View
42
Download
5
Category
Preview:
DESCRIPTION
Sambutan Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas pada Peluncuran Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA) di Bappenas tanggal 13 Februari 2013...
Citation preview
D R. I R . D E DY S U P R I A D I P R I AT N A , M S C
SAMBUTAN DEPUTI SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS
Jakarta, 13 Februari 2013
MENUJU KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH
DEFINISI KUMUH
UN Habitat• Inadequate access to safe water, • Inadequate access to sanitation and
other infrastructure, • Insecure residential status (masih sulit
diukur dari data yang ada)• Poor structural quality of housing
(floor, wall, roof)• Overcrowding (per kapita/m2 < 7,2)
• Indikator tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian Tujuan 7 (d) MDGs, kecuali indikator poin 3
UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP• Permukiman Kumuh :
Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
• Perumahan Kumuh :Perumahan yang mengalamai penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
PROGRAM PENANGANAN KUMUH DI INDONESIA
• KIP (Kampung Improvement Program)1
• NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)2
• P2KP-PNPM (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)3
• Co-BILD (Community Based Initiatives for Housing and Local Development)
4• Penyusunan RTRP
(Rencana Tindak Revitalisasi Permukiman)5• Program KTP2D
(Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa)6• Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan
perbatasan7• Peningkatan kualitas di kawasan rawan bencana8
PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN)
Indikator Acuan Dasar Saat iniTarget MDG
2015Status Sumber
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020
7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
20,75% (1993)
12,12% (2009)
6% (2020)
BPS, Susenas
19931994
19951996
19971998
19992000
20012002
20032004
20052006
20072008
20092010
20112012
20132014
20150.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
20.75
17.68 17.02
14.32 14.4412.3
10.9
13.52 13.02 12.95
12.576
Target
Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)
Diperlukan kerja keras untuk mencapai
target 6 % di tahun 2020
Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi Tahun 2010-2011
Papua B
arat
Sulaw
esi T
enga
hM
aluku
Gorontal
oSu
lawes
i Sela
tanSu
lawes
i Utar
aBen
gkulu
Bangk
a Beli
tung
Sulaw
esi B
arat
Jawa B
arat
INDONESIA
Kalim
antan
Bar
atR i a
u
Kalim
antan
Tim
ur
Kalim
antan
Selat
anSu
mate
ra Se
latan
D.I. Yogy
akar
ta
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2010
2011
Target 2015
Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layak di perdesaan dan perkotaan
PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN)
Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS
TANTANGAN KE DEPAN (1)
Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Wilayah
Sumber: Proyeksi Penduduk, 2005 , BPS dalam Hasil Kajian Word Bank
• Penduduk perkotaan : 2010 : 54,1 % 2015 : 59,3 % 2020 : 63,7 % 2025 : 67,5 %
• 5 provinsi dengan % penduduk perkotaan terbesar tahun 2010: Provinsi DKI Jakarta (100 %), Provinsi Kepulauan Riau (79,5%), Provinsi DI Yogyakarta (70 %), Provinsi Banten (67,7 %), Provinsi Jawa Barat (66,3 %).
TANTANGAN KE DEPAN (2)
• Tren demografi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi muda, mewakili sejumlah besar rumah tangga baru yang potensial.
Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS dan hasil kajian World Bank
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
90-94
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
Perempuan Laki-laki
(Juta Jiwa)
(Tah
un
)
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
(Acioly Cla dio, 2007 )
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH
HARAPAN PENANGANAN KUMUH KE DEPAN
Remedial Policy:
Preventive Policies:
• Mengutamakan perencanaan sebelum membangun (Planning BEFORE development)
• Perencanaan dan strategy terpadu untuk mendorong pemenuhan hunian yang layak untuk semua kalangan
• Menyelesaikan existing condition (planning for development)
1
2
SAPOLA & RPJMN 2015-2019Penyusunan background study
RPJMN 2015-2019Penulisan draft naskah &
consencus building antar K/LPenyampaian bahan
rancangan teknokratis
Study 1: Conduct Desk Studies to
Assess Policies and Initiatives related to Slums Alleviation
Study 2: Identify Slums and Informal
Settlement General Data
Study 3: Assess Local
Conditions and Institutional
Capacities
Study 4: Assess Urban Land
Management with Regard to Security of Tenure
Study 5: Develop National Policy Framework
for Slums Alleviation in Urban Areas
Study 6: Create Policy
Implementation Scheme for Local
Governments
Study 7: Design and
Develop Pilot Projects Briefs
RPJMN 2015-2019
SAPOLA
Terima Kasih
Recommended