3 Konstruksi Tahap I
(Sudah terkontrak, PCM, MC-0)
- -
4 Supervisi Tahap I
(Sudah terkontrak, PCM, MC-0)
- -
421
42
8. Program Percontohan KAMPUNG SEJAHTERA Desa Kohod & Desa Kramat, Kec. Paku Haji, Kab. Tangerang, Banten
FOTO PROGRES - 50%
FOTO PROGRES - 100%
FOTO PROGRES - 0%
DATA TEKNIS:
Peningkatan Jalan Poros Desa Dengan Konstruksi :
1. jalan beton ready mix
2. tembok penahan tanah
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 02 mei 2016
Selesai : 29 agustus 2016 (120 hari kalender)
KEMAJUAN PELAKSANAAN :
Progres fisik : 100%
BIAYA PELAKSANAAN :
RP. 1.677.266.080,-
431
43
13. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)Motamasin, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur
DATA TEKNIS :
WAKTU PELAKSANAAN :
Mulai : 18 Desember 2015
Selesai : 11 Desember 2016
(360 hari pelaksanaan + 720 hari pemeliharaan)
• Nama Paket: Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Terpadu Motamasin, Kab. Malaka
• Luas Lahan : 11,29 Ha
• Luas Bangunan : 3.078 m²
BIAYA PELAKSANAAN :
KEMAJUAN PELAKSANAAN:
DESKRIPSI :Pembangunan Zona Inti PLBN berupa:
1. Bangunan Utama
2. Bangunan Carwash
3. Bangunan Jembatan Timbang
4. Klinik
5. Bangunan Pemeriksaan Kargo Kedatangan
6. Bangunan Pemeriksaan Terpadu mobil pribadi & umum
7. Gudang sita berat dan ringan
8. Lapangan penimbunan
9. Bangunan Pemeriksaan Kargo Keberangkatan
10. Bangunan utilitas
11. Kennel
12. Check point
13. Monumen Tasbara
14. Gerbang Tasbara
Nilai Kontrak : Rp. 128.401.582.000,-
TA 2015 : Rp 19.260.237.300,-
TA 2016 : Rp. 109.141.345.000,-
• Progres fisik : 48,12 %
• Progres keuangan : 49,00 % (TA 2015-2016)
40,00 % (TA 2016)
441
44
18. Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kawasan PerbatasanNanga Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
WAKTU PELAKSANAAN
Mulai : 17 Desember 2015
Selesai : 6 September 2017
(630 hari + 720 hari pemeliharaan)
DATA TEKNIS
• Nama Paket : Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nanga
Badau Kab.Kapuas Hulu Kalimantan Barat
• Pelaksana : PT Pembangunan Perumahan
KEMAJUAN PELAKSANAAN
• Progres fisik : 17,15 % (TA 2015-2017)
• Progres keuangan : 22,54 % (TA 2015-2017)
DESKRIPSI
Pengembangan Infrastruktur Permukiman berupa:
1. Penyediaan Air Minum
• Pembangunan IPA Q=10 ltr/dt
• Pengembangan jaringan perpipaan ke PLBN dan permukiman
sekitar 500 SR
2. Pengelolaan Air Limbah
• Pembangunan IPAL Komunal 300 KK
3. Pengelolaan Sampah
• Pembuatan TPS 1 unit dan truk 1 unit
• Pelatihan Pemilahan dan Composting Sampah
4. Jalan Lingkungan, Jembatan dan Turap
• Jalan Lingkar Utara 3,05 km
• Jalan Lingkar Selatan 5,3 km
• Jalan Delima 0,5 km
• Jalan Bukit Leseong 0,4 km
BIAYA PELAKSANAAN
Nilai Kontrak : Rp 106.685.494.000,-
TERIMA KASIH
Recommended