View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN 2019
8-9 Oktober 2019
Tanggal-tanggal Keramat
Ruang Lingkup
Menghadapi akhir tahunLangkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2019 yangdimulai pada bulan Oktober 2019
1
Perdirjen mengatur mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam:
Pengajuan SPM dengan BAST/BAPP s.d. 30 Sep 2019
OKTOBERM S S R K J S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Pengajuan SPM dengan BAST/BAPP 1 s.d. 12 Okt2019
Pengajuan SPM denganBAST/BAPP 14 s.d. 26 Okt 2019
Pengajuan SPM dengan BAST/BAPP
28 Okt s.d. 16 Nov 2019
24 25 26 27 28 29 30
M S J S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
NOVEMBERS R K
Ruang Lingkup
2Akhir TahunAkhir tahun 2019 yaitu bulan Desember 2019
Perdirjen mengatur mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam:
M S S R K J S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1. SPM dengan BAST/BAPP 18 s.d. 30 Nov 2019,
2. SPM LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan
Penghasilan PPNPN bulan Des 2019
3. SPM-KP/KB/KC/IB
SPM denganBAST/BAPP 2 s.d. 17 Des 2019
1. SPM dengan BAST/BAPP 18 s.d. 31 Des 20192. SPM-PP3. Surat ralat retur/SPPK
SPM Gaji Induk
Perbaikan SPM, data kontrak, data
supplier atas SPM yang tertolak
SPM LS Non Kontraktual
selain Honorarium,
Tunjangan, Vakasi, dan
Penghasilan PPNPN bulan
Des 2019
SPM UP/TU/GUP
DESEMBER
Pengajuan Data Kontrak
Data kontrak diajukan Satker
paling lambat 3 Desember 2019
dan diterbitkan Nomor Register
Kontrak (NRK) paling lambat 5
Desember 2019
Perubahan data kontrak yg telah
memiliki NRK disampaikan paling
lambat 6 Desember 2019 dan
disetujui paling lambat 10Desember 2019
Data Kontrak didaftarkan Satker
paling lambat 5 HK setelah kontrak
ditandatangani
SPM LS Kontraktual disampaikan
paling lambat 5 HK setalah
kontrak didaftarkan dengan
memperhatikan batas akhir
pengajuan SPM LS Kontraktual
Kontrak yang ditandatangani
sebelum tanggal 30 Nov 2019
Kontrak yang ditandatangani
setelah tanggal 30 Nov 2019
Tagihan diajukan dengan
menggunakan SPM Kontraktual
. 02 .
. 03 . Pengajuan SPM Untuk Tagihan Kontraktual dengan BAST/BAPP
(pasal 13)BAST/BAPP s.d 30 Sep 2019
BAST/BAPP 1 s.d 12 Okt 2019
BAST/BAPP 14 s.d 26 Okt 2019
BAST/BAPP 28 Okt s.d 16 Nov 2019
BAST/BAPP 18 s.d 30 Nov 2019
BAST/BAPP/BG 18 s.d 31 Des 2019
11 Okt 2019
25 Okt 2018
8 Nov 2019
29 Nov 2019
13 Des 2019
20 Des 2019
Prosedur standar operasional dan norma
waktu
19 Des 2019
17 Des 2019
23 Des 2019
27 Des 2019
1
2
3
4
5
6 BAST/BAPP 2 s.d 17 Des 2019
7
Batas Pengajuan SPM Batas Penyelesaian SP2D
12BAST: Berita Acara Serah Terima
BAPP: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
. 04 . Pengajuan SPM Gaji Induk, LS Non Kontraktual,
SPM-LS Gaji Induk
SPM-LS Pembayaran honorarium, tunjangan,vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember
SPM-KP/KB/KC/IB
SPM-LS Non Kontraktual selain honorarium, tunjangan,vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember
SPM-PP
Surat ralat retur/SPPK
Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/ ataudata supplier atas SPM yg ditolak KPPN
9 Des 2019
13 Des 2018
13 Des 2019
16 Des 2019
20 Des 2019
27 Des 2019
20 Des 2019
30 Des 2019
30 Des 2019
30 Des 2019
8
9
SPM-KP/KB/KC/IB, SPM-PP, Perbaikan SPMBatas Pengajuan SPM Batas Penyelesaian SP2D
13
10
11
12
14
13
26 Des 2019
27 Des 2019
18 Des 2019
18 Des 2019
Nilai Kontrak (Milyar Rp)
Jml Kontrak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
s.d. 30 Sep 19 > 30 Sep 19 1 - 12 Okt 19
17,88
68,66
12,03
48
91
30
Data Kontrak (7 Okt 19, pukul 08.00 WIT)
Nilai Kontrak (Milyar Rp) Jml Kontrak
Bank Garansi
. 05 . Bank Garansi/Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
SPM LS Kontraktual dengan BAST/BAPP tgl 18-31 Des 2019 (Pasal 21)
Diajukan sebesar nilai pekerjaan yang akandiselesaikan dan SPM diterima KPPNpaling lambat 20 Desember 2019
SPM LS Kontraktual dengan nilai lebih dari Rp50 Juta (> 50jt) dilampiri:a. Asli Jaminan Pembayaranb.Asli surat kuasa klaim
SPM LS Kontraktual dengan nilai kurang dari Rp 50 Juta (s.d. 50jt) cukup dilampiri SPTJM.
PPSPM menyampaikan BAST/BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerjasetelah kontrak berakhir, apabila pekerjaan yang telah diselesaikan.
01
PPSPM bertanggungjawab :a. meneliti keabsahan jaminan pembayaranb. menatausahan surat pernyataan keabsahan jaminanc. menatausahakan surat pernyataan kesanggupand. menatausahakan surat perjanjian pembayarane. menyelesaikan pekerjaan
02
05
03
06
07
0812
Pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan sampai akhir kontrak atau 31 Des 2019 dan akandilanjutkan TA 2020 maka jaminan pembayaran dicairkan sebesar selisih jaminan pembayarandengan nilai penyelesaian pekerjaan.
• Pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan sampai akhir kontrak atau 31 Des 2019 dan dinyatakan wanprestasi maka penyedia barang/jasa mengembalikan ke kas negara.
• Jaminan pembayaran dicairkan dalam hal penyediabarang/jasa tidak mengembalikan ke kas negara.
• Bank Garansi diterbitkan oleh Bank/Indonesian Eximbank yang berlokasi di wilayah kerja KPPN.
• Kanwil dapat memberikan dispensasi apabila tidakterdapat bank dan berada dalam wilayah kerja tsbdalam lingkup Kanwil.
04
. 05 . Bank Garansi/Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
SPM LS Kontraktual SBSN dengan BAST/BAPP tgl 18-31 Des 2019
Diajukan paling banyak sebesar nilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau sesuai dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam kontrak.
SPM-LS kontraktual tidak dilampiridokumen:• Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
Anggaran
• Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan
Masa berlaku jaminan uang muka diperpanjang paling singkat sampai dengan berakhirnya batas waktu penyelesaian pekerjaan dengan nilai paling sedikit sebesar uang muka yang belum dilunasi
01
02
03
13
BAST/BAPP 18 s.d 31 desember 2019
Penyedia KPA/PPK
Jaminan
KPPN
Penagihan I (14 HK)
Penagihan II (14 HK
setelah Tagihan I)
KantorPusat
Penagihan III (14 HK setelah Tagihan II)
BAST/BAPP 18 s.d 31 desember 2019
Penyedia
Jaminan
Jaminan di Cairkan Sebesar
Selisih Nilai Jaminan dan
penyelesaian Pekerjaan
KPPNPemberitahuan
1
2
3
Jaminan
Dilanjutkan TA KPA/PPK
selanjutnya
5
1
2
3
Jaminan
4
4
Wanprestasi
5
6
7
6
7
Permintaan klaim
8
9
. 05 . Bank Garansi/Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
14
Pencairan Jaminan Bank (bank garansi)
1. Pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan sampai akhir kontrak atau 31 Des 2019 dan akan dilanjutkan TA:
a. KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dalam 90 hari kalender
b. KPPN klaim jaminan bank sebesar selisih nilai jaminan bank dengan nilai penyelesaian pekerjaan
2. Pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan sampai akhir kontrak atau 31 Des 2019 dan dinyatakan wanprestasi:
a. KPA/PPK menerbitkan pernyataan wanprestasi dan surat penetapan nilai pengembalian kepada negara (SPNP)
b. KPA/PPK memerintahkan penyedia barang/jasa menyetor ke kas negara dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkan SP3 (penagihan pertama)
c. Penyedia tidak menyetor, KPA/PPK membuat surat permintaan pencairan jaminan bank kepada kepala KPPN
d. Bank melakukan pencairan dalam jangka waktu 14 HK sejak diterimanya tagihan dari kepala KPPN (penagihan kedua)
e. Klaim diajukan melalui kantor pusat bank penerbit jaminan jika dalam jangka waktu 14 hari kerja jaminan bank belum dicairkan (penagihan ketiga)
f. Kepala KPPN memberitahukan kegagalan klaim/pencairan kepada KPA/PPK jika dalam jangka waktu 14 HK sejak penagihan ketiga jaminan bank belum dicairkan.
. 05 . Retensi/Biaya Pemeliharaan
Dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai 100%.
Dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah
disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan
tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM
berkenaan untuk masa pemeliharaan sampai dengan
akhir TA 2019 atau melampaui TA 2019.
SPM dapat diterbitkan terpisah atau disatukan
dengan SPM pembayaran termin/angsuran.
Jaminan Pemeliharaanadalah jaminan tertulis dari
penerbit jaminan untuk
menjamin bahwa apabila
penyedia barang/jasa tidak
melaksanakan pekerjaan
pemeliharaan yang telah
dilakukan pembayarannya,
maka penjamin akan
membayar kepada PPK sebesar
nilai jaminan.
1
2
3
15
Pengaturan Jaminan PembayaranAkhir Tahun Anggaran
Oleh : Kasi PD
Lampiran
Latar Belakang
17
1. PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 157 ayat (1)
“Dalam mengendalikan saldo Kas Negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun
anggaran, Menteri Keuangan berwenang mengatur Penerimaan Negara dan Pengeluaran
Negara pada akhir tahun anggaran”
2. PMK Nomor 163/PMK.05/2013 pasal 11 (ayat (1) huruf b
“SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambar 4 (empat) hari kerja sebelum hari kerja
terakhir”
3. Data Kontrak tanggal 20 s.d. 31 Desember 2019
* (dalam Milyaran rupiah)
Tanggal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
DataKontrak 459 188 295 214 227 190 241 469 207 228 615 17.384 20.717
Nominal * 2.098 1.504 1.239 1.643 1.689 950. 1.059 1.397 965 1.204 4.595 88.288. 106.635
Penyesuaian Definisi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
18
• semula:
“... dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yangbelum diselesaikan untuk menjamin ...”
• menjadi:
“... dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan yang belumdiselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampaidengan tanggal 31 Desember 2019 untuk menjamin ...”
Pengaturan dalam RPerdirjen
Besaran Pengajuan SPM-LS Kontraktual
31 Desember
Satker
20 DesBayar sesuai
SPM-LS
Yaitu sebesar :a. Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;ataub. Perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikansampai
dengan 31 Desember 2019.
Besaran SPM-LS kontraktual ke KPPN yang pembuatan BAST/BAPP mulai tanggal 18 Desember 2019
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar:
a. Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan; atau
b. Perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019.
Khusus untuk kontrak yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 20 s.d. tanggal 31 Desember 2019.
Dalam hal BAST/BAPP dibuat tanggal 18 Desember 2019 s.d tanggal 20 Desember 2019, SPM-LS Kontraktual diajukan tanpa menggunakan
Jaminan Akhir Tahun.
31
Pengaturan dalam RPerdirjen
Lampiran atas SPM-LS Kontraktual yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 20 sd31 Desember 2019 (pasal 21 ayat 2)
20
Semula 5 (lima) dokumen menjadi hanya 2 (dua) dokumen, yaitu:
a. asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran; dan
b. asli surat kuasa klaim.
Adapun lampiran lainnya diatur untuk ditatausahakan oleh PPSPM, yaitu :
a. Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan,
b. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan penyedia barang/jasa yangdiketahui oleh KPA, dan
c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar perkiraan pekerjaan).
Pengaturan dalam RPerdirjen
Besaran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
21
semula:
“paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan.”
menjadi:
paling sedikit sebesar nilai pengajuan SPM-LS, yaitu sebesar:
a. sisa pekerjaan yang belum diselesaikan; atau
b. perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019.
Pengaturan dalam RPerdirjen
Pengambilan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
22
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan, PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada
Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.
a. Dalam hal pekerjaan yang pengajuan SPM-LS-nya sebesar sisa pekerjaan yang belum
diselesaikan, telah diselesaikan 100% (seratus persen), maka PPSPM dapat mengambil asli
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran ke KPPN dan harus menyerahkan fotocopy jaminan
pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety
bond yang telah disahkan oleh PPK;
b. Dalam hal pekerjaan yang pengajuan SPM-LS-nya sebesar perkiraan pekerjaan yang akan
diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019, telah diselesaikan 100% (seratus persen),
PPSPM dapat mengambil asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran ke KPPN. Adapun untuk sisa
pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak dapat dilanjutkan tahun
anggaran berikutnya dengan berpedoman pada PMK tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
Pengaturan dalam RPerdirjen
Klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang pengajuan SPM-LS-nya sebesar sisa pekerjaan yang belumdiselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember2019, tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampaidengan 31 Desember 2019, maka :
Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran dan akan
dilanjutkan tahun anggaran berikutnya
PMK 194/PMK.05/2014
PMK 243/PMK.05/2015
Pekerjaan Tidak Selesai 100% sampai 31
Desember 2019
(wanprestasi)
PMK 145/PMK.05/2017
Akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, maka
Kepala KPPN melakukan klaim pencairan Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar
selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir
Tahun Anggaran dengan nilai pekerjaan yang
telah diselesaikan untuk untung kas negara.
Dinyatakan wanprestasi maka pencairan Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, maka proses
wanprestasi dan klaim jaminan tidak ada perubahan
pengaturan.
23
Pengaturan dalam RPerdirjen
36
Manfaat/Kelebihan Pengaturan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
Dibandingkan dengan pengaturan mengenai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
Anggaran pada Perdirjen sebelumnya, maka perubahan pengaturan dalam
Perdirjen ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
a. Dari sisi Satker, jaminan yang dibuat adalah sebesar sisa pekerjaan yang
belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai
dengan 31 Desember 2019, sehingga meringankan penyedia barang/jasa
dalam membuat jaminan berkenaan.
b. Dari sisi pengelolaan kas, pencairan dana adalah sebesar riil sisa pekerjaan
yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan
sampai dengan 31 Desember 2019, sehingga mengurangi jumlah klaim
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang biasanya menjadi SilPA.
Recommended