View
218
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KOTA BATU
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dan pencapaian tujuan penyelenggaraan
pembangunan di bidang kesehatan perlu digali sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran diatas,
maka perlu mengatur tentang Retibusi Pelayanan Kesehatan
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495) ;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor
4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang
Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Nomor );
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998
tentang Penetapan Komponen Tarip Retribusi ;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 934/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17
Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
735/Men.Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara
Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan
kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Batu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu ;
3. Walikota adalah Walikota Batu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batu ;
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur
pelaksana otonomi daerah Kota Batu ;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
yang melaksanakan sebagian dari tugas pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya termasuk memberikan pelayanan kesehatan pada
perorangan dan masyarakat bertempat di Puskesmas induk,
Puskesmas Pembantu, Pondok bersalin desa, serta posyandu ;
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan
fasilitas ruang perawatan beserta sarana penunjangnya untuk pasien
rawat inap ;
9. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang
selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas
Perawatan yang mampu memberikan pelayanan penanggulangan
kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar ;
10. Pelayanan kesehatan adalah seluruh kegiatan pelayanan di bidang
kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
yang ditujukan baik pada perorangan maupun masyarakat dengan
lokasi di Puskesmas dan jaringannya ;
11. Pelayanan rawat jalan adalah seluruh kegiatan pelayanan kepada
perorangan mulai dari anamnesa, diagnosa, pengobatan, pemberian
tindakan tanpa menginap ;
12. Pelayanan rawat inap adalah seluruh kegiatan pelayanan kepada
perorangan mulai dari anamnesa, diagnosa, pengobatan, pemberian
tindakan yang mengharuskan pasien untuk menginap dan
menggunakan fasilitas ruang perawatan di Puskesmas perawatan ;
13. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan pelayanan kepada
perorangan yang dilaksanakan secepatnya dan bertujuan
mengurangi resiko kecacatan dan kematian ;
14. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau
pelayanan lain yang menempati tempat tidur di Puskesmas
Perawatan kurang dari 1 (satu) hari;
15. Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada ibu hamil selama proses persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi sesuai ;
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang
dilaksanakan oleh tenaga medis ;
17. Pengujian Kesehatan Umum adalah pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan untuk maksud pemberian surat keterangan sehat atau
sakit yang dipergunakan untuk keperluan tertentu ;
18. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk
menegakkan diagnosa atau untuk mengikuti perjalanan penyakit dan
monitoring hasil terapi ;
19. Pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan
pendampingan dan konsultasi yang diberikan kepada peserta didik
yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan untuk
melaksanakan studi banding, magang, praktek atau penelitian di
Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya ;
20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan yang diberikan oleh
dokter atau tenaga ahli lain yang diberikan untuk kepentingan
Pengadilan (Pro Justicia) ;
21. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang
menggunakan atau tidak menggunakan tindakan anestesi yang
dibedakan dalam kategori kecil, sedang, sedang dengan keahlian
khusus, besar, dan tindakan jahit;
22. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan medis tanpa
pembedahan yang dikelompokkan dalam kategori kecil, sedang dan
besar ;
23. Visite dokter adalah kunjungan pemeriksaan oleh tenaga medis
terhadap pasien diluar atau pada jam dinas, baik atas dasar
kebutuhan medis maupun atas dasar permintaan pasien ;
24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang
penegakan diagnosis dan terapi ;
25. Dokter umum adalah tenaga professional yang melaksanakan tugas
memeriksa, menegakkan diagnosa penyakit, menentukan terapi dan
menentukan tindakan medis terhadap pasien ;
26. Dokter spesialis adalah dokter umum yang telah melanjutkan
pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya
masing-masing ;
27. Peserta PT ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun,
Veteran dan Perintis Kemerdekaan dan keluarganya yang
membayar iuran untuk jaminan kesehatan dan mempunyai kartu
tanda pengenal yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
28. Tarip adalah seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan, kegiatan
pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien
atau penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima ;
29. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi
medis dan atau pelayanan lainnya ;
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas
pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat
kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau
pelayanan kesehatan lainnya ;
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
32. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di
Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling ;
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi ;
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi yang
terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah ;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang ;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda ;
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peratauran perundang-undangan Retribusi
Daerah ;
42. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti.Bukti tersebut membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas
Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
pelayanan kesehatan di puskesmas ;
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
a. Pelayanan pendaftaran ;
b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Propinsi Jawa Timur dan pihak swasta
Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan dari Puskesmas
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa
umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas
diukur berdasarkan frekuensi, jenis, klasifikasi dan kelas
perawatan
(2) Tingkat penggunaan mobil puskesmas keliling diukur
berdasarkan jarak tempuh
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7
(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi
dimaksud adalah untuk meningkatkan mutu serta aksesibilitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
(2) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan
rawat jalan rawat inap, rawat darurat, dan perawatan kesehatan
dasar lain yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan
aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8
(1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis
pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa
pelayanan ;
(2) Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan di Puskesmas
untuk semua jenis pelayanan dan kelas perawatan ditetapkan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
(1) Jenis pelayanan kesehatan menurut klasifikasinya meliputi :
a. Rawat Jalan ;
b. Rawat Inap ;
c. Pengujian kesehatan ;
d. Pelayanan gawat darurat ;
e. Pelayanan kesehatan gigi ;
f. Pelayanan medis non operatif ;
g. Pelayanan medis operatif ;
h. Pelayanan rawat sehari ( One Day Care )
i. Pelayanan persalinan ;
j. Pelayanan perawatan neonatal ;
k. Visite tenaga medis ;
l. Pemeriksaan penunjang ;
m. Pemeriksaan laboratorium ;
n. Pelayanan pendidikan dan pelatihan ;
o. Jasa mobil puskesmas keliling ;
p. Pelayanan medico legal
(2) Seluruh jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam
ayat 1 pasal ini, kecuali pelayanan rawat jalan tanpa tindakan,
dikenakan tarif retribusi yang besarnya diatur dalam lampiran
Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan
kesehatan diberikan.
BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat
Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BAB XII
TATA CARA PENGELOLAAN
Pasal 14
(1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes
dan Puskesmas Keliling disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kota
Batu ;
(2) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan
anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Batu dengan prosentase
jasa pelayanan ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus)
dari total besaran retribusi
(3) Pembagian jasa pelayanan kepada pemberi pelayanan di
Puskesmas ditetapkan menggunakan sistem remunerasi ;
(4) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan ke Puskesmas
diperuntukkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang ;
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV
KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah
melampau jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribus, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi ;
(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran atau ;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.
BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 18
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retibusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya ;
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal ini tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan ;
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksaan penagihan retibusi.
Pasal 19
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
setelah tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan ;
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.
BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus
memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari ;
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retibusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi, terlebih dahulu
utang retribusi tersebut ;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB ;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persertatus) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 21
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retibusi
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan memberi :
a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
b. Masa Retribusi ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung dan melalui Pos Tercatat ;
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos
Tercatat merupakan bukti asal permohonan diterima oleh Kepala
Daerah.
Pasal 22
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran
BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
(1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
(2) Dalam keadaan bencana atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka masyarakat dibebaskan
dari retribusi pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah ;
(3) Bagi masyarakat miskin yang telah ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah, seluruh retribusi pelayanan kesehatan ditanggung
oleh pemerintah baik pusat untuk peserta jamkesmas maupun
Pemerintah Daerah untuk peserta jamkesda ;
(4) Untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tanpa tindakan di
Puskesmas bagi seluruh masyarakat di Kota Batu seluruh retribusi
ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui rekening bantuan
sosial ;
(5) Bagi penderita yang membayarnya dijamin oleh Asuransi
Kesehatan (Askes), pungutan retribusi dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan
Keuangan Daerah diancam pidana ;
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi terutang. (tetap)
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 25
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah ;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan terhadap tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah ;
g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;
j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 15 Juni 2009
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 1 / B
Diundangkan di Batu Pada tanggal 24 Agustus 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU
ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 19530111 198303 1 009
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POLINDES
DI DINAS KESEHATAN KOTA BATU
NO JENIS PELAYANAN JASA
SARANA (Rp)
JASA PELAYA
NAN (Rp)
BESARAN TARIF
RETRIBUSI (Rp)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
A RAWAT JALAN
1 Karcis pengobatan 3.000 2.000 5.000
B PELAYANAN GAWAT DARURAT
1 Perawatan & pengobatan gawat darurat 9.000 6.000 15.000
C PENGUJIAN KESEHATAN
1 Pengujian kesehatan calon pengantin/ orang
4.500 3.000 7.500
2 Pengujian kesehatan untuk melanjutkan sekolah
2.100 1.400 3.500
3 Pengujian kesehatan untuk mencari pekerjaan
3.000 2.000 5.000
D PELAYANAN KESEHATAN GIGI
1 Pencabutan gigi sulung 3.000 2.000 5.000
2 a. Pencabutan gigi tetap seri, taring, pre molar 1,2, molar 1, 2 atas
9.000 6.000 15.000
b. Pencabutan gigi tetap seri, taring, pre molar 1,2, molar 1, 2 bawah
6.000 4.000 10.000
3 a. Pencabutan gigi molar 3 atas 12.000 8.000 20.000
b. Pencabutan gigi molar 3 bawah 15.000 10.000 25.000
4 Pencabutan gigi dengan komplikasi kecuali molar 3
18.000 12.000 30.000
5 Tumpatan gigi sementara 3.000 2.000 5.000
6 Tumpatan gigi tetap dengan amalgam 9.000 6.000 15.000
7 Tumpatan gigi tetap dengan komposit 45.000 30.000 75.000
8 Perawatan saraf gigi 6.000 4.000 10.000
9 Pembersihan karang gigi per regio 6.000 4.000 10.000 Tarif per regio
E TINDAKAN MEDIS/ GAWAT DARURAT NON OPERATIF
a. Tindakan kecil 4.500 3.000 7.500
b. Tindakan sedang 18.000 12.000 30.000
c. Tindakan besar 30.000 20.000 50.000
Lampiran Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 3 Tahun 2009
Tanggal : 15 Juni Tahun 2009
F TINDAKAN MEDIS/ GAWAT DARURAT OPERATIF
a. Tindakan kecil 36.000 24.000 60.000
b. Tindakan sedang 180.000 120.000 300.000
c.Tindakan sedang dengan keahlian
khusus 600.000 400.000 1.000.000
d. Tindakan besar 900.000 600.000 1.500.000 Untuk sectio (khusus Puskesmas PONED)
e. Tindakan luka Jahit/ jahitan 3.000 2.000 5.000
G PELAYANAN RAWAT SEHARI
Pemeriksaan & pengobatan tanpa tindakan 12.000 8.000 20.000
H PERSALINAN
1 Ditolong tenaga bidan
- Normal 240.000 160.000 350.000
2 Ditolong tenaga dokter umum
- Normal 270.000 180.000 450.000
3 Ditolong tenaga dokter spesialis
- Normal 330.000 220.000 550.000
- Tak normal tanpa alat 360.000 240.000 600.000 Khusus Puskesmas PONED
- Tak normal dengan alat 450.000 300.000 750.000 Khusus Puskesmas PONED
I PERAWATAN NEONATAL
1 Kelas Utama
Perawatan Neonatal/ hari 24.000 16.000 40.000
Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari 30.000 20.000 50.000
2 Kelas I
Perawatan Neonatal/ hari 21.000 14.000 35.000
Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari 27.000 18.000 45.000
3 Kelas II
Perawatan Neonatal/ hari 18.000 12.000 30.000
Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari 24.000 16.000 40.000
4 Kelas III
Perawatan Neonatal/ hari 15.000 10.000 25.000
Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari 18.000 12.000 30.000
J RAWAT INAP
1 Kelas Utama
Rawat Inap dengan perawatan di kelas Utama/ hari
30.000 20.000 50.000
Makan rawat inap di kelas Utama/ hari 45.000 - 45.000
2 Kelas I
Rawat Inap dengan perawatan di kelas I/ hari
24.000 16.000 40.000
Makan rawat inap di kelas I/ hari 40.000 - 40.000
3 Kelas II
Rawat Inap dengan perawatan di kelas II/ hari
18.000 12.000 30.000
Makan rawat inap di kelas II/ hari 35.000 - 35.000
4 Kelas III
Rawat Inap dengan perawatan di kelas III/ hari
12.000 8.000 20.000
Makan rawat inap di kelas III/ hari 30.000 - 30.000
K VISITE DOKTER
a. Dokter umum
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
Utama/ hari - 30.000 30.000
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
I/ hari - 25.000 25.000
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
II/ hari - 20.000 20.000
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
III/ hari - 10.000 10.000
b. Dokter spesialis
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
Utama/ hari - 50.000 50.000
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
I/ hari - 40.000 40.000
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
II/ hari - 30.000 30.000
- Rawat Inap dengan perawatan di kelas
III/ hari - 20.000 20.000
L PEMERIKSAAN PENUNJANG
a. Pemeriksaan USG 24.000 16.000 40.000
b. Pemeriksaan ECG 24.000 16.000 40.000
c. Pemeriksaan Fetal Heart Monitor 15.000 10.000 25.000
d. Pemeriksaan radiologis 30.000 20.000 50.000 Kerja sama dengan RS Paru
M PEMERIKSAAN LABORATORIUM
a. Pemeriksaan darah rutin 9.000 6.000 15.000
b. Pemeriksaan Gula Darah 9.000 6.000 15.000
c. Pemeriksaan Fungsi hati SGOT 4.500 3.000 7.500
d. Pemeriksaan SGPT 4.500 3.000 7.500
e. Pemeriksaan Cholesterol 9.000 6.000 15.000
f. Pemeriksaan trigliserida 9.000 6.000 15.000
g. Pemeriksaan HDL cholesterol 9.000 6.000 15.000
h. Pemeriksaan LDL cholesterol 9.000 6.000 15.000
i. Pemeriksaan Urin rutin 9.000 6.000 15.000
j. Pemeriksaan feses lengkap 6.000 4.000 10.000
k. Pemeriksaaan Bakteri Tahan Asam 3.000 2.000 5.000
l. Pemeriksaan Preparat GO 9.000 6.000 15.000
m. Pemeriksaan jamur 3.000 2.000 5.000
n. Tes kehamilan 9.000 6.000 15.000
o. Pemeriksaan golongan darah 9.000 6.000 15.000
p. Pemeriksaan WIDAL 4.500 3.000 7.500
q. Pemeriksaan Hb sahli 1.800 1.200 3.000
r. Pemeriksaan Hb Spektrofotometer 4.500 3.000 7.500
s. Pemeriksaan ureum 9.000 6.000 15.000
t. Pemeriksaan kreatinin 9.000 6.000 15.000
u. Pemeriksaan asam urat 9.000 6.000 15.000
N JASA MOBIL PUSKESMAS KELILING
a. Pemakaian s/d 5 km Pertama termasuk
BBM 9.000 6.000 15.000
b. Pemakaian > 5 km termasuk BBM
dikenai biaya tambahan per kilometernya
1.800 1.200 3.000
c. Tarif crew per orang untuk 1 kali PPs 20.000 20.000
O PELAYANAN MEDICO LEGAL
a. Visum luka luar 12.000 8.000 20.000
b. Visum jenazah 60.000 40.000 100.000
P PELAYANAN PENDIDIKAN & PELATIHAN
1 Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan :
a. Studi Banding Min. 10 Orang 90.000 210.000 300.000
b. Studi Banding :
- Fasilitator Dinas 50.000 350.000 400.000
- Fasilitator Puskesmas 50.000 250.000 300.000
c. Konsultasi 100.000 250.000 350.000 Per orang
d. PKL ( Praktek Kerja Lapangan) Per orang
- SLTA/ SMK 1.000 4.000 5.000
- D I 5.000 10.000 15.000
- D II 5.000 15.000 20.000
- D III 7.500 17.500 25.000
- S I 10.000 20.000 30.000
- S II 15.000 35.000 50.000
- S III 30.000 70.000 100.000
e. Penelitian Per orang
- SLTA/ SMK 5.000 15.000 20.000
- D I 10.000 25.000 35.000
- D II 15.000 30.000 45.000
- D III 25.000 50.000 75.000
- S I 30.000 70.000 100.000
- S II 50.000 150.000 200.000
- S III 100.000 200.000 300.000
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang Undang
Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang
Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka
semua pungutan retribusi daerah harus ditinjau dan disesuaikan dengan jiwa dan
prinsip-prinsip dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam upaya memberikan pelayanan
kesehatan secara optimal kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kota Batu yang
mengatur Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Puskesmas Keliling diatur dalam
suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian
dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang
bersangkutan.
Pengertian-pengertian yang terdapat pada pasal 1 mengandung
pengertian yang baku dan teknis dalam Retribusi Daerah.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 19 ayat 1
Ayat 2
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga, tetapi dalam pengertian ini bukan berarti
bahwa Peraturan Daerah ini tidak boleh bekerja sama dengan
pihak ketiga. Pemerintah Daerah dengan selektif dapat
mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat
dikerjawsamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan
antara lain berupa karcis.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Recommended