View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 660.1 / 574.1 / TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka
setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan
standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tetang Perubahan Keduan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016
tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan
Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
b. Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan UKL-UPL
c. Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
d. Pengujian Dan/Atau Pengambilan Sampel Air (Air
Permukaan dan Air Limbah) dan Sampel Udara (Udara
Ambien)
e. Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air
Limbah
f. Kebersihan
g. Pengangkutan Sampah
h. Pemungutan Retribusi Kebersihan
i. Sedot Tinja
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan
Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 16 Oktober 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19660923 199303 1 003
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Bina Program dan Keuangan
2. Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
3. Seksi Peningkatan Kapasitas
d. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
e. UPTD, Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP)
f. Kelompok Jabatan Fungsional
DLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),
b. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan
Program (KRP) Kabupaten,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 660.1 / 574.1 / TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
c. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup dalam Daerah Kabupaten,
d. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten,
e. Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu :
1. Penyimpanan sementara limbah B3,
2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah,
f. Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah,
g. Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah,
h. Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat
Daerah,
i. Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap:
1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah,
j. Sub Urusan Persampahan yaitu:
1. Pengelolaan sampah,
2. Penerbitan lzin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta,
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan
oleh pihak swasta
Selain mempunyai tugas yang telah disebutkan, Dinas Lingkungan Hidup
juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan
2. STANDAR PELAYANAN
Jenis pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang meliputi
ruang lingkup pelayanan :
2.1. PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengaduan dan
Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017
NO. KOMPONEN URAIAN
tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
dan/atay Perusakan Hutan;
3. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaduan dan
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Kabupaten Pemalang.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi
nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;
3. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;
4. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup dan dampak yang dirasakan pihak
pengadu;
5. Penyelesaian yang diinginkan pihak pengadu;
6. Informasi pengaduan sudah pernah/belum disampaikan ke
instansi penanggung jawab.
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Pengaduan secara lisan
a. Pelapor mengisi formulir Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
b. Petugas penerima pengaduan melalui telepon mencatat
dengan mengisi formulir pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
Pengaduan secara tertulis
Pengaduan tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Surat elektronik;
c. Faksimili;
d. Layanan pesan singkat; dan
e. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mekanisme dan Prosedur
1. Pengadu menyampaikan pengaduan melalui lisan/
tertulis;
2. Petugas menerima pengaduan yang dinyatakan lengkap
berkasnya dan memberika tanda terima;
3. Petugas mencatat pengaduan ke dalam buku register
pengaduan;
4. Petugas melakukan penelaahan terhadap informasi
NO. KOMPONEN URAIAN
pengaduan dari pengadu;
5. Petugas memberikan rekomendasi kepada pejabat pemberi
tugas berupa:
a. Pelaksanaan verifikasi pengaduan
b. Pelimpahan pengaduan ke bagian/bidang/
instansi penanggung jawab lainnya
c. Pelimpahan pengaduan kepada instasi terkait
6. Dalam hal pengaduan masuk dalam kategori pengaduan
Lingkungan Hidup maka dilakukan verrifikasi pengaduan
oleh Dinas Lingkungan Hidup;
7. Petugas melakukan verifikasi pengaduan
8. Petugas melakukan perumusan pelaporan hasil verifikasi
pengaduan.
4. Jangka waktu
penyelesaian
30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dan
dinyatakan berkasnya lengkap
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
6. Produk
pelayanan
Informasi perkembangan hasil penanganan pengaduan
kepada pengadu (eksternal) dan tindaklanjut penanganan
pengaduan (internal)
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Tim Pengelolaan Pengaduan
(mendokumentasikan, menyelia, melaporkan
kepada Kabid
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Kabid mengagendakan rapat sbg tindak
evaluasi, melaporkan kpd
Kadis
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
Kadis mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan dan
meneruskan pada seksi terkait
Diterima
Petugas
Pelayanan
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
NO. KOMPONEN URAIAN
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telp./Fax : (0284) 322 121
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana
Prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Komputer dan Printer
2. Tempat Pendaftaran Berkas dan Penyerahan
Dokumen/ Front Office.
3. Ruang Informasi
4. Ruang tunggu
5. Ruang pengolahan data/berkas
6. Free Wifi
9. Kompetensi
Pelaksana
Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pengaduan :
1. Memahami regulasi, juklak dan juknis
2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya
3. Mempunyai keahlian
4. Berpengalaman
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
2. Mengoperasikan computer
Sikap
1. Kejujuran dan ketelitian
2. Kerjasama dan komunikatif
3. Empati dan pengendalian emosi
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung
2. Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pengaduan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia), mengoraksi berkas
administrasi
3. Kabid dan Sekdin menyelia serta membubuhkan paraf
4. Kepala Dinas memberikan persetujuan setelah adanya
pencantuman paraf oleh Sekdin dan Kabid
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas pendaftaran 1 (satu) orang
2. Pengelola pengaduan 4 (empat) orang
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
NO. KOMPONEN URAIAN
golongan
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparent
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan.
2.2. REKOMENDASI PERSETUJUAN/PENOLAKAN UKL-UPL (Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin
Lingkungan.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup;
2. Draft UKL-UPL yang disusun sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012
NO. KOMPONEN URAIAN
(dalam bentuk softcopy dan hardcopy);
3. Surat kesesuaian rencana lokasi usaha/kegiatan dengan
Perda Kab. Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang RTRW
(Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2031;
4. Dokumen pendirian usaha/kegiatan;
5. Profil usaha/kegiatan.
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Surat elektronik;
c. Faksimili;
d. Layanan pesan singkat; dan
e. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mekanisme dan Prosedur
1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan Rekomendasi
UKL-UPL dilampiri persyaratannya;
2. Dilakukan uji administrasi;
3. Bila sudah lengkap, DLH mengumumkan permohonan
rekomendasi UKL-UPL selama 2 hari di rencana lokasi dan
menerima saran, pendapat dan tanggapan oleh warga
selama 3 hari;
4. Dilakukan verifikasi dengan cek ke rencana lokasi
usaha/kegiatan oleh Tim Pemeriksa;
5. Dilakukan uji substansi (yaitu pemaparan UKL-UPL di
depan Tim Pemeriksa UKL-UPL dan Perangkat Daerah
terkait);
6. Jika ada koreksi, maka draft UKL-UPL harus diperbaiki;
7. Jika tidak ada koreksi dan/atau hasil revisi sudah benar
maka draft UKL-UPL langsung diajukan untuk mendapat
Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL;
8. Jika disetujui, maka diberikan Rekomendasi persetujuan
UKL-UPL dan dilanjutkan penerbitan Izin Lingkungan oleh
DPMPTSP
9. Jika masih ada sesuatu hal yang belum benar dan bisa
dipertanggung-jawabkan yang mengakibatkan UKL-UPL
ditolak maka diberikan Rekomendasi penolakan UKL-UPL
dan DPMPTSP tidak bisa menerbitkan Izin Lingkungan.
Surat Pengantar diagendakan pada buku register dan
diarsipkan
NO. KOMPONEN URAIAN
10. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur
selanjutnya ke tingkat Kecamatan
4. Jangka waktu
penyelesaian
a. Maksimal 14 hari setelah UKL-UPL dinyatakan lengkap
secara administrasi harus sudah dilakukan uji subtansi;
b. Maksimal 7 hari setelah Revisi UKL-UPL dinyatakan benar
secara substansi harus diberikan Rekomendasi
Persetujuan UKL-UPL dan DPMPTSP menerbitkan Izin
Lingkungan.
5. Biaya/tarif Adanya Honor Pemeriksa UKL-UPL yang diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
6. Produk
pelayanan
Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL dan
diteruskan ke DPMPTSP untuk diterbitkan Izin Lingkungan
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telp./Fax : (0284) 322 121
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
1. Komputer dan Printer
2. Tempat Pendaftaran Berkas dan Penyerahan
Dokumen/ Front Office.
Tim Pengelolaan Pengaduan
(menyelia, melaporkan kepada Kasie)
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Pemrakarsa
Kasie mengagendakan
rapat internal, melaporkan
kepada Kabid
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
Kabid mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima Petugas
Pelayanan baik
secara lisan dan
tertulis
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
NO. KOMPONEN URAIAN
fasilitas 3. Ruang Informasi dan pelayanan
4. Ruang tunggu
5. Ruang pengolahan data/berkas
6. Ruang Rapat
7. Free Wifi
9. Kompetensi
Pelaksana
Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan :
1. Memahami regulasi, juklak dan juknis
2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya
3. Mempunyai keahlian
4. Berpengalaman
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
2. Mengoperasikan computer
Sikap
1. Kejujuran dan ketelitian
2. Kerjasama dan komunikatif
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung
2. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
mengawasi kelancaran proses pelaksanaan pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia), mengoreksi
berkas administrasi
3. Kabid dan Sekdin menyelia serta membubuhkan paraf
4. Kepala Dinas memberikan persetujuan setelah adanya
pencantuman paraf oleh Sekdin dan Kabid
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas pendaftaran 1 (satu) orang
2. Tim Pemeriksa dan instansi terkait yang membidangi
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
NO. KOMPONEN URAIAN
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
2.3. REKOMENDASI IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya (B3);
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Akta pendirian badan usaha;
2. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan disimpan;
3. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Sementara Limbah B3;
4. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3;
5. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Surat elektronik;
c. Faksimili;
d. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin
Penyimpanan Sementara limbah B3;
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang
dibutuhkan;
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari
ketentuan yang dipersyaratan oleh Dinas Lingkungan
NO. KOMPONEN URAIAN
Hidup Kab. Pemalang;
5. Dilakukan suvey dan kajian di lapangan oleh Tim dari
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
6. Penerbitan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3.
4. Jangka waktu
penyelesaian
1. Apabila dokumen administrasi dinyatakan tidak
lengkap, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pemalang selaku instansi berwenang akan
memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling
lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan
pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling
lambat 10 hari;
2. Apabila dalam hal permohonan yang diajukan tidak
sesuai dengan hasil survey dan kajian di lapangan,
maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan
penolakan permohonan rekomendasi izin
penyimpanan sementara limbah B3 yang diajukan
secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari;
3. Apabila dalam hal permohonan yang diajukan sesuai
dengan hasil survey dan kajian di lapangan, maka
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang menerbitkan
rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
6. Produk
pelayanan
Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Rencana tindak
lanjut
Penyelesaian
Pengaduan
Langsung/Tidak
Langsung
Kabid mengambil
keputusan
penyelesaian
pengaduan
Tim Pengelola
Pengaduan
(menyelia dan
melaporkan
kepada Kasie)
Kasie
mengagendakan
rapat internal dan
mendiskusikan dgn
Kabid
Penyampaian hasil
penyelesaian pengaduan
masyarakat kepada pengadu
NO. KOMPONEN URAIAN
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telp./Fax : (0284) 322 121
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Komputer dan Printer
2. Tempat Pendaftaran Berkas dan Penyerahan
Dokumen/ Front Office.
3. Ruang Informasi dan pelayanan
4. Ruang pengolahan data/berkas
5. Ruang Rapat
6. Free Wifi
9. Kompetensi
Pelaksana
Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan :
1. Memahami regulasi, juklak dan juknis
2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya
3. Mempunyai keahlian
4. Berpengalaman
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
2. Mengoperasikan komputer
Sikap
1. Kejujuran dan ketelitian
2. Kerjasama dan komunikatif
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung
2. Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia), mengoreksi berkas
administrasi
3. Kabid dan Sekdin menyelia serta membubuhkan paraf
4. Kepala Dinas memberikan persetujuan setelah adanya
pencantuman paraf oleh Sekdin dan Kabid
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas pendaftaran 1 (satu) orang
2. Tim Pemeriksa berkas dan laporan
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
NO. KOMPONEN URAIAN
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
2.4. PENGUJIAN DAN/ ATAU PENGAMBILAN SAMPEL AIR (AIR PERMUKAAN
DAN AIR LIMBAH) DAN SAMPEL UDARA (UDARA AMBIEN)
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6
Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
4. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Nomor 660.1/036/2019/DLH
tentang Pembentukan Pejabat Laboratorium
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang.
2. Persyaratan
Pelayanan
a. Kartu identitas
b. Surat permohonan pengambilan sampel
c. Formulir permohonan pengujian sampel
d. Sampel (Jika ada)
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Surat elektronik;
c. Faksimili;
KOMPONEN URAIAN
d. Layanan pesan singkat; dan
e. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengujian
dan/atau permohonan pengambilan sampel;
2. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian,
maka:
a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang
dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi
syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat
dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/
dilengkapi;
b. Pemohon menyerahkan sampel yang akan diuji
kepada petugas penerima sampel;
c. Pemohon mendapatkan formulir permohonan
pengujian;
d. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas
analis laboratorium;
e. Olah data hasil pengujian;
f. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU).
3. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan
sampel, maka:
a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang
dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi
syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat
dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/
dilengkapi;
b. Petugas pengambil sampel melakukan sampling
(Pengambilan Sampel);
c. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan
sampel;
d. Pemohon mendapatkan formulir permohonan
pengujian;
e. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas
analis laboratorium;
f. Olah data hasil pengujian;
g. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU).
4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima,
pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke
Laboratorium.
KOMPONEN URAIAN
4. Jangka waktu
penyelesaian
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) dapat diterima pemohon setelah
10 (sepuluh) hari kerja sampel diterima laboratorium.
2. Pengambilan sampel dijadwalkan hanya pada hari rabu-
kamis mengingat salah satu parameter yang diuji yaitu
BOD5 memerlukan waktu selama 5 (lima) hari.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
6. Produk
pelayanan
Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU)
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
lablingdlhpemalang@gmail.com
Telp./Fax : (0284) 322 121
Twitter : @DLH_Pml
Instagram : lablingkabpemalang
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Laboratorium Lingkungan yang Terakreditas
2. Alat dan Bahan Pengujian yang memadai
3. Komputer dan Printer
4. Tempat Pendaftaran Berkas dan Penyerahan
Dokumen/ Front Office.
5. Media Informasi dan pelayanan
6. Ruang pengolahan data hasil uji
Tim Pengelolaan Pengaduan
(mendokumentasikan, menyelia, melaporkan
kepada Kasi
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Kasi mengagendakan
rapat internal, melaporkan
kepada Kabid
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
Kabid mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
KOMPONEN URAIAN
7. Free Wifi
9. Kompetensi
Pelaksana
Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan :
1. Memahami regulasi, juklak dan juknis
2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya
3. Mempunyai keahlian
4. Berpengalaman
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
2. Mengoperasikan komputer
Sikap
1. Kejujuran dan ketelitian
2. Kerjasama dan komunikatif
3. Cekatan dan mampu bekerja di bawah tekanan
10 Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung
2. Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mengawasi kelancaran proses pelaksanaan pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia),
mengoreksi berkas administrasi
3. Kabid dan Sekdin menyelia serta membubuhkan paraf
4. Kepala Dinas memberikan persetujuan setelah adanya
pencantuman paraf oleh Sekdin dan Kabid
11 Jumlah
pelaksana
10 (sepuluh) orang dalam struktur laboratorium
lingkungan
12 Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
13 Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
KOMPONEN URAIAN
14 Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
2.5. REKOMENDASI IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2009 Tentang Cara
Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air
Limbah
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mengisi formulir permohonan Izin Pembuangan dan
Pemanfaatan Air Limbah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan;
4. Fotokopi Izin Lokasi;
5. Fotokopi Izin HO;
6. Fotokopi IMB;
7. Fotokopi Izin Usaha;
8. Salinan Amdal/UKL-UPL/SPPL;
9. Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah;
10. Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
11. Peta likasi pengambilan air
12. Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
13. Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna
sumber air
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Surat elektronik;
c. Faksimili;
d. Layanan pesan singkat; dan
e. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon mengajukan surat Permohonan Penerbitan
Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air
Limbah;
2. Pemohon melengkapi berkas administrasi sesuai
persyaratan;
3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Rekomendasi
Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;
4. Meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan
NO. KOMPONEN URAIAN
dan penentuan uji kualitas air limbah serta kevalidan
berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak
memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk
diperbaiki/ dilengkapi;
5. Penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan dan
Pemanfaatan Air Limbah.
4. Jangka waktu
penyelesaian
1. Apabila dokumen administrasi dinyatakan tidak
lengkap, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pemalang selaku instansi berwenang akan
memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling
lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan
pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling
lambat 10 hari;
2. Apabila dalam hal permohonan yang diajukan tidak
sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dan
kualitas air limbah yang dihasilkan di atas bahan
baku mutu yang telah ditetapkan, maka Dinas
Lingkungan Hidup memberikan penolakan
permohonan rekomendasi izin penyimpanan
sementara limbah B3 yang diajukan secara tertulis
kepada pemohon paling lambat 10 hari;
3. Apabila dalam hal permohonan yang diajukan sesuai
dengan hasil penelitian di lapangan, maka Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Pemalang menerbitkan
rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. Produk
pelayanan
Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air
Limbah
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Tim Pengelolaan Pengaduan
(menyelia, melaporkan kepada Kasie
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Kasi mengagendakan rapat internal,
melaporkan kepada Kabid
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
Kabid mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
NO. KOMPONEN URAIAN
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telp./Fax : (0284) 322 121
Twitter : @DLH_Pml
Pengelolaan pengaduan apabila terjadi aduan dan
Pemegang izin terbukti:
1. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa
persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
2. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang
diberikan;
3. Melakukan pengenceran;
4. Melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
5. Melakukan pembuangan air limbah ke tanah, kecuali
mendapat izin untuk dimanfaatkan pada aplikasi
tanah.
Jika pemegang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air
Limbah melanggar ketentuan sembagaimana di atas
dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. Pencabutan izin, atau
b. Penutupan/ penyegelan sementara outlet IPAL
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Komputer dan Printer
2. Tempat Pendaftaran Berkas dan Penyerahan
Dokumen/ Front Office.
3. Ruang Informasi dan pelayanan
4. Ruang pengolahan data/berkas
5. Ruang Rapat
6. Free Wifi
9. Kompetensi
Pelaksana
Pengetahuan
Untuk anggota Tim Pelayanan :
1. Memahami regulasi, juklak dan juknis
2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya
3. Mempunyai keahlian
4. Berpengalaman
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
2. Mengoperasikan komputer
NO. KOMPONEN URAIAN
Sikap
1. Kejujuran dan ketelitian
2. Kerjasama dan komunikatif
3. Cekatan dan mampu bekerja di bawah tekanan
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung
2. Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mengawasi kelancaran proses pelaksanaan pelayanan
(sarana prasarana dan SDM yang tersedia),
mengoreksi berkas administrasi
3. Kabid dan Sekdin menyelia serta membubuhkan paraf
4. Kepala Dinas memberikan persetujuan setelah adanya
pencantuman paraf oleh Sekdin dan Kabid
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas pendaftaran 1 (satu) orang
2. Tim Pemeriksa berkas dan laporan
3. Tim Analis
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan
2.6. LAYANAN KEBERSIHAN
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah.
NO. KOMPONEN URAIAN
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat permohonan kebersihan (Jika ada)
2. Adanya tempat pemilahan sampah
3. Kesadaran dan ketertiban masyarakat untuk tidak
membuang sampah sembarangan
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Faksimili;
c. Layanan pesan singkat; dan
d. Telepon
Mekanisme dan Prosedur
1. Petugas kebersihan mengajukan kebutuhan peralatan
kebersihan;
2. Petugas kebersihan menerima kebutuhan peralatan dari
gudang;
3. Petugas kebersihan menyiapkan peralatan kebersihan;
4. Petugas kebersihan (penyapu) melaksanakan
pembersihan dan pengumpulan sampah di ruang milik
jalan, drainase dan tempat-tempat umum;
5. Petugas kebersihan (pengumpul) melakukan
pengangkutan sampah dengan gerobak dan becak
sampah;
6. Pelaksanaan pengumpulan sampah di TPS dan
pembersihan sampah di TPS.
4. Jangka waktu
penyelesaian
1. Pagi : 06.00 – 10.00 WIB
2. Siang : 13.00 – 16.00 WIB
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (GRATIS)
6. Produk
pelayanan
Peningkatan kebersihan kota
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Tim Pengelolaan Pengaduan
(menyelia, melaporkan kepada Ka. UKP)
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Ka.UKP melaporkan kepada Kepala Dinas
Kadis mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Ka.UKP mengagendakan
rapat internal dengan tenaga
teknis persampahan
NO. KOMPONEN URAIAN
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telepon : (0284) 321 150
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Alat Kebersihan
2. Dump Truck
3. Gerobak sampah
4. Ruang Rapat
9. Kompetensi
Pelaksana
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
Sikap
1. Kejujuran
2. Disiplin
3. Kerjasama Tim
4. Cekatan dan mampu bekerja di bawah tekanan
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung;
2. Pelaksana melakukan monitoring ketersediaan Sarana
dan Prasarana Kebersihan
3. Kasubag TU UKP dan Kepala UKP mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia), mengoreksi berkas
administrasi
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas administrasi 3 orang
2. Petugas Kebersihan 260 orang
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
NO. KOMPONEN URAIAN
golongan
3. Kebersihan Kota menjadi prioritas
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan.
2.7. LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Surat permohonan pengangkutan sampah (jika ada)
2. Sampah – sampah terkumpul di TPS – TPS untuk
diangkut
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Faksimili;
c. Layanan pesan singkat; dan
d. Telepon
Mekanisme dan Prosedur
1. Penjadwalan dan pengaturan rute armada;
2. Pemeriksaan awal persiapan kendaraan;
3. Pengambilan sampah di TPS, menutup bak truck
dengan terpal;
4. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
5. Bongkar muat sampah di TPA;
6. Membersihkan dan mencuci kendaraan;
7. Kendaraan masuk garasi dengan tertib.
NO. KOMPONEN URAIAN
4. Jangka waktu
penyelesaian
1 (satu) hari kerja
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)
6. Produk
pelayanan
Dokumentasi dan terangkutnya sampah ke TPA
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telepon : (0284) 321 150
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Alat Kebersihan
2. Dump Truck dan Pick Up
3. Arm Roll
4. Gerobak sampah
5. Ruang Rapat
9. Kompetensi
Pelaksana
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
Sikap
1. Kejujuran
2. Disiplin
3. Kerjasama Tim
Tim Pengelolaan Pengaduan
(mendokumentasikan, menyelia, melaporkan
kepada Ka. UKP)
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Ka. UKP melaporkan
kepada Kepala Dinas
Ka. UKP
mengagendakan
rapat internal
dengan tenaga
teknis
persampahan
Kadis mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
NO. KOMPONEN URAIAN
4. Cekatan dan mampu bekerja di bawah tekanan
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung;
2. Pelaksana melakukan monitoring kebersihan dan
kelayakan Dump Truck, Arm Roll, Pick Up Kebersihan
3. Kasubag TU UKP dan Kepala UKP mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia), mengoreksi berkas
administrasi
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas administrasi 1 orang
2. Pengemudi dan Petugas Operator 33 orang
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
3. Kebersihan Kota menjadi prioritas
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan.
2.8. PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Persyaratan
Pelayanan
Wajib Retribusi adalah masyarakat yang sudah menikmati
pelayanan kebersihan.
NO. KOMPONEN URAIAN
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Faksimili;
c. Layanan pesan singkat; dan
d. Telepon
Mekanisme dan Prosedur
1. Penyiapan berkas pemungutan retribusi kebersihan;
2. Penarikan retribusi dilakukan oleh juru pungut
retribusi;
3. Kunjungan lokasi ke sasaran wajib retribusi;
4. Pemberian tanda bukti pembayaran kepada wajib
retribusi;
5. Pengumpulan, pencatatan dan penyetoran.
4. Jangka waktu
penyelesaian
Jangka waktu penyelesaian 1(satu) bulan
5. Biaya/tarif Tarif sesuai Perda No. 3 Tahun 2012
6. Produk
pelayanan
Karcis retribusi kebersihan
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telepon : (0284) 321 150
Tim Pengelolaan Pengaduan
(melaporkan kepada Ka. UKP
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Ka. UKP melaporkan
kepada Kepala Dinas
Ka UKP
mengagendakan
rapat internal
dengan Petugas
Teknis Retribusi
Kepala Dinas mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
NO. KOMPONEN URAIAN
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Karcis retribusi kebersihan
2. Ruang Rapat
9. Kompetensi
Pelaksana
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
Sikap
1. Kejujuran
2. Disiplin dan Tegas
3. Cekatan dan mampu bekerja di bawah tekanan
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung;
2. Pelaksana melakukan monitoring ketersediaan karcis
retribusi kebersihan
3. Kasubag TU UKP dan Kepala UKP mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia), mengoreksi berkas
administrasi
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas administrasi 1 orang
2. Petugas retribusi kebersihan 8 orang
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang nyaman,
bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan.
2.9. LAYANAN SEDOT TINJA
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Daerah Kab. Pemalang No. 3 Tahun 2013
tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Kartu identitas pemohon;
2. Surat Permohonan;
3. Lokasi terjangkau oleh kendaraan operasional
pengangkut tinja
3. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Permohonan secara tertulis
Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui :
a. Surat;
b. Faksimili;
c. Layanan pesan singkat; dan
d. Telepon
Mekanisme dan Prosedur
1. Pengguna layanan mengajukan permohonan/
mendaftar ke petugas pendaftaran pelayanan sedot
tinja;
2. Petugas pendaftaran menghubungi petugas sedot tinja
dengan memberi informasi/ data lengkap pengguna
layanan;
3. Petugas sedot tinja menuju lokasi dan melakukan
pekerjaan sedot tinja;
4. Pengguna layanan membayar retribusi sedot tinja
kepada tugas;
5. Pengumpulan, pencatatan dan penyetoran
4. Jangka waktu
penyelesaian
Tergantung lokasi dan volume
5. Biaya/tarif Tarif sesuai Perda No. 3 Tahun 2012
6. Produk
pelayanan
Pengangkutan tinja ke TPA
NO. KOMPONEN URAIAN
7. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
Mekanisme pengaduan masyarakat:
Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas
Pengaduan/Front Office
Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan
saran, Website, Email, Telepon dan medsos lainnya
Website : http://dlh.pemalangkab.go.id/
Email : klh_pemalangkab@yahoo.com
Telepon : (0284) 321 150
Twitter : @DLH_Pml
8. Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas
1. Alat sedot tinja
2. Truck Sedot Tinja
3. Ruang tunggu
9. Kompetensi
Pelaksana
Ketrampilan
1. Menguasai teknik pelayanan prima
Sikap
1. Kejujuran
2. Disiplin
3. Cekatan dan mampu bekerja di bawah tekanan
10. Pengawasan
Internal
1. Pelaksana memberikan laporan harian dan laporan
bulanan kepada atasan langsung;
2. Pelaksana melakukan monitoring kebersihan dan
kelayakan kendaraan sedot tinja
3. Kasubag TU UKP dan Kepala UKP mengawasi
kelancaran proses pelaksanaan pelayanan (sarana
prasarana dan SDM yang tersedia), mengoreksi berkas
administrasi
Tim Pengelolaan Pengaduan
(melaporkan kepada Ka. UKP
Pengaduan Langsung/ Tidak
Langsung Masyarakat
Ka. UKP melaporkan
kepada Kadis
Ka. UKP
mengagendakan
rapat internal
dengan petugas
teknis sedot tinja
Kadis mengambil keputusan
penyelesaian Pengaduan
Diterima
Petugas
Pelayanan
Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat kepada Pengadu
Rencana Tindak
Lanjut
Penyelesaian
NO. KOMPONEN URAIAN
11. Jumlah
pelaksana
1. Petugas administrasi 1 orang
2. Petugas teknis sedot tinja 3 orang
12. Jaminan
pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat
dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/
golongan
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Melayani dengan ramah, sopan dan profesional
2. Memberikan pelayanan sesuai SPP dan SOP
3. Menyelenggarakan proses pelayanan secara cepat,
mudah dan transparan
4. Menciptakan suasana tempat pelayanan yang
nyaman, bersih dan indah
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan integritas yang tinggi
14. Evaluasi
kinerja
pelaksana
Kepala instansi melaksanakan rapat kerja setiap bulan
untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003
MAKLUMAT PELAYANAN
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
PEMALANG, 16 OKTOBER 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 660.1 / 574.1 / TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
Recommended