View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
SAIFUL LIZAM
100565201220
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2014
SAIFUL LIZAM
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
ABSTRAK
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang selalu
menjadi pemenang dalam pemilu di Kota Tanjungpinang terutama pada pemilu
legislatif tahun 2014 yang memperoleh jumlah suara terbesar sehingga
menempatkan wakilnya sebanyak 7 orang. Penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Kota Tanjungpinang dengan fokus
penelitian tentang pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014.
Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui mekanisme pengelolaan
dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada
pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga dalam pengelolanan Dana Kampanye
partai politik dapat bekerja secara efisien dan secara tertib serta akuntabel dan
transparan terhadap dana yang di kelola.
Hasil penelitian memberi gambaran bagaimana pengelolaan dana
kampanye partai politik dalam menunjang eksistensi partai itu dalam
memenangkan pemilu.Mekanisme pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan melalui tahap pencarian dana, penerimaan dana, tahap
penggunaan dana dan tahap pelaporan dana kampanye.Secara umum pengelolaan
dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia hampir seluruh rangkaian proses
pelaksanaannya sesuai yang diatur dan diamanatkan Undang-undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun,pada pelaporan segala bentuk hal
Partai Demokrasi Indonesia belum begitu Transparan dan Akuntabel dalam
melaporkan segala bentuk pendapatan maupun pengeluarannya.
Kata kunci : Dana Kampanye, Partai Politik,
ABSTRACT
The Indonesian Democratic Party of Struggle is a party that has always
been a winner in the elections in Tanjungpinang, especially in legislative elections
in 2014 that received the largest number of votes to place representatives of 7
people. This study used qualitative descriptive analysis. Research Location in
Tanjungpinang with a research focus on the management of campaign funds of
the Indonesian Democratic Party of Struggle Tanjungpinang in legislative
elections in 2014.
The aim of this study in order to determine the mechanism of management
of campaign funds Indonesian Democratic Party of Struggle Tanjungpinang in
legislative elections in 2014. So in the management of campaign funds of political
parties can work efficiently and in an orderly and accountable and transparent to
the funds managed.
The research result shows how the management of the campaign funds of
political parties to support the existence of the party to win the election.
Campaign fund management mechanism of the Indonesian Democratic Party of
Struggle through the fund-raising stage, receipt of funds, the stage of the use of
funds and campaign finance reporting stage. In general, the management of the
Indonesian Democratic Party campaign funds almost the entire range of process
implementation in accordance regulated and mandated by the Act and
Regulations Election Commission. However, in case of any complaint Indonesian
Democratic Party has not so transparent and accountable in reporting all forms
of income and expenses.
Keywords: Campaign Finance, Political Party,
PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2014
A. Latar Belakang
Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah
pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut
menentukan figur dan arah kepemimpinan Negara atau daerah dalam periode
tertentu. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang
benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan
salah satu sarana legitimasi kekuasaan.
Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan
reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers.
Fenomena dimana seluruh lapisan masyarakat di tanah air mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalamnya. Begitu pula dengan
pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2009. Mengenai pemilu, salah satu
instrumen yang sangat penting didalamnya adalah Partai Politik. Partai politik
merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh
mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya di parlemen. Sebuah Partai politik
tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan sekelompok
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan kekuasaan.
Partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 yang
merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 adalah organisasi
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa
dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.
Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi.
Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi
yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan
mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang
menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai
politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk
dibuat kebijakan pemerintah. Namun, peran strategis tersebut tidak dengan
sendirinya dapat berjalan baik.
Partai politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota
legislatif untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya di
parlemen. Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat partai
politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya.
Baik itu berupa sumber daya manusia serta sumber daya materil (dana). Bisa
dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau menjamin keberlangsungan
hidup partai adalah kemampuan mengelola sumber dana yang dimilikinya. Setiap
partai politik memiliki alur pemasukan yang berbeda – beda pastinya, beberapa
diantaranya seperti iuran yang bersumber dari anggotanya, kemudian sumbangan
dari donatur serta simpatisan partai yang sifatnya tidak mengikat serta bantuan
dari Pemerintah Daerah yang diambil dari APBD daerah itu.
Berdasarkan dengan pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah untuk
Kota Tanjungpinang sendiri. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemerintah
memberikan subsidi ke partai sebesar Rp 20.000.000, per kursi di tingkat
Kabupaten/Kota. Pada Pemilu 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
meraih 4 Kursi, jadi memperoleh bantuan Rp 80.000.000 per tahun. Dan pada
pemilu legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh
Rp. 140.000.000 karna memperoleh 7 kursi. Hal tersebut sudah diatur dalam
Perda No. 2 Tahun 2006 pada Bab 2, tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang
berbunyi :
“Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun anggaran.”
Sumber dana yang digunakan partai berasal dari APBD yang artinya
berasal dari uang rakyat, oleh karena itu partai politik juga harus sangat berhati-
hati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan
yang dilakukan adalah demi masyarakat banyak, bebas dari politik uang dan
pengaruh kelompok kepentingan.
Pemilu pada tahun 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil
menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh suara sebanyak 14.600.091 yang
memperoleh suara nasional sebanyak 14,03 % dan menjadi urutan ketiga setelah
Partai Demokrat dan Golkar. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi suara pemilu
Tanjungpinang, PDI Perjuangan mendominasi dengan memperoleh suara
terbanyak pada pemilu 2009 untuk DPRD Kepri yakni 13.616 suara. Sedang
untuk DPRD Kota, PDI Perjuangan sanggup menangguk 4 kursi dari total 24
kursi.
Pada pemilu 2014 PDI Perjuangan memproleh suara tertinggi dan berhasil
menempatkan 7 orang kadernya sebagai anggota DPRD Tanjungpinang. Pada
kampanye pemilu legislatif 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
memproleh suara terbanyak tingkat nasional dengan perolehan 18,95 % dan untuk
perolehan suara di Kota Tanjungpinang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
juga mendominasi perolehan suara terbanyak dengan memproleh 7 kursi untuk
DPRD Kota Tanjungpinang. Pemilu legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya menerima dana sebesar Rp.
641.447.500 untuk biaya kampanye dengan jumlah yang tidak begitu besar
dibandingkan dengan partai-partai lain seperti Gerindra yang mendapat dana
sebesar Rp.1.054.456.499 dan Partai Golkar yang memproleh dana
Rp.733.421.596. Namun, dengan perolehan keuangan yang tidak begitu besar
dibandingkan Partai Gerindra dan Golkar. Partai PDI Perjuangan tetap memproleh
perolehan suara terbanyak dengan memproleh 7 kursi di DPRD Kota
Tanjungpinang.( KPU Kota Tanjungpinang ).
Pengelolaan dana kampanye dalam hal ini penggunaan maupun pelaporan
keuangan partai politik seharusnya efektif dan efisien karena penyelenggaraan
sistem politik yang demokratis di suatu negara ditentukan oleh penyelenggaraan
partai politiknya, partai politik yang sehat serta proses pemilihan umum yang
diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil merupakan dasar untuk
membangun demokrasi yang berkredibilitas.
Hal penting dari dana kampanye adalah pengeluaran atau pembelanjaan
dana kampanye (campaign funds expenditure). Penelusuran sisi pengeluaran atau
pembelanjaan dana untuk aktivitas politik perlu mendapatkan perhatian karena
karakteristik dan modus kecurangan pemilu akan ditentukan oleh jenis dan alokasi
pengeluaran dana politik kampanye. Pembiayaan aktivitas politik kampanye tentu
saja beragam seperti pengeluaran untuk membiayai aktivitas dari tim kampanye,
kampanye media dan luar ruang, pengadaan atribut kampanye, pelatihan tim
kampanye, membiayai kegiatan-kegiatan sosial, membangun sarana umum dan
sosialpun untuk tujuan yang membayar petugas penyelenggara pemilu untuk
memanipulasi suara atau mendanai kampanye negatif yang mendeskreditkan
lawan politik (Pinto-Duschinsky, 2003,www.kemitraan.or.id).
Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan agar dana tersebut untuk
pendidikan politik dan kaderisasi tapi apakah dana tersebut digunakan sebagai
mana mestinya. Partai politik harus didorong meminimalisasi pengeluaran atas
kebutuhan partai yang nyaris tidak terbatas. Pengurus partai politik harus memiliki
skala prioritas atas kebutuhan yang mesti dipenuhi, dengan memanfaatkan
anggaran yang ada. Hal ini diperlukan bukan semata demi menaati perintah UU,
tetapi juga demi membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas
tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat. Pengelolaan dana dalam
internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam perpolitikan.
Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang
tahapan penyelenggaraan kampanye, program, dan jadwal penyelenggaraan
Pemilu pasal 6 huruf h yaitu :
1) Persiapan Kampanye, meliputi:
a) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU
provinsi dan KPU kabupaten/kota;
b) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan
alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
c) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri);
d) Penyusunan jadual kampanye dengan peserta Pemilu;
e) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana
kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
2) Pelaksanaan Kampanye, meliputi:
a) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,
penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga;
b) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak
dan elektronik;
c) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran
kepada akuntan publik melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota;
d) Audit dana kampanye;
e) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan
KPU kabupaten/kota;
f) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan
KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu;
g) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang akan diteliti mengenai ”Pengelolaan Dana
Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang Pada
Pemilu Legislatif Tahun 2014”, maka penulis dapat merumuskan permasalahan
yang perlu diteliti yaitu : “Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Kampanye
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan
Umum Legislatif tahun 2014?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan dari
penelitiana ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana
kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif tahun
2014.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
terutama bagi mahasiswa, sebagai media belajar untuk mengetahui dan
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana
kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif Tahun
2014.
Bagi masyarakat,hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pengetahuan, informasi, dan bacaan.
D. Konsep Teoritis
1. Partai Politik
Partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 yang
merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 adalah organisasi
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa
dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.
Partai politik menurut Miriam Budiardjo (dalam Syafiie, 2009:316) partai
politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama,yang bertujuan untuk
memproleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara
konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
Sedangkan menurut Syafiie (2009:317) mengatakan bahwa partai politik
adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama,berniat merebut dan
mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran
dalam suatu level tingkat Negara.
Sigmund Neumann (Budiardjo,2008:404) juga berpendapat bahwa partai
politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk
menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui
persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golangan lain yang mempunyai
pandangan yang berbeda. Menurut Carl J.Friedrich (Budiardjo,2008:404) Partai
Politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaaan terhadap pemerintahan bagi
pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan yang memberikan kepada
anggota partainyakemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
Menurut Firmanzah (2011:55) Partai politik adalah institusi yang
dibutuhankan untuk memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok
masyarakat. Hendarmin Ranadireksa (dalam Efriza, 2012:215) juga berpendapat
bahwa Parpol adalah organisasi politik,karena orientasi partai adalah pada cita-
cita memperjuangkan visi atau ideologi tertentu, dalam skala Negara yang
diyakini mampu menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan La Palombara dan
Weiner (dalam Firmanzah, 2011:68)
Menurut Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012:217) Partai politik
merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang
dipersatukan dan dimotivasi dengan ideology tertentu,dan yang berusaha mencari
dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna
melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.Huntington juga
mengatakan bahwa stabilitas.kekokohan,partisipasi,sistem kepartaian akan sangat
bergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya.(Winarno.2007:98).
2. Kampanye Politik
Menurut Arnold Steinberg (Dalam Toni Andrianus,dkk.2006:186)
kampanye politik modern adalah cara yang digunakan para warga negara dalam
demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka.Selain
itu,Menurut Pfau dan Parrot mengenai kampanye politik (Toni
Andrianus,dkk,2006:187) merupakan suatu proses yang dirancang secara
sadar,bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu
dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.
Karl-Heinz Nassmacher (dalam jurnal Politik hukum pengaturan dana
kampanye, Ahsanul Minan) mengatakan Pengaturan tentang dana kampanye
secara adil diperlukan untuk menciptakan:
a. Sistem yang mengijinkan atau menyediakan uang yang cukup untuk
mendukung kampanye yang kompetitif;
b. Sistem yang dapat menjaga peluang bagi semua penduduk untuk
berpartisipasi secara sama;
c. Sistem yang terbuka untuk memunculkan partisipasi, seperti pembentukan
partai-partai baru;
d. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan kandidat,
partai, dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan
kontributornya; dan
e. Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari tekanan kandidat ataupun
partai dari iming-iming dukungan keuangan (vote buying).
Selain itu, Teten Masduki juga mengatakan (dalam jurnal Politik hukum
pengaturan dana kampanye, Ahsanul Minan ) dana kampanye Pemilu (campaign
financing) merupakan suatu keniscayaan dan amat sangat penting untuk diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Untuk itu, pengaturan
dana kampanye Pemilu setidaknya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (political equality).
b. Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (popular participation).
c. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh
kontributor/interest group terhadap calon (candidacy buying).
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming
dukungan keuangan (vote buying).
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
3. Pemilu
Menurut Giovanni Sartori menyatakan bahwa sistem pemilihan umum
adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik.Sistem
pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang dimudah dimanipulasi:ia
juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spectrum representasi.
(Toni Andrianus,dkk.2006:299). Selain itu,Lawrence Le Duc menyatakan bahwa
pemilu merupakan sebuah lembaga politik yang mendorong dan mencerminkan
banyak kecendrungan sosial, politik dan ekonomi. (Toni
Andrianus,dkk.2006:299).
Selain definisi mengenai sistem pemilihan umum tersebut, Sanit (Toni
Andrianus,dkk.2006:307) juga mengklasifikasikan empat fungsi sistem pemilihan
umum yaitu :
1.Legitimasi Politik
2. Terciptanya perwakilan Politik
3. Sirkulasi elite Politik
4. Pendidikan Politik
4. Dana Kampanye
Dana Kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah
sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu
untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.
Pendanaan partai memiliki beberapa komponen khusus. Komponen-
komponen ini muncul karena adanya undang-undang partai politik, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2013, Peraturan Daerah nomor 2 tahun
2006. Undang-undang ini memberikan berbagai rangkaian pendanaan partai,
sebagai berikut :
a. Sumber dana kampanye
Sumber dana kampanye yang didapat oleh setiap partai politik yaitu
berasal dari peserta pemilu dari setiap partai tersebut masing-masing, dari para
calon anggota DPR,DPRD yang bersangkutan serta sumbangan yang sah menurut
hukum dari pihak lain. Jadi,setiap partai hanya diperbolehkan menerima
sumbangan dana untuk segala aktifitas keperluan kampanye yang bersumber
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2013 pasal 5 yaitu:
Dana kampanye Partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (1) bersumber dari :
a. Partai politik peserta pemilu
b. calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dari partai
yang bersangkutan
c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
b. Bentuk dana Kampanye
Bentuk dana kampanye yang boleh diterima setiap partai dapat berupa
uang, barang dan jasa, Sumbangan seperti barang biasa berupa mobil, mesin
cetak, telepon, termasuk juga menyediakan waktu siar untuk iklan di televisI
maupun radio dimana pembiayaan ditangung oleh pihak perusahaan penyumbang.
Sedangkan sumbangan berupa jasa seperti bentuk tenaga personalia yaitu sopir,
tenaga ahli, pegawai yang mengerjakan bidang khusus yang ditugaskan untuk
bekerja dikantor pusat atau kantor cabang partai. Sesuai dengan peraturan komisi
pemilihan umum no 17 tahun 2013 pasal 9 mengenai bentuk dana kampanye.
c. Sumbangan
Bentuk pencarian sumbangan diatur dalam Undang-undang partai politik
dan Undang-undang pemilu yang relevan. Dalam UU No 2 tahun 2011 tentang
Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu serta peraturan KPU no
17 tahun 2013 dan peraturan daeerah Kota Tanjungpinang no 2 tahun 2006
bahwa DPR, DPD, dan DPRD terdapat pembatasan terhadap sumber dan besarnya
jumlah sumbangan.
a. Sumbangan dari Luar Negeri.
Sebagian besar Negara termasuk Indonesia dilarang menerima sumbangan
dari luar negeri. Tujuannya agar partai tidak dikendalikan dari luar negeri
atau agar partai tidak tergantung pada sekelompok orang asing jika partai
tersebut harus membuat keputusan nasional.
Berdasarkan Undang-undang no 2 tahun 2011 pasal 40 ayat 3 dan sesuai
juga dengan PKPU no 17 tahun 2013 terdapat pada pasal 26 Partai Politik
dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan
dala bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;
b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak
mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau
perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan
sebutan lainnya;atau
e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai
sumber pendanaan Partai Politik.
b. Iuran Anggota
Iuran anggota biasanya dibayar secara rutin oleh para anggota. Besarnya
jumlah iuran tergantung pada pendapatan setiap anggota partai. Asas hukum
penarikan iuran seperti ini adalah anggaran dasar. Anggaran dasar ini harus
sesuai dengan aturan keuangan yang menjelaskan bagaimana pemasukan
dari iuran anggota itu dibagikan ketingkatan partai yang berbeda.
Pada prinsipnya, setiap partai harus menarik iuran dari anggotanya.
Hal ini penting bagi pendanaan partai dan juga kehidupan intern partai. Jika
sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan atau dana dari segelintir
orang, atau kadang-kadang hanya pada seorang anggota saja, hal ini bisa
menyulitkan proses demokrasi dalam tubuh partai, dan partai akan selalu
diperas.
d. Larangan pendapatan partai dari perusahan politik.
Berbeda dengan pendanaan partai oleh pemerintah yang lazim
dibanyak negara, pemberian dana dari perusahaan publik kepada partai
dilarang di banyak negara. Larangan ini terutama disebabkan karena adanya
praktek memprioritaskan partai-partai tertentu biasanya partai-partai yang
berkuasa secara sepihak dengan cara membagi dana publik itu secara tidak
merata. Tentu saja hal tersebut itu bisa memberikan kesempatan yang
berbeda bagi partai-partai yang ada. Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2011
pasal 40 ayat 4 bahwa Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha
dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
e. Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan
aturan transparansi sumbangan.
Berdasarkan pasal 35 UU no 2 tahun 2011 mengenai sumbangan yang
boleh dterima partai :
a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam
AD dan ART;
b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu)
tahun anggaran; dan
c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp
7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan
dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Undang-undang tersebut mengenai batas dana terbesar dari perseorangan
dan perusahaan yang boleh diterima partai politik juga diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum no 17 tahun 2013 mengenai Besaran Dana Kampanye
pasal 11.
Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini Partai
Politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi
jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk
mengetahui kemana saja aliran dana tersebut. Berikut ini beberapa penjelasan
terkait pengelolaan Keuangan/Dana pada Partai Politik.
1. Keuangan partai politik bersumber dari :
a. Iuran anggota.
b. Sumbangan yang sah menurut hukum.
c. Bantuan dari anggaran Negara.
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang,
fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
3. Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak
senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu
1 (satu) tahun anggaran.
4. Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp
7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan
dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Pengelolaan keuangan Organisasi Partai Politik , sebagai suatu entitas
yang menggunakan dana publik yang besar, haruslah transparan sehingga
pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang – undang partai politik dan Undang –
undang pemilu serta peraturan KPU seluruh sumber daya keuangan yang
digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada konstituantenya. Bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah
penyampaian laporan dana kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan
keuangan (Khusus Untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke
KPU serta terbuka untuk diakses publik.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan penelitian yang
bersifat kualitatif yaitu penulis berupaya menganalisis pengelolaan dana
kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada
pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang
menjadi hal yang diteliti. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh
secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat mengetahui mekanisme
pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota
Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan fokus penelitian di
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang. Dikarenakan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai peraih kursi terbanyak pada pemilu
legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang. Kesuksesan tersebut salah satunya oleh
karena mekanisme pengelolaan dana kampanye partai yang akan menjadi fokus
penelitian.
3. Sumber Data
Untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan
penelitian ini, maka penulis menentukan data yang diambil dapat digolongkan
menjadi dua bagian yaitu :
a. Data primer yaitu data yang penulis dapatkan dengan cara melakukan
wawancara secara langsung kepada informan yang telah di tunjuk dalam
penelitian ini. Menurut Arikunto (2006:145) mengatakan bahwa data
primer adalah data yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu
organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
b. Data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari internet, buku-buku,
jurnal, data dari KPU Kota Tanjungpinang dan data dari PDI Perjuangan
Kota Tanjungpinang.
4. Subyek Penelitian
Adapun dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik
nonprobability sampling. Menurut Sugiyono (2010:218) Nonprobability sampling
adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. yang
menjadi subyek penelitian yaitu peneliti menggunakan sampling purposive yaitu
dengan informan :
a. Ketua KPU Kota Tanjungpinang
b. Ketua PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
c. Bendahara PDI Perjuangan KotaTanjungpinang
d. Staf PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
e. Panwaslu Kota Tanjungpinang
Tabel 1.1
Jabatan Informan Penelitian
No Nama Jabatan
1 Robby Patria, SE Ketua KPU
2 Suparno Ketua PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
3 Sukandar Bendahara PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
4 Rohmad Staf PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
5 Muslim Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang
Sumber: Data Olahan, 2015
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan,Peneliti akan menggunakan
beberapa data yaitu :
a. Wawancara
Menurut Luknis (2006:67) wawancara merupakan pengumpulan data
dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada
responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan
alat perekam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan
cara sambil bertatap muka dengan informan Sebagai informan penelitian
ini yaitu Robby patria, ia selaku Kepala Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang. Informan selanjutnya yaitu Suparno, sebagai ketua umum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang, Selanjutnya
yaitu Sukandar, sebagai bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kota Tanjungpinang, Bapak Rohmad selaku Staf PDI Perjuangan Kota
Tanjungpinang, Selanjutnya Muslim sebagai Panwaslu Kota
Tanjungpinang.
b. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Menurut
Sugiyono (2010:240) studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Selain itu, menurut Usman & Purnomo (2009:69) Dokumentasi
merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan
informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari
sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan
salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen
yang dimaksud peneliti adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data
pelaporan dana kampanye yang berasal dari KPU, tulisan-tulisan ilmiah
tentang Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan serta pengelolaan dana
kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di Kota Tanjungpinang.
6. Alat pengumpulan Data
Alat pengumpulan Data yang digunakan peneliti adalah :
a. Buku catatan untuk mencatat percakapan dengan sumber data.
b. Dokumen-dokumen tulisan, catatan laporan, biografi dan lain-lain.
lmiah bagi pihak yang memerlukan.
F. HASIL PENELITIAN
Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat di analisa bahwa kondisi
mekanisme pengelolaan dana kampanye partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 yaitu :
1. Tahap Pencarian Dana
a. PDIP melakukan rapat umum guna membahas masalah persiapan
kampanye,PDIP juga mencari dana melalui website yang
menginformasikan bagi yang menyumbang bisa mengirim ke
rekening yang sudah di informasikan.
b. Sumber dana yang diperoleh berasal dari calon legislatif,
c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai mencari dana
kampanyenya pada periode 20 desember 2014 s.d 28 februari 2014
dan periode 01 maret 2014 s.d 23 april 2014.
d. Publik bisa mengetahui karna setelah dilaporkan pasti akan
diumumkan di papan pengumuman maupun website.
2. Tahap Penerimaan Dana
a. Sumbangan yang diterima PDIP berupa uang,barang-barang,dan
jasa seperti : baju kaos,kue-kue,dan sablonan baju.
b. Sumbangannya berasal dari iuran para calon legislatif.
c. Sumbangan yang diterima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
pada periode I berjumlah Rp. 274.500.000 dan pada periode II
berjumlah Rp. 641.447.500.
d. Alur untuk nyumbang kepada PDIP dilakukan melalui posko-
posko daerah setempat partai ataupun melaui rekening langsung
para caleg, karna semua sumbangan akan dilaporkan.
e. .Penerimaan dana kampanye dilakukan Sebelum waktu kampanye
dilakukan artinya seperti yang ditetapkan PKPU
14 hari sebelum pelaksanaan.
3. Tahap Penggunaan Dana
a. Dana yang sudah ada digunakan untuk keperluan kampanye,
seperti keperluan rapat, baju kaos,sablon,kue-kue,dan baliho-
baliho.
b. Waktu penggunaannya yaitu penggunaan baliho-baliho
pemasangan alat peraga sebelum deklarasi kampanye damai,
pelaksanaan kampanye baju kaos dan kue-kue digunakan pada saat
deklarasi kampanye damai tanggal 16,19,22,28,31maret 2014 dan
03 april 2014.
4. Tahap Pelaporan Dana
a. Partai melaporkan laporan periode I pada tanggal 27 desember
2013 dan periode II tanggal 02 maret 2014.dan PDIP melaporkan
laporan serta dokumennya pada hari minggu, tanggal 27 April
2014 pada pukul 15.30 WIB di kantor KPU.
b. Pertanggungjawabannya selaku ketua adalah Suparno dan
bendahara partai yaitu Sukandar.
c. Partai melaporkan kepada KPU, pihak KPU yang menunjuk
akuntan publik untuk memeriksa pengeluaran dan penerimaaan
dana kampanye.
d. Setelah partai melaporkan kepada pihak KPU,KPU akan
menyampaikan melalui papan pengumuman atau website.
G.PENUTUP
1. Simpulan
Partai Politik merupakan salah satu elemen yang sangat sentral dalam
demokrasi. Dalam teori demokrasi partai-partai dapat berfungsi sebagai
penghubung antara masyarakat dengan institusi-insitusi negara. Partai politik
adalah suatu organisasi yang karakter utamanya adalah kekuasaan. Agar mampu
menjalankan fungsi-fungsinya, partai politik bertujuan memegang kekuasaan
karena hanya kalau mempunyai kekuasaan politik, partai dapat
mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Sukses apa tidak organisasi,
berhasil memenangkan pemilu partai politik, sangat ditentukan oleh kemampuan
pendanaannya. Dibutuhkan uang yang memadai untuk segala bentuk kebutuhan
kampanye, untuk menjalankan aktifitas-aktifitas kampanye. Dana partai pada
umumnya bersumber dari fraksi-fraksi ,para calon legislatif.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kota Tanjungpinang sendiri
selalu menjadi pemenang pemilu. Dalam mengatur dana kampanye partai politik,
telah tercantum dalam Undang-undang dan PKPU mengenai mekanisme
Pengelolaan dana kampanye. Mekanisme merupakan yang penting bagi partai
dalam mengatur dana kampanye partai baik pendapatan maupun pengeluaran
partai. Kendala dalam memanajemen keuangan bagi Partai Demokrasi Indonesia
adalah jumlah sumbangan yang di peroleh tidak sebanding dengan kegiatan-
kegiatan kampanye yang dilakukan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupaya memaksimalkan
pendanaan yang bersumber dari anggotanya yang sifatnya sukarela dan iuran
wajib bagi mereka yang telah duduk dikursi legislatif. Dalam pengelolaan dana
kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mengikuti prosedur
mekanisme pengelolaan dana kampanye berdasarkan Undang-undang dan
Peratuan Komisi Pemilihan Umum. Namun, pada pelaporan segala bentuk hal
Partai Demokrasi Indonesia belum begitu Transparan dan Akuntabel dalam
melaporkan segala bentuk pendapatan maupun pengeluarannya secara tererinci.
Dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga audit independent
yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tanjungpinang
terdapat beberapa pelanggaran mulai dari terlambatnya penyerahan laporan
keuangan partai yang lebih dari batas waktu yang diberikan oleh KPU, kemudian
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya melakukan pencatatan pada
penerimaannya saja namun pada pengeluarannya hanya mencantumkan dana
biaya rapat umum saja. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan laporan yang
dilaporkan PDIP kepada KPU juga berbeda, dalam pelaporan PDIP hanya
menerima sumbangan berdasarkan calon legislatif, Namun dari hasil wawancara
PDIP menerima sumbangan bukan hanya dari calon tetapi dari perorangan dan
juga instansi tertentu tetapi responden tidak mau memberitahu secara detail.
Dalam penelitian ini permasalahan penelitian terjawab dimana pola
keuangan pengelolaan dana kampanye partai secara internal secara gotong-royong
atau kebersamaan organisasi dan secara eksternal partai diatur oleh UU N0 2
tahun 2011 tentang partai dan UU No 2 tahun 2008 tentang pemilu serta PKPU.
Namun dalam pelaksanaannya PDIP belum transparan. Karna masih banyak
perbedaan – perbedaan jumlah dana yang ditemui, rincian-rincian yang tidak
transparan, serta daftar-daftar penyumbang yang dirahasiakan.
2.Saran
Pemilu legislatif 2014 telah selesai dan pengelolaan dana kampanye Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan telah dilaporkan, ini sedikit menunjukan
keseriusan dalam menuju transparansi pengelolaan keuangan. Adapun saran
penulis bagi pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
pada pemilu berikutnya adalah adalah :
a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus meningkatkan Kualitas
laporan keuangan partai. Partai harus melaporkan semua pemasukan dan
pengeluaran serta nama donatur dan jumlah sumbangan. Semua
dokumen pendukung harus disimpan supaya dapat diakses dan diperiksa.
Partai politik harus menciptakan mekanisme yang menjamin akses bagi
seluruh anggota partai dan publik terhadap laporan keuangan dana
kampanye partai.
b) Menciptakan suatu mekanisme yang memberikan akses terhadap laporan
keuangan partai politik kepada publik harus ditentukan. Misalnya
mempunyai situs tersendiri yang menjelaskan tentang pengelolaan dana
kampanye Partai PDIP itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Arikunto, Suharsimi.2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan
Praktik).Rineka Cipta: Jakarta.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Efriza.2012. Political Explore. Bandung: ALFABETA.
Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik-Komunikasi dan Positioning ideologi
Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Moleong, Lexy,J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Pito, Toni Andrianus,dkk. 2006. Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nuansa.
Sitepu, P.Andrianus. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,R & D. Bandung:
Alfabeta.
Syafi’I,Inu Kencana. 2009. Sistem politik Indonesia. bandung: Pustaka Reka
Cipta.
Sabri, luknis & sutanto priyo hastono. 2006. Statistik Kesehatan. Jakarta: PT
Gramedia Persada.
Usman,Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metode Penelitian Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno,Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta:Media
Pressindo.
Zuriah, nurul. 2006. Metodologi penelitian sosisal & Pendidikan. Jakarta: PT
Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.17 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.07 Tahun 2012 Tentang
Tahapan,Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
Jurnal dan Internet :
Arianto, Bismar.2011.Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam
pemilu.jurnalilmu politik dan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu social dan
Politik.Universitas Maritim Raja Ali Haji.Tanjungpinang.
Rapika Wulandari, 2013.Strategi kampanye politik koalisi partai pengusung afi-
mukmin dalam pemilukada tahun 2013. ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id
volume 1 no 4.).11-05-2014, 22.11.
Minan,Ahsanul. jurnal Politik hukum pengaturan dana
kampanye,www.ahsanulminan.webs.com. diakses 11-05-2014, 21.43.
http://kpu-kota-tanjungpinang.blogspot.com/p/dana-kampanye.html 23.50 ,06-05-
2014www.kemitraan.or.id. Penggunaan Dana Publik Untuk
Kampanye.13.55.30-06-2014
Recommended