View
234
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2002TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Propirisi Jawa
Tirnur sesuai Peraturan Pemermtah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan
Rumah Sakit Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun
2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan dalam
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari
hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950
Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Keputusan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
70);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang
Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Mated Muatan Produk-Produk
Hukum Daerah ;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
11.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PROPINSI JAWA TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :
1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur;
3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
5. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
6. Rumah Sakit Propinsi, adalah Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur, yang
terdiri atas : Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo berkedudukan di Kota
Surabaya, Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar berkedudukan di Kota
Malang, Rumah Sakit Umum Dr. Soedono berkedudukan di Kota Madiun,
Rumah Sakit Umum Haji berkedudukan di Kota Surabaya, Rumah Sakit
Jiwa Menur, berkedudukan di Kota Surabaya ;
7. Rumah Sakit Pendidikan, adalah Rumah Sakit yang dipergunakan sebagai
tempat pendidikan tenaga medik oleh fakultas kedokteran maupun lembaga
pendidikan tenaga kesehatan lainnya ;
8. Direktur Rumah Sakit, adalah Direktur Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Rumah Sakit Propinsi adalah Unsur penunjang Pemerintah Propinsi
setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di
bidang pelayanan Kesehatan ;
(2) Rumah Sakit Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Rumah Sakit Propinsi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu
dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan
serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
kesehatan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 rumah sakit
mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan Pelayanan Medik ;
b. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik ;
c. penyelenggaraar, Pelayanan dan Asuhan Keperawatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
d. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan ;
f. penyediaan fasilitas dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub
spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya ;
g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
BAB III
NOMENKLATUR RUMAH SAKIT
Pasal 5
Rumah Sakit Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
a. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo, sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang
berkedudukan di Kota Surabaya;
b. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar, sebagai Rumah Sakit Pendidikan
yang berkedudukan di Kota Malang;
c. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono, berkedudukan di Kota Madiun;
d. Rumah Sakit Umum Haji, berkedudukan di Kota Surabaya;
e. Rumah Sakit Jiwa Menur, berkedudukan di Kota Surabaya.
BAB IV
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOETOMO, SURABAYA
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 6
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Sekretariat;
d. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik ;
e. Bidang Keuangan ;
f. Bidang Penerimaan dan AKuntansi;
g. Bidang Pelayanan Medik ;
h. Bidang Keperawatan;
i. Bidang Penumpang Medik ;
j. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 4
k. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
l. Instalasi - instalasi;
m. Komite Medik;
n. Staf Medik fungsional;
o. Staf Fungsional;
p. Komite Keperawatan ;
q. Satuan Pengawas Intern.
Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 7
Direktur mempunyai tugas memimpin, rnenyusun kebijakan, nembina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 4 (empat) orang
Wakil Direktur, yaitu:
a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ;
b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan ;
c. Wakil Direktur Penunjarig Medik ;
d. Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian ;
(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur,
Pasal 9
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan kooro'inasi kegiatan sekretariat,
penyusunan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan,
penerimaan dan akuntansi, serta pengamanan dan penertiban rumah sakit;
(2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi:
a. Sekretariat;
b. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik;
c. Bidang Keuangan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 5
d. Bidang Penerimaan dan Akuntansi;
e. Instalasi yang terkait;
(3) Sekretariat, masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan
Keuangan.
Pasal 10
(1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan
pelayanan medik serta pelayanan asuhan keperawatan ;
(2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi:
a. Bidang Pelayanan Medik ;
b. Bidang Keperawatan;
c. Instalasi yang terkait;
(3) Masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
Pasal 11
(1) Wakil Direktur Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian, koordinasi kebutuhan penunjang medik dan
kesehatan lingkungan serta pemanfaatan pelayanan penunjang medik;
(2) Wakil Direktur Penunjang Medik, membidangi:
a. Bidang Penunjang Medik ;
b. Instalasi yang terkait;
(3) Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Kepala
Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
melalui Wakil Direktur Penunjang Medik.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 6
Pasal 12
(1) Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan kesehatan, pelaksanaan informasi,
komunikasi dan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit serta
pengelolaan perpustakaan ;
(2) Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, membidangi:
a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
c. Instalasi yang terkait;
(3) Masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur melalui Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 13
Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata
usaha kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat atau tata naskah,
kearsipan, rumah tangga, ketertiban dan keamanan.
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha ;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan ;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban dan keamanan ;
e. pengelolaan rumah dinas dan asrama ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum
dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 7
Pasal 15
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umurn ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Perlengkapan ;
d. Sub Bagian Rumah Tangga
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik
Pasal 16
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik, mempunyai tugas
meriyelenggarakan penyusunan program, perencanaan, pelaporan, rekarn
medik, pengolahan data elektronik.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang
Perencanaan Program dan Rekam medik, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi daiam penyusunan rencana dan program serta
pelaporan;
b. pengelolaan dan pelayanan rekam medik;
c. pelaksanaan pelayanan pengolahan dan penyajian data serta dokumentasi;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum
dan Keuangan.
Pasal 18
(1) Bidang Perencanaan Program dan Rekam medik, terdiri atas :
a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Laporan ;
b. Sub Bidang Rekam Medik ;
c. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Program dan Rekam Medik.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 8
Bagian Keempat
Bidang Keuangan
Pasal 19
Bidang Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun
anggaran, perbendaharaan umum dan perbendaharaan personil serta
verifikasi.
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang
Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Ruman Sakit;
b. pengelolaan perbendaharaan umum, perbendaharaan personil dan
verifikasi serta mobilisasi dana ;
c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum
dan Keuangan.
Pasal 21
(1) Bidang Keuangan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran ;
b. Sub Bidang Perbendaharaan Umum ;
c. Sub Bidang Perbendaharaan Personil;
d. Sub Bidang Verifikasi;
(2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Keuangan
Bagian Kelima
Bidang Penerimaan dan Akuntansi
Pasal 22
Bidang Penerimaan dan Akuntansi, mempunyai tugas menyelenggarakan
penerimaan keuangan rumah sakit,penyelenggaraan akuntansi keuangan,
akuntansi manajemen dan pengawasan serta evaluasi pengembangan
penerimaan rumah sakit.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 9
Pasal 23
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22, Bidang Penerimaan dan Akuntansi mempunyai fungsi.
a. pelaksanaan koordinasi penerimaan dengan Instalasi / Bidang yang
merupakan sumber-sumber penerimaan rumah sakit;
b. pengelolaan penerimaan dan mobilisasi dana rumah sakit sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
c. pelaksanaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen;
d. pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga;
e. pelaksanaan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan rumah
sakit;
f. pengawasan dan evaluasi penerimaan sumber pendapatan;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberiksn oleh Wakil Direktur Umum dan
Keuangan.
Pasal 24
(1) Bidang Penerimaan dan Akuntansi, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengelolaan Penerimaan ;
b. Sub Bidang Akuntansi Keuangan ;
c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penerimaan dan Akuntansi.
Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 25
Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, pemantauan serta pengawasan
penggunaan fasilitas, pemantauan dan pengawasan mutu kegiatan pelayanan
medik.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 10
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medik;
b. pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan
pelayanan medik;
c. pengawasan, pengendalian dan evaluasi penerimaan dan pemulangan
pasien pada instalasi terkait;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
Medik dan Keperawatan.
Pasal 27
(1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pelayanan Rawat Intensif, Darurat dan Invasif;
b. Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap ;
c. Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Medik.
Bagian Ketujuh
Bidang Keperawatan
Pasal 28
Bidang Keperawatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur,
mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga,
perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan
pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang
Keperawatan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana
kegiatan asuhan keperawatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 11
b. pengawasan dan penilaian kegiatan asuhan keperawatan dan
pendayagunaan tenaga serta fasilitas keperawatan ;
c. pembinaan upaya pengembangan tenaga dan asuhan keperawatan serta
etika keperawatan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
Medik dan Keperawatan.
Pasal 30
(1) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pembinaan Tenaga Keperawatan ;
b. Sub Bidang Peralatan Keperawatan ;
c. Sub Bidang Profesi Keperawatan;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Keperawatan.
Bagian Kedelapan
Bidang Penunjang Medik
Pasal 31
Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan
kebutuhan, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan kesehatan lingkungan serta
mengkoordinasikan perencanaan peralatan medik dan pemeliharaan peralatan
medik,
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang
Penunjang Medik, mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan penunjang
medik dan kesehatan lingkungan ;
b. penggerakan pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan kesehatan
lingkungan;
c. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penunjang
medik dan kesehatan lingkungan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 12
d. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan
medik untuk kegiatan pelayanan medik;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang
Medik.
Pasal 33
(1) Bidang Penunjang Medik, terdiri atas :
a. Sub Bidang Penunjang Rawat Intensif, Darurat dan Invasif;
b. Sub Bidang Penunjang Rawat Inap ;
c. Sub Bidang Penunjang Rawat Jalan ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang
Medik.
Bagian Kesembilari
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 34
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
semua kebutuhan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan bagi tenaga medis,
keperawatan, non keperawatan dan umum serta melakukan bimbingan dan
pemantauan terhadap pelaksanaannya.
Pasal 35
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan kegiatan
pendidikan dan pelatihan ;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ;
c. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan;
d. pelaksanaan koordinasi rujukan tenaga kesehatan dan keahlian profesi
kesehatan;
e. pelaksanaan tugss-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Pendidikan dan Penelitian.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 13
Pasal 36
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pendidikan dan PelatihanTenaga Medik ;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan ;
c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Umum ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan dan Pelatihan.
Bagian Kesepuluh
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 37
Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
semua kebutuhan untuk kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya
rumah sakit serta melakukan bimbingan dan pemantauan serta mengevaluasi
terhadap pelaksanaannya.
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang
Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan kegiatan penelitian
dan pengembangan;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan ;
c. pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Pendidikan dan Penelitian.
Pasal 39
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Medik;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
Medik;
c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Umum ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 14
(2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penelitian dan Pengembangan.
BAB V
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SAIFUL ANWAR - MALANG
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 40
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Sekretariat;
d. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik ;
e. Bidang Keuangan dan Akuntansi;
f. Bidang Pelayanan;
g. Bidang Keperawatan ;
h. Bidang Pendidikan dan Penelitian ;
i. Instalasi - Instalasi;
j. Komite Medik;
k. Staf Medik Fungsional;
l. Staf Fungsional;
m. Komite Keperawatan;
n. Satuan Pengawas Intern.
Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 41
Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 15
Pasal 42
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil
Direktur yaitu :
a. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan ;
b. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan.
(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Pasal 43
(1) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan
sekretariat, penyusunan perencanaan, program, anggaran dan pelaporan,
pengelolaan rekam medik, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan
akuntansi, pemeliharaan sarana rumah sakit, penyehatan lingkungan,
sterilisasi dan sanitasi;
(2) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membidangi:
a. Sekretariat;
b. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik ;
c. Bidang Keuangan dan Akuntansi;
d. Instalasi yang terkait.
(3) Sekretariat, rnasing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Administrasi dan
Keuangan.
Pasal 44
(1) Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan
medis, penunjang medis, keperawatan, kerja sama dan penyelenggaraan
pendidikan, latihan, penelitian dan Pengembangan;
(2) Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan membidangi:
a. Bidang Pelayanan ;
b. Bidang Keperawatan;
c. Bidang Pendidikan dan Penelitian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 16
d. Instalasi terkait;
(3) Masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 45
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
administrasi kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, hukum, hubungan
masyarakat dan pemasaran.
Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan rumah sakit;
b. pelaksanaan administrasi umum;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya
aparatur;
d. pengelolaan barang perlengkapan dan gedung ;
e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemasaran ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi dan Keuangan.
Pasal 47
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Perlengkapan ;
d. Sub Bagian Humas dan Pemasaran.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 17
Bagian Keempat
Bidang Perencanan Program dan Rekam Medik
Pasal 48
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan perencanaan, penyusunan program, penyusunan
anggaran, rekam medik, evaluasi dan pelaporan,
Pasal 49
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan program rumah sakit;
b. pelaksanaan rekam medik ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi dan Keuangan.
Pasal 50
(1) Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik terdiri atas :
a. Sub Bidang Program ;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
c. Sub Bidang Rekam Medik;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Program dan Rekam Medik.
Bagian Kelima
Bidang Keuangan dan Akuntansi
Pasal 51
Bidang Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
mobilisasi dana, perbendaharaan umum dan personil, verifikasi, pencatatan
dan transaksi keuangan, laporan pertangung jawaban keuangan dan akuntansi
keuangan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 18
Pasal 52
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
Bidang Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan belanja Rumah Sakit;
b. pengelolaan perbendaharaan umum dan personil;
c. pengelolaan penerimaan dan mobilisasi dana ;
d. pelaksanaan verifikasi;
e. pencatatan dan penyelenggaraan transaksi keuangan rumah sakit;
f. penyajian laporan akuntansi keuangan ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi dan Keuangan.
Pasal 53
(1) Bidang Keuangan dan Akuntansi terdiri atas :
a. Sub Bidang Mobilisasi Dana ;
b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
c. Sub Bidang Anggaran dan Akuntansi.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan
dan Akuntansi.
Bagian Keenam
Bidang Pelayanan
Pasal 54
Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan
dan pemenuhan kebutuhan, pemantauan serta pengawasan penggunaan
fasilitas, pemantauan dan pengawasan mutu kegiatan pelayanan medik dan
pelayanan penunjang medik.
Pasal 55
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 19
b. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan medik dan
pelayanan penunjang medik ;
c. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan
pelayanan rnedik dan pelayanan penunjang medik ;
d. pengawasan serta pengendalian administrasi penerimaan dan
pemulangan pasien;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
dan Pendidikan.
Pasal 56
(1) Bidang Pelayanan terdiri terdiri atas :
a. Sub Bidang Pelayanan Medik ;
b. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik ;
(2) Masing-rnasing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan.
Bagian Ketujuh
Bidang Keperawatan
Pasal 57
Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur,
mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga
keperawatan, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan
bitnbingan pelaksanaan asuhan keperawatan.
Pasal 58
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,
Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan,
sarana dan prasarana keperawatan, kegiatan asuhan dan pelayanan
keperawatan ;
b. pengawasan dan penilaian kegiatan asuhan keperawatan,
pengembangan dan pendayagunaan tenaga keperawatan serta fasilitas
keperawatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 20
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
dan Pendidikan.
Pasal 59
(1) Bidang Keperawatan terdiri terdiri atas :
a. Sub Bidang Sarana Keperawatan ;
b. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perawatan.
Bagian Kedelapan
Bidang Pendidikan dan Penelitian
Pasal 60
Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di
bidang kerja sama pendidikan dan penelitian dengan institusi pendidikan,
mengkoordinasikan semua kebutuhan untuk kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengembangan serta melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap
pelaksanaannya.
Pasal 61
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60, Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kebutuhan serta pelaksanaan kerja sama
pendidikan dan penelitian dengan institusi pendidikan;
b. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengembangan;
c. pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengembangan;
d. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian
dan pengembangan;
e. peningkatan mutu dan pengembangan sumberdaya manusia;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
dan Pendidikan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 21
Pasal 62
(1) Bidang Pendidikin dan Penelitian terdiri atas :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan dan Penelitian.
BAB VI
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOEDONO - MADIUN
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 63
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Sekretariat;
d. Bidang Program dan Pengembangan Rumah Sakit;
e. Bidang Akuntansi dan Anggaran ;
f. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan ;
g. Bidang Pelayanan Penunjang ;
h. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
i. Instalasi-instalasi;
j. Staf Medik Fungsional;
k. Staf Fungsional;
l. Komite Medik;
m. Komite Keperawatan;
n. Satuan Pengawas Intern ;
(2) Sekretariat, masing-masing Bidang dan Instansi dipimpin oleh Sekretaris,
Kepala Badan dan Kepala Instansi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 22
Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 64
Direktur mernpunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai peraturan perundang -undangan yang
berlaku.
Pasal 65
Wakil Direktur mempunyai tugas :
1. Mewakili Direktur memimpin Rurnah Sakit apabila Direktur berhalangan;
2. Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 66
Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata
usaha kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
perjalanan dinas, pelaksanaan urusan hukum dan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 67
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan
perjalanan dinas;
d. pelaksanaan urusan hukum dan naskah peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 23
Pasal 68
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Perlengkapan ;
(2) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bagian Keempat
Bidang Program dan Pengembangan
Pasal 69
Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan program dan mengkoordinasikan penyiisunan rencana strategi
pengembangan rumah sakit, analisa dan pelaporan, rekam medik, pelayanan
informasi atau publikasi dan pemasaran.
Pasal 70
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69, Bidang Program dan Pengembangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan renstra Rumah
Sakit serta pelaporan ;
b. pengelolaan dan pelayanan rekam medik, analisa dan pelaporan ;
c. pelaksanaan koordinasi dalam pemasaran rumah sakit;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Pasal 71
(1) Bidang Program dan Pengembangan Rumah Sakit terdiri atas :
a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan Rumah Sakit;
b. Sub Bidang Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program
dan Pengembangan Rumah Sakit.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 24
Bagian Kelima
Bidang Akuntansi dan Anggaran
Pasal 72
Bidang Akuntansi dan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
mobilisasi dana, perbendaharaan umum dan personil, verifikasi, pencatatan
dan transaksi keuangan, laporan pertanggung jawaban dan akuntansi
keuangan.
Pasal 73
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang
Akuntansi dan Anggaran mempunyai fungsi:
a. pengelolaan perbendaharaan umum dan personil;
b. pengelolaan penerimaan dan mobilisasi dana ;
c. pelaksanaan verifikasi;
d. pencatatan dan penyelenggaraan transaksi keuangan rumah sakit;
e. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
f. penyajian laporan akuntansi keuangan ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Pasal 74
(1) Bidang Akuntansi dan Anggaran terdiri atas :
a. Sub Bidang Akuntansi;
b. Sub Bidang Anggaran ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi
dan Anggaran.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 25
Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
Pasal 75
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan
secara langsung, melaksanakan pemantauan dan pengawasan dan
pembinaan pelayanan di Rawat Jalan dan Rawat Darurat, kegiatan rawat inap
dan ICU serta pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan langsung.
Pasal 76
Untuk menyelenggarakan tugas sebagz.imana dimaksud dalam Pasal
75, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medik dan
keperawatan;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan langsung
dan keperawatan;
c. pengawasan, pengendalian serta pembinaan pelayanan langsung pada
pasien rawat inap, ICU, Rawat Jalan dan IRD
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Pasal 77
(1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
b. Sub Bidang Rawat Inap dan Rawat Intensif;.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Medik dan Keperawatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 26
Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Penunjang
Pasal 78
Bidang Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas mengkoordinasikan,
mengatur, mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang medis dan
pelayanan medis khusus serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan
penggunaan fasilitas kegiatan penunjang medis dan pelayanan khusus.
Pasal 79
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang
Pelayanan Penunjang, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan kegiatan
pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis, farmasi,
laboratoriurn terpadu, radiologi dan gizi;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan
pelayanan penunjang medis, pelayanan khusus farmasi,
laboratoriurn terpadu dan gizi.
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Pasal 80
(1) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas :
a. Sub Bidang Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai;
b. Sub Bidang Gizi, Laboratoriurn , Radiologi dan Pelayanan Khusus;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Penunjang.
Bagian Kedelapan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 81
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memantau kegiatan
pendidikan, pelatihan dan bimbingan, penelitian, pengembangan sumber daya
manusia.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 27
Pasal 82
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan kegiatan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan;
c. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan Kegiatan pendidikan
pelatihan, penelitian dan pengembangan ;
d. pelaksanaan kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan institusi
di luar rumah sakit;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Pasal 83
(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
BAB VII
RUMAH SAKIT UMUM HAJI, SURABAYA
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 84
Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri atas :
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Sekretariat;
d. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik ;
e. Bidang Keuangan dan Akuntansi;
f. Bidang Pelayanan;
g. Bidang Keperawatan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 28
h. Bidang Pedidikan dan Penelitian ;
i. Instalasi-instalasi;
j. Komite Medik;
k. Staf Medik Fungsional;
l. Staf Fungsional;
m. Komite Keperawatan ;
n. Satuan Pengawas Intern.
Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 85
Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 86
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil
Direktur, yaitu :
a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ;
b. Wakil Direktur Pelayanan.
(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab' kepada Direktur.
Pasal 87
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan
pengawssan, pengendalian dan koordinasi kegiatan sekretariat,
penyusunan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan,
pelayanan rekam medik, farmasi, gizi, PKMRS, sanitasi, sterilisasi dan
kegiatan kerumah tanggaan rumah sakit;
(2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi :
a. Sekretariat ;
b. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medis.
c. Bidang Keuangan dan Akuntansi;
d. Instalasi terkait.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 29
(3) Sekretariat, masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan
Keuangan.
Pasal 88
(1) Wakil Direktur Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
pengendalian, koordinasi kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik,
asuhan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif,
gigi dan mulut, rehabilitasi medik, patologi klinik, patologi anatomi, radiologi,
pelayanan bedah pusat, kedokteran forensik, pendidikan, pelatihan dan
pengembangan dan pembinaan SDM ;
(2) Wakil Direktur Pelayanan, membidangi:
a. Bidang Pelayanan;
b. Bidang Keperawatan ;
c. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan SDM ;
d. Instalasi terkait;
(3) Masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 89
Sekretariat, rnempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata
usaha kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tarigga,
perjalanan dinas, pelaksanaan urusan hukum dan peraturan peruridang-
undangan.
Pasal 90
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89, Sekretariat rnempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 30
c. pelaksanaan urusan surat menyurat .kearsipan, keprotokolan dan
perjalanan dinas;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan ;
e. pelaksanaan urusan hukum dan naskah peraturan perundang-undangan ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum
dan Keuangan.
Pasal 91
(1) Sekretariat teidiri atas :
a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Perlengkapan ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik
Pasal 92
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik, mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran, pelaporan, rekam
medik, pelayanan informasi, publikasi dan pemasaran.
Pasal 93
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
92, Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik, mempunyai
fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran serta
pelaporan;
b. pengelolaan dan pelayanan rekam medik ;
c. pelaksanaan koordinasi dalam pemasaran rumah sakit;
d. pelaksanaan pelayanan informasi, dokumentasi dan publikasi;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum
dan Keuangan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 31
Pasal 94
(1) Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik terdiri alas :
a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Anggaran ;
b. Sub Bidang Rekam Medik ;
c. Sub Bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Program dan Rekam Medik.
Bagian Kelima
Bidang Keuangan dan Akuntansi
Pasal 95
Bidang Keuangan dan Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
mobilisasi dana, perbendaharaan umum dan personil, verifikasi, pencatatan
dan trahsaksi keuangan, laporan pertanggung jawaban dan akuritansi
keuangan.
Pasal 96
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bidang
Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
a. pengelolaan perbendaharaan umum dan personil;
b. pengelolaan penerimaan dan mobilisasi dana ;
c. pelaksanaan verifikasi;
d. pencatatan dan penyelenggaraan transaksi keuangan rumah sakit;
e. penyajian laporan akutansi keuangan ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum
dan Keuangan.
Pasal 97
(1) Bidang Keuangan dan Akuntansi terdiri atas :
a. Sub Bidang Mobilisasi Dana;
b. Sub Bidang Perbendaharaan;
c. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 32
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan
dan Akuntansi.
Bagian Keenam
Bidang Pelayanan
Pasal 98
Bidang Pelayanan, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan
pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, melaksanakan
pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medik
dan penunjang medik, pengawasan, penilaian administrasi, penerimaan dan
pemulangan pasien.
Pasal 99
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
98, Bidang Pelayanan, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medik dan
pelayanan penunjang medik;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medik dan
pelayanan penunjang medik;
c. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien
pada instalasi terkait;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Pelayanan.
Pasal 100
(1) Bidang Pelayanan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pelayanan Medik ;
b. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 33
Bagian Ketujuh
Bidang Keperawatan
Pasal 101
Bidang Keperawatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur,
mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga,
perlengkapan dan fasilitas keperawatan; pembinaan dan bimbingan
pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
Pasal 102
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang
Keperawatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan
prasarana kegiatan asuhan keperawatan ;
b. pengawasan dan penilaian kegiatan asuhan keperawatan dan
pendayagunaan tenaga seria sarana keperawatan ;
c. pembinaan upaya pengembangan tenaga keperawatan dan etika
keperawatan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Pelayanan.
Pasal 103
(1) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Tenaga Keperawatan ;
b. Sub Bidang Sarana Keperawatan.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Keperawatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 34
Bagian Kedelapan
Bidang Pendidikan Pelatihan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pasal 104
Bidang pendidikan dan penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan,
mengatur, mengendalikan, memantau kegiatan pendidikan, pelatihan dan
bimbingan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan
kerohanian secara Islami.
Pasal 105
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang
Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan kegiatan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pembinaan kerochanian
secara Islami;
b. pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan serta pembinaan kerochanian secara Islami.
c. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan,
Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta pembinaan kerochanian
secara Islami
d. pelaksanaan kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan institusi
di dengan institusi di luar rumah sakit.
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Pelayanan.
Pasal 106
(1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia,
terdiri atas:
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
c. Sub Bidang Pembinaan Kerokhanian ;
(2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan dan Penelitian.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 35
BAB VIII
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 107
Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri atas :
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Sekretariat;
d. Bidang Perencanaan Program dan Rekarr, Medik ;
e. Bidang Pelayanan Medik ;
f. Bidang Keperawatan ;
g. Bidang Pelayanan Penunjang Medik ;
h. Instalasi-instalasi;
i. Komite Medik;
j. Komite Keperawatan ;
k. Staf Medik Fungsional;
l. Staf Fungsional;
m. Satuan Pengawas Intern ;
Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 108
Direktur rnempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 109
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil
Direktur, yaitu :
a. Wakil Direktur Administrasi dan Umum ;
b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 36
(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Pasal 110
(1) Wakil Direktur Administrasi dan Umurn, rnempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan kesekretariatan,
penyusunan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan,
pelayanan rekam medik dan kerumah tanggaan, kesehatan lingkungan,
pemeliharaan sarana rumah sakit;
(2) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, membidangi:
a. Sekretariat;
b. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik ;
c. Instalasi terkait;
(3) Sekretariat, Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala
Bidang dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur melalui Wakil Direktur Administrasi dan Umum.
Pasal 111
(1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan
pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang medik, rawat inap,
rawat jalan, farmasi, gizi, laboratorium, rontgen dan elektro medik,
rehabilitasi, pengamanan dan penertiban rumah sakit berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur;
(2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membidangi:
a. Bidang Pelayanan Medik ;
b. Bidang Keperawatan;
c. Bidang Pelayanan Penunjang Medik ;
d. Instalasi terkait;
(3) Masing-masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
dan Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 37
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 112
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang rneliputi tata
usaha kepegawaian, perlengkapan, logistik, surat menyurat, kearsipan, rumah
tangga dan asrama, penelitian, pengembangan Sumber Daya Manusia,
penyusunan anggaran, perbendaharaan umum dan perbendaharaan personil,
verifikasi dan mobilisasi dana serta pemasaran rumah sakit.
Pasal 113
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang rneliputi
perencanaan, rekruitmen dan administrasi kepegawaian ;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dart perlengkapan serta logistik;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan
keprotokolan;
d. pengelolaan Asrama;
e. perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi semua program
pendidikan dan aktivitas pelatihan serta pengembangan Sumber Daya
Manusia ;
f. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja rumah sakit;
g. pengelolaan perbendaharaan umum, perbendaharaan personil dan
verifikasi serta mobilisasi dana ;
h. penyusunan laporari pertanggung jawaban Keuangan ;
i. pemasaran rumah sakit;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi dari Umum.
Pasal 114
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Perlengkapan ;
d. Sub Bagian Keuangan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 38
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretaris.
Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Program dan
Rekam Medik
Pasal 115
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan program, pelaporan, rekam medik, monitoring,
evaiuasi, pelayanan informasi rumah sakit.
Pasal 116
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
115, Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik mempunyai
tungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program,
monitoring, evaiuasi dan pelaporan ;
b. pengelolaan dan pelayanan Rekam Medik ;
c. penyelenggaraan pelayanan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
informasi kesehatan dan dokumentasi;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi dan Umum.
Pasal 117
(1) Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik terdiri atas :
a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Laporan ;
b. Sub Bidang Rekam Medik dan Informasi;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Program dan Rekam Medik.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 39
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 118
Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan semua
kebutuhan pelayanan medik, melaksanakan pemantauan dan pengawasan
penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik, rehabilitasi medik,
pengawasan, penilaian administrasi, penerimaan dan pemulangan pasien.
Pasal 119
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118, Bidang Pelayanan Medik, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medik ;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medik dan
peningkatkan mutu pelayanan medik ;
c. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada
instalasi terkait;
d. pelayanan Rehabilitasi Medik ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
Medik dan Keperawatan.
Pasal 120
(1) Bidang Pelayanan Medik terdiri atas :
a. Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Rehabilitasi;
b. Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidany Pelayanan
Medik.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 40
Bagian Keenam
Bidang Keperawatan
Pasal 121
Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur,
rnengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga,
perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan
pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
Pasal 122
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang
Keperawatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan
prasarana kegiatan asuhan keperawatan ;
b. pengawasan dan penilaian kegiatan asuhan keperawatan dan
pendayagunaan tenaga serta sarana keperawatan ;
c. pembinaan upaya pengembangan tenaga keperawatan dan etika
keperawatan ;
d. pemantauan dan peningkatan mutu keperawatan ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
Medik dan Keperawatan.
Pasal 123
(1) Bidang Keperawatan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Tenaga dan Sarana Keperawatan ;
b. Sub Bidang Asuhan dan Mutu Keperawatan ;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Keperawatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 41
Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Periunjang Medik
Pasal 124
Bidang Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan
semua kebutuhan pelayanan penunjang medik, melaksanakan pemantauan
dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan penunjang medik,
pengawasan, penilaian administrasi dan peningkatan mutu pelayanan
penunjang medik.
Pasal 125
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124, Bidang Pelayanan Penunjang Medik, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan penunjang medik
dan pengelolaannya;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang
medik serta peningkatan mutu pelayanan penunjang medik;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan
Medik dan Keperawatan.
Pasal 126
(1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik terdiri atas :
a. Sub Bidang Pelayanan Laboratorium, Elektro Medik, Radiologi dan
Farmasi;
b. Sub Bidang Pelayanan Gizi dan Sanitasi;
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Penunjang Medik.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 42
BAB IX
KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL,
STAF FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI,
SATUAN PENGAWAS INTERN DAN DEWAN PENYANTUN
Bagian Pertama
Komite Medik
Pasal 127
(1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya
terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional;
(2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
(3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
(4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun
standard pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan
pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik
fungsional dan mengembangkan program pelayanan ;
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia
Medik yang anggotanya terdiri dari staf fungsional dan tenaga profesi
lainnya secara ex-offisio ;
(6) Panitia Medik adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk
mengatasi masalah khusus ;
(7) Pembentukan Panitia Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Bagian Kedua
Staf Medik Fungsional
Pasal 128
(1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang
bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 43
(2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta per.elitian
dan pengembangan ;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan
berdasarkan keahlian ;
(4) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin
oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa
bakti tertentu ;
(5) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.
Bagian Ketiga
Staf Fungsional
Pasal 129
(1) Staf Fungsional merupakan kelompok profesi yang bekerja di Instalasi dan
Unit-unit lain dalam Jabatan Fungsional:
(2) Dalam melaksanakan tugas Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan
keahlian dan bekerja sesuai dengan keahlian ;
(3) Staf Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi atau Kepala
Unit.
Bagian Keempat
Komite Keperawatan
Pasal 130
(1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat atau bidan
yang anggotanya terdiri dari perawat atau bidan ;
(2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 44
(3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh
anggotanya ;
(4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun
standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan
pembinaan etika profesi keperawatan ;
(5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.
Bagian Kelima
Instalasi
Pasal 131
(1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di rumah
sakit;
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional;
(3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan
pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya ;
(4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
rumah sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
(5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern
Pasal 132
(1) Satuan Pengawas Intern, adalah kelompok fungsional yang bertugas
melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah
sakit;
(2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua dan ditetapkan oleh
Direktur untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 45
(3) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur.
BAB X
DEWAN PENYANTUN
Pasal 133
(1) Rumah sakit dapat membentuk Dewan Penyantun sesuai kebutuhan ;
(2) Dewan Penyantun, adalah kelompok pengarah / penasehat yang
keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Propinsi dan Tokoh
Masyarakat;
(3) Dewan Penyantun, mempunyai tugas mernberikan nasehat dan arahan
kepada Direktur dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
(4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Gubernur untuk masa kerja 3 (tiga)
tahun yang diusulkan oleh Direktur.
BAB XI
TATA KERJA
Pasal 134
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala
Sub Bagian, Kepafa Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Instalasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing- masing maupun dengan satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Propinsi serta Instansi lain yang sesuai dengan tugas
masing-masing.
Pasal 135
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan rumah sakit
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 46
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib rnengikuti dan memenuhi petunjuk
serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala ;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dalam
memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat secara rutin / berkala.
Pasal 136
(1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan
laporan kepada Wakil Direktur yang membidangi;
(2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan
kepada satuan organisasi lain dalam rumah sakit yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
BAB XII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 137
(1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepata Sub Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 47
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 138
Uraian tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 139
Bagan Susunan Organisasi Rurnah Sakit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 140
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit mempunyai hubungan
kooperatif, koordinatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur.
Pasal 141
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 142
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Menur Surabaya, Nomor 21 Tahun
1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
SAIFUL ANWAR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor 22 Tahun 1994
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDONO
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor 7 Tahun 1996 tentang Nomor 21
Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. SOETOMO Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Nomor 9 Tahun
1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haii
Surabaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 48
Pasal 143
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Oktober2002
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 49
Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
Drs. SOENARJO, Msi
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 11 TAHUN 2002
SERI D.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 50
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2002
TANGGAL : 14 OKTOBER 2002
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSU Dr. SOETOMO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSU Dr. SAIFUL ANWAR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSU Dr.SOEDONO – MADIUN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSU HAJI – SURABAYA
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RS JIWA MENUR
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM
Rumah Sakit adalah suatu institusi sarana pelayanan kesehatan yang saat ini tidak
hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan yang harus dapat
mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-
jenis pelayanan secara optimal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Disamping itu juga merupakan suatu institusi yang padat modal, padat tehnologi dan padat
Sumber Daya Manusia dari berbagai profesi yang memerlukan penanganan secara khusus.
Untuk dapat meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka harus
diselenggarakan dengan cara yang lebih profesional, bermutu dan dapat terjangkau oleh
masyarakat luas.
Oleh karena itu sifat institusi rumah sakit yang sangat khusus (padat modal, padat
karya dan padat tehnologi), berbeda dengan institusi pemerintah lainnya, maka bentuk
organisasi dan tata kerja rumah sakit harus disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor
40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah. Hal ini sesuai dengan tugas, fungsi dan
tingkat perkembangan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat. Untuk
dapat mengikuti tingkat keinginan dan kebutuhan masyarakat dimaksud, maka penyelenggara
rumah sakit harus diberikan otonom dalam hal manajemen dengan tetap memperhatikan
akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya penyesuaian tingkat kebutuhan
masing-masing rumah sakit agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan secara
optimal dan dapat memberikan pelayanan secara proporsional dan profesional dengan
memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu menata Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Propinsi Jawa Timur yang meliputi Rumah Sakit Umum
Daerah Dr Soetomo Surabaya, Dr Saiful Anwar Malang, Dr Soedono Madiun, Rumah Sakit
Umum Daerah Haji Surabaya dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yang saat ini sudah
tidak sesuai lagi dengan tingkat kebutuhan organisasi yang dibutuhkan saat ini.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Yang dimaksud setingkat Badan adalah suatu unit kerja yang
kedudukannya dipersamakan dengan Lembaga Teknis yang berupa
Badan.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang
dilaksanakan oleh tenaga medik .huruf b : Yang dimaksud pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk
menunjang menegakkan diagnosis dan terapi
Pelayanan Penunjang Nori Medik adalah pelayanan yang perlu diberikan
di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan
medikhuruf c : − Pelayanan Keperawatan adalah keseluruhan fungsi, tugas dan
kegiatan serta tanggungjawab yang dilaksanakan oleh seseorang
perawat dalam praktek profesinya.
Pelayanan Keperawatan meliputi kegiatan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitasi.
− Asuhan Keperawatan adalah suatu proses rangkaian kegiatan pada
praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien, pada
berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang menggunakan
metodologi proses keperawatan berpedornan pada standar
keperawatan dan dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup
wewenang serta tanggungjawab keperawatan.huruf d : Pelayanan Rujukan adalah salah satu kegiatan menerima kiriman/kasus
dari rumah sakit lain yang sifatnya untuk penanganan lebih lanjut yang
lebih spesifik untuk pasien spesimen, tenaga kesehatan, ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan.huruf f : Yang dimaksud tenaga kesehatan lainnya adalah .tenaga yang bukan
tenaga medik dan keperawatan.huruf g
dan h : Cukup jelas.Pasal 3 sampai
dengan 139 : Cukup jelas.Pasal 140 : − Hubungan Koordinasi adalah pengaturan sernua upaya dan daya, dari
institusi pelayanan kesehatan, baik milik Pemerintah maupun swasta
dalam rangka mencapai tujuan bersama sesuai dengan sistem
kesehatan wilayah sebagai bagian integral dari sistem kesehatan
nasional.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
− Hubungan Kooperatif adalah hubungan kerjasama antara Dinas
Kesehatan Propinsi dan Rumah Sakit Propinsi dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.
− Hubungan Fungsional adalah hubungan kerjasama antara Dinas
Kesehatan Propinsi dan Rumah Sakit Propinsi yang selaras, serasi dan
seimbang dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan tugas pokok
dan tungsinya masing-masing.Pasal 141 sampai
dengan 143 : Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
Recommended