View
14
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MODUL EKONOMI PUBLIK
BAGIAN VII: TEORI FISKAL FEDERALISME
Dosen
Ferry Prasetya, SE., M.App Ec
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujukpada rangkaian
institusi politik serta digunakan untuk mengorganisasikan suatunegara demi
penegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.Federal adalah kata sifat (adjektif) dari
kata Federasi. Biasanya kata ini merujukpada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat
nasional. Federasidari bahasa Belanda,federatie, berasal dari bahasa Latin foeduratio yang
artinya perjanjian. Federasi pertama dari arti ini adalah perjanjian dari pada Kerajaan Romawi
dengan suku bangsa. Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke-4
Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama
saja.Dalam federasi atau negara serikat (bondstaat, Bundesstaat), dua atau lebihkesatuan politik
yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatudalam suatu ikatan politik, ikatan
dimana akan mewakili mereka sebagaikeseluruhan. Federasi adalah negara. Anggota-anggota
sesuatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Anggota-anggota federasi disebut
negara-bagian, yang didalam bahasa asing dapat dinamakan deelstaat,state, dan canton atau
Linder.Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentukpemerintahan di mana
beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuknegara kesatuan. Masing-masing negara
bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan
yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi
yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.Federasi mungkin multi-etnik,
atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu
keharusan. Federasi biasanyaditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara
bagian sovereign. Federasi modern termasuk Australia, Brazil, Kanada, India, Russiadan
Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusionalditemukan dalam federasi
dikenal sebagai
Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat.
Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi yang menggunakan sistem pemerintahan
federal. Seperti yang terjadi saat ini sistem pemerintahan federal mengacu pada sistem
pemerintahan yang terdiri dari beberapa Negara bagian. Dalam pembahasan ini akan membahas
sistem pemerintahan federal dari dua prespektif. Pertama, pertanyaan mengapa sistem
pemerintahan federal lebih diinginkan dari pada sistem pemerintahan single-level. Kedua,
interaksi perekonomian antara pemerintah berbeda yang hidup berdampingan dalam suatu sistem
federal akan diperiksa. Dalam hal ini kompetisi antar pemerintah dapat membantu efisiensi
dalam sistem pemerintahan . Oleh sebab itu kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan
terjadinya persaingan antar pemerintah. Hal ini dapat membantu untuk memenuhi tuntutan para
pemilih dan pembayar pajak dalam beberapa cara yang akan dipertimbangkan secara lebih rinci
dan jelas. Saat ini ompetisi antar pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat
dipertimbangkan. Dalam pembahasan ini akan berkonsentrasi pada alasa mengapa perbedaan
ukuran pemerintah menyebabkan perbedaan sistem pemerintahan.
Dari beberapa aspek kompetisi antar pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah sistem
pemerintahan yang berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik
dan berpotensi serta dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. TEORI FONDASI FEDERALISME
Berbagai jenis sitem pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat suatu bangsa demi
mencapai kesejahteraan, tapi alasan penting adalah bahwa kegiatan yang dilakukan setiap
pemerintah dengan ukuran dan cara yang berbeda dalam proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu
kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar pemerintah. Hal ini
dapat membantu untuk memenuhi tuntutan para pemilih dan pembayar pajak dalam beberapa
cara yang akan dipertimbangkan secara lebih rinci dan jelas. Saat ini kompetisi antar pemerintah
merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan. Dalam pembahasan ini akan
berkonsentrasi pada alasa mengapa perbedaan ukuran pemerintah menyebabkan perbedaan
sistem pemerintahan. Seperti yang tercantum dalam pasal 7, pemerintah dibandingkan dengan
kelompok yang terlibat dalam produksi barang konsumsi kolektif. Alasannya adalah bahwa
beberapa barang dan jasa tidak mudah dihasilkan melalui transaksi pasar, sehingga orang bisa
bersama-sama untuk menghasilkan barang melalui tindakan kolektif. Hal ini menunjukkan
bahwa output sektor publik, pada dasarnya dibuat untuk dikonsumsi oleh lebih dari beberapa
individu. Dan sejumlah faktor dapat mempengaruhi ukuran optimal berbagi kelompok.
2.1.1. Skala Ekonomi
Beberapa alasan menunjukkan bahwa manfaat dari kompetisi antar pemerintah dan masih ada
sejumlah alasan mengapa pemerintah dengan daerah yang lebih luas akan lebih menyukai
yang lebih kecil , yakni yang pertama harus dilakukan dengan skala ekonomi dalam produksi
meskipun faktor ini hampir tidak terbatas pada sector public. Skala ekonomi merupakan
fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan
dengan meningkatnya jumlah produksi (output).
Gambar 2.1 : Skala ekonomi produksi
Biaya per Unit
C Biaya Rata-rata
Per unit jangka panjang
C1
O Q Q1 Jumlah Produksi
Peningkatan jumlah produksi dari Q ke Q2 menyebabkan turunnya biaya produksi per unit dari C ke C 1
Skala ekonomi terjadi karena biaya-biaya tetap dalam produksi, seperti biaya pembelian
gedung, mesin atau infrastruktur produksi lainnya. Peningkatan hasil produksi memungkinkan
suatu perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya tetap tersebut dalam komponen-
komponen biaya produksi per unit. Komponen biaya tetap per unit akan menurun seiring
dengan meningkatnya jumlah produksi. Perusahaan di sektor swasta menjadi besar untuk
mengambil keuntungan dari skala ekonomi juga. Sebagai contoh, sebuah distrik (daerah
pemerintahan) sekolah akan diawasi oleh dewan sekolah, tetapi jika kabupaten sekolah terlalu
kecil, biaya pemeliharaan papan banyak sekolah yang dibutuhkan untuk mengawasi
kabupaten akan menaikkan harga pendidikan publik. Skala ekonomi menjadi lebih jelas
dengan pendidikan tinggi. Setiap komunitas bisa memiliki perguruan sendiri, tapi hasilnya
akan menjadi sebesar perguruan tinggi dengan duplikasi kecil pendaftaran-mungkin terlalu
kecil untuk memiliki berbagai dalam kurikulum-dan mahal fasilitas seperti perpustakaan yang
dapat digunakan secara umum. Memang, skala ekonomi dapat ditemukan di banyak
perusahaan publik. Dengan demikian, salah satu alasan bagi pemerintah yang lebih besar
adalah untuk mengambil keuntungan dari ekonomi skala besar operasi.
2.1.2. Koordinasi Program Besar
Koordinasi program besar merupakan alternatif yang baik dalam persaingan antar pemerintah.
Koordinasi program besar adalah salah satu program yang dicangkan oleh pemerintah federal
pada Negara-negara bagian dengan cara memvangun sarana dan prasaran serta infrastuktur
pada Negara secara menyeluruh. Seringkali pemerintah yang lebih besar peranannya yang
diinginkan hanya karena koordinasi di wilayah yang luas. Jalan umum sebagai salah satu
contoh, bahwa jalan umum disediakan di semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah
membuat jalan umum hanya untuk melayani daerah setempat. Oleh karena itu Negara
memiliki kelembagaan jalan raya untuk mengkoordinasikan, mebangun, dan ,e,elihara jalan
umum antar daerah. Bahkan kelembagaan jalan raya Negara tidak dapat mengkoordinasikan
sistem pelayanan jalan untuk orang-orang yang ingin berpergian dari suatu Negara ke Negara
lain. Pada tahun 1930 pemerintah federal Amerika Serikat mengkoordinasikan pelayanan
jalan raya bukan dengan memproduksi jalan raya, tetapi dengan menyediakan struktur rute
koordinasi dan sistem penomoran yang konsisten. Pada tahun 1950, koordinasi federal
memproduksi jalan raya Negara karena dianggap tidak mencukupi, sehingga pada saat itu
dibangun sistem jalan raya antar Negara bagian. Beberapa dari uang konstruksi dan semua
uang pemeliharan bersumber dari Negara, tetapi sistem jalan raya antar Negara adalah proyek
federal karena Negara terbukti tidak efisien dalam menyediakan sistem jalan nasional yang
efektif.
2.1.3. Barang Publik
Pembahasan mengenai barang public sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara umum
barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh
semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa
penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk
mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka
jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk
menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena
keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.
Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu
tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik
sempurna (pure public goods) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam
jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik memiliki
dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu :
1) Non-rivalry. Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan
satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain
untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari
barang tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh,
dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di
sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama, atau apabila kita sedang
mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain
untuk ikut mendengarnya.
2) Non-excludable. Sifat non-excludable barang publik ini berarti bahwa apabila suatu
barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh
manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang
tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar
dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang
kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya,
akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas
pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil menfaat
atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (excludable) dalam
mengambil manfaat atas barang publik.
Barang public merupakan salah satu motivasi pemerintah federal dalam menentukan ukuran
yang lebih efisien untuk memproduksi barang. Pertimbangan kasus ini dimana konsumen
dapat mengkonsumsi barang tanpa biaya tambahan. Produksi output yang efisien terjadi pada
tingkat yang cukup besar untuk pemerintah menyertakan sejum;ah orang yang bisa
dikutsertakan tanpan biaya tambahan. Dalam hal ini membutuhkan pemerintahan kecil,
sebagai contoh adanya kolam renang umum di setiap desa akan tidak efisien karena kurang
dimanfaatkan, tetapi manfaat dari kolam renang umum akan mungkin dirasakan jika
dibangun oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu tidak mungkin ada alas an lagi bagi
oemerintah pusat (Negara) untuk tidak menyediakan sarana kolam renang umum
2.1.4. Eksternalitas
Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi
karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas
dapat terjadi pada empat interaksi ekonomi berikut :
1. Efek Produsen Terhadap Produsen Lain
Hal ini dapat terjadi jika kegiatannya itu mengakibtkan terjadinya perubahan atau pergeseran
fungsi produksi dari produsen lain.
2. Efek Produsen Terhadap Konsumen
Hal ini terJadi jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga
(konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat popular dari kategori ini adalah
pencemaran atau polusi.
3. Efek Konsumen Terhadap Konsumen Lain
Hak ini terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau
mengganggu fungsi utilitas konsumen lain.
4. Efek KOnsumen Terhadap Produsen
Hal ini terjadi jika aktivitas knsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau
kelompok produsen tertentu.
Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-
prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Berikut faktor pendorong timbulnya
eksternalitas :
a. Keberadaan barang public
b. Sumber daya bersama
c. Ketidaksempurnaan pasar
d. Kegagalan pemerintah
Seperti halnya pembahasan tentang barang public, pembehasan mengenai eksternalitas pun
sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam pembahasan ini hanya mengukas sedikit
tentang eksternalitas. Eksterna;itas seringkali disebut limbah., suatu istilah yang sangat
deskriptif ketika mempertimbangkan pemerintah federal. Ada kalanya sebuah program yang
dilakukan pemerintah federal di suatu memiliki manfaat spillover ke daerah di sekitar
Negara tersebut. Sebagai contoh, sebuah program pemberantasan nyamukdi suatu lokasi
dapat mengurangi populasi nyamuk di area sekitar lokasi tersebut. Contoh lain dari manfaat
spillover adalah bandara regional, yang bisa menguntungkan untuk kota-kota disekitarnya. .
Semua kota mungkin berkontribusi terhadap dukungan dari otoritas bandara yang akan
bersama-sama dijalankan. Seperti sebuah usaha dapat menginternalisasi eksternalitas yang
dihasilkan oleh limbah dari satu jurisdiksi pemerintah yang lain.
2.2. FISKAL FEDERALISME
Federalisme fiskal adalah pembagian pengumpulan pendapatan dan tingkat pengeluaran yang
berbeda responsibilitiesbetween pemerintah. Sebagian besar negara memiliki (atau federal)
pemerintah pusat pemerintah, negara atau daerah, dewan kota dan, pada tingkat terendah, paroki
dewan. Setiap tingkat memiliki pembatasan pada instrumen pajak itu dapat menerapkan dan
pengeluaran yang dapat membuat. Bersama-sama mereka merupakan pemerintahan multi-level
dan tumpang tindih yang mengatur negara maju yang khas. Pemerintah pusat biasanya dapat
memilih apa pun instrumen pajak itu menyenangkan dan, meskipun memiliki kebebasan dalam
pengeluaran, biasanya berfokus pada pertahanan nasional, ketentuan hukum dan pembayaran
pesanan, infrastruktur dan transfer. Kekuasaan perpajakan dari pemerintah negara bagian yang
lebih terbatas. Di Inggris mereka dapat memungut hanya pajak properti, baik di AS pajak
penghasilan komoditas dan lokal diperbolehkan. Tanggung jawab mereka meliputi pendidikan,
infrastruktur lokal dan penyediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah menyediakan
layanan seperti pengumpulan sampah dan taman. Tanggung jawab untuk polisi dan pemadam
kebakaran dapat baik di tingkat negara bagian atau lokal. Tingkat pemerintahan yang
dihubungkan dengan tanggung jawab yang tumpang tindih antara tingkat pembayaran dan
transfer. Isu federalisme fiskal tidak terbatas pada desain pemerintah dalam negara. Dorongan
terakhir untuk kemajuan teori ini telah menjadi isu yang melibatkan desain struktur kelembagaan
untuk EuropeannUnion tersebut. Kemajuan yang dibuat ke arah integrasi ekonomi dan moneter
telah mulai menimbulkan pertanyaan tentang subsidiaritas, yang merupakan tingkat kemandirian
yang masing-masing negara akan mempertahankan dalam pengaturan pajak. Argumen tersebut
hanya melibatkan penerapan federalisme fiskal, meskipun dengan pengamatan scale.These lebih
besar mengakibatkan sejumlah persoalan ekonomi yang menarik. Pertama, mengapa harus ada
lebih dari satu tingkat pemerintahan? Menggunakan logika penalaran ekonomi, multi-level
pemerintah hanya bisa ustified jika dapat mencapai sesuatu yang tingkat tunggal tidak bisa.
Penjelasan tentang ini harus berputar di sekitar akses terhadap informasi dan bagaimana hal ini
dapat tercapai.
2.2.1. Teori-teori Fiskal Federalisme
Teori tentang federalisme fiskal menyatakan bahwa untuk barang atau jasa publik tertentu
seperti barang publik daerah, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas
alokasi sumber daya. Hal ini sebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
a. Pemerintah daerah dapat lebih baik dikelola menurut daerah dan letak geografisnya.
b. Pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk mengenali preferensi dan
kebutuhan daerah.
c. Tekanan dari persaingan jurisdiksi yang mendorong pemerintah daerah untuk menjadi
inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan penduduknya (Oates, 1972).
Hasil penelitian terakhir menyebutkan bahwa kebijaksanaan konvensional seperti ini dapat
berlaku di negara-negara maju,8] namun belum tentu berlaku di negara-negara yang sedang
berkembang. Sebagian besar negara berkembang belum memenuhi asumsi eksplisit maupun
implisit yang diungkapkan dalam teori federalisme fiskal. Di negara berkembang, preferensi
pemilih daerah belum tentu dapat direfleksikan secara langsung di dalam laporan hasil
anggaran daerah seperti halnya di Negara berkembang. Pemerintah daerah tidak memiliki
kemampuan administrasi yang kuat untuk membuat keputusan-keputusan fiskalnya sendiri.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan
pemerintah untuk mempromosikan desentralisasi fiskal akan efektif bagi negara maju (Bahl
dan Linn, 1992). Sebagian besar studi empiristentang desentralisasi fiskal terbatas bagi
penggunaan di negara-negara maju. Namun demikian, desentralisasi fiskal bukan hanya
terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang.
2.2.2. Teori Fiskal Desentralisasi
Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8,
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia.” Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses
distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih
rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan
banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Tahun 2001 merupakan awal
pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di
Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun
1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam
Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan
pelaksanaan APBD”. Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Departemen Keungan Negara djoko Hidayanto (2004 : 53) “pelaksanaan Otonomi daerah di
Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004 : 92)
“1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia
khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan
tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif ”. Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti
dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah
dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah :
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipaasi dalam
pembangunan.
2.2.3. Hipotesis Tiebout
Hipotesis Tiebout membahas sehubungan dengan barang lokal. Setiap komunitas dapat
diperlakukan sebagai penyedia independen barang publik lokal. Jika konsumen dalam
perekonomian memiliki selera yang heterogen, maka akan ada keuntungan yang jelas bagi
yurisdiksi yang memiliki tingkat yang berbeda dari ketentuan. Masing-masing dapat
merancang apa yang menawarkan (tarif pajak, tingkat penyediaan dan jenis penyediaan)
untuk menarik kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan memilih yurisdiksi di
mana untuk hidup (yaitu, melalui pemungutan suara dengan kaki mereka) konsumen
mengungkapkan selera mereka untuk barang-barang publik. Dengan tidak adanya biaya
transaksi, atau halangan lain untuk kebebasan bergerak, keseimbangan yang efisien harus
terjadi. Batas-batas argumen ini dieksplorasi dalam konteks barang publik local juga berlaku
di sini. Biaya transaksi yang relevan dalam praktek, dan masalah secara optimal membagi
populasi terbatas dalam sejumlah yurisdiksi akan timbul. Fakta bahwa alokasi pertama terbaik
tidak akan tercapai tidak selalu merongrong argumen untuk desentralisasi. Ada jelas masih
manfaat desentralisasi bahkan ketika hal ini tidak dapat dibawa ke tingkat yang dibutuhkan
oleh hipotesis Tiebout. Mulai dari tingkat seragam layanan yang terlalu sedikit untuk
beberapa konsumen, dan terlalu banyak untuk orang lain, maka pindah dari tingkat seragam
oleh beberapa yurisdiksi harus menguntungkan beberapa consumers.In cara ini, desentralisasi
bahkan dibatasi dapat meningkatkan efisiensi. Ini Argumen dapat dengan mudah dipahami
dari Gambar 2.2. Hipotesis Tiebout menunjukkan manfaat dicapai oleh desentralisasi.
Meskipun ini tidak akan sepenuhnya direalisasikan, versi terbatas dari argumen yang sama
menunjukkan bahwa bahkan desentralisasi dibatasi akan memperbaiki penyediaan seragam.
Gambar 2.2 : Keseragaman Harga
Tingkat Utilitas
UA UB
GA G0 GB Tingkat Barang Publik
Sekarang asumsikan bahwa kelompok B memiliki preferensi yang relatif kuat untuk kebaikan publik
daripada kelompok A, dengan mempertimbangkan tingkat pajak yang lebih tinggi bahwa ini
membawa. Tingkat utilitas dari dua kelompok kemudian dapat digambarkan terhadap kuantitas
penyediaan barang publik seperti pada Gambar 2.2. Pilihan yang lebih disukai dari penyediaan barang
publik yang dilambangkan sebagai GA dan GB (dengan GA <GB). Sekarang perhatikan pilihan tingkat
seragam penyediaan dan membiarkan tingkat ini menjadi G0. Asumsikan bahwa ini terletak di antara
GA dan GB (argumen dengan mudah meluas ke kasus di mana itu terletak di luar batas-batas ini).
Hilangnya kesejahteraan kepada masyarakat kemudian diberikan oleh L = nA [UA (GA) - UA (G0)] + nB
[uB (GB) - uB (G0)] dibandingkan dengan apa yang akan dicapai jika masing-masing kelompok dapat
diberikan dengan yang disukai kuantitas. Nilai kerugian dapat diminimalkan dengan menetapkan
lokasi G0 manfaat marjinal sehingga thatthe untuk kelompok B memiliki publik yang lebih baik
B,nBu’B (G0)> 0, hanya mengimbangi hilangnya marjinal grup A,nAu’0 A (G0) <0, tetapi titik penting
adalah bahwa kerugian tetap positif. Selain itu, kerugian meningkatkan lebih tersebar luas adalah
preferensi dan anggota makin banyak dari masing-masing kelompok. Analisis ini menunjukkan
bagaimana keseragaman dapat menjadi mahal dalam hal kesejahteraan terdahulu. Sebuah kebijakan
keseragaman kemudian hanya bisa didukung jika biaya diferensiasi melebihi manfaat. Biaya tersebut
bisa muncul dalam pengumpulan informasi untuk menentukan diferensiasi dan biaya administrasi
sistem yang berbeda. Argumen ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Bagian berikutnya meskipun
mempertimbangkan batas manfaat yang dapat timbul dari diferensiasi.
2.2.4. Pembagian Risiko
Inter-regional asuransi pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok
daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu,
asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang
diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat
tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada
daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan
tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada
(kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit ...) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa
prinsip-prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, risksharing lebih efektif yang lebih luas
dasar yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi
bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam
asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah.
Ketiga, harus ada asuransi minInter daerah pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di
antara sekelompok daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak
semestinya. Karena itu, asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari
risiko. Apa yang diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang
menanggung, sampai tingkat tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu
daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita
kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko
individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit ...) itu
kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam asuransi mutual.
Pertama, pembagian risiko lebih efektif apabila lebih luas dasar yang risiko dikumpulkan. Ini
merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi bersama. Kedua, itu lebih
menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam asuransi bersama dengan daerah
lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah. Ketiga, harus ada Inter-daerah
asuransi pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok daerah sehingga
daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu, asuransi dapat
timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang diperlukan untuk hal
ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat tertentu, independen
satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau
kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya
berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran,
kecelakaan mobil, penyakit, dll) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-
prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, risksharing lebih efektif yang lebih luas dasar
yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi
bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam
asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah.
Ketiga, harus ada simetri minim di seluruh daerah. Alasannya adalah bahwa dengan distribusi
regional asimetris risiko, beberapa daerah akan secara sistematis dan terus menerus
mensubsidi orang lain. Pertimbangan distribusi kemudian akan mendominasi aspek asuransi.
Keempat, risiko-pengaturan pembagian memerlukan perilaku timbal balik: suatu daerah
dengan kejutan yang menguntungkan menerima untuk membantu daerah lain jika cukup dapat
berharap bahwa daerah-daerah pada gilirannya akan membantu keluar dalam keadaan buruk.
Dengan asuransi sukarela, peserta bebas untuk memilih keluar setiap saat dan jadi kita juga
harus mempertimbangkan kemungkinan perjanjian pembagian risiko tanpa komitmen.
2.3. PERSAINGAN ANTAR PEMERINTAH
Konsep persaingan antar pemerintah dalam sebuah sistem pemerintahan federal merupakan
usaha mendasar yang menjelaskan dari sudut pandang ekonomi. Sebagai prinsip umum setiap
barang atau jasa yang diproduksi harus pada tingkat yang paling efisien. Kompetisi antar
pemerintah merupakan alasan yang baik untuk menghasilkan tingkat output. Dari beberapa
aspek kompetisi antar pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah sistem pemerintahan yang
berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta
dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.
2.3.1. Persaingan Antar Pemerintah dan Pilihan Konsumen
Dalam berbagi macam sektor baramg yang diminta oleh masyarakat seperti, mobil pribadi,
makanan, minuman, restoran, dan sebagainya, tentunya setiap orang memeliki preferensi
yang berbeda terhadap barang-barang tersebut. Salah satu permasalahan pada output sektor
publik adalah karakterstik output pemerintah cenderung tidak sesuai dengan tuntutan para
konsumen individu. Adanya beberapa pemerintah daerah yang berbeda yang masing-masing
dapat menghasilkan campuran yang berbeda dari barang dan jasa untuk memenuhi tuntutan
masyarakat , hal in jauh lebih baik daripada satu pemerintah yang besar yang hanya
menghasilkan satu campuran konsep output. Persaingan antar pemerintah dapat ditunjukkan
pada gambar 2.3 yang diasumsikan bahwa ada tiga jenis orang yang tinggal di suatu daerah,
dengan kurva permintaan local D1, D2, dan D3. Jika masing-masing kelompok berisikan
jumlah orang yang sama, maka tuntutan kolektif untuk output pemerintah adalah kurva
permintaan dari rata-rata pemilihan, seingga Q2 akan cenderung diproduksi. Hal ini
memenuhi individu denga kurva permintaan pada D2, tetapi orang-orang dengan kurva
permintaan D1 akan lebih memilih output yang lebih rendah dan orang-orang dengan kurva
permintaan D3 akan lebih banyak disukai.
2.3 : Kompetisi Antar Pemerintah
P
D 1 D2 D3
T
Q1 Q2 Q3 Q
Pada kurava di atas dibagi menjadi tiga komunitas yang masing-masing dengan pemerintah
daerah sendiri, maka pemerintah pertama dapat mengasilkan Q1, pemerintah kedua bisa
menghasilkan Q2, dan pemerintah ketiga menghasilkan Q3. Orang dengan penghasilan
rendah, pe,erintah cenderung memproduksi output pada Q1, sementara untuk masyarakat
berpenghasilan tinggi akan menuntut pemerintah untuk memproduksi banyak output untuk
dikonsumsi, maka pemerintah memproduksi pada Q3. Output yang dihasilkan sector public
akan memberikan utilitas yang lebih besar terhadap individu dalam berkonsumsi. Persaingan
antar pemerintah bertujuan untuk memberikan output yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat serta menyediakan out[ut yang mereka inginkan.
2.3.2. Mobiltas dan Persaingan Antar Pemerintah
Ketika terdapat banayak pemerintah pada suatu daerah, maka orang dapat memilih salah satu
yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak menyukai dengan
pemerintah yang ada pada negara yang mereka tempati, ,maka mereka dapat bebas berpindah
ke lain Negara (yuridis) yang lebih memenuhi preferensi mereka. Dalam menanggapi teori
barang publik yang berpendapat bahwa tidak ada mekanisme untuk mengungkapkan
preferensi konsumen untuk barang publik dengan cara yang sama, tetapi mekanisme pasar
mengungkapkan preferensi konsumen untuk barang pribadi. Charles Tiebout menunjukkan
bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama . Satu
kepastian tidak akan berpendapat bahwa pergerakan warga dari satu yuridiksi ke yuridiksi
yang lain menyediakan mekanisme yang persis duplikat untuk pasar barang-barang pribadi,
tetapi titik Tiebout berpendapat bahwa mobilitas warga antar yurisdiksi pemerintah memang
menghasilkan beberapa kompetisi antar pemerintah, dan tidak membantu untuk
mengungkapkan preferensi warga untuk output sektor public. Akibatnya, negara cenderung
terhambat untuk maju dikarenakan preferensi warga yang berbeda-beda dan cenderung
tertutup. Perpindahan (mobilitas) warga ke Negara lain ini menjadi pertimbangan Negara
setempat. Namun disisi lain terdapat efek positif yakni terjadi kompetisi antar pemerintah
untuk dapat memajukan Negara mereka masing-masing dengan berbagai cara, khususnya
dalam peneyediaan barang punlik untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang
heterogen.
2.3.3. Pemerintah Lainnya Sebagai Dasar Pernandingan
Mobilitas merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kompetisi antar pemerintah.
Perlu diperhatikan bahwa para lembaga pemerintahan harus memenuhi para pemilih mereka
agar dipilih kembali. Banyaknya pemerintah yang ada di suatu daerah, membuat warga dapat
membandingkan proses kegiatan dan pembiayaan pemerintah yang satu dengan pemerintah
yang lain di sekitarnya. Jika pemerintah yang mereka pilih lebih baik dibandingka
pemerintah yang lain, maka mereka akan cenderung memilihnya kembali. Kemampuan untuk
menggunakan pemrintah lain sebgai dasar perbandingan bukanlah hal yang mudah. Sebagai
contoh, ada sebuah pendapat bahwa dengan pemerintah daerah yang tersedia, individu dapat
mencari salah satu pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan mereka. Hal ini
menunjukkan bahwa para lembaga pemerintah memiliki insentif untuk menghasilkan jenis
output. Kompetisi antar pemerintah memiliki sejumlah efisiensi yang dapat menhasilkan
aspek tertentu. Hal ini dapat memungkinkan pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa
untuk masyarakat, sehingga dapat memuaskan permintaan heterogen atas barang dan jasa
pada masyarakat. Selain itu, pemerintah terdekat dapat berfungsi sebagai tolok ukur terhadap
pemerintah setempat. Jika pemerintah mereka terlihat baik dibandingkan dengan pemerintah
sekitarnya,maka mereka cenderung memilihnya kembali pejabat mereka, namun jika terlihat
buruk, mereka dapat mengekspresikan ketidakpuasan mereka di kotak suara. Ini memberikan
pejabat terpilih di masyarakat dengan insentif untuk memproduksi barang dan jasa
pemerintah yang memenuhi tuntutan mereka.
2.4. PERAN PEMERINTAH PADA TINGKAT YANG BER BEDA
Secara teori, tingkat pemerintahan yang berbeda akan lebih cocok untuk berbagai jenis
output sektor publik. Bagian ini meneliti bagaimana divisi yang terjadi di Amerika Serikat. Data
dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa negara dan pemerintah daerah dikombinasikan
menghabiskan sekitar sebanyak pemerintah federal dan pengeluaran pemerintah negara bagian
dan lokal telah tumbuh lebih cepat dari pengeluaran pemerintah federal sejak Perang Dunia II.
Tabel 2.1 memberikan informasi lebih lanjut tentang kegiatan belanja pemerintah negara bagian
dan lokal.
Tabel 2.1 : Negara bagian dan lokal pemerintah pengeluaran untuk tahun-tahun
tertentu
1970 1980 1990
Katagori Milyar $ Persen Milyar $ Persen Milyar $ Persen
Pendidikan 52,7 40,4 133,2 36,1 288,1 34,5
Jalan Raya 16,4 12,6 33,3 9,0 61,1 7,3
Kesejahteraan Publik 14,7 11,3 47,3 12,8 110,5 13,2
Sumber Daya Alam 9,7 7,4 32,2 8,7 74,6 8,9.
Kesehatan dan Rumah
Sakit
4,6 3,6 12,0 3,3 12,3 1,5
Perumahan dan
Pembangunan
Mayarakat
2,1 1,6 6,1 1,7 15,5 1,9
Tingkat Bunga pada
Hutang
4,4 3,4 14,7 4,0 50,0 16,0
Lain-lain 25,8 19,8 90,3 24,5 222,7 26,7
Sumber : Biro sensus, abstrak statistik dari amerika serikat, 1985 (washington, D.C. 1985), 263:
abstrak statistik, 1994, 302.
Pendidikan bertanggung jawab atas jumlah terbesar dari pengeluaran pemerintah negara
bagian dan lokal, diikuti oleh kesejahteraan masyarakat. Peningkatan luar biasa dalam
pentingnya program transfer pemerintah. Data dalam tabel 2.1 menunjukkan pola yang sama
dalam pengeluaran negara bagian dan lokal. Telah ada peningkatan bertahap, tetapi stabil dalam
pengeluaran untuk umum, perawatan kesehatan dan kesejahteraan rumah sakit, dan perumahan
dan pengembangan masyarakat. Gabungan, tiga kategori terdiri 20,3 persen dari pengeluaran
pemerintah negara bagian dan lokal pada tahun 1970 dan meningkat menjadi 24 persen pada
tahun 1990. Kesejahteraan masyarakat sendiri meningkat dari 11,3 persen dari belanja negara
dan lokal menjadi 13,2 persen, untuk peningkatan keseluruhan dari 17 persen dalam pangsa
pengeluaran total atas bahwa dua-dekade periode.
Tabel 2.1 untuk kategori pendidikan menunjukkan penurunan dari 40,4 persen dari
pengeluaran pada tahun 1970 menjadi 36,1 persen pada tahun 1980 menjadi 34,5 persen pada
tahun 1990. Ini penurunan pangsa pengeluaran negara dan lokal tidak menceritakan seluruh
cerita, bagaimanapun, karena negara bagian dan lokal pengeluaran pemerintah telah tumbuh
sebagai bagian dari pendapatan selama beberapa dekade. Sebagai persen dari GNP, negara
bagian dan lokal pengeluaran pendidikan adalah 5,2 persen pada tahun 1970, sedikit turun
menjadi 4,9 persen pada tahun 1980, namun meningkat kembali menjadi 5,2 persen pada tahun
1990.
Pada tahun 1970, jalan raya adalah kategori kedua terbesar dari pengeluaran pemerintah
negara bagian dan lokal, tetapi mereka jatuh secara substansial dari 12,6 persen pengeluaran
pada tahun 1970 menjadi 7,3 persen pada tahun 1990. Meskipun pertumbuhan pengeluaran
pemerintah negara bagian dan lokal sebagai persentase dari GNP, pangsa dikhususkan untuk
jalan raya jatuh sebagai persen dari pendapatan juga. Pada tahun 1970, pengeluaran pemerintah
negara bagian dan lokal di jalan raya sebagai persen dari GNP adalah 1,6 persen dan turun
menjadi 1,2 persen pada 1980 dan 1,1 persen pada tahun 1990. Dengan demikian, selama periode
dua puluh tahun, pangsa GNP dikhususkan untuk belanja jalan raya negara bagian dan lokal
menurun sekitar satu-ketiga. Ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan
lalu lintas meningkat di banyak daerah.
Kategori lain yang telah meningkat dari waktu ke waktu adalah pembayaran bunga, yang
meningkat dari 3,4 persen dari belanja negara dan lokal pada 1970 menjadi 6 persen pada tahun
1990. Sebuah faktor yang berkontribusi dalam peningkatan 1970-1980 adalah kenaikan suku
bunga, namun suku bunga turun secara substansial selama tahun 1980. Negara telah meminjam
lebih, yang telah menyebabkan pembayaran bunga naik. Pada tahun 1980, utang per kapita dari
pemerintah negara bagian dan lokal adalah $ 1482, dan, pada tahun 1990, meningkat menjadi $
3.460. Sebagai negara meminjam lebih banyak, peningkatan jumlah pembayaran pajak harus
pergi ke arah bunga atas utang mereka. Hal ini mungkin bermanfaat, jika pengembalian investasi
pemerintah negara bagian dan lokal melebihi suku bunga yang mereka membayar utang, namun
peningkatan belanja bunga adalah tren yang perlu diperhatikan.
Bagian dari berbagai kegiatan yang dilakukan di negara versus tingkat lokal bervariasi
substansial dari negara ke negara. Misalnya, pendidikan dasar dan menengah biasanya dilakukan
di tingkat lokal, dan negara menyediakan lembaga pendidikan di luar tingkat menengah. Bahkan
di sini, variasi terjadi. Beberapa negara memberikan pendidikan melalui pemerintah kota atau
kabupaten, sementara yang lain memiliki distrik sekolah independen. Ada juga berbagai
substansial dalam tingkat pemerintahan dari mana dana berasal. Beberapa negara sangat
bergantung pada sumber-sumber lokal dari pendapatan, sementara yang lain mengandalkan
sumber negara yang lebih, bahkan ketika pendidikan disediakan secara lokal. Ketergantungan
pada sumber menyatakan telah meningkat dalam upaya untuk menyamakan pengeluaran di
seluruh kabupaten sekolah. Dengan begitu, distrik sekolah yang buruk bisa datang lebih dekat
dengan pencocokan tingkat pendanaan yang tersedia untuk kabupaten kaya.
Daerah yang paling signifikan dari pengeluaran untuk pemerintah negara bagian dan
lokal adalah pendidikan, sedangkan daerah pemerintah federal yang paling signifikan dari
belanja dalam redistribusi pendapatan dan pertahanan nasional. Pemerintah peran negara dalam
redistribusi pendapatan telah menunjukan peningkatan, namun, dan negara bagian dan lokal
hampir sepenuhnya bertanggung jawab untuk kegiatan seperti polisi dan perlindungan
kebakaran. Layanan ini, Namun, bagian-bagian kecil dari keseluruhan pengeluaran pemerintah
negara bagian dan lokal. Ada alasan teoritis suara untuk memproduksi output pada tingkat
pemerintahan yang berbeda, seperti yang dicatat sebelumnya. Alasan-alasan ini tidak
menceritakan seluruh cerita, bagaimanapun, karena dalam setiap kegiatan pemerintah, pengaruh
politik juga memainkan peran dalam menentukan tindakan pemerintah. Beberapa faktor-faktor
politik adalah subyek dari bagian berikutnya.
2.5. SENTRALISASI DAN KARTELISASI PEMERINTAH
Di sektor swasta ekonomi, pemerintah memiliki kebijakan yang didukung oleh hukum
dalam menegakkan persaingan. Federal Trade Commission dan Departemen Kehakiman secara
rutin mengambil tindakan terhadap apa yang mereka lihat sebagai perilaku anti persaingan,
dengan memecah perusahaan besar, mencegah penggabungan perusahaan-perusahaan kecil, atau
dengan mendikte persyaratan yang perusahaan dapat berkontraksi. Dalam contoh yang
spektakuler, AT & T, yang pada satu bursa yang dimiliki ponsel waktu yang paling lokal serta
kebanyakan jarak jauh garis, yang dipecah menjadi perusahaan yang lebih kecil pada tahun 1983.
Pada tahun 1994, Microsoft diminta untuk mengubah cara di mana ia dikontrak dengan produsen
perangkat keras komputer karena dituduh memonopoli industri perangkat lunak. Kebijakan yang
sama diterapkan pada sektor swasta tidak membawa melalui sektor publik, namun. Apa yang
dipandang sebagai persaingan di sektor swasta sering dianggap sebagai duplikasi usaha di sektor
publik. Jika dua lembaga atau departemen telah tumpang tindih fungsi, langkah dapat dilakukan
untuk menghilangkan duplikasi usaha daripada melihat tumpang tindih sebagai menguntungkan
karena potensi persaingan.
2.5.1. Persaingan di Sektor Publik
Kompetisi dapat sebagai menguntungkan di sektor publik seperti di sektor swasta, dan
bahkan mungkin lebih. Di pasaran, sistem harga memberikan sinyal pasar tentang efisiensi
produksi perusahaan, sehingga dalam arti setiap perusahaan dapat dibandingkan dengan
setiap perusahaan lain. Di sektor publik, sistem harga untuk output pemerintah biasanya tidak
ada, sehingga tidak ada cara yang jelas untuk menilai saat pemerintah memproduksi secara
efisien, meskipun petunjuk dapat diberikan dengan membandingkan efisiensi satu unit
pemerintah dengan yang lain memproduksi sama jenis output.
Perilaku kartelisasi dalam pemerintahan sering terjadi di bawah pembenaran menegakkan
beberapa jenis standar pada program pemerintah, dan lebih umum daripada umumnya
dianggap. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, dewan pendidikan negara telah
mengerahkan pengaruh lebih besar atas proses pendidikan bila dibandingkan dengan
kabupaten sekolah lokal, dan pemerintah federal sendiri telah menjadi lebih terlibat, setelah
membentuk Departemen Pendidikan independen di bawah pemerintahan Carter. Hasilnya
adalah bahwa dengan sedikit daya yang dikerahkan oleh pemerintah yang lebih kecil, dan
lebih banyak kekuatan oleh yang lebih besar, persaingan antar pemerintah berkurang.
Jika negara mengumpulkan pajak pendidikan yang lebih (dibandingkan dengan daerah), dan
jika memegang negara lebih banyak kekuatan dan kontrol dalam menegakkan program
pendidikan standar, maka individu memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil
keuntungan dari kompetisi antar pemerintah yang disediakan oleh variasi dalam program
pemerintah daerah. Akibatnya, program-program pendidikan sebelumnya lokal yang
berkembang menjadi program negara, dengan penurunan yang mengakibatkan jumlah
kompetisi antar pemerintah.
2.5.2. Jumlah Pemerintah
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan persaingan antar adalah jumlah
pemerintah yang tersedia untuk bersaing. Pada tabel 2.2, misalnya, diketahui bahwa 1942-
1972, jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat turun hampir setengahnya, dengan
sebagian besar dari penurunan yang dicatat oleh penurunan drastis dalam jumlah kabupaten
sekolah. Penurunan jumlah kabupaten sekolah terus, meskipun pada tingkat yang lebih
lambat, melalui 1992. Karena pendidikan adalah fungsi tunggal terbesar dari pemerintah
negara bagian dan lokal, ini adalah contoh jelas bagaimana persaingan antar pemerintah,
dengan kedok mengurangi duplikasi usaha, telah dikurangi.
Tabel 2.2 : Jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat
Jenis Pemerintahan 1942 1952 1962 1972 1982 1992
Pemerintah Federal 1 1 1 1 1 1
Pemerintah Nergara 48 48 50 50 50 50
Pemerintah Lokal 155,07 116,694 91,186 78,218 82,290 86,692
Negara 3.050 3,049 3,043 3,044 3,041 3,043
Hal-hal Kota 26,220 16,778 18,000 18,517 19,076 19,296
Kota Praja dan Kota 18,919 17,202 17,142 16,991 16,143 16,666
Sekolah
Pemerintahan
108,579 67,346 34,678 16,718 14,851 14,556
Pemerintah Istimewa 8,299 12,319 18,323 23,885 28,588 33,131
Jumlah 155,116 116,743 91,237 18,269 82,341 86,743
Sumber :Biro Sensus, abstrak statistic persatuan Negara, 1993 ( Washington, D.C. 1993),
291
Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah total pemerintah telah meningkat di akhir dekade,
hampir seluruhnya karena peningkatan substansial dalam jumlah kabupaten khusus. Tabel
menunjukkan tren terus dalam penciptaan distrik khusus, yang memiliki fungsi beragam
seperti pengelolaan air, pengendalian nyamuk, atau melayani sebagai otoritas pelabuhan.
Seringkali, kabupaten khusus akan dibuat saat kegiatan melampaui lingkup pemerintah
daerah tetapi tidak cukup luas untuk menutupi seluruh negara bagian. Dengan demikian,
kabupaten khusus menciptakan lapisan lain pemerintah dalam struktur pemerintahan yang
ada. Kadang-kadang, distrik khusus juga dibuat untuk menghindari keterbatasan pada
kemampuan sekolah perpajakan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak dapat
meningkatkan pendapatan tambahan untuk beberapa tujuan yang mereka anggap diinginkan,
kabupaten khusus dengan otoritas pajak independen dapat dibuat.
Meskipun distrik khusus meningkatkan jumlah pemerintah, mereka cenderung mengurangi
persaingan antarpemerintah karena mereka dibuat sebagai upaya kerja sama dari pemerintah
daerah. Meskipun mungkin ada alasan yang baik untuk kelompok pemerintah untuk bekerja
sama dengan cara ini, usaha koperasi tersebut masih memiliki efek yang tidak diinginkan dari
mengurangi kompetisi.
2.6. TEORI BARANG LOKAL
Sebuah barang publik lokal hanya dapat bermanfaat bagi mereka dalam wilayah geografis
tertentu. Mungkin non-rivalrous dalam area itu atau mungkin sebagian rivalrous. Ini definisi
barang publik lokal membuat jelas bahwa fitur unik adalah pembatasan geografis. Ini daun
membuka pertanyaan apakah barang publik lokal dikecualikan atau tidak. Hal ini penting karena
alasan berikut. Seperti yang akan terlihat, fokus teori barang publik lokal adalah analisis
pemerintah daerah dan keputusan mengenai perpajakan dan pengeluaran. Apakah barang publik
lokal yang disediakan adalah dikecualikan atau tidak kemudian menjadi masalah kebijakan
daripada fitur yang melekat dari barang. Dengan ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah
dapat menggunakan berbagai peraturan untuk mengontrol akses ke barang-barang publik yang
mereka tawarkan. Sebagai contoh, pendaftaran di sekolah dapat dibatasi oleh pilihan kebijakan
untuk siswa di daerah setempat dan ukuran penduduk setempat dapat dikontrol oleh larangan
gedung baru. Akibatnya, terjadi tumpang tindih yang besar antara klub dan barang-barang publik
lokal dan istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Apa yang sebagian besar
dibedakan dua dalam literatur telah menjadi isu yang telah ditangani menggunakan konsep
masing-masing. Pembahasan barang klub telah lebih berpusat pada isu-isu efisiensi dengan
populasi homogen. Sebaliknya, barang publik lokal telah menemukan penggunaan yang paling
menonjol dalam analisis populasi heterogen dan wahyu preferensi. Selanjutnya, barang publik
lokal telah digunakan untuk memahami peran dan struktur pemerintah daerah sedangkan barang
klub telah lebih lanjut tentang pasar. Bahkan perbedaan ini tidak selalu mengikat.
Sebuah barang publik lokal memiliki fitur yang manfaatnya terbatas pada wilayah geografis
tertentu, dan tidak bisa dinikmati di luar daerah itu. Berkaitan ide ini untuk analisis barang klub,
seseorang dapat memikirkan masyarakat lokal sebagai klub yang dibentuk untuk menyediakan
barang publik lokal. Untuk menjadi anggota komunitas lokal, konsumen harus pindah ke daerah
(yaitu bergabung dengan klub) dan membayar apapun pajak daerah dipungut dalam masyarakat
(yaitu membayar biaya keanggotaan). Setelah mereka melakukan ini, mereka kemudian dapat
menikmati barang-barang publik lokal yang disediakan. Sebuah fitur penting dari klub yang baik
adalah bahwa pengecualian adalah mungkin dan sangat menarik untuk dibahas apakah ini adalah
kasus dengan barang-barang publik lokal. Ada dua poin di mana pengecualian dimungkinkan.
Pertama, konsumen harus menjadi penduduk di suatu wilayah dalam rangka memperoleh
manfaat dari barang publik lokal. Meskipun hanya sedikit (jika ada) pemerintah daerah memiliki
hak untuk mencegah penjualan kembali rumah atau untuk mengusir paksa penghuni yang ada,
mereka memiliki kekuatan untuk mencegah gedung baru tambahan. Akibatnya, penurunan
populasi mungkin sulit untuk mencapai (seperti pengusiran di klub biasa), pengecualian anggota
tambahan adalah mungkin. Kedua, ada pembayaran pajak. Setiap warga yang menolak
membayar pajak lokal dapat dipaksa untuk membayar atau dikecualikan dari klub karena
pemerintah daerah memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak. Jika kita
memaksakan kemungkinan pengecualian, maka analisis barang publik lokal menjadi persis
bahwa klub telah kita dipertimbangkan. Namun, analisis non-eksklusi juga kepentingan dengan
barang publik lokal karena ini menangkap ide pasar freelyoperating di mana individu memiliki
kebebasan untuk memilih lokasi perumahan yang disukai mereka. Kami sekarang fokus pada
non-eksklusi. Konsep barang publik lokal dapat diterapkan pada penyediaan pelayanan publik
oleh daerah setempat untuk memahami alokasi penduduk antara daerah yang berbeda. Secara
intuitif, kita bisa memikirkan daerah bersaing untuk populasi dengan menetapkan paket
penyediaan barang publik dan perpajakan yang mereka tawarkan. Anggota populasi melihat apa
yang ditawarkan di daerah-daerah yang berbeda dan memilih salah satu yang menawarkan
tingkat utilitas tertinggi. Hal ini akan menyebabkan arus populasi sampai tidak ada seorang pun
dapat memperoleh dengan lokalitas bergerak. Hal ini mirip dengan penyesuaian. Proses untuk
barang club kecuali untuk fakta bahwa ada akses gratis (yaitu, ada kemungkinan pembatasan
akses bagi para migran baru bahkan jika populasi yang ada akan kalah dari migrasi). Dalam
kerangka ini adalah wajar untuk mempertanyakan apakah keseimbangan yang efisien akan
tercapai. Daerah-daerah yang bersaing untuk penduduk dan tidak ada pembatasan yang
dikenakan atas kebebasan penduduk untuk bergerak di antara daerah-daerah. Dengan klub,
efisiensi dicapai setidaknya dalam klub. Untuk melihat apakah hal yang sama berlaku untuk
barang-barang publik lokal, maka perlu mempertimbangkan model situasi. Pertimbangkan total
populasi konsumen H yang akan dibagi antara dua daerah dengan h menjadi penduduk suatu
daerah (kita menggunakan notasi yang berbeda untuk menghindari kebingungan dengan
keanggotaan klub). Setiap daerah menyediakan barang publik lokal yang dibiayai melalui
muatan pada populasi. Karena populasi bertambah, biaya unit per penduduk masyarakat yang
baik berkurang. Ini adalah manfaa dari populasi meningkat. Ada juga biaya untuk peningkatan
populasi. Hal ini dapat dimotivasi dengan mengasumsikan bahwa ada sumber daya tetap di
wilayah masing-masing sehingga pendapatan per orang jatuh karena populasi meningkat dan
sumber daya ini harus dibagi antara sejumlah besar. Asumsi ini menyiratkan bahwa pendapatan
dapat ditulis sebagai fungsi menurun, M (h), penduduk suatu daerah. Pikirkan upah atau
tunjangan kesejahteraan mengurangi dengan migrasi meningkat. Jika wilayah menyediakan
barang unit G masyarakat , biaya per penduduk adalahr萍,. Menggabungkan, pendapatan tersisa
untuk dibelanjakan pada barang pribadi adalah M (h) -r萍, dan tingkat utilitas yang dihasilkan dari
U (M (h) - r萍, G). Diasumsikan bahwa daerah memilih tingkat populasi publik yang baik secara
optimal diberikan. Hal ini menghilangkan kemungkinan inefisiensi melalui tingkat ketentuan
yang tidak memenuhi aturan Samuelson. Mengingat h penduduk, tingkat penyediaan barang
publik memenuhi aturan Samuelson
h ,r,铺= 1 … … … … … … … … . . (2.1)
Kondisi ini dapat diselesaikan untuk menemukan tingkat publik yang baik, G (h), yang
tergantung pada penduduk wilayah. Mengganti tingkat kepentingan publik ke dalam fungsi
utilitas menentukan tingkat utilitas sebagai fungsi dari populasi. Hubungan ini ditulis secara
singkat sebagai U (h). Implikasi dari model mengikuti dari fakta bahwa peningkatan h dapat
meningkatkan atau menurunkan utilitas. Membedakan U (h) sehubungan dengan h menunjukkan
bahwa:
U’ = UxM’ + Ux (r萍潜) .............................. (2.2)
Istilah pertama ini adalah negatif, karena peningkatan populasi mengurangi M pendapatan,
sedangkan istilah kedua adalah positif karena biaya barang publik berkurang. Untuk
menganalisis model lanjut, asumsikan utilitas yang awalnya meningkat dengan penduduk hingga
mencapai maksimum dan kemudian menurun. Selain itu, biarkan U (H)> U (0), sehingga
memiliki semua penduduk menyebabkan utilitas yang lebih tinggi daripada memiliki populasi
tidak.Hal ini dapat termotivasi oleh fakta bahwa sejumlah kecil orang merasa sangat mahal untuk
menyediakan barang publik tetapi pendapatan tidak berkurang terlalu jauh ketika seluruh
penduduk dalam satu wilayah.
2.7. STRUKTUR OPTIMAL : EFISIENSI VS STABILITAS
Penjelasan sebelumnya telah mengeksplorasi sejumlah keuntungan dari desentralisasi fiskal. Ini
telah terlibat baik efisiensi dan aspek ekuitas. masalah ini yang tersisa adalah struktur yang
optimal atau jumlah yang benar dari tingkat administrasi. Kesulitan yang muncul di sini adalah
bahwa pembagian yang optimal mungkin berbeda antara barang publik. Contoh-contoh dalam
pendahuluan telah membahas bagaimana layanan yang diselenggarakan pada pendidikan, tingkat
yang sangat lokal di tingkat yang lebih tinggi dan pertahanan di satu bahkan lebih tinggi. Ada
banyak barang-barang publik lainnya yang diberikan oleh pemerintah federal. Jika masing-
masing yang akan dialokasikan pada tingkat yang benar desentralisasi, hal ini akan menyiratkan
jumlah yang sama besar tingkat pemerintahan.Untuk memahami apakah ini akan dilakukan,
sekarang perlu untuk mempertimbangkan penting aspek desentralisasi yang belum
diperkenalkan. sejauh ini hanya keuntungan telah dipertimbangkan, sekarang saatnya untuk
memperkenalkan biaya. Setiap tingkat pemerintahan membawa serta biaya tambahan. Ini
melibatkan semua Faktor-faktor yang diperlukan untuk menyediakan administrasi. Bangunan,
staf dan peralatan semua akan diperlukan, seperti pemilihan kehendak untuk memilih politisi.
para politisi juga akan meminta kompensasi untuk waktu yang dihabiskan untuk kegiatan politik.
Ini Biaya direplikasi setiap kali tingkat tambahan pemerintah diperkenalkan Akibatnya,
memperkenalkan tingkat lanjut dari pemerintah bukan tanpa biaya. Itu pilihan tingkat optimal
desentralisasi harus mengambil biaya ini memperhitungkan dan menyeimbangkan mereka
terhadap manfaat. Dari proses tersebut akan muncul struktur yang optimal. Ini akan tergantung
pada ukuran relatif dari biaya dan manfaat tetapi yang paling mungkin untuk menghasilkan
tingkat desentralisasi sehingga beberapa keputusan diambil pada tingkat yang lebih tinggi
daripada akan lebih baik jika desentralisasi adalah tanpa biaya. Argumen ini sekarang
digambarkan dalam sebuah model sederhana yang lokasi perdagangan
Figure 2.1 : Sentralisai dan Desentralisasi
[ ]
0 Sentralisasi 1
Daerah L Daerah R
[ ][ ]
0 Desentralisasi 1
skala ekonomi terhadap keragaman preferensi. Titik keberangkatan adalah bahwa pengambilan
keputusan terpusat menghasilkan "satu ukuran cocok untuk semua" hasil yang tidak
mencerminkan heterogenitas selera. Ketentuan seragam berikut dari pertimbangan ekonomi
politik mencegah suara mayoritas terpusat dari mengalokasikan berbagai tingkat barang publik
ke kabupaten yang berbeda. Hanya dengan desentralisasi suara mayoritas di tingkat kabupaten
mungkin untuk membedakan penyediaan barang publik tetapi pada beberapa biaya duplikasi.
Misalkan ada satu barang publik yang dapat diberikan baik di tingkat federal maupun di tingkat
daerah. Kami Model federasi sebagai segmen garis [0, 1], dengan titik pada garis yang mewakili
lokasi geografis yang berbeda. Kepentingan publik dapat ditemukan di mana saja sepanjang garis
dan masing-masing individu ditandai dengan lokasi yang ideal mereka untuk kepentingan publik.
Dengan ketentuan pusat kepentingan publik terletak di 1/2, titik tengah dari segmen garis. Yang
lebih jauh dari titik ini individu berada, semakin sedikit mereka menyukai barang publik yang
disediakan di tingkat federal. Hal ini ditunjukkan pada Gambar
didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah
interval-kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata
sehingga kedua daerah adalah ukuran yang sama. De
terletak pada titik tengah interval masing
kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena
duplikasi, biaya 2C dengan ketentuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya
penyediaan barang publik tersebar adalah berkurang satu setengah).
Fungsi utilitas dari setiap individu berada di bawah sentralisasi
Dan berada di bawah desentralisasi,
di mana B囊 挠石轨B dan B囊 恼石轨B menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya
lokasi dan lokasi yang ideal individu i, masing
seorang individu i terletak di wilayah kiri (
mana utilitas menurun dengan jarak yang diberik
kapan desentralisasi secara sosial optimal sebagai hasil dari trade
barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal
secara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya
dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan
tergantung pada jarak rata
jarak rata-rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak
disediakan di tingkat federal. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. Atau ketentuan dapat
didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah
kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata
sehingga kedua daerah adalah ukuran yang sama. Desentralisasi penyediaan barang publik
terletak pada titik tengah interval masing-masing, yaitu 1/4 di wilayah kiri dan 3/4 di wilayah
kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena
entuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya
penyediaan barang publik tersebar adalah berkurang satu setengah).
Fungsi utilitas dari setiap individu berada di bawah sentralisasi
…………………………………… (2.
desentralisasi,
……………….... (2.
B menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya
lokasi dan lokasi yang ideal individu i, masing-masing di bawah sentralisasi dan desentralisasi bagi
seorang individu i terletak di wilayah kiri ( B脑 恼石轨B邹 untuk satu terletak di wilayah yang benar. Tingkat di
mana utilitas menurun dengan jarak yang diberikan oleh parameter α. Sekarang kita bisa menentukan
kapan desentralisasi secara sosial optimal sebagai hasil dari trade-off antara duplikasi biaya penyediaan
barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal
cara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya
dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan
tergantung pada jarak rata-rata. Berdasarkan ketentuan terpusat,
rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak
2.1. Atau ketentuan dapat
didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah
kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata
sentralisasi penyediaan barang publik
masing, yaitu 1/4 di wilayah kiri dan 3/4 di wilayah
kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena
entuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya
…………………………………… (2.3)
……………….... (2.4)
menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya
masing di bawah sentralisasi dan desentralisasi bagi
untuk satu terletak di wilayah yang benar. Tingkat di
an oleh parameter α. Sekarang kita bisa menentukan
off antara duplikasi biaya penyediaan
barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal
cara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya
dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan
rata. Berdasarkan ketentuan terpusat,
rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak
ini sebenarnya diminimalkan dengan menempatkan kepentingan publik pada titik tengah 1/2.
Desentralisasi membawa jarak rata-rata di daerah baik turun ke 1/8. Ini efek positif dari desentralisasi
harus seimbang terhadap C biaya tambahan menyediakan dua barang publik yang berbeda. Oleh karena
itu desentralisasi adalah solusi optimal jika dan hanya jika C biaya tambahan kurang dari keuntungan
mengurangi jarak rata-rata 1/4 - 1/8 dievaluasi pada α tingkat di mana utilitas jatuh dengan jarak, yaitu C
≤ α ( 1/4 - 1/8) = α / 8. Pengamatan dirangkum dalam proposisi berikut. Proposisi 2 Desentralisasi optimal
jika dan hanya jika C ≤ α / 8. Argumen ini menunjukkan bahwa jumlah optimal desentralisasi akan
dicapai ketika manfaat fr desentralisasi m lanjut, dalam hal pencocokan keragaman selera, lebih besar
daripada biaya membedakan penyediaan barang publik. Menggunakan model dasar kita sekarang dapat
menggambarkan kecenderungan untuk suara mayoritas mengarah ke desentralisasi yang berlebihan.
Dalam rangka untuk melihat insentif bagi desentralisasi di bawah suara mayoritas, kita asumsikan bahwa
ketentuan desentralisasi berlaku ketika mayoritas pemilih yang menguntungkan dalam setidaknya satu
wilayah. Asumsi ini berbahaya mengingat simetri antara daerah: jika ada mayoritas dalam mendukung
desentralisasi di satu wilayah ada juga harus menjadi mayoritas sama di daerah lain. Kami berkonsentrasi
pada insentif dari daerah kiri untuk desentralisasi. Sebagian besar di wilayah kiri dibentuk oleh orang-
orang yang baik ke kiri atau ke kanan individu pada titik tengah daerah 1/4. Hal ini mudah dilihat bahwa
jika individu ini lebih menyukai pusat desentralisasi, maka semua orang di sebelah kirinya juga memiliki
preferensi yang sama karena mereka berada jauh dari penyediaan terpusat namun berbagi biaya secara
merata. Oleh karena itu akan ada sebagian yang mendukung desentralisasi di wilayah kiri jika individu
yang menentukan i = 1/4 lebih memilih desentralisasi, yaitu jika: 罐平 品 = (1- α B囊 挠− 囊恼B )- C ≤ 罐平聘 = = (1- α B囊 恼− 囊恼B) – 2C ………………………………… (2.5)
Dari ini mengikuti proposisi berikutnya. Proposisi 3 Desentralisasi adalah suara mayoritas
keseimbangan jika dan hanya jika C ≤ α / 4. Hasil ini menunjukkan desentralisasi yang
berlebihan di bawah suara mayoritas karena tingkat biaya kritis di bawah suara mayoritas adalah
lebih tinggi daripada tingkat biaya kritis untuk optimal. Khususnya untuk biaya apapun C ∈ (α /
8, α / 4), suara mayoritas mengarah ke desentralisasi (C <α / 4) meskipun tidak optimal secara
sosial (C> α / 8). Oleh karena itu di bawah suara mayoritas ada desentralisasi terlalu banyak:
pemilih yang berada di ekstrem memiliki insentif untuk mendukung penyediaan desentralisasi
untuk mendapatkan barang publik lebih dekat dengan apa yang mereka inginkan, namun proses
demokrasi tidak menginternalisasi eksternalitas negatif yang dikenakan pada para pemilih yang
berlokasi di pusat.
2.8. BUKTI TETANG DESENTRALISASI
Desentralisasi, atau pemusatan pemerintahan daerah (local autonomy) dilakukan dengan niatan
percepatan pembangunan terjadi dengan kebebasan daerah. Namun kondisi yang dinanti tak
kunjung datang bahkan disinyalir tidak akan datang.Sebagai sistem alternatif, konsep
desentralisasi selayaknya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan nasional.
Istilah lainnya, desentralisasi tidak lebih dari penerapan konsep negara federal yang dianut oleh
beberapa Negara tetangga seperti Malaysia. Untuk memenuhi acuan pembangunan tentu saja
memerlukan penguraian secara lebih rinci dan mendalam. Dalam catatan Piliang (2001:315)
mengemukakan landasan filosofisnya adalah masing-masing negara digunakan sebagai saluran
untuk menampung aspirasi kebangsaan yang berlandaskan persoalan-persoalan etnis, daerah dan
keunikan lokal (kearifan daerah/lokal). Asumsi lebih lanjut, untuk memulai peralihan sistem
bernegara menjadi sistem federasi tidak perlu melakukan pembubaran terlebih dahulu terhadap
sistem yang telah berjalan (NKRI) di Indonesia, melainkan cukup diambil keputusan dalam
referendum nasional atau melalui persidangan MPR/DPR mengingat sistem MPR/DPR yang kita
kenal sekarang ini memiliki kewenangan dalam pembahasannya.
Budiarjo (1989:142) mengutip dari C.F Strong dalam pembentukan Negara federal diperlukan
dua syarat utama. Pertama, adanya kesadaran penuh terhadap pentingnya bersatu dalam perasaan
sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk sebuah sistem
federasi. Kedua, lahirnya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan
federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan-kesatuan politik itu
menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi yang dibentuk melainkan negara
kesatuan.
Dengan demikian, konsep desentralisasi jika aplikasikan secara konkret maka tidak ada
persoalan lebh lanjut. Permasalahan muncul karena konteks desentralisasi banyak yang
terabaikan secara sengaja. Seyogyanya, pemerintah daerah (pemda) sebagai pelaku
pembangunan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses penguatan pembangunan Negara,
sedang pemerintah nasional hanya melakukan pengarahan yang lebih bersifat administratif
bukan by project. Yang terjadi di Indonesia kini adalah semua poyek pembangunan berpusat di
pemerintahan pusat sehingga desentralisasi menjadi anti klimaks.
2.8.1. Desentralisasi di Seluruh Dunia
Tingkat desentralisasi kegiatan pemerintah dapat diukur dalam beberapa cara yang berbeda.
Oates (1972) membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan publik
total yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, (ii) bagian dari pemerintah pusat di semua
pengeluaran publik (termasuk pendapatan redistribusi pembayaran), (iii) bagian dari
pemerintah pusat dalam pemerintahan saat ini pengeluaran konsumsi.
Langkah pertama berdasarkan pengumpulan pendapatan menimbulkan masalah pusat
dapat mengumpulkan pendapatan bagi daerah. Ini meremehkan derajat desentralisasi sejauh
daerah mendapatkan kembali sebagian besar pendapatandikumpulkan di tingkat pusat.
Ukuran kedua, termasuk redistribusi pendapatan pembayaran, juga meremehkan derajat
desentralisasi karena redistribusi pendapatan sebagian besar peran pemerintah pusat tanpa
bagaimana desentralisasi negara ini. Argumen yang sama berlaku untuk pertahanan tidak
termasuk pengeluaran yang merupakan barang publik lainnya yang seragam disediakan oleh
pemerintah pusat. Jadi ukuran yang lebih tepat adalah konsentrasi Pemerintah konsumsi arus
total. Informasi tersebut sudah tersedia di dataset kaya di Brown University, di mana
pengeluaran total pemerintah adalah jumlah konsolidasi dari semua pengeluaran di berbagai
tingkat pemerintahan. Konsolidasi hal untuk mencegah penghitungan ganda antar-pemerintah
dan hibah transfer.
Negara-negara maju pertama umumnya lebih terdesentralisasi. Amerika Latin negara
desentralisasi sebagian besar selama periode 1980 sampai 1995. Namun, konsumsi
pemerintah di Amerika Latin tetap substansia lebih terpusat, dengan pengeluaran di tingkat
pusat hampir 70 persen terhadap belanja pusat kurang dari 50 persen di negara maju. Afrika
negara adalah penurunan kecil yang paling terpusat dan tampilan dalam sentralisasi (dengan
hampir semua pengeluaran pemerintah yang terjadi di tingkat pusat). Di antara semua daerah,
negara-negara maju menunjukkan penurunan yang paling substansial dalam sentralisasi.
Melihat rata-rata tingkat dunia (yang melibatkan hingga 48 negara) juga mengungkapkan
kecenderungan umumm ke arah desentralisasi yang lebih besar, dengan belanja pusat berbagi
menurun dari 75 persen pada tahun 1975 menjadi 64 persen pada tahun 1995.
Tabel 2.3 : Porsi belanja pemerintah pusat dalam total belanja
Negara 1975 1985 1995
Pengembangan 0,57 0,49 0,46
Rusia n.a 0,61 0,63
Amerika Latin 0,76 0,71 0,70
Asia 0,79 0,74 0,72
Afrika 0,88 0,86 0,82
Dunia 0,76 0,68 0.64
Sumber : Dataset VernonHenderson, 1975-1995, Universitas Brown
2.8.2. Desentralisasi oleh Fungsi
Telah terlihat bahwa derajat desentralisasi berbeda cukup substansial antar negara. Hal ini
juga instruktif untuk mengukur desentralisasi public pengeluaran berdasarkan fungsi untuk
melihat apakah ini konsisten dengan saran normatif. Dari titik pandang normatif
desentralisasi yang diinginkan bila perlu menyesuaikan pengeluaran untuk preferensi lokal
mendominasi ekonomi kemungkinan skala dan lintas daerah spillovers.
Statistik Keuangan Pemerintah IMF berisi data untuk melanggar turun kegiatan pemerintah
oleh fungsi dan tingkat. Semua pengeluaran local mengacu pada pengeluaran dari
governmentsrs negara, regional dan provinsi. Perumahan dan Masyarakat Fasilitas yang
paling terdesentralisasi, dengan rata-rata 71 persen, diikuti oleh Pendidikan dan Kesehatan
dengan rata-rata 64 persen masing-masing. Yang paling terdesentralisasi adalah pengeluaran
untuk Jaminan Sosial dan Kesejahteraan dengan rata-rata 18 persen.
Tabel 2.4 : Pengeluaran Local (%) dari Total Pengeluaran Pemerintah dalam Fungsi (1995-
1999)
Negara Pendidik
an
Kesehatan Kesejahteraan
Sosial
Perumahan Transportasi Jumlah
Australia 72 48 10 77 85 50
Kanada 94 96 31 74 90 60
Denmark 45 95 55 29 51 56
Prancis 37 2 9 82 42 19
Jerman 96 28 21 93 57 38
Irlandia 22 48 6 70 43 25
Noderlan 33 5 14 79 35 26
Norwagia 63 78 19 87 31 38
Rusia 83 90 10 96 68 39
Spanyol 71 63 6 93 62 36
U.K 68 0 20 40 61 26
U.S 95 43 31 32 75 49
Rata-rata 64 64 18 71 56 38
Sumber : IMFBuku Tahun Statistika Pemerintah Prancis; 2001
2.8.3. Penentu Desentralisasi
Desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan kami telah memberikan snapshot dari
normatif besar literatur tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan tanggung
jawab yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dan keuntungan efisiensi
kemungkinan desentralisasi. Namun isu positif tentang mengapa dan kapan desentralisasi
terjadi juga layak perhatian.
Literatur positif pada desentralisasi menunjukkan keteraturan empiris tertentu mengenai
kekuatan yang mendukung desentralisasi. Oates (1972) menemukan dalam analisis cross-
sectional yang baik ukuran negara dan pendapatan per kapita bermain peran penting dalam
menjelaskan desentralisasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa untuk ukuran yang berbeda
dari desentralisasi, negara-negara besar dan kaya yang lebih terdesentralisasi. Untuk kontrol
yang lebih baik untuk antar-daerah geografis dan budaya perbedaan, Oates dan Wallis (1988)
menggunakan analisis panel 48 negara bagian AS. Mereka menemukan keragaman yang
diukur dengan desentralisasi urbanisasi meningkat
Batas penting dari pengujian empiris yang ada desentralisasi adalah bahwa mengabaikan
kekuatan sentral dalam proses desentralisasi, yaitu ancaman pemisahan. Kemungkinan
pemisahan telah menjadi kekuatan yang kuat untuk membatasi kemampuan pemerintah pusat
untuk mengeksploitasi minoritas perifer pemilih untuk demi mayoritas penduduk. Idenya
adalah bahwa pemerintah kesatuan lebih bersedia untuk menyerahkan kekuasaan dan
tanggung jawab ketika ancaman pemisahan yang lebih kredibel. Ini telah menjadi fitur
berulang di Eropa bahwa Keputusan untuk mendesentralisasikan tidak selalu dipandu oleh
pertimbangan efisiensi, namun juga didorong oleh kekuatan distribusi dan politik. Ketika
daerah yang kaya, yang hari mentransfer sejumlah besar pendapatan untuk daerah miskin,
menuntut desentralisasi lebih itu adalah untuk membatasi kontribusi bersih mereka. Mereka
sering melakukan itu karena mereka tidak percaya lagi pada efek asuransi mutual bahwa
transfer tersebut mungkin mengubah arah dalam waktu dekat. Juga ukuran redistribusi daerah
telah menjadi begitu terlihat bahwa hal itu menciptakan masalah politik dapat diatasi.
Persepsi adalah bahwa daerah yang kaya akan menjadi lebih baik dengan memisahkan diri
dan, mencegah negara tersebut dari berantakan, konsesi dalam bentuk devolusi yang lebih
besar tanggung jawab dan sumber daya untuk daerah telah berlangsung. Italia dan Belgia
adalah dua ilustrasi yang baik dari jenis desentralisasi dipaksa oleh permintaan menekan dari
daerah kaya yang masing-masing itu jelas bahwa dalam kasus-kasus, argumen efisiensi yang
memungkinkan desentralisasi pilihan kebijakan yang lebih mencerminkan preferensi lokal
bukanlah kekuatan utama. Richer daerah menuntut otonomi lebih karena ketimpangan
pendapatan regional seperti bahwa asuransi mutual menjadi redistribusi murni. Selain itu,
permintaan untuk otonomi lebih diperburuk, benar atau salah, oleh persepsi dalam daerah
yang kaya bahwa transfer daerah yang sangat dipengaruhi oleh oportunistik perilaku daerah
penerima.
2.8.4. Desentralisasi di Indonesia
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan
reformasi pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang
sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan
kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini
dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah :
1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan
dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu antara lain dalam
hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu,
pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu juga
menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota daerah
yang mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam
pelaksanaan suatu aturan, misalnya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum,
pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan.
2. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh
perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah
menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai
antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota di
wilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak
mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota tidak ada hubungan hirarkinya.
Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan
pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada
Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah
kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen
pemerintahan dan pembangunan. Berbagai hal tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan
dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan
masih belum sejalan antara satu dengan lainnya.
3. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh
perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah
menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai
antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota di
wilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak
mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota tidak ada hubungan hirarkinya.
Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan
pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada
Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah
kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen
pemerintahan dan pembangunan. Berbagai hal tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan
dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan
masih belum sejalan antara satu dengan lainnya.
4. Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah
daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayananan masyarakat di wilayah
terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya
air, hutan, tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah
yang berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan
perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain.
Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah
masih rendah terutama dalam penyediaan pelayananan masyarakat di wilayah terpencil,
perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya air, hutan,
tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah yang
berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan
perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain.
5. Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi
jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah
daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak
optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu,
tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya.
Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan
pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia
berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah
masih kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah.
6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan terbatasnya
efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum
efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan
pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta
profesionalisme.
7. Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai
dengan tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketertinggalan pembangunan suatu
wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya perhatian
pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi alasan untuk pengusulan
pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya. Namun demikian, dalam
pelaksanaannya proses pembentukan daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan
aspek politis, kemauan sebagian kecil elite daerah, dan belum mempertimbangkan aspek-
aspek lain selain yang disyaratkan melalui Peraturan Pemerintah yang ada. Selain itu,
terbentuknya daerah otonom baru setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena
meningkatnya belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan anggaran
rutinnya sehingga pembangunan di daerah otonom lama (induk) dan baru tidak mengalami
percepatan pembangunan yang berarti. Pelayanan publik yang semestinya meningkat setelah
adanya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah), tidak dirasakan oleh
masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah kondisinya tetap seperti semula.
Dalam hal ini harus ada beberapa program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses
desentralisasi dan otonomi daerah adalah:
1. Program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi
daerah. Program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai
peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta
pelaksanaan otonomi daerah termasuk peraturan perundang-undangan daerah; (2) menyusun
berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah; (3) memperkuat visi desentralisasi dan otonomi daerah para
pelaku pembangunan agar tercapai persepsi yang sama terutama dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelayananan publik, dan pembangunan di daerah; dan (4) mendorong
pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran
pemerintah provinsi.
3. Program peingkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Program ini ditujukan
untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah
dan potensi daerah yang perlu dikelola.
4. Program peningkatan profesional aparat pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk
memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta
meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan
masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah
yang kompeten dan profesional.
5.Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka
peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan
pemerintahan daerah yang baik.
6.Program penataan daerah otonomi baru .Program ini ditujukan untuk menata dan
melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga pembentukan daerah
otonom baru tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya
meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah.
STUDI KASUS I
PEMBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHA FEDERAL
20/03/2012
By : Aji Maftus
http://admsci.ui.ac.id/files/250920061115211.
Hal yang paling penting dari karakteristik sistem politik Amerika adalah pembagian
kewenangan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintahan United
States yang pertama, berdasarkan Article of Confederation merupakan gabungan dari negara-
negara Amerika. Akan tetapi, muncul ketidakpuasan dari beberapa kalangan terhadap Artikel
Konfederasi. Hasilnya adalah munculnya system federal pada tahun 1787 yang dibuat di
Philadelphia, dimana terdapat dua kedaulatan yakni pemerintah federal dan pemerintah negara
bagian. Sistem ini digunakan untuk melindungi negara-negara Amerika yang telah ada
sebelumnya dan bermaksud untuk mempertahankan kedaulatan mereka, dan membangun sebuah
pemerintahan pusat yang efektif.
Ditinjau dari perkembangan sejarahnya, terdapat 3 era yang menjelaskan perkembangan
federalisme ini, dimana masing-masing era memiliki penerjemahan berbeda antara hubungan
pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Bentuk awalnya merupakan persatuan (Union)
dimana masih belum menemukan titik jelas hubungan keduanya. Mengakibatkan timbulnya
banyak permasalahan antara pemerintah nasional (federal) dan pemerintah negara bagian dalam
penerjemahan wewenang satu sama lain. Contohnya kasus sengketa Maryland State dengan
pemerintah nasional menyangkut didirikannya Second Bank of The United States dengan
diberlakukannya pajak oleh Maryland terhadap bank nasional (federal). Isu lain juga yang
mengancam eksistensi Union adalah isu perbudakan dan Civil War (perang sipil).
Perkembangan berikutnya adalah dual federalism dan laissez faire Capitalism. Dual
federalism adalah doktrin yang berdasar pada ide bahwa diperlukan pemisahan yang tepat antara
kekuasaan nasional (federal) dan kekuasaan negara. Doktrin konstitusi menjelaskan bahwa ada
area-area tertentu yang menjadi kewenangan masing-masing. Posisi konstitusi ini mengizinkan
doktrin laissez faire bahwa bisnis yang besar dan secara luas berada diluar control pemerintah.
Juga mengizinkan negara dalam kebijakan publiknya untuk melakukan diskriminasi terhadap
kulit hitam. Bentuk federalisme ini muncul pada tahun 1930 lalu.
Didalam area perdagangan, perpajakan, pengeluaran, hak-hak sipil, kebebasan sipil, dan
lainnya, pemerintahan federal saat ini memiliki peranan penting, salah satunya adalah
konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari meningkatnya kompleksitas masyarakat Amerika
dan saling ketergantungan antara masyarakat, negara dan pemerintahan lokal bekerja bersama-
sama untuk mengatasi masalah negara, situasi yang demikian disebut sebagai federalisme
kooperatif. Adanya bantuan dari Washington kepada negara bagian dan pemerintah lokal telah
menjadi instrument utama dari pengaruh nasional (pemerintah federasi). Negara bagian dan
pemerintah daerah telah menerima jutaan bantuan federasi, dalam menerima bantuan tersebut,
mereka juga telah menerima pembatasan penggunaan kekuasaan federasi dan prioritas kebijakan
nasional yang mendasari pemberian bantuan.
ANALISIS
Menurut saya, mengapa pada awal pembentukan federalisme ini banyak sekali menghadapi
tantangan dikarenakan kebanyakan orang mengembalikan hal ini kepada dasar terbentuknya
negara mereka yakni Liberal, equal dan pursuit of happiness. Pahaman inilah yang mungkin
menjadi factor utama mengapa pertentangan tersebut tidak ada habisnya. Negara menginginkan
kedaulatan sepenuhnya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dengan dibentuknya negara
sebagai sebuah federasi dimana terbagi menjadi dua kedaulatan yakni pemerintah federasi dan
pemerintah negara bagian, memang benar ketakutannya adalah adanya indikasi pemerintahan
nasional (federasi) yang terlalu kuat sehingga melemahkan posisi bagi negara-negara bagian dan
membatasi ruang gerak mereka. Hal ini terlihat dari perdebatan antara para anti federalis dan pro
federal. Ketika anti federal mengatakan bahwa hanya pemerintahan di negara sendirilah yang
bisa yang bisa melindungi dan mengetahui betul kondisi di negaranya. Ketakutan akan dominasi
dan intervensi yang terlalu besar oleh negara federasi ke dalam urusan negara bagian. Sedangkan
para pro federalis mengatakan bahwa pemerintahan federal tidak memiliki kepentingan untuk
melemahkan negara bagian. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan yang
overlap atau saling tumpang tindih dan saling mengklaim kewenangan antara pemerintahan
federasi dan pemerintahan negara bagian. Salah satu contoh ketidakpuasan ini terjadi dengan
dideklarasikannya doktrin “null and void” sebagai salah satu cara melawan pemerintah federasi.
Federasi di Amerika saat ini, dalam prosesnya membawa banyak kebaikan yang bermanfaat bagi
para negara bagian. Adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara pemerintah negara bagian
dan federasi membuat perjalanan perpolitikan Amerika Serikat menjadi stabil. Negara bagian
juga dengan leluasa melaksanakan kebijakan-kebijakan didalam negerinya sendiri sedangkan
urusan diluar pemerintahan nasional ditangani oleh pemerintah federasi. Kekhawatiran bahwa
pemerintah federasi yang mendominasi memang terjadi akan tetapi negara bagian tetap diberikan
kewenangan sepenuhnya untuk mengatur negaranya berdasar pada pernyataan bahwa negara
sendirilah yang mengetahui seluk beluk dan permasalahn rakyatnya. Mereka bebas berkreasi
untuk memajukan negaranya dan kemudian tercipta suatu kesatuan (United) yang kuat. Melihat
kemajuan dari negara-negara bagian Amerika Serikat saat ini, saya pikir federalisme memang
solusi yang tepat untuk satu kesatuan negara yang menganut paham Liberal ini meskipun masih
banyak pertentangan yang berlangsung antara berbagai bidang apakah harus ditangani oleh
pemerintah federal atau pemerintah negara bagian salah satu contohnya adalah bidang
pendidikan.
STUDI KASUS II
Pemikiran Amien Rais Terhadap Federalisme di Indonesia
Pemikiran Amien Rais, tentang kemungkinan pada masa yang akan datang negara Indonesia
menjadi negara federasi muncul setelah melihat adanya ancaman disintegrasi yang terjadi akibat
dari sistem pemerintahan negara kesatuan yang sentralistis. Selanjutnya dikatakan bahwa dialog
negara federasi sebagai alternatif negara kesatuan menunjukkan bahwa sesungguhnya
nasionalisme suatu bangsa tidak harus terpecah hanya kerena negara berganti wajah. Untuk
menghentikan sentralisasi yang berlebihan, Amien Rais mengajukan sistem federal karena
didasarkan pertimbangan bahwa banyak negara demokrasi justru maju adil dan makmur karena
sistem federal seperti Malaysia, Kanada, Jerman, Australia bahkan Amerika.
Menurut Amien Rais, untuk mewujudkan negara federal pemerintahan baru harus mempunyai
kemauan politik (political will) dalam mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, wacana
federasi ini masih belum luas serta membutuhkan waktu yang cukup untuk mewujudkannya.
Adanya negara federasi sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah fundamental, yaitu
ketimpangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta budaya. Untuk itu wacana negara
federasi diperlukan dalam kerangka pemulihan Hak Asasi Manusia (HAM) serta membangun
perimbangan antara pusat dan daerah. Pembagian hasil (revenue sharing) antara pusat dan
daerah sangat timpang. Kekayaan alam daerah sangat sedikit dirasakan oleh daerah penghasil.
Dengan Kolusi Korupsi dan Nepotismenya, daerah Jawa mendapatkan bagian yang terlalu besar
dari hasil tersebut’’. Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menghendaki kedaulatan
diberikan pada tingkat provinsi. Adapun dalam negara federal nantinya tetap ada perimbangan
keuangan antara negara bagian dan negara federal namun untuk secara detailnya harus
dirumuskan dengan musyawarah bersama antara pemerintah federal dengan negara negara
bagian.
Amien Rais mengajukan tiga fundamentals yang harus ditegakkan untuk membagun negara
federal. Yaitu keadilan (al-‘adalah), (as-syuro) dalam arti negara harus dibangun dan
dikembangkan dengan mekanisme musyawarah, dan yang ketiga adalah penegakkan prinsip
persamaan (almusaawah ) sebagaimana Islam dan agamaagama samawi tidak pernah
membedabedakan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin (sex), warna kulit (race), status
sosial (class) suku bangsa dan lain-lain. Begitu pula dengan prinsip otonomi harus memiliki
ketiga aspek itu.
Federalisme untuk Indonesia masih relevan namun sudah “kebablasan” yaitu otonomi yang
melibihi federalisme. Karena desentralisasi saat ini memberikan otonomi sampai ketingkat
kabupaten/kota bukan pada provinsi. Jadi merupakan suatu hal yang kuno membicarakan federal
jika ditempatkan dalam konteks saat ini di Indonesia, karena jika berbicara federal berarti yang
mendapatkan otonomi hanya sampai propinsi. Saat ini sudah tidak relevan membicarakan bentuk
negara federal, karena sudah tidak ada gunanya, ini didasarkan karena di dalam undang – undang
dasar sudah dikunci tepatnya dalam pasal 37 ayat 5 yang menyatakan bahwa ”Tentang bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
Untuk mewujudkan penerapan otonomi daerah yang baik diperlukan adalah penegakkan hukum
atau the rule of law atau dalam bahasa yang juga umum itu adalah etablishment of in abholding
of the rule of law. Jadi dalam hal gagalnya imlementasi undang – undang itu karena pelanggaran
the rule of law. Jadi kalau berbicara secara normatif bahwa undang-undang seperti apapun
baiknya kalau the man behind the undang-undang itu masih “sontoloyo” tentu tidak sampai
kemana-mana. Jadi sambil membangun moralitas penyelenggara negara memang harus ada
keharusan yang tidak bisa dihindarkan yaitu tegaknya the rule of lawagar tidak tercipta
kesenjangan antara formulasi dan implementasi.
ANALISIS
Gagasan federalisme Amien Rais baru sampai pada tataran gagasan dan belum sampai pada
wilayah konsep yang utuh. Gagasan negara federal Amien Rais muncul setelah melihat adanya
ancaman disintegrasi yang terjadi akibat dari sistem pemerintahan negara kesatuan yang
sentralistis.
Menurut Amien Rais, dalam membangun negara federal, setidaknya ada tiga unsur yang harus
menjadi bangunannya yakni; keadilan (al-‘adalah), persamaan (almusawah), dan musyawarah
(as-syuro). Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menginginkan bentuk yang tidak lebih
luas daripada otonomi saat ini yaitu kedaulatan hanya diberikan pada propinsi-propinsi untuk
menjadi bagian negara federal, namun untuk mewujudkan negara federal, pemerintahan baru
harus mempunyai kemauan politik (political will) dalam mewujudkan hal tersebut. Adapun
untuk pembagian keuangan, menurut Amien Rais dalam negara federal masih tetap ada
perimbangan keuangan antara negara bagian dengan pemerintah federal, namun mengenai
komposisinya/detailnya, harus melalui proses musyawarah antara pemerintah negara federal
dengan negaranegara bagian.
KEY KONSEP
· Federasi (Federation) adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara
bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan
· Federalisme (Federalism) adalah sistem pemerintahan yang menyatukan negara-negara
bagian dan setiap negara bagian memiliki otonomi khusus untuk menjalankan
pemerintahannya sebagai negara.
· Sistem Pemerintahan Federal (Federal System of Government) adalah suatu sistem
politik federal yang mendasar, ada dua atau lebih tingkatan pemerintahan yang ada di
dalam suatu wilayah tertentu dan yang memerintah melalui lembaga-lembaga yang sama
dengan kekuasaan yang bertumpang tindih atau kekuasaan bersama sebagaimana yang
ditetapkan oleh konstitusinya.
· Output Sektor Publik (Public Sector Output)
· Operasi Ekonomi Besar-besaran (Economies of Large-Scale Operation) mengasumsikan
bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah terdapat banyak
pembeli di dalam pasar, dan tidak satupun diantara mereka memiliki kapasitas untuk
mempengaruhi harga baarang dan jasa secara signifikan.
· Produksi Output yang Efisien (Efficient Production Output)
· Kompetisi Antar Pemerintah (Cometition Among Government). Kompetisi antar
pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berbeda yang dapat
menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta dapat
memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.
· Titik Tiebout (Tiebout Point) adalah menunjukkan bagaimana persaingan di antara
pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama.
· Redistribusi Pendapatan (Redistribution of Income) adalah praktek yang dirancang untuk
tingkat pendapatan di masyarakat melalui pengalihan pendapatan dari orang kaya kepada
individu-individu miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung.
· Sentralisasi (Sentralization) adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan
yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.
· Kartelisasi (Kartelization) adalah persenyawaan antara pelaku kejahatan untuk
melindungi diri dari kejaran hukum dan peraturan.
· Desentralisasi (Decentralization) adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya.
· Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization) adalah pemberian kewenangan kepada
daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari
pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi.
· Titik Keberangkatan (Point of Depature) adalah bahwa keputusan terpusat menghasilkan
"satu ukuran cocok untuk semua" hasil yang tidak mencerminkan heterogenitas selera.
· Analisis Cross-Sectional (Cross-Sectional Analysis) adalah mempelajari dinamika
korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau
pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Artinya, tiap subjek
penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status
karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan.
· Kasus Sengketa Maryland State (Maryland State Dispute Case)
· Perdagangan Bebas Komisi (Free Trade Commision) didefinisikan sebagai tidak adanya
hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar
individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
· Federalisme Kooperatif (Cooperative Federalism)
· Doktrin Laissez Faire (The Doctrine of Laissez Faire) bahwa suatu perekonomian
perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efesiensi yang
lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka
dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan
dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy).
SOAL DAN PERTANYAAN !!!
I. Pilihan Ganda !
1. Kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar… A.Pemerintah B. Masyarakat C. Industri D. Pihak Lain 2. Perusahaan di sektor swasta menjadi besar untuk mengambil keuntungan dari skala… A.Sosial B.Budaya C.Ekonomi D.Polotik 3. Pada tahun 1930 pemerintah federal mengkoordinasikan pelayanan jalan raya bukan dengan memproduksi jalan raya, tetapi dengan menyediakan struktur rute koordinasi dan sistem penomoran yang konsisten,Negara mana yang mempunyai gagasan tersebut… A.Israel B.Itali C. Belgia D.Amerika Serikat 4. Barang public merupakan salah satu motivasi pemerintah federal dalam menentukan ukuran yang lebih… A.Efisen B. Tidak Berfunsi C.Menyusahkan D. B dan C benar 5. Menunjukkan bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama,Pernyataan dari siapakah ini… A. Charles Tiebout B.Sri Mulyani
C.Adam Smith D.Milton Friedman 6. Paling signifikan dari pengeluaran untuk pemerintah negara bagian dan lokal adalah?
A.Budaya B.Pendidikan C.Politik D.Sosial 7. Pada tahun berapa jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat turun hampir setengahnya… A.1986 - 1967 B.1945 - 1976
C. 1942 – 1972 D.1972 -1983 8. Titik keberangkatan adalah bahwa keputusan terpusat menghasilkan… A. “satu ukuran cocok untuk semua” B. “satu ukuran tidak cocok untuk semua” C. “satu ukuran cocok tapi tidak untuk semua” D. Jawaban A,B dan C Salah 9. Perilaku apakah dalam pemerintahan sering terjadi di bawah pembenaran menegakkan beberapa jenis standar pada program pemerintah… A. Cartelizing B.Output C. Input D.Desentralisasi 10. Yang dipandang sebagai persaingan di sektor swasta sering dianggap sebagai… A. Duplikasi B.Imitasi C.Alokasi D.Subtitusi
II. True and False !
1. Oates (1972) membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan
publik total yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah , (ii) bagian dari pemerintah
pusat di semua pengeluaran publik (iii) bagian dari pemerintah pusat dalam pemerintahan
saat ini pengeluaran konsumsi. (T/F)
2. Salah satu dampak/tujuan dari kompetisi antar pemerintah merupakan menghasilkan tingkat output (T/F)
3. Menurut Oates Desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan kami telah memberikan snapshot dari normatif besar literatur tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan tanggung jawab yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dan keuntungan efisiensi kemungkinan desentralisasi (T/F)
4. Contoh dari manfaat spillover adalah bandara regional, yang bisa menguntungkan untuk kota-kota disekitarnya (T/F)
5. doktrin yang berdasar pada ide bahwa diperlukan pemisahan yang tepat antara kekuasaan nasional (federal) dan kekuasaan negara merupakan dual federalism
III. ESSAY !
1.Apakah konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah mempengaruhi kewajiban yang
harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan alasan apa yang dapat memicu
terjadinya konflik tersebut ?
2.Dampak dan perubahan pemerintah seperti apakah yang mungkin terjadi jika terjadi
konflik antar pemerintah ?
3.Mengapa di pasar persaingan public, sistem harga bisa memberikan simyal pasar
tentang efisiensi tentang produk perusahaan ?
4.Jika Negara mengumpulkan pajak pendidikan yang lebih dibandingkan dengan daerah
dan jika memegang Negara lebih banyak kekuatan dan control dalam menegakkan
program pendidikan standar, akibat apa yang dapat terjadi terhadap masyarakat ?
5.Bagaimana anda mengenai pendapat Charles Tiebout terhadap kompetisi antar
pemerintah ?
Recommended